Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Masukan dan Pandangan terhadap Penerimaan Perpajakan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kismantoro Petrus (IKPI), Ruston Tambunan (IKPI), dan Yustinus Prastowo (Pengamat Perpajakan)

Hatta menanyakan besaran potensi PPN impor dan gambaran perbandingan regulasi dengan negara tetangga. Ia juga menanyakan kepada narasumber lebih baik sunset pol atau tax amnesty. Terakhir, Hatta menanyakan pola yang sebaiknya diterapkan untuk SDM pajak.

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK Atas Nama Anggito

Hatta mengatakan BPK ini jangan ditarik ke komisi lain namun cukup di Komisi 11 DPR, hasil penemuan BPK selama ini tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh penegak hukum. Ia ingin menanyakan pendapat anda terkait penambahan wewenang BPK karena sekitar 2200 temuan BPK tidak ditindaklanjuti dan hampir 75% temuan BPK sebagai hasil awal bagi tindakan awal KPK.

Pandangan Fraksi-Fraksi atas pencabutan Perppu Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM RI

Hatta menjelaskan setelah Perppu disetujui maka presiden mengajukan RUU pencabutan JPSK, kami membacakannya singkat, padat dan memihak kepada rakyat.

Pajak — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Keuangan

Hatta mengkritisi dari pendapatan bea dan cukai, bea masuk ataupun bea keluar, dan Hatta juga bertanya apa solusinya apa pak utk penerimaan bea masuk dan bea keluar yg rendah. Bila cukai tidak kerja dengan maksimal, ini akan menghambat. Kita lihat di lapangan, sangat mengecewakan.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Hatta menanyakan bagaimana jika BPK diberi wewenang untuk menegakkan hukum.

Evaluasi Kinerja 2015 dan Rencana Kerja 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Jajaran Asuransi BUMN

Hatta ingin mengetahui soal simantap seperti apa dan bagaimana ke depannya. Hatta juga ingin mengetahui kinerja dari anak perusahaan asuransi BUMN.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan Tahun 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Keuangan RI

Hatta mengatakan bahwa dalam reformasi fiskal, terutama soal lini kontribusi, Kemenkeu RI memiliki peran yang penting. Terkait persoalan Bantuan Sosial (Bansos), Hatta menanyakan perkembangan pada database dan pendamping sumber daya pengelolanya. Ia menyarankan untuk memperbanyak konektivitas nasional. Ia juga menanyakan terkait perkembangan penerapan reward and punishment pada daerah. Hatta menyampaikan bahwa dana desa telah dilakukan pemotongan. Ia menanyakan daerah yang menjadi contoh dalam hal pengelolaan keuangan yang baik. Terakhir, Hatta mengatakan bahwa knowledge sharing kebanyakan ke luar negeri. Padahal, konsolidasi demokrasi seharusnya bottom-up. Hatta juga ingin meminta hasil evaluasi hasil laporan dari Kemenkeu RI.

Musyawarah Rencana Pembangunan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Hatta mengatakan tertarik dengan pola DAK yang Inpres dan menanyakan waktu terakhir dilakukan. Ia menyampaikan di Komisi 11 tidak ada mitra yang Kementerian infrastruktur atau teknis. Kalau di Komisi 4, setiap anggota bisa membagi traktor 100 dari Kementerian, Komisi 10 bisa membagi-bagi beasiswa. Ia mengatakan saat ini kredit-kredit ketahanan pangan dan energi sudah tidak ada lagi. Ia membahas KUR yang dulu 22%, sekarang menjadi 9%. Ia meminta untuk menekan inflasi sehingga pertumbuhan ekonomi bagus.

Pendalaman BUMN untuk Penentuan PMN pada RAPBN 2017 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirut PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)

Hatta mengatakan bahwa tahun lalu keuntungan PII sampai Rp460 Miliar, tetapi mengapa sampai sebesar itu apakah proyek belum jalan. Hatta mempertanyakan apakah PII itu swasta atau bagaimana, karena jika diberikan Rp1 Triliun akan berapa lama ada pada rekening PII. Hatta menyatakan bahwa dirinya bangga dengan kinerja PT PII.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Bahrullah

Hatta mengatakan bahwa opini BPK adalah pernyataan profesional yang tidak boleh dilakukan tawar-menawar. Setelah hasil pemeriksaan ditindaklanjuti akan dikirim ke kepala daerah, tetapi BPK melepasnya tidak dikawal. Hatta mempertanyakan ada daerah yang memiliki hutang material tetapi
diberikan opini WTP.

Evaluasi Kinerja dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan

Hatta mengharapkan KUR untuk diturunkan bunganya dari 9% karena kredit pertanian dulu 6%.

Rancangan Undang-Undang Pendapatan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)

M. Hatta mengatakan bahwa mitra diundang untuk memberikan masukan win-win solution. Setahunya di Komisi 11, DAK disampaikan Menkeu sudah clear dan sudah ditransfer semua ke daerah. Ia mencurigai DAK sudah ditransfer dari pusat dan ngendon di rekening mana serta bunganya berapa. Ia mengatakan jiwa belum terima DAK agar menyampaikan datanya supaya bisa disampaikan ke Menkeu.

Holding BUMN Migas dan Kinerja Perusahaan — Komisi 6 Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero) dan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Hatta menanyakan kelebihan dan kekurangan PT. PGN (Persero) Tbk. menjadi holding karena keduanya memiliki kinerja keuangan yang baik. Selanjutnya, ia meminta review setelah holding agar dapat diawasi dengan baik serta upaya untuk mengatasi kelangkaan LPG serta bensin.

Penghasilan Tetap (SILTAP) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI)

Hatta menanyakan ini negara model apa karena pemberhentian dilakukan oleh Camat dan Bupati. Ia mengatakan dalam Pasal 66 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan penghasilan tetap setiap bulannya yang berasal dari APBN.

Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM RI serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Hatta menanyakan alasan rendahnya capaian di BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan jumlah anggaran yang tersimpan. Selanjutnya ia mengatakan bahwa dirinya melihat potensi bisnis yang dapat dikelola oleh Kemenkop UKM khususnya di sektor pertanian. Hatta meminta agar petani dapat diperhatikan sehingga lebih berdaya.

Pertumbuhan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Panitia Kerja (Panja) Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), Direktur Utama PT. PANN Multi Finance dan Direktur PT. Hutama Karya

Terkait PT. PLN yang menyampaikan bahwa nanti akan berbentuk diesel dan risikonya sangat besar, Hatta menanyakan mengapa tidak dipikir mengenai solar cell.

Utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN)

Hatta mengatakan bahwa ketika jaman Dahlan Iskan ada surat edaran agar BUMN menghindari berutang dengan luar negeri. Ia menanyakan pemberlakuan surat tersebut saat ini. Jika masih berlaku tapi tetap ada yang berutang maka hal tersebut adalah habit. Menurutnya, utang harus diubah agar fokusnya jangan pembiayaan terutama utang valuta asing. Ia meminta agar BUMN jangan mudah berutang dan ia menanyakan penjamin utang BUMN dan regulasinya. Ia mengatakan jika Deputi bertanggung jawab ke Menteri Keuangan, maka DPR bertanggung jawab ke rakyat. Ia menanyakan solusi dan treatment khusus untuk BUMN. Ia mengatakan agar jangan sampai negara harus berutang kembali dan pendanaan luar masuk ke dalam pembayaran utang. Menurutnya BUMN harus dibenahi.

Optimalisasi Aset BUMN - RDP Komisi 6 dengan Deputi BUMN

Hatta menyampaikan bahwa PT. Hutama Karya tidak akan cukup jika hanya mengharapkan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN). Pemerintah harus segera membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan performa keuangan Hutama Karya. Hatta menyatakan bahwa Hutama Karya benar-benar membutuhkan alternatif sumber pendanaan lain. Sebab, kenaikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) saat ini sangat sulit untuk ditingkatkan.

Latar Belakang

Mohammad Hatta adalah seorang pengusaha permata. Beliau mendirikan UD Permata Rajawali (2000) dan CV Zen Enterprise (2003), dan menjabat sebagai komisaris di PT Borneo Gems sejak tahun 2010. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Importir Perhiasan Permata Indonesia (AIPPI) pada tahun 2005-2013.

Mohammad Hatta memiliki seorang istri bernama Fadilah Ali dan memiliki 4 orang anak. 

Pendidikan

Sebro Nitro Institute, 1995
SMA Harapan Kartasura Solo, 1993
SMP Al-Islam Solo, 1989

Perjalanan Politik

Mohammad Hatta bergabung dengan Partai Amanat Nasional pada tahun 1998. Beliau pernah menjabat sebagai bendahara umum Dewan Pimpinan Pusat Barisan Muda PAN (BM PAN), Wakil Ketua Pengkaderan dan P.O.K Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Solo, dan sampai sekarang menjadi ketua Departemen Rekrutmen dan Pendataan BAKDER DPP PAN. Beliau dilantik menjadi anggota DPR sebagai Pengganti Antar Waktu almarhum Marwoto Mitrohardjono pada tahun 2010, dan masuk ke Komisi XI. Beliau terpilih kembali menjadi anggota DPR periode 2014-2019 dari daerah pemilihan Jateng V setelah memperoleh 55.343 suara. 

Hatta yang semula bertugas di Komisi XI DPR-RI yang membidangi bidang keuangan, perencanaan, pembangunan, dan perbankan berpindah tugas pada pertengahan April 2018 ke Komisi VI DPR-RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, serta standardisasi nasional.

Visi & Misi

Desa Berdaulat menuju Indonesia Berdaulat

Program Kerja 

1. Memperjuangkan Dan Mengawal Undang Undang Desa
2. Akses Bank Untuk Modal Pertanian Dan Jaminan Asuransi Pinjaman
3. Kesetaraan aparat desa sebagaimana aparatur negara lainnya. 

(Sumber)

Sikap Politik

RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

27 April 2016 - Hatta menanyakan kepada Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) tentang bagaimana pasar modal menangani dana repatriasi jika uang belasan ribu triliun benar-benar masuk. Hatta meminta data konkret tentang potensi penerimaan pajak serta solusinya. Hatta juga meminta data pembayar pajak yang tidak patuh biasanya terletak di sektor apa, dan meminta nama-nama pembayar pajak yang tidak patuh tersebut. Hatta mengatakan kepada Forum Pajak Berkeadilan bahwa tidak perlu takut untuk membuka data apapun termasuk nama-nama pengemplang pajak tersebut karena ini adalah rapat resmi kenegaraan dan akan dilindungi negara. Bila RUU ini disahkan, Hatta berpendapat agar hal ini menjadi yang pertama dan terakhir mengingat dampak negatifnya.  [sumber]

Tanggapan

THR PNS dan Kelangkaan Elpiji 3 Kg

31 Mei 2018 – Pada saat rapat paripurna. Hatta mengapresiasi pemberian THR untuk PNS namun terdapat perangkat desa yang belum mendapatkan hak-haknya. Mengenai kelangkaan elpiji 3 kg, Hatta berharap pemerintah memperhatikan subsidinya mengingat menjelang lebaran akan adanya kelangkaan yang luar biasa.(sumber)

Evaluasi APBN 2016, proyeksi 2017 dan pengesahan DIM RUU PNBP

18 Januari 2017 - Hatta  mengatakan bahwa stimulus dan renumerasi telah diberikan hingga 4 triliun untuk ditjen pajak tapi target tidak tercapai. Dengan Trumph effect yang akan membatasi ini-itu dan Brexit yang keluar dari uni Eropa, kita harus membuka diri. M. Hatta sepakat  dengan Menkeu untuk dibangunnya IT Base perpajakan karena anggaran 4 triliun untuk IT Base pajak yang telah diberi tidak terserap maksimal. Ia sepakat bahwa penerimaan negara jangan dibelanjakan untuk hal mubazir. Menurut Hatta dana desa on top 10% dari APBN adalah amanat yang harus dijalankan dan 2018 harus sudah dilakukan. [sumber]

Pinjaman dari China Development Bank

15 Maret 2016 - Hatta menanyakan kepada Direktur-Direktur Utama bank BUMN kredit ketahanan pangan dan energi yang bunganya semula 6% mengapa dihilangkan. Menurut Hatta, apabila inflasi turun, maka secara otomatis suku bunga akan terkoreksi dengan baik.  [sumber]

Pengalihan Aset Negara ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Penyertaan Modal Negara untuk PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero)

22 Oktober 2015 - Mohammad berpikiran baik kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“SMI”) dan memberikan dukungan dan setuju jika SMI diberikan kewenangan menjadi bank infrastruktur. Mohammad mohon kepada Menteri Keuangan (Menkeu) untuk mengawal dana yang kami berikan dalam bentuk geodipal kepada SMI.  [sumber]

Kinerja Bank Rakyat Indonesia

8 September 2015 - Hatta menyarankan agar pendalaman dilakukan ke BRI terlebih dahulu karena BRI Syariah belum ada materinya. Hatta menanyakan jumlah bunga dan apakah ada jaminan dalam KUR 2015.  [sumber]

Pada 6 April 2015 - M.Hatta menggaris bawahi keluhan dari masyarakat ketika keliling pada masa reses mengenai suku bunga yang dianggap masih terlalu tinggi.  Sehubungan dengan premi untuk Jamkrindo, M.Hatta minta klarifikasi ke MenBUMN apakah premi tersebut jumlahnya 100% atau tidak.   [sumber]

Kinerja Bank Mandiri

Pada 8 April 2015 - Walaupun secara teknologi Mandiri siap, tapi menurut Hatta secara regulasi jika Komisi 11 tidak membantu Mandiri akan kesulitan. Hatta meminta ide solusi dari Mandiri kiranya regulasi apa yang dapat digunakan untuk membantu Mandiri.  [sumber]

Kinerja Bank Negara Indonesia

Pada 8 April 2015 - Dari 5 strategi yang disampaikan BNI, Hatta minta klarifikasi kepada Direktur Utama BNI strategi yang disiapkan untuk menurunkan BOPO. Hatta juga minta klarifikasi atas ide atau inovasi yang ingin dituangkan BNI sebagai strategi perbankan.  [sumber]

Kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

30 Maret 2015 - Sehubungan dengan Cost Recovery, M.Hatta minta klarifikasi status terakhir karena BPKP belum memberikan datanya. Menurut M.Hatta BPKP belum memberitahukan Komisi 11 masalah negara yang bisa dipecahkan bersama. Kalau BPKP disini butuh lebih anggaran, beri tahu Komisi 11 saja dan Komisi 11 akan bantu. Kemarin Direktur Jenderal Pajak minta Rp.4 triliun dan Komisi 11 berikan. M.Hatta menawarkan kalau BPKP butuh, mohon sampaikan saja alasannya apa. Sehubungan dengan program audit dana desa, M.Hatta minta klarifikasi ke BPKP siapa yang akan bayar audit tersebut. M.Hatta berharap desa tidak dibebankan biaya tersebut.  [sumber]

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017

19 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 6 dengan Mendag, Hatta menjelaskan bahwa kita harus memberikan pembiayaan dari awal dan bisnis yang logis kepada para peternak, agar di-blanked dengan asuransi dan Hatta mengirajuga banyak perusahaan asuransi yang ingin membiayai usaha peternakan seperti Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), tinggal pemerintah atau negara apakah serius untuk memberikan modal yang tentu saja dikawal dengan asuransi, jika diterima maka Badan Urusan Logistik (Bulog) harus siap. Hatta juga mengatakan bahwa ritme pengaturan perdagangan harus dibimbing oleh Kemendag, jadi harus ada keseriusan kalau Bulog dan Kemenag ingin agar permainan bisa diminimalisirkan. Hatta memberikan solusi yang serius, jangan hanya operasi pasar lalu selesai begitu saja, seharusnya ada penyelesaian secara sistematis. Hatta meminta agar Bulog dan Kemendag untuk memiliki satu pintu. Hatta juga berpendapat bahwa disaat mereka punya solusi, tetapi terkadang Bulog dan Departement Perdagangan tidak satu visi. Hatta juga menyampaikan bahwa Bulog dan Departemen Perdagangan sebetulnya butuh masukan dari Bapak Menteri Perdagangan, sehingga perlu dilakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk memecahkan solusi-solusi negara, sehingga kita harus duduk bersama dan memiliki satu visi, karena ketika kita tidak satu visi, maka Presiden tidak bisa berjalan untuk mengendalikan anak buahnya. [sumber]