Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Masukan terhadap RUU Nelayan - RDPU Komisi 4 dengan Asosiasi Nelayan Indonesia
Haerudin menanyakan bagaimana proses pembenahan perizinan dan kesejahteraan nelayan Indonesia menurut kacamata Asosiasi Nelayan Indonesia. Haerudin berpendapat bahwa penekanan titik harga ikan nelayan harus ada keseimbangan.
Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap RUU Penjaminan — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Bappenas
Haerudin menjelaskan lembaga penjaminan di Jepang adalah UKM yang bergerak pada bidang tertentu, RUU Penjaminan memiliki tujuan diantaranya untuk mendorong UMKM dan koperasi. Fraksi PAN menyatakan persetujuan untuk dibahas berikutnya sesuai UU yang berlaku.
Pembahasan, Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Jabatan Hakim — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rapat Panja dengan Pengusul RUU tentang Jabatan Hakim
Haerudin mengatakan Hakim di indonesia perlu ditambah secara teratur, F-PAN menerima untuk RUU tentang Jabatan Hakim dibahas di tingkat selanjutnya.
Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran — Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika dan Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
Haerudin mengatakan yang merusak anak bangsa harus dilawan, seperti sosmed yang semakin bebas. Haerudin menyampaikan bahwa anak-anak di daerah lebih hafal lagu partai daripada lagu kebangsaan, hal ini menyangkut keadilan berita.
Masukan terhadap RUU Perkelapasawitan — Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pakar/Tokoh Perkebunan Nasional
Haerudin mengatakan butuh kelonggaran dari pemerintah tentang murahnya menanam kelapa sawit.
Masukan Terhadap Rancangan Undang-Undang MPR-RI, DPR-RI, DPRD-RI dan DPD-RI (MD3) — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan DPD-RI
Haerudin mengusulkan untuk rapat ditunda saja.
Tanggapan atau Masukan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI)
Haerudin mengatakan bahwa frekuensi harus dijaga untuk keselamatan bangsa dan frekuensi publik seharusnya diberikan secara adil kepada penggunanya. Haerudin meyakini bahwa tanpa dukungan dari Pemerintah, masyarakat tidak dapat menyediakan fasilitas untuk televisi digital. Haerudin berpendapat bahwa migrasi televisi analog ke televisi digital menjadi sesuatu yang penting.
Harmonisasi RUU Penyiaran — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Indonesia Cable TV Association (ICTA) dan Persatuan Radio Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)
Haerudin mengatakan apabila lembaga khusus dianggap mengancam, maka patut dipertanyakan media yang mengabarkan harga. Lanjutnya, lembaga penyiaran swasta telah menjadi propaganda yang merugikan rakyat.
RUU Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018 – Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Pemerintah dan Badan Narkotika Nasional (BNN)
Haerudin mengatakan pelaku ataupun pengedar narkotika yang merupakan pegawai lapas dibiarkan karena adanya kesalahan prosedural. Bahkan harus lebih berat hukumannya pada pegawai lapas dari penggunanya sehingga ia menanyakan penguatan terhadap penguatan hukum.
Pembahasan RUU Perkelapasawitan dengan Ir. Achmad Barani
Haerudin mengatakan tentang buruh sawit itu kemarin ada yang sampai ditelan ular di Mamuju, Sulawesi Barat dan dia menginginginkan kelonggaran dari pemerintah tentang murahnya menanam kelapa sawit. Haerudin juga mengatakan dari sisi proses pengambilan lahan itu jadi masalah karena diambil dengan paksa oleh para pengusaha dan kita biasa sebut perkebunan kelapa sawit undercover. Haerudin menambahkan banyak yang terjadi di perkelapasawitan tapi tidak diungkapkan kalau di Jakarta ada Jakarta Undercover.
Tanggapan
Evaluasi Anggaran Tahun 2024, RKA dan RKP Tahun 2025, dan Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Kita masih punya waktu 6 bulan lagi, mudah-mudahan penyerapannya lancar. Pertanyaan Haerudin, keterlambatan penyerapan itu karena tidak ada uang atau tidak siap orangnya. Haerudin berharap keterlambatan penyerapan ini tidak berdampak pada proses penganggaran yang akan datang. Jangan anggap bahwa KKP tidak punya kemampuan merealisasikan anggaran dari yang kita rencanakan setahun sebelumnya. KKP adalah sayap kekuatan pangan kita. Jika kekuatan pangan negara kita rendah, kita tidak punya kebanggaan. Terkait pagu anggaran ke depan, ini persoalan politik anggaran. Kita butuh Menteri KKP untuk lebih meyakinkan kekuatan politik terutama Presiden dan Wapres bahwa kita punya kebutuhan pangan yang besar yang hari ini anggarannya sangat terbatas.
Permasalahan Ekspor Komoditas Kratom — Komisi 4 DPR-RI Audiensi dengan Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (PEKRINDO)
Haerudin mengatakan pada sidang yang akan datang Komisi 4 akan mengundang leading sector terkait tanaman Kratom.
Rencana dan Program Kerja Tahun 2023 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
Haerudin mengatakan bahwa terkait anggaran, yang sekiranya memang posisinya tidak terlalu efektif dalam satu daerah maka bisa digeser. Bimtek adalah forum yang strategi dalam proses pembangunan SDM dan kita tidak menganggap penting tentang bagaimana pembinaan kelompok-kelompok perikanan kita menjadi bagian yang integral dari sebuah proses pembangunan perikanan. Kita abai dari dahulu, baru berapa tahun inilah kita baru terpikirkan bahwa bimtek itu sangat penting. Di daerah pelabuhan di Garut, ada namanya Santolo, satu-satunya di Indonesia tempat peluncuran roket dan itu ada di pelabuhan Santolo, kebetulan itu sudah mendangkal, tempat bersandarnya perahu dan perahunya sudah ribuan, jadi bagaimana KKP bisa memikirkan kondisi Santolo karena memang ini resiko sedimentasi gunung ke muara, akhirnya yang korban pada nelayan kita, perahu jadi susah masuk dan banyak masalahnya, jadi mohon perhatian dari Dirjen Perikanan Tangkap. Disitu ada tugas KKP dan PUPR, silahkan dikoordinasikan. Kepada Dirjen Perikanan Budidaya, Tambak Udang Vaname di Pesisir Selatan mohon dikoordinasikan dan dilanjutkan dan mereka butuh diperhatikan.
Perdagangan Satwa Langka yang Dilindungi — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Haerudin menjelaskan bagaimana komitmen kepolisian hutan terhadap pencegahan kerusakan hutan, ia sarankan agar Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup bekerjasama dengan kepolisian dan TNI.
Penjelasan Pemekaran Kabupaten Paser Selatan (Pasel) dan Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya) — Komisi 2 DPR-RI Audiensi dengan Tim Pemekaran Kabupaten Paser Selatan (Pasel), Tim Pemekaran Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), dan DPRD Kabupaten Nunukan
Haerudin mengatakan agar Pemerintah Pusat harus berpikir bahwa ada pelayanan yang tidak baik di daerah perbatasan.
Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian RI di Tahun 2015 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI, Dirut Bulog dan Kepala Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC)
Haerudin meminta agar kedepannya kita bisa
mendorong untuk melakukan penanaman sesuai tradisi atau kebutuhan dimasing-masing daerah. Haerudin mengapresiasi Irjen Holtikura atas respon laporan di Garus mengenai petani kentang. Haerudin mempertanyakan terkait dengan petani kentang yang memilih untuk ambil bibit impor yang tahan 3 kali tanam, bagaimana kita bisa memproduksi hal yang sama seperti ini. Haerudin menyampaikan bahwa ada ksus di Sukabumi, dikarenakan Pemerintah merekomendasikan tanam jagung tetapi pada kenyataannya tidak ada pasarannya. Pada saat mereka demo, pasar tidak mau membeli sehingga petani kapok tiak mau mengikuti rekomendasi Pemenrintah lagi. Karena pada saat dilakukan penanaman serentak, corn dryenya tidak siap karena terlalu kecil. sehingga yang harus disiapkan adalah corn dryer yang cukup kapasitasnya, agar masyarakat tidak kapok untuk menanam jagung.
Pengantar RAPBN 2016 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Haerudin mengatakan penekanan titik harga ikan nelayan harus ada keseimbangan, dan ia juga bertanya bagaimana proses pembenahan perizinan dan kesejahteraan nelayan Indonesia.
Evaluasi Kinerja - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian
Haerudin mengungkapkan bahwa banyak daerah-daerah yang nakal, dimana jagungnya jalan tetapi hasilnya tidak ada karena kita cuma hanya foto sebagai laporan kerja. Haerudin mengkritis perihal target luas tanah tidak tercapai karena yang diberi bantuan adalah lahan yang sudah ada, bukannya membuat lahan baru. Haerudin menyampaikan bahwa di Jawa Barat, bantuan perkelompok seperti cabe merah targetnya penamanan musim kemarau. Haerudin menanyakan sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki totalnya berapa, terutama terkait irigasi.
Tata Tertib — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR-RI
Haerudin mengatakan Fraksi PAN menerima untuk dibawa ke paripurna.
Dampak Kekeringan dan Kelangkaan serta Mahalnya Daging Sapi dan Ayam — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Dirut Perum Bulog
Haerudin menyampaikan fokus pada penyelamatan daerah pertanian tertentu. Anggaran yang besar juga dipertanyakan olehnya karena hasilnya lebih buruk. Ia menanyakan letak permasalahan di birokrasi atau leadership. Bahkan, mungkin gembong yang membelakangi Kementan RI. Menurutnya, adanya Babinsa tidak terbukti dapat menyelamatkan pertanian negara.
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Haerudin mengatakan kurangnya tanggung jawab bahwa hutan harus dirawat dengan baik, padahal hutan adalah ujung tombak kehidupan, yaitu air dan oksigen.
Perubahan RUU Prioritas Prolegnas 2015 — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham)
Haerudin mengatakan kemarin disetujui bahwa RUU Tax Amnesty dibahas Pemerintah.
Peraturan DPR-RI dan BPK-RI — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan
Haerudin setuju peraturan ini dibahas lebih lanjut.
Regenerasi Petani - Audiensi Komisi 4 dengan Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI)
Haerudin meminta data mana yang lebih baik untuk menurunkan harga pangan, sebab ini butuh kajian kita bersama. Haerudin menyampaikan data bahwa kota Pare-Pare mendapat Rp12 miliar, padahal bukan daerah lahan pertanian, sementara daerah pertanian hanya mendapat Rp2 miliar. Haerudin optimis bahwa banyak ahli kita yang bisa didorong.
Pembicaraan Pendahuluan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017 — Komisi 2 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Haerudin mengatakan kejelasan revolusi mental harus lebih dimaknai.
Kewenangan Walikota Batam dan BP Batam— Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Menteri ATR/Kepala BPN, Sekretaris Kabinet (Setkab), Ketua Ombudsman RI, Walikota Batam, dan Badan Pengusahaan (BP) Batam
Haerudin mengatakan ingin melanjutkan statement kapoksi PAN mengenai PKPU. PAN menolak kesimpulan PKPU. SVR tertulis akan PAN sampaikan.
Keputusan Tingkat 1 Rancangan Undang-Undang Pertembakauan — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Pleno dengan Tim Pemerintah
Haerudin mengatakan bahwa Fraksi PAN belum dapat menerima usulan dan belum bisa menerima harmonisasi RUU Pertembakauan.
Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian
Haerudin menyampaikan bahwa masalah pupuk butuh evaluasi, ketersediaan lahan memang berbeda.
Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota KPU atas nama Amus Atkana, Arief Budiman, Evi Novida Ginting, dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah
Haerudin mengatakan bahwa KPU bekerja atas perintah undang-undang. Jika ada hal yang tidak bisa dimasukan di dalam undang-undang, maka hal tersebut akan masuk ke dalam Peraturan KPU. Haerudin menanyakan Peraturan KPU yang dibuat oleh KPU sudah sesuai dengan undang-undang atau belum. Selain itu, Haerudin juga menanyakan mengenai independensi dari KPU terkait Peraturan KPU yang harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada DPR-RI.
Sarana, Prasarana, dan Status Kepegawaian — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Rumah Sakit (RS) Islam Samarinda, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bintan, Serikat Pekerja (SP) RS Al Ihsan Bandung
Haerudin meminta kasus RS Islam Samarinda bisa diekspos ke media karena merupakan kezaliman Pemerintah. Ia agak marah jika konteksnya Pemprov seperti itu. Ia mengatakan lebih baik memanggil Gubernur dan mengcrosscheck hal yang sebenarnya terjadi. Untuk RSI Samarinda, ia meminta ditindaklanjuti dengan memanggil Gubernur atau Pemerintah yang bersangkutan supaya diketahui masalahnya. Untuk masalah RS Bintan, ia meminta Komisi 9 bisa mengadakan mediasi dengan yang bersangkutan. Untuk RS Al Ihsan, Pemprov menjadikannya sebagai RS rujukan. Tapi, jika keadaannya seperti ini, ia mempertanyakan kebisaan menjadi RS rujukan.
Kejadian Luar Biasa Difteri — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)
Haerudin mengatakan kejadian ini terjadi di seluruh nusantara bahwa difteri ini sudah endemis. Ia menyampaikan bahwa kedepannya perlu roadmap virus-virus endemis. Ia juga mengatakan butuh kajian ulang virus-virus di daerah tropis dan sub tropis dan juga musim unpredictable. Ia mengatakan dari sisi isu memang banyak hoax entah sengaja atau tidak agar Kemenkes bergerak lebih cepat lagi. Ia mengatakan masyarakat sangat religius dan itu wajar. Menurutnya, Humas Kemenkes harus cepat tanggap untuk menjawab isu-isu hoax dan menjaga tidak boleh ke negeri orang tetapi kita mampu memberikan pelayanan yang prima. Ia menyampaikan mengenai kunker ke RSJ dan mereka merasa dijadikan anak tiri Kemenkes. Ia mengatakan untuk melihat masyarakat yang depresinya menaik dan bukan hanya endemis yang harus dipersiapkan ke depannya. Ia mengatakan jangan menunggu musim caleg dan banyak yang stres karena gagal nyalon. Ia menegaskan mengenai pentingnya menjaga nyawa satu orang.
Permasalahan Perawat Honorer Indonesia — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Gerakan Nasional Perawat Honorer Indonesia (GNPHI)
Haerudin mengatakan Komisi 9 sebagai mitra dari Kemenkes mendorong penuh agar untuk perawat bisa diberikan ruang penerimaan untuk CPNS. Menurutnya, hal yang diminta GNPHI membutuhkan ruang dialogis dan mediasi yang baik dengan Kemenkes atau Komisi lain.
Masukan Terhadap RUU Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan — Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Forum Komunikasi Pesantren Muadalah
Haerudin mengatakan husnudzon seluruh fraksi mendukung ini. Menurutnya, pesantren punya hak setara dengan sekolah biasa. Ia juga mengatakan harus jujur bahwa pondok pesantren tidak mendapat tempat yang pantas dari kebijakan negara. Ia menyampaikan bahwa pesantren megap-megap meminta hak atas akses kebijakan anggaran untuk pesantren. Mayoritas pesantren salaf tidak dapat akses apa-apa. Ia mengatakan bahwa dulu ia pesantren salafiyah dan sekarang jadi anggota DPR. menurutnya, RUU ini muncul adalah sebuah jawaban dan respon. Ia mengatakan bahwa sebelum Indonesia merdeka, pesantren sudah ada. Ia setuju pembahasan RUU ini fokus ke pesantren.
Katarak, Bayi Baru Lahir, dan Rehabilitasi Medik — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami)
Haeruddin mengatakan kalau kedaruratan, yang masih darurat dan dipakai sepanjang tahun, sedangkan menurutnya hal ini bukan darurat lagi tapi sudah malas untuk mencari yang halal. Ia mengatakan wajar kalau beberapa daerah menolak dan harus dicari solusinya. Ia menanyakan batas target waktunya.
Program Strategis di Tengah Pandemi Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Haerudin meminta adanya pergantian struktur di KLHK RI.
Program Strategis Kementerian dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Dampak COVID-19 – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Haerudin mengatakan jika kita berbicara mengenai nelayan Indonesia, maka kita harus bisa meningkatkan taraf kehidupnya dan pada saat ini nelayan sudah mulai bekerja kembali, kemudian terkait cantrang Haerudin mengusulkan untuk harus memikirkan bagaimana cantrang tersebut bisa dipaka, tetapi tidak merusak lingkungan. Sedangkan terkait dengan garam Haerudin mempertanyakan bagaimana cara untuk harus memaksimalkan potensi garam, dan kalau bisa untuk mengekspor garam. Haerudin memberikan saran Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajarannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk bisa lebih fokus yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak terjebak dari provokasi-provokasi dari luar.
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019, Subsidi Pangan pada APBN Tahun 2021 dan Isu Aktual Lainnya — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum Bulog
Haerudin mengatakan bahwa dari sisi politik, pangan yang terjadi pada internal Pemerintah pusat ternyata masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh Perum Bulog. Ia menanyakan langkah penyerapan pangan ke depan yang menurutnya kalau berada di sisi yang baik akan cepat selesai.
Pemberian Amnesti Baiq Nuril, Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Perpanjangan Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), dan Penutupan Masa Sidang 5 Tahun 2018-2019 — Paripurna DPR RI ke-160
Haerudin berharap persoalan sengketa lahan di daerah Mesuji, Lampung dapat menjadi perhatian Pemerintah sehingga hak konstitusional masyarakat terpenuhi.
Kepesertaan dan Strategi Kepesertaan — Komisi 9 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
Haerudin mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan relatif lebih mudah kerjanya dibanding BPJS Kesehatan. Haerudin juga ingin mengetahui skema alur keuangan dari BPJS Ketenagakerjaan dan pengelolaannya karena uang tersebut adalah uang pegawai semua, bukan uang negara. Haerudin menjelaskan, kondisi nelayan sangat memprihatinkan. Untuk itu, ia berharap BPJS Ketenagakerjaan bisa menjangkau para nelayan.
Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 - RDP Komisi 4 DPR RI dengan Sekjen, Irjen, Dirjen Tanaman Pangan dan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian
Haerudin ini kan musim kemarau jangan sampai nanti berganti musim malah tidak menjadi panen karena saat ini sudah mulai musim tanam jadi pupuk itu perlu diawasi.
Refocusing dan Realokasi Anggaran – Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian RI
Haerudin mengatakan Kementerian Pertanian RI harus terus memikirkan langkah agar masyarakat Indonesia tidak kekurangan pasokan makanan. Lalu ia meminta anggaran uji kelayakan Balai Tanah yang telah disiapkan Komisi 4 DPR RI dapat dimanfaatkan dengan baik.
Kebakaran Hutan dan Lahan - Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Restorasi Gambut
Haerudin mengingatkan bahwa harus diadakan rapat dengan perusahaan-perusahaan yang sudah didata oleh Pemerintah. Lalu dapat dijawab oleh KLHK kapan perusahaan-perusahaan tersebut akan hadir.
Matriks dan Refocusing Kegiatan dan Anggaran - Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) Virtual dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Dalam realokasi anggaran, menurut Haerudin penyampaiannya harus tepat sasaran, jangan sampai ada hal-hal yang blunder, sehingga tetap bekerja, ada atau tidaknya COVID-19 ini para pekerja tetap bekerja sebagaimana mestinya.
Visi Misi dan Masalah Kehutanan - RDP Komisi 4 dengan Dirut Perhutanian dan PT Inhutani 1-5
Haerudin merasa khawatir tidak ada neraca keungan, dan hanya mengetahui labanya saja. Haerudin menyarankan jangan seperti itu karena ini pertanggungjawabannya sangat besar.
Evaluasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2019 – Rapat Kerja Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
Haerudin mengatakan tentang limbah di Sungai Citarum, sebelumnya ada program Sungai Citarum Harum namun kenyataannya masih bau dan air berwarna hitam. Sehingga ia meminta penjelasan dari Kemneterian LHK RI.
Evaluasi Hasil Pembahasan Badan Pemeriksa Keuangan Semester 1 Tahun 2019, Evaluasi Pemeriksaan Anggaran Per Oktober 2019, Rencana Kerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Isu-Isu Aktual Lainnya – Komisi 4 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Haerudin meminta data satuan tiga kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Haerudin juga menyampaikan bahwa banyak petani yang mengatakan kemiskinan itu struktural. Artinya, kemiskinan baik sengaja atau tidak itu dikerenakan kebijakan.
Rekapitulasi Kegiatan dan Anggaran dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi akibat COVID-19 – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Haerudin berharap program-program KKP dapat berjalan optimal untuk kesejahteraan rakyat.
Strategi dan Kebijakan dalam Mendukung Perkembangan Sektor Pertanian, Kelautan, dan Perikanan – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Sang Hyang Seri, Dirut PT. Pertani, Dirut PT. Berdikari, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia, Dirut Perum Perikanan Indonesia, Dirut PT. Perikanan Nusantara, dan Dirut PT. Garam
Haeruddin menanyakan alasan dari jeleknya produksi garam dan hal yang bisa dibantu untuk memperbaiki produksi tersebut. Ia juga menanyakan mengenai data agar produk garam bisa maju. Ia mengatakan ingin mengetahui keuntungan dan kerugian dari garam serta akar permasalahannya. Ia menanyakan mengenai kebutuhan benih yang paling besar yaitu padi yang tidak bisa terpenuhi. Ia menanyakan mengenai pola kerja Perinus dan dampaknya kepada nelayan sehingga Komisi 4 dapat mengetahui tugas Perinus. Ia mengatakan bahwa garam bisa dijadikan swasembada jika difokuskan. Ia setuju dengan ide Pak Slamet bahwa BUMN di bidang pertanian sedang sempoyongan sampai ada kejadian tidak mampu membayar karyawan. BUMN perlu didorong untuk mempunyai kemampuan.
Evaluasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I 2019, Anggaran per Oktober TA 2019, Rencana Program dan Kegiatan TA 2020 serta Isu-Isu Aktual – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian RI
Haerudin menuturkan pupuk organik dalam kondisi lahan pada musim kemarau sudah kering akibat penggunaan pupuk kimia. Sehingga ia menanyakan penggunaan pupuk organik dan non-organik dalam menangani permasalahan lahan yang ada.
Penanganan Ilegal, Unreported Unregulated Fishing, Permodalan Bagi Pelaku Usaha Perikanan Dan Isu-Isu Lainnya – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), dan Direktur Kelembagaan Permodalan Usaha Mikro Kelautan Dan Perikanan
Haerudin mengatakan bahwa KKP sudah seperti tentara dan harus memberdayakan laut karena anggaran
pengamanan paling besar. Ia menolak untuk menambahkan dana dengan rancangan yang baru saja dipaparkan kecuali jika terdapat penambahan untuk pemberdayaan laut dan nelayan.
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2019, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020, Peralihan Pelaksanaan Program Beras Rastra dan Isu-Isu Aktual Lainnya – Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum Bulog.
Haerudin mengatakan bawah Kualitas beras Bulog bahwa dilapangan berasnya dipertanyakan masyarakat adalah buruk. Sehingga ini menjadi permasalahan BUlog dan dimohon untuk kedepannya ini menjadi kajian dan adanya solusi.
Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Subsidi dan Ketersediaan Pupuk - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen PSP, Dirjen TP, KaBadan PPSDM Pertanian, KaBadan Litbang Pertanian, Dirut PT Pupuk Ind. HC, HIMBARA, dan Deputi II Bidang Pangan & Pertanian Kemenko Perekonomian RI
Haerudin menyatakan bahwa kalau pikiran saudara Dirjen hari ini langsung berjalan itu salah, saudara Dirjen masih membayangkan tahun depan atau dua tahun lagi. Mekanismenya bagaimana kalau pakai kartu tani itu masih rumit, jangan diambil jalan yang rumit.
Rencana Program Kerja Tahun 2020 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI
Haerudin mengatakan contoh peningkatan pertanian adalah dengan pupuk. Haerudin bertanya tentang konsep pupuk, apakah tetap kimia atau organik.
Masalah Pertanian dan Lingkungan Hidup - Audiensi Komisi 4 DPR RI dengan DPRD Sumatera Barat
Haerudin mengatakan bahwa terkait pupuk kualitasnya berbeda antara produsen. Lalu terkait distribusi pupuk saat ini anjlok, di Paripurna kemarin disepakati adanya evaluasi kementan terkait distribusi pupuk. Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk memproduksi pupuk, namun ternyata masih impor. untuk masalah pupuk, lahan pertanian semakin sedikit tetapi pupuk tidak cukup. Haerudin menyampaikan bahwa ini terjebak dari pengadaan pupuk-pupuk kimia. Terkait dengan pupuk sudah turun subsidinya dan turun juga alokasinya, ini dikarenakan data yang belum jelas. Salah satu solusi terkait pengadaan pupuk ini adalah mengajukan ke Pemerintah Kabupaten/Kota. jika belum dikasih, ajukan ke Pemerintah Provinsi, jika belum juga ajukan ke Kementerian. Dari 700.000 ton pupuk organik dibagikan pengadaannya, masalah pengadaan idealnya petro mengambil pupuk organik di Tanah Datar.
Latar Belakang
Haerudin terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 mewakili Partai Amanat Nasional (PAN) dari Dapil Jawa Barat XI (Garut dan Tasikmalaya) setelah memperoleh 51.530 suara. Pada periode 2014-2019, Haerudin memperoleh 44.178 suara. Ia merupakan salah satu tokoh pemuda dari Persatuan Islam.
Di masa bakti 2014-2019 Haerudin duduk di Komisi IV yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan pangan. Namun pada 29 Mei 2017, Haerudin dipindahtugaskan ke Komisi IX yang membidangi tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan, dan kesehatan. Pada periode 2019-2024 Haerudin kembali duduk di Komisi IV.
Pendidikan
S1, Ilmu Dakwah, Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam (STAIPI), Bandung
S2, Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung (UNISBA), Bandung (2006)
Perjalanan Politik
Haerudin adalah kader dari organisasi Gerakan Pemuda Islam (GPI). Dimulai dari bangku kuliah dan bertugas menjadi Sekretaris Umum dari GPI Kota Bandung (1997-1999) sampai dengan menjabat sebagai Ketua Umum GPI (2003-2006).
Visi & Misi
belum ada
Program Kerja
belum ada
Sikap Politik
Konflik Kemanusiaan Rohingya
29 Agustus 2017 - Dalam rapat paripurna,Haerudin meminta DPR-RI dan pemerintah memberikan sikap atas pengungsi korban kasus Rohingya. [sumber]
RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Pandangan Mini Fraksi sebagai RUU Usul Inisiatif DPR
19 Juni 2017 - Dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg), Haerudin mengatakan bahwa Fraksi PAN menerima pemantapan konsepsi RUU KSDAHE untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. [sumber]
SARA
18 Mei 2017 - Pada Rapat Paripurna yang ke-96 untuk membuka masa persidangan ke-5 DPR RI. Haerudin mengatakan bahwa pemerintah harus jelas secara hukum terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas) yang anti dengan Pancasila, dan Haerudin menegaskan bahwa Fraksi PAN tidak ingin adanya masalah yang berkutat dengan SARA dan Fraksi PAN meminta masalah SARA ini tidak menyakiti hati umat Islam lagi. [sumber]
Tanggapan RUU
RUU BUMN
5 Juli 2018 - Rapat Baleg dengan Tenaga Ahli dalam rangka Harmonisasi RUU. Haerudin menerangkan bahwa privatisasi bahasa sederhananya melepas kekayaan negara untuk itu Privatisasi harus ketat. Haerudin meminta agar kasus- kasus yg terjadi di manajemen BUMN agar dikaji ulang. Haerudin menanyakan harus seperti apa penggabungan BUMN (diusulkan dalam Pasal 120-121) dan prasyarat apa saja yang ada agar BUMN bisa dilebur. Haerudin menyatakan bahwa perhitungan kerugian BUMN perlu diawasi oleh DPR lewat pembentukan tim pengawas independen untuk pelepasan privatisasi BUMN (diusulkan dalam Pasal 119). [sumber]
RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)
6 Desember 2017- Pada rapat Baleg dengan Forum Honerer K2, DPRD Langkat, DPRD Bontang. Haerudin mengatakan dirinya dahulu anggota Komisi 2 DPR-RI. Haerudin berpendapat DPR telah sepakat UU ASN bisa berubah. Haerudin menegaskan akan memaksimalkan pengubahan terhadap 2 pasal yang diusulkan diubah.[sumber]
RUU Pertembakauan
15 Desember 2016 - (TEMPO.CO) - Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan menjadi rancangan inisiatif Dewan yang masuk ke Program Legislasi Nasional 2017. Juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Aria Bima, menyarankan agar pembahasan dilakukan melalui panitia kerja khusus.
Menurut Aria, pembahasan rancangan undang-undang akan kompleks dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. "Kami mengusulkan agar RUU ini tidak dibahas satu komisi, melainkan lintas komisi karena persoalan begitu kompleks," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 15 Desember 2016.
Aria menjelaskan berbagai sektor bakal terlibat dalam pembahasan, seperti sektor industri, ketenagakerjaan, aspek penerimaan negara, dan tembakau yang menjadi bagian kebudayaan Indonesia. "RUU ini melibatkan banyak dimensi," kata dia.
Fraksi Partai Amanat Nasional menjadi satu-satunya partai yang menolak pembahasan RUU dilanjutkan. Menurut politikus asal PAN Haerudin, rancangan belum bisa diterima lantaran masih membutuhkan pendalaman, baik dari aspek petani maupun dampak dari tembakau ini. "PAN masih sukar menerima ini menjadi RUU," kata dia.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengakui rancangan undang-undang menjadi perhatian masyarakat. Ia menegaskan rancangan ini membentengi masyarakat dan produk tembakau lokal. "Kami mengusulkan pansus yang terbentuk benar-benar membahas," katanya.
Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, mengatakan partainya bakal mengawal pembahasan apabila mayoritas fraksi meminta untuk melanjutkan pembahasan. "PAN menaruh perhatian RUU ini penting. Ini belum layak untuk diteruskan," ucapnya. [sumber]
RUU Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
3 Maret 2016 - Mewakili Fraksi PAN, Haerudin menginginkan agar setiap pasal dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, serta Petambak Garam dibuat penjelasan. Haerudin berharap 76 pasal dalam RUU ini bisa memberikan kesejahteraan kepada nelayan. Selanjutnya, Haerudin menyampaikan bahwa Fraksi PAN menerima RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, serta Petambak Garam untuk dibahas di tingkat 2 dan disahkan menjadi UU. [sumber]
RUU Konservasi Sumber Daya Alam & RUU Sistem Budidaya Tanaman
16 Februari 2016 - Haerudin menolak penggunaan pupuk nonorganik yang lebih besar disbanding pupuk organik. Haerudin mendukung lokalisme dalam bentuk penggunaan pupuk organik. [sumber]
UU Kewirausahaan Nasional
2 Februari 2016 - Haerudin mewakili Fraksi PAN menyetujui RUU Kewirausahaan Nasional dibawa ke Paripurna. [sumber]
UU Pengampunan Pajak
26 November 2015 - Menurut Haerudin, RUU Pengampunan Pajak ini merupakan sebuah desakan dan insiatif dari Pemerintah. Pihak DPR setuju mengenai catatan dari Pemerintah tentang desakan tersebut. Menurut Haerudin apabila RUU ini memang sangat mendesak, maka Pemerintah dan DPR dapat membahasnya dalam dua minggu. Haerudin minta pimpinan rapat untuk menskors rapat dan meminta melanjutkannya dengan pihak Pemerintah. Haerudin menilai, pengambilan keputusan RUU Pengampunan Pajak harus berhati-hati karena bila birokasi buruk, risikonya akan jadi pintu neraka. [sumber]
UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan
4 Juni 2015 - Menurut Haerudin Pemerintah harus membuat nelayan sebagai pelaku ekonomi dalam pasar maritim. Dan Pemerintah baiknya hentikan dan hapus kebijakan-kebijakan yang tidak membawa manfaat bagi nelayan. Haerudin saran ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk buat program yang menyiapkan ruang jaminan pasar yang baik bagi para nelayan. [sumber]
RUU Larangan Minuman Beralkohol
13 April 2015 - Haerudin sedih karena Sumedang amat tinggi konsumsi minuman kerasnya (Miras). Haerudin mohon RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU LMB) segera menjadi UU. [sumber]
Tanggapan
Aspirasi Perawat Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil
16 Maret 2017 - Haerudin mengatakan bahwa aturan usia dan jam terbang akan dibicarakan pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Haerudin juga mengungkapkan bahwa Komisi 2 akan terus berjuang terkait masalah ini. [sumber]
Pagu Anggaran Kemendagri Tahun 2017
3 Oktober 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Sekjen Kemdagri, aerudin meminta konfirmasi terkait pemungutan biaya pada pembuatan e-KTP yang terjadi di Bekasi, yang pungutannya sebesar Rp600.000. [sumber]
Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian
25 Januari 2016 - Haerudin meminta Mentan menjelaskan lebih lanjut mengenai besarnya anggaran untuk sarana dan prasarana, terutama terkait masalah irigasi. Haerudin merasa kecewa dengan Kementan karena target luas lahan baru tidak tercapai. Hal itu karena yang diberi bantuan adalah lahan yang sudah ada, dan bukan menciptakan lahan baru.
Terkait masalah pupuk, Haerudin menilai perlu dibentuk forum khusus pupuk. Haeruddin juga menanyakan Mentan mengenai bagaimana perkembangan pupuk nasional dari tahun ke tahun. Menurut Haerudin, jika subsidi pupuk dicabut, maka rakyat akan menderita.
Haerudin menyampaikan bahwa masih banyak daerah-daerah yang nakal di mana program untuk peningkatan produksi jagung berjalan, tetapi tidak ada hasilnya karena hanya menggunakan foto sebagai laporan. Haeruddin juga mengemukakan bahwa bantuan per kelompok seperti cabe merah di Jabar belum terealisasi karena bibitnya belum tersedia. [sumber]
26 Mei 2015 - Haerudin apresiasi ke Inspektur Jenderal Holtikultura (Irjen Holtikultura) yang sudah merespon laporan Komisi 4 tentang petani kentang di Garut. Haerudin minta perhatian khusus ke Menteri Pertanian (Mentan) mengenai beberapa isu pertanian yang ia temui di lapangan. Menurut Haerudin petani kentang memilih untuk ambil bibit impor karena tahan 3 kali tanam. Haerudin minta pendapat Mentan apakah mungkin kita produksi bibit yang sama. Haerudin juga saran ke Mentan bahwa traktor darat dibutuhkan di Garut.
Haerudin juga minta perhatian khusus ke Mentan mengenai program tanam jagung di Sukabumi. Haerudin menilai Pemerintah tidak memikirkan penyediaan kebutuhan pasca panen untuk petani dengan baik. Menurut Haerudin ketika dilakukan penanaman serentak,corn dryer-nya tidak siap karena terlalu kecil. Dan menurut Haerudin yang lebih serius adalah Pemerintah tidak mempersiapkan pasarnya. Yang terjadi ketika panen, pasar tidak mau beli dan petani akhirnya kapok mengikuti rekomendasi Pemerintah. Haerudin desak Mentan untuk mensiapkan corn-dryer yang kapasitasnya cukup besar dan menciptakan ‘pasar’ untuk petani agar tidak kapok lagi bila tanam jagung. [sumber]
Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016
10 Juni 2015 - Haerudin mendukung dibentuknya Panitia Kerja Penyerobotan Lahan (Panja Penyerobotan Lahan) sebagai pengawasan. Haerudin dorong Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) untuk upayakan Indonesia tetap hijau dan menumbuhkan kesadaran menanam pohon-pohon produktif. [sumber]
Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan
27 Mei 2015 - Haerudin menekankan kepada Gubernur Bangka Belitung (Babel) dan Gubernur Kepulauan Riau (Keppri) bahwa perubahan peruntukan hutan adalah untuk pertanian. Haerudin tegaskan bahwa Komisi 4 perlu komitmen kepala daerah dengan perubahan yang telah disahkan. Jangan sampai perubahan ini menyalahi peruntukan karena biasanya banyak kasus perubahan hutan karena adanya ‘gajah dibalik batu’. [sumber]
Perburuan dan Perdagangan Ilegal Satwa Langka yang Dilindungi
25 Mei 2015 - Haerudin menanyakan tentang komitmen kepolisian hutan terhadap pencegahan kerusakan hutan. Haerudin menyarankan agar menteri bekerja sama dengan kepolisian dan TNI. [sumber]
Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
30 Maret 2015 - Menurut Haerudin yang paling penting adalah kami tahu apa yang harus kami awasi. Haerudin minta perhatian khusus dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kabupaten Garut. Menurut Haerudin Kabupaten Garut penyusutan lahan hutan paling tinggi, 6.000 Ha per tahunnya. Haerudin minta klarifikasi kepada MenLHK evaluasi yang dilakukan KemenLHK terkait isu tersebut. [sumber]
Investasi di Kehutanan
Pada 11 Februari 2015 - Haerudin menanyakan kepada MenLHK, bagaimana ia akan mengontrol investasi luar negeri yang besar di hutan Indonesia. Haerudin juga meminta KemenLHK untuk memberikan turunan untuk 13 program KemenLHK dan titik-titik mana saja yang menjadi daerah program. (sumber)