Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Amanat Nasional - Jawa Barat X
Komisi I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
01/04/1967
Alamat Rumah
Jl. Ice Skating No.39, RT.005/RW.002, Kelurahan Cisaranten Endah. Arcamanik. Bandung. Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Jawa Barat X
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika

Latar Belakang

Budi Youyastri terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) mewakili Dapil Jawa Barat X (Banjar, Kuningan, Ciamis) setelah memperoleh 70,311 suara. Budi Youyastri lahir di Jakarta 48 tahun silam. Sejak mahasiswa sudah banyak bergabung dengan berbagai organisasi kemahasiswaan. Setelah tamat dari ITB pria yang berasal dari Pakidulan (Babakan,Pengandaran) ini bekerja di beberapa perusahan informasi teknologi sebelum akhirnya memutuskan terjun ke dunia politik.  

Di masa kerja 2014-2019 Budi bertugas di Komisi I yang membidangi luar negeri, pertahanan, komunikasi dan informatika.

Riwayat pekerjaan:
PIKMI Indonesia, Manager 1991-1993
PUSTEKOM Indonesia, Direktur, 1993-1996
SSB Jaya Komputer, Direktur 1998-2004
SINAPSIS Indonesia,Founder, 2003-2005
PT ADVANTIC, Marketing, 2006-2012

Pendidikan

SLTA, SMAN 3, Jakarta (1986)
S1, Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung, Bandung (1994)

Perjalanan Politik

Budi Youyastri sangat bangga akan almamaternya ITB dan sangat aktif mengurusinya.  Sejak di bangku kuliah Budi aktif di Keluarga Mahasiswa Islam ITB Bandung dan menjabat sebagai Kepala Keluarga (1990-1991).  Budi juga aktif mengayomi komunitas alumni ITB dan sempat menjadi Ketua Bidang (2005-2009).

Budi bergabung menjadi kader PAN di 2005 dan menjadi Anggota Departemen Dewan Pimpinan Daerah PAN Jawa Barat (2005-2010). Budi kemudian diberi tanggung jawab lebih tinggi menjadi Wakil Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN periode 2010-2015.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif dengan Republik Filipina

25 April 2017 - Budi mewakili Fraksi PAN memberikan pandangan fraksi terhadap RUU Penetapan Batas ZEE Republik Indonesia dengan Republik Filipina. Budi sebagai perwakilan dari Fraksi PAN menyetujui agar RUU Penetapan Batas ZEE Republik Indonesia dan Republik Filipina untuk segera disahkan tanpa masalah.   [sumber]

UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

13 April 2016 - Budi menyarankan kepada anggota Komisi 1 supaya pembahasan rapat kali ini hanya pada substansinya saja.

Sehubungan dengan DIM 4 - Budi menanyakan pengertian hak dan kebebasan di dunia analog, real, dan virtual. Contohnya dulu menggunakan bon kertas, sekarang sudah cap digital. Contoh lainnya yaitu di Facebook beberapa orang bisa menggunakan bahasa kotor sedangkan di dunia analog tidak bisa. Apakah ini hanya mengatur e-commerce perbankan atau media sosial di Internet saja? Budi mengusulkan untuk membahas hak dan kewajiban pada saat forum panja.

Sehubungan dengan DIM 6 - Budi menanyakan apakah persamaan dalam pembuatan hukum baru dengan pembuatan hukum analog. Ia memperkirakan, apabila tidak berhasil didefinisikan, maka dua tahun mendatang UU ITE akan diubah lagi.

Sehubungan dengan DIM 7 - Budi menyayangkan dengan adanya perubahan teknologi yang berkembang sekarang. Di Indonesia hanya ada tiga hal yang melahirkan hukum berbeda yang kemudian menjadi pertanyaan apakah Pemerintah memandang internet hanya berupa alat saja atau menjadi dunia baru. Budi tidak setuju dengan pernyataan dari Menkominfo tentang internet hanya menjadi alat saja. Ia menghendaki agar dibuat pasal-pasal baru agar tidak dikontrol oleh Google dan Yahoo. Ia juga mengatakan apabila definisinya baru maka dibuat pula hukum barunya.

Sehubungan dengan UU No.11 tahun 2008 - Budi mengaku secara proses dirinya tidak paham, dan memprediksi pada bagian bahasan dan tafsir baru akan lahir rumusan-rumusan baru sebagai norma baru akibat dari pembahasan baru juga.  [sumber]

14 Maret 2016 - Budi menyampaikan bahwa Pasal 28 UUD 1945 didalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban setiap orang dan pembatasannya. Terkait dengan penjelasan pemerintah tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008, Budi mewakili Fraksi PAN memandang bahwa negara mutlak hadir untuk melindungi warga negara terkait dampak negatif transaksi elektronik. Fraksi PAN melihat bahwa masyarakat harus memiliki payung hukum terkait dunia cyber karena pengaturan dunia cyber merupakan kebutuhan nasional. Selain itu, perlu juga definisi jelas yang membedakan ranah publik dan ranah privat, serta perlu adanya the right to be forgotten. Budi mewakili Fraksi PAN memandang perlu adanya kajian mendalam agar ada sinkronisasi antara KUHP dengan UU ITE.  [sumber]

Tanggapan RUU

RUU Perjanjian Kerjasama Pertahanan RI - Korsel

9 Juli 2018 – Pada rapat Komisi 1 dengan Menhan, Kemenlu dan Kemenkumham. Budi  mengatakan Jika presiden mengatakan lanjutkan program pesawat tempur KFX/IFX berarti dari fraksi PAN juga setuju untuk dilanjutkan pembahasan RUU. Fraksi PAN menyetujui RUU jika kita punya hak pengawasan baik di Indonesia maupun di Korea.

Budi meminta sekretariat mencatat nama mitra yang mengatakan bahwa Pemerintah berhak me-review dan bisa mengubah isi kesepakatan perjanjian Indonesia-Korea. 

Budi Y menambahkan jika terjadi dispute Indonesia dan Korea, maka diharapkan mitra bertanggung jawab menjelaskan kepada dunia.

Menanggapi pernyataan mitra bahwa pembahasan RUU berbeda dengan isi MoU perjanjian kerja sama Budi berkata kita ini juga sedang membahas MoU dengan Korea, malah dibilang bukan itu, yang mana sih, otaknya di mana.  Kita ini sedang bahas apa sebenarnya.[sumber]

Tanggapan

Pengadaan Satellite News Gathering Outside Broadcast VAN (SGN OB VAN) TVRI

19 Maret 2018 - Dalam rapat dengar pendapat dengan LPP TVRI, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Budi memastikan yang hadir kali ini BPK ataukah BPKP. Selain itu Ia menanyakan anggaran yang digunakan adalah anggaran tahun 2017 ataukah tahun 2018. Dalam pandangannya, hal ini (pergeseran anggaran-red) terjadi karena kelalaian pelaksana kegiatan pada tahun 2017 sehingga terlambat dalam pengajuan dan kemudian menyusahkan. Budi menegaskan jika Kemenkeu memperbolehkan maka Komis 1 akan menyetujui namun jika tidak maka Komisi 1 tidak akan bertanggung jawab. [sumber]

Penanganan Kejahatan Siber, Ransomware, BSSN, dan Hoax

28 Agustus 2017 - Budi berpendapat pekerjaan menangkapi rakyat tidak penting yang penting adalah mengajari masyarakat. Kemudian Budi menanyakan apakah yang dibangun Telkomsel harganya lebih mahal kemudian ia mengingatkan jangan sampai masyarakat terkena Palapa Ring karena harga mahal. Budi meminta agar pengusaha jasa backbone telkomunikasi  harus sesuai dengan peraturan dalam menetapkan selesai dimana tarif serta pelayanannya. Mengenai Jack Ma,Budi menanyakan aoakah sudah di-SK-kan oleh kemenkominfo atau oleh menko-perekonomian? Budi mengusulkan, program Kominfo direalisasikan pada tahun 2018 dimana 514 kabupaten harus ada program bukan hanya contoh saja. [sumber]

31 Mei 2017 - Budi mengatakan bahwa yang bisa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)control sekarang itu harus banding dengan nomor HP sesuai E-KTP.   [sumber]

Biaya Interkoneksi

25 Agustus 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan operator telkomsel; Telkom, Telkomsel, XL Axiata, Indosat, Tri, dan Smartfren udi berpendapat bahwa semua operator telekomunikasi sedang “berebutan kue”. XL dapat 140 perak dari interkoneksi, Indosat 86 perak dari interkoneksi, Telkomsel tidak ada untung. Budi menanyakan jika mendapatkan keuntungan dananya akan dikemanakan, apakah dipergunakan untuk rakyat Indonesia atau tidak dan landasan yang dilakukan dalam perhitungan dan siapa yang melakukan perhitungan biaya interkoneksi. Budi meminta salinan surat dari PLT dan surat dari Dirjen. Budi menegaskan bahwa antara opini dan data harus dipisahkan. Ia juga meminta copy-an komitmen Telkom kepada Kominfo karena kemarin ia mendengar Menkominfo mengatakan tidak berikan izin kepada Telkom untuk membangun. [sumber]

24 Agustus 2016 - Budi mengapresiasi cara pandang pemerintah terhadap industri telekomunikasi dan berpesan jangan sampai terulang lagi karena tidak memiliki legal standing. Menurut Budi saat ini tafsir terlebih dahulu karena kata-kata pada zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Selain itu Ia berpendapat bahwa mengenai satelit ditunda dulu pembahasannya karena konsep pembangunan infrastruktur lebih penting. Kemudian Budi mengatakan bahwa industri harus bertarung habis-habisan untuk beradaptasi dan membayar sesuai yang ditagihkan. Selain iut, menurutnya biaya yang ditanggung operator tidak sama dan mempertanyakan siapa pihak yang akan menanggung bila operator membangun di wilayah yang kurang menguntungkan. Baginya biaya yang harus di bayar atas pembangunan di wilayah Ternate dengan Bekasi seharusnya sama. Budi kemudian menanyakan data riil masing-masing hitungan dan formula karena bila ada perubahan, maka landasannya harus jelas sehingga tidak ada polemik,[sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika

18 April 2016 - Budi menanyakan ke Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) apakah bisa model Palapa Ring dibuat mini untuk kabupaten dan kota lalu 40% untuk seluruh desa.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika

9 September 2015 - Sehubungan dengan ijin TV, Budi mendukung usulan kebijakan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk moratorium pengeluaran ijin-ijin. Budi juga minta pandangan dari Ketua Dewan Pers apakah perlu dibuatkan undang-undang untuk menyikapi situasi dunia media yang baru.  [sumber]

10 Juni 2015 - Budi harap tahun depan akan ada revisi UU Telekomunikasi terkait liberalisasi industri komunikasi. Menurut Budi banyak operator telekomunikasi tidak tertarik membangun di daerah-daerah pegunungan dan Budi menilai ini bentuk ketidak adilan. Budi saran ke Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) untuk mencontoh Korea Selatan dimana untuk membangun jaringan broadband dananya dibagi antara pemerintah dan produsen/swasta.

Budi mendukung Menkominfo menggunakan database dari Program e-KTP karena Budi menilai ini menghindari ke-mubaziran dari Rp.6 triliun yang dianggarkan sebelumnya untuk Program e-KTP tersebut.  [sumber]

Ratifikasi Protokol Perdagangan

31 Agustus 2015 - Berbeda dengan lainnya, Budi justru menegaskan bahwa seharusnya pembahasan terkait AANZFTA dan AIFTA dibahas di Komisi 6 (Perdagangan) dan Komisi 11 (Keuangan dan Perbankan), bukan di Komisi 1. Namun di sisi lain, Budi juga meminta mitra supaya memberi penjelasan terkait benefit yang diperoleh Indonesia dari sistem perdagangan bebas ini.  [sumber]

Budi berpendapat pekerjaan menangkapi rakyat tidak penting yang penting adalah mengajari masyarakat. Kemudian Budi menanyakan apakah yang dibangun Telkomsel harganya lebih mahal kemudian ia mengingatkan jangan sampai masyarakat terkena Palapa Ring karena harga mahal. Budi meminta agar pengusaha jasa backbone telkomunikasi  harus sesuai dengan peraturan dalam menetapkan selesai dimana tarif serta pelayanannya. Mengenai Jack Ma,Budi menanyakan aoakah sudah di-SK-kan oleh kemenkominfo atau oleh menko-perekonomian? Budi mengusulkan, program Kominfo direalisasikan pada tahun 2018 dimana 514 kabupaten harus ada program bukan hanya contoh saja.

RKA dan RKP K/L 2019 

5 Juni 2018 - Pada Raker Komisi 1 dengan Menkominfo, KPI, KIP dan dewan Pers, Budi berpendapat, berapapun anggaran dari Kemenkeu akan terasa percuma bila Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sektor telekomunikasi tidak bisa terpenuhi karena usaha re-balancing Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telekomunikasi pembangunan infrastruktur dasar tidak tersedia. Budi menanyakan mengenai jumlah desa yang sudah terkoneksi broadband dan kecamatan dengan kualitas internet high-speed. [sumber

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
01/04/1967
Alamat Rumah
Jl. Ice Skating No.39, RT.005/RW.002, Kelurahan Cisaranten Endah. Arcamanik. Bandung. Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Jawa Barat X
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika