Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Mohammad Hatta

PAN - Jawa Tengah V

Komisi VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    Mohammad Hatta adalah seorang pengusaha permata. Beliau mendirikan UD Permata Rajawali (2000) dan CV Zen Enterprise (2003), dan menjabat sebagai komisaris di PT Borneo Gems sejak tahun 2010. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Importir Perhiasan Permata Indonesia (AIPPI) pada tahun 2005-2013.

    Mohammad Hatta memiliki seorang istri bernama Fadilah Ali dan memiliki 4 orang anak. 

    Pendidikan

    Sebro Nitro Institute, 1995
    SMA Harapan Kartasura Solo, 1993
    SMP Al-Islam Solo, 1989

    Perjalanan Politik

    Mohammad Hatta bergabung dengan Partai Amanat Nasional pada tahun 1998. Beliau pernah menjabat sebagai bendahara umum Dewan Pimpinan Pusat Barisan Muda PAN (BM PAN), Wakil Ketua Pengkaderan dan P.O.K Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Solo, dan sampai sekarang menjadi ketua Departemen Rekrutmen dan Pendataan BAKDER DPP PAN. Beliau dilantik menjadi anggota DPR sebagai Pengganti Antar Waktu almarhum Marwoto Mitrohardjono pada tahun 2010, dan masuk ke Komisi XI. Beliau terpilih kembali menjadi anggota DPR periode 2014-2019 dari daerah pemilihan Jateng V setelah memperoleh 55.343 suara. 

    Hatta yang semula bertugas di Komisi XI DPR-RI yang membidangi bidang keuangan, perencanaan, pembangunan, dan perbankan berpindah tugas pada pertengahan April 2018 ke Komisi VI DPR-RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, serta standardisasi nasional.

    Visi & Misi

    Desa Berdaulat menuju Indonesia Berdaulat

    Program Kerja 

    1. Memperjuangkan Dan Mengawal Undang Undang Desa
    2. Akses Bank Untuk Modal Pertanian Dan Jaminan Asuransi Pinjaman
    3. Kesetaraan aparat desa sebagaimana aparatur negara lainnya. 

    (Sumber)

    Sikap Politik

    RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

    27 April 2016 - Hatta menanyakan kepada Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) tentang bagaimana pasar modal menangani dana repatriasi jika uang belasan ribu triliun benar-benar masuk. Hatta meminta data konkret tentang potensi penerimaan pajak serta solusinya. Hatta juga meminta data pembayar pajak yang tidak patuh biasanya terletak di sektor apa, dan meminta nama-nama pembayar pajak yang tidak patuh tersebut. Hatta mengatakan kepada Forum Pajak Berkeadilan bahwa tidak perlu takut untuk membuka data apapun termasuk nama-nama pengemplang pajak tersebut karena ini adalah rapat resmi kenegaraan dan akan dilindungi negara. Bila RUU ini disahkan, Hatta berpendapat agar hal ini menjadi yang pertama dan terakhir mengingat dampak negatifnya.  [sumber]

    Tanggapan

    THR PNS dan Kelangkaan Elpiji 3 Kg

    31 Mei 2018 – Pada saat rapat paripurna. Hatta mengapresiasi pemberian THR untuk PNS namun terdapat perangkat desa yang belum mendapatkan hak-haknya. Mengenai kelangkaan elpiji 3 kg, Hatta berharap pemerintah memperhatikan subsidinya mengingat menjelang lebaran akan adanya kelangkaan yang luar biasa.(sumber)

    Evaluasi APBN 2016, proyeksi 2017 dan pengesahan DIM RUU PNBP

    18 Januari 2017 - Hatta  mengatakan bahwa stimulus dan renumerasi telah diberikan hingga 4 triliun untuk ditjen pajak tapi target tidak tercapai. Dengan Trumph effect yang akan membatasi ini-itu dan Brexit yang keluar dari uni Eropa, kita harus membuka diri. M. Hatta sepakat  dengan Menkeu untuk dibangunnya IT Base perpajakan karena anggaran 4 triliun untuk IT Base pajak yang telah diberi tidak terserap maksimal. Ia sepakat bahwa penerimaan negara jangan dibelanjakan untuk hal mubazir. Menurut Hatta dana desa on top 10% dari APBN adalah amanat yang harus dijalankan dan 2018 harus sudah dilakukan. [sumber]

    Pinjaman dari China Development Bank

    15 Maret 2016 - Hatta menanyakan kepada Direktur-Direktur Utama bank BUMN kredit ketahanan pangan dan energi yang bunganya semula 6% mengapa dihilangkan. Menurut Hatta, apabila inflasi turun, maka secara otomatis suku bunga akan terkoreksi dengan baik.  [sumber]

    Pengalihan Aset Negara ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Penyertaan Modal Negara untuk PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero)

    22 Oktober 2015 - Mohammad berpikiran baik kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“SMI”) dan memberikan dukungan dan setuju jika SMI diberikan kewenangan menjadi bank infrastruktur. Mohammad mohon kepada Menteri Keuangan (Menkeu) untuk mengawal dana yang kami berikan dalam bentuk geodipal kepada SMI.  [sumber]

    Kinerja Bank Rakyat Indonesia

    8 September 2015 - Hatta menyarankan agar pendalaman dilakukan ke BRI terlebih dahulu karena BRI Syariah belum ada materinya. Hatta menanyakan jumlah bunga dan apakah ada jaminan dalam KUR 2015.  [sumber]

    Pada 6 April 2015 - M.Hatta menggaris bawahi keluhan dari masyarakat ketika keliling pada masa reses mengenai suku bunga yang dianggap masih terlalu tinggi.  Sehubungan dengan premi untuk Jamkrindo, M.Hatta minta klarifikasi ke MenBUMN apakah premi tersebut jumlahnya 100% atau tidak.   [sumber]

    Kinerja Bank Mandiri

    Pada 8 April 2015 - Walaupun secara teknologi Mandiri siap, tapi menurut Hatta secara regulasi jika Komisi 11 tidak membantu Mandiri akan kesulitan. Hatta meminta ide solusi dari Mandiri kiranya regulasi apa yang dapat digunakan untuk membantu Mandiri.  [sumber]

    Kinerja Bank Negara Indonesia

    Pada 8 April 2015 - Dari 5 strategi yang disampaikan BNI, Hatta minta klarifikasi kepada Direktur Utama BNI strategi yang disiapkan untuk menurunkan BOPO. Hatta juga minta klarifikasi atas ide atau inovasi yang ingin dituangkan BNI sebagai strategi perbankan.  [sumber]

    Kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

    30 Maret 2015 - Sehubungan dengan Cost Recovery, M.Hatta minta klarifikasi status terakhir karena BPKP belum memberikan datanya. Menurut M.Hatta BPKP belum memberitahukan Komisi 11 masalah negara yang bisa dipecahkan bersama. Kalau BPKP disini butuh lebih anggaran, beri tahu Komisi 11 saja dan Komisi 11 akan bantu. Kemarin Direktur Jenderal Pajak minta Rp.4 triliun dan Komisi 11 berikan. M.Hatta menawarkan kalau BPKP butuh, mohon sampaikan saja alasannya apa. Sehubungan dengan program audit dana desa, M.Hatta minta klarifikasi ke BPKP siapa yang akan bayar audit tersebut. M.Hatta berharap desa tidak dibebankan biaya tersebut.  [sumber]

    Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017

    19 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 6 dengan Mendag, Hatta menjelaskan bahwa kita harus memberikan pembiayaan dari awal dan bisnis yang logis kepada para peternak, agar di-blanked dengan asuransi dan Hatta mengirajuga banyak perusahaan asuransi yang ingin membiayai usaha peternakan seperti Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), tinggal pemerintah atau negara apakah serius untuk memberikan modal yang tentu saja dikawal dengan asuransi, jika diterima maka Badan Urusan Logistik (Bulog) harus siap. Hatta juga mengatakan bahwa ritme pengaturan perdagangan harus dibimbing oleh Kemendag, jadi harus ada keseriusan kalau Bulog dan Kemenag ingin agar permainan bisa diminimalisirkan. Hatta memberikan solusi yang serius, jangan hanya operasi pasar lalu selesai begitu saja, seharusnya ada penyelesaian secara sistematis. Hatta meminta agar Bulog dan Kemendag untuk memiliki satu pintu. Hatta juga berpendapat bahwa disaat mereka punya solusi, tetapi terkadang Bulog dan Departement Perdagangan tidak satu visi. Hatta juga menyampaikan bahwa Bulog dan Departemen Perdagangan sebetulnya butuh masukan dari Bapak Menteri Perdagangan, sehingga perlu dilakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk memecahkan solusi-solusi negara, sehingga kita harus duduk bersama dan memiliki satu visi, karena ketika kita tidak satu visi, maka Presiden tidak bisa berjalan untuk mengendalikan anak buahnya. [sumber




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.