Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Amanat Nasional - Jawa Timur V
Komisi VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Nganjuk
Tanggal Lahir
05/06/1954
Alamat Rumah
Demangan Kidul GK 1//7 RT 015/005 Demangan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
No Telp
0215755752 / 0811256982

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Jawa Timur V
Komisi
VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup

Latar Belakang

Salah satu pengusaha yang ikut berpartisipasi di dalam bidang politik. Anggota DPR RI sejak 2004.

-pendiri PT Tiara Wacana (penerbit) Yogyakarta dan PT Aditya Media (percetakan) Yogyakarta
-ketua Pansus RUU Pemerintah Daerah; anggota Pansus RUU Desa dan UU Pemilu
-berpendapat pemekaran daerah harus dipersulit (2012)
-menyatakan pembangunan gedung baru DPR tak perlu dilakukan (2011)
-menyatakan KPU harus tetap bebas dari partai politik (2011)
-setuju ada calon presiden dari jalur perseorangan/independen (2011)
-orang dekat ketua umum PAN 2005-2010 Soetrisno Bachir

Pendidikan

FE UNIV GAJAYANA MALANG 1999
FAK TEKNIK SIPIL UII YOGYAKARTA 1980
SMAN NGANTUK 1972
SMPN NGANJUK 1969
SDN NGANJUK 1966
Pascasarjana (S2) UGM

Perjalanan Politik

Anggota FPAN DPR 2009-2014 dan 2004-2009 (komisi 7)
Anggota FPAN DPRD Yogyakarta 1999-2004
PP MUHAMMADIYAH MAJELIS EKONOMI, ANGGOTA 2000-2005
ICMI CAB DIY, BENDAHARA 1998-2002
PWM DIY MAJELIS EKONOMI, ANGGOTA 1996-1998
LPM UII/MUHIBAH, KETUA 1977-1978
LEMBAGA PERS HMI CAB YOGYAKARTA, KETUA 1976-1977

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Penyadapan

20 September 2018- Baleg rapat dengan tenaga ahli. Totok mengatakan bahwa ruu ini masih pembahasan tingkat awal, nanti akan mengundang pihak lain untuk mendapatkan masukan komprehensif. Totok meminta tenaga ahli untuk menyatukan mencakup seluruh tentang penyadapan. Masalah penyadapan ini menjadi penting diatur kalau tidak siapapun bisa jadi institusi punya alat penyadapan. Hal-hal yang seperti itu yang seharusnya dihindari sebelum kebablasan, jadi bisa saja jika ini sudah kebablasan nanti semuanya bisa melakukan penyadapan. Kita harus mereview kunjungan kerja ke beberapa negara. Diharapkan anggota dapat menjelaskan hasil kunjungan diplomasi. Totok juga minta aturan tentang penyadapan yang ada di UU lain tolong dikumpulkan. Tujuan kita baik, kita ingin menata kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai konstitusi kita yang berdasarkan hukum. Setiap bab perlu didalami semua tidak hanya bagian pengawasan.Di parlemen berbagai negara ada komisi-komisi khusus menangani hal-hal rahasia dan disumpah terlebih dahullu. Kita belum ada tradisi ini.[Sumber]

RUU Konsultan Pajak - Pengharmonisasian RUU Konsultan Pajak

4 Juli 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Baleg dengan Misbakhun selaku Pengusul RUU Konsultan Pajak, Totok menanyakan kepada pengusul, apakah ada UU semacam ini di negara-negara lain, jadi ketika ada penugasan kunker ke luar negeri mereka bisa menanyakan penerapan UU tersebut. Totok kemudian mengungkapkan bahwa UU ini memiliki fungsi konsultan pajak yang sangat powerful dan aturan pembentukannya tidak terlalu rinci dan cukup, seperti memberikan kewenangan kepada organisasi besar. Jadi bagaimana mekanisme bagi beberapa organisasi yang sudah eksisting? Siapa saja yang berhak menjadi anggota mereka? Pengaturannya harus jelas dalam UU ini. Selain itu, Totok juga menanyakan, apakah sudah disepakati bahwa orang yang berhak melakukan konsultasi pajak hanya konsultan pajak? Jadi pengertian mengenai konsultan pajak juga perlu dielaborasi, sehingga setiap orang yang bukan konsultan pajak, tetapi melakukan hal-hal yang dilakukan oleh konsultan pajak bisa dipidanakan. Totok menegaskan bahwa UU ini sangat penting sekali, tetapi isinya belum memberikan jaminan kepastian hukum dan kemudahan implementasi hukum, jangan sampai kita membuat keruwetan baru, jadi tolong elaborasi setiap pasal per pasal. Totok kemudian menanyakan mengenai pembentukan organisasinya, siapa saja yang bisa membentuk? Karena pengertian konsultasi pajak harus diperjelas, contohnya seperti kegiatan akademis di perguruan tinggi sering memberikan advice tentang pajak, tetapi karena pidananya cukup berat dan mengikat, kalau bisa yang memberikan materi adalah konsultan pajak. Oleh karena itu, Totok memberikan waktu ke TA dan pengusul agar dapat menyempurnakan RUU Konsultan Pajak, jika pada rapat mendatang dipandang sudah cukup atau layak dibawa ke panja, maka akan kita masukan ke panja, tetapi kalau belum akan kembali dilakukan rapat pleno Baleg. [sumber]

RUU Pendidikan Kedokteran-Penyempurnaan Draf

26 Juni 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi DPR-RI dengan Tenaga Ahli Baleg, Totok menyorot ide agar dokter-dokter tidak terlalu dibebani namun kualitas tetap baik. Karena  menurutnya pada kenyataannya profesi dokter di Indonesia tidak merata. Totok menambahkan bahwa di Negara lain untuk spesialis lebih cepat, di sini lebih lambat. Sertifikasi kompetensi dan profesi perlu dikaji, seperti di mana perbedaan dan kesamaannya? Jika sama dan bisa disatukan, baiknya disatukan. Intinya Totok meminta untuk jangan membebani dokter, dan mengenai biaya ada baiknya jika ditanggung pemerintah. Tidak ada kecemburuan soal rezeki, melainkan soal sertifikasi. Tolong tenaga ahli agar mengkaji sertifikat kompetensi itu apa dan profesi apa? Dan apakah bisa disatukan? Kompetensi kaitannya dengan keahlian khusus, bukan politisasi. Totok setuju bahwa perlu adanya pembatasan dan apabila prodi dtutup perlu ada solusi untuk mahasiswa pindah. Menurut Totok, Dikdok punya permasalahan mendesak yaitu pendidikan layanan dasar yang wajib untuk seluruh dokter. Hal tersebut menurutnya adalah kebijakan yang tidak tepat dan menjadi pemborosan APBN. Permasalahannya adalah dokter-dokter pada tingkat Puskesmas merujuk ke RS bukan karena dokter tidak mampu menangani, tetapi karena ketidaktersediaannya peralatan yang memadai. Jadi, selain memperbanyak dokter keluarga, menurut Totok, standar pelayanan juga harus ditingkatkan. [sumber]

RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)

6 Desember 2017- Pada rapat Baleg dengan Forum Honerer K2, DPRD Langkat, DPRD Bontang. Totok menyatakan harapan agar pada pertemuan saat itu ada keputusan yang menyenangkan. Totok bertanya apabila ditargetkan bulan Januari selesai, sanggup atau tidak. Totok berpendapat katanya bisa selesai Januari, maka insya Allah pendataan selesai. Totok juga berpendapat, jika begitu, maka harus bisa datang Raker setelah pendataan selesai. Totok mengatakan sekarang para mitra bisa pulang. Totok kembali berpendapat, pada tahun baru, walaupun masih berupa harapan tetapi semoga tetap bisa tersenyum. Totok menyatakan harapan semoga semua bisa selesai dalam satu periode 2018.  Totok menyampaikan kepada mitra, jika masih belum selesai para mitra dipersilakan ke Gedung DPR lagi untuk menyampaikan aspirasi atau demo pun tidak apa-apa. Totok mengatakan sempat ada imbauan terkait kalau bisa DPRD kota ini tidak hanya menaungi kota, tetapi juga kabupaten. Totok berpendapat  perihal permasalahan ini tidak boleh sekadar janji, tetapi bukti yang bisa dibuktikan pada Januari 2018 nanti.[sumber]

RUU Perkelapasawitan (Resolusi Uni Eropa atas sawit)

17 Juli 2017 - Dalam Raker Baleg dengan tim pemerintah; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Kementerian Hukum dan HAM, Totok mengatakan Rapat ini masih rakor dan harusnya belum ada keterlibatan dengan pemerintah, Totok mengusulkan ada pembahasan dalam panja secara terbuka jadi kami menangkap sikap pemerintah itu sejalan, menolak penjelasan lebih lanjut RUU ini. Totok menambahkan jika ada sikap tidak setuju jangan dalam bentuk surat tapi harus dalam pembahasan, RUU ini hanya memuat sekian persen norma-norma baru yang belum diatur dalam UU lain bahkan ada yang bertentangan tolong nanti ada utusan dari pemerintah untuk hadir dalam panja pembahasan harmonisasi. [sumber]

RUU Pemilu - Jumlah Kursi DPR dan 14 Poin Pembahasan

29 Mei 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RUU Pemilu dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Totok mengajak agar melakukan pendekatan dari yang sudah bulat dulu dari 560 dan 565, intinya bukan distribusi suara,tetapi menjaga daerah pemilihan tetap terjaga. Totok mengatakan bahwa berusaha melakukan perubahan itu tidak berubah dari daerah pilihan yang sudah ada. Totok menawarkan 579/565 untuk kursi DPR. [sumber]

RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)

24 Mei 2017 - Totok mengatakan bahwa ayat dalam Pasal 6a bersifat saling berkaitan, maka dalam undang-undang harus detil, karena konstitusi tidak dapat mengatur semuanya. Totok berpandangan bahwa tafsir undang-undang tersebut adalah adanya pesan dari pendiri negara supaya Indonesia jangan sampai memiliki calon tunggal dan seharusnya Pasal 6a tersebut dapat menjelaskan pasal-pasal di atasnya. Totok pun mengatakan bahwa Fraksi PAN menolak adanya calon tunggal dan usul pendaftaran menjadi 2 x 7 hari (14 hari).

Terkait metode kampanye, Totok mengusulkan untuk lokasi kampanye juga diatur oleh negara agar lebih tertib.   [sumber]

RUU Kekarantinaan Kesehatan

3 Juli 2018-  Rapat  pengambilan keputusan tingkat 1  Baleg dengan Menkes. Totok menyampaikan yang perlu disepakati sekarang frasa "dengan sengaja" di Pasal 90 dan 91. Di KUHP frasa itu juga dihapuskan. Tadi usulkan semua frasa "dengan sengaja" dihapuskan terutama di Pasal 90 dan 91. Kita sepakati dihapus frasa "dengan sengaja" di Pasal 90 dan Pasal 91. Totok memuji bahwa pembahasan ini berkualitas dari substansi dan pilihan bahasa. Draf ini semoga sudah cukup sempurna.[sumber]

14 Juni 2016 - Totok meminta masukan dari Bea Cukai dan Imigrasi untuk melaporkan yang terjadi di lapangan. Usulan juga diharapkan karena tinjauan UU ini bukan hanya melindungi Indonesia, tapi juga koordinasi. Totok berpendapat bahwa harus ada kelonggaran terhadap orang sakit yang membawa obat agar dapat diperiksa ke rumah sakit. Menanggapi penyewaan tempat, harus ada keterikatan karena UU ini mewakili negara. Instansi yang terkait dengan pintu masuk Indonesia terkait dengan UU.  [sumber]

2 Maret 2016 – Rapat Baleg dengan Tenaga Ahli membahas jadwal. Totok mengatakan Baleg sudah dapat penugasan membahas ini karena surat presidennya sudah keluar. Totok menanyakan apakah RUU Kekarantinaan Kesehatan menunggu pembahasan RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (RUU KHIT) di komisi 4 atau tetap jalan siapa tahu nanti bertemu titik temu.[sumber]

RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK)

4 Februari 2016 - Totok menyampaikan bahwa pada lazimnya rapat di DPR dilakukan dengan pimpinan, tidak bisa dengan eselon di bawahnya. Bila rapat dilanjutkan sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hadir, maka akan menyalahi kelaziman rapat di DPR. Totok sangat menyayangkan ketidakhadiran Komisioner KPK. Menurut Totok, keputusan paling bijaksana ialah masukan dari KPK bisa diserahkan tanpa dialog dan interaksi. Sebagai Ketua Rapat, Totok meminta persetujuan apakah Mitra dan Anggota Baleg yang hadir setuju materi diserahkan tanpa dialog dan interaksi.  [sumber]

1 Februari 2016 - Totok mempertanyakan pihak yang nantinya menyempurnakan draf RUU KPK. Totok juga mengusulkan agar Pengusul diundang saat RDPU.  [sumber]

RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (RUU PIHU)

26 Januari 2016 - Totok menilai bahwa undang-undang mengenai penyelenggaraan ibadah haji sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Menurutnya, tidak masalah bila RUU PIHU tidak digabung dengan RUU Tabungan Haji. Totok juga mengingatkan Pengusul RUU PIHU bahwa bahwa undang-undang ini diperlukan untuk melayani masyarakat sehingga tidak boleh merugikan siapapun.  [sumber]

RUU Kewirausahaan Nasional

Pada 23 November 2015 - Totok menilai gagasan ini penting karena dapat melengkapi undang-undang lainnya, terutama UU UKM agar menjadi roh dalam rodanya. Misalnya, penjual es dawet ada yang tidak berkembang dan berkembang, bahkan menjadi toko oleh-oleh. Dari kasus tersebut, Totok menilai dapat dibedakan mana yang wirausahawan dan bukan.

Selanjutnya, Totok ingin mempertanggung-jawabkan gagasannya agar berkembang maksimal. Kesadaran mengoreksi membuat dirinya dan Baleg ingin melihat perkembangan pada daerah. Menurut Totok di Panitia Kerja (Panja), akan dilihat satu per satu pasal dan ayat yang akan disempurnakan. Gagasan wirausaha juga akan dilihatnya, seperti mikro, kecil, menengah, dan lain-lain yang ada semangat wirausahanya. Totok menyebutkan bahwa Go-Jek dan Traveloka adalah contoh-contoh entrepreneur yang sukses. Menurutnya, wirausahawan harus dibekali pelatihan-pelatihan dan undang-undang sebagai payungnya.  [sumber]

UU Migas

Pada 27 Januari 2015 - Totok ingin tata kelola migas Indonesia dibenahi secepatnya. Totok mengingatkan bahwa di periode 2009-2014 DPR pernah upayakan revisi dari UU Migas tetapi 9 Fraksi gagal mencapai kesepakatan dan bahwa besok pagi Badan Legislatif (baleg) sudah mengundang pimpinan Komisi 7 untuk membahas revisi UU Migas masuk daftar prioritas Prolegnas 2015.  [sumber]

Tanggapan

Permen-ESDM tentang Nilai Tambah Mineral dan Tata Cara Penjualan Mineral, Perselisihan Mukhtar Tompo dengan Chappy Hakim, dan evaluasi Freeport

21 Februari 2017 - Totok memaparkan agenda PT Freeport hanya menanggapi kejadian kemarin (9 Februari 2017), tapi juga ditambah isu krusial lain. Totok menanyakan perihal perselisihan Mukhtar dan Chappy apa ada lanjutan hukumnya atau tidak dan menurutnya pengunduran diri sudah dapat diterima sebagai bentuk penyesalan. Ada isu yang lebih besar, yakni hubungan Freeport dengan Indonesia. Berita terakhir seolah-olah sudah deadlock. Ia berharap dewan komisaris dapat memberikan penjelasan yang lebih jauh tentang persoalan PT Freeport. Berita terkhir katanya sudah deadlock komunikasi antara pemerintah dan Freeport. Itu yang ingin mereka dengar. Bahkan Freeport akan mengajukan ke arbitrase Internasional. Totok menjelaskan sebenarnya kalau mau buka-bukaan harusnya rapat ini tertutup lalu hasilnya terbuka melalui konferensi pers karena pembahasan ini pasti penuh kepentingan yang berbeda. Totok memaparkan, Komisi 7 selalu ingin yang terbaik untuk Indonesia. Kalau ingin buka-bukaan tidak bisa terbuka. Ia mengharapkan rapat ini tidak terbuka untuk menjelaskan kondisi negosiasi Freeport.

Ia menanyakan apakah pihak freeport lebih pilih jalan abritase yang diwakili oleh dewan komisaris punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan besar di masyarakat dalam hal negosiasi yang sudah deadlock. Menurutya pemerintah dan DPR-RI biasanya satu sikap soal bela Negara. Ia mengharap rapat ini dapat penjelasan soal negosiasi Freeport. Totok ingin dapat info langsung dari Freeport, karena baginya tidak lucu jika DPR-RI mendapat info dari Media Sosial. Ia selalu ditanyakan oleh orang-orang bagaimana mengenai Freeport, tapi Ia tidak dapat menjawabnya. Totok mengusulkan rapat berlangsung tertutup saja, agar berani bicara terbuka dan komisaris bisa menjelaskan semuanya dengan detail. Rapat terbuka banyak info yang tidak semua akan dibuka. Jika rapat terbuka kualitas rapat akan berkurang. Totok kembali mengusulkan jika mau buka-bukaan rapat berlangsung tertutup saja. Ia mengatakan untuk bisa cepat selesai butuh kesepakatan dua pihak terkait masalah Freeport. Pilihan IUP atau IUPK ya memang itulah yang ada dalam UU, ujar Totok. IUPK yang diajukan Freeport itu sebagai institusi, selanjutnya Totok menanyakan Dewan Komisaris kapasitasnya apa. Kontrak karya berakhir pada 2001. Ia agak curiga dengan PT Freeport, apakah benar punya niat baik untuk Indonesia. Orang Papua tidak terlalu sejahtera dengan adanya Freeport. Ia menyarankan, sebaiknya Freeport digantikan saja. Totok berpendapat Peggi Patrisia Pattipi harus percaya perusahaan Indonesia. Komisi 7 ingin ada penyelesaian antara Indonesia dengan Freeport. Harus ada win win solution. Freeport hanya sibuk urus ekspor terus namun tidak serius membangun smelter. Totok memprediksi jika smelter dibangun di Papua kurang ekonomis, hasil limbah bisa dimanfaatkan di Gresik. di Papua tidak ada infrastruktur yang dijanjikan Freeport. Freeport harus mendengar tambang emas bisa dikelola oleh Indonesia sendiri kalau PT Freeport ingin perpanjangan izin dan mengikuti aturan yang dibuat Indonesia. Tidak ada lagi kontrak karya. Selanjutnya Totok menyarankan kalau ingin diperpanjang, Freeport harus ikuti UU yang ada di Indonesia. Totok menekankan bahwa Ia tidak menginginkan mereka terpancing dan hanya fokus di situ saja, tidak boleh ada yang melakukan pelecehan pada parlemen karena sanksinya yaitu politis, yang bersangkutan tidak dapat lagi rapat dengan parlemen. [sumber]

Pemantauan UU Perikanan

2 Februari 2017 - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi DPR-RI (Baleg) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KemenKP), Totok meminta dari seluruh paparan MenKP bahwa ada potensi luar biasa dari laut kita jangan hanya menjadi jargon saja. Totok melihat MenKP hanya bekerja sendiri saja padahal aparatur pemerintahan kita cukup besar. Menurut Totok, semakin ramping birokrasi diintegrasikan terutama kepada nelayan.. Ia mengingatkan mengenai tugas selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan kelautan dan mencari kekosongan di induk UU-nya. Pihak DPR akan bentuk tim untuk merumuskan masalah yang ada.[sumber]

Kewenangan KPPU dalam RUU Larangan Praktik Monopoli

17 Januari 2017 - Totok mengatakan bahwa ancaman monopoli kartel bukan hanya di dalam negeri saja, tapi negara itu sendiri dapat dikartelisasi. Totok mengungkap bahwa telah ada data di mana Indonesia masuk dalam kartel dunia dan hal ini dikarenakan Indonesia menjual sebuah produk dengan harga yang lebih mahal dari negara lain yang menjual produk yang sama juga.

Totok mengusulkan agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diberikan beberapa norma untuk melakukan audit, contoh audit terhadap impor gula sehingga dapat dikontrol. Totok mengusulkan agar KPPU perlu diperkuat dan kalau tidak diperkuat, usul Totok, KPPU dihapuskan saja dari sistem perekonomian Indonesia. [sumber]

Kesiapan Pemilu Elektronik

11 Januari 2017 - Menurut Totok, pelaksanaan e-voting belum pas dilaksanakan pada pemilu 2019. Totok pun menanyakan apakah e-voting memerlukan listrik atau tidak. [sumber]

Peninjauan Kembali UU Pendidikan Kedokteran (UU Dikdok)

27 September 2016 - Totok belum mendengar PB IDI bahwa mereka mau menjalani UU Dikdok dan Totok menyimpulkan ada yang salah dengan UU ini. Totok mengimbau Pemerintah untuk menunda pelaksanaan UU Dikdok. [sumber]

Pemantauan UU Pemberdayaan Petani

18 Juli 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Legislasi (Baleg) dengan Tenaga Ahli Baleg, Totok mempertanyakaan aturan pelaksanaan pemantauan UU Pemberdayaan Petani sudah efektif atau belum. Totok menilai bahwa dengan adanya RUU Pemberdayaan Petani ini, harusnya petani tidak mengalami kesulitan, sedangkan tentang pemantauan UU pertembakauan harus dibuat panja dan anggota panja sama dengan anggota UU pertembakauan dan pimpinannya tetap Firman Soebagyo. [sumber]

Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

8 Juni 2016 - Totok menegaskan bahwa subsidi harus disesuaikan jika turun. Selain itu, banyak laporan dari masyarakat yang mengatakan kecil atau besarnya mereka tidak mendapatkan hak. Mereka mendapatkan harga di atas harga eceran.  [sumber]

Pada 10 Februari 2015 - Totok menilai peran pemerintah sebaiknya mendorong bukan membangun infrastruktur BBM. Sehubungan dengan tambahan anggaran sebesar Rp.3 triliun, Totok akan menyetujui pengajuan penambahan anggaran tersebut apabila diperuntukkan untuk infrastruktur gas.  [sumber]

Pengamanan Komplek Parlemen

14 April 2016 - Totok melihat konsep pengamanan yang dipaparkan sudah memadai. Dia menanyakan kepada Kabarhakam Polri, apakah petugas pemadam kebakaran yang akan disiapkan mampu melakukan penyelamatan dari luar gedung ketika terjadi kebakaran, mengingat gedung DPR-RI ada yang mencapai 23 lantai. Totok menyarankan agar anggota DPR-RI akan masuk Komplek Parlemen tidak perlu diperiksa lagi di pintu masuk. Totok juga mengusulkan agar ada standar pengamanan bagi anggota DPR-RI saat di daerah. Totok menanyakan kepada Mitra, apakah rumah anggota DPR juga akan dilakukan pengamanan.  [sumber]

Cost Recovery

7 Oktober 2015 - Totok berpendapat bahwa cost recovery tidak masalah ditetapkan oleh Banggar, tetapi yang di Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sudah benar karena cost recovery yang paling benar adalah 100% berasal dari anggaran tahun tersebut.

Menurut Totok cost recovery tidak bisa dibandingkan dengan lifting, tetapi harus dilihat dari efisiensi produksi migas. Totok merasa konsep tersebut bisa menjadi dasar pembentukan UU yang berkaitan dengan cost recovery. Totok meyakini cost recovery akan lebih efisien bila penentuannya dilakukan setelah KKKS menemukan migas saat melakukan eksplorasi.

Totok menegaskan bahwa Banggar tidak bisa sembarangan menghitung cost recovery karena diatur dalam UU. Totok meminta SKK Migas menjelaskan hubungan cost recovery dengan utang tahun lalu.  [sumber]

Dana Aspirasi Rp.20 Milyar per Anggota DPR

24 Juni 2015 - (Kompas.com) - Ketua Panitia Kerja Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) Totok Daryanto menilai pemerintah terlalu terburu-buru menolak dana aspirasi. DPR belum secara resmi mengajukan program dana aspirasi ini ke pemerintah.

"Mestinya penolakannya jangan sekarang. Programnya saja belum tahu, kok sudah ditolak," kata Totok di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2015).

Menurut dia, pemerintah baru bisa mengetahui sisi positif dan negatif program ini saat pembahasan anggaran dengan DPR. Di sanalah pemerintah berhak menerima atau mengajukan penolakan.

"Jangan serta-merta menolak karena ini wajib mengikat, kan di rapat paripurna. Kalau nanti ditolak, silakan setelah melalui pembahasan," ucapnya.

Politisi Partai Amanat Nasional itu mengatakan, yang terpenting DPR sudah berusaha menindaklanjuti program yang merupakan amanat Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya, pimpinan DPR akan terus melobi pemerintah agar bisa menyetujui dana aspirasi ini.

Siang tadi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo menolak usulan dana aspirasi DPR. Presiden beranggapan bahwa dana aspirasi itu akan berbenturan dengan program pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah. "Presiden enggak setuju," kata Andrinof di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/6/2015).

Jokowi beranggapan bahwa program pembangunan didasarkan pada visi dan misi presiden. Selain itu, pemerintah juga menggunakan uang negara berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). (sumber)

16 Juni 2015 - (VivaNews) - Polemik dana aspirasi DPR atau Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP), masih berlangsung. Dewan Perwakilan Rakyat juga belum satu suara.

Belakangan, baru Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang secara tegas menolak program dengan anggaran total Rp11,2 triliun ini. Sementara Fraksi Demokrat, meminta penjelasan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Sebab mereka menganggap, pemerintah sudah mengalokasikannya.

Di balik penolakan-penolakan sejumlah fraksi itu, namun untuk dana aspirasi ini, ternyata sudah dibentuk Panitia Kerja (Panja). Panja ini akan bekerja, membahas teknisnya.

Ketua Panja Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP), Totok Daryanto mengaku panja masih bekerja. "Anggotanya, tiap-tiap fraksi ada anggotanya. Ada 32 (anggota panja)," ujar Totok kepadaVIVA.co.id, Selasa 16 Juni 2015.

Dari sepuluh fraksi di DPR, semua terwakilkan di dalam Panja UP2DP ini. Termasuk, anggota dari Fraksi NasDem yang menolak dana ini. "Dari NasDem ada. Tapi saya lupa namanya," kata Totok.

Beberapa nama lain dari partai pendukung pemerintah, seperti PDI Perjuangan, ada di dalam panja ini. "Dari PDIP itu (anggota panja) Pak Jalaludin Rahmat dan Profesor Hendrawan Supratikno," kata Wakil Ketua Umum DPP PAN ini.

Totok kembali mengklarifikasi, bahwa program ini salah kalau disebut sebagai dana aspirasi. Sebab, UP2DP ini adalah usulan program riil, anggota DPR tidak diberikan dana dalam bentuk tunai. Tapi masuk dalam R-APBN yang diusulkan kali ini masuk ke R-APBN 2016.

Alokasi dananya, adalah Rp20 miliar setiap anggota per dapil. Sehingga, totalnya Rp11,2 triliun.

Walau sejumlah fraksi menolak, tapi Panja tetap berjalan. "Kalau menolak boleh saja. Karena itu dalam undang-undang diatur, bahwa DPR itu boleh mengusulkan program pembangunan. Kalau tidak mau tidak apa-apa," kata Totok. (sumber)

Mekanisme Pemantauan & Peninjauan Pelaksanaan Undang-Undang

28 Mei 2015 - Totok menilai pekerjaan di DPR tidak dikerjakan sungguh-sungguh, makanya produk legislasi terbengkalai. Menurut Totok Badan Legislasi (Baleg) harus menelusuri undang-undang satu-per-satu agar konkrit dan nyata kerjanya. Menurut Totok pemantauan harus dilakukan dari sisi implementasi masyarakat dan peninjauan artinya menindak-lanjuti dan merivisi undang-undang yang ada. Totok tanya ke Pimpinan Baleg apakah dari sisi implementasi terhadap undang-undang tersebut sudah ada Peraturan Pemerintah (PP)-nya apa tidak.

Totok dorong ke Pimpinan Baleg untuk membentuk 2 tim untuk pemantauan dan untuk peninjauan hanya diperlukan 1 tim saja. Menurut Totok sebagai Baleg mereka punya tugas dan kewenangan untuk membantu komisi-komisi yang tidak sanggup menyelesaikan tugasnya. Totok serahkan pada Pimpinan Baleg untuk membentuk beberapa tim.  [sumber]

Evaluasi Distribusi BBM Menjelang Lebaran 2015

27 Mei 2015 - Totok menegaskan ke Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) dan Direktur Utama PERTAMINA (Dirut PERTAMINA) bahwa nanti dalam RUU Migas harus dikaji dan diperjelas apa yang dimaksud dengan Kontrak Kerja setelah berakhir. Menurut Totok harus ada kebijakan politik yang jelas tentang pengalihan kontrak kerja yang telah berakhir. Totok sindir bahwa ia telah berkali-kali memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) ke Komisi 7 untuk menjelaskan posisinya tapi beliau tidak bisa hadir terus.  [sumber]

Tata Kelola Badan Legislasi - Kinerja Legislasi

25 Mei 2015 - Totok menjelaskan bahwa dari Revisi UU MD3, yang berubah hanyalah Badan Legislasi (Baleg) tak bisa usulkan RUU. Baleg juga bukan penanggung jawab legislasi. Ia meminta untuk para anggota Baleg mengingatkan rekan-rekan di komisi masing-masing tentang tugas legislasi.

Totok mengingatkan bahwa PPP, PDI Perjuangan, Demokrat dan Hanura belum memberikan nama untuk anggota yang menjadi bagian dari Panja RUU Tapera. Totok menjelaskan bahwa memang UU tidak bisa di carry over dari masa lalu. Tapi bahasan yang lalu harus dihargai. Totok mengatakan bahwa pembahasan RUU dari periode lalu harus diberikan kepada anggota periode sekarang.  [sumber]

Rencana Peluncuran BBM Pertalite

Pada 22 April 2015 - Totok menyatakan bahwa Pertamina harus mendapatkan masukkan dari DPR untuk penentuan harga BBM subsidi. Pertamina tidak bisa pure corporate.  [sumber]

Persetujuan Prolegnas 2015-2019 

Saat Paripurna ke-18, 9 Februari 2015, DPR memiliki agenda untuk persetujuan Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas 2015. Sebelum disetujui pada hari yang sama, Totok Daryanto dari fraksi yang sama menyatakan hal yang sama dengan Yandri.  (sumber)

Kode Etik & Tata Tertib DPR

Pada Paripurna ke-17 tanggal 27 Januari 2015, Fraksi PAN menilai Kode Etik & Tata Tertib dan MKD melanggar akhlak dan hak dasar seorang warga negara. Fraksi PAN keberatan atas peraturan yang melarang mengutus Tenaga Ahli untk menghadiri rapat karena bisa jadi Anggota harus darurat pergi ke Dapilnya.  [sumber

Evaluasi Kinerja Kementerian Energi Sumber Daya Mineral

27 Januari 2015 - Totok ingin tata kelola migas Indonesia dibenahi secepatnya. Totok mengingatkan bahwa di periode 2009-2014 DPR pernah upayakan revisi dari UU Migas tetapi 9 Fraksi gagal mencapai kesepakatan dan bahwa besok pagi Badan Legislatif (baleg) sudah mengundang pimpinan Komisi 7 untuk membahas revisi UU Migas masuk daftar prioritas Prolegnas 2015.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Nganjuk
Tanggal Lahir
05/06/1954
Alamat Rumah
Demangan Kidul GK 1//7 RT 015/005 Demangan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
No Telp
0215755752 / 0811256982

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Jawa Timur V
Komisi
VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup