Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Amanat Nasional - Jawa Barat XI
Komisi IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Garut
Tanggal Lahir
28/05/1974
Alamat Rumah
Komplek Soreang Indah Blok L No.12A, RT.003/RW.015, Kelurahan Cingcin. Soreang. Bandung. Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Jawa Barat XI
Komisi
IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan

Latar Belakang

Haerudin terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) mewakili Dapil Jawa Barat XI (Garut, Tasikmalaya) setelah memperoleh 44,178 suara. Haerudin adalah tokoh pemuda dari Persatuan Islam.  

Di masa bakti 2014-2019 Haerudin duduk di Komisi IV yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan pangan.

Pada 29 Mei 2017, Haerudin  dipindahtugaskan ke Komisi IX yang membidangi tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan, dan kesehatan.

Pendidikan

S1, Ilmu Dakwah, Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam (STAIPI), Bandung

S2, Hukum, Universitas Islam Bandung (UNISBA), Bandung (2006)

Perjalanan Politik

Haerudin adalah kader dari organisasi Gerakan Pemuda Islam (GPI).  Dimulai dari bangku kuliah dan bertugas menjadi Sekretaris Umum dari GPI Kota Bandung (1997-1999) sampai dengan menjabat sebagai Ketua Umum GPI (2003-2006).

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Konflik Kemanusiaan Rohingya

29 Agustus 2017 - Dalam rapat paripurna,Haerudin meminta DPR-RI dan pemerintah memberikan sikap atas pengungsi korban kasus Rohingya. [sumber]

RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Pandangan Mini Fraksi sebagai RUU Usul Inisiatif DPR

19 Juni 2017 - Dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg), Haerudin mengatakan bahwa Fraksi PAN menerima pemantapan konsepsi RUU KSDAHE untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. [sumber

SARA

18 Mei 2017 - Pada Rapat Paripurna yang ke-96 untuk membuka masa persidangan ke-5 DPR RIHaerudin mengatakan bahwa pemerintah harus jelas secara hukum terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas) yang anti dengan Pancasila, dan Haerudin menegaskan bahwa Fraksi PAN tidak ingin adanya masalah yang berkutat dengan SARA dan Fraksi PAN meminta masalah SARA ini tidak menyakiti hati umat Islam lagi. [sumber]

Tanggapan RUU

RUU BUMN

5 Juli 2018 - Rapat Baleg dengan Tenaga Ahli dalam rangka Harmonisasi RUU. Haerudin menerangkan bahwa privatisasi bahasa sederhananya melepas kekayaan negara untuk itu Privatisasi harus ketat. Haerudin meminta agar kasus- kasus yg terjadi di manajemen BUMN agar dikaji ulang. Haerudin menanyakan harus seperti apa penggabungan BUMN (diusulkan dalam Pasal 120-121) dan prasyarat apa saja yang ada agar BUMN bisa dilebur. Haerudin menyatakan bahwa perhitungan kerugian BUMN perlu diawasi oleh DPR lewat pembentukan tim pengawas independen untuk pelepasan privatisasi BUMN (diusulkan dalam Pasal 119). [sumber]

RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)

6 Desember 2017- Pada rapat Baleg dengan Forum Honerer K2, DPRD Langkat, DPRD Bontang. Haerudin mengatakan dirinya dahulu anggota Komisi 2 DPR-RI.  Haerudin berpendapat DPR telah sepakat UU ASN bisa berubah. Haerudin menegaskan akan memaksimalkan pengubahan terhadap 2 pasal yang diusulkan diubah.[sumber]

RUU Pertembakauan

15 Desember 2016 - (TEMPO.CO) - Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan menjadi rancangan inisiatif Dewan yang masuk ke Program Legislasi Nasional 2017. Juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Aria Bima, menyarankan agar pembahasan dilakukan melalui panitia kerja khusus.

Menurut Aria, pembahasan rancangan undang-undang akan kompleks dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. "Kami mengusulkan agar RUU ini tidak dibahas satu komisi, melainkan lintas komisi karena persoalan begitu kompleks," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 15 Desember 2016.

Aria menjelaskan berbagai sektor bakal terlibat dalam pembahasan, seperti sektor industri, ketenagakerjaan, aspek penerimaan negara, dan tembakau yang menjadi bagian kebudayaan Indonesia. "RUU ini melibatkan banyak dimensi," kata dia.

Fraksi Partai Amanat Nasional menjadi satu-satunya partai yang menolak pembahasan RUU dilanjutkan. Menurut politikus asal PAN Haerudin, rancangan belum bisa diterima lantaran masih membutuhkan pendalaman, baik dari aspek petani maupun dampak dari tembakau ini. "PAN masih sukar menerima ini menjadi RUU," kata dia.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengakui rancangan undang-undang menjadi perhatian masyarakat. Ia menegaskan rancangan ini membentengi masyarakat dan produk tembakau lokal. "Kami mengusulkan pansus yang terbentuk benar-benar membahas," katanya. 

Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, mengatakan partainya bakal mengawal pembahasan apabila mayoritas fraksi meminta untuk melanjutkan pembahasan. "PAN menaruh perhatian RUU ini penting. Ini belum layak untuk diteruskan," ucapnya.  [sumber]

RUU Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam

3 Maret 2016 - Mewakili Fraksi PAN, Haerudin menginginkan agar setiap pasal dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, serta Petambak Garam dibuat penjelasan. Haerudin berharap 76 pasal dalam RUU ini bisa memberikan kesejahteraan kepada nelayan. Selanjutnya, Haerudin menyampaikan bahwa Fraksi PAN menerima RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, serta Petambak Garam untuk dibahas di tingkat 2 dan disahkan menjadi UU.  [sumber]

RUU Konservasi Sumber Daya Alam & RUU Sistem Budidaya Tanaman

16 Februari 2016 - Haerudin menolak penggunaan pupuk nonorganik yang lebih besar disbanding pupuk organik. Haerudin mendukung lokalisme dalam bentuk penggunaan pupuk organik.  [sumber

UU Kewirausahaan Nasional

2 Februari 2016 - Haerudin mewakili Fraksi PAN menyetujui RUU Kewirausahaan Nasional dibawa ke Paripurna.  [sumber]

UU Pengampunan Pajak

26 November 2015 - Menurut Haerudin, RUU Pengampunan Pajak ini merupakan sebuah desakan dan insiatif dari Pemerintah. Pihak DPR setuju mengenai catatan dari Pemerintah tentang desakan tersebut. Menurut Haerudin apabila RUU ini memang sangat mendesak, maka Pemerintah dan DPR dapat membahasnya dalam dua minggu. Haerudin minta pimpinan rapat untuk menskors rapat dan meminta melanjutkannya dengan pihak Pemerintah. Haerudin menilai, pengambilan keputusan RUU Pengampunan Pajak harus berhati-hati karena bila birokasi buruk, risikonya akan jadi pintu neraka.  [sumber]

UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

4 Juni 2015 - Menurut Haerudin Pemerintah harus membuat nelayan sebagai pelaku ekonomi dalam pasar maritim. Dan Pemerintah baiknya hentikan dan hapus kebijakan-kebijakan yang tidak membawa manfaat bagi nelayan. Haerudin saran ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk buat program yang menyiapkan ruang jaminan pasar yang baik bagi para nelayan.  [sumber]

RUU Larangan Minuman Beralkohol

13 April 2015 - Haerudin sedih karena Sumedang amat tinggi konsumsi minuman kerasnya (Miras). Haerudin mohon RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU LMB) segera menjadi UU.  [sumber]

Tanggapan

Aspirasi Perawat Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil

16 Maret 2017 - Haerudin mengatakan bahwa aturan usia dan jam terbang akan dibicarakan pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Haerudin juga mengungkapkan bahwa Komisi 2 akan terus berjuang terkait masalah ini.  [sumber]

Pagu Anggaran Kemendagri Tahun 2017

3 Oktober 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Sekjen Kemdagri, aerudin meminta konfirmasi terkait pemungutan biaya pada pembuatan e-KTP yang terjadi di Bekasi, yang pungutannya sebesar Rp600.000. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian

25 Januari 2016 - Haerudin meminta Mentan menjelaskan lebih lanjut mengenai besarnya anggaran untuk sarana dan prasarana, terutama terkait masalah irigasi. Haerudin merasa kecewa dengan Kementan karena target luas lahan baru tidak tercapai. Hal itu karena yang diberi bantuan adalah lahan yang sudah ada, dan bukan menciptakan lahan baru.

Terkait masalah pupuk, Haerudin menilai perlu dibentuk forum khusus pupuk. Haeruddin juga menanyakan Mentan mengenai bagaimana perkembangan pupuk nasional dari tahun ke tahun. Menurut Haerudin, jika subsidi pupuk dicabut, maka rakyat akan menderita.

Haerudin menyampaikan bahwa masih banyak daerah-daerah yang nakal di mana program untuk peningkatan produksi jagung berjalan, tetapi tidak ada hasilnya karena hanya menggunakan foto sebagai laporan. Haeruddin juga mengemukakan bahwa bantuan per kelompok seperti cabe merah di Jabar belum terealisasi karena bibitnya belum tersedia.  [sumber]

26 Mei 2015 - Haerudin apresiasi ke Inspektur Jenderal Holtikultura (Irjen Holtikultura) yang sudah merespon laporan Komisi 4 tentang petani kentang di Garut. Haerudin minta perhatian khusus ke Menteri Pertanian (Mentan) mengenai beberapa isu pertanian yang ia temui di lapangan. Menurut Haerudin petani kentang memilih untuk ambil bibit impor karena tahan 3 kali tanam. Haerudin minta pendapat Mentan apakah mungkin kita produksi bibit yang sama. Haerudin juga saran ke Mentan bahwa traktor darat dibutuhkan di Garut.

Haerudin juga minta perhatian khusus ke Mentan mengenai program tanam jagung di Sukabumi. Haerudin menilai Pemerintah tidak memikirkan penyediaan kebutuhan pasca panen untuk petani dengan baik. Menurut Haerudin ketika dilakukan penanaman serentak,corn dryer-nya tidak siap karena terlalu kecil. Dan menurut Haerudin yang lebih serius adalah Pemerintah tidak mempersiapkan pasarnya. Yang terjadi ketika panen, pasar tidak mau beli dan petani akhirnya kapok mengikuti rekomendasi Pemerintah. Haerudin desak Mentan untuk mensiapkan corn-dryer yang kapasitasnya cukup besar dan menciptakan ‘pasar’ untuk petani agar tidak kapok lagi bila tanam jagung.  [sumber]

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016

10 Juni 2015 - Haerudin mendukung dibentuknya Panitia Kerja Penyerobotan Lahan (Panja Penyerobotan Lahan) sebagai pengawasan. Haerudin dorong Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) untuk upayakan Indonesia tetap hijau dan menumbuhkan kesadaran menanam pohon-pohon produktif.  [sumber]

Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

27 Mei 2015 - Haerudin menekankan kepada Gubernur Bangka Belitung (Babel) dan Gubernur Kepulauan Riau (Keppri) bahwa perubahan peruntukan hutan adalah untuk pertanian. Haerudin tegaskan bahwa Komisi 4 perlu komitmen kepala daerah dengan perubahan yang telah disahkan. Jangan sampai perubahan ini menyalahi peruntukan karena biasanya banyak kasus perubahan hutan karena adanya ‘gajah dibalik batu’.  [sumber]

Perburuan dan Perdagangan Ilegal Satwa Langka yang Dilindungi

25 Mei 2015 - Haerudin menanyakan tentang komitmen kepolisian hutan terhadap pencegahan kerusakan hutan. Haerudin menyarankan agar menteri bekerja sama dengan kepolisian dan TNI.  [sumber]

Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

30 Maret 2015 - Menurut Haerudin yang paling penting adalah kami tahu apa yang harus kami awasi. Haerudin minta perhatian khusus dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kabupaten Garut. Menurut Haerudin Kabupaten Garut penyusutan lahan hutan paling tinggi, 6.000 Ha per tahunnya. Haerudin minta klarifikasi kepada MenLHK evaluasi yang dilakukan KemenLHK terkait isu tersebut.  [sumber]

Investasi di Kehutanan

Pada 11 Februari 2015 - Haerudin menanyakan kepada MenLHK, bagaimana ia akan mengontrol investasi luar negeri yang besar di hutan Indonesia. Haerudin juga meminta KemenLHK untuk memberikan turunan untuk 13 program KemenLHK dan titik-titik mana saja yang menjadi daerah program. (sumber)

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Garut
Tanggal Lahir
28/05/1974
Alamat Rumah
Komplek Soreang Indah Blok L No.12A, RT.003/RW.015, Kelurahan Cingcin. Soreang. Bandung. Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Jawa Barat XI
Komisi
IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan