Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Daeng Muhammad

PAN - Jawa Barat VII

Komisi VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional

Alat Kelengkapan Dewan: Badan Musyawarah

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    Daeng Muhammad lahir di Bekasi, 4 Juni 1972. Sampai sekarang beliau menjabat sebagai direktur di CV Rimulga Jaya Abadi dan CV Aria Talaga Gemilang, dan sebagai kuasa presiden direktur di PT Fukusuke Kogyo Indonesia.

    Daeng Muhammad memiliki seorang istri bernama Nuraini Haryanti dan dikaruniai 3 orang anak.

    Pada masa kerja 2014-2019 Daeng duduk di Komisi III yang membidangi hukum, keamanan dan hak asasi manusia.

    Pendidikan

    1. S2 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) YAPPAN, 2013
    2. S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Adhy Niaga, 2007
    3. SMA Negeri 1 Sukatani Bekasi, 1991

    Perjalanan Politik

    Daeng Muhammad terpilih menjadi anggota DPR RI setelah memperoleh 54.576 suara di daerah pemilihan Jawa Barat VII. Sebelumnya, Daeng Muhammad adalah Ketua DPD PAN Kabupaten Bekasi dan Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Bekasi. Daeng merupakan calon wakil bupati Bekasi pada Pilkada Bekasi 2007 mendampingi Wikanda Darmawijaya yang diusung PAN, tetapi Pilkada tersebut dimenangi pasangan Saadudin-Darip Mulyana.

    Daeng Muhammad pernah menjabat sebagai ketua DPC PAN Kecamatan Pebayuran (2002-2005) dan ketua DPD PAN Kabupaten Bekasi (2005-2010), sekarang sedang menjabat di periode kedua . Selain aktif di partai, Daeng Muhammad adalah bendahara di Tae Kwon Do Kabupaten Bekasi, ketua Bamus Sunda Kabupaten Bekasi dan Ketua Pupuhu Keluarga Besar Talagamanggung.

    Pada 21 Mei 2018 Daeng mengumumkan kepindahannya dari Komisi III DPR-RI ke Komisi VI DPR-RI.

    Visi & Misi

    Belum Ada

    Program Kerja

    Belum Ada

    Sikap Politik

    Perppu KPK

    Pada 23 April 2015 - menurut Daeng KPK jangan dijadikan mobilisasi politik dan ekonomi. Bila Perppu KPK menjadi UU, KPK harus kembali ke tugas untuk penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan. KPK tidak boleh melakukan hal-hal pencitraan untuk dapat simpati rakyat guna menghindari abuse of power. Pembentukan Panitia Seleksi (PanSel) pimpinan KPK harus dilakukan 6 bulan sebelum masa pimpinan berakhir yakni di bulan Desember 2015. Pimpinan KPK harus diisi dengan orang-orang dengan track record bersih dan berintegritas. Fraksi PAN menyetujui penetapan Perppu KPK.  [sumber]

    Pada 21 April 2015 - Daeng tidak mempermasalahkan setuju/tidak Perppu KPK. Menurut Daeng tonggak utama pemberantasan korupsi ada di Polri dan Jaksa Agung sehingga tidak harus mengistimewakan KPK.  [sumber]

    Pada 20 April 2015 - Daeng menanyakan apakah pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan oleh kepolisian atau jaksa. Lalu menanyakan apakah karena situasi genting memaksa sesuai tafsir agar Undang-Undang terpenuhi.  [sumber]

    Tanggapan

    Evaluasi KPK

    13 Februari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Daeng menanyakan upaya KPK untuk menurunkan perbuatan korupsi di Indonesia. [sumber]

    Evaluasi KPK - Barang Sitaan, Perlindungan Korban

    12 September 2017 - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi 3 dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Daeng berpendapat bahwa perilaku tata kelola oleh KPK berpotensi membuat kerugian negara. Kalau data di Rupbasan hanya A, B, C, dan D tapi yang lainnya tidak ada, maka ini adalah persoalan yang sebenarnya. Daeng mengatakan bahwa ia hadir di sini karena punya idealisme yang sama, ia mengajak untuk membicarakan hal ini bersama. Sedangkan kesan yang muncul adalah kompetisi antara Polri, Kejaksaan dan KPK. Menurut Daeng, berkaitan tentang tata kelola Rupbasan ini akan menjadi catatan, karena harus ada transparansi yang dilakukan KPK, agar tidak ada kecurigaan dalam masyarakat. [sumber]

    17 April 2017 - Daeng menjelaskan secara tidak sadar diungkap ada masalah di internal KPK. Komisioner KPK harus mengatur ritme yang ada. Menurut Daeng kalau ada friksi harus ada S.O.P yang jelas dan hal tersebut berdasarkan koridor dan norma yang sama.   [sumber]

    Tim Pengawas Orang Asing  dalam Evaluasi Kemenkumham

    25 Januari 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Daeng berpendapat bahwa Timpora (Tim Pengawas Orang Asing) tidak bekerja secara optimal. Daeng berujar demikian karena menurutnya tidak mungkin Timpora dapat mengawasi seluruh WNA yang datang ke Indonesia dengan jumlah personil yang terbatas. Daeng juga mengusulkan kepada Menkumham untuk mengevaluasi ulang kebijakan Perpres 21/2016 mengenai bebas visa, dan Daeng merasa perlu adanya penguatan infrastruktur di destinasi wisata yang ada di Indonesia. [sumber]

    PANSUS KPK- Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK

    4 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Khusus (Pansus) KPK  dengan Ikatan Hakim Indonesia, Persatuan Jaksa Indonesia, Ikatan Sarjana dan Profesi Kepolisian, Daeng mengatakan bahwal sekarang KPK dan kepolisian serta kejaksaan bekerja dengan persoalan yang sama, tetapi penganggarannya berbeda. Ia menanyakan jika kewenangan Rp10 juta atau Rp20 juta dilakukan oleh KPK, lalu apa yang dilakukan lembaga lain. Selain itu, terdapat jaksa dan hakim ketika menangani perkara menjadi ketakutan karena ada lembaga yang superbody, ujarnya. [sumber]

    PANSUS KPK-Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPK di RUPBASAN

    29 Agustus 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), RUPBASAN Jakarta Selatan, dan RUPBASAN Jakarta Barat Daeng menyatakan apabila publik mencurigai pansus KPK, kesannya malah seperti melemahkan KPK. Daeng menyatakan bahwa ini adalah kelemahan dalam sistem pengelolaan barang sitaan negara. Daeng juga menyatakan bahwa apabila ia mengkritik KPK, kesannya seperti Pro Koruptor, padahal ia memiliki idealisme. Daeng heran dengan data yang ia terima, dikarenakan data tersebut tidak ada di Rupbasan yakni barang yang sejak 2013 sudah berkekuatan hukum tetap, namun hingga sekarang belum dilelang. [sumber]

    PANSUS KPK- Hubungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan KPK

    28 Agustus 2017 - Daeng mengungkapkan bahwa justice collabolator adalah pelaku minor bukan mayor. Ia juga menegaskan bahwa sumber pemberian justice collabolator didorong oleh LPSK. Selain itu Daeng menyebutkan ulang bahwa menurut LPSK, jika terjadi justice collabolator pada pelaku mayor apakah terjadi pelanggaran UU. Daeng menambahkan, ketika ia ke Sukamiskin,  justice collabolator  seperti exit permit yang dikeluarkan oleh KPK. [sumber]

    Pansus KPK - Muchtar Effendi dan Miko/Niko Panji Tirtayasa Sebagai Saksi

    25 Juli 2017 - Pada Rapat Audiensi Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepresidenan Mahasiswa Masyarakat Trisakti (KMMT) dan Koalisi Rakyat (Koar) Parlemen, Daeng menanyakan kapan tepatnya Saudara Miko mulaibekerja dengan Muchtar.Selain itu Daeng meminta keterangan apakah Miko diminta memberikan kesaksian bahkan sebelum bekerja secara resmi dengan Muchtar pada Agustus 2013. Jika ya, maka Daeng menanyakan kembali apa yang ingin didapatkan dan apa yang diminta. Kemudian Daeng meminta keterangan keberadaan Miko saat peristiwa (penyuapan) terjadi. Mengingat Miko bekerja resmi dengan Pak Muchtar Agustus 2013 maka Daeng melanjutkan pertanyaan mengenai sapa yang menginstruksikan Miko (untuk memberi kesaksian palsu) dan apa ancaman yang diterima serta apakah ada keterkaitan dengan kasus yang bukan merupakan persoalan dengan Akil Mochtar. [sumber]

    Pembahasan Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan Agung

    12 April 2017 - Daeng meminta Kejaksaan Agung melakukan inovasi sehingga ada pendampingan dari awal atau early warning system. Menurut Daeng harus ada perbaikan di internal Kejaksaan dan mensupervisi Pemerintah Daerah yang APBD-nya besar. Daeng menjelaskan bahwa di Cikarang dengan tipe B tidak optimal, meskipun telah dilakukan evaluasi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang. Daeng meminta kepada Jaksa Agung untuk melakukan evaluasi internal terhadap Kejaksaan Tinggi (KEJATI) yang ada di Cikarang.   [sumber]

    Perseteruan FPI dan GMBI di Jawa Barat

    17 Januari 2017 - Menurut Daeng ada persoalan di negeri yang tidak wajar karena elit politik berbicara berbeda-beda. Daeng berharap komisi 3 mengundang Kapolda Metro jaya dan kapolda Jabar dalam Raker dengan Kapolri. [sumber]

    Fit and Proper Test – Calon Hakim Agung a.n. Dr. Ibrahim

    29 Agustus 2016 -  Dalam Fit and Proper Test/uji kelayakan dan kepatutan Calon Hakim Agung (CHA) a.n. Dr. Ibrahim yang diselenggarakan Komisi 3, Daeng menanyakan solusi mengenai kondisi Mahkamah Agung (MA) yang terpuruk saat ini karena MA adalah lembaga independen yang tidak boleh terpengaruh oleh pemerintahan. Daeng juga menanyakan tentang peningkatan independensi MA. [sumber]

    Fit and Proper Test – Calon Hakim Agung a.n. Setyawan

    25 Agustus 2016 - Pada Fit and Proper Test Calon Hakim Agung yang digelar Komisi 3 a.n. Setyawan, Daeng mengatakan bahwa mitra harus berani melawan intervensi kekuasaan eksekutif ataupun pengusaha.   [sumber]

    Fit and Proper Test – Calon Hakim Ad Hoc Tipikor a.n. Dermawan

    25 Agustus 2016 - Dalam Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Ad Hoc Tipikor a.n. Dermawan yang digelar Komisi 3 DPR-RI,  Daeng menanyakan kepada calon apa yang bisa ditawarkan apabila calon ketika menjadi hakim ad hoc tipikor. Daeng juga melihat bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini tidak juga menurun, masih banyak yang tetap melakukan tindakan korupsi. Ia menanyakan apa masalah dan kenapa tindak pidana korupsi tidak bisa turun. [sumber]

    RAPBN 2017 - BNPT, PPATK, BNN, dan LPSK

    16 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 dengan Badan Nasional Penaggulangan Terorisme (BNPT), Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Daeng bertanya-tanya bagaimana cara pengolahan anggaran, dirinya tidak mengetahui mengapa mendadak dipotong karena sebab lain dan menurutnya itu tidak pas. Dirinya menyatakan mendukung mitra-mitra yang hadir saat itu dalam anggaran. Efektif dan efisien menurutnya itu yang dibutuhkan. Menurutnya mendukung program tanpa anggaran merupakan omong kosong, dirinya menekankan kepada BNN untuk memberantas para pengedar dan pemakai narkoba. Dan menurutnya radikalisme yang dilakukan Kapolri dengan cara yang salah justru menjadi konsep radikalisme yang baru. [sumber]

    Evaluasi KPK - Kasus RS Sumber Waras, Reklamasi Jakarta, dan isu lainnya

    15 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  Daeng menginginkan agar tidak ada konteks personal dalam kasus RS Sumber Waras. Daeng mengatakan bahwa setelah rapat yang lalu banyak yang bertanya kepada saya dan saya tidak peduli siapa tokoh yang terkait. Daeng mengatakan dirinya mencintai KPK dan BPK karena kita semua butuh kedua lembaga tersebut. Daeng menganggap seolah-olah ada dua lembaga yang bertarung dan terdapat perbedaan dalam apa yang disampaikan KPK dengan BPK. [sumber]

    Anggaran Kejaksaan Agung

    13 Juni 2016 - Daeng menekankan perbaikan internal di penegakan hukum di Indonesia. Selanjutnya, Daeng menanyakan apakah rencana Kejaksaan Agung (Kejagung) seandainya ada pemotongan di APBN tahun 2017.  [sumber]

    Evaluasi Kinerja Kejaksaan Agung

    21 April 2016 - Daeng mengatakan bahwa masyarakat perlu mendapat penjelasan secara jelas dan lugas mengenai Kasus Mobile 8. Daeng pernah bermimpi bahwa Kejaksaan menjadi lembaga utama di penegakan hukum. Harapan Daeng adalah Jaksa Agung dapat melakukan terobosan perbaikan internal. Selain itu, Daeng mendapat amanat dari fungsi pembinaan serta pengawasan tentang organisasi dan tata kerja terhadap Jaksa Agung.

    Daeng menanyakan tentang pembinaan dan pengawasan berjalan baik dari aturan konstitusi. Daeng ingin mengetahui apakah Jaksa Agung melakukan evaluasi dalam internal Jaksa Agung. Banyaknya aset negara yang sudah diselamatkan Jaksa Agung menjadi banyak pertanyaan bagi Daeng. Daeng mendukung dilakukannya konstruksi perubahan internal Jaksa Agung sehingga Jaksa Agung menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat. Jangan sampai, semua yang dibicarakan hanya menjadi wacana.  [sumber]

    Laporan Masyarakat atas Kematian Siyono

    12 April 2016 - Menurut Daeng, tidak seharusnya radikalisme dilawan dengan kekerasan karena akan memunculkan radikalisme baru. Daeng menekankan jangan sampai ada proses atau informasi yang salah dalam melawan terorisme. Jangan sampai justru menimbulkan radikalisme baru akibat salah tindak dari Densus 88. Daeng menegaskan bahwa Densus 88 bukanlah peradilan yang menentukan orang mati atau hidup. Daeng menyampaikan bahwa UUD menjamin seluruh WNI, terutama yang berkaitan dengan HAM.

    Daeng menuturkan bahwa tujuan Komisi 3 mengadakan RDPU adalah karena ingin mendapat penjelasan dan data-data yang valid dari ketiga Mitra mengenai kasus Siyono sehingga bisa menjadi masukan dalam menentukan langkah. Komisi 3 akan mendorong sebuah kebijakan yang berpihak kepada rakyat karena kalau kesamaan di mata hukum dilanggar, maka akan menimbulkan teror baru. Daeng mendukung agar semua pihak bersinergi dan berdialog.  [sumber]

    Evaluasi Kinerja Kepolisian Republik Indonesia

    25 Januari 2016 - Dalam rapat bersama Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri), ia mewakili Fraksi PAN menyampaikan apresiasi kepada Polri atas penanganan kasus Sarinah dan lainnya. Di dapil Daeng, yang dilewati Kali Citarum yang dikotori oleh pabrik, banyak pencemaran lingkungan dan ekosistem. Belum ada penindakan tegas atas pabrik dan lainnya. Menurut Daeng, keseimbangan ekonomi dan ekologi harus sejalan karena alam akan ditinggalkan untuk anak dan cucu.

    Dalam kasus pembangunan hotel di daerah Batu Malang, Daeng mengharapkan polisi jangan menjadi alat penguasa. Menurutnya, terdapat pemaksaan terhadap pembangunan hotel, padahal tidak sesuai prosedur.  [sumber]

    Pemilihan Hakim Agung

    Pada Fit & Proper Test Suhardjono pada 1 Juli 2015 - Daeng mengajukan tiga pertanyaan yakni mengenai hukum adat yang berlaku, bagaimana tanggapan Suharjdono mengenai ada atau tidaknya penyelundupan hukum di Mahkamah Agung, serta terobosan baru yang akan disuguhkan Suhardjono jika terpilih menjadi Hakim Agung. Daeng juga menyinggung tentang kasus nenek Arsani.  [sumber]

    Evaluasi Kinerja Kejaksaan Agung

    30 Juni 2015 - Menurut Daeng, penetapan tersangka bernama Dedi Wahyudi membuat anggota dewan terlibat. Daeng minta klarifikasi ke Jaksa Agung (Prasetyo) mengenai jaksa-jaksa di daerah yang melakukan abuse of power.  [sumber]

    Rencana Strategis Polri

    2 April 2015 - Daeng menilai reformasi internal Polri adalah prioritas yang paling urgen. Daeng saran kepada Plt.Kapolri untuk habisi oknum-oknum demi profesionalisme Polri.  [sumber]

    Fit & Proper Test Calon Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri)

    15 Januari 2015 - Daeng menanyakan prioritas yang menurut Budi Gunawan lebih penting: menyelesaikan kasus atau pembinaan dan pencegahan (supaya tidak timbul kasus)?  [sumber]

    http://wikidpr.org/rangkuman/tugas-dan-fungsi-legislasi-tahun-2017-raker-komisi-3-dengan-menkumham

     Eddy menerangkan adanya kasus korupsi yang ditukar dengan rumah kos 50 pintu, harta yang dijadikan barang bukti senilai 35M, dll. Eddy bertanya pada saksi berapa nilai dari motor dan mobil serta apakah ada tanda terima ketika penahanan harta berlangsung seperti surat penyitaan dan apakah Muchtar masih menyimpan surat penyitaan itu saat ini. Eddy melanjutkan pertanyaan pada saksi, apakah ketika di Penjara Sukamiskin Saksi menerima intimidasi, jika ya, maka seberapa sering dan seperti apa bentuknya. Selain itu, Eddy menanyakan dari mana Saksi dapat membuat pernyataan bahwa hakim takut dengan KPK. Eddy menanyakan apa tuduhan yang Muchtar terima ketika pertama kali ditangkap KPK dengan menggunakan Pasal 21. Atas dasar pasal tersebut, keterangan palsu apa yang dibuat oleh Muchtar serta dari mana dan siapa yang membuat foto tersebut.




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.