Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Amanat Nasional - Jawa Tengah IX
Komisi VI - Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM, BUMN, Investasi dan Standarisasi
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Wonosobo
Tanggal Lahir
01/11/1968
Alamat Rumah
Komplek Kejaksaan, Kav. SUAD D-4, Kreo Larangan, Ciledug. Kota Tangerang. Banten
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Jawa Tengah IX
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM, BUMN, Investasi dan Standarisasi

Latar Belakang

Teguh Juwarno terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) mewakili Dapil Jawa Tengah 9 setelah memperoleh 54,963 suara. Pada periode 2009-2014 Teguh Juwarno bertugas di beberapa komisi yaitu Komisi I (pertahanan, intelijen dan informatika), Komisi V (perhubungan, pekerjaan umum) dan Komisi II (pemerintahan dalam negeri & otonomi daerah). Di 2014-2019, Teguh ditugaskan di Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, ekonomi kreatif, pariwisata, pemuda & olahraga. 

Teguh Juwarno lebih dikenal sebagai penyiar dan presenter televisi.  Teguh lama berkarier di stasiun RCTI sebagai penyiar dan pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Hubungan Masyarakat. Teguh juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus di Kementerian Pendidikan & Kebudayaan yang membidangi komunikasi publik. 

Pada Mei 2016, Fraksi PAN melakukan rotasi anggotanya dan merotasi Teguh Juwarno dari Komisi X dan menjadi Ketua Komisi VI menggantikan Ahmad Hafisz Tohir.  Komisi VI membidangi perdagangan, perindustrian, investasi dan Badan Usaha Milik Negara.

Pendidikan

  • S1, Agribisnis, Institut Pertanian Bogor, Bogor (1997)
  • S2, Manajemen Komunikasi, Universitas Indonesia (2001)

Perjalanan Politik

Teguh Juwarno mengawali karir politiknya dengan aktif berorganisasi di asosiasi dan organisasi industri komunikasi. Teguh pernah menjabat sebagai Presidium Forum Peminat Komunikasi (FORMASI) periode 1994-1999 dan Wakil Sekretaris Jendral Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) periode 2000-2001.

Teguh Juwarno bergabung menjadi kader PAN di 2004 dan dipercaya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN periode 2004-2009. Teguh terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014. 

Pada Mei 2016, Teguh ditunjuk untuk menjadi Ketua Komisi VI membidangi BUMN, perindustrian dan perdagangan.  [sumber]

Visi & Misi

  1. Teguh ingin menyusun perundang-undangan yang benar-benar berpihak pada masyarakat
  2. Wakil Rakyat harus berani mengartikulasikan bila ada langkah eksekutif yang mencederai rasa keadilan masyarakat
  3. Demokrasi harus dikritisi

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization

31 Mei 2017 - Teguh mengatakan untuk sampai kepada persetujuan ratifikasi protokol, diminta pandangan masing-masing fraksi untuk mengambil keputusan. Namun Teguh mengatakan karena pada saat rapat masing-masing fraksi belum memberikan pandangan resmi, maka pandangan fraksi disampaikan pada pertemuan berikutnya.   [sumber]

Tanggapan

Pemberlakuan Online Single Submission (OSS) 

20 Agustus 2018 - Pada RDPU Komisi 6 dengan KADIN dan APINDO, Teguh mengatakan, situasi ini justru sekarang menimbulkan problema, ketika Kemenko mereka harus mengambil alih peran-peran teknis harus diakui kedodoran sebab BKPM dalam PP melarang bekerja menjadi canggung untuk melakukan tupoksinya. Teguh mengatakan, dalam PP dijelaskan sistem OSS dijalankan oleh lembaga OSS dan artinya ada lembaga OSS. Teguh menanyakan keberadaan lembaga OSS dan bila tidak ada kelembagaannya, Teguh menanyakan pihak yang mengeluarkan izinnya. Teguh mengatakan, seharusnya OSS ada lembaganya di Kemenko Perekonomian RI dan ini menjadi masalah. Teguh menyadari bahwa perizinan ini masih menjadi kendala dan tidak ingin PP ini menabrak UU. Teguh megatakan, OSS sebaiknya dicabut dan urusan perizinan dikembalikan kepada BKPM.   [sumber

RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2019 Kemendag dan KPPU

6 Juni 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Perdagangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Teguh meminta tubuh baru KPPU bisa mencipta sinergi yang baik dalam menciptakan iklim persaingan sehat. Kepada Mendag Teguh menanyakan apa yang sudah diprogramkan dan apakah sudah ada pendalaman lebih lanjut atau belum. Selain itu Ia berpesan bahwa kita harus berpikir kedepan, untuk membuat program yang terkait dengan masyarakat dapat kita gaungkan dan isu masalah data perdagangan dan komoditas segera diselesaikan, agar masalah komoditi yang oversupply tetapi di lapangan tidak ada, hal tersebut menurutnya sangat memberatkan konsumen, sehingga dari program yang telah dibuat harus ada arah kesana yakni untuk menyelesaikan masalah simpang siur yang selama ini terjadi. [sumber]

Kerjasama Perdagangan RI-Chile

6 Juni 2018 – Pada Raker dengan Menteri Perdagangan. Teguh menjelaskan bahwa apa yang telah dipaparkan oleh Mendag merupakan angka konservatif atau angka perkiraan pendapatan minimal. Setelah semua anggota menyampaikan pertanyaan dan juga telah dijawab oleh Mendag, Teguh sebagai pemimpin menanyakan persetujuan seluruh anggota Komisi 6 terhadap kerja sama ekonomi komphensif antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Chile dapat disetujui dan kemudian disahkan oleh seluruh anggota Komisi 6. [sumber].

Evaluasi Kinerja Bank Pemerintah

31 Januari 2018 – Pada rapat Komisi 6 dengan Deputi Kemenbumn, Direksi BNI,BRI,BTN dan Bank Mandiri. Teguh memberi tanggapan bahwa dia mengapresiasi terhadap kinerja yang menggembirakan meski dalam keadaan ekonomi negara yang penuh tantangan. Teguh menyampaikan di satu sisi banyak pengusaha menahan dana sehingga pergerakan ekonomi melambat,tetapi di sisi lain pemerintah agresif khususnya dalam sektor pajak yang tentu berdampak secara psikologis bagi teman-teman yang punya usaha. Teguh meminta, untuk KUR, yang menjadi komitmen pemerintah tanpa agunan, jangan sampai ada lagi muncul persoalan terkait jaminan. Teguh menyampaikan bagi pegawai-pegawai bank pemerintah ini, saat menolak KUR dari teman-teman yang mengajukan jangan hanya menolak, tetapi juga memberi solusi. Teguh berpendapat bahwa persoalan perbankan pemerintah masih kalah dengan pelayanan bank swasta. Teguh menegaskan bahwa BUMN ini adalah Persero yang harusnya bisa memberi pelayanan terbaik. [sumber]

Daya Saing dan Strategi Pemasaran Perusahaan Semen

23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Semen Indonesia, PT Semen Baturaja dan Kementerian BUMN (KemenBUMN) Teguh mengungkapkan terkait Peraturan Pemerintah (PP) yang telah disampaikan kepada Komisi 6 bahwa mengenai over supply itu ada patokannya dan memang tidak berfokus kepada keuntungan karena hasilnya yang sangat tipis. Teguh juga menambahkan bahwa efisiensi bukan tradisi BUMN jadi wajar kalau teman-teman ingin melakukan efisiensi harus disertakan dengan laporan keuangan yang sangat menyakinkan dan sangat wajar kalau anggota Komisi 6 sangat concern mengenai permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT Semen Indonesia. Teguh juga menyampaikan bahwa sekarang zamannya konsolidasi dan holding-isasi, sehingga masalah ini dibahas. Kemudian Teguh juga menanyakan mengapa terkait bisnis development tidak ikut dibahas. Selain itu Ia menanyakan terkait strategi efisiensi apa sajakah yang akan dilakukan PT Semen Baturaja, selain membuat PT Semen Baturaja 2. [sumber]

Kebijakan Impor Beras dan Gejolak Peningkatan Harga Beras

18 Januari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Perdagangan, Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Deputi KSPP, Dirut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Dirut Perum BulogTeguh mengatakan stabilisasi harga pemerintah menetapkan kewajiban tersebut anggaran dari sumber APBN dalam hal pengadaan pangan dalam negeri dapat diadakan stok. Teguh menyampaikan kenaikan harga beras disebabkan karena pemerintah memicu inflasi. Teguh memaparkan Bulog telah menyiapkan anggaran sebesar 875.000 ton stok beras. Teguh menuturkan salah satu lembaga yang menyikapi hal ini adalah Ombudsman. Teguh memaparkan harga beras meningkat tajam sejak Desember 2017. Teguh menanyakan terkait data penyampaian info stok tidak akurat. Menteri Pertanian selalu mengatakan beras cukup dan belum jelas. Teguh meminta jawaban jelas terkait stok beras agar ada jawaban untuk publik. Teguh yakin Mendag bisa menyampaikan secara clear mengapa kebijakan ini harus dilakukan. Teguh juga memohon untuk dijelaskan beras premium, beras komersial kepada pak menteri dan bagaimana tugas PPI sebenarnya. Teguh juga menanyakan terkait kapan beras tersebut akan datang pastinya karena artinya akhir Februari stok beras akan masuk. Ia meminta pemerintah tidak boleh berspekulasi soal stok beras. Selain itu, menurutnya stok minimal harus ada minimal 1 juta ton. Teguh menuturkan Bulog memakai uang komersial dan menanyakan jika diletakkan di gudang siapa yang tanggung. Teguh juga menanyakan cadangan beras pemerintah berapa dan raskinnya berapa serta ditambah impor 500.000 ton. Teguh mengaku khawatir saat panen siapa yang beli beras dari petani. [sumber]

Isu Penjualan BUMN

10 Oktober 2017 - Pada  Rapat Kerja  Komisi 6 DPR-RI dengan Menteri Perindustrian (mewakili Menteri BUMN), Teguh menyampaikan sesuai penjelasan dari Menperin belum ada rencana terkait dengan rencana Presiden terhadap penjualan BUMN. Teguh mengatakan bahwa Komisi 6 telah melakukan FGD untuk melakukan pendalaman sebagai upaya penilaian secara objektif. Berarti dari Menkeu belum ada persetujuan tambahan pagu anggaran KemenBUMN. Teguh mengatakan bahwa Komisi 6 meminta sinkronisasi hasil pembahasan dari Badan Anggaran setelah kita melakukan konsinyering. [sumber]

Dividen BUMN tahun 2018

6 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan Kementerian BUMN, PT. Pelabuhan Indonesia, PT. ASDP, dan PT Adhi Karya, Teguh menanyakan mengenai penetapan deviden di masing-masing BUMN apakah sifatnya top-down atau ditetapkan berdasarkan forum diskusi dengan BUMN.[sumber]

RKA K/L 2018 BKPM, BPKS Sabang dan BP Batam

4 September 2017 - Dalam RDP Komisi 6 dengan BKPM, BPKS Sabang dan BP Batam, Teguh menyampaikan Politik anggaran memang yang Komisi 6 perjuangkan untuk para mitra sekalian. Menurut Teguh, dengan anggaran tersebut, Pak Tom mencoba mengoptimalkannya. Teguh meminta tolong agar catatan dari Pak Azam dimasukkan. Selain itu Ia berharap agar mengetahui perkembangan selama 10 tahun. [sumber]

Deviden tahun 2017 di BUMN-BUMN

30 Agustus 2017 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Rapat akan dilaksanakan sampai pada Pukul 13:00 WIB karena ibu Menteri Keuangan akan Rapat bersama Presiden RI pukul 13:30 WIB di Istana Negara. Komisi 6 sudah menjadwalkan pada mitra lain sepakat akan melakukan diskusi secara lebih leluasa terkait  PMN. Pembahasan mengenai deviden menurut Teguh perlu dibahas kembali. [sumber]

Dana PMN Tahun  2017 untuk LRT

19 Juli 2017 – Rapat Komisi 6 dengan Sesmen Bumn, KAI dan Adhi Karya. Teguh menanyakan dulu yang pegang kan PT. Adhi Karya kok sekarang jadi PT. KAI dan kalau PMN ini tidak disetujui, PT. Adhi Karya bagaimana. Teguh mengatakan kepercayaan pasar sempat anjlok karena proyek LRT ini anjlok. Teguh melihat saham karya ini merah-merah semua. Teguh berkata kita semua punya tanggung jawab moral, jangan sampai mengambil kebijakan publik yang tidak tepat. Teguh menanyakan jika PNM tidak kita setujui, apakah Adhi Karya akan collapse karena kepercayaan pasar terhadap Adhi Karya pasca gagalnya monorail itu merosot tajam, sahamnya merah semua. Teguh berkata kita semua punya tanggung jawab moral, jangan sampai BUMN kita mati gara-gara kita salah ambil kebijakan.[sumber]

Badan Siber Nasional

17 Januari 2017 - Menurut Teguh, PT Telkom harus meningkatkan layanan terhadap konsumen ditingkatkan. Teguh melanjutkan, bila layanan seperti Grapari Telkomsel ada di semua tempat-tempat yang mudah diakses jadi tidak perlu antre-antre. Teguh mengatakan bahwa kita selalu kalah dengan penyedia layanan. Teguh meminta keluhan yang diterima Telkomsel harus segera diperbaiki karena Telkomsel sudah seperti kebutuhan untuk masyarakat. [sumber]

Evaluasi APBN 2015 dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK semester 1 terhadap KPPU

21 November 2016 - Teguh meminta untuk mempertimbangan pembentukkan komite pengawas KPPU. [sumber]

Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

16 Juni 2016 - Teguh menyampaikan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) bahwa permasalahan yang mencuat di Komisi 6 adalah Pernyertaan Modal Negara (PMN), aspirasi tenaga ahli mengenai tunjangan, dan dukungan Komisi 6 terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)

14 Juni 2016 - Teguh menanyakan apakah usulan BPKS tentang RAPBN 2017 dapat disetujui atau tidak oleh anggota Komisi 6 yang hadir. Teguh menanyakan keberadaan danau air tawar di Sabang.  [sumber]

Anggaran Kementerian Perindustrian

9 Juni 2016 - Teguh menyatakan bahwa investor Jepang mau masuk ke Indonesia sehingga kita usahakan supaya mereka bermitra dengan usaha kecil.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

14 April 2016 - Teguh menilai, sekarang perpustakaan mendapatkan ancaman karena adanya Informasi Teknologi (IT). Menurutnya, buku bukan lagi menjadi sahabat. Posisinya tergantikan oleh HP dan kawan-kawannya. Teguh melanjutkan, sekarang anak-anak sulit untuk diajak membaca. Teguh berpendapat, membangun kebiasaan membaca harus dari sekolah, termasuk membaca literature.

Teguh merasa khawatir kalau perpustakaan daerah hanya baru sebatas kebanggaan semu. Ia ingin mengubah mindset, seolah harus beriringan dengan gaya hidup, perpustakaan harus menjadi tempat kumpul yang menyenangkan.  [sumber]

Hasil Laporan Badan Pemeriksa Keuangan 2015

Pada Rapat Paripurna ke-61 tanggal 12 April 2016 - Teguh menilai bahwa rapat Bamus yang dilaksanakan kemarin tidak sah. Teguh meminta Pimpinan DPR fokus pada hal itu, dan jangan sampai ada dusta sesama pimpinan. Teguh menyampaikan pernyataan Fadli Zon bahwa rapat Bamus tidak sah.

Teguh terkejut dengan tewasnya terduga terorisme, Siyono, karena hasil otopsi menunjukkan bahwa Siyono tewas akibat kekerasan, bukan seperti yang disebut Densus 88. Teguh menyampaikan bahwa kematian aktivis Islam sudah lebih dari 100 orang, dan di antaranya banyak yang tewas tanpa proses forum peradilan. Menurut Teguh, sudah saatnya Parlemen mengevaluasi kinerja Densus 88.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pariwisata

3 Februari 2016 - Teguh menanyakan bagaimana Kemenpar dapat memanfaatkan rencana destinasi wisata bersama dalam ASEAN Summit. Menurut Teguh, festival batik yang diselenggarakan di Pantura dapat dijadikan destinasi wisata. Terakhir, Teguh menilai Wonderful Indonesia belum efektif karena wisatawan di Indonesia masih didominasi oleh wisnus.  [sumber]

Penyidikan Kasus Pelindo II

11 November 2015 - Teguh mengaku pernah mendengar pernyataan RJ Lino bahwa Pelindo II memberikan pemasukan pajak yang besar, tetapi ternyata dividennya justru di bawah Pelindo III. Teguh ingin mengetahui apakah pengelolaan Pelindo II selama ini sudah berkontribusi bagi pemasukan Negara. Selain itu, apakah pengelolaan Pelindo II sebaiknya dilakukan oleh pihak asing atau bangsa sendiri.  [sumber]

21 Oktober 2015 - Teguh menginginkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bekerja dengan spirit yang benar. Teguh berharap bila Bintang 3 tergusur ketika mengurus kasus Pelindo II, semoga Bintang 2 dapat melokalisir.

Sama seperti yang lainnya, Teguh mendambakan polisi yang terpercaya sehingga tidak perlu peran KPK. Teguh berharap semoga secepatnya kasus sepuluh unit crane bisa P21 karena waktu Pansus Hak Angket Pelindo II hanya sampai Februari 2016. Teguh menilai bahwa kasus ini adalah kasus besar dan sudah menunjukkan bukti-bukti yang jelas.  [sumber]

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2014

Pada Rapat Paripurna ke-32 tanggal 4 Juni 2015 - Teguh menegaskan bahwa data-data LKPP tahun 2014 yang disampaikan BPK seharusnya tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain saat menyetujui RUU Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Pusat. Teguh mengurai bahwa ada sebagian data yang hilang dari LKPP terkait piutang pajak atau hutang pokok perusahaan besar. Maka, Teguh berharap kementerian dan lembaga segera menyerahkan hasil laporan keuangan agar bisa ditindaklanjuti.  [sumber]

Situasi Pengungsi Rohingya

Pada Rapat Paripurna ke-28 tanggal 18 Mei 2015 - Teguh mendorong Parlemen Indonesia mengambil langkah diplomasi lebih tegas sesuai semangat ASEAN dalam mengatasi persoalan pengungsi Rohingya.  [sumber]

Persiapan TAFISA World Sport For All di Oktober 2016

Pada 22 April 2015 - Teguh mengatakan bahwa TAFISA dan FORMI saat ini mendapat dukungan utama dari Komisi 10.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Pada 21-22 April 2015 - Teguh minta klarifikasi ke Direktur Utama LPDP (Dirut LPDP) apakah yang mengaudit LPDP itu BPK atau akuntan publik. Teguh menilai LPDP harus membuat ketentuan agar sasaran beasiswa tidak salah. Teguh tidak ingin LPDP yang seharusnya menjadi penebar kebaikan jadinya disalahgunakan. Teguh minta klarifikasi ke Dirut LPDP kriteria penentuan untuk yang mendapatkan beasiswa. Teguh juga minta penjelasan ke Dirut LPDP kemana saja dana abadi LPDP diinvestasikan.  [sumber]

Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif 2015

Pada 16 April 2015 - Kepada Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Teguh apresiasi logo Bekraf yang bagus. Teguh bingung bagaimana mendukung Bekraf 5 tahun kedepan dan minta Bekraf untuk klarifikasi rencana strategisnya mau dibawa kemana. Teguh menyoroti bahwa di Dapilnya ‘Teh Poci’ agar dibina menjadi unggulan wisata.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015-2019

Pada 16 April 2015 - Menurut Teguh Menteri Pariwisata (Menpar) tidak menyentuh aspek kepribadian pada pemaparannya. Teguh menilai image pariwisata Indonesia malah merendahkan masyarakat Indonesia. Padahal target di 2019 indeks pembangunan manusia kita mau ditingkatkan dari rangking 70 menjadi rangking 30. Teguh saran ke Menpar untuk menggunakan orang yang punya pengaruh (third party endorser) untuk memasarkan pariwisata, seperti melalui media sosial.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015

7 April 2015 - Teguh minta klarifikasi ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengapa pemberantasan buta huruf belum menjadi parameter bagi Kemendikbud. Teguh saran ke Mendikbud untuk mempunyai parameter yang dikeluarkan oleh BPK.  [sumber]

Rapat Kerja Komisi 10 dengan Mendikbud

Pada 6 April 2015 - Teguh meminta perhatian khusus dari Kemendikbud atas proses rekrutmen dari Sekolah Taruna Nusantara (‘STN’). Menurut Teguh STN mengharuskan calon siswi menggunakan tes keperawanan yang dilakukan oleh dokter laki-laki dan hal ini menimbulkan trauma. Serta sekolah ini juga menolak siswi berjilbab dan menyuruh seluruh siswi berambut pendek.  [sumber]

27 Januari 2015 - dalam rapat kerja Kom X dengan Kementerian Pendidikan, Teguh mendorong pemerintah untuk memperhatikan pendidikan karakter, PAUD, dan kontrol/evaluasi program pemerintah (mis., UN).  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2015-2019

Pada 6 April 2015 Teguh Juwarno berharap pemerintah hadir dalam masalah yang tidak bisa diselesaikan masyarakat seperti sarana olahraga publik. Kurangnya sarana olahraga membuat prestasi olahraga kita cenderung menurun.  [sumber]

Kualitas Pengajar di Perguruan Tinggi

Pada 1 April 2015 - Teguh menilai terjadi diskriminasi pendidikan Indonesia. Menurut Teguh kita harus sepakat untuk bersama-sama mendorong kualitas guru, terutama untuk anak-anak SD dan pendidikan menengah. Tantangan kita bersama adalah monitoring alokasi anggaran pendidikan guru yang sudah di atas standar sektor tenaga kerja yang lain. Teguh setuju jika guru-guru terbaik memegang SD dan pendidikan menengah.  [sumber]

Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik

Pada 12 Februari 2015 Teguh menilai jumlah Perguruan Tinggi Nasional (PTN) yang mendapat alokasi anggaran terlalu kecil. Teguh saran agar lebih dari 90 PTN yang mendapatkan alokasi anggaran.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga

Pada 5 Februari 2015 menurut Teguh Kemenpora harus bisa meyakinkan Komisi 10 mengapa Komisi 10 harus mengeluarkan anggaran untuk Asian Games 2018.  [sumber

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Wonosobo
Tanggal Lahir
01/11/1968
Alamat Rumah
Komplek Kejaksaan, Kav. SUAD D-4, Kreo Larangan, Ciledug. Kota Tangerang. Banten
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Jawa Tengah IX
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM, BUMN, Investasi dan Standarisasi