Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Amanat Nasional - Jawa Barat V
Komisi VI - Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM, BUMN, Investasi dan Standarisasi
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bogor
Tanggal Lahir
17/08/1975
Alamat Rumah
Jl.Widya Chandra X/2A, Kompleks LIPI, Senayan. Kebayoran Baru. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp
-

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Jawa Barat V
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM, BUMN, Investasi dan Standarisasi

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Kinerja dan Kontribusi Perusahaan— Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Pertamina, dan PT. Telkom

Primus mengatakan 4G di Indonesia dibagi ke 3 bagian sehingga Presiden bisa bangga kalau hampir 100% semua daerah bisa dapat 4G. Tapi kenyataannya, hoax karena di Jawa Barat yang merupakan dapilnya masih terdapat 3 kecamatan yang belum mendapatkan 4G. Ia meminta agar memperbaiki kualitas 4G di Indonesia terlebih dahulu karena menurutnya bahkan daerah Bogor yang dekat dengan ibukota masih ada yang belum 4G. Ia mengatakan teknologi memang keniscayaan. Tapi masih banyak negara di Eropa yang masih 3G tapi tidak kehilangan informasi dan masih bisa maju. Ia menanyakan kepada Plt PLN bahwa informasi terakhir masih 30.000 Megawatt dan masih banyak informasi yang simpang siur. Ia juga menanyakan PLN mau dibawa kemana. Ia menyampaikan bahwa di Cileungsi setiap malam mati lampu. Ia menanyakan mengenai tabung gas subsidi dan pendistribusiannya ke luar Pulau Jawa. ia meminta Dirut-Dirut yang menjadi mitra, ketika rapat harus hadir. Ia berharap jangan dipisahkan dan tiba-tiba nasibnya jadi mundur karena sebenarnya punya kesempatan maju tapi karena seperti Indovision yang terlalu mentingin bisnis akhirnya jadi mundur.


Kinerja dan Permasalahan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan PT Telkom Indonesia (Persero)

Primus mengatakan alokasi LPG 3Kg berdasarkan data BPS adalah di luar Jawa, agar tepat sasaran maka Pertamina boleh minta data kepada BPS. Primus bertanya apakah PLN siap untuk mobil listrik yang diawali di pulau Jawa. Primus mengatakan PLN jangan menyajikan data yang tidak sesuai kenyataan, di Tangerang Selatan dalam sebulan ada pemadaman listrik sekitar 2 jam, dalam setahun akan ada pemadaman hingga puluhan.


Respons Anggota Badan Anggaran DPR-RI terhadap Pemaparan Pemerintah terkait Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panja dengan Pemerintah

Primus mengatakan bahwa Kabupaten Bogor merupakan daerah yang dekat dengan Ibu Kota Negara, tetapi disana hanya terdapat 4 RSUD. Padahal, kita tahu bahwa sering terjadi penyakit musiman, seperti demam berdarah. Jangan sampai banyak korban jiwa yang berjatuhan akibat tidak adanya fasilitas kesehatan yang memadai dari negara. Di Kabupaten Bogor, Primus mengatakan banyak terdapat puskesmas, tetapi lebih mirip puskesmas untuk hewan, bukan manusia. Anggaran kita selalu naik, tetapi negara tidak pernah menyiapkan fasilitas kesehatan yang memadai untuk masyarakat. Jika memang tidak bisa menambah RSUD, setidaknya diberikan dulu fasilitas kesehatan yang memadai secara merata untuk setiap daerah. Terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup, di negara-negara maju semakin kecil emisi yang dikeluarkan oleh mobil tersebut, maka pajak yang dibebankan kepada mereka semakin kecil, sementara kendaraan-kendaraan dengan cc besar dibebankan pajak yang lebih besar. Namun, di Indonesia ini kebalik, kendaraan-kendaraan dengan cc besar ini justru dibebankan pajak yang kecil. Primus mengira perlu ada pengaturan baru mengenai pajak kendaraan. Terkait dengan askes jalan menuju puncak, saat ini sudah banyak yang longsor, padahal puncak menjadi salah satu destinasi wisata favorit. Primus berharap Pemerintah dapat memperhatikan masalah tersebut.


Ketersediaan Pasokan Komoditas Pangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Bidang Usaha Industri dan Farmasi Kementerian BUMN RI, Perum BULOG, PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)

Primus menanyakan waktu untuk lakukan impor dan persediaan satu tahun mendatang. Primus pun juga menanyakan soal pertimbangan tidak melakukan ekspor disamping adanya pangan yang bila didiamkan akan jadi mubazir. Primus menanyakan keberadaan kartel yang menguasai pangan.


Pembahasan RUU Desain Industri — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian RI dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Primus mengatakan desain industri adalah bagian yang penting dalam Hak Kekayaan Intelektual dan bentuk kreativitas guna ciptakan produk beragam di sektor manufaktur serta kerajinan. Lanjutnya, desain industri memerlukan perlindungan hukum sebagai upaya perlindungan terhadap karya industri agar dapat memberikan dorongan yang kuat bagi para produsen. Selanjutnya, masa berlaku perlindungan desain industri dalam 10-15 tahun dan perlu dibahas lebih lanjut untuk dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dari aspek kemajuan ekonomi. Ia mengatakan perlindungan desain industri jangan sampai membuat tingkat kesejahteraan jadi menurun sebagai konsekuensi ketidak jangkauan pemanfaatan desain industri. Lalu, lebih pula perhatikan kepentingan nasional dalam negeri guna perlindungan karya cipta anak bangsa, bukan malah memberikan celah bagi negara asing untuk penetrasi. Kesimpulannya, F-PAN mengingatkan agar maksud pemerintah dalam implementasikan praktek perlindungan HKI menjadi bagian RUU Desain Industri untuk dapat memperhatikan kepentingan nasional guna perlindungan karya cipta anak bangsa. Melihat itu, Primus menyatakan F-PAN setuju RUU Desain Industri dibahas pada tingkat selanjutnya.


Pembahasan Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RUU APBN TA 2020 - Badan Anggaran DPR-RI Rapat dengan Panja Pemerintah

Primus bertanya apakah pemerintah yakin dengan angka range lifting minyak dapat dipertanggung jawabkan setahun kedepan. Primus mengatakan harusnya pertumbuhan PBB diatas 14,8%. Primus berharap Pemerintah memiliki target yang lebih jelas dan hadir untuk mengontrol harga-harga kendaraan second sehingga impor kendaraan bisa dihindarkan. Primus mengatakan keberpihakan e-commerce harus dikendalikan dan jangan diberi kebebasan, impor boleh tetapi jenisnya harus diperhatikan, jangan sampainya barangnya sudah ada tetapi masih tetap impor.  


Penyesuaian RKA K/L 2020 sesuai hasil banggar - Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Sekjen Kemendag) dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Primus mengatakan kita jadwalkan ulang saja dengan Kemendag tersebut karena penetapan anggaran ini tidak bisa diwakilkan oleh selain menteri.


Penyesuaian RKA K/L 2020 Sesuai Hasil Banggar - RDP Komsi 6 Dengan Kepala BKPM

Primus megatakan terkait penambahan anggaran memang saat ini sedang ada penghematan di negara kita ini. Mungkin juga Presiden sepertinya akan membuat lembaga baru untuk investasi, mungkin ada pengalihan anggaran kesana nantinya. Primus melihat saat konsyinyering Anggota Komisi 6 sudah mendorong agar anggaran mitra kami ada penambahan anggaran, tapi mitra kita ini hanya diam ditempat saja. Kalau mitra komisi lainnya mengirim surat juga ke Banggar. Selanjutnya, Primus menegaskan apa yang dikatakan Bapak Thomas Lembong itu betul sekali. Periode Bapak Thomas ini disayangkan di detik-detik terakhir periode ini baru mulai berani.


Subsidi Energi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Non Migas dan Kementerian/Lembaga, Deviden BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), Defisit serta Pembayaran - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Panja Pemerintah

Primus meyakini volume konsumsi LPG 3 kg tak akan mencapai 7 Miliar kg karena pada bulan ke-9 pada 2019 baru mencapai 3,9 Miliar kg. Melihat itu, Primus merasa tak ada urgensinya menambah subsidi LPG 3 kg, namun apabila masih meyakini target 7 Miliar kg, sebaiknya kembali pada 2017 dimana konsumsi LPG 3 kg hanya 6,2 Miliar kg.


Kondisi Aktual dan Kebijakan Subsidi terkait Penanganan Covid-19 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PLN, Dirut PT. Pertamina, dan Dirut PT. PGN

Primus mengatakan mengenai subsidi PLN 450 VA mudah dicarinya namun belum disampaikan nilainya untuk 3 bulan. Kemudian ia juga mengatakan untuk pelanggan 900 VA harus jelas datanya sesuai milik pemerintah, jangan PLN. ia menyampaikan bahwa harus ada akuntabilitas dengan memasang stiker pengguna untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA sehingga tetangganya bisa melihat kepantasan dari penerima. Ia juga meminta kesiapsiagaan teknisi PLN untuk masyarakat karena saat ini semua masyarakat wajib di rumah. Ia melarang adanya pemadaman. Kemudian ia menanyakan hubungan PGN dengan investor dan penyesuaian harganya. Untuk Pertamina, ia menanyakan mengenai strategi yang akan dijalankan dalam 6 bulan ke depan. Ia mengatakan Indonesia bisa seperti ini sampai Desember, dan berharap jangan sampai Pertamina merampok rakyat. Kenaikan BBM harus ada informasinya karena menurutnya semua mengalami kerugian.


Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2019 – RDP Komisi 6 dengan dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Terkait hasil realisasi investasi tahun 2019 yang di luar dari target, Primus berpendapat bahwa itu merupakan prestasi yang luar biasa, tetapi kenapa serapan kerjanya tidak sesuai. Primus menanyakan mengapa realisasi investasi tahun 2019 hanya bisa menyerap 26,7% di bidang manufaktur. Saat
pembahasan anggaran tahun 2020, Primus sempat mengatakan bahwa di Kota Bogor ada pabrik Goodyear yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka, dimana pabrik itu sekarang sama sekali tidak memberikan dampak positif bagi lingkungan, jadi Primus meminta agar pabrik tersebut dipindahkan saja.


Program Kerja dan Anggaran TA 2020 - Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Standarisasi Nasional (BSN), Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Primus bertanya mengapa penjabaran anggaran disampaikan oleh sekretaris dan bukan Kepala KPPU, Ini namanya tidak menghargai komisi 6.


PNBP SDA Non-Migas, Dividen BUMN, PNBP K/L dan BLU, serta Defisit dan Pembiayaan - Raker Banggar dengan Tim Panja Pemerintah

Primus mengatakan pembuatan paspor dan e-paspor termasuk penerimaan negara bukan pajak tapi Kemenhumkam tidak dijemput bolanya, apalagi e-paspor tidak semudah yang dikatakan karena tempat pembuatannya sangat terbatas. Primus mengatakan anak BUMN gak ada gunanya, justru membunuh perusahaan swasta. Primus mengatakan BUMN jangan maruk (serakah), BUMN tidak profesional dalam pengerjaan. Primus berharap kedepan  dividen dari BUMN meningkat.


Kesiapan Mudik Lebaran – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR RI dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN; Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Sruvei, dan Konsultasi Kementerian BUMN

Primus mengatakan kalau momentum Idul itri sebenarnya menjadi ujian bagi Garuda Indonesia, PELNI, dan DAMRI karena penumpang yang menggunakan jasa kendaraan tidak hanya umat muslim yang ingin mudik, tetapi juga umat non-muslim dan ini menjadi perhatian khusus karena hajatan setahun sekali. Primus mengusulkan adanya rapat khusus dengan Garuda Indonesia untuk membahas masalah internal Garuda karena menurut Primus, jika membahas mudik maka kehadiran Garuda tidak terlalu penting. Primus juga mempertanyakan apakah
200.000 pemudik yang ikut mudik bersama BUMN merupakan pegawai BUMN atau masyarakat. Primus juga bertanya tentang penambahan jumlah KRL dengan rute Tanah Abang – Parung Panjung yang mana merupakan rute dari Dapil Primus. Primus juga mengkomplain terhadap Garuda yang meniadakan penjualan tiket menuju Timur Tengah. Primus juga mengusulkan untuk mengadakan Rapat Panja terkait hal tersebut.


Ketentuan Realisasi Kredit – RDP Komisi 6 dengan Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia

Primus mengatakan ada 220 juta umat Muslim dan minimal 10% taat aturan dan yang namanya orang menabung ada minimal 22 juta yang taat menolak riba. Primus menuturkan perlakuan dari Himbara menganaktirikan syariah dan saat mengambil kredit dipersulit. Primus menuturkan bila bank BUMN tidak diakomodasi maka kepentingan umat akan ditinggalkan dan sekarang sebagian merasa nyaman ke niaga syariah atau muamalat. Primus mengatakan e-money termasuk riba dan Bank Mandiri sebagai pelopor dan dirinya merasa belum cukup siap. Primus mengatakan amal ibadah merupakan investasi akhirat dan dirinya berharap bank BUMN bisa mengakomodiir kebutuhan umat Islam dengan menerapkan prinsip syariah yang baik.


Perkembangan dan Pelepasan Aset sejak 2008 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 dengan Deputi Jasa Keuangan BUMN dan PT. Telekomunikasi Indonesia

Primus mengatakan, harus bekerja sama untuk meluruskan Telkom untuk menguntungkan negara. Primus menuturkan bahwa ada jawaban yang tidak disampaikan dengan tegas dan lugas. Primus berharap agar ke depannya ada rencana yang matang dan bila akan mendirikan anak perusahaan, harus memiliki kesinambungan antara satu dengan yang lain. Primus menuturkan dirinya bingung ketika pengguna Telkomsel banyak namun mengalami kerugian.


Latar Belakang

Primus Yustisio terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 86.983 suara melalui Partai Amanat Nasional untuk dapil Jawa Barat 5.

Primus juga dikenal sebagai Aktor Sinetron kawakan Indonesia di era 90an akhir sampai 2000an awal. Sinetron Panji Manusia Millenium adalah salah satu sinetron yang mempopulerkan namanya, kini ia membintangi sinetron Anak - Anak Manusia produksi Simemart di RCTI.

Primus menikah dengan aktris sinetron Jihan Fahira pada 17 September 2004, setelah sebelumya berpacaran selama dua tahun. Mereka dikarunai tiga orang anak Lana Dafila Yustisio, Sami Abdullah Mahmud Yustisio, dan Tara Azkia Alona.

Pendidikan

1. 1983 - 1989 SD Negeri 5 Bogor
2. 1989 - 1992 SMP Negeri 5 Bogor
3. 1992 - 1995 SMA Negeri 7 Bogor

Perjalanan Politik

Primus bergabung dengan Partai Amanat Nasional sejak tahun 2007, dan kini menjabat sebagai Wakil Sekjen.

Tahun 2008 Primus maju dalam Pilkada Kabupaten Subang 2008-2013 sebagai Calon Wakil Bupati berpasangan dengan Agus Nurani dari jalur Independen, namun gagal.

Setahun kemudian pada 2009 Primus memberanikan diri maju sebagai Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai Amanat Nasional daerah pemilihan Jabar IX, usahanya berhasil dan terpilih dengan mendapatkan 60,684 suara dan masuk di Komisi 10.

Pemilu 2014 untuk kedua kalinya ia terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Dapil Jabar V dengan memperoleh 45.485 suara. Sejak Maret-April 2017 Primus yang semula bertugas di Komisi VI yang membidangi Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM dan BUMN, serta Standarisasi Nasional pindah ke Komisi VII yang membidangi Energi Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, serta Lingkungan Hidup. Setelah itu Primus kembali bertugas di Komisi VI DPR-RI.

Sikap Politik

RUU RAPBN 2017

25 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dan Ketua Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Primus berharap putusan ganti rugi untuk korban lumpur Lapindo pada pengusaha dapat direlisasikan.

Kemudian, Primus menyampaikan pandangan mini Fraksi PAN tentang RUU RAPBN 2017. Fraksi PAN memberikan catatan mengenai asumsi makro yaitu asumsi pendapatan lebih rendah dari yang ditetapkan pada APBN-P dan menurutnya belum pulihnya kondisi masyarakat menjadi salah satu penyebabnya. Fraksi PAN meminta agar masalah inflasi dari pangan serta masalah pemicu tingginya inflasi dapat segera diselesaikan. Nilai tukar sebesar Rp13.300,00 diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan suku bunga SPN 3 bulan seharusnya dapat diturunkan. Fraksi PAN meminta agar Pemerintah memperhatikan arus modal masuk dan keluar. Fraksi PAN juga meminta penyelesaian harga-harga komoditi setelah kenaikan Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP). Dana alokasi umum yang tertunda sebesar Rp740 triliun, sehingga harus benar-benar konsisten untuk pemberian dana transfer ke daerah. Fraksi PAN meminta Pemerintah memberikan karakteristik pengangguran dan perubahan kurikulum terpadu sesuai dengan industrinya. Kesimpulannya, Fraksi PAN menyetujui untuk membawa RUU RAPBN 2017 ini pada tingkat selanjutnya. [sumber]

RUU BUMN

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Profesor Zainal A. Mochtar tanggal 30 Maret 2015 - Primus melihat bahwa jabatan Komisaris BUMN seperti diobral oleh pemerintah. Primus saran agar dilakukan pembatasan usia di posisi Komisaris dan Direksi BUMN. [sumber]

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR-RI tanggal 30 Maret 2015 - Primus tanya kepada Setjen DPR kenapa sampai sekarang Buku MD3 belum juga dibagikan ke para Anggota. Primus juga tanya kepada Deputi Bidang Anggaran kenapa sampai sekarang kartu nama belum dibagikan. [sumber]

Tanggapan

Pajak untuk Pekerja Seni

18 September 2017 - (KUMPARAN) - Panitia kerja (panja) A Badan Anggaran (Banggar) DPR RI hari ini mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Kementerian Keuangan. Rapat membahas penerimaan perpajakan nonmigas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

Dalam pembahasan tersebut, salah satu anggota panja Fraksi PAN Primus Yustisio mengatakan, target penerimaan pajak nonmigas tahun depan sebesar Rp 1.385,9 triliun, dirasa sangat besar. Menurut dia, pemerintah seharusnya lebih realistis untuk mematok penerimaan pajak.


Primus juga mengatakan, bercermin dari penerimaan pajak tahun ini, pemerintah dinilai terlalu panik. Sehingga dikejar semua elemen yang bisa dipajaki, termasuk pemain sinetron yang potensinya hanya Rp 300 miliar.

"Ya saya setuju pemerintah menargetkan pajak setinggi-tingginya, tapi harus realistis. Saya mendapatkan kawan-kawan dari pekerja seni ini dia katakan 'Jaminan saya masih bekerja tidak ada.' Mereka kerja serabutan tergantung kontrak, yang kerjanya nasib-nasiban ini harus jelas porsi pajaknya," ujar Primus di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Jakarta, Senin (18/9).
Lebih lanjut, mantan pemain sinetron Panji Manusia Milenium itu juga mengatakan, seharusnya pemerintah bisa menyasar pemilik stasiun televisi ketimbang para pemain sinetron. "Saya tidak pernah melihat pemilik stasiun TV di media itu diberitakan membayar pajak. Padahal mereka bermain di area publik frekuensinya," katanya.


Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi mengatakan, pemerintah memajaki para pekerja seni bukan dari hasil jerih payahnya. Tapi hasil yang telah dipotong dari manajemen tersebut yang harus dilaporkan.

"Pekerja seni tinggal minta bukti potongnya saja. Dalam setahun potensi ada Rp 300 miliar, dari macam-macam pekerja seni. Tapi yang lapor SPT baru 30%," timpal Ken.


Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan, pertumbuhan penerimaan pajak nonmigas pada tahun depan sudah memikirkan peningkatan kegiatan ekonomi. Apalagi pada 2018 pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,4%.

"Pada 2018 memang pertumbuhan 9,3% dari tahun ini, kami coba amankan kalau ada kesempatan karena perekonomian meningkat tahun tahun depan 5,4% harus ada peningkatan kegiatan ekonomi, kalau ada kegiatan ekobomi biasanya ada pajak yang diambil pemerintah," kata Suahasil. [sumber]


Badan Cyber Nasional

17 Januari 2017 - Menurut Primus, kejahatan cyber crimes lima tahun belakangan ini sangat marak di Indonesia. Untuk itu Ia menuyatakan setuju dengan dibentuknya badan cyber nasional. Primus menjelaskan bahwa Indonesia masuk peringkat ke-2 dalam tingkat kejahatan dalam cyber crime. Primus berharap, PT Telkom jangan sampai menjadi badan hukum. Primus mengatakan, tujuan profit oriented yang dilakukan PT Telkom. Primus berharap jangan disalahgunakan dan badan cyber nasional harus menjadi badan yang independen. [sumber]

RKA K/L RAPBN 2017 - KPPU, BSN, BP Batam, dan BPKS Sabang

21 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 DPR-RI dengan KPPU, BSN, BP Batam, dan BPKS, menurut Primus, terkait Pagu Indikatif hanya tinggal disepakati dan diserahkan ke Banggar agar menjadi Pagu Definitif. Ia mengatakan jika Banggar masih membahas terkait penerimaan negara, dan untuk penerimaan dari non migas sudah disepakati. Terkait pemotongan anggaran dan penambahan anggaran, Primus berharap agar kedua hal tersebut dapat dibahas di Banggar. [sumber]

RKA K/L 2017 - Kemendag, Kemenkop-UKM, BKPM, dan Dekopin

31 Agustus 2016 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perkoperasian dan UKM, BKPM, dan Dekopin, Primus menyatakan bahwa APBN kita naik, tetapi kenyataannya seluruh mitra Komisi 6 tidak sampai mendapatkan anggaran sebesar Rp10 Triliun. Primus mengatakan bahwa anggaran dinaikkan, tetapi pada kenyataannya penyerapan anggaran mitra Komisi 6 masih terendah. [sumber]

RAPBN 2017

20 Juli 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan (MenKeu) dan Kepala Bappenas, Primus menanyakan produktifkah peningkatan realisasi belanja K/L dari tahun sebelumnya, mengingat belanja pegawai sudah di atas 60 persen. [sumber]

Usulan PMN dalam RAPBN-P 2016

22 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 dengan Deputi BUMN dan PTT Krakatau Steel, Primus mengusulkan agar penyampaian dilakukan secara singkat oleh Deputi karena agenda mereka banyak. Data yang diberikan ini disimpulkan sampai 2015. Primus menjelaskan ada kerugian Negara sebesar 4,4 Triliun Rupiah dari tahun 2014 ke 2015 ada kenaikan utang sebesar 117 % jarang-jarang ada perusahaan yang utang lebih dari 100%. Tapi, aset dan liabilitas meningkat. kinerja keuangan Krakatau Steel belum sehat masih sakit. Primus mengatakan waktu itu mereka menolak agar kinerja diperbaiki. Dari ajuan yang ada sekarang. Disaat harga ekonomi sekarang ini, Primus merasa Krakatau Steel terlalu unconfidence saat ekonomi yang sedang lesu dan harga baja yang tidak tinggi. Primus bukan bersikap pesimis, tapi mereka harus realistis terhadap keadaan. Pemberian PMN di APBNP 2015 senilai 30 Triliun. Tapi, menurut Primus gagal total setelah dibentuk panja pengawasan PMN, yang tidak sesuai dengan harapan dengan alasan dari tidak tercapainya target PMN 2015. Karena lesu ekonomi, padahal itu sudah diingatkan kinerja mereka. Primus mengatakan bahwa tidak didukung oleh PMN yang menurut Ia bagus anggarannya. Tapi, hasil kinerja mereka ternyata lama dan perlu ditunda. PMN untuk Krakatau Steel karena kinerja keuangan mereka belum siap. Ia menyarankan untuk ditunda dulu, karena direksi mereka butuh waktu untuk menyusun ulang. Primus menjelaskan bahwa mereka belum siap dan Ia berharap agar mereka membatalkan saja PMN tahun ini, nanti ajukan lagi tahun depan. [sumber]

Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

16 Juni 2016 - Primus menuturkan bahwa anggaran untuk 14 Mitra Kerja Komisi 6 hanya sebesar 0,5 persen dari keseluruhan RAPBN 2016. Hingga Mei 2016, Kementerian BUMN baru menyerap 15 persen dari Rp.345 Miliar. Primus menilai, serapan tersebut adalah yang terkecil dari semua Mitra Kerja Komisi 6. Primus menyarankan agar Komisi 6 menyisakan anggaran untuk Kementerian BUMN sebesar Rp.106 Miliar, dan selebihnya diberikan pada KPPU, tenaga ahli, dan lain-lain. Primus berharap Menteri Keuangan (Menkeu) yang mewakili Kementerian BUMN bisa menjadi pahlawan. [sumber]

Anggaran Kementerian Perindustrian

9 Juni 2016 - Primus menyatakan bahwa dirinya sedikit subjektif dengan kepemimpinan di Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Primus menganggap Kemenperin tidak berprestasi karena anggaran penghematan dari pemerintah pusat sebesar Rp.50 Triliun hanya 2% dari APBN. Penghematan ini pun pernah terjadi saat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebesar 10%. Maka dari itu, seharusnya Kemenperin menargetkan 30% - 35% untuk penyerapan dana. Primus menyarankan supaya anggaran dipotong 50% saja agar bagian keuangan lebih serius lagi dalam mengolahnya. [sumber]

Kontrak Kerja Sama PT Hotel Indonesia Natour untuk Kompleks Grand Indonesia (PT CKBI)

29 Februari 2016 - Merujuk pada data BPK, Primus mengatakan bahwa perihal kerjasama sewa-menyewa tidak equal. Primus menyayangkan ada pejabat eksekutif yang mendapat amanah justru kalah dengan konglomerasi sehingga berdampak merugikan negara. Dalam perjanjian tersebut, terdapat kompensasi sebesar Rp.10 Miliar per tahun dan menurut Primus hal itu menunjukkan ketidak-cerdasan direksi PT HIN sebelumnya karena memberi izin kepada anak perusahaan PT CKBI, yaitu PT Grand Indonesia. Primus merasa kecewa dengan PT HIN yang tidak mengintervensi perjanjian tersebut. Primus menilai bahwa direksi PT HIN periode sebelumnya adalah perampok. [sumber]

Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Perdagangan - Tahun 2014

19 Agustus 2015 - Primus menggaris bawahi ke Menteri Perdagangan (Mendag) bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) adalah salah satu kementerian yang anggarannya ada peningkatan yaitu sebesar 14,2%. Namun Primus menilai anggaran tersebut tidak akan digunakan dengan baik kalau saat ini penyerapannya baru 20%. Primus menyoroti keluhan dari BUMN-BUMN yang terkena imbas UU Minerba dimana ekspor menurun drastis dan produknya perlu diolah dulu menjadi barang. Primus minta pandangan Mendag menyikapi situasi tersebut.

Primus minta klarifikasi komitmen Mendag untuk pelarangan minuman beralkohol di minimarket. Karena menurut Primus kalau masih ada minimarket yang masih menjual minuman alkohol berarti Kemendag sudah terjangkiti paham kapitalis.

Sehubungan dengan kasus dwelling time, Primus menyoroti bahwa belum ada penangkapan salah satu Direktur Jenderal (Dirjen) terkait masalah itu. Primus dorong Mendag untuk mempunyai strategi khusus untuk menyingkirkan kartel-kartel yang merajai perdagangan kita. Primus tekankan bahwa sudah banyak rekomendasi dari KPPU tapi tidak pernah ditanggapi oleh Kemendag yang sebelumnya. Primus desak Mendag untuk jangan tanggung-tanggung untuk berbuat sesuatu untuk bangsa ini dan jangan takut dimaki-maki oleh lawan karena Primus menilai Mendag usianya masih muda. [sumber]

Evaluasi Kinerja PT. Pelindo 1

27 Mei 2015 - Primus menanyakan kenapa pelabuhan kita saat ini bisa tertinggal dengan negara ASEAN lainnya sedangkan terdapat peningkatan peringkat pelabuhan indonesia dari 57 menjadi 53 di tahun 2014 namun tetap kalah dengan Malaysia, Filipina, Thailand. Primus juga menanyakan tanggapan Dirut PT.Pelindo 1 dan Ibu Deputi tentang penggabungan Pelabuhan Pelindo menjadi satu dan menanyakan apakah penggabungan tersebut membawa pada manfaat atau mudarat. [sumber]

Kemungkinan Sinergi antara Pertamina dan PGN

15 April 2015 - Menurut Primus kalau di Cina itu Pertamina sudah dianggap merugikan masyarakat dan Pertamina ini harusnya dipancung. [sumber]

Evaluasi Kinerja PGN

7 April 2015 - INTERUPSI RAPAT - Primus minta mendahulukan pemaparan dari pihak Pertamina karena Primus menilai PGN tidak memberi materi pemaparan yang layak.

Primus fokus kepada PGN. Kepada Direktur Utama PGN Primus tanya apakah PGN itu maling atau rampok. Primus menilai seharusnya PGN sudah ditangkap karena harga yang ditetapkan tidak menyejahterakan rakyat. Menurut Primus harga yang PGN berikan kepada pasar itu bahkan kebablasan. Primus mengingatkan kepada PGN bahwa niat buruk untuk mengelabui rakyat akan diperingati dan diingatkan oleh Yang Maha Kuasa bahwa pada saat akhirat seorang pemimpin akan diminta tanggung jawabnya. Primus mengingatkan PGN bahwa manusia diciptakan untuk beribadah. Primus menilai PGN jiwanya sudah dibeli oleh Petronas karena Petronas menguasai mayoritas kepemilikan 60% di Blok Ketapang dan 80% di Blok Muriah. Kepada Deputi MenBUMN, Primus berharap PGN tidak mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) di masa depan. [sumber]

Kinerja PT. Adhi Karya Tbk

Interupsi Rapat - 1 April 2015 - Primus yakin bahwa Adhi Karya akan membutuhkan keputusan Komisi 6. Primus mengibaratkan Adhi Karya meminjam kredit kepada Primus namun ketika pas mau dikasih Adhi Karya tidak ada. Primus menilai materi pemaparan Adhi Karya yang hanya 4 lembar adalah modus dari Dirut Adhi Karya untuk ingin cepat-cepat diusir dari Komisi 6. Primus minta kepada Pimpinan Rapat untuk mengusir Adhi Karya dari Rapat. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bogor
Tanggal Lahir
17/08/1975
Alamat Rumah
Jl.Widya Chandra X/2A, Kompleks LIPI, Senayan. Kebayoran Baru. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp
-

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Jawa Barat V
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM, BUMN, Investasi dan Standarisasi