Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Amanat Nasional - Jawa Timur IX
Komisi VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Ponorogo
Tanggal Lahir
31/12/1965
Alamat Rumah
Jl. Botoputih II No.36A, RT.002/RW.009, Kelurahan Simolawang. Simokerto. Kota Surabaya. Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Jawa Timur IX
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Latar Belakang

Drs. H. Kuswiyanto M,Si adalah politisi senior dari Partai Amanat Nasional (PAN).  Kuswiyanto terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 mewakili Dapil Jawa Timur IX setelah memperoleh 45,456 suara.  Kuswiyanto adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Jawa Timur (2010-2015).

Kuswiyanto adalah seorang pengajar dan dosen di alumninya Universitas Muhammadiyah Surabaya.  Beliau juga seorang legislator senior di Jawa Timur dengan pengalaman sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sejak 2004 (2004-2014).

Di masa bakti 2014-2019, Kuswiyanto bertugas di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.

Pendidikan

S1, Tarbiyah, Universitas Muhammadiyah, Surabaya (1992)

S2, Ilmu Manajemen, Universitas Airlangga, Surabaya (2001)

Perjalanan Politik

Kuswiyanto besar di lingkungan Muhammadiyah dan aktif di organisasi sayap kepemudaannya. Kuswiyanto adalah Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur (1998-2006).  Sampai dengan sekarang Kuswiyanto aktif beorganisasi di beberapa organisasi sayap dari Muhammadiyah yaitu Harian Universitas Muhammadiyah Surabaya (Sekretaris, 2010-2014) dan Majelis HIkmah dan Kebijakan Publik Muhammadiyah Jawa Timur (Wakil Ketua).

Kuswiyanto sejak awal era reformasi di 1998 sudah menjadi kader dari PAN.  Kuswiyanto awalnya dipercayai menjadi Kepala Departemen Perkaderan DPW PAN Jawa Timur (1998-2000) dan terus mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar sampai dengan sekarang menjadi Sekretaris DPW PAN Jawa Timur (2010-2015).  Kuswiyanto konsisten memperjuangkan PAN di DPRD Jawa Timur dimana dia sudah terpilih dua periode sejak 2004 (2004-2014).

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Perppu No.1 Tahun 2016 (Perppu Kebiri)

25 Juli 2016 - Kuswiyanto menyimpulkan bahwa belum ada pihak yang siap melakukan eksekusi sehingga Perppu No. 1 Tahun 2016 belum bisa dilaksanakan.  [sumber]

RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol)

3 Februari 2016 - Kuswiyanto meminta kepada Bareskrim untuk memberikan data lengkap terkait dengan kejahatan yang disebabkan minuman beralkohol. Data tersebut dirasa sangat penting untuk membantu Panitia Khusus (Pansus) dalam menyusun RUU Minol.  [sumber]

RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (RUU PIHU)

13 Januari 2016 - Kuswiyanto meminta masukan tentang tata kerja dan penataan manajemen yang diharapkan Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) karena mungkin ke depannya Komisi 8 butuh masukan untuk mengelola KPHI menjadi lebih baik. Kuswiyanto menilai bahwa seharusnya seluruh proses kerja yang dilakukan KPHI saat ini adalah untuk perbaikan di masa mendatang.

Kuswiyanto menyampaikan bahwa Komisi 8 DPR-RI akan membatasi umur untuk haji, yaitu maksimal 65 tahun dan memasukkannya dalam revisi RUU PIHU. Kuswiyanto melanjutkan, bila ada calon jamaah haji yang berusia 65 tahun, maka akan diberangkatkan terlebih dahulu. Hal inilah yang diusulkan Kuswiyanto bersama Komisi 8 dalam revisi RUU PIHU. Kuswiyanto juga mengusulkan dana calon jemaah haji yang sudah mencapai Rp.25 juta tidak masuk ke rekening Kementerian Agama (Kemenag), tetapi tetap di jemaah.  [sumber]

Tanggapan

Badan Pengelola Keuangan Haji dan Pendidikan Islam

17 Januari 2017 - Menurut Kuswiyanto persoalan haji sudah didapatkan jawaban yang cukup baik. Kuswiyanto menambahkan bahwa pengumpulan dana oleh jamaah haji bisa sampai berdarah-darah. Kuswiyanto ingin fokus pada hutang dimana klausul "Komisi 8 mendesak Dirjen Pendis lakukan re-alokasi program prioritas". Menurutnya hutang piutang dengan guru harusnya sudah selesai. Ia menyatakan ingin mendapatkan fiksasi data tentang kejelasan dana terhutang. Kuswiyanto juga mengusulkan bagaimana jika Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Umum dialihkan ke Kemendikbud agar tidak membebani Kemenag juga. Saran Kuswiyanto sebaiknya dalam waktu dekat perlu pertemuan dengan Bappenas, Menkeu, dan Menag membahas anggaran. Selain itu kalau ada mekanisme datangkan BPK untuk ubah peraturan bisa disederhanakan masalahnya. Kuswiyanto meminta keseriusan penggarapan jika uangnya sudah sampai di Kabupaten/Kota.

Menurutnya bisa lakukan investasi dalam bentuk apapun namun perhatikan juga liquiditasnya. Kemudian perlu kepastian nilai SBSN itu berapa dan bagaimana manfaatnya. Menurut Kuswiyanto setiap masalah memiliki perbedaan penafsiran, soal hukum tidak akan selesai mau pakai UU yang lama atau baru. Kuswiyanto berpendapat bahwa PMA harus sudah jelas dibayarkan sejak Januari kemudian PMA yang tidak bisa dipakai harus diusut. Mengenai PMA yang harus diubah maka Kuswiyanto meminta Kemenag untuk memperjuangkan PMA agar dapat diubah. [sumber]

Tata Kelola Anggaran Pendidikan Islam

6 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 8 DPR RI Panja Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam dengan MAN 4 Model Pondok Pinang, Kuswiyanto kecewa kepada Kepala MAN 4 karena memaparkan hanya dengan sebuah cerita, tidak didasari dengan berkas-berkas dan dokumen-dokumen yang terkait sehingga bagi Kuswiyanto, Ia tidak mendapat apapun dari pemaparan Kepala MAN 4 Pondok Pinang. Kuswiyanto masih bingung dalam pembandingan antara MAN IC dengan MAN Model. Namun, jika ingin mengembangkan MAN model seperti MAN IC Kuswiyanto ingin melihat objek secara langsung. [sumber]

Realisasi APBN 2015 -  Baznas, BWI, dan BPPMI

4 Oktober 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI), Kuswiyanto meminta penjelasan cita-cita besar Baznas yang sudah dicapai per 2016. Kepada BPPMI, Kuswiyanto mengatakan tujuan program harus bisa diukur, tetapi program-program ini ukurannya sulit dan tidak jelas. Tiap kementerian punya tafsiran yang berbeda, sama halnya dengan tiga badan mitra rapat DPR ini. Kuswiyanto mengatakan Banggar juga sudah memperjuangkan dana yang mengandai-andai. Kuswiyanto sendiri menyatakan tidak biasa mengandai-andai, karena sulit untuk memperjuangkannya. Kuswiyanto setuju untuk menjadikan Masjid Istiqlal sebagai kebanggaan bangsa Indonesia. Kuswiyanto beranggapan belum ada sinergitas antara Baznas, BWI, dan BPPMI, dan programnya masih sendiri-sendiri.  Kuswiyanto menanyakan apa dasarnya pegawai Istiqlal, apakah dari PMA atau dari Istiqlal sendiri. Kuswiyanto mengatakan anggaran Rp6 miliar masih jauh dari harapan, dengan mimpi yang besar diperlukan diskusi dengan Kementerian Agama, namun Kuswiyanto berpendapat hampir semua anggarannya habis untuk program konsumtif. Kepada Baznas, Kuswiyanto mengatakan realisasi dana Baznas masih sedikit. Kuswiyanto mengatakan persoalan pengangguran dan kemiskinan ada di depan mata, realitas di masyarakat semakin naik. Kuswiyanto menanyakan apa hal ini sudah pernah didiskusikan oleh perusahaan yang punya CSR dan Bappenas tentang data warga miskin. Kuswiyanto juga menanyakan mana porsi yang diambil Bappenas untuk penyelesaian kemiskinan. Kuswiyanto berpendapat jika dikeroyok bersama maka kemiskinan akan turun secara signifikan. [sumber]

Anggaran Kementerian Sosial

20 Juni 2016 - Kuswiyanto meminta penjelasan masing-masing Direktur Jenderal tentang berapa anggaran untuk program prioritasnya. Beliau juga meminta penjelasan dari Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dirjen Dayasos) terkait tidak adanya program prioritas. Lalu, Kuswiyanto menanyakan keefektivitas PKH, pengkajian pendamping PKH dengan program di Pemerintah Daerah (Pemda), dan koordinasi yang sudah dilakukan terkait bencana yang sedang terjadi di Jawa Tengah. Kemudian, beliau juga meminta diadakannya forum yang membuktikan pengaruh ilmiah dari PKH.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

16 Juni 2016 - Kuswiyanto mempertanyakan kenapa program prioritas harus dibedakan antara prioritas Presiden, nasional, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (KemenPP-PA) karena prioritas nasional harusnya ikut Nawacita. Kuswiyanto juga menanyakan perbedaan antara money follow function dan money follow priority. Kuswiyanto merasa senang dengan anggaran K/L saat ini harus money follow priority. Kuswiyanto meminta penjelasan KemenPP-PA mengenai RKA-K/L KemenPP-PA saat ini yang tidak berbeda dengan sebelumnya.

Menurut Kuswiyanto, program prioritas KemenPP-PA harus mengakhiri kekerasan. Terkait hal itu, Kuswiyanto menanyakan kenapa jumlah porsi anggaran KemenPP-PA untuk program prioritas alokasinya kecil, seperti anggaran untuk penanganan kekerasan sebesar Rp.39 Miliar dan itu belum dibagi-bagi. Kuswiyanto juga menanyakan berapa sebenarnya anggaran KemenPP-PA sehingga bisa disebut money follow priority. Karena kalau prioritas, harusnya menjangkau semua Indonesia, bukan cuma lima provinsi.

Saat ini, Kuswiyanto merasa senang dengan kebijakan Presiden Jokowi yang out of the box. Masalah kejahatan pada anak dan perempuan sudah mendapat warning dari Presiden, Kuswiyanto meminta KemenPP-PA lebih concern, khususnya tentang perdagangan manusia.

Kuswiyanto menanyakan beberapa fungsi dan anggarannya, di antaranya fungsi koordinatif berapa, fungsi informasi sosialisasi, dan fungsi program yang berkaitan dengan masyarakat. Untuk program nasional, Kuswiyanto meminta KemenPP-PA untuk segera dilakukan. Kuswiyanto melihat program pada masyarakat hanya untuk Indonesia timur, padahal yang sedang warning adalah jawa. Kuswiyanto menyarankan KemenPP-PA untuk mengundang seluruh stakeholder pada program skala prioritas dan membuat satu program besar skala nasional. Kuswiyanto berpendapat bahwa koordinasi harusnya satu pihak saja dan tidak dicecer-cecer. Kuswiyanto menginformasikan kepada KemenPP-PA bahwa KPAI akan meningkatkan anggaran dari Rp.15 Miliar menjadi Rp.18 Miliar, dan Kuswiyanto meminta KemenPP-PA untuk mengeceknya. Kuswiyanto menegaskan harus ada fokus anggaran di KemenPP-PA, jangan dicecer-cecer agar semuanya menjadi jelas. Tentang extraordinary crime, Kuswiyanto menanyakan apakah KemenPP-PA juga menyediakan anggaran untuk kasus KDRT.  [sumber]

13 Juni 2016 - Menurutnya, capaian Tahun 2016 masih kecil dan mohon lebih diperhatikan karena anggarannya sudah dipotong jadi harus lebih serius paling tidak realisasi sudah harus ada sekitar 50 persen. Kuswiyanto menginginkan data terakhir data anak versi KemenPP-PA karena di beberapa jurnal, potensi ekonomi di negara Indonesia naik maka asumsi ekonomi akan naik. Menurutnya, dengan pertumbuhan naik harusnya anggarannya naik, tetapi mengapa ini anggarannya turun. Ia juga mempertanyakan apakah rancangan kegiatan 2017 mengacu kepada halaman 5 atau halaman 6 dalam pemaparan materi sebelumnya karena jika mengacu kepada halaman 6 itu tidak pas. Kuswiyanto berpendapat, bahwa seharusnya perlindungan anak mendapatkan anggaran yang besar.  [sumber]

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

13 Juni 2016 - Kuswiyanto menerangkan bahwa ia belum bisa membandingkan nota keuangan dari presiden karena Anggaran 2017 ini baru permulaan, sedangkan Anggaran tambahan Rp.6,5 Triliun harus ada asumsi-asumsinya. Ia melanjutkan bahwa yang bisa diterima Komisi 8 dapat ada asumsinya. Kuswiyanto menanyakan apakah semua itu didasarkan pada program yang dibutuhkan. Ia juga meminta penjelasan seperti apa asumsi-asumsinya. Anggota Komisi 8 ini mengatakan bahwa usulan BNPB sebesar Rp.1,3 Miliar itu terlalu sedikit. Ia menyakan mengapa secara tiba-tiba ditotalkan jumlahnya karena minimal sesuai dengan pagu anggaran. Ia meneruskan bahwa Rp.1,3 Miliar adalah jumlah yang tanggung.  [sumber]

RAPBN-P 2016 Kementerian PP-PA

8 Juni 2016 -  Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPP-PA), Yohana Susana Yembise, Kuswiyanto menuturkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memang pernah mengatakan serapan anggaran Kementerian PP-PA tahun sebelumnya tidak besar. Kuswiyanto setuju bahwa RKA-K/L Kementerian PP-PA belum seperti yang diinginkan Komisi 8. Kuswiyanto juga menyampaikan bahwa alasan Menkeu memotong anggaran Kementerian PP-PA sebesar Rp161 Miliar karena belum ada pertemuan antara Komisi 8 dan Kementerian PP-PA. Selain itu, Kuswiyanto menilai bahwa dana program sebesar Rp500 Miliar yang belum direalisasikan Kementerian PP-PA seharusnya dikembalikan kepada BPK.

Selanjutnya, Kuswiyanto menanyakan adakah peran Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan program Kementerian PP-PA. Mengenaipeningkatan partisipasi masyarakat, Kuswiyanto menilai bahwa dalam mengatasi permasalahan kejahatan terhadap anak dan perempuan, semua komponen agama harus diundang dan dirangkul. [sumber]

Kuota Haji Tahun 2016

Pada Rapat Paripurna ke-62 pada tanggal 29 April 2016 - Kuswiyanto menyampaikan bahwa kuota haji tahun 2016 sudah disampaikan Komisi 8 sejak tiga hari yang lalu, dan telah ditetapkan juga bahwa kouta haji tahun 2016 sama dengan kuota haji tahun 2015. Mewakili Komisi 8, Kuswiyanto meminta izin kepada Pimpinan DPR-RI untuk melaksanakan rapat membahas haji di masa reses.  [sumber]

Pengawasan Anggaran Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Kristen dan Katolik

14 Maret 2016 - (Rimanews)– Komisi VIII DPR RI menolak laporan Ditjen Bimas Kristen dan Katolik terkait realisasi anggaran. Anggota Komisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kuswiyanto menilai ada kesenjangan yang mengangah antara data dan realitas yang terjadi di lapangan. Menurutnya, realisasi bantuan di setiap provinsi masih sangat kecil.

“Ini membuktikan bahwa bantuan belum tersebar secara massif. Penyerapannya sangat rendah.Karena itu, diperlukan perbaikan data dan perencanaan, baik jumlah bantuan, data sekolah, data tempat ibadah, data perguruan tinggi agama, sehingga memudahkan pemetaan”, terang Kuswiyanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VIII DPR RI dengan Ditjen Bimas Kristen di Gedung Nusantara II DPR-RI, senin (14/03/2016).

Oleh karena itu, Kuswiyanto mendesak Dirjen Bimas Kristen dan Dirjen Bimas Katholik, dengan sungguh-sungguh memperhatikan pendistribusian alokasi bantuan, memperhatikan sebaran program dan anggaran berdasarkan pemerataan dan aspirasi daerah. Mereka juga harus menyampaikan data mutakhir sebaran jumlah umat di tiap provinsi.

“Beserta jumlah rumah ibadahnya, berapa jumlah sekolah, perguruan tinggi agama, kondisi guru, dosen, sarana dan prasarana? termasuk data yang mendapatkan beasiswa,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Kuswiyanto, juga mengingatkan agar Dirjen Bimas Kristen maupun Katolik, tidak asal-asalan dalam membuat perencanaan dan laporan.

“Sebagai aparatur Negara, mustinya mereka bisa menjalankan secara professional. Terlebih ini berkaitan dengan masalah agama, pendidikan dan pelayanan masyarakat”,  imbau pria yang akrab disapa Kang Kus ini.

Kuswiyanto berharap, semua Dirjen Bimas di Kementerian Agama bisa menjalankan fungsinya dengan baik, terutama menyangkut relevansi, isu strategis dan arah kebijakan.  [sumber]

Sumber Daya Perguruan Tinggi di Indonesia

21 Januari 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 DPR-RI dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Kuswiyanto meminta agar diberikan gambaran koordinasi antara Dikti dengan Pendis. Kuswiyanto memaparkan bahwa tidak ada sebuah desain yang komprehensif dari arah pendidikan untuk mengurangi kemiskinan sehingga dikhwatirkan pendidikan berbasis Islam tergerus karena PTAIN membuka jurusan umum. Kuswiyanto menyarankan agar kedepannya tidak boleh ada pembedaan antara lulusan Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Dikti dengan Pendis. [sumber]

Pengelolaan Haji dan Umroh

27 Agustus 2015  - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 8 dengan pakar Anggito Abimanyu, Kuswiyanto merasa sangat senang dengan dihadirkannya Pak Anggito Abimanyu untuk ikut serta dalam pembahasan ini, kalau bisa untuk pertemuan selanjutnya dibahas pasal per pasal. Kuswiyanto merasa bahwa UU No. 13 sudah sempurna, tetapi Kuswiyanto tidak mau Kemenag pelintir substansi UU tersebut dan mencari kambing hitam, karena Kuswiyanto merasa Menteri Agama hanya mencari popularitas semata. Kuswiyanto tidak ingin Kemenag menyalahkan terkait regulasi, karena seharusnya mereka paham mengenai SDM didalamnya. Jangan sampai dipelintir, jika Dewan Perwakilan Rakyat ke Arab Saudi terkait pengawasan, dianggap tidak ada UU yang mengatur hal tersebut. Kemudian, Kuswiyanto merasa bahwa masalah visa hanya terkait technical skill dan bukan manajemen skill. Kuswiyanto merasa terkait masalah antrian haji yang terlalu panjang, itu perlu dicermati dan akan didiskusikan di kemudian hari. Kuswiyanto meminta data satu atau dua lembar kertas terkait penyelenggaraan haji yang kredibel. Kuswiyanto juga menyoroti terkait keunggulan yang dimiliki oleh Kemenag,karena Kuswiyanto merasa tidak ada yang bisa dibanggakan, sehingga Kuswiyanto menanyakan apa yang salah selama ini. Kuswiyanto menanyakan apakah dari sistem atau integritas,sehingga Kuswiyanto meminta agar Kemenag meningkatkan kinerja mereka. [sumber]

Pengawasan Dana Bantuan Sosial

3 Juni 2015 - Kuswiyanto meminta rencana kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) agar dapat mengetahui arah tersalurkannya anggaran. Kuswiyanto desak Dirjen Pendis untuk penyaluran Bantuan Operasional Siswa (BOS) miskin seharusnya segera direalisasikan agar dapat terlihat hasilnya.  [sumber]

Program Keluarga Harapan

21 April 2015 - Kuswiyanto meragukan keberhasilan dari Kementerian Sosial (Kemensos) letaknya pada PKH. Kuswiyanto saran untuk pendampingan di program-program Kemensos disederhanakan karena banyak pendamping diberhentikan dalam waktu mendadak. Dampaknya adalah menjadi problem nasional. Kuswiyanto setuju untuk terus update data agar semakin tepat sasaran.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2015 - 2016

Pada 16 April 2015 - Kuswiyanto lihat pemaparan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) sama seperti kemarin. Fokusnya ke fasilitasi untuk KemenPPPA. Menurut Kuswiyanto di Raker sebelumnya, Komisi 8 sepakat KemenPPPA untuk lebih melakukan hal-hal teknis di tupoksinya. Kuswiyanto minta klarifikasi ke MenPPPA status terakhir dari langkah-langkah yang telah dilakukan. Kuswiyanto juga minta penjelasan revolusi mental apa yang ingin dilakukan MenPPPA di jajaran KemenPPPA.  [sumber]

Managing Disaster Risk Nasional - Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pada 15 April 2015 - walaupun dana yang dikucurkan saat ini masih kurang dari 1% dari APBN, Kuswiyanto menyarankan ke BNPB untuk dilakukan pengefektivitas dana bencana.  [sumber]

Anggaran Kementerian Agama

Pada 11 Februari 2015 - Kuswiyanto meminta kepada Menag laporan kinerja dan neraca dari Badan Layanan Umum (BLU) yang dibawah Kemenag (UIN dan IAIN).  Kuswiyanto meminta klarifikasi dari Menag mengenai perbedaan data dari pemaparan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan data dari Kemenang mengenai jumlah Kantor Urusan Agama (KUA) yang akan diperbaiki di 2015.  [sumber]

Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Pada 3 Februari 2015 - Kuswiyanto mengingatkan bahwa Kurikulum 2013 sedang diberhentikan dan menyangsikan pengajuan anggaran dari Dirjen-Dirjen Bimas untuk pelaksanaan Kurikulum 2013. Kuswiyanto saran agar Dirjen-Dirjen Bimas segera koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  Sehubungan dengan program harmonisasi antar umat beragama, Kuswiyanto minta rincian peta dari pembangunan dari masing-masing Dirjen Bimas untuk membaca apakah konflik antar agama di daerah bertambah atau berkurang.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Ponorogo
Tanggal Lahir
31/12/1965
Alamat Rumah
Jl. Botoputih II No.36A, RT.002/RW.009, Kelurahan Simolawang. Simokerto. Kota Surabaya. Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Jawa Timur IX
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan