Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Wonosobo
Tanggal Lahir
01/11/1968
Alamat Rumah
Komplek Kejaksaan, Kav. SUAD D-4, Kreo Larangan, Ciledug. Kota Tangerang. Banten
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Komisi

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 Sesuai Hasil Badan Anggaran — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Teguh meminta klarifikasi mengenai statement tentang tantangan investasi. Teguh juga mengatakan bahwa BP batam adalah mitra Komisi 6 DPR-RI, tetapi disana dualisme kepemimpinan dan kebijakan investasinya tidak jelas.


Pembahasan Dividen BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Panja dengan Deputi Bidang Usaha Energi dan Logistik

Teguh mengatakan bahwa penentuan dividen mempertimbangkan kemampuan BUMN dan diupayakan tidak menurunkan nilai pasar.


RKA 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Perindustrian dan Badan Standarisasi Nasional

Teguh mengatakan bahwa Pagu anggaran Kemenperin sebesar Rp2 Triliun dialokasikan untuk 9 program. Teguh mendukung mengenai riset.


Kinerja Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN RI, PT. Industri Kereta Api (Persero), PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., PT. Dirgantara Indonesia (Persero), PT. PAL Indonesia (Persero), PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT. Bukit Asam Tbk., PT. Timah Tbk., dan PT. Aneka Tambang Tbk.

Teguh mengatakan bila ada permintaan, tetap pada agenda dan dipersilahkan untuk dikombinasikan. Terkait persoalan holding dan rekomendasi panja aset, Teguh mengatakan telah sepakat untuk mengadakan agenda khusus bersama dengan menteri BUMN dan yakin bila pihak PT. Bukit Asam, PT. Timah, dan PT. Antam akan memaparkan kinerjanya.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota KPPU Atas Nama Yudi Hidayat, Abdul Hamid, dan Afif Hasbullah

Teguh menanyakan pada calon anggota atas nama Yudi yang pernah menjadi Dirut anak perusahaan BUMN kemudian beralih menjadi dosen. Ia menanyakan hal yang mendasari peralihan profesi dan alasan saat ini ingin berbakti di KPPU. Ia juga menanyakan kepada calon anggota atas nama Abdul mengenai keaktifannya saat ini di Komisioner KIP dan latar belakang di teknik. Ia menanyakan hal yang membuat calon merasa pantas di KPPU. Selain itu, ia menanyakan kepada calon anggota atas nama Afif jika ia menjadi Komisioner KPPU berarti akan mengorbankan santri dan 3 putranya untuk pindah ke Jakarta. Ia mengatakan mekanisme pengambilan keputusan calon KPPU 2018-2022 akan dilaksanakan dalam Rapat Pleno Komisi 6 yang waktunya akan ditentukan. Ia menyampaikan bahwa hasilnya akan dilaporkan ke Bamud dan diumumkan di Paripurna.


RUU (Rancangan Undang-Undang) Koperasi — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKop UKM)

Teguh mengatakan bahwa Raker hari ini mewakili Pemerintah dari Surat Presiden tanggal 26 Juli 2016 yang membahas RUU Perkoperasian. Raker Komisi 6 dengan KemenKop UKM, Kemenkeu dan Kemenkumham tanggal 19 Oktober 2016 menghasilkan bahwa sesuai dengan Keputusan MK menyatakan tindak lanjut UU No. 17 Tahun 2012 yang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. KemenKop UKM menginginkan RUU Koperasi di masa sidang ini atau minimal tahun ini. Menurutnya, secara objektif hal ini bisa diselesaikan dan substansi banyak yang sama sehingga tidak perlu keputusan politik berlarut-larut. Ia menyampaikan RUU Koperasi ini terkesan tergilas oleh agenda lain yang dinilai penting. Berdasarkan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) RUU Perkoperasian yang sudah dilakukan kompilasi dari fraksi-fraksi, Komisi 6 telah melakukan rekapitulasi DIM yang telah diserahkan. DIM dengan rumusan tetap berjumlah 122 DIM. Sama dengan usulan dari Kementerian. DIM perubahan berjumlah 266. Keseluruhan redaksional berjumlah 4 DIM. Ia menanyakan jika rumusan disepakati, maka tidak perlu dibacakan. Ia menanyakan persetujuan atas 122 DIM yang bersifat tetap dan disetujui oleh Pemerintah. Ia menanyakan mengenai kesanggupan DIM redaksional diserahkan ke Panja dan disetujui Pemerintah. Ia mengatakan Pemerintah harus menunjuk Pejabat Eselon 1 yang akan mengikuti rapat-rapat. Ia memberikan kesempatan kepada MenKop UKM mengenai hal atau catatan terkait dengan harapan agar RUU Perkoperasian segera selesai. Ia mengatakan bahwa apa yang disampaikan Pak Lili benar karena negara akan memasuki tahun politik dan turun ke dapil semakin intens sehingga anggota menjadi abai dalam membahas RUU Koperasi. Ia berharap terkait substansi domain Pemerintah lebih aktif untuk menyampaikan dan menurutnya Pak Lili simpatik sekali mengingat perlunya pembahasan informal sehingga Panja cepat selesai melakukan proses. Ia mengucapkan terima kasih kepada MenKop UKM beserta jajarannya yang telah mewakili Pemerintah dan menghasilkan keputusan yang penting.


Pagu Anggaran Tahun 2019 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Teguh mengatakan bahwa yang dibahas bersama Komisi 6 DPR-RI adalah kriteria teknis Dana Alokasi Khusus (DAK). Jadi, Badan Anggaran DPR-RI untuk mengeksplore agar peran komisi lebih signifikan.


Dividen BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Keuangan Kementerian BUMN

Teguh mengatakan di Deputi JKSK apakah dimungkinkan BUMN berinteraksi penerimaannya dalam bentuk dollar.


Pagu Anggaran Tahun 2019 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Teguh memberikan semangat kepada Anggota Komisi 6 DPR-RI untuk mengiringi Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka menyukseskan setiap program. Teguh juga mengatkan bila ada kegiatan dalam dapil yang diwakili Komisi 6 DPR-RI, kementerian pasti akan mengundang Komisi 6 DPR-RI.


Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Terkait realisasi GOR, Teguh mengatakan bahwa sampai saat ini Kementerian Koperasi dan UKM masih mempunyai persoalan dan Teguh meminta laporan secara tertulis.


Pembayaran Deviden - Komisi 6 DPR RI RDP dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata

Teguh menginginkan untuk highlight jargon BUMN, bilamana hasil BUMN bagaimana dalam kinerjanya seperti ini ia mengerti BUMN yang terkait produk import tapi ia ingin mendengar lantas sinergi BUMN ini seperti apa dibawah Bapak Edwin.


Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Kesehatan RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Teguh mengatakan peranan perdagangan sangat penting demi meningkatkan ekonomi sehingga perlu adanya keberpihakan pada UMKM. Selanjutnya, ia meminta mekanisme perjanjian perdagangan internasional disampaikan kepada DPR RI. Teguh juga menanyakan soal pihak yang berwenang dalam memberikan pencatatan terminologis BPS.


Kinerja, Pembangunan Pelabuhan, SIUPPAK, dsb – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Energi Logistik, Kawasan dan Pariwisata (ELKP) Kementerian BUMN, Dirut Pelabuhan Indonesia (Pelindo) 1, Dirut Pelindo 2, Dirut Pelindo 3, dan Dirut Pelindo 4

Teguh mengatakan ingin sektor swasta juga dapat mengisi bisnis-bisnis sehingga fungsi agent of terealisasi dan menanyakan apakah hal tersebut bisa diterima secara objektif. Menurutnya, JAI punya pendapat sendiri mengapa SIUPPAKnya belum ada hingga saat ini. Ia menanyakan maksud dari kesejahteraan karyawan yang baik namun karyawan sendiri melakukan demo. Ia mengatakan perlu melihat secara objektif, sebagai anggota dewan menginginkan untuk memastikan kinerja operasional mitra-mitra tidak terganggu. Apabila memiliki ketergantungan dengan pihak tertentu maka ada reward dan punishment tertentu. Ia juga mengatakan dukungan APB di outsourcing dengan penegasan yang jelas apabila karyawan mogok akan ada yang mengganti. Ia mengatakan percaya bahwa BUMN tunduk pada good government. Ia mengapresiasi langkah yang dilakukan Pelindo 3 dan menanyakan alasan hal tersebut bisa terjadi karena ingin mengklarifikasi. Ia juga menanyakan apakah Pelindo diarahkan untuk pengembangan bahan bakar listrik angin karena salah satu kontributor buruknya polusi udara Jakarta adalah PLTU. ia menanyakan mengenai obligasi di Pelindo 2.


Ketersediaan Pasokan Komoditas Pangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Bidang Usaha Industri dan Farmasi Kementerian BUMN RI, Perum BULOG, PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)

Teguh menanyakan dasar hukum terkait operasi pasar. Soal bawang putih, ia mengatakan harganya masih terlalu tinggi karena akan memberatkan masyarakat. Terkait itu, ia menanyakan ada atau tidaknya kewajiban Perum BULOG untuk menanam bawang putih secara mandiri. Tak lupa, ia menanyakan tanggapan terkait perbedaan pendapat antar kementerian. Menurut Teguh, raskin sebaiknya diadakan kembali.


Kinerja Keuangan dan Harga Tiket Pesawat — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Teguh mengeluhkan tentang jauhnya parkir pesawat Garuda Indonesia dari pintu keluar yang menyebabkan penumpang harus berjalan jauh di dalam terminal 3 bandara Soekarno-Hatta. Teguh juga menanyakan jika sudah ada negosiasi untuk penggunaan garbarata untuk setiap penerbangannya menimbang banyaknya peralihan penerbangan internasional ke terminal 3. Teguh juga mengapresiasi kualitas makanan yang disajikan dalam pesawat akan tetapi menanyakan apakah mungkin jika makanan bisa dipesan sebelum keberangkatan untuk memastikan tidak ada waste dan makanan yang disajikan sesuai selera penumpang. Teguh juga menekankan pentingnya kehalalan makanan yang disajikan.


Penyesuaian RKA K/L 2020 Sesuai Hasil Banggar - RDP Komsi 6 Dengan Kepala BKPM

Teguh mengatakan tanpa investasi mungkin kita tidak bisa membangun infrastruktur yang ada di negara kita. Selanjutnya, Teguh mengapresiasi paparan Pak Thomas ini selama ia di Komisi 6 ini mungkin yang disampaikan yang paling lugas, memang di era sekarang ini kita butuh sekali dengan sikap transparansi.


RKA K/L dan RKP Tahun 2018 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN (diwakili Menteri Keuangan)

Teguh mengatakan akan melakukan pembahasan lebih dalam terkait mengapa harus diberikan PMN kembali pada PT KAI. Teguh mengingatkan tidak perlu membahas PMN hari ini. Teguh tidak menyetujui pembahasan PMN karena informasi yang belum memadai. Teguh menambahkan pemberian PMN untuk PT KAI dan Jakarta Lloyd akan di bedah secara dalam. Teguh mengingatkan terkait PMN masih belum dibahas sepenuhnya.


Persetujuan atas RKA K/L 2019 - Raker Komisi 6 dengan Kepala BPKM, Kepala BP Batam dan Kepala BPK Sabang

Teguh menyampaikan bahwa memang komisi 6 merasa kecewa dengan PP 24 yang tidak mengamanahkan OSS kepada BKPM dan sampai saat rapat ini, Komisi 6 belum mendengar penjelasan dari Menko Perekonomian dan nanti akan dijadwalkan. Teguh mengatakan untuk anggaran OSS, tentu diterima dan mengerti. Teguh menyampaikan juga bahwa ia mendengar OSS kemungkinan tidak akan diserahkan kepada BKPM, namun itu bukan concern Komisi 6, tetapi akan implementasinya, Komisi 6 banyak menerima masukan dari banyak pihak tentang OSS ini, karena itu, Komisi 6 ingin mendengar pelaksanaan OSS di Batam.


Ketentuan Realisasi Kredit – RDP Komisi 6 dengan Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia

Teguh menanyakan kebijakan yang ditempuh khususnya di wilayah terdampak bencana alam.


Pengesahan Protokol Perubahan Perjanjian RI dan Pakistan serta Perjanjian AHKFTA – Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan RI

Teguh mengatakan meskipun ketentuan perjanjian perdagangan sudah dibentuk perpresnya dan parlemen memiliki kewenangan melakukan peninjauan kembali bila dirasa memiliki dampak besar untuk masyarakat. Terkait ratifikasi, Teguh menuturkan persetujuan AHKFTA dan apabila menyetujui perjanjian tersebut, Teguh menanyakan kemungkinan masuknya produk China semakin mudah masuk ke Indonesia. Teguh menanyakan esensi kepada pengawasan dan kebutuhan dalam negeri kepada industri sabun, komestik dan obat-obatan. Teguh menanyakan penyebab terkait protocol perubahan perdagangan Indonesia-Pakistan mengenai telah diterbitkan Perpres no. 114/2018. Mengingat urgensi antar negara, Teguh mengatakan pemerintah mengambil inisiatif tanpa persetujuan parlemen. Teguh mengatakan tarif alkohol yang murah mengkhawatirkan akan semakin mudah masuknya alcohol ke Indonesia. Teguh mengatakan terkait dengan ratifikasi pengesahan perjanjian perdagangan Indonesia-Pakistan memerlukan pembahasan lanjutan dan Komisi 6 akan mengundang pihak yang berkepentingan dan terdampak dari perjanjian ini. Terkait AHKFTA, Teguh mengatakan bahwa ini dapat disetujui dan disahkan.


Perkembangan dan Pelepasan Aset sejak 2008 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 dengan Deputi Jasa Keuangan BUMN dan PT. Telekomunikasi Indonesia

Teguh mengatakan bahwa Telkomsel merupakan tulang punggung dari PT. Telkom dan bila Telkomsel mengalami penurunan maka seharusnya PT. Telkom bisa memberikan pencapaian yang lebih maksimal untuk PT. Telkom. Teguh menanyakan pelayanan yang diberikan oleh Telkomsel bila mengalami penurunan.


Latar Belakang

Teguh Juwarno terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) mewakili Dapil Jawa Tengah 9 setelah memperoleh 54,963 suara. Pada periode 2009-2014 Teguh Juwarno bertugas di beberapa komisi yaitu Komisi I (pertahanan, intelijen dan informatika), Komisi V (perhubungan, pekerjaan umum) dan Komisi II (pemerintahan dalam negeri & otonomi daerah). Di 2014-2019, Teguh ditugaskan di Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, ekonomi kreatif, pariwisata, pemuda & olahraga. 

Teguh Juwarno lebih dikenal sebagai penyiar dan presenter televisi.  Teguh lama berkarier di stasiun RCTI sebagai penyiar dan pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Hubungan Masyarakat. Teguh juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus di Kementerian Pendidikan & Kebudayaan yang membidangi komunikasi publik. 

Pada Mei 2016, Fraksi PAN melakukan rotasi anggotanya dan merotasi Teguh Juwarno dari Komisi X dan menjadi Ketua Komisi VI menggantikan Ahmad Hafisz Tohir.  Komisi VI membidangi perdagangan, perindustrian, investasi dan Badan Usaha Milik Negara.

Pendidikan

  • S1, Agribisnis, Institut Pertanian Bogor, Bogor (1997)
  • S2, Manajemen Komunikasi, Universitas Indonesia (2001)

Perjalanan Politik

Teguh Juwarno mengawali karir politiknya dengan aktif berorganisasi di asosiasi dan organisasi industri komunikasi. Teguh pernah menjabat sebagai Presidium Forum Peminat Komunikasi (FORMASI) periode 1994-1999 dan Wakil Sekretaris Jendral Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) periode 2000-2001.

Teguh Juwarno bergabung menjadi kader PAN di 2004 dan dipercaya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN periode 2004-2009. Teguh terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014. 

Pada Mei 2016, Teguh ditunjuk untuk menjadi Ketua Komisi VI membidangi BUMN, perindustrian dan perdagangan.  [sumber]

Visi & Misi

  1. Teguh ingin menyusun perundang-undangan yang benar-benar berpihak pada masyarakat
  2. Wakil Rakyat harus berani mengartikulasikan bila ada langkah eksekutif yang mencederai rasa keadilan masyarakat
  3. Demokrasi harus dikritisi

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization

31 Mei 2017 - Teguh mengatakan untuk sampai kepada persetujuan ratifikasi protokol, diminta pandangan masing-masing fraksi untuk mengambil keputusan. Namun Teguh mengatakan karena pada saat rapat masing-masing fraksi belum memberikan pandangan resmi, maka pandangan fraksi disampaikan pada pertemuan berikutnya.   [sumber]

Tanggapan

Pemberlakuan Online Single Submission (OSS) 

20 Agustus 2018 - Pada RDPU Komisi 6 dengan KADIN dan APINDO, Teguh mengatakan, situasi ini justru sekarang menimbulkan problema, ketika Kemenko mereka harus mengambil alih peran-peran teknis harus diakui kedodoran sebab BKPM dalam PP melarang bekerja menjadi canggung untuk melakukan tupoksinya. Teguh mengatakan, dalam PP dijelaskan sistem OSS dijalankan oleh lembaga OSS dan artinya ada lembaga OSS. Teguh menanyakan keberadaan lembaga OSS dan bila tidak ada kelembagaannya, Teguh menanyakan pihak yang mengeluarkan izinnya. Teguh mengatakan, seharusnya OSS ada lembaganya di Kemenko Perekonomian RI dan ini menjadi masalah. Teguh menyadari bahwa perizinan ini masih menjadi kendala dan tidak ingin PP ini menabrak UU. Teguh megatakan, OSS sebaiknya dicabut dan urusan perizinan dikembalikan kepada BKPM.   [sumber

RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2019 Kemendag dan KPPU

6 Juni 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Perdagangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Teguh meminta tubuh baru KPPU bisa mencipta sinergi yang baik dalam menciptakan iklim persaingan sehat. Kepada Mendag Teguh menanyakan apa yang sudah diprogramkan dan apakah sudah ada pendalaman lebih lanjut atau belum. Selain itu Ia berpesan bahwa kita harus berpikir kedepan, untuk membuat program yang terkait dengan masyarakat dapat kita gaungkan dan isu masalah data perdagangan dan komoditas segera diselesaikan, agar masalah komoditi yang oversupply tetapi di lapangan tidak ada, hal tersebut menurutnya sangat memberatkan konsumen, sehingga dari program yang telah dibuat harus ada arah kesana yakni untuk menyelesaikan masalah simpang siur yang selama ini terjadi. [sumber]

Kerjasama Perdagangan RI-Chile

6 Juni 2018 – Pada Raker dengan Menteri Perdagangan. Teguh menjelaskan bahwa apa yang telah dipaparkan oleh Mendag merupakan angka konservatif atau angka perkiraan pendapatan minimal. Setelah semua anggota menyampaikan pertanyaan dan juga telah dijawab oleh Mendag, Teguh sebagai pemimpin menanyakan persetujuan seluruh anggota Komisi 6 terhadap kerja sama ekonomi komphensif antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Chile dapat disetujui dan kemudian disahkan oleh seluruh anggota Komisi 6. [sumber].

Evaluasi Kinerja Bank Pemerintah

31 Januari 2018 – Pada rapat Komisi 6 dengan Deputi Kemenbumn, Direksi BNI,BRI,BTN dan Bank Mandiri. Teguh memberi tanggapan bahwa dia mengapresiasi terhadap kinerja yang menggembirakan meski dalam keadaan ekonomi negara yang penuh tantangan. Teguh menyampaikan di satu sisi banyak pengusaha menahan dana sehingga pergerakan ekonomi melambat,tetapi di sisi lain pemerintah agresif khususnya dalam sektor pajak yang tentu berdampak secara psikologis bagi teman-teman yang punya usaha. Teguh meminta, untuk KUR, yang menjadi komitmen pemerintah tanpa agunan, jangan sampai ada lagi muncul persoalan terkait jaminan. Teguh menyampaikan bagi pegawai-pegawai bank pemerintah ini, saat menolak KUR dari teman-teman yang mengajukan jangan hanya menolak, tetapi juga memberi solusi. Teguh berpendapat bahwa persoalan perbankan pemerintah masih kalah dengan pelayanan bank swasta. Teguh menegaskan bahwa BUMN ini adalah Persero yang harusnya bisa memberi pelayanan terbaik. [sumber]

Daya Saing dan Strategi Pemasaran Perusahaan Semen

23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Semen Indonesia, PT Semen Baturaja dan Kementerian BUMN (KemenBUMN) Teguh mengungkapkan terkait Peraturan Pemerintah (PP) yang telah disampaikan kepada Komisi 6 bahwa mengenai over supply itu ada patokannya dan memang tidak berfokus kepada keuntungan karena hasilnya yang sangat tipis. Teguh juga menambahkan bahwa efisiensi bukan tradisi BUMN jadi wajar kalau teman-teman ingin melakukan efisiensi harus disertakan dengan laporan keuangan yang sangat menyakinkan dan sangat wajar kalau anggota Komisi 6 sangat concern mengenai permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT Semen Indonesia. Teguh juga menyampaikan bahwa sekarang zamannya konsolidasi dan holding-isasi, sehingga masalah ini dibahas. Kemudian Teguh juga menanyakan mengapa terkait bisnis development tidak ikut dibahas. Selain itu Ia menanyakan terkait strategi efisiensi apa sajakah yang akan dilakukan PT Semen Baturaja, selain membuat PT Semen Baturaja 2. [sumber]

Kebijakan Impor Beras dan Gejolak Peningkatan Harga Beras

18 Januari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Perdagangan, Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Deputi KSPP, Dirut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Dirut Perum BulogTeguh mengatakan stabilisasi harga pemerintah menetapkan kewajiban tersebut anggaran dari sumber APBN dalam hal pengadaan pangan dalam negeri dapat diadakan stok. Teguh menyampaikan kenaikan harga beras disebabkan karena pemerintah memicu inflasi. Teguh memaparkan Bulog telah menyiapkan anggaran sebesar 875.000 ton stok beras. Teguh menuturkan salah satu lembaga yang menyikapi hal ini adalah Ombudsman. Teguh memaparkan harga beras meningkat tajam sejak Desember 2017. Teguh menanyakan terkait data penyampaian info stok tidak akurat. Menteri Pertanian selalu mengatakan beras cukup dan belum jelas. Teguh meminta jawaban jelas terkait stok beras agar ada jawaban untuk publik. Teguh yakin Mendag bisa menyampaikan secara clear mengapa kebijakan ini harus dilakukan. Teguh juga memohon untuk dijelaskan beras premium, beras komersial kepada pak menteri dan bagaimana tugas PPI sebenarnya. Teguh juga menanyakan terkait kapan beras tersebut akan datang pastinya karena artinya akhir Februari stok beras akan masuk. Ia meminta pemerintah tidak boleh berspekulasi soal stok beras. Selain itu, menurutnya stok minimal harus ada minimal 1 juta ton. Teguh menuturkan Bulog memakai uang komersial dan menanyakan jika diletakkan di gudang siapa yang tanggung. Teguh juga menanyakan cadangan beras pemerintah berapa dan raskinnya berapa serta ditambah impor 500.000 ton. Teguh mengaku khawatir saat panen siapa yang beli beras dari petani. [sumber]

Isu Penjualan BUMN

10 Oktober 2017 - Pada  Rapat Kerja  Komisi 6 DPR-RI dengan Menteri Perindustrian (mewakili Menteri BUMN), Teguh menyampaikan sesuai penjelasan dari Menperin belum ada rencana terkait dengan rencana Presiden terhadap penjualan BUMN. Teguh mengatakan bahwa Komisi 6 telah melakukan FGD untuk melakukan pendalaman sebagai upaya penilaian secara objektif. Berarti dari Menkeu belum ada persetujuan tambahan pagu anggaran KemenBUMN. Teguh mengatakan bahwa Komisi 6 meminta sinkronisasi hasil pembahasan dari Badan Anggaran setelah kita melakukan konsinyering. [sumber]

Dividen BUMN tahun 2018

6 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan Kementerian BUMN, PT. Pelabuhan Indonesia, PT. ASDP, dan PT Adhi Karya, Teguh menanyakan mengenai penetapan deviden di masing-masing BUMN apakah sifatnya top-down atau ditetapkan berdasarkan forum diskusi dengan BUMN.[sumber]

RKA K/L 2018 BKPM, BPKS Sabang dan BP Batam

4 September 2017 - Dalam RDP Komisi 6 dengan BKPM, BPKS Sabang dan BP Batam, Teguh menyampaikan Politik anggaran memang yang Komisi 6 perjuangkan untuk para mitra sekalian. Menurut Teguh, dengan anggaran tersebut, Pak Tom mencoba mengoptimalkannya. Teguh meminta tolong agar catatan dari Pak Azam dimasukkan. Selain itu Ia berharap agar mengetahui perkembangan selama 10 tahun. [sumber]

Deviden tahun 2017 di BUMN-BUMN

30 Agustus 2017 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Rapat akan dilaksanakan sampai pada Pukul 13:00 WIB karena ibu Menteri Keuangan akan Rapat bersama Presiden RI pukul 13:30 WIB di Istana Negara. Komisi 6 sudah menjadwalkan pada mitra lain sepakat akan melakukan diskusi secara lebih leluasa terkait  PMN. Pembahasan mengenai deviden menurut Teguh perlu dibahas kembali. [sumber]

Dana PMN Tahun  2017 untuk LRT

19 Juli 2017 – Rapat Komisi 6 dengan Sesmen Bumn, KAI dan Adhi Karya. Teguh menanyakan dulu yang pegang kan PT. Adhi Karya kok sekarang jadi PT. KAI dan kalau PMN ini tidak disetujui, PT. Adhi Karya bagaimana. Teguh mengatakan kepercayaan pasar sempat anjlok karena proyek LRT ini anjlok. Teguh melihat saham karya ini merah-merah semua. Teguh berkata kita semua punya tanggung jawab moral, jangan sampai mengambil kebijakan publik yang tidak tepat. Teguh menanyakan jika PNM tidak kita setujui, apakah Adhi Karya akan collapse karena kepercayaan pasar terhadap Adhi Karya pasca gagalnya monorail itu merosot tajam, sahamnya merah semua. Teguh berkata kita semua punya tanggung jawab moral, jangan sampai BUMN kita mati gara-gara kita salah ambil kebijakan.[sumber]

Badan Siber Nasional

17 Januari 2017 - Menurut Teguh, PT Telkom harus meningkatkan layanan terhadap konsumen ditingkatkan. Teguh melanjutkan, bila layanan seperti Grapari Telkomsel ada di semua tempat-tempat yang mudah diakses jadi tidak perlu antre-antre. Teguh mengatakan bahwa kita selalu kalah dengan penyedia layanan. Teguh meminta keluhan yang diterima Telkomsel harus segera diperbaiki karena Telkomsel sudah seperti kebutuhan untuk masyarakat. [sumber]

Evaluasi APBN 2015 dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK semester 1 terhadap KPPU

21 November 2016 - Teguh meminta untuk mempertimbangan pembentukkan komite pengawas KPPU. [sumber]

Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

16 Juni 2016 - Teguh menyampaikan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) bahwa permasalahan yang mencuat di Komisi 6 adalah Pernyertaan Modal Negara (PMN), aspirasi tenaga ahli mengenai tunjangan, dan dukungan Komisi 6 terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)

14 Juni 2016 - Teguh menanyakan apakah usulan BPKS tentang RAPBN 2017 dapat disetujui atau tidak oleh anggota Komisi 6 yang hadir. Teguh menanyakan keberadaan danau air tawar di Sabang.  [sumber]

Anggaran Kementerian Perindustrian

9 Juni 2016 - Teguh menyatakan bahwa investor Jepang mau masuk ke Indonesia sehingga kita usahakan supaya mereka bermitra dengan usaha kecil.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

14 April 2016 - Teguh menilai, sekarang perpustakaan mendapatkan ancaman karena adanya Informasi Teknologi (IT). Menurutnya, buku bukan lagi menjadi sahabat. Posisinya tergantikan oleh HP dan kawan-kawannya. Teguh melanjutkan, sekarang anak-anak sulit untuk diajak membaca. Teguh berpendapat, membangun kebiasaan membaca harus dari sekolah, termasuk membaca literature.

Teguh merasa khawatir kalau perpustakaan daerah hanya baru sebatas kebanggaan semu. Ia ingin mengubah mindset, seolah harus beriringan dengan gaya hidup, perpustakaan harus menjadi tempat kumpul yang menyenangkan.  [sumber]

Hasil Laporan Badan Pemeriksa Keuangan 2015

Pada Rapat Paripurna ke-61 tanggal 12 April 2016 - Teguh menilai bahwa rapat Bamus yang dilaksanakan kemarin tidak sah. Teguh meminta Pimpinan DPR fokus pada hal itu, dan jangan sampai ada dusta sesama pimpinan. Teguh menyampaikan pernyataan Fadli Zon bahwa rapat Bamus tidak sah.

Teguh terkejut dengan tewasnya terduga terorisme, Siyono, karena hasil otopsi menunjukkan bahwa Siyono tewas akibat kekerasan, bukan seperti yang disebut Densus 88. Teguh menyampaikan bahwa kematian aktivis Islam sudah lebih dari 100 orang, dan di antaranya banyak yang tewas tanpa proses forum peradilan. Menurut Teguh, sudah saatnya Parlemen mengevaluasi kinerja Densus 88.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pariwisata

3 Februari 2016 - Teguh menanyakan bagaimana Kemenpar dapat memanfaatkan rencana destinasi wisata bersama dalam ASEAN Summit. Menurut Teguh, festival batik yang diselenggarakan di Pantura dapat dijadikan destinasi wisata. Terakhir, Teguh menilai Wonderful Indonesia belum efektif karena wisatawan di Indonesia masih didominasi oleh wisnus.  [sumber]

Penyidikan Kasus Pelindo II

11 November 2015 - Teguh mengaku pernah mendengar pernyataan RJ Lino bahwa Pelindo II memberikan pemasukan pajak yang besar, tetapi ternyata dividennya justru di bawah Pelindo III. Teguh ingin mengetahui apakah pengelolaan Pelindo II selama ini sudah berkontribusi bagi pemasukan Negara. Selain itu, apakah pengelolaan Pelindo II sebaiknya dilakukan oleh pihak asing atau bangsa sendiri.  [sumber]

21 Oktober 2015 - Teguh menginginkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bekerja dengan spirit yang benar. Teguh berharap bila Bintang 3 tergusur ketika mengurus kasus Pelindo II, semoga Bintang 2 dapat melokalisir.

Sama seperti yang lainnya, Teguh mendambakan polisi yang terpercaya sehingga tidak perlu peran KPK. Teguh berharap semoga secepatnya kasus sepuluh unit crane bisa P21 karena waktu Pansus Hak Angket Pelindo II hanya sampai Februari 2016. Teguh menilai bahwa kasus ini adalah kasus besar dan sudah menunjukkan bukti-bukti yang jelas.  [sumber]

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2014

Pada Rapat Paripurna ke-32 tanggal 4 Juni 2015 - Teguh menegaskan bahwa data-data LKPP tahun 2014 yang disampaikan BPK seharusnya tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain saat menyetujui RUU Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Pusat. Teguh mengurai bahwa ada sebagian data yang hilang dari LKPP terkait piutang pajak atau hutang pokok perusahaan besar. Maka, Teguh berharap kementerian dan lembaga segera menyerahkan hasil laporan keuangan agar bisa ditindaklanjuti.  [sumber]

Situasi Pengungsi Rohingya

Pada Rapat Paripurna ke-28 tanggal 18 Mei 2015 - Teguh mendorong Parlemen Indonesia mengambil langkah diplomasi lebih tegas sesuai semangat ASEAN dalam mengatasi persoalan pengungsi Rohingya.  [sumber]

Persiapan TAFISA World Sport For All di Oktober 2016

Pada 22 April 2015 - Teguh mengatakan bahwa TAFISA dan FORMI saat ini mendapat dukungan utama dari Komisi 10.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Pada 21-22 April 2015 - Teguh minta klarifikasi ke Direktur Utama LPDP (Dirut LPDP) apakah yang mengaudit LPDP itu BPK atau akuntan publik. Teguh menilai LPDP harus membuat ketentuan agar sasaran beasiswa tidak salah. Teguh tidak ingin LPDP yang seharusnya menjadi penebar kebaikan jadinya disalahgunakan. Teguh minta klarifikasi ke Dirut LPDP kriteria penentuan untuk yang mendapatkan beasiswa. Teguh juga minta penjelasan ke Dirut LPDP kemana saja dana abadi LPDP diinvestasikan.  [sumber]

Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif 2015

Pada 16 April 2015 - Kepada Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Teguh apresiasi logo Bekraf yang bagus. Teguh bingung bagaimana mendukung Bekraf 5 tahun kedepan dan minta Bekraf untuk klarifikasi rencana strategisnya mau dibawa kemana. Teguh menyoroti bahwa di Dapilnya ‘Teh Poci’ agar dibina menjadi unggulan wisata.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015-2019

Pada 16 April 2015 - Menurut Teguh Menteri Pariwisata (Menpar) tidak menyentuh aspek kepribadian pada pemaparannya. Teguh menilai image pariwisata Indonesia malah merendahkan masyarakat Indonesia. Padahal target di 2019 indeks pembangunan manusia kita mau ditingkatkan dari rangking 70 menjadi rangking 30. Teguh saran ke Menpar untuk menggunakan orang yang punya pengaruh (third party endorser) untuk memasarkan pariwisata, seperti melalui media sosial.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015

7 April 2015 - Teguh minta klarifikasi ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengapa pemberantasan buta huruf belum menjadi parameter bagi Kemendikbud. Teguh saran ke Mendikbud untuk mempunyai parameter yang dikeluarkan oleh BPK.  [sumber]

Rapat Kerja Komisi 10 dengan Mendikbud

Pada 6 April 2015 - Teguh meminta perhatian khusus dari Kemendikbud atas proses rekrutmen dari Sekolah Taruna Nusantara (‘STN’). Menurut Teguh STN mengharuskan calon siswi menggunakan tes keperawanan yang dilakukan oleh dokter laki-laki dan hal ini menimbulkan trauma. Serta sekolah ini juga menolak siswi berjilbab dan menyuruh seluruh siswi berambut pendek.  [sumber]

27 Januari 2015 - dalam rapat kerja Kom X dengan Kementerian Pendidikan, Teguh mendorong pemerintah untuk memperhatikan pendidikan karakter, PAUD, dan kontrol/evaluasi program pemerintah (mis., UN).  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2015-2019

Pada 6 April 2015 Teguh Juwarno berharap pemerintah hadir dalam masalah yang tidak bisa diselesaikan masyarakat seperti sarana olahraga publik. Kurangnya sarana olahraga membuat prestasi olahraga kita cenderung menurun.  [sumber]

Kualitas Pengajar di Perguruan Tinggi

Pada 1 April 2015 - Teguh menilai terjadi diskriminasi pendidikan Indonesia. Menurut Teguh kita harus sepakat untuk bersama-sama mendorong kualitas guru, terutama untuk anak-anak SD dan pendidikan menengah. Tantangan kita bersama adalah monitoring alokasi anggaran pendidikan guru yang sudah di atas standar sektor tenaga kerja yang lain. Teguh setuju jika guru-guru terbaik memegang SD dan pendidikan menengah.  [sumber]

Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik

Pada 12 Februari 2015 Teguh menilai jumlah Perguruan Tinggi Nasional (PTN) yang mendapat alokasi anggaran terlalu kecil. Teguh saran agar lebih dari 90 PTN yang mendapatkan alokasi anggaran.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga

Pada 5 Februari 2015 menurut Teguh Kemenpora harus bisa meyakinkan Komisi 10 mengapa Komisi 10 harus mengeluarkan anggaran untuk Asian Games 2018.  [sumber

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Wonosobo
Tanggal Lahir
01/11/1968
Alamat Rumah
Komplek Kejaksaan, Kav. SUAD D-4, Kreo Larangan, Ciledug. Kota Tangerang. Banten
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Komisi