Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Magelang
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Jl. Dalang Gg.H. Saiman No.59, RT.004/RW.05, Kel. Munjul. Cipayung. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp
-

Informasi Jabatan

Partai
Dapil
Komisi

Sikap Terhadap RUU

Penjelasan atas Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perubahan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara - Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM RI

Tjatur Sapto Edy mengatakan bahwa kami membahas UU minerba, DIM-nya dari fraksi-fraksi jadi relatif lama. Tapi dari kami tidak ada masalah. Ia menanyakan kepada Menteri ESDM, pemerintah sanggup atau tidak menyelesaikan sampai masa sidang ini berakhir.


Tanggapan

Kegiatan Prioritas 2019 — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG)

Tjatur berharap daerah tertinggal, terdepan dan terluar diberikan perhatian soal kehidupan mahasiswanya.


Pagu Indikatif 2020 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tjatur menyarankan agar penyadaran masyarakat dan penegakan hukum jangan dilupakan. Harus ditegakkan secepat mungkin. Terkait realokasi, Tjatur mengatakan bahwa realokasi sudah ada di aturan internal Pemerintah. Jadi, revisi anggaran itu ada tiga. Revisi anggaran dengan lagu berubah, tetap dan administrasi.


Penguatan Dewan Energi Nasional (DEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), Pembangkir Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) dan Subsidi LPG dan BBM - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Tjatur menyampaikan bahwa ia berkali-kali berbicara untuk mengantisipasi masa depan, dan Tjatur sebagai Anggota DPR-RI merasa prihatin, karena ada beberapa kasus di PLN, Pertamina, maupun ESDM. Tjatur berharap ke depan jangan ada lagi kesalahpahaman antar lembaga. Tjatur juga berharap harus ada pembicaraan secara lebih jelas kerugian negara dalam bidang energi ini.


Impor Sampah dan B3 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tjatur mengatakan di Malasya ada objek wisata bernama Sunway Lagoon, bekas area tambang, Indonesia harusnya bisa membuat rencana-rencana untuk menjadikan bekas tambang sebagai tempat yang bermanfaat. Tjatur mengusulkan KLHK untuk berkoordinasi dengan Kementerian terkait untuk mengatasi persoalan limbah.


Penanganan Limbah B3, dll — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tjatur mengatakan bahwa sebaiknya mendengarkan terlebih dulu penjelasan sesuai dengan undangan. Menurutnya, belum ada penjelasan yang rinci karena belum disampaikan. Ia meminta MenLHK menjelaskan paparannya terlebih dahulu dan jika kurang akan meminta waktu tambahan. Ia mengatakan UU No. 32 memberikan harapan besar bahwa LHK mau tidak mau menjadi penjaga kelestarian publik. Ia menanyakan anggaran setiap kasus. Ia mengatakan bahwa dulu perusahan tambang menyimpan dana di luar dan sekarang wajib menyimpan dana di sini. Ia meminta Dirjen climate change bisa keluar sehingga punya hitung-hitungan yang sama. Ia meminta data perusahaan P21.


Proyeksi Stok BBM (Bahan Bakar Minyak) — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktorat Jenderal Migas (Minyak Bumi dan Gas Bumi) Kementerian ESDM RI, Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas Bumi (BPH Migas), dan PT. Pertamina (Persero)

Tjatur mengatakan visi hukum dari Pertamina kurang kurang sehingga perlu diperbaiki agar jangan sampai ada intervensi pihak lain soal hukum.


Upaya Pembaharuan Energi Baru - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE, Dirut PLN, Dirut Geo Dipa Energi dan Dirut Pertamina Geothermal Energi

Tjatur menanyakan faktor apa yang menjadi penentu dari kebijakan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan listrik.


Implementasi BBM Satu Harga

Tjatur Sapto Edy dari Jawa Tengah 6. Tjatur berpendapat bahwa Pertamina rugi 12 triliun sampai dengan tanggal 30 juni hitungan darimana? Negara ini memang tata laksananya amburadul. Seharusnya Pertamina tunduk kepada UU BUMN pasal 2 dengan maksud tujuan pendirian BUMN yaitu mengejar keuntungan sedangkan konsep BBM Satu Harga ini malah mengejar kerugian. Oleh karena itu, saya meminta untuk diperbaiki dasar hukumnya agar niat baik ini tidak akan runtuh ditengah jalan. Jadi saran saya diperbaiki PerMennya agar ada payung hukum yang jelas, niat baik ini harus dipayungi dengan hukum yang berlaku.


Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK – Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri ESDM dan Dirut Pertamina.

Tjatur mengatakan di youtube ada tabung listrik ini sangat bagus untuk meningkatkan elektrifikasi ke rumah-rumah yang tidak bis dijangkau kabel PLN. Nelayan sesuai dengan Undang-Undang di atas 30 tidak disubsidi tapi kenyataannya semua kapal dicatat, Tjatur menyampaikan untuk mempermudah orang yang mau masuk ke energy gak bersubsidi. Tjatur meminta untuk beberapa tempat batubara diats 10 sen untuk diriview.


Pembahasan RKA K/L 2019 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Tjatur mengharapkan agar kemenESDM dapat memberi asumsi yang positif terkait lifting. Mengenai subsidi BBM, Tjatur menyatakan bahwa di lapangan saat ini yang disubsidi adalah premium, padahal dijelaskan bahwa jenis BBM bersubsidi seharusnya adalah solar. Tjatur menyarankan agar pertalite dapat menjadi alternatif BBM yang disubsidi karena dapat membawa keuntungan. Tjatur mengharapkan agar MenESDM juga dapat memperhatikan masalah keberadaan gas saat ini.


Pembicaraan Usulan Relokasi Anggaran antar Program Lingkup LHK TA 2018 dan Penyesuaian RKA K/L Hasil Banggar - Raker Komisi 7 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tjatur mengatakan sejak Bu Menteri menjabat, Dirjen Gakum itu ada banyak kasus-kasus yang tidak terungkap, menang di pengadilan dan sangat signifikan lebih dari Rp300M ini prestasi besar untuk Kementerian LHK, tetapi di samping itu dari vonis pengadilan itu belum banyak yang diekskusi. Tidak
ada apresiasi terhadap prestasi yang begitu besar ini, jadi harus ada reward bagi yang berprestasi, jadi Tjatur meminta diagendakan dari Kementerian LHK dan Jakgung untuk membahas vonis-vonis dari Mahkamah Agung (MA) yang belum diekskusi. Tjatur meminta Pak Roy menjelaskan mana yang belum bisa diekskusi, Tjatur kira itu tidak hanya Kementerian LHK yang berprestasi, tetapi Komisi 7 disini juga berprestasi. Tjatur menanyakan bagaimana sampah ini bisa dipilah dari awal jadi yang terpenting ini memberikan pendidikan bagi masyarakat, jadi kalau memang mau serius dan sholeh undang mereka kesini.


Latar Belakang

Ir. Tjatur Sapto Edy, MT terpilih kembali untuk ketiga kalinya menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Dapil Jawa Tengah 6 setelah memperoleh 82.723 suara. Tjatur adalah politisi senior dan petinggi di PAN dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN sejak 2010.

Pada periode 2009-2014, Tjatur bertugas menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR-RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, keamanan, kepolisian dan kejaksaan. Pada bulan Agustus 2016, Tjatur dimutas bertugas di Komisi VII DPR-RI. 

Sebelum bertugas di DPR-RI, di 2001-2004 Tjatur adalah Staf Ahli dari Menteri Negara Riset dan Teknologi. Tjatur dikenal sebagai Anggota DPR-RI yang aktif di media sosial.

Pendidikan

S1, Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Bandung, Bandung (1994)

S2, Pengelolaan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung, Bandung (??)

Perjalanan Politik

Tjatur Sapto Edy adalah Wakil Ketua Komisi III DPR periode 2009-2014 yang membidangi hukum, keamanan, dan hak asasi manusia. Ia juga merupakan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Di tahun 2011 lalu, ia dipercaya menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR RI untuk Pemberantasan Mafia Pajak. 

Tjatur Sapto Edy dipilih menjadi Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional di tahun 2010. Ia resmi menggantikan posisi Asman Abnur yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR. Lalu, dengan dipilihnya ia sebagai ketua fraksi, Tjatur pun menjadi salah satu ketua fraksi termuda di DPR setelah Marwan Ja'far yang merupakan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Setahun setelahnya, pria asal Magelang ini didaulat menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR RI untuk Pemberantasan Mafia Pajak. Panja ini dibentuk oleh Komisi III DPR dengan tujuan untuk melakukan pengawasan intensif dan mendorong aparatur penegak hukum bertindak cepat, tepat, dan transparan dalam mengusut semua pihak yang terlibat mafia pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.  

Di bulan Maret 2012 lalu, Komisi III DPR memutuskan untuk mengadakan kunjungan kerja ke beberapa negara untuk mencari masukan terkait revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR, Tjatur ditunjuk untuk memimpin salah satu rombongan ke Hongkong dan Korsel atau Australia. Belum ada jadwal pasti waktu keberangkatan rombongan tersebut. Ada kemungkinan mereka akan bertolak ke sana di bulan April ini. Sebelumnya, rombongan Komisi III pertama sebanyak 10 orang telah berangkat ke Perancis pada bulan Maret dengan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin. 

Selain itu, satu hal yang cukup menarik dari Tjatur adalah pria kelahiran 1 Agustus 1970 ini termasuk salah satu politisi di Indonesia yang aktif di media sosial. Dalam blog pribadinya, tjatursaptoedy.com, ia menulis bahwa alasan utama dirinya membuat blog serta akun jejaring sosial media lainnya adalah agar ia bisa lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu ia juga berharap dapat menggali berbagai aspirasi yang berkaitan dengan hukum, pertahanan, dan keamanan, sesuai dengan kedudukan Tjatur di dalam parlemen sebagai anggota komisi III yang membidangi bidang tersebut.   

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Konvensi Minamata mengenai Merkuri

30 Agustus 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tjatur mengungkapkan bahwa dari Fraksi PAN memandang dari sisi konstitusi ratifikasi ini sangat sejalan untuk memajukan kesejahteraan umum. Tjatur juga mengatakan dampak dari merkuri sudah lama dan dunia terlambat mengantisipasi bahaya tersebut. Sebagai konvensi internasional seharusnya dunia bertindak cepat menghadapi bahaya merkuri ini. Menurut Tjatur, merkuri dapat bermanfaat jika dipakai dengan benar, yang harus dilakukan terhadap merkuri adalah pengendalian dan mengurangi dampak kerusakannya. Selama tidak bersifat mencemarkan, merkuri tidak masalah dipakai. Tjatur menambahkan, terkait bahaya merkuri yang rugi bukan hanya manusia tetapi juga hewan serta merusak generasi sekarang dan mendatang. Tjatur memaparkan ada 900 titik penambangan menggunakan merkuri dan di Kalimantan tidak banyak penambang yang menggunakan merkuri. Tjatur bersama Fraksi PAN mendorong pemerintah untuk mengganti bahan merkuri dengan teknologi yang lebih efisien dan diganti dengan bahan yang lebih aman. Tjatur meminta untuk memisahkan PP (Peraturan Pemerintah) mengenai pengendalian merkuri dan menyetujui meratifikasi Minamata untuk menjadi UU (Undang–Undang) di NKRI. [sumber]

Tanggapan

AMDAL & Pengelolaan Limbah B3, Merkuri dalam Penambangan

22 Mei 2018 – Rapat Komisi 7 dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tjatur menanyakan perihal neraca limbah dan data penegakan hukum yang dijalankan dan tidak dijalankan. [sumber]

Penanganan Merkuri

7 September 2017 - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Yayasan Medicus, Bali Fokus dan Mayjen TNI Doni Monardo  Tjatur setuju dengan pernyataan bahwa penggunaan merkuri jangan dilarang tapi harus diatur penggunaannya karena pertambangan sudah menjadi penghasilan masyarakat di sana. Tjatur menyatakan PLTU itu murah, kualitas rendah dan pencemarannya rendah. Tjatur meminta data terkait PLTU dari daerah mana saja. [sumber]

Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

8 Juni 2016 - Tjatur juga menyampaikan ada beberapa paradok dalam kebijakan di tahun ini. Namun, tidak dapat menentukan siapa yang akan mendapatkan subsidi ini karena harus melakukan deskripsi terlebih dahulu. Kemudian, ia juga menjelaskan harga subsidi solar yang dijual dari pertama sangat mahal. Akibatnya, banyak rakyat yang merasa keberatan dengan harga tersebut sehingga perlu tambahan kreatifitas.  [sumber]

Fit & Proper Test Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

15 Desember 2015 - Tjatur mempertanyakan dampak operasi tangkap tangan dari KPK. Menurut Tjatur, seharusnya KPK dapat mengajarkan bahwa budaya korupsi adalah perbuatan yang memalukan. Tjatur menegaskan bahwa Kejaksaan dan Polri harus berkoordinasi. Tjatur meminta penjelasan Agus Raharjo mengenai langkah yang dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa saat penganggaran tidak optimal.  [sumber]

Asumsi Makro RAPBN Tahun 2019 dan RKA dan RKP K/L 2019

5 Juni 2018 - Pada Raker Komisi 7 dengan MenESDM, Tjatur mengusulkan masukan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi agar ada kesan pemerintahan pro green energy. Tjatur berpendapat bahwa EBT merupakan andalan dan potensi energi Indonesia di masa depan dan EBT panas bumi baru mencapai 9%. Tjatur berharap ada paparan dari BPH Migas dan mengusulkan anggaran BPH Migas untuk tidak dibatasi. Tjatur berharap Menteri untuk mereview surat BPH Migas yang hanya 24%. [sumber

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Magelang
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Jl. Dalang Gg.H. Saiman No.59, RT.004/RW.05, Kel. Munjul. Cipayung. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp
-

Informasi Jabatan

Partai
Dapil
Komisi