Partai Amanat Nasional - DKI Jakarta I

Komisi VI - Perdagangan, Koperasi, UMKM, BUMN, Investasi, dan Standardisasi

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 2 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet dan Kepala Staf Kepresidenan

Hendro mengatakan pemindahan aset negara harus sepengetahuan Wakil Rakyat (DPR). Hendro mengatakan dari laporan 2014 terlihat bahwa capaian melampaui target mencapai 342%, Hendro bertanya mengapa target 2015 malah turun.

Anggaran — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Endro berharap dengan sertifikasi nantinya kepemilikan hak dan kewajiban dari masyarakat bisa baik lagi. Endro juga meminta untuk melihat alur distribusi itu sendiri.

Fit and Proper Test Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat - Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Satrio Arismunandar, Tita Melia Milyane, Ubaidillah dan Yuliandre Darwis

Eko Hendro Purnomo mengatakan bahwa pemerintahan itu seharusnya kebebasan pers dijamin, namun kami melihat waktu pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah ada lembaga penyiaran yang menyiarkan untuk kubu sana dan sini. KPI di mana terutama untuk incumbent seharusnya iklan politik dihentikan. Saat ini masyarakat sudah pindah haluan ke Internet, jadi tolong nilai estetika bisa diinformasikan lebih kepada masyarakat. Untuk Ubaidillah dan Yuliandre Darwis ada sebuah catatan bahwa rating dibalas dengan kajian riset tidak akan digubris oleh televisi apapun.

Kondisi Aktual terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. , PT. Pelayaran Nasional (Persero), PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Eko menanyakan sikap dari PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. soal utang 3 Juni 2020 sebesar 400 juta USD dan melihat perlu renegosiasi dari perawatan pesawat. Kaitan dengan financing, Eko menanyakan langkah restrukturisasi pinjaman dan kereta. Terakhir, ia menanyakan penyebab permasalahan pengembalian tiket yang terjadi di Stasiun Senen.

Pandangan dan Masukan terkait Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan - Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Akademisi dan Praktisi

Hendro mengatakan dengan adanya Komite Perdagangan Nasional seharusnya bisa memberi masukan kepada masyarakat, melihat kondisi perdagangan sekarang sepertinya Komite Perdagangan Nasional belum bekerja fungsional. Hendro mengusulkan Komite Perdagangan Nasional ditiadakan jika memang masih ada.  

Latar Belakang

Eko Hendro Purnomo atau yang lebih dikenal dengan nama Eko Patrio, merupakan seorang komedian yang terjun ke politik dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta untuk Partai Amanat Nasional (PAN). Eko memiliki usaha di bidang produksi hiburan dan menjabat sebagai Direktur Utama di PT. Komando Media Televisi, PT. Komando Sinergi Media, PT. Komando Maestro Kreasindo, dan PT. E Titik Tiga Komando.

Pada periode 2014-2019, Eko bertugas di Komisi 10 yang membidangi Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga. Kemudian, dimutasi ke Komisi 4 yang membidangi Pertanian, Kelautan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada periode 2019-2024, Eko bertugas di Komisi 6 yang membidangi Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah, BUMN, Investasi dan Standardisasi Nasional.

Ia terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Partai Amanat Nasional (PAN) mewakili Dapil DKI Jakarta I (Kota Jakarta Timur) setelah memperoleh suara sah sebanyak 104.564 suara.

Pada tahun 2013, Eko pernah dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dari kasus korupsi proyek Hambalang dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng. (sumber).

Pendidikan

S1, Institut Ilmu Sosial dan Politik (IISIP) Jakarta, Lenteng Agung (1996)

S1, Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Jakarta (1998)

Perjalanan Politik

Eko Patrio memulai karir politiknya di 2005 dengan beorganisasi di perkumpulan dan asosiasi pekerja seni dan produser acara televisi. Eko Patrio adalah Ketua Bidang di Persatuan Seniman Komedi Indonesia sejak 2005. Eko Patrio juga adalah Ketua Bidang Acara di Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI) sejak 2007.

Menjelang Pileg 2009, Eko Patrio bergabung dengan PAN dan menjadi calon legislatif untuk daerah tempat asal ibundanya, Nganjuk di Jawa Timur. Eko Patrio terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dan duduk di Komisi X.

Pada periode 2014-2019, Eko Hendro menjadi anggota Komisi X, namun dimutasi pada masa sidang ke-4 2014-2015 ke Komisi IV.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Menyikapi Dukungan PAN terhadap Calon Gubernur DKI Jakarta, Rizal Ramli

13 September 2016 - Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo membantah partainya hanya sekadar memberi harapan palsu pada Rizal Ramli untuk diusung sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta.

Memang, kata anggota DPR yang lebih akrab disapa Eko Patrio‎ ini, partainya belum memutuskan siapa bakal calon yang diusung, karena PAN sadar diri hanya memiliki dua kursi di DPRD DKI. Namun, nama Rizal Ramli akan betul-betul dikaji secara mendalam.

"Kondisi sekarang kami belum deklarasi, kami sadar diri cuma dua kursi,” ujar Eko, Selasa (13/9).

Dia katakan, nama Rizal akan disodorkan ke Koalisi Kekeluargaan.

“Intinya ini ada calon yang mumpuni, yang penting silaturahmi dulu, itu yang penting," ujar Eko, Selasa (13/9).

Saat ditanya apakah hanya Rizal Ramli yang bakal diajukan ke Koalisi Kekeluargaan, Eko menyatakan tidak.

Tapi juga ada beberapa nama-nama lain seperti Sandiaga Uno, Yusril Ihza Mahendra dan yang terakhir Rizal Ramli.

"Ini nama-nama yang kami ajuin, mau pilih yang mana. Setelah itu baru kami bermain data. Jadi kemungkinan-kemungkinan masih banyak. Yang kami ajukan itu Bang Sandiaga Uno, Yusril, bu Risma dan Rizal Ramli. Nah kenapa Rizal Ramli, karena tokoh yang berani, pro rakyat dan bisa menyelesaikan masalah secara cepat," ujar Eko.

Selain itu, selama bertugas di mana pun Rizal kata Eko, juga terbukti selalu menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tak pernah merugikan rakyat kecil.

Sementara itu terkait rumor yang menyebut Koalisi Kekeluargaan pecah kongsi, Eko membantahnya.

Namun saat ditanya kemungkinan sejumlah parpol dari Koalisi Kekeluargaan bakal mendeklarasikan dukungan pada Yusril 15 September mendatang, Eko menjawab secara diplomatis.

"Saya secara pribadi dan sebagai ketua DPW PAN DKI Jakarta, belum ada menerima satu pun undangan berkaitan dengan deklarasi itu," ujar Eko. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian

25 Januari 2016 - Eko merumuskan bahwa ada 2 masalah dasar dalam bidang pertanian saat ini, yaitu pupuk dan penyuluhan. Penyuluhan dan pendidikan dinilai penting dalam mencapai kedaulatan pangan. Selain itu, Eko mengungkapkan bahwa masih banyak jeruk ilegal yang masuk pasar dalam negeri karena tidak ada ijin untuk masuk dalam negeri. [sumber]

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI 2016-2017, RKA K/L 2018 dan Hasil Temuan Reses

19 Januari 2017 – Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian RI, Eko mengatakan, permasalahan jagung cukup menganggu sehingga dapat menghilangkan keuntungan 10 bulan hanya dengan kerugian dalam 2 bulan. Oleh karena itu, Eko berharap hal ini perlu diperhatikan dan hasil yang dicapai bisa dilaporkan. [sumber]

Rencana Kerja dan Anggaran dan Dana Alokasi Khusus 2016 - Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan

18 November 2015 - Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar), Eko mengakui tidak ada keinginan untuk menurunkan anggaran ketiga kementerian. KemenKP, Kementan, dan KemenLHK, bahkan menurutnya berhak mendapatkan penambahan anggaran. Eko mempertanyakan ketidakhadiran sekjen KemenKP, Kementan, dan KemenLHK saat rapat Banggar. [sumber]

Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh

2 Juli 2015 - Eko menilai Tenaga Harian Lepas - Penyuluh Pertanian (THL-PP) berkontribusi besar terhadap masalah pangan. Menurut Eko ada ada 28.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebentar lagi purna-tugas. Eko saran ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk mengisi setengah dari kekosongan tersebut dengan THL-PP. [sumber]

Asumsi Anggaran Belanja Pusat - RAPBN 2016

29-30 Juni 2015 - Eko menilai Pemerintah belum sepenuhnya mendukung akses pasar bagi industri kreatif. Pembiayaan untuk industri kreatif belum banyak dan selama ini lebih konsumtif sifatnya. Menurut Eko yang dilakukan Pemerintah hanya melakukan pameran-pameran tapi bukannya untuk para pelaku seni tapi untuk kebutuhan plesir para direktur-direktur jenderalnya. Eko menambahkan bahwa belum ada perlindungan untuk para pekerja seni, terkait asuransi dan jaminan hari tua. Pemerintah juga tidak memberikan support untuk rumah-rumah makan Indonesia di luar negeri. [sumber]

Rapat Kerja Komisi 10 dengan Mendikbud

Dalam rapat kerja Kom X dengan Kementerian Pendidikan 27 Januari 2015, Eko mengritik status UN 'baru' yang ditetapkan pemerintah, karena terlihat ambigu dan tidak jelas (mis., bukan penentu kelulusan tapi tetap digunakan syarat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan). Ia juga menekankan pentingnya Monitoring & Evaluasi dalam program pendidikan, serta penggalakkan kegiatan seni di sekolah. [sumber]