Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Amanat Nasional - Jawa Tengah VII
Komisi V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Semarang
Tanggal Lahir
22/11/1967
Alamat Rumah
Jalan Tengger Selatan No 18, RT.007/RW.007, Kelurahan Candi Baru, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Jawa Tengah VII
Komisi
V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika

Latar Belakang

Taufik Kurniawan lahir di Semarang, 22 November 1967. Taufik berhasi terpilih ketiga kalinya menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Dapil Jawa Tengah VII (Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen) setelah memperoleh 59,945 suara. Pada periode 2009-2014, Taufik menjabat sebagai Wakil Ketua DPR-RI dan bertugas di Komisi V yang membidangi perhubungan, perumahan rakyat, pekerjaan umum dan pembangunan desa dan kawasan tertinggal.

Pendidikan

S1, Teknik Kimia, Universitas Diponogoro, Semarang (1991) 
S2. Magister, Universitas Diponegoro, Semarang (1997)
Program Doktoral, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang

Perjalanan Politik

Taufik Kurniawan memulai karir politiknya sebagai Ketua Ranting PAN Gajah Mungkur, Kota Semarang, sebagai salah satu deklarator PAN Kota Semarang serta PAN Jawa Tengah, dan menjabat Sekretaris DPW PAN Jawa Tengah. Saat ini, beliau adalah Sekretaris Jenderal PAN periode 2010-2015.

Taufik Kurniawan terpilih menjadi anggota DPR pertama kalinya pada periode 2004-2009. Beliau menjabat Wakil Ketua Komisi V dan Wakil Ketua Fraksi PAN. Taufik Kurniawan terpilih kembali menjadi anggota DPR untuk periode 2009-2014, dan menjadi Ketua Komisi V. Pada tanggal 2 Maret 2010, Taufik ditunjuk menjadi Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat, menggantikan Marwoto Mitrohardjono yang meninggal dunia.

Taufik Kurniawan terpilih untuk ketiga kalinya sebagai anggota DPR periode 2014-2019 setelah meraih 59.945 suara di daerah pemilihan Jawa Tengah VII. Setelah proses pemilihan, Taufik terpilih sebagai Wakil Ketua DPR dari PAN.

Pada 30 Oktober 2018, KPK resmi menetapkan Taufik sebagai tersangka sebagai pengembangan kasus OTT pada 15 Oktober 2016 lalu di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Wakil Ketua DPR-RI selaku Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan ( KOREKKU ) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi XI dan Badan Anggaran ini diduga menerima suap sebesar 3,6 Miliar terkait alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2016. [sumber]

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)

24 Oktober 2016 - (DetikNews) - RUU Pemilu telah sampai ke tangan DPR dan akan dibacakan dalam Rapat paripurna hari Rabu (26/10). Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meyakini "molornya" pengiriman draf semata-mata karena pemerintah ingin lebih serius mempersiapkan RUU ini.

"Ya saya nilai wajar, mungkin pemerintah selama ini memang memerlukan atau menghabiskan banyak waktu dalam mempersiapkan RUU Pemilu hingga matang sepenuhnya. Pemerintah betul-betul telah mempersiapkan segalanya agar RUU Pemilu betul-betul berkualitas," kata Taufik kepada wartawan, Senin (24/10/2016).

Taufik berharap, pembahasan di DPR akan berjalan lancar meski diyakini akan dinamis. Pembahasan sendiri rencananya akan dimulai setelah masa reses.

"Sehingga proses pembahasan dan pengesahan lebih terukur dan terencana mengingat waktu persiapan tahapan Pemilu semakin dekat, di mana awal 2017," ungkapnya.

"Dengan semangat kebersamaan, saya meyakini semua pihak berkepentingan dengan pelaksanaan Pemilu yang baik di masa yang akan datang. Pemilu adalah hajat bersama, karena itu tidak alasan untuk meragukan keseriusan pemerintah maupun DPR," imbuhnya.

Taufik juga telah memetakan poin-poin mana yang krusial dalam draf RUU Pemilu ini. Salah satunya mengenai ambang batas parlemen.

"Pertama, tentang ambang batas parlemen (parliamentary threshold), kedua, sistem terbuka, tertutup atau perpaduan antara keduanya. Ketiga, persoalan penambahan kursi seiring dengan bertambahnya jumlah wilayah pemilihan. Selebihnya, biarlah proses pembahasan di DPR nantinya akan memberikan pengayaan dan pemikiran konstruktif. Semua untuk kepentingan bersama," paparnya.  [sumber]

UU MD3 (2014)

30 November 2016 - (TRIBUN NEWS) - Anggota fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Taufik Kurniawan mengatakan, pihaknya menghargai adanya usulan revisi UU MD3 terkait mekanisme pemilihaan pimpinan DPR.

Menurutnya, wajar jika ada aspirasi bahwa Ketua DPR harus diisi oleh anggota fraksi partai pemenang pemilihan umum.

"PAN memperhatikan, mempelajari dan menghormati (usulan revisi UU MD3). Nantinya kami harapkan ditindaklanjuti (usulan revisi UU MD3)," kataTaufik di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Pria yang juga merupakan Wakil Ketua DPR RI itu menuturkan, ‎dalam ‎usulan revisi UU MD3 harus mempertimbangkan masukan dari setiap fraksi yang tertuang dalam daftar isian masalah.

Menurutnya, dari hasil DIM itu akan ditentukan apakah akan dibentuk Pansus dalam revisi UU tersebut.

"‎Semua orang menghargai tiap masukan. Tentunya kami perdalam dan apresiasi," tuturnya.

Masih kata Taufik, mengenai substansi apakah kursi pimpinan akan ditambah atau dikurangi dari yang ada saat ini itu bergantung pada kesepakatan pembahasan revisi. Menurutnya, usulan itu harus dimasukan dalam DIM.

"Sebagai usulan, kita menghormati (revisi UU MD3). Tentunya kita rindak lanjuti," tandas Taufik.  [sumber]

2014 - Mendukung revisi UU MD3.  [sumber]

UU Pilkada 2014

Mendukung UU Pilkada dengan pasal inti bahwa Kepala Daerah dipilih oleh DPRD.  [sumber]

Paripurna Voting Sistem Paket Pimpinan DPR 2014-2019

Ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua DPR 2014-2019 terpilih Setya Novanto, dan menyetujui dirinya sebagai salah satu dari 4 Wakil Ketua DPR).  [sumber]

Tanggapan

Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU APBN TA 2018

31 Agustus 2017 - Selaku pimpinan dalam rapat paripurna, Taufik menatakan bahwa untuk hasil agenda rapat ke-2 terkait Penetapan keanggotaan fraksi-fraksi dalam Alat Kelengkapan Dewan menampilkan nama-nama anggota fraksi di layar. Selanjutnya, lanjut Taufik, untuk hasil agenda rapat ke 3 terkait Penetapan keanggotaan Pansus RUU tentang Kewirausahaan Nasional, untuk susunan anggota RUU kewirausahaan masih menunggu fraksi Gerindra yang belum menyerahkan data, sambil menunggu data fraksi Gerindra. Taufik meminta persetujuan para anggota DPR untuk menyetujui susunan anggota pansus RUU yang sudah ada. Dan para anggota setuju, lalu pimpinan sidang menyebutkan anggota dari Pansus RUU Kewirausahaan. [sumber]

Pelantikan Pimpinan DPR Baru yang Kosong untuk Menggantikan Fahri Hamzah

Pada Rapat Paripurna ke-62 pada tanggal 29 April 2016 - Menjawab pertanyaan Ansory Siregar, Taufik menyampaikan bahwa Pimpinan DPR tidak bisa mengintervensi hasil putusan fraksi, dan pelantikan Pimpinan DPR-RI yang baru dinilai hanya masalah waktu.  [sumber]

Kunjungan Direktur Pelaksana International Monetary Fund ke Indonesia

2 September 2015 - (VivaNews) - Pimpinan DPR pada Rabu siang ini, menerima kunjungan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan Ketua Komisi XI Fadel Muhammad menyambut kedatangan bos IMF itu dan melakukan pertemuan secara tertutup di Ruang Pimpinan DPR di Gedung Nusantara III.

Usai pertemuan, Taufik mengatakan, kunjungan IMF kali ini berbeda dengan kunjungan sebelumnya di penghujung masa Orde Baru.
 
"Kedatangan IMF dulu dengan yang sekarang ini berbeda. Dulu, barangkali situasi politik. Kita sangat ingat betul, bagaimana posisi postur Direktur IMF Michel Camdessus saat itu di akhir Orde Baru," kata Taufik, Jakarta, Rabu 2 September 2015.
 
Taufik menerangkan, kedatangan petinggi IMF kali ni bukan dalam kapasitas menawarkan bantuan kepada Indonesia. Pertemuan kali ini, katanya, lebih membahas soal perlemahan rupiah, kondisi ekonomi global, dan khususnya harga minyak dunia. 
 
Menurutnya, dari IMF dan Indonesia bisa belajar dan bekerja sama guna mengantisipasi krisis ekonomi tersebut. 
"Karena situasi ekonomi sudah 'unpredictable', termasuk 'undervalue' dari nilai rupiah, tentunya ini jadi salah satu poin yang kita harapkan, IMF memiliki suatu kedekatan dengan PBB, juga pemerintah Amerika Serikat," terang Taufik.
 
Sementara itu, Christine Lagarde memuji langkah antisipasi Indonesia dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Menurut Mantan Menteri Keuangan Perancis itu, Indonesia sudah cukup baik dalam mempertahankan tren pertumbuhan ekonominya.
 
"Jaring pengaman sektor keuangan yang dimiliki Indonesia sudah cukup baik untuk membuat solid sektor keuangan,” kata Lagarde. (sumber)

Dana Aspirasi Rp.20 Milyar per Anggota DPR

16 Juni 2015 - (OkeZone.Com) - JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan merasa heran jika saat ini ada fraksi di DPR yang menolak alokasi anggaran dana aspirasi atau Program Pengembangan Daerah Pemilihan (UP2DP) sebesar Rp20 miliar. Padahal, sebelumnya tak ada fraksi yang menolak.

Menurut Taufik, usulan pemberian dana aspirasi muncul ketika rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi. Di mana rapat tersebut dilakukan lebih dari tiga kali konsultasi.

"Itu sudah diumumkan pada rapat paripurna 17 Februari 2015. Kemudian rapat paripurna kedua memutuskan struktur dari tim UP2DP ini. Saya ditunjuk secara aklamasi," katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/6/2015).

Taufik yang merupakan Ketua Tim UP2DP ini menambahkan, dalam proses tersebut semua fraksi tak ada yang menolak alias setuju semua. Sehingga, dirinya pun heran kalau saat ini ada yang menolak usulan tersebut.

"Semua setuju, tidak ada fraksi yang menolak, semua punya argumentasi dan DPR sifatnya hanya mengusulkan," ujarnya.

Taufik menuturkan, tiap fraksi itu menilai kalau rekan-rekan anggota yang tidak bisa langsung bersinggungan dengan konstituen seperti di Komisi I, III, dan XI. Sementara, Komisi IV, V, dan VIII sangat dekat dengan masalah konstituen.

"Sehingga dimunculkan aspek keadilan dan pemertaan dan itu semua fraksi setuju," terangnya.

Mengenai nominal senilai Rp20 miliar per anggota dewan atau dengan total Rp11,2 triliun, sambung Wakil Ketua Umum PAN ini, itu dibuat sebagai batasan supaya ada aspek keadilan terhadap setiap anggota dewan untuk mengusulkan program dengan alokasi anggaran yang sama.

"Batasan usulan ada yang bilang di atas Rp 20 miliar ada yang di bawah Rp20 miliar, akhirnya secara rata-rata itu usulan sangat normatif untuk kemerataan," terangnya.

Namun, saat ini ketika usulan tersebut menimbulkan pro kontra, ada sejumlah fraksi yang menolak dengan mengingkari kesepakatan bersama. Padahal, sedianya mereka hanya perlu melakukan sosialisasi supaya tak timbul perdebatan.

"Kalau sekarang ada fraksi menolak aneh, dia memungkiri rapat paripurna. Saya hanya titip pesan tolong berpolitik elegan di DPR, kalau tidak setuju sampaikan dari awal. Artinya di DPR jangan berpolitik makan tulang kawan," tegasnya.

Taufik menambahkan, dalam proses tersebut tak ada memaksakan kehendak supaya program ini gol. Mereka yang tidak setuju dengan program tersebut hanya tak perlu menggunakan haknya. Dalam hal ini pimpinan DPR hanya memfasilitasi apa yang diatur dalam UU MD3 dan sumpah janji anggota DPR.

"Bagi mereka yang menolak tidak usah menggunakan haknya, kalau setuju silakan digunakan haknya. Yang penting tidak usah menghalangi hak anggota lainnya," tegasnya.

Adapun fraksi yang diketahui belakangan menolak setelah program ini disepakati adalah Fraksi Nasdem, serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). (sumber)

KPK vs Polri

27 Januari 2015 - Taufik beranggapan bahwa bagaimanapun Presiden Jokowi terlanjur menyerahkan nama Budi Gunawan ke DPR. Maka polemik dimulai oleh Jokowi. Ia juga menganggap statement Jokowi mengenai tidak boleh adanya kriminalisasi dari 2 pihak, KPK & Polri, adalah hal yang benar.  [sumber]

Nawa Cita Jokowi Jangan Jadi Suka Cita

Taufik Kurniawan berkomentar pada tanggal 7 Februari 2015, bahwa ia merasa Jokowi terlalu disibukan dengan polemik politik yang terjadi ketimbang memenuhi tugasnya sebagai Presiden.

"Kami DPR pasti mendukung program pemerintah, dukung Nawa Cita. Para menteri juga harus perkuat posisi Presiden, jangan sampai Nawa Cita menjadi duka cita," pungkas politisi PAN itu. (baca selengkapnya di sini

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Semarang
Tanggal Lahir
22/11/1967
Alamat Rumah
Jalan Tengger Selatan No 18, RT.007/RW.007, Kelurahan Candi Baru, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Jawa Tengah VII
Komisi
V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika