Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Amanat Nasional - Jawa Timur VI
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Solo
Tanggal Lahir
10/04/1973
Alamat Rumah
Jl. Munggang No. BA 16, RT.09/RW.04, Kelurahan Balekembang. Kramat Jati. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp
081 897 9264

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Jawa Timur VI
Komisi

Latar Belakang

Ahmad Riski Sadig terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) mewakili Dapil Jawa Timur VI setelah memperoleh 86,898 suara. Riski adalah politisi muda PAN yang sedang menanjak karirnya. Produk dari hasil kaderisasi PAN Riski adalah Ketua Umum Barisan Muda (BM)) PAN periode 2006-2011, organisasi sayap kepemudaan PAN.

Riski adalah penerus bisnis keluarga di bidang pertambangan bijih besi, pasir besi dan batu bara. Riski menjabat sebagai Direktur Utama dari PT. Riski Putera Nieksa Hasbone.

Di masa bakti 2014-2019 Riski bertugas di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan dan kependudukan. Riski juga merangkap sebagai Anggota dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Di November 2015, menjelang dimulainya proses sidang Kasus Pencatutan Nama Presiden dan Wakil Presiden RI oleh Ketua DPR-RI terkait negosiasi perpanjangan kontrak kerja PT. Freeport Indonesia, posisi Riski di MKD digantikan oleh A Bakri. (sumber)

Pendidikan

S1, Teknik Industri, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (1998)

Perjalanan

Ahmad Riski Sadig mulai aktif berorganisasi di bangku kuliah dan bergabung di Dewan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.  Riski diberikan tugas menjadi Komisi Anggaran. Sejak awal berdirinya PAN di 1998 Riski sudah bergabung menjadi kader dan aktif di organisasi sayap kepemudaan PAN, Barisan Muda (BM) PAN.  Dimulai dari aktif di lingkup tempat asalnya di Surabaya menjadi Wakil dari BM PAN Jawa Timur Ranting Perak Berat (2000-2003) dan pindah ke Jakarta dan sampai menjadi Ketua Umum DPP BM PAN DKI Jakarta (2006-2011).  

Pada Pileg 2004 Riski mencalonkan diri menjadi calon legislatif dari Dapil Jawa Timur VI tetapi gagal. Baru di Pileg 2009 Riski berhasil terpilih menjadi Anggota DPR-RI dan karir politiknya di DPR berkembang pesat.   

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Transfer Daerah dan Dana Desa dalam Rangka Pembicaraan TK.I/Pembahasan RUU Tentang APBN TA. 2019 

18 Oktober 2018 - Pada Raker Banggar dengan Pemerintah, Riski mengusulkan untuk tidak dibaca semua, karena kalau dibaca semua bisa selesai sampai besok pagi. Menurut Riski, usulan teman-teman DPR butuh waktu untuk membaca bahan nanti sebagian dijawab pemerintah dan dilanjutkan besok.Riski berpendapat, bagaimana membedakan usulan kawan-kawan di DPR dan Pemerintah. DPR tidak perlu terjebak oknum-oknum yang menghiasi media massa. Riski menyatakan sudah menyampaikan 209 kab/kota yang mengusulkan anggaran. Riski berpendapat tidak ada salahnya pada pertemuan besok teman-temen Kemenkeu menyiapkan data perdaerah sehingga tahu apakah daerah pemilihan kita dibantu atau tidak oleh pemerintah. Riski berpendapat kalau tidak bisa diselesaikan hari ini dilanjutkan besok pada hari sabtu. Riski menerima aspirasi dan amanat banyak orang. Riski juga memohon agar aspirasi ini dimasukkan ke dana transfer daerah dan dibuat satu kolom. Riski mengingatkan agar porses dimaskukkkan ke kesimpulan agar bisa dimasukkan ke timua dan timus agar bisa dibedakan usulan politis dan teknokratis. [sumber] 

Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam RUU APBN 2019

18 Oktober 2018 - Pada Rapat Panja Banggar dengan Koor Panja Pemerintah, Riski melihat ada perwakilan Kemenkes soal obat dan PBI. Ahmad Riski mengusulkan permohonan database tentang subsidi dan Bansos ada langkah maju sehingga 1 data atau 1 kartu terkait dengan PBI 4,4 juta di 2019. Ahmad Riski juga memohon agar APBN yang akan datang ada verifikasi rigid penerima. Ahmad Riski juga menyatakan apakah mungkin dana negara ditempatkan di bank tertentu. Mengingat konsekuensinya dia harus salurkan KUR dengan Bunga KUR. [sumber] 

RAPBN 2017 - Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, LMAN, BPJS-K

22 September 2016 - Pada Banggar rapat dengan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), BPJS Kesehatan, dan Panja Pemerintah, Risky mengusulkan bahwa DPR-RI tidak perlu menganggarkan cadangan untuk BPJS Kesehatan supaya BPJS dapat mengejar peserta mandiri agar membayar iuran. Risky menceritakan bahwa dulu ia termasuk Pansus UU BPJS. Ia menyatakan bahwa BPJS belum ada alta untuk mengontrol peserta mandiri yang belum tertib membayar. Risky meminta agar iuran untuk peserta PBI tidak dinaikkan, tetapi iuran peserta mandiri dinaikkan. Risky mengatakan bahwa seharusnya di negara ini yang kaya bergotong royong mendukung keuangan negara. Risky menyayangkan sistem kegotongroyongan negara sekarang terbalik. Uang untuk membiayai jaminan kesehatan peserta PBI dipakai untuk biaya berobat peserta mandiri hingga 60-80% sehingga yang miskin justru tidak menikmati fasilitas BPJS. Risky mengatakan seharusnya ada alat paks sehingga peserta mandiri tidak hanya membayar iuran ketika sakit saja. Risky mengatakan ada 92,4 Juta peserta PBI selama setahun, tetapi per Agustus yang valid hanya 88 Juta.  [sumber]

RAPBN 2017

20 Juli 2016  - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan (MenKeu) dan Kepala Bappenas, Riski mengatakan jika pihaknya menerima banyak masukan terkait tenaga kerja asing yang tak terkendali dengan menggunakan bebas visa. A Riski juga mengungkapkan kegelisahan di Komisi 9 mengenai vaksin palsu. Sementara, ada isu dari Tiongkok yang akan membangun pabrik vaksin. [sumber]

Asumsi Kebijakan Transfer Daerah dan Dana Desa - RAPBN 2016

25 Juni 2015 - Menurut Riski pengaturan alokasi Dana Desa tidak rata. Riski saran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar Dana Desa jangan asal ada sebagai ‘pemanis’, namun Pemerintah perlu memperhatikan desa-desa yang penghasil. Riski dorong Kemenkeu untuk mengkaji ulang formulasi alokasi Dana Desa agar tidak terkonsentrasi di Jawa saja.  [sumber]

Asumsi Pemerataan dan Jaminan Sosial - RAPBN 2016

22 Juni 2015 - Menurut Riski tidak ada terobosan dari pemaparan Kementerian Perencanaan Pembangunan (Bappenas). Padahal Riski berharap pada pembahasan RAPBN 2016 ini ada terobosan, di bidang apa saja. Tidak harus semua, tapi fokus. Contohnya, menurut Riski tidak perlu banyak kartu-kartu yang disebar. Cukup satu kartu saja tapi mencakup semua. Ahmad saran Bappenas untuk evaluasi terlebih dahulu dan sebisa mungkin ada terobosan-terobosan kecil dalam pembahasan antara Bappenas dan Badan Anggaran (Banggar).

Riski menyoroti pengelolaan program kesehatan Pemerintah. Menurut Ahmad Pemerintah sebenarnya bisa belajar dari pengelolaan program pendidikan. Dan ini juga menjadi kajian di Komisi 9, dimana dua-dua program tersebut berjalan sendiri-sendiri. Bahkan menurut Riski di wilayah Jabodetabek, masyarakat malah menolak Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ahmad minta klarifikasi ke Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Deputi KK) mengapa ini terjadi.  [sumber]

Rencana Kerja Pemerintah 2016

16 Juni 2015 - Riski fokus kepada isu kesehatan. Riski menilai banyak fasilitas kesehatan seperti Puskesmas yang kondisinya tidak layak. Riski tanya ke Deputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) strategi yang disiapkan untuk menyiapkan tenaga-tenaga kesehatan dan menjaga fasilitas kesehatan yang ada. Riski juga menilai bahwa BPOM belum benar-benar menjadi garda yang menjaga kesehatan masyarakat. Menurut Riski penyediaan obat di daerah-daerah banyak yang obatnya sudah kadaluarsa. Terkait kependudukan, Riski meminta perhatian khusus Bappenas mengenai BKKBN yang kekurangan anggaran memenuhi penyediaan alat-alat Keluarga Berencana.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Solo
Tanggal Lahir
10/04/1973
Alamat Rumah
Jl. Munggang No. BA 16, RT.09/RW.04, Kelurahan Balekembang. Kramat Jati. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp
081 897 9264

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Jawa Timur VI
Komisi