Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Amanat Nasional - Yogyakarta
Komisi I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Chicago
Tanggal Lahir
09/10/1979
Alamat Rumah
Jl. Nyi Adisoro 42 RT 09/02 Prenggan, Kotagede, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
No Telp
0215755090 / 5755674

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Yogyakarta
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika

Latar Belakang

Salah satu tokoh dinasti politik (kali ini Amien Rais) yang kembali ke DPR-RI. Tokoh muda yang dikenal di Yogyakarta ini adalah salah satu anggota DPR RI yang berbasis keilmuan Hubungan Internasional.

Untuk pemilu Legislatif 2014, Hanafi mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (meliputi Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta) lewat Partai Amanat Nasional dengan nomor urut 1. Kali ini, Hanafi lolos menjadi anggota DPR RI dengan perolehan suara terbanyak se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada periode 2014-2019, Hanafi bertugas menjadi Wakil Ketua Komisi I DPR-RI yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informatika.

Pendidikan

S1, Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 
S2, Kebijakan Publik, National University of Singapore (NUS), Singapura 

Perjalanan Politik

Calon Walikota Yogyakarta pada 2011 berpasangan dengan Tri Harjun Ismaji
Pendiri Ultras PAN Yogyakarta
Anggota MPB DPP Barisan Muda PAN
Anggota MPP DPW PAN Yogyakarta
Wali Amanat Sekolah Politik Komunitas Indonesia Baru
Anggota Dewan Pakar LSM Indonesia Monitoring Procedure of Law
Salah seorang deklarator Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Anti Terorisme

31 Mei 2017 - Hanafi mengatakan bahwa tetap perpanjang 7–14 hari untuk penangkapan terduga terorisme.  [sumber]

RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)

3 November 2016 - (METROTV NEWS) - Dalam Rapat paripurna ke-12 DPR penutupan Masa Sidang 1 Tahun Sidang 2016-2017, telah diumumkan susunan nama anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu.

Dengan demikian, usai masa reses yang berlangsung pada 29 Oktober hingga 15 November, Pansus RUU Pemilu akan menjalankan tugasnya untuk membahas RUU Pemilu. Mengingat ditargetkan, RUU Pemilu selesai pada April 2017.

Disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR yang juga merupakan Wakil Ketua Umum DPP PAN Hanafi Rais, daftar inventaris masalah (DIM) RUU Pemilu akan disampaikan pada pertengahan November mendatang.

"Soal  DIM, kita masih menunggu pembahasan di parlemen, RUU Pemilu yang menjadi inisiatif pemerintah. Dan nantinya RUU Pemilu baru akan dibahas secara resmi dan terbuka pada pertengahan November. DPR akan intensif membahas secara cepat dan mendalam," ujar Hanafi, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (3/11/2016).

Dalam membahas RUU Pemilu, diharapkan tidak ada pergolakan yang membuat sistem reformasi Indonesia mundur ke belakang.

"RUU Pemilu jangan sampai side back (mundur) ke belakang. RUU ini untuk mengakomodasi masyarakat di daerah. Kalau ada tuntutan konstituen, bagaimana pun dominasi reformasi tetap harus dijaga. Jangan lantas ditarik ke belakang," ujar Hanafi.  [sumber]

RUU Kerjasama dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Jerman

10 Februari 2016 - Hanafi menyampaikan bahwa Fraksi PAN menyetujui kedua RUU untuk dibahas.  [sumber]

Tanggapan RUU

RUU Perjanjian Ekstradisi RI dengan UEA

15 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 1 dengan Kemenlu dan Polri, Ahmad mempertanyakan tujuan dari pengajuan ratifikasi bila hanya diketok palu saja. Ahmad menuturkan bahwa saat itu ada buronan yang melarikan diri ke Papua Nugini dan telah diselesaikan Undang-Undang Ekstradisi dengan Papua Nugini tahun 2015 dan harapannya buronan tersebut ditangkap dan diadili namun sampai saat ini tidak ada hasilnya, maka jika belum ada buktinya untuk apa disetujui ratifikasi. Ahmad menuturkan beberapa ratifikasi yang diajukan ke Komisi 1 yang ditandatangani periode sebelumnya tetapi baru diajukan sekarang, perlu ada perhatian dari pemerintah yang serius dan jika memang usulan revisi ini bisa diterima pemerintah, berarti harus ada revisi juga di kedua belah pihak karena sudahpenandatanganan MoU. Ahmad mempertanyakan apa ukuran kesuksesan dari perjanjian ekstradisi tersebut. Ahmad mengatakan dalam pengajuan ratifikasi atau perjanjian ekstradisi yang diperlukan tidak hanya catatan tapi hasil yang lebih progresif. [sumber] 

RUU Perjanjian Kerjasama Pertahanan RI - Korsel

9 Juli 2018 – Pada rapat Komisi 1 dengan Menhan, Kemenlu dan Kemenkumham. Hanafi menyampaikan bahwa RUU ini bisa menjadi payung hukum isi perjanjian kerja sama RI – Korsel namun muncul kekhawatiran jika program  pesawat tempur KFX/IFX tidak berlanjut akan berdampak ke UU. Keberlanjutan program tersebut masih menunggu keputusan Presiden.[sumber]

Tanggapan

Kebocoran Data 1 Juta Akun Facebook di Indonesia

17 April 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ruben Hattari, Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Simon Miller, Vice President of Public Policy Facebook Asia Pacific Hanafi berpendapat bahwa Facebook tidak bisa hanya melakukan imbauan agar operator lain tidak menyalahgunakan data. Hanafi menjelaskan bila mengubah terms and condition pada 2014, hal tersebut sudah terlanjur dan terjadi kebocoran yang telah diperbolehkan sebelumnya. Hanafi mengemukakan memang tidak ada kebocoran data itu benar, karena memang ada pihak yang memberikan datanya. Hanafi berpendapat, bila data bocor ketika tidak ada yang memberikan datanya, namun Dr. Kogan memilikinya. Hanafi mengutarakan bahwa Facebook selama ini adalah korporasi. Hanafi menyatakanketika ada fakta bahwa korporasi ini memperdagangkan data, maka tentu bisa jadi Facebook sebagai korporasi mengambil untung, khususnya mengambil untung 115 juta pengguna Facebook di Indonesia. Hanafi menegaskan kebocoran data menjadi tanggung jawab Facebook,bila di Indonesia yaitu Ruben Hatari, di Asia Pasifik Simon Miller dan di dunia maka Mark Zuckerberg. Hanafi menanyakan keberadaan klausul saat terjadi pelanggaran padahal saat membuat perjanjian dalam kesadaran penuh. Hanafi mengatakan, yang menjadi keresahan publik adalah Facebook membuat aturan sendiri, yang aturannya tidak tercatat dengan jelas mengenai masalah sanksi. Ahmad mengatakan, mengapa pelanggaran luar biasa besar, sanksi ringan sekali. Ahmad mengatakan, memang Facebook meminta maaf secara terus menerus namun tidak ada tindakan tegas yang akhirnya menimbulkan kegelisahan. Hanafi mengatakan dalam bayangannya, Facebookdiubah menjadi koperasi. Hanafi menyatakan, bila Facebookmenjadi koperasi maka pengguna juga mendapatkan haknya sebagai pemilik atas data pribadinya, apalagi ini khasnya Indonesia. Hanafi ingin meminta perjanjian antara Facebook dengan Cambridge Analytica dan Dr.Kogan sebab masalah ini perlu diluruskan. Hanafi meminta Facebook untuk mengubah kebijakan dan menginginkan jaminan untuk menjalankan term of services terkait keamanan data dan distribusinya sebab tentu tidak cukup hanya dengan minta maaf namun segala bentuk konten di Facebook harus disikapi secara serius. Hanafi meminta laporan audit investigasi Facebook seutuhnya dilaporkan dan tidak segan untuk memanggil Facebook kembali soal tindak lanjut pembahasan saat ini sampai dengan tindaklanjutnya. Hanafi juga meminta laporan audit investigasi terkait data pengguna Indonesia dan laporan seutuhnya. [sumber]

Perjanjian Kerjasama Pertahanan RI dan Arab Saudi

6 Februari 2018 – Pada rapat dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. Hanafi memberi tanggapan karena kondisi keamanan di timur tengah begitu penting jadi kita tidak mau masuk dalam perselisihan mereka karena adanya kerjasama ini. Misalnya kerjasama bidang pertahanan kita bikin peluru disini, tapi dibeli sama Saudi. Hanafi bertanya, kira-kira apakah ada ancaman atau warning dari negara-negara, misalnya US dan negara-negara yang memiliki standart yang tinggi. Hanafi berpendapat bahwa kita tidak bisa memungkiri fakta, di Timur Tengah sangat memiliki keinginan untuk berkekuatan. Hanafi kembali berpendapat bahwa faktanya, ISIS yang menjadi gerakan radikal juga sebenernya di Irak dan Suriah juga sudah drastis menurun. [sumber]

Kasus Korupsi Alutsista oleh Brigjen Teddy Hernayadi

6 Desember 2016 - (TIMLO.NET) - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan dipanggil Komisi I DPR. Pemanggilan terkait korupsi alutsista yang dilakukan Brigjen Teddy Hernayadi sebesar USD 12 juta.

“Ya kami berencana memanggil Menhan dan Panglima TNI tekait putusan Brigjen Teddy. Permintaan itu ada dari teman-teman di luar,” kata Wakil Ketua Komis I DPR Hanafi Rais, Selasa (6/12).

Setiap rapat pembahasan pembelian alutsista Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Mabes TNI dan DPR digelar secara tertutup. Menurutnya, pembahasan alutsista secara tertutup karena permintaan dari pemerintah yakni Kemenhan.

Dia membantah selama pembelian alutsista tak transparan kepada publik.

“Masalah tertutup atau terbuka tergantung pemerintahnya saja,” ujarnya.

Seperti diketahui, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Brigjen Teddy Hernayadi. Majelis meyakini perwira tinggi TNI AD itu mengkorupsi duit pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) senilai USD 12 juta.  [sumber]

Isu Internasional - Konflik Laut Cina Selatan

20 Juni 2016 - Pada Raker Komisi 1 dengan Menlu, Hanafi meminta penjelasan rinci mengenai permasalahan laut cina selatan. [sumber]

Persiapan Pelaksanaan Hukuman Mati

31 Mei 2016 - (RMOL) - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) harus menjelaskan kepada negara sahabat yang warga negaranya menjadi terpidana mati dalam eksekusi hukuman mati tahap ketiga yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Kejaksaan Agung akan melakukan eksekusi mati terhadap terpidana bandar narkoba.

"Kemenlu mempunyai tugas untuk memberi penjelasan pada negara lain yang keberatan dengan pelaksanaan hukuman mati," tegas Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).

Politisi PAN ini juga mendesak pemerintah untuk meyakinkan negara luar bahwa proses hukum yang dijalankan di Indonesia transparan.

"Harus dipastikan ini demi negara kita. Proses hukum Harus dipastikan transparan. Eksekusi atas dasar hukum," ujarnya.

Untuk itu, negara lain harus menghormati hukum yang berlaku di negara Indonesia. Tidak boleh ada upaya-upaya untuk menghalanginya.

"Eksekusi harus tetap dijalankan, harapannya negara lain menghornati putusan tersebut," pungkas Hanafi kembali menegaskan.  [sumber]

Konflik Timur Tengah

2 September 2015 - Menurut Hanafi, Dubes Yaman bertahan dengan opininya karena beliau seorang TNI yang tahan terhadap bisingnya suara peluru. Walaupun demikian, Tuhan akan membantu urusan hamba yang mau membantu sesama saudara.

Hanafi menekankan poin terpntingnya adalah kita memahami dalam konteks diplomasi perlu memberi gestur diplomatik karena kita tidak bicara kuantitas kemanusiaan melainkan emosi persahabatan. Nanti akan dilakukan birokrasi. Menurut Hanafi perlu adanya pembicaraan mengenai proyeksi ISIS. Selain itu perwakilan Mesir dan Turki menurutnya juga perlu diundang. Hanafi mengingatkan pentingnya mengelaborasi dan jangan sampai isu ISIS didistorsi. [sumber]

Ratifikasi Protokol Perdagangan

31 Agustus 2015 - Ahmad apresiasi pemaparan dari Direktur Jenderal Kementerian Perdagangan dan Bobby Adhityo Rizaldi yang dinilai cukup lengkap dan komprehensif. Ahmad menambahkan bahwa memang ada beberapa hal yang perlu ditindak-lanjuti Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait beberapa hal yang telah disampaikan oleh Evita dan Bobby demi terwujudnya regulasi yang lebih jelas.

Ratifikasi harus benar-benar bersifat meyakinkan mengingat kaitannya tidak hanya terhadap ekonomi, tetapi juga masyarakat yang nantinya akan merasakan dampaknya secara langsung. Oleh karena itu, Ahmad menyarankan untuk diadakan rapat kerja antara Kemenlu dengan seluruh Fraksi DPR-RI.

Di akhir kalimat Ahmad berharap ekonomi Indonesia yang tidak stabil bisa disiasati dengan adanya perdagangan bebas dari AANZFTA dan AIFTA.  [sumber]

Anggaran Kementerian Luar Negeri

Pada 4 Februari 2015 Hanafi menilai Kemenlu masih belum optimal melakukan pendidikan ke masyarakat seputar isu-isu diplomasi yang ditangani. Hanafi mengambil contoh kasus iklan ‘fire indonesian maid’ di Malaysia. Hanafi menilai mayoritas masyarakat Indonesia belum paham duduk perkaranya. Hanafi mengharapkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dapat menjelaskan proyeksi penggunaan APBN-P 2015 menimbang 2 tahun terakhir realisasinya hanya sekitar 70%-80%.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Chicago
Tanggal Lahir
09/10/1979
Alamat Rumah
Jl. Nyi Adisoro 42 RT 09/02 Prenggan, Kotagede, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
No Telp
0215755090 / 5755674

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Yogyakarta
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika