Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Amanat Nasional - Kalimantan Barat
Komisi XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Nanga Pak
Tanggal Lahir
15/07/1968
Alamat Rumah
Kompleks Perumahan DPR-RI Kalibata F7 No.491, Rawajati. Pancoran. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Kalimantan Barat
Komisi
XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan

Latar Belakang

Sukiman terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Dapil Kalimantan Barat setelah memperoleh 83,037 suara. Sukiman adalah petinggi dari PAN dan menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN sejak 2010.

Pada periode 2009-2014, Sukiman bertugas di Komisi II dan Komisi IV DPR-RI. Ketika bertugas di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri & otonomi daerah, Sukiman dikenal sebagai penggagas pemekaran propinsi dan pembentukan propinsi Kapuas Raya (PKR). (sumber) 

Dari awal periode 2014-2019 Sukiman bertugas kembali di Komisi II DPR-RI. Namun, pada bulan Mei 2016, ia dipindahkan menjadi anggota Komisi XI DPR-RI.

Pendidikan

S1, Universitas Tanjung Pura, Pontianak (1995)

S2, Universitas Tanjung Pura, Pontianak (2002)

Perjalanan Politik

Sukiman mengawali karir politiknya sejak di bangku kuliah di 1992 dengan aktif berorganisasi di beberapa organisasi sayap muda Partai Golongan Karya yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Barat sebagai Ketua Biro dan di Gerakan Mahasiswa (GEMA) Kosgoro Pontianak sebagai Ketua (1992-1995).

Sukiman merintis karir politiknya dengan PAN sejak 1999 mulai tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Sintang, Kalimantan Barat sampai dengan Sukiman menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Kalimantan Barat dan berhasil dipercaya menjadi Ketua DPRD Kabupaten Melawai Kalimantan Barat periode 2004-2009.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU APBN 2018 beserta Nota Keuangannya

24 Agustus 2017 - Dalam rapat Paripurna, Sukiman yang menjadi perwakilan dalam membacakan pandangan umum Fraksi PAN atas RAPBN 2018, beserta nota keuangannya, mengatakan bahwa pengajuan RUU APBN 2018 merupakan amanat yang harus dilaksanakan pemerintah dan DPR, karena Fraksi PAN berharap APBN 2018 menjadi instrumen nasional agar membuka lapangan pekerjaan. Sukiman juga mengatakan bahwa pengajuan RAPBN 2018 dengan mempertimbangkan ekonomi global dan domestik, dan Fraksi PAN melihat pertumbuhan ekonomi nasional cukup baik karena adanya perbaikan pengelola anggaran. RAPBN 2018 mempertimbangkan tantangan ekonomi global yaitu perlemahan komoditas global.

Adapun poin-poin penting tanggapan Fraksi PAN adalah PAN memberi catatan berkaitan dalam asumsi ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi 2018 ditargetkan 5,4% dibandingkan 2017. Fraksi PAN mengingatkan pemerintah jangan hanya optimis untuk target pertumbuhan ekonomi. Fraksi PAN mendesar efektivitas kinerja pemerintah dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pangan. Inflasi ditetapkan sebesar 3,5%, Fraksi PAN melihat angka ini relatif kecil dan mengisyaratkan daya beli masyarakat tidak meningkat secara signifikan, karena penetapan inflasi harus didasari oleh kemampuan pemerintah. Fraksi PAN mendesak pemerintah untuk mengefektifitaskan belanja dalam masalah ekonomi pembangunan. Nilai tukar ditetapkan Rp13.500, Fraksi PAN meminta pemerintah dan BI meningkatkan koordinasi. Suku bunga SPN 3 bulan ditetapkan 5,3%, dan ICP 48USD/barel, Fraksi PAN meminta agar penyesuaian harga domestik dapat dikendalikan dengan baik. Fraksi PAN mendesak pemerintah agar serius investasi besar-besaran eksploitas migas. Cost recovery kedepan perlu diperhatikan karena 2015 BPK temukan penggelembungan cost recovery. Fraksi PAN meminta pemerintah untuk bekerja lebih serius dan maksimal. Hibah sementara Rp1.907 Triliun, Fraksi PAN meminta agar pemerintah serius untuk menghadapi hal tersebut. Penetapan angka inflasi harus dikembangkan sesuai kemampuan pemerintah dengan memenuhi pemasokan. Fraksi PAN meminta pemerintah untuk bekerja lebih serius dalam perekonomian yang sudah ditetapkan. Penetapan target penerimaan perpajakan bukanlah target yang memadai, beberapa bulan yang lalu, berdasarkan catatan historis, penerimaan pajak rata-rata 8%. Fraksi PAN meminta pemerintah meningkatkan alokasi belanja modal dari pada belanja barang. Fraksi PAN menyerukan agar pemerintah menjalankan kebijakan afirmasi untuk golongan kebawah. Fraksi PAN memintah pemerintah untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya untuk menutupi APBN. PNPB Rp267 Triliun agar dipertahankan. Nilai tukar sekarang sebesar 13.500/USD, pemerintah dan BI harus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Fraksi PAN memintah pemerintah efisiensi belanja kementrian/lembaga. Fraksi PAN memintah pemerintah menyantumkan basic data. Pemerintah menyatukan basis date by name, by addres untuk program sosial. Pemerintah konsisten agar dana desa dan transfer daerah lebih besar daripada K/L. Pemerintah meningkatkan dana alokasi khusus pada tahun mendatang, dan kedepannya mendapatkan formulasi yang seimbang. Fraksi PAN mengharapkan pemerintah kedepan APBN tidak perlu menambahkan hutang. Suku bunga ditetapkan SPN sebesar 5,3%, pemerintah harus menjaga arus modal masuk dan keluar agar tetap stabil. Pemerintah lebih rasional dalam menargetkan RAPBN, karena itu penting. IPM 71,5 dan Gene ratio 0,38, target ini sangat optimistik. Pemerintah lebih serius untuk menguatkan program-program bantuan sosial. Seperti program subsidi dan bantuan modal kedesa.

Sukiman sebagai perwakilan fraksi PAN meyatakan setuju agar RAPBN 2018 ditindak lanjuti.[sumber]

Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro RAPBN 2018

30 Mei 2017 - Dalam rapat paripurna, Sukiman mengatakan Fraksi PAN meminta pemerintah mampu mengikis kesenjangan antar wilayah termasuk isu kesetaraan gender dan wilayah. Menurutnta APBN harus akuntabel dan fleksibel dan harus dijaga dari korupsi. pertumbuhan ekonomi 5,4-6,1%, Fraksi PAN memandang pemerintah optimistik. Sukiman berharap inflasi dapat ditekan serendah mungkin dan daya beli masyarakat dapat ditingkatkan. Mewakili Fraksi PAN mendesak Pemerintah lakukan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak dan SDA (Sumber Daya Alam). [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)

6 Februari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK),dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Sukiman mengusulkan agar agenda pertama dibuat Panja saja, dan segera masuk ke agenda kedua. [sumber]

RUU PNBP dalam Prolegnas 2017

9 Februari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertanian (Kementan), dan  Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sukiman mengusulkan untuk menjadwalkan ulang RDPU terkait rencana revisi PNBP. Ia mendengar ada tanah terlantar hingga 2 hektar, menurutnya perlu penataan oleh negara untuk tarif dan perlu ada kajian lagi. Ia meminta agar PNBP tidak menyasar kepada masyarakat kecil yakni petani kecil atau nelayan kecil yang melaut menggunakan perahu ≤ 10 GT. [sumber]

RUU Pilkada

15 April 2016 - Sukiman menilai bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2015 lalu sungguh memberi pelajaran yang sangat berharga kepada seluruh pihak yang terlibat. Sukiman melihat Pilkada Serentak lalu masih menyisakan persoalan seperti calon tunggal dan kerusuhan di berbagai daerah. Sukiman berpendapat bahwa sesungguhnya pesta demokrasi tidak hanya soal pemilihan. Menurut Fraksi PAN, Pilkada harus memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa suksesi kepemimpinan adalah hal penting, agar masyarakat juga dapat mendapatkan pengetahuan lebih dalam konteks RUU Pilkada.

Catatan penting lainnya yang diberikan Sukiman untuk Pilkada adalah mengenai calon dari mantan terpidana yang perlu diberi batasan karena persoalan pemimpin perlu kehati-hatian, bukan persoalan cakap dan tidak cakap semata. Fraksi PAN menolak calon peserta yang terpidana bandar narkoba, pembunuhan, dan kejahatan seksual. Terkait calon independen, Sukiman menilai perlu disesuaikan normanya sesuai dengan ketentuan MK. Sukiman berharap tidak ada ruang diskriminasi terhadap calon yang didukung partai politik (parpol). Menurut Sukiman, calon independen dan calon dari parpol harus seimbang. Terkait calon tunggal, Fraksi PAN merasa bahwa calon harus menang 70% dalam Pilkada dan calon tunggal tersebut benar-benar dapat dipercaya oleh masyarakat.

Fraksi PAN menolak adanya sanksi terhadap parpol yang tidak mencalonkan pasangan calon (paslon). Terkait politik uang, Pemerintah dinilai Sukiman masih mengalami kerancuan dalam menyelesaikan politik uang. Sukiman menegaskan bahwa harus ada sanksi bagi pihak yang terlibat politik uang, baik yang memberi dan yang menerima. Revisi UU Pilkada harus mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas. Fraksi PAN menerima revisi UU Pilkada dibahas di tingkat selanjutnya.  [sumber]

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pilkada Serentak (PKPU Pilkada Serentak)

Pada 31 Maret - 2 April Sukiman prihatin atas berita dimana 65 kepala daerah yang belum menganggarkan pilkada serentak di APBD mereka.  Sukiman berpendapat pilkada serentak adalah kebutuhan yang mendesak dan harus diprioritaskan oleh DPR.  [sumber]

Perppu Pilkada 

Saat rapat Komisi II dengan Mendagri, Yandri Susanto mewakilkan Fraksi PAN untuk menyampaikan sikap terhadap Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkaitan dengan UU Pilkada. Pada tanggal 15 Januari 2015, Fraksi PAN berpendapat bahwa disetujui atau tidaknya Perppu Pilkada harus dibicarakan oleh DPR.  [sumber]

Pada hari kedua diskusi, 16 Januari 2015, Sukiman, mewakilkan fraksi, berpendapat bahwa lebih baik Perppu dijadikan UU terlebih dahulu sebelum direvisi.  [sumber]

Pada tanggal 19 Januari 2015, semua fraksi setuju Perppu diresmikan menjadi UU.  [sumber]

Tanggapan

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kejahatan Skimming

19 April 2018 – Pada rapat dengan Direksi Bank BRI. Sukiman mengapresiasi kinerja BRI sudah baik dan perlu ditingkatkan. Sukiman menanyakan pertimbangan BRI ketika membentuk cabang luar negeri dan tujuan dari hal tersebut seperti yang ada di New York. Sukiman berpendapat, kejahatan skimming perlu menjadi perhatian khusus karena akan merugikan tingkat kepercayaan nasabah. Sukiman mengatakan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditemukan di lapangan masih diperlukan anggunan dan KUR sebesar Rp25 juta tidak memerlukan agunan kembali. Sukiman berharap, semoga ke depan segmen yang menjadi bagian masyarakat kelas bawah menjadi perhatian bersama dan tataran pelaksanaan tidak lagi mengalami hambatan. [sumber]

Anggaran OJK

7 Desember 2017 – Komisi 11 rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Sukiman menyatakan,Panja penerimaan dan Panja pengeluaran APBN sudah banyak dibahas. Sukiman berpendapat apa yang menjadi fokus Komisi 11 sudah  terjawab di dalam pemaparan mitra. Sukiman juga berpendapat berkaitan dengan melibatkan seluruh stakeholder sudah menjadi komitmen Komisi 11 DPR, dan sudah menjadi perhatian OJK. Sukiman mengimbau agar hal itu dapat menjadi perhatian masyarakat juga. Sukiman menanggapi mengenai gedung yang apabila memiliki kantor pusat justru akan mempermudah koordinasi. [sumber]

Pembiayaan LMAN, Defisit, Utang, Non Utang, dan RAPBN 2018

25 September 2017 - Dalam Rapat Kerja Panitia Kera (Panja) Banggar dengan Kementrian Keuangan, Sukiman mengungkapkan kesediaan anggaran menentukan pembebasan lahan, jika proyek strategis ini tidak dibantu Pemda, maka tidak akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sukiman berharap anggaran besar untuk pembebasan lahan harus sinergis. Sukiman berharap aset Indo Tani dan Perhutani jangan dibiarkan begitu saja.Sukiman menanyakan peran BLU kehutanan dalam menjaga dan mengelola aset. Sukiman menyayangi di Kalimantan aset-aset itu dibiarkan begitu saja dan dikelola tanpa beri nilai tambah. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Deputi BI a.n. Sugeng

1 Desember 2016 - Dalam RDP Komisi 11 DPR-RI untuk Uji Kelayakan dan Kepatutan Ca. Deputi BI, Sukiman mengapresiasi pemaparan Sugeng karena menurutnya sangat komprehensif. Ia berpendapat menyangkut pemberdayaan ekonomi rakyat memang mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Ia juga menanyakan mengenai mata uang yang digunakan di daerah perbatasan masih banyak yang menggunakan mata uang negara lain bukan mata uang rupiah, atas hal tersebut Sukiman menanyakan langkah apa yang akan Sugeng buat unutuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian ekonomi. [sumber]

RKA K/L RAPBN 2017 – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

13 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sukiman meminta penjelasan terkait RPJM dan RPMD karena sementara masih ditemui Bupati dan Gubernur tidak sejalan. Sukiman mendesak Bappenas sebagai koordinator untuk bertindak koordinatif dan konektivitas. Ia juga meminta Bappenas untuk memprioritaskan program beasiswa gelar dan non gelar. [sumber]

Sengketa Pertanahan

16 Maret 2016 - Terkait Kasus Sengketa Lahan di Tanah Bumbu, Sukiman menceritakan pengalamannya ke Kotabaru yang menurutnya daerah tersebut memiliki potensi alam yang luar biasa. Sukiman menilai banyaknya persoalan pertambangan dan perkebunan di Kalimantan Selatan dalam hal pengelolaan tata ruang yang harus ditinjau lebih lanjut. Ia menjelaskan bahwa Tata ruang dan pertanahan ada pada Komisi 2 sehingga mudah untuk dikoordinasikan. Untuk itu, Sukiman beserta anggota Komisi 2 lainnya akan meninjau langsung bersama pihak eksekutif dari tata ruang dan kehutanan. Menurutnya, tugas komisi 2 adalah untuk mengingatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar melakukan evaluasi perizinan yang menjadi keluhan masyarakat.  [sumber]

Isu Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2)

22 Februari 2016 -  Menurut Sukiman, permasalahan honorer K2 tinggal menunggu keberanian MenPAN-RB, yaitu revisi UU ASN. Sukiman menambahkan, bahwa bahwa Banggar akan berkomitmen untuk menyelesaikan honorer K2 agar tidak berlarut-larut.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional

21 Januari 2016 - Sukiman mengingatkan MenATR/BPN tidak boleh tinggal diam terhadap masalah pertanahan paska kebakaran hutan dan harus cepat segera diselesaikan. Terkait masalah kebutuhan, menurut Sukiman kebutuhan untuk lahan kecil masih dalam keadaan kecil, sedangkan kebutuhan gula di masyarakat sangat besar. Sukiman menilai bahwa laju perubahan pengalihan lahan sangat besar, seperti pengalihan fungsi dari hutan ke kawasan pemukiman.

Menurut Sukiman, perubahan tata ruang yang ranahnya KemenATR/BPN akan menjawab kepastian mengenai pertanahan. Untuk masalah penyaluran sertifikat prona, Sukiman berharap hal ini tersampaikan ke masyarakat dan memberikan kepastian hukum. Sukiman mengungkapkan bahwa masalah tata ruang ini finalisasinya ada di tata batas yang tiap tahun targetnya sangat besar. Oleh karena itu, Sukiman meminta MenATR/BPN menyelesaikan tata batas agar bisa bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (Ditjen Planologi). Untuk masalah anggaran, Sukiman tidak ingin mengkritisinya karena masih banyak waktu lain untuk membahasnya.  [sumber]

Sikap Partai PAN atas Dugaan Pelanggaran Etik Setya Novanto di MKD

8 Desember 2015 - (DetikNews) - Kritik masyarakat tehadap kasus dugaan pelanggaran etik Setya Novanto di MKD, terus bergulir dan bisa memicu gerakan massa yang protes pada DPR. Anggota MKD asal PAN Sukiman menegaskan pihaknya tak main-main dalam memproses kasus Novanto.

"Kami tidak main-main karena sudah masuk ruang publik. Kami tidak pekak telinga, tidak pekak hati. MKD juga mendengar keinginan masyarakat," ucap anggota MKD asal PAN Sukiman kepada detikcom, Selasa (8/12/2015).

Sukiman bersama beberapa anggota MKD lain termasuk yang mendorong agar sidang Novanto kemarin terbuka, namun ketokan palu pimpinan Kahar Muzakir membuat drama papa minta saham itu tertutup dalam 3 jam persidangan.

Politisi PAN itu menuturkan, tak hanya masyarakat tapi Presiden Jokowi yang marah dengan kasus ini juga jadi perhatian MKD. Hanya saja perlu sedikit bersabar karena untuk memutuskan sanksi perlu proses.

Setidaknya, MKD masih perlu mendengar keterangan saksi Reza Chalid dan menguji alat bukti rekaman Maroef Sjamsoeddin di Mabes Polri. Jika terbukti, maka Novanto pasi kena sanksi.

"Saya yakin hanya soal waktu saja. Mudah-mudahan keputusannya membawa keadilan," ujarnya.

Sukiman juga memperhatikan berbagai kritik masyarakat di sosial media atas persidangan MKD, salah satunya soal tagar di twitter yang mendunia hinga meme-meme yang dibuat untuk mengkritik anggota MKD.

"Itu risiko kita dan bagian yang harus dievaluasi," ucap anggota Komisi II DPR itu.

Sebagaimana diketahui, setelah mendengarkan Novanto dalam persidangan kemarin, pimpinan MKD mulai hari ini akan menemui Kejaksaan Agung untuk meminta rekaman asli Maroef Sjamsuddin. Rekaman itu lalu diuji di Mabes Polri. Setelah uji alat bukti, MKD punya satu agenda lagi mendengar kesaksian Reza Chalid. (sumber)

Pengambilan Suara Mahkamah Kehormatan Dewan Untuk Kelanjutan Kasus Pencatutan Nama Presiden RI oleh Ketua DPR

1 Desember 2015 - Sukiman mengambil suara untuk melanjutkan sidang dan mengesahkan jadwal persidangan MKD terkait dengan kasus pencatutan nama Presiden RI oleh Ketua DPR. (sumber)

Status Kepegawaian Perangkat Desa

30 November 2015 - Sukiman menyampaikan bahwa desa memiliki undang-undang sendiri, anggaran tidak sama dengan yang lain. Di Jawa tidak banyak pengendapan anggaran desa, sementara di daerah lain masih banyak. Sukiman sepakat bahwa masalah perangkat desa ini harus dibicarakan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sukiman bersama Komisi 2 DPR-RI berjanji akan memperjuangkan penyelesaian honorer dan masa jabatan dan menambah anggaran Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) sampai dengan Rp.2,1 Triliun. Sukiman berjanji bahwa Komisi 2 DPR-RI akan memutar video mengenai remunerasi untuk Perangkat Desa yang di sampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk ditunjukan pada Kemendagri agar mereka tahu.  [sumber]

Status Tenaga Honorer Menjelang Pilkada Serentak 2015

23 November 2015 - Menurut Sukiman, seharusnya sudah ada langkah-langkah untuk menghadapi Pilkada dan upaya untuk menjaga agar pegawai negeri sipil netral di Pilkada. Sukiman meminta ketegasan dan implementasi dalam mengatasi permasalahan ini. Menurut Sukiman Panitia Kerja (Panja) Pilkada bisa dimaksimalkan perannya oleh Pemerintah. Sukiman menilai, di daerah ada pejabat yang menerima honorer di luar K1 dan K2.  [sumber]

Pembahasan Program dan Anggaran

20 Oktober 2015 - Pada Raker Komisi 2 dengan MenATR, Sukiman mengatakan bahwa dengan adanya penundaan dan pengurangan sangat menyentuh bagi beliau. Sukiman menjelaskan bahwa berdasarkan UU MD3 setelah 1 bulan APBN disahkan, mitra kerja wajib menyampaikan rincian pokok pembahasan,hal ini agar rincian tersebut dapat diberikan kepada Komisi 2, bukan karena untuk satuan tiga tetapi agar Komisi 2 tahu apa program tersebur berjalan atau tidak. Sukiman menegaskan kalau terjadi penundaan anggaran, Komisi 2 tidak ingin ada penundaan program untuk masyarakat,Komisi 2 juga tidak ingin adanya penundaan di program yang menjadi prioritas,agar tidak mengurangi output dan outcome yang dicapai. Sukiman menyarankan kabut asap yang ada kaitannya dengan tata ruang harus ditindaklanjuti,harus ada anggaran, terutama untuk tata kelola. Sukiman turut menanyakan bagaimana prosedur pengambilan lahan terbakar oleh negara dan dukungan anggarannya serta  tindak lanjut pengelolaan tata ruangnya,ini konsekuensi dari pelanggaran dan harus disikapi karena itu merupakan aset negara. Sukiman menjelaskan bahwa Komisi 2 meminta pembangunan fisik menjadi pertimbangan dalam penggunaan anggaran. Pembangunan gedung tidak dapat dihindari tetapi harus melihat kondisi belanja negara saat ini. Sukiman mengumumkan rapat ini tidak harus disimpulkan atau difinalkan karena masih ada waktu, dan kalau keinginan kita belum dimengerti terkait program maka harus ditindaklanjuti. Sukiman menjelaskan ada 2 kemungkinan yaitu anggarannya bertambah atau justru berkurang,kalau belum melihat i'tikad baik menjawab pertanyaan ini maka ditunda saja. [sumber

Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet - Tahun 2014

24 Agustus 2015 - Dikarenakan tidak adanya pemaparan, Sukiman minta ke Menteri Sekretariat Negara (Mensetneg) salinan dari hasil Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Setneg.

Sukiman apresiasi kepada Menteri Sekretariat Kabinet (Menseskab) Setkab mendapat opini Wajar-Tanpa-Pengecualian (WTP) dari BPK. Sukiman menekankan bahwa untuk semester 1 tahun 2015 serapan anggaran belanja modal Setkab rendah. Menurut Sukiman jika serapan rendah maka bisa berdampak pada pengajuan anggaran di tahun 2016. Sukiman dorong Menseskab untuk menyesuaikan penyerapan dengan target perencanaannya.  [sumber]

Pemaparan RAPBN 2016

Pada 10 Juni 2015 - Sukiman menilai Indonesia sedang dalam kondisi berat dimana perkembangan ekonomi kita sangat lambat. Menurut Sukiman saat ini saja hanya 4,7%. Sukiman menyoroti bahwa program Nawa Cita kaitannya dengan daerah-daerah terutama bagian timur Indonesia. Sukiman memberi contoh proyek Trans-Kalimantan saja belum bisa menghubungkan Kalimantan, walaupun berada di 1 pulau. Sukiman dorong Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim) untuk ciptakan konektivitas dengan dan antara daerah-daerah pinggiran di Indonesia.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Nanga Pak
Tanggal Lahir
15/07/1968
Alamat Rumah
Kompleks Perumahan DPR-RI Kalibata F7 No.491, Rawajati. Pancoran. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Kalimantan Barat
Komisi
XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan