Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Amanat Nasional - Jawa Timur VI
Komisi I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Solo
Tanggal Lahir
10/03/1973
Alamat Rumah
Jl. Munggang No. BA 16, RT.09/RW.04, Kelurahan Balekembang. Kramat Jati. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp
081 897 9264

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Jawa Timur VI
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika

Sikap Terhadap RUU

UU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau (KNPT), Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan Koordinator Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendali Tembakau (KNMSPT)

Sadig mengatakan anak harus kita jaga sesuai dengan prinsip yang KPAI sampaikan tadi dan dalam kontek tembakau, Sadig kira perlu ada kearifan melihat realitas masyarakat Indonesia terkait dengan kretek karena di berbagai daerah kretek menjadi budaya seperti di Kudus, Magelang, dsb.


Tanggapan

Respons Anggota Badan Anggaran DPR-RI terhadap Pemaparan Pemerintah terkait Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panja dengan Pemerintah

Riski mengatakan tentang undang-undang yang mengharuskan kita untuk memperjuangkan dapil, Menkeu pernah menyampaikan paham dan sadar akan kewenangan yang dimiliki oleh DPR tetapi mekanismenya tidak ada. Riski menanyakan upaya dari Bappenas dalam menyikapi hal tersebut agar aspirasi-aspirasi dari dapil dapat disampaikan dengan mekanisme yang formal.


Rapat Lanjutan Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN TA 2020 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Kerja (Panja) Pemerintah

Ahmad Riski Sadig mengatakan bahwa Kementerian Keuangan tentu harus lebih memahami tentang mekanisme yang transparan dan terbuka itu yang bisa merepresentasikan sumpah dari para anggota DPR RI ini harusnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan yang lebih memahaminya.


Subsidi Energi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Non Migas dan Kementerian/Lembaga, Deviden BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), Defisit serta Pembayaran - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Panja Pemerintah

Ahmad menanyakan jumlah KK yang membutuhkan subsidi LPG 3 kg dan kebenaran soal perhitungan dari My Esti. Oleh karenanya, perlu waktu tambahan untuk menyamakan persepsi soal jumlah warga yang akan terima subsidi LPG 3 kg. Ahmad menyampaikan, informasi yang diterima angka kemiskinan alami penurunan dan pasti berpengaruh ke jumlah penerima subsidi. Namun yang terjadi justru sebaliknya, dan ia menginginkan keabsahan data.


Penjelasan Permasalahan Pemberhentian Dirut LPP TVRI oleh Dewas LPP TVRI - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Helmy Yahya

Ahmad Riski mengatakan kemauan Dewas TVRI sebenarnya apa karena kelihatannya Dirut selalu disalahkan bahkan sampai dikiirm ‘Surat Cinta” ratusan kali dalam setahun.


Latar Belakang

Ahmad Riski Sadig terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 103.665 suara melalui Partai Amanat Nasional. Pada masa kerjanya di periode 2019-2024, Riski bertugas di Komisi 1
yang meliputi Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika.

Produk dari hasil kaderisasi PAN Riski adalah Ketua Umum Barisan Muda (BM)) PAN periode 2006-2011, organisasi sayap kepemudaan PAN.

Riski adalah penerus bisnis keluarga di bidang pertambangan bijih besi, pasir besi dan batu bara. Riski menjabat sebagai Direktur Utama dari PT. Riski Putera Nieksa Hasbone.

Pendidikan

SD Mujahidin Surabaya. Tahun: 1979 - 1985

SMP Diponegoro Surakarta. Tahun: 1985 - 1988

SMA Negeri 7 Surakarta. Tahun: 1988 - 1991

S1 Fak. Teknik, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Tahun: 1991 - 1998

Perjalanan

Ahmad Riski Sadig mulai aktif berorganisasi di bangku kuliah dan bergabung di Dewan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Riski diberikan tugas menjadi Komisi Anggaran. Sejak awal berdirinya PAN di 1998 Riski sudah bergabung menjadi kader dan aktif di organisasi sayap kepemudaan PAN, Barisan Muda (BM) PAN. Dimulai dari aktif di lingkup tempat asalnya di Surabaya menjadi Wakil dari BM PAN Jawa Timur Ranting Perak Berat (2000-2003) dan pindah ke Jakarta dan sampai menjadi Ketua Umum DPP BM PAN DKI Jakarta (2006-2011).

Pada Pileg 2004 Riski mencalonkan diri menjadi calon legislatif dari Dapil Jawa Timur VI tetapi gagal. Baru di Pileg 2009 Riski berhasil terpilih menjadi Anggota DPR-RI dan karir politiknya di DPR berkembang pesat hingga saat ini.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Transfer Daerah dan Dana Desa dalam Rangka Pembicaraan TK.I/Pembahasan RUU Tentang APBN TA. 2019

18 Oktober 2018 - Pada Raker Banggar dengan Pemerintah, Riski mengusulkan untuk tidak dibaca semua, karena kalau dibaca semua bisa selesai sampai besok pagi. Menurut Riski, usulan teman-teman DPR butuh waktu untuk membaca bahan nanti sebagian dijawab pemerintah dan dilanjutkan besok.Riski berpendapat, bagaimana membedakan usulan kawan-kawan di DPR dan Pemerintah. DPR tidak perlu terjebak oknum-oknum yang menghiasi media massa. Riski menyatakan sudah menyampaikan 209 kab/kota yang mengusulkan anggaran. Riski berpendapat tidak ada salahnya pada pertemuan besok teman-temen Kemenkeu menyiapkan data perdaerah sehingga tahu apakah daerah pemilihan kita dibantu atau tidak oleh pemerintah. Riski berpendapat kalau tidak bisa diselesaikan hari ini dilanjutkan besok pada hari sabtu. Riski menerima aspirasi dan amanat banyak orang. Riski juga memohon agar aspirasi ini dimasukkan ke dana transfer daerah dan dibuat satu kolom. Riski mengingatkan agar porses dimaskukkkan ke kesimpulan agar bisa dimasukkan ke timua dan timus agar bisa dibedakan usulan politis dan teknokratis. [sumber]

Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam RUU APBN 2019

18 Oktober 2018 - Pada Rapat Panja Banggar dengan Koor Panja Pemerintah, Riski melihat ada perwakilan Kemenkes soal obat dan PBI. Ahmad Riski mengusulkan permohonan database tentang subsidi dan Bansos ada langkah maju sehingga 1 data atau 1 kartu terkait dengan PBI 4,4 juta di 2019. Ahmad Riski juga memohon agar APBN yang akan datang ada verifikasi rigid penerima. Ahmad Riski juga menyatakan apakah mungkin dana negara ditempatkan di bank tertentu. Mengingat konsekuensinya dia harus salurkan KUR dengan Bunga KUR. [sumber]

RAPBN 2017 - Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, LMAN, BPJS-K

22 September 2016 - Pada Banggar rapat dengan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), BPJS Kesehatan, dan Panja Pemerintah, Risky mengusulkan bahwa DPR-RI tidak perlu menganggarkan cadangan untuk BPJS Kesehatan supaya BPJS dapat mengejar peserta mandiri agar membayar iuran. Risky menceritakan bahwa dulu ia termasuk Pansus UU BPJS. Ia menyatakan bahwa BPJS belum ada alta untuk mengontrol peserta mandiri yang belum tertib membayar. Risky meminta agar iuran untuk peserta PBI tidak dinaikkan, tetapi iuran peserta mandiri dinaikkan. Risky mengatakan bahwa seharusnya di negara ini yang kaya bergotong royong mendukung keuangan negara. Risky menyayangkan sistem kegotongroyongan negara sekarang terbalik. Uang untuk membiayai jaminan kesehatan peserta PBI dipakai untuk biaya berobat peserta mandiri hingga 60-80% sehingga yang miskin justru tidak menikmati fasilitas BPJS. Risky mengatakan seharusnya ada alat paks sehingga peserta mandiri tidak hanya membayar iuran ketika sakit saja. Risky mengatakan ada 92,4 Juta peserta PBI selama setahun, tetapi per Agustus yang valid hanya 88 Juta. [sumber]

RAPBN 2017

20 Juli 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan (MenKeu) dan Kepala Bappenas, Riski mengatakan jika pihaknya menerima banyak masukan terkait tenaga kerja asing yang tak terkendali dengan menggunakan bebas visa. A Riski juga mengungkapkan kegelisahan di Komisi 9 mengenai vaksin palsu. Sementara, ada isu dari Tiongkok yang akan membangun pabrik vaksin. [sumber]

Asumsi Kebijakan Transfer Daerah dan Dana Desa - RAPBN 2016

25 Juni 2015 - Menurut Riski pengaturan alokasi Dana Desa tidak rata. Riski saran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar Dana Desa jangan asal ada sebagai ‘pemanis’, namun Pemerintah perlu memperhatikan desa-desa yang penghasil. Riski dorong Kemenkeu untuk mengkaji ulang formulasi alokasi Dana Desa agar tidak terkonsentrasi di Jawa saja. [sumber]

Asumsi Pemerataan dan Jaminan Sosial - RAPBN 2016

22 Juni 2015 - Menurut Riski tidak ada terobosan dari pemaparan Kementerian Perencanaan Pembangunan (Bappenas). Padahal Riski berharap pada pembahasan RAPBN 2016 ini ada terobosan, di bidang apa saja. Tidak harus semua, tapi fokus. Contohnya, menurut Riski tidak perlu banyak kartu-kartu yang disebar. Cukup satu kartu saja tapi mencakup semua. Ahmad saran Bappenas untuk evaluasi terlebih dahulu dan sebisa mungkin ada terobosan-terobosan kecil dalam pembahasan antara Bappenas dan Badan Anggaran (Banggar).

Riski menyoroti pengelolaan program kesehatan Pemerintah. Menurut Ahmad Pemerintah sebenarnya bisa belajar dari pengelolaan program pendidikan. Dan ini juga menjadi kajian di Komisi 9, dimana dua-dua program tersebut berjalan sendiri-sendiri. Bahkan menurut Riski di wilayah Jabodetabek, masyarakat malah menolak Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ahmad minta klarifikasi ke Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Deputi KK) mengapa ini terjadi. [sumber]

Rencana Kerja Pemerintah 2016

16 Juni 2015 - Riski fokus kepada isu kesehatan. Riski menilai banyak fasilitas kesehatan seperti Puskesmas yang kondisinya tidak layak. Riski tanya ke Deputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) strategi yang disiapkan untuk menyiapkan tenaga-tenaga kesehatan dan menjaga fasilitas kesehatan yang ada. Riski juga menilai bahwa BPOM belum benar-benar menjadi garda yang menjaga kesehatan masyarakat. Menurut Riski penyediaan obat di daerah-daerah banyak yang obatnya sudah kadaluarsa. Terkait kependudukan, Riski meminta perhatian khusus Bappenas mengenai BKKBN yang kekurangan anggaran memenuhi penyediaan alat-alat Keluarga Berencana. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Solo
Tanggal Lahir
10/03/1973
Alamat Rumah
Jl. Munggang No. BA 16, RT.09/RW.04, Kelurahan Balekembang. Kramat Jati. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp
081 897 9264

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Jawa Timur VI
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika