Partai Amanat Nasional - Jawa Tengah IV

Sikap Terhadap RUU

Rancangan Undang Undang (RUU) Sistem Perbukuan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah

Laila Istiana mengatakan bahwa ini ketika diterbitkan seperti itu sudah masuk ke dalam konsep buku.

Laporan Panja RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2017, Laporan Semester I dan Prognosis Semester II APBN Tahun 2018 - Raker Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan

Laila menjelaskan DPR-RI sebagai lembaga perwakilan wajib mengawasi APBN dan ini merupakan amanat UUD 45. Laila juga menjelaskan dalam rangka fungsi pengawasan, DPR-RI bekerja sama dengan BPK mengawasi APBN 2018. Laila mengharapkan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis aktual diharapkan laporan keuangan pemerintah lebih transparan. Laila menyampaikan bahwa Fraksi PAN meminta pemerintah agar masa depan lebih cermat dalam penetapan pendapatan negara dan lebih mendekati kondisi sebenarnya. Fraksi PAN melihat kebijakan ekspansi perlu dikurangi. Fraksi PAN meminta pemerintah melakukan reformasi pengelolaan belanja negara. Fraksi PAN meminta pemerintah agar defisit fiskal paling tinggi 1,5%. Fraksi PAN mendesak pemerintah agar menyelesaikan RUU PNBP. Fraksi PAN memberi rekomendasi, dana cadangan Jamkesmas belum menyelesaikan masalah DJS, pencatatan PNBP belum optimal dan penambahan subsidi listrik Rp5,2T tidak sesuai UU APBN-P. Dengan memperhatikan rekomendasi di atas, Fraksi PAN menyatakan setuju RUU Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2017 untuk ditindaklanjuti tahap selanjutnya.

Tanggapan

Usulan Perbaikan Penyusunan Anggaran dan Usulan RKA 2015 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Laila mengatakan perlunya penghargaan jaminan hari tua diberikan pada atlet, pembina yang berprestasi dan memenuhi persyaratan.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pemuda dan Olahraga

Laila mengatakan ada pesan dari Yayuk Basuki, menanyakan alokasi pemberian penghargaan dan Deputi kemitraan. Laila mengatakan Yayuk Basuki menolak pembangunan 5 training center karena kenapa tidak menggunakan yang sudah ada.

Realisasi APBN Tahun Anggaran 2015 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Laila meminta informasi kabupaten/daerah yang sudah mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), sehingga ia dapat melakukan pengawasan. Laila mengaku pernah dijanjikan daftar nama penerima KIP, tapi sampai saat ini ia belum menerimanya. Laila menyampaikan bahwa KIP sudah terealisasi sebanyak 9,48 juta kartu, tapi di dapil lain banyak yang belum mendapatkannya, termasuk di dapilnya Laila.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Laila berharap Kemenristekdikti memperhatikan keberlangsungan mahasiswa dalam menyelesaikan studi.

Program Indonesia Pintar— Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

Laila mengatakan layanan BRI satu dengan yang lain berbeda. Seharusnya seragam karena menyangkut hak masyarakat. Ia mengatakan masalah lainnya dalam PIP adalah angka virtual yang datanya berbeda dengan di bank. Ia menanyakan jalan keluar BRI dan BNI. Ia menyampaikan ada pengaduan dari masyarakat bahwa pelayanan bank tidak baik. Untuk dapodik, ia meminta dengan sangat agar Kemendikbud membenahi dapodik sehingga bisa diupdate. Ia beberapa kali mendapatkan laporan dari kepala dusun atau kepala desa mengenai usulan PIP yang ditolak karena double usulan. Ia ingin mengetahui penjelasannya. Menurutnya sistem pencairan dana butuh dibetulkan.

Guru Honorer — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan

Laila mengapresiasi paparan yang luar biasa dan sangat tertarik dengan panduan yang diberikan. Ia menanyakan mengenai solusi untuk daerahnya yang tidak terjangkau oleh internet. Ia mengatakan pengelolaan SMA akan ditarik oleh daerah. Ia juga menanyakan nasib guru GTT dan PTT. Ia setuju dengan pendapat bu Esti mengenai jumlah guru dan mengusulkan agar lebih dikasih kesejahteraan.

RATBI Tahun 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Bank Indonesia

Ana menjelaskan sesuai amanat UU BI seharusnya ini sudah berjalan tanggal 31 Desember 2014 kami yakin yang di sana ingin adanya legitimasi dari DPR.

Penyesuaian RKA Kementerian Pariwisata sesuai Hasil Pembahasan di Banggar — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata

Laila mengatakan ia masih melihat anggaran yang jomplang antara promosi dan akses. Ia tidak ingin wisman kapok datang ke Indonesia padahal Panja Destinasi tidak merekomendasikan. Ia menanyakan alasan anggaran untuk pariwisata tinggi sekali dan tidak dikurangi atau disesuaikan dengan bidang lain. Para wisman akan senang kalau SDM di destinasi wisata itu baik dan ramah. Oleh karena itu pelatihan untuk SDM harus diperhatikan. Ia mengatakan dalam beberapa kali kunjungan, transportasi dan fasilitas sangat memprihatinkan. Ia meminta MoU yang telah ditekan dengan Kementerian lain sehingga Komisi 10 bisa menyetujui dan mempertimbangkan anggarannya Rp2 Triliun lebih disetujui.

RAPBN 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Laila mengatakan bahwa MOS tidak ada manfaatnya, karena hanya menjadi momok bagi murid baru.

Kendala dan Permasalahan Beasiswa Pendidikan Tinggi, serta Usulan Perbaikan Pelaksanaan Program Beasiswa — Panja Beasiswa Pendidikan Tinggi Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Sunaryo Kartadinata (Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia), Rico Novianto (BEM Universitas Indonesia), Khairunnas (BEM Universitas Sriwijaya), Jejen Zaenal (BEM Universitas Siliwangi), Ariyanto (BEM Universitas Lambung Mangkurat), dan Tata Rizki Wandi (BEM Politeknik Negeri Lampung)

Menurut Laila setiap perguruan tinggi memiliki permasalahan yang sama mengenai beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik). Oleh karena itu, ia mengajak pihak yang hadir dan juga Komisi 10 DPR-RI untuk memikirkan solusinya.

Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun Anggaran 2017 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI

Laila meminta agar program dari Kemendikbud RI dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu, terkait bantuan kepada sekolah yang berupa barang, menurut Laila harus diperhatikan kualitasnya. Jangan sampai sekolah mendapatkan alat pembelajaran yang sudah out of date.

Lanjutan Pembahasan RKA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI

Laila mengapresiasi tentang program Training Camp, karena Indonesia menumbuhkan generasi baru akan tetapi pembinaan atlet bukan terletak di KONI, sehingga jika Kementerian Pemuda dan Olahraga langsung menangani atlet ini maka dinilai kurang pas.

Lanjutan Pembahasan RKA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pariwisata

Laila mengatakan kebijakan bebas visa harusnya dapat meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara, dan ia juga menyetujui anggaran promosi dikurangi dan dialokasikan untuk hal yang lebih bermanfaat.

Permasalahan Pendidikan Tinggi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Audiensi dengan Senat Univeristas Gadjah Mada (UGM)

Laila mengatakan jangan takut pada politik, karena politik itu indah. Jangan terlena dengan kegiatan kampus.

Evaluasi Pelaksanaan APBN dan Daya Serap APBN Perubahan TA 2016, Realisasi Target Kinerja, dan Persiapan Pelaksanaan APBN TA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Laila mengatakan bahwa Kartu Indonesia Pintar (KIP) memiliki banyak permasalahan karena dalam pelaksanaanya, Bank Rakyat Indonesia (BRI) memiliki keterbatasan pegawai, sehingga pencairan tidak selalu lancar. Laila mempertanyakan nilai KIP tahun 2017 berbeda dengan nilai hasil Raker pada 24 Oktober 2016. Terakhir, Laila meminta agar komite sekolah ditertibkan mengenai cakupan tugasnya, sehingga tidak ada kebijakan komite sekolah yang bertentangan dengan Kemendikbud.

RUU Kebudayaan — Komisi 10 DPR RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah dan Ahli Bahasa

Laila mengatakan pemerintah wajib menyediakan dana perwalian kebudayaan. Laila menanyakan penanganan bagi ormas asing yang melakukan pelanggaran di Indonesia.

Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah— Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Lembaga Pendidikan Swasta

Laila mengatakan keluhan sekolah swasta adalah susahnya mendapat akses bantuan dari pemerintah. Sekolah swasta sangat membantu pendidikan Indonesia. Tahun 2017, tata kelola SMA-SMK ditarik ke provinsi, Laila bertanya apakah kebijakan tersebut menimbulkan kendala bagi swasta.

Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pejabat Tinggi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Laila mengharapkan agar dana PIP digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ia juga menyampaikan bahwa ada beberapa bank yang tidak mau melayani apabila tidak kolektif. Padahal, kata Laila, BRI meminta pemberkasan secara kolektif, tetapi orang tua penerima hanya bisa mengambil setiap dua bulan. Ia juga mengkritik BRI yang memberikan nomor rekening penerima kepada kepala sekolah bukan pemangku kepentingan. Menurut Laila, pemberian nomor rekening pada kepala sekolah tidak ada kaitannya.

Pembahasan RKA K/L RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Mendikbud)

Laila mengatakan bahwa pendidikan adalah modal jangka panjang untuk Indonesia ke depannya. Laila memprotes kenapa untuk bahan Kemendikbud sangat sederhana, yang dimana pendidikan adalah modal jangka panjang. Terkait dengan pemotongan Rp1,8 Triliun Laila yakin dampak untuk pendidikan Indonesia sangata luar biasa. Laila mempertanyakan apa yang menjadi dasar dari pemotongan dan apa saja targetnya.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Laila mengapresiasi capaian serapan anggaran Kemendikbud tahun 2017 yang sudah di atas target dan tambahan angagran untuk PAUD. Laila meminta penjelasan dari Dirjen Kebudayaan terkait Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS). Laila berpendapat kurikulum di SMK lebih baik disesuaikan dengan industri yang dibutuhkan agar lulusan SMK langsung kerja. Laila meminta keseriusan Mendikbud untuk memikirkan nasib guru-guru honorer.

Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peta Pendidikan Dasar dan Menengah, Merumuskan Keterlibatan Masyarakat dalam Pendidikan Dasar dan Menengah, Evaluasi dan Merumuskan Kebijakan Kementerian Kebudayaan (Kemendikbud) RI Dapat Terpenuhi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN SM)

Laila mengatakan kehadiran pemerintah untuk sarpras sangat terbatas bahkan tidak merata. Ia juga menyampaikan DAK ke daerah dari fungsi pendidikan tidak bisa dilacak dan laporannya hanya gelondongan karena tidak sinkron antara penilaian dengan kenyataan. Ia mengatakan ada sekolah akreditasi A tapi siswanya banyak yang kena kasus.

Kebijakan Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (SN Dikdasmen), Capaian dan Permasalahan SN Dikdasmen, Target SN Dikdasmen, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Direktorat Jenderal (Dirjen), Dirjen Kebudayaan (Ditjenbud), serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Kebudayaan (Kemendikbud)

Laila I mengapresiasi tentang sistem Dapudik dimana NUPTK sudah otomatis keluar di sana. Ia mengatakan ternyata tidak semua daerah yang masih bermasalah dengan NUPTK. Ia meminta Kemendikbud untuk segera melaksanakan kewajibannya. Ia membahas mengenai solusi untuk kekurangan dan kebutuhan guru karena akan sangat mengganggu stabilitas pendidikan bila tidak ada solusinya. Ia menyebutkan mengenai kebutuhan sarpras dimana pemenuhannya hanya 3% dari kebutuhan dan pastinya yang lain harus dipenuhi dari APBD maupun DAK. Ia mengatakan jika sekolah ada yang pilih kasih, dsb. Ia khawatir kebutuhan RKB ini setiap tahun tidak berkurang tetapi tetap. Menurutnya tidak bisa terlalu banyak mengharapkan PSM. Ia menyampaikan bahwa pada tanggal 25 ia berkunjung ke dapil dan sampai saat ini tidak ada kejelasan mengenai fasilitas komputer untuk UN. ia mengatakan sebentar lagi UN dan ada beberapa sekolah yang sudah mengajukan proposal tapi tidak ada tanggapan. Ia menanyakan mata pelajaran yang di UNkan.

Pendalaman Pembahasan Anggaran RAPBN 2019 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Laila menanyakan alasan Wonogiri ditulis padahal tidak mengajukan PMK 31 dan bahkan memandang sebelah mata Bekraf serta alasan tidak memilih Sragen.

Latar Belakang

Hj. Laila Istiana DS terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) mewakili Dapil Jawa Tengah IV (Wonogiri, Karanganyar, Sragen) setelah memperoleh 43,711 suara.  Laila adalah seorang pendidik dan guru bahasa Cina di Budi Mulia Dua International High School di Yogyakarta.

Di masa kerja 2014-2019 Laila duduk di Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, olahraga dan kepemudaan.  

Pendidikan

D3, Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1994)

S1, Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2001)

S2, Bahasa Cina, Jinan University, PRC (2008) 

Perjalanan Politik

Laila Istiana bergabung menjadi kader PAN sejak 2005 dan ditugaskan menjadi Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kota Surakarta (2005-2010).  Pada periode berikutnya Laila mendapatkan tanggung jawab lebih besar dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PAN Kota Surakarta (2010-2015).

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan Terhadap RUU

RUU RAPBN 2017

25 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dan Ketua Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas),  Laila menyampaikan, saat ia melakukan kunjungan kerja, masih ditemukan banyak sarana dan prasarana yang mangkrak. [sumber]

Tanggapan

Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam RUU APBN 2019

18 Oktober 2018 - Pada Rapat Panja Banggar dengan Koor Panja Pemerintah, Laila mengatakan anggaran pembangunan infrastruktur yang dari Kemendikbud dialihkan ke KemenPUPR dikatakan sesuai UU Pemda. Laila juga mempertanyakan apakah ini sudah menelaah tentang Perpres No. 15 Tahun 2015 Pasal 16 Butir a. selain bertanya tentang Perpres, Laila mempertanyakan alokasi anggaran yang ada di PUPR untuk Kemendikbud itu sesuai dengan rencana pembangunan Sarpras dan Renstra Mendikbud RI atau tidak. Menurut Laila, Kemendikbud meminta kenaikan dana Program Indonesia Pintar karena sekarang untuk SD sebanyak 225 rb/siswa, SMP sebanyak 375rb/siswa, dan SMA sebanyak 500rb/siswa. Laila juga meminta dengan keadaan saat ini yang serba mahal mohon menjadi perhatian dan permohonan untuk Kemendikbut RI terkait kenaikan dana PIP dengan kebutuhan tambahan anggaran untuk 2019 sebesarRp3,9T. Laila mempertanyakan soal anggaran diketok di komisi, namun payung hukum belum berjalan. [sumber] 

Capaian Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar dan Menengah

13 Maret 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perimbangan Kemenkeu, Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, dan Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB aila menyatakan bahwa ketidakhadiran Kemenkeu dan Bappenas ialah menunjukkan niatan penyelesaian masalah pendidikan dianggap tidak penting. Laila meminta pemaparan KemenPAN-RB tahun 2018 yang lebih rinci untuk permasalahan Honorer K2 dan guru honorer. Laila juga menyatakan bahwa peralihan pengelolaan pendidikan menengah dan khusus ke provinsi masih terkendala koordinasi, seperti di Kaltara dan NTT yang membutuhkan banyak biaya untuk melakukan perjalanan ke provinsi.  Laila meminta keterangan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana transfer dari APBN agar bisa mengklasifikasikan provinsi yang punya itikad baik. [sumber]

Kesiapan Pemerintah Melaksanakan Kebijakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional

8 Desember 2016 - (WARTA EKONOMI) - Anggota Komisi X DPR RI Laila Istiana mempertanyakan kesiapan pemerintah memberlakukan kebijakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti moratorium ujian nasional (UN).

"Untuk pengganti UN kan sudah ada USBN. Kami akan mempertanyakan detail kesiapan pemerintah melalui rapat kerja besok," katanya di Jakarta, Rabu.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PAN itu mengatakan kebijakan moratorium UN disampaikan pemerintah kepada publik tanpa terlebih dulu berkonsultasi kepada DPR RI.

Menurut dia, semestinya pemerintah menjelaskan terlebih dulu kebijakan itu kepada Komisi X DPR RI.

Meskipun demikian, kata dia, Fraksi PAN siap mendukung moratorium asalkan kebijakan pengganti telah matang dan siap dilaksanakan.

"Jika pemerintah siap dengan kebijakan penggantinya di 2017, kami dari Fraksi PAN siap mendukung," kata dia.

Sebaliknya jika pemerintah belum siap melaksanakan moratorium UN, dia menilai sebaiknya moratorium diwacanakan tahun berikutnya.  [sumber]

Panja Sarpras Dikdasmen - Keterangan Ahli

7 Desember 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 dengan Prof. Dr. HAR Tilaar dan Prof. Dr.  Arief Rachman, Laila menyetujui usulan koordinasi guru ditarik ke pusat, namun UU nomor 23/2014 mengatakan SMA/SMK berada di bawah provinsi. Hal tersebut merupakan masalah besar bagi anggota jika kepala daerah dipimpin partai politik tertentu, Laila khawatir jika nanti hanya sekolah tertentu yang mendukung parpol tersebutlah yang mendapat bantuan sedangkan saat ini sekolah negeri dibebaskan untuk menambah rombongan belajar padahal sekolah swasta sedang mengalami kekurangan. Mengenai sarana dan prasarana, Laila mengusulkan dapat membuat sekolah negeri mendapatkan bantuan sarana prasarana namun dipaksakan karena kondisinya saat ini adalah banyak sekolah yang menyelenggarakan dua shift yaitu pagi dan sore dimana hal ini tidak mendukung suasana belajar untuk itu Laila meminta dukungan dari Prof. Arief. Menurut Laila, sebelumnya sudah ada instruksi presiden namun tidak ada kelanjutannya sehingga sarana prasarana menjadi tidak optimal. Kemudian Laila mengusulkan pembuatan pola atau sistem dari dana APBD untuk serah-terima dan juga anggaran untuk perawatannya. [sumber]

Kebijakan Moratorium Ujian Nasional (UN)

1 Desember 2016 - Laila mempertanyakan persiapan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan (Kemendikbud) jika Ujian Nasional (UN) digantikan UASBN tahun 2017 karena UN untuk SMA tinggal beberapa bulan lagi. Laila berpendapat lebih bijaksana moratorium UN tidak dilakukan dalam waktu dekat karena ada yang bahagia dan ada juga yang bimbang dengan kebijaksanaan ini. Untuk itu, Laila menyarankan untuk dilakukan kajian terlebih dahulu baru kemudian dilaksanakan pada tahun berikutnya atau tahun ajaran depan. Menurut Laila, desentralisasi memang tampak mudah namun permasalahan yang menyertainya ternyata lebih kompleks. Jangan sampai murid tingkat akhir tahun 2016-2017 jadi kelinci percobaan kebijakan yang tidak matang, tambah Laila. Jika sudah diterapkan dalam waktu dekat, bagaimana dengan sekolah-sekolah yang telah mempersiapkan paper test?  Laila berpendapat UN tetap diadakan namun bukan dijadikan standard pendidikan mengingat saat ini murid tidak lagi hormat pada gurunya. Laila meminta Kemdikbud mengkaji apakah semangat dan kinerja guru akan mengalami peningkatan atau penurunan jika UN ditiadakan. Laila menanyakan apa standar pengukuran yang digunakan untuk melaksanaan moratorium UN.  [sumber]

RKA/K-L 2017 Lanjutan Pembahasan – Kemendikbud RI

24 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja lanjutan Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Laila menyutujui penggunaan data Dapodik, tetapi validitasnnya masih perlu disempurnakan. Laila mengatakan bahwa ada siswa tidak terdaftar di Dapodik padahal siswa tersebut benar-benar sekolah, hal tersebut terjadi karena kesulitan dalam memasukkan data. Laila juga meminta agar ada mekanisme khusus yang tidak harus melalui dapodik, khususnya bagi siswa miskin agar mereka juga mendapatkan haknya. [sumber]

RKA-K/L 2017 - Kementerian Pariwisata

1 September 2016 - Komisi 10 Rapat kerja (Raker) dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Laila mencermati mengenai penurunan anggaran target kinerja 2017 dan berharap semoga semua target bisa tercapai. Laila menambahkan banyaknya wisatawan yang datang ke indonesia tidak tertarik untuk datang lagi ke Indonesia jika fasilitas tidak mendukung. Laila menyatakan sangat terharu kepada para pelaku desa wisata karena semangatnya. Laila meminta untuk Menpar memberikan dukungan kepada mereka dengan ilmu guna meningkatkan SDM dan modal yang sesuai. [sumber]

Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

16 Juni 2016 - Laila menyatakan bahwa sering adanya keluhan dari sekolah maupun guru di daerah Jawa Timur. Laila mengatakan bahwa anggaran yang cenderung turun sebaiknya untuk anggaran PAUD bisa naik sebab sarana pendidikan pertama. Laila mengatakan bahwa masalah pendaftaran SMA saat ini juga harus diperhatikan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan (Kemendikbud).  [sumber]

Program Indonesia Pintar & Ujian Nasional tingkat SMP

2 Juni 2016 - Laila mengingatkan tentang kemungkinan terjadinya salah sasaran penerima dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) karena siswa yang telah lulus dan sudah menikah masih dapat menerima dana KIP. Laila menanyakan solusi yang ditawarkan oleh Menteri Pendidikan & Kebudayaan (Mendikbud) untuk mengatasi masalah tersebut.  [sumber]

26 Mei 2016 - Menurut Laila, ada 50 persen yang meleset karena sudah menikah atau off dari sekolah, tetapi dapat amplop dari kepala dusun. Di Wonogiri, amplop Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari kantor pos isinya leaflet, dan tidak ada prosedur pencairan. Laila menduga dasar distribusinya dikarenakan database yang kurang tepat. Sementara di Bojonegoro, 100 persen meleset. Laila Istiana menanyakan sensus data 2011 sudah diperbarui atau belum. Ia menanggapi hal tersebut, menurutnya database yang digunakan Kementerian tidak valid datanya.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

23 Mei 2016 - Laila menanyakan tentang lulusan dari 29 PTN/PTS yang mempunyai jurusan perpustakaan, apakah tidak ada jalur khusus untuk lulusan PTN/PTS tersebut.Laila menanyakan juga apakah ada MOU untuk lulusan perpustakaan di PTN/PTS agar bisa langsung bekerja di perpustakaaan daerah. Laila menceritakan tentang kunjungannya ke daerah-daerah bahwa para pustakawan sebagian besar bukanlah dari jurusan perpustakaan. Laila berpesan kepada PNRI agar pembudayaan gemar membaca dan anggaran ke daerah tidak dikurangi.  [sumber]

Aspirasi Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi)

Pada 22 April 2015 - Laila mengatakan bahwa ia akan menyampaikan aspirasi dari Himpaudi ke Kemendikbud, agar alokasi dana untuk PAUD benar-benar diperhatikan.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Pada 21-22 April 2015 - Laila tidak ingin ada tumpang tindih antara program LPDP dengan program beasiswas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Menurut Laila menimbang anggaran yang diterima LPDP sejumlah Rp.1,3 triliun dan hanya diperuntukkan untuk 3.100 penerima beasiswa, jatah per orangnya terlalu tinggi. Menurut Laila peminat beasiswa LPDP sangat tinggi dan masih banyak anggaran yang harus dibelanjakan. Laila minta klarifikasi ke Direktur Utama LPDP apakah ada persentase khusus penerima beasiswa khusus untuk tenaga pendidik.  [sumber]

Evaluasi Kinerja, Ujian Nasional 2016 dan Isu Aktual Lainnya

11 April 2016 - Pada Raker Komisi 10 dengan Mendikbud, Laila membahas mengenai kepuasan pelaksanaan UN namun masih ada masukan Computer Based Test (CBT) yang menjadi gengsi. Laila menjelaskan di Gresik terdapat usulan agar tidak hanya menggunakan komputer saja namun disediakan genset untuk menanggulangi mati listrik. Laila juga menyampaikan bahwa dari Karang Anyer prinsipnya setuju UN untuk tidak dijadikan sebagai syarat kelulusan. Mengenai Kartu Indonesia Pintar (KIP) terdapat bank yang meminta surat keterangan miskin untuk pencairan dan Laila meminta solusi. [sumber] 

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015

Pada 7 April 2015 - Laila minta klarifikasi ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pembagian dan distribusi bantuan untuk PAUD. Laila minta penjelasan ke Mendikbud bagaimana korban bencana bisa mendapatkan KIP. Laila juga minta klarifikasi ke Mendikbud strategi yang disiapkan Kementerian untuk menyelesaikan hutang-hutang sertifikasi.  [sumber]

Rapat Kerja Komisi 10 dengan Mendikbud

27 Januari 2015, Laila meminta pemerintah serius dengan penerapan kurikulum 2013 (dan revisinya).  [sumber]