Sikap Terhadap RUU

Laporan Komisi 1 DPR RI terkait hasil Uji Kepatuhan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN TA 2015 — Rapat Paripurna DPR RI

Sukiman menyampaikan pandangan F-PAN atas RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN TA 2015. F-PAN memberikan apresiasi kepada pemerintah yang berbasis aktual dalam laporan keuangan, diharapkan laporan keuangan lebih akuntabel dan transparan. Guna mendukung kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, F-PAN memberikan catatan. F-PAN ingin pemerintah lebih meningkatkan penyerapan, pemerintah jangan mengulangi kesalahan yang sama dengan menyesuaikan target asumsi pendapatan negara. Tax amnesty tidak menjadi tolak ukur dalam penerimaan dan pemasukan negara. F-PAN ingin pemerintah melkaukan reformasi dalam struktur belanja negara sehingga penyerapan dapat 100%. F-PAN memberikan patokan defisit paling besar 1,5% dengan mengoptimalkan belanja negara. Pemerintah harus terus melakukan evaluasi kinerja serta sistem imbalan dari kementerian. Pemerintah harus mencari format yang baik untuk mengelola anggaran dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. F-PAN mengetujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2015 dijadikan menjadi UU.

Rancangan Undang Undang (RUU) Ketentuan Umum Perpajakan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Sukiman menjelaskan bahwa Fraksi PAN memandang revisi ini perlu karena banyak peraturan formal dalam KUP yang belum terlaksana, revisi ini penting mengingat akan disahkannya RUU Tax Amnesty sehingga kami mendesak RUU KUP terus dilakukan. Pertimbangan selanjutnya aparat dan masyarakat juga harus mampu bersih dan kooperatif dalam praktiknya, Fraksi PAN menyetujui revisi RUU KUP ini.

Laporan Badan Anggaran DPR RI atas Hasil Pembahasan tentang Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2018 dan RKP TA 2018, Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2016, dan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Arsitek — Rapat Paripurna DPR RI

Sukiman menyampaikan laporan F-PAN terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2016. F-PAN memberi catatan kepada K/L yang mendapat opini TMP (Tidak Menyatakan Pendapat) agar kedepannya melakukan tata kelola keuangan sesuai peraturan perundang-undangan. F-PAN meminta pemerintah melakukan koordinasi yang lebih intern agar pemasukan negara dari pajak bisa berjalan sebagaimana mestinya. F-PAN meminta pemerintah melakukan pengawasan secara terus menerus ke seluruh K/L. F-PAN mendesak pemerintah segera melakukan pembaharuan UU PNBP. F-PAN menyetujui RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2016 disahkan menjadi UU.

RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum (BLU) Sawit — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Sukiman mengatakan bahwa harus ada komitmen kita untuk menyelesaikan RUU PNBP selesai masa sidang ini, dan ia juga mengatakan Komisi 11 dan Banggar tidak pernah coret anggaran rakyat tetapi masih saja ada yang kelaparan.

Pandangan Fraksi-Fraksi atas Keterangan Pemerintah mengenai Pokok-Pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2017, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan dan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan, Pengesahan Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dan Pertembakauan — Rapat Paripurna DPR-RI

Sukiman menyampikan Pandangan F-PAN atas Keterangan Pemerintah mengenai Pokok-Pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2017. Sukiman mengatakan tugas DPR merupakan amanat UUD 1945 Pasal 20A ayat (1), bertolak dari UUD tersebut dalam rangka fungsi pengawasan DPR telah bekerjasama dengan BPK. Sebagaimana yang tertuang tentang anggaran pendapatan dan telah diubah UU No. 8/2017 berdasarkan RKPP 2017 memberi opini WTP. F-PAN memberi apresiasi kepada pemerintah dalam menjaga laporan keuangan sebagai amanah peraturan perundang-undangan agar lebih akuntabel dan transparan. F-PAN meminta pemerintah lebih cermat dalam menetapkan pendapatan negara. F-PAN meminta pemerintah mereformasi struktur belanja negara agar bisa dialihkan kepada belanja negara yang bisa menghasilkan pendapatan negara yang lebih besar. F-PAN mendesak pemerintah untuk mendukung revisi UU Pasal 20 tentang PNBP. Sukiman mengatakan penambahan pagu anggaran subsidi listrik tidak sesuai dengan UU. Sukiman menyampaikan bahwa F-PAN menyatakan setuju RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2017 untuk ditindaklanjuti ke pembahasan selanjutnya.

Tanggapan

Realisasi Laporan Keuangan 2014 — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri

Sukiman berharap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dipertahankan karena sulit mempertahankannya. Sukiman juga berharap anggaran di tahun 2015 dapat terserap lebih dari 90%. Menurut Sukiman, Kemendagri harus melakukan pembinaan ke aparat yang terlibat dalam hal pilkada.

Anggaran — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Sukiman menjelaskan kewajiban pemerintah hadir untuk petani minimal memiliki 2 hektar lahan, namun kini petani hanya memiliki 0,5 hektar. Banyak provinsi Kabupaten/Kota sebanyak 300-400 belum ada tata ruang yang bermanfaat.

Sukiman menjelaskan yang sudah selesai adalah soal Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1996, kemudian Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1998 oleh semua kementerian.

Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (Sekjen BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang (LKPP)

Sukiman mengatakan berkaitan dengan siklus APBN yang menjadi perhatian yaitu PNBP. Ia menanyakan penyebab PNBP rendah dan ia meminta untuk dikaji. Ia mengatakan regulasi sekarang justru tidak meningkatkan PNBP. Ia menyampaikan LKPP disamping melakukan pengawasan juga melakukan pendampingan. Ia mengatakan ketika Komisi 11 diskusi di kantor Bupati Pontianak, ternyata dana desa tidak digunakan untuk semestinya. Ia menyampaikan sekarang dana desa lebih banyak digunakan untuk perjalanan dinas. Ia menanyakan hal yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Pengantar RAPBN Tahun 2016 – Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri RI dan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Sukiman mengatakan bahwa usulan anggaran
bukan dari Anggota DPR-RI, namun harus dari eksekutif. Karena Anggota DPR-RI tidak bisa meminta untuk menaikan anggaran, karena tugas dari Eksekutif.

Sidang Laporan Keuangan Tahun 2014 — Komisi 2 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Sesmen PAN-RB), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Sukiman mengatakan alangkah baiknya jika penyerapan anggaran tidak hanya berfokus di akhir tahun. Sukiman mengatakan tidak meragukan soal administrasi, paling tidak mitra kerja tidak sampai mendapatkan disclaimer dalam menunjukkan kinerjanya kepada BPK RI.

Penjelasan terkait Laporan Perkembangan Terakhir Tahapan Pilkada Serentak (Lanjutan Rapat Dengar Pendapat 1 September 2015) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI

Sukiman mengatakan bahwa terkait permasalahan pasangan calon sebagian sudah terjawab, walaupun masih ada yang belum. Terkait tahap penjelasan dan keterangan di Maros, ia menyampaikan bahwa sudah sampai ke ranah hukum, sehingga dapat ditindaklanjuti. 

Pengangkatan Honorer K2 — Komisi 2 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Komisi Aparatur Sipil Negara

Sukiman mengatakan dalam rangka menyelesaikan honorer K2, perlu ada usulan anggaran tambahan
sebagai cerminan kebijakan. Sukiman mengusulkan MenpanRB diberi waktu untuk menghitung kembali anggaran tambahan, sehingga ada kebijakan resmi penanganan honorer K2.

Daerah Otonom Baru dan Pilkada — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri

Sukiman mengatakan masih belum ditemukan anggaran monitoring evaluasi pemilukada, begitu juga anggaran keamanan.

RAPBN Tahun 2016 — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Perdagangan dan Sekretaris BNPP

Sukiman menjelaskan program wawasan kebangsaan di daerah perbatasan belum tercerminkan di anggarannya dan ini harus diprioritaskan.

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) — Komisi 2 Audiensi dengan Perwakilan Daerah Okika, Perwakilan Daerah Natuna Selatan, Perwakilan Daerah Maumere, Perwakilan Daerah Papua Barat Daya, dan Perwakilan Daerah Sukabumi Utara

Sukiman mengatakan bahwa grand design wilayah di Indonesia adalah 54 provinsi, yang berarti pemekaran sangat diperlukan. Ia memperjelas bahwa Komisi 2 DPR-RI tidak menolak permintaan dari para perwakilan daerah. Sukiman menyampaikan bahwa DPR-RI akan mencari rumusan dan akan berdiskusi dengan Pemerintah mengenai pembentukan DOB. Sukiman menambahkan, bahwa daerah prioritas tidak perlu diperdebatkan lagi, karena sudah pasti akan diperjuangkan.

Rancangan Kerja dan Anggaran — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Sukiman mengatakan pada saat pelatihan pembekalan, perlu dihadirkan baleg juga untuk membagi cerita ke aparatur desa. Ia menyampaikan daerah perbatasan merupakan perwujudan harga diri negara, bukan menjadi halaman belakang, tetapi depan. Menurutnya daerah perbatasan harus menjadi program jangka panjang nasional. Ia mengatakan negara tidak boleh kalah atas kemampuan kelompok di daerah perbatasan. Ia menyampaikan peningkatan anggaran desa ini meningkat sesuai komitmen Pemerintah, mencapai Rp1.5 Miliar. Setelah didukung anggaran, ia menanyakan kendala untuk realisasi yang kecil di Kemendagri tapi Rp400 Miliar ini saja sudah banyak masalah di Pemerintahan Desa. Ia mengatakan harus bisa diselesaikan persoalan di wilayah perbatasan untuk tapal batas di sana. Ia menghimbau jangan sampai bergeser patok perbatasannya. Ia ingin melakukan pelatihan di desa supaya warga desa bisa mengelola desanya. Ia mengatakan Kepala Desa tanggung jawabnya berat. Ia berharap anggaran Kemendagri yang sudah kecil tidak dikurangi lagi. Mengenai pembangunan pelabuhan darat, Presiden sudah kesana bersama Ketua MPR dan Fraksi. Ia mengatakan negara tidak boleh kalah dengan kepentingan-kepentingan karena ini ada indikasinya. Ia mengatakan anggaran wajib diperhatikan karena daya serapnya rendah. Ia berharap anggaran dimanfaatkan sehingga mendapatkan output dan outcome yang diharapkan.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 2 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet dan Kepala Staf Kepresidenan

Sukiman mengatakan serapan anggaran masih rendah, baik di kementerian, daerah, DAU dan DAK. Jadi perlu dilakukan evaluasi dan monitoring serapan anggaran. Sukiman berpendapat Surat Edaran dari Menkeu dapat menghambat realisasi anggaran karena banyaknya aturan. Sukiman mengatakan sulit memberikan himbauan kepada daerah jika Setneg dan Setkab tidak memberi contoh dalam hal realisasi anggaran. Sukiman mengatakan perlu kajian menyangkut aset-aset yang dimiliki BUMN tapi tidak dikelola dalam konteks kebijakan.

Pelaksanaan Pemerintahan Desa — Komisi 2 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kades Se-Kabupaten Passer Provinsi Kalimantan Timurdan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI)

Sukiman menegaskan tentu tadi banyak hal yang ia catat persoalan yang para mitra telah sampaikan. Untuk melihat realita lapangan, tapi memang laju pertumbuhan dan perkembangan tidak bisa untuk di bendung. Oleh karena itu, SK Menhut tidak semua menjawab persoalan disana. Nanti Komisi 2 DPR RI dan mitra bertemu dan melakukan evaluasi.

Kemudian, Sukiman mengatakan menyangkut tentang aturan desa, infrastuktur desa melalui dana desa bisa mendorong percepatan. Postur anggaran desa dari tahun ke tahun itu di atas Rp600 Triliun ke daerah. Cuma, daya serap di daerah itu lambat. Ia mengatakan Komisi 2 DPR RI masih dalam masa transisi. Komitmen Komisi 2 DPR RI untuk membangun desa itu sudah sangat luar biasa.

Kabut Asap — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menteri Dalam Negeri, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabupaten, Menteri Hutan dan Lingkungan Hidup

Menurut Sukiman, selain dampak kesehatan yang luar biasa asap juga menyebabkan melumpuhkan penerbangan dan berdampak pada ekonomi. Sukiman pun bertanya mengapa kebakaran ini dijadikan bencana nasional, dan koordinasi pemerintah kurang kompak. Dengan ini Sukiman mengusulkan agar dibentuk panitia khusus.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Sukiman mengatakan yang jelas terjadi pengurangan dan ada penerimaan-penerimaan non pajak. Ia meminta penjelasan atas hal tersebut. Ia melihat tidak terlalu banyak pergeseran dan meminta penjelasan mengenai penundaan anggaran ATR.

Rencana Kerja Anggaran (RKA) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Sekretariat Kabinet (Setkab), Kepala Staf Kepresidenan

Sukiman mengatakan ada kenaikan PNBP namun pusat pengelolaan Kemayoran belum mencapai target. Ia menyampaikan masih banyak juga polisi yang aktif sehingga menjadi tidak jelas. Ia juga membahas mengenai masyarakat yang sudah 50-60 tahun tinggal di sekitar Kemayoran. Ia menanyakan aset di Kemayoran termasuk dalam penerimaan negara atau tidak. Ia mengatakan aset negara harus clear. Ia menyampaikan masih banyak item yang jauh dari yang ditargetkan. Penyerapannya masih 53%. Ia berharap transparansi pengelolaan anggaran di Kemensetneg terlihat. Ia meminta penjelasan mengenai pelayanan umum di Kemayoran yang dikatakan masih kurang dan hanya sekitar 40,79%. Ia menanyakan koordinasi terkait penanganan khusu dalam kabut asap di Kalimantan. Ia mengatakan Komisi 2 sudah cek ada 5 Ha lebih. Ia khawatir Kemensesneg tidak bisa membedakan penyewa baru yang membuat kumuh dan masyarakat lama. Ia menanyakan maksud supaya masyarkat disana tidak betah.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 2 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu

Sukiman mengatakan Ombudsman adalah lembaga rekomendasi, sehingga perlu ditemukan cara agar rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti oleh K/L. Sukiman berpendapat minimnya anggaran ORI cukup berpengaruh kepada tindaklanjut rekomendasi. Sukiman mengatakan jangan sampai Bawaslu
menjadi alat kekuasaan.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang Tahun 2016 — Komisi 2 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Sukiman mengatakan tanah terlantar banyak, tetapi lahan untuk swasembada pangan selalu banyak kendala. Perubahan tata ruang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, sementara banyak provinsi kabupaten kota yang belum memiliki tata ruang yang bermanfaat.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014 — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Sukiman mengatakan bahwa program dari Kementerian ATR perlu ditingkatkatkan. Menurutnya, realisasi anggaran sebesar 90% harus dioptimalkan jika ingin mengajukan penambahan anggaran. Sukiman mengimbau agar tata ruang harus dimanfaatkan dengan maksimal agar dapat mendorong swasembada. Ia tidak ingin yang seharusnya lahan pertanian justru menjadi lahan industri. Sukiman meminta agar ada rapat khusus tentang tata ruang, karena hal tersebut sangat penting bagi orang banyak. Sukiman juga memberikan usul bahwa di tahun 2016 terdapat tambahan untuk realisasi tata ruang.

Realisasi Laporan Keuangan 2014 — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Sukiman mengatakan untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, maka harus ada sinergi antara pusat dan daerah.

Lalu terkait persoalan anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan secara serentak di 2015 (termasuk kerugian), maka harus dicari solusi karena Pilkada menjadi tugas besar bagi KPU dan Bawaslu, sehingga harus segera tindak lanjuti.

Revisi Penataan Daerah, Revisi RUU Pemda dan Pilkada — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri

Sukiman melihat Pemerintah sudah ada komitmen menyelesaikan RPP dan Komisi 2 menyambut baik. Ia mengatakan pernah ada diskusi agar dilakukan evaluasi menyeluruh daerah otonomi baru sejak 1999. Ia menyampaikan mengenai KIA, ia mendukung tetapi ia meminta prioritaskan dulu e-KTP karena ini menjadi persoalan ketika Pileg dan Pilkada. Ia mengatakan gafatar ini sudah diindikasikan makar bahkan ada keterlibatan sekda dan ia pikir perlu dituntaskan. Ia menyampaikan pintu masuk dana transfer dari Australia harus dicek ulang kalau tidak dibina bisa saja seperti G30S PKI. Ia berharap Menteri sebagai pengelola perbatasan bisa mengevaluasi karena menyangkut penyerapan anggaran juga.

Penyelesaian Honorer K2 — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara dan Kementerian Hukum dan HAM

Sukiman mengatakan bahwa sebenarnya masalah ini bagian dari pembicaraan yang sudah disepakati. Tidak akan ada masalah jika payung hukum dan anggaran jelas.

Aset-Aset Negara dan Hasil Badan Layanan Umum — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sekretariat Negara

Sukiman menanyakan mengenai gambaran aset di GBK dan Kemayoran yang sesuai audit yang baru. Ia tidak mau data dari tahun lalu, harus yang terbaru. Ia ingin mengetahui gambaran terkait peminjaman pemindahan aset negara yang masih terjadi. Ia juga ingin data penghapusan dan pemusnahan aset.

Laporan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Puan Maharani, Keputusan Tingkat 2 Rancangan Undang-Undang tentang Disabilitas dan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) dan Pengambilan Keputusan Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR-RI tentang Arsitek - DPR-RI Rapat Paripurna ke-59

Sukiman mengatakan bahwa kawasan perbatasan di Indonesia memiliki potensi yang besar dan permasalahan yang rumit. Kebijakan pembangunan nasional belum berpihak pada daerah perbatasan. Banyak permasalahan yang terjadi di perbatasan seperti pembangunan yang tertinggal. Permasalahan dari aspek ekonomi &danbudaya, daerah perbatasan seakan dilupakan.

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur BI

Sukiman mengatakan dalam RAPBN 2016, penerimaan perpajakan berkurang. Hal yang juga terjadi pada PNBP. Ia membahas perkiraan total penerimaan negara berkurang Rp88 Triliun. Ia meminta penjelasan karena khawatir bahwa penerimaan pajak akan berkurang, seperti NJOPTKP dari Rp3.000.000 menjadi Rp4.500.000. Ia khawatir penerimaan perpajakan akan berkurang akibat penurunan tarif atau penghapusan pajak. Ia meminta Pemerintah menjelaskan langkah-langkah agar penerimaan pajak tidak menurun. Ia mengatakan berkaitan dengan konsekuensi penerimaan pajak, hal tersebut memaksa mengurangi belanja Pemerintah pusat. Hal ini akan memaksa Pemda juga mengurangi belanja. Pengurangan belanja akan berdampak pada pengangguran dan kemiskinan. Ia meminta Penjelasan Pemerintah berkaitan dengan alasan penerimaan dan belanja negara yang tidak berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi. Ia juga meminta penjelasan kebijakan agar angka gini ratio mengalami kebijakan.

Penjelasan Proses Seleksi Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Ombudsman RI Masa Jabatan 2016-2021

Sukiman mengaku mendapatkan laporan adanya dugaan konspirasi dari Pansel. Ia meminta klarifikasi dari Pansel agar tidak ada fitnah. Ia menyampaikan walaupun tim seleksi berasal dari berbagai perguruan tinggi, namun keaslian makalah yang dibuat oleh masing-masing calon tidak dapat diketahui. Sukiman menyarankan seharusnya Pansel dapat mengklarifikasi mengenai masalah laporan yang tidak objektif tersebut.

Fit and Proper Test Calon Komisioner Ombudsman Republik Indonesia — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Atas Nama Hendra

Sukiman menanyakan respon Hendra terhadap opini disclaimer dari BPK. Sukiman juga menanyakan langkah yang dilakulan Hendra untuk mengurangi maladministrasi di pelayanan publik. Selanjutnya, Sukiman menanyakan apa yang dilakukan Ombudsman menyikapi laporan terkait masalah tanah.

Fit and Proper Test Calon Komisioner Ombudsman Republik Indonesia — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Atas Nama Rohani Budi Prihatin

Sukiman menanyakan langkah apa yang dilakukan dalam menyikapi masyarakt yang belum mengetahui Ombudsman.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Koordinator dalam Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)

Sukiman mengatakan ada 14 Provinsi yang berbatas langsung dengan Indonesia. Ia mendukung jika ada sebuah revilitasasi perbatasan. Selanjutnya, Sukiman menegaskan ternyata PNBP perikanan tidak terlalu menggembirakan dan tidak seimbang dengan anggaran. Sukiman mengatakan menyangkut kebijakan pertanahan dan tata ruang masih banyak keluar dari yang diharapkan. Sukiman mengatakan ada usulan tambahan, ia ingin memberi catatan untuk masyarakat yang ada disekitar hutan dilibatkan. Terakhir, Sukiman menegaskan program sertifikat gratis untuk masyarakat kurang mampu tapi di lapangan masyarakat masih dikenakan tarif 1 juta.

Pengambilan Keputusan Tingkat 1 Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P2APBN) Tahun 2015 — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan

Pandangan Fraksi PAN:

• DPR berkewajiban untuk mengawasi APBN oleh Pemerintah.
• 56 Kementeriian/Lembaga mendapatkan predikat WTP, sedangkan yang mendapat predikat WDP 46.
• Fraksi PAN apresiasi yang telah menjaga kualitas laporan.
• Fraksi PAN meminta ke depan Pemerintah tidak membuat kesalahan penetapan penerimaan negara.
• Fraksi PAN meminta agar tax amnesti tidak menjadi sumber tumpuan penerimaan negara.
• Fraksi PAN melihat kebijakan ekspansi perlu dikurangi karena kualitas belanja daerah yang rendah.
• Fraksi PAN meminta Pemerintah melakukan reformasi pengelolaan negara agar serapan bisa diatas 90%
• Fraksi PAN mendesak Pemerintah untuk bisa segera menyelesaikan revisi RUU PNBP.
• Fraksi PAN merekomendasikan Pemerintah untuk mencari format pelaksanaan APBN.
• Fraksi PAN setuju RUU APBN 2015 disahkan untuk menjadi UU.

Asumsi Makro RAPBNP Tahun 2016 - RDP Panja Banggar dengan Badan Kebijakan Fiskal, Dirjen Pajak dan Dirjen Cukai

Sukiman menyampaikan bahwa bagi UMKM yang bergerak di industri rokok setiap batang harus naik pajaknya. Negara harus mendapatkan penerimaan pajak, tetapi yang usaha kecil jangan dibebankan banyak. Kita tahu industri rokok-rokok nasional sudah siap dengan infrastruktur tetapi yang kecil belum untung. Sukiman mengkritisi bahwa tanah-tanah yang dibeli oleh pengembang itu harganya tidak wajar. Sukiman merasa yakin bahwa produk-produk Indonesia, bahan-bahannya masih impor dan disaat impor, kita tidak bisa mengawal pajak secara maksimal.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Pemerintah

Sukiman mengatakan bahwa perlu diatur kembali tarif dari pengelolaan hutan agar hutan tidak rusak. Sukiman juga menjelaskan bahwa ketika terjadi kebakaran hutan, banyak hutan swasta yang kembali diambil alih negara sekitar 400.000 Hektar.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan Tahun 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Keuangan RI

Sukiman melihat dari paparan yang ada khususnya terkait pembangunan daerah perbatasan, konsentrasi pemerintah sangat luar biasa. Di Kalimantan Barat, terdapat 5 (lima) daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Perbatasan itu paling banyak entikon. Saat ini, sedang dibangun pos lintas batas dan jalan paralel. Selama tahun 2016, sudah dibangun sebanyak 9 (sembilan) pos lintas batas. DPR-RI dengan responsif membentuk tim pengawas pembangunan perbatasan daerah. DPD-RI juga sudah mendorong agar mempunyai regulasinya sendiri terkait perbatasan. Sukiman menilai banyak koordinasi yang tumpang tindih, diantaranya pembangunan perbatasan daerah. Ia melihat pembangunan daerah perbatasan masih belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Ia meminta agar hal tersebut dapat menjadi prioritas, sehingga dapat segera diselesaikan pembangunannya. Terkait anggaran desa, seperti diketahui bersama bahwa desa memiliki undang-undangnya sendiri. Sukiman menanyakan alasan Badan Diklat tidak dilibatkan dalam bimbingan teknis untuk tata kelola keuangan desa, karena masih banyak kelurahan atau desa yang melakukan bimtek, namun tidak pada permasalahan yang ada. Terkait pengelolaan anggaran negara, Sukiman menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) terbaru yang baru saja dikeluarkan bukan untuk meningkatkan penerimaan negara, justru malah mengurangi.

Asumsi Dasar Penerimaan Migas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016— Badan Anggaran DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah

Sukiman menanyakan bahwa di APBN-P 2016 apakah penurunan cost recovery sebaiknya ditunda di 2017.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pemasukan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (RUU P2 APBN TA 2015) — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Koordinator Panja Pemerintah

Sukiman melihat laporan yang disampaikan, ia berharap ini tidak terjadi di APBN 2017. Selanjutnya, Sukiman mengatakan laporan keuangan tahun 2015 ini jadi bahan Banggar DPR RI dan ingatkan Pemerintah agar harapan tidak terlalu tinggi. Terakhir, Sukiman menegaskan semoga Pemerintah memberikan statement, Banggar DPR RI memberi tekanan.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pembiayaan Investasi pada RAPBN 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan

Sukiman mengatakan bahwa ia bisa setuju menyangkut anggaran dan disepakati agar cepat. Sukiman juga mengatakan bahwa ia ingin memperdalam terkait PNBP dan terkait regulasi. Sukiman menjelaskan bahwa terkait PNBP ada beberapa aturan turunannya yang tidak perlu lagi turunannya. Sukiman juga berpikir untuk sekarang anggaran bisa disetujui pimpinan.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK RI an. Eko Sembodo

Sukiman meminta penjelasan soal standar operasional pelaporan. Ia juga meminta agar opini tidak menjadi barang mainan dan tak bernilai. BPK harus bantu pemerintah terkait penerbitan laporan.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK RI an. Isma Yatun

Sukiman mengatakan audit kinerja harus bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga berpesan agar BPK tidak merangkap sebagai konsultan.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Atas Nama John Reinhard

Sukiman mengaku terharu membaca pemaparan John yang komprehensif. Sukiman juga menceritakan bahwa sewaktu John menjadi panwascam (pengawas kecamatan) saja silpa dikembalikan. Dalam kapasitas sekarang, John menanyakan apakah John mampu melakukan pemeriksaan auditor karena tidak hanya dilengkapi semangat. Semakin malam, semakin terdengar suara orator.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK RI an. Deddy Supriady Bratakusumah

Sukiman menanyakan pendapat calon terkait desa menjadi entitas objek pemeriksaan.

Penerimaan Pajak Non Migas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah, Dirjen Migas, Dirjen Bea Cukai, dan Dirjen Pajak

Sukiman menanyakan dampak politis dan perekonomian terhadap Perppu No. 1 Tahun 2017. Ia mengatakan PMK yang tentang wajib lapor saldo yang di atas Rp200.000.000 akan menimbulkan keresahan.

Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN Tahun 2017 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Gubernur Bank Indonesia

Sukiman mengatakan bahwa DPR-RI wajib mengawasi anggaran pemerintah. Sukiman tidak membacakan secara keseluruhan. Ia memberi 5 catatan dan memberi rekomendasi. Pemerintah diminta mengkaji sistem PNBP agar RUU PNBP segera diselesaikan. Pemerintah diharapkan meningkatkan kualitas alokasi belanja anggaran.

Postur Sementara Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Gubernur Bank Indonesia

Sukiman berpikir pertama hanya ingin memberi catatatan, mengingatkan kembali. Juklak dan juknis belum mencapai peraturan perhutangan daerah.

Belanja Pemerintah Pusat — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Panja dengan Pemerintah

Terhadap penggunaan anggaran hendaknya perlu memperhatikan hal-hal prioritas agar apa yang direncakan oleh Presiden dapat terealisasi. Sukiman mengingatkan bahwa jangan sampai kebijakan ini melukai hati rakyat, trutama terkait PNBP.

Pembahasan Anggaran Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah Pusat

Sukiman memberikan masukan dari percepatan perhutanan sosial terkait solusi bagaimana penggunaan anggaran yang sudah ada di daerah. Sukiman juga menyampaikan saran dari Indonesia Budget Center, 6,7 Triliun di kas daerah difokuskan untuk percepatan perhutanan sosial mengingat masih memerlukan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Menurut Sukiman konteks anggaran sebesar 0,5 Triliun tidak cukup. Sukiman juga menanyakan dana yang mengendap di daerah.

Fit and Proper Test Calon Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) — Komisi 11 Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Atas Nama Dadang Suwarna

Sukiman bertanya kepada Dadang bagaimana solusi untuk penggunaan dan pemanfaatan dana desa yang masih banyak menggunakan konsultan.

Lanjutan Pembahasan Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2018 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Pemerintah

Sukiman mengatakan di dalam kondisi penerimaan negara yang mengalami penurunan, alangkah baiknya target yang bisa dinaikkan menjadi Rp11 Triliun karena pendistribusiannya nanti soal realisasi saja. Ia mengatakan kaitannya dengan kebijakan pembebasan visa sebaiknya dipertimbangkan. Ia memberikan catatan di Banggar untuk dipertimbangkan sudah tepat atau salah apalagi ini berdampak pada penerimaan negara.

Evaluasi Pengelolaan Hutang Negara — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan

Sukiman mengatakan bahwa sekarang APBN 2018 bunga pembayaran utang Indonesia sudah mencapai Rp247 Triliun, terdapat 62% utang Indonesia dari investor dalam negeri tetapi rasio penerimaan pajak Indonesia mengalami penurunan. Sukiman berharap mudah-mudahan Indonesia berhutang bukan jadi opsi awal tetapi opsi akhir.

Evaluasi Kinerja PMN & Pembiayaan dalam RAPBN 2018 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Sukiman menjelaskan bahwa niat PMN ke BUMN itu baik yaitu untuk memperbaiki kinerja dan berikan andil PNBP, secara tegas Komisi 11 meminta dilakukan audit investigatif dan juga mempertanyakan efektivitas PMN. Sukiman berpikir untuk 6 BUMN yang merugi saat diberi PMN harus dilihat auditnya. Jika tidak diambil langkah maka ini juga dapat menurunkan nilai kinerja Menteri Keuangan, sehingga Sukiman berharap ini dimasukkan ke kesimpulan agar dapat dibahas. Sukiman juga berpikir untuk BUMN yang belum menunjukkan kinerja harus diberi sikap.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK an. Franky Ariyadi, Bambang Joko Pratondo, Sardin Lingga, Deddy Supriady Bratakusumah, Soermadjijo, dan Pangulu Oloan Simorangkir

Sukiman berpendapat bahwa tidak bisa dipungkiri perihal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tengah masyarakat ada penafsiran negatif menjadi Wajar Tanpa Pemeriksaan (WTP). Sukiman menjelaskan bahwa opini WTP digunakan juga mendapatkan dana insentif daerah. Sukiman menanyakan cara Dr. Franky memandang hasil pemeriksaan keuangan dan kinerja untuk digabungkan atau dipisahkan. Sukiman berpendapat bahwa bila mau jujur khusus ada pendampingan, dan ini merupakan tugas Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diharapkan bisa mendampingi Kementerian/Lembaga (KL). Sukiman berpendapat bahwa BPKP akan dianggap berhasil jika meminimalkan hasil temuan BPK. Sukiman berpendapat bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki BPK kurang, lalu Sukiman juga menanyakan kecukupan SDM BPK tersebut. Sukiman merasa tertarik dengan penjelasan Sardin Lingga dan bila berbicara asumsi ekonomi makro, ruang fiskal kembali dari sudut penerimaan. Sukiman menanyakan upaya yang dilakukan karena ketika menetapkan asumsi pendahuluan, ketika dibahas di Badan Anggaran, target (penerimaan) minimal semua. Selanjutnya, Sukiman menanyakan perihal tata kelola pemerintah yang bersih dari pelaksanaan dan menyampaikan bahwa tanggung jawab keuangan adalah satu paket. Sukiman melihat bahwa Ir. Deddy Supriady Bratakusumah menyinggung laporan keuangan sekaligus kinerja dan terdapat korelasi dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) begitu senang adalah prestise. Sukiman berpendapat jika tidak dibarengi pemerintah yang akuntabel dan justru dibarengi oknum Operasi tangkap tangan (OTT), ini akan antiklimaks dari WTP yang didapatkan. Sukiman menanyakan kriteria yang baik dan bersih serta penambahan kriteria lain. Sukiman meminta untuk diberikan gambaran detail yang disampaikan agar memberikan keputusan yang jernih dan objektif. Untuk Soemardjijo, Sukiman menanyakan cara dan mekanisme Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masuk untuk menghindari mark up atau penggelembungan karena BPK ini berada di ujungnya. Sukiman menjelaskan dalam konteks kebijakan anggaran ada pendahuluan atau pra anggaran, nota Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) Presiden melalui nota istimewa, lalu diberikan ke komisi terkait atau Banggar. Sukiman menuturkan ketika pembahasan pendahuluan target dari segi penerimaan dan belanja disampaikan pemerintah melalui rapat internal, maka dari Banggar tidak banyak perubahan, paling besar 50% APBN/APBD dari nota negara dan Presiden, Gubernur, dan Bupati.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK Atas Nama Widjanarko, S. Palambang, Adil Tobing, Syarkawi Rauf, Haryo Budi Wibowo dan Ilham

Sukiman menanyakan pandangan calon anggota atas nama S. Palambang terhadap kinerja BPK saat ini yang menurutnya jauh dari harapan yang semestinya. Ia mengatakan saat ini sorotan masyarakat sangat terkait dengan kinerja BPK. Ia menyampaikan hal tersebut ada kaitannya dengan melihat dan melakukan pemeriksaan yang dilakukan BPK, bahwa semua lembaga mendapatkan opini WTP dalam tata kelola keuangan dan efektivitas penggunaan anggaran. Ia menanyakan mengenai penyebab inflasi dan indikatornya berdasarkan data yang disampaikan oleh calon anggota atas nama S. Palambang. Ia mengatakan penyimpangan proses penggunaan APBD/APBN sangat luar biasa menurut pandangan calon anggota atas nama Adil Tobing karena masif. Ia menanyakan mengenai teknik dan mekanisme sisi masuknya BPK sehingga bisa meminimalisir kemungkinan penggelembungan dana serta kebocoran anggaran di BUMN. Ia setuju kalau sekarang pencegahan menjadi mindset semua orang, tapi kenyataannya sudah tumpang tindih dan malah mengambil job lain.

Pembahasan RKA-K/L Tahun 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Sukiman mengatakan audit daripada BPK kinerjanya tidak berjalan sesuai dengan audit daripada keuangan. Sukiman mengatakan jangan sampai bencana Lombok yang mengakibatkan kerusakan pada kantor BPS berpengaruh pada sisi pelayanan publik dan kinerja BPS. Sukiman menyampaikan bahwa realisasi pengawasan pembangunan BPKP cukup bagus, tetapi dari sisi pengawasan anggaran hanya sekitar 47,79%. Sukiman bertanya bagaimana efektifitas program sosialisasi terhadap pembinaan Pemda dan Kepala Desa.

Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Sukiman mengatakan selama ini pemeriksaan Wajib Bayar dilakukan atas dasar permintaan Menteri Teknis, jika dimungkinkan apakah ada opsi untuk pemeriksaan Wajib Bayar selain atas dasar permintaan Menteri teknis. Sukiman berpendapat untuk yang Wajib Bayar perlu ada audit reguler agar datanya bisa dievaluasi.

Evaluasi Realisasi Penerimaan Negara Semester I Tahun Anggaran 2018, Penatausahaan Piutang, Penagihan Pajak, dan Pengelolaan Barang Sitaan Pajak – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan

Sukiman mengatakan penambahan SDM merupakan hal yang mutlak bagi Dirjen Pajak. Sistem IT memang mengefisiensi, tetapi jangan sampai memangkas SDM. Menurut Sukiman, Dirjen Pajak merupakan pahlawan negara dan pahlawan negara harus diberikan intensif. Sukiman menyetujui bahwa sebaiknya semua fokus pada upaya dalam rangka menjamin atau memastikan seluruh wajib pajak agar betul-betul diperlakukan secara adil dan jangan sampai wajib pajak eksportir yang pendapatannya besar justru diabaikan.

Latar Belakang

Sukiman terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Dapil Kalimantan Barat setelah memperoleh 83,037 suara. Sukiman adalah petinggi dari PAN dan menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN sejak 2010.

Pada periode 2009-2014, Sukiman bertugas di Komisi II dan Komisi IV DPR-RI. Ketika bertugas di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri & otonomi daerah, Sukiman dikenal sebagai penggagas pemekaran propinsi dan pembentukan propinsi Kapuas Raya (PKR). (sumber) 

Dari awal periode 2014-2019 Sukiman bertugas kembali di Komisi II DPR-RI. Namun, pada bulan Mei 2016, ia dipindahkan menjadi anggota Komisi XI DPR-RI.

Pendidikan

S1, Universitas Tanjung Pura, Pontianak (1995)

S2, Universitas Tanjung Pura, Pontianak (2002)

Perjalanan Politik

Sukiman mengawali karir politiknya sejak di bangku kuliah di 1992 dengan aktif berorganisasi di beberapa organisasi sayap muda Partai Golongan Karya yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Barat sebagai Ketua Biro dan di Gerakan Mahasiswa (GEMA) Kosgoro Pontianak sebagai Ketua (1992-1995).

Sukiman merintis karir politiknya dengan PAN sejak 1999 mulai tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Sintang, Kalimantan Barat sampai dengan Sukiman menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Kalimantan Barat dan berhasil dipercaya menjadi Ketua DPRD Kabupaten Melawai Kalimantan Barat periode 2004-2009.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU APBN 2018 beserta Nota Keuangannya

24 Agustus 2017 - Dalam rapat Paripurna, Sukiman yang menjadi perwakilan dalam membacakan pandangan umum Fraksi PAN atas RAPBN 2018, beserta nota keuangannya, mengatakan bahwa pengajuan RUU APBN 2018 merupakan amanat yang harus dilaksanakan pemerintah dan DPR, karena Fraksi PAN berharap APBN 2018 menjadi instrumen nasional agar membuka lapangan pekerjaan. Sukiman juga mengatakan bahwa pengajuan RAPBN 2018 dengan mempertimbangkan ekonomi global dan domestik, dan Fraksi PAN melihat pertumbuhan ekonomi nasional cukup baik karena adanya perbaikan pengelola anggaran. RAPBN 2018 mempertimbangkan tantangan ekonomi global yaitu perlemahan komoditas global.

Adapun poin-poin penting tanggapan Fraksi PAN adalah PAN memberi catatan berkaitan dalam asumsi ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi 2018 ditargetkan 5,4% dibandingkan 2017. Fraksi PAN mengingatkan pemerintah jangan hanya optimis untuk target pertumbuhan ekonomi. Fraksi PAN mendesar efektivitas kinerja pemerintah dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pangan. Inflasi ditetapkan sebesar 3,5%, Fraksi PAN melihat angka ini relatif kecil dan mengisyaratkan daya beli masyarakat tidak meningkat secara signifikan, karena penetapan inflasi harus didasari oleh kemampuan pemerintah. Fraksi PAN mendesak pemerintah untuk mengefektifitaskan belanja dalam masalah ekonomi pembangunan. Nilai tukar ditetapkan Rp13.500, Fraksi PAN meminta pemerintah dan BI meningkatkan koordinasi. Suku bunga SPN 3 bulan ditetapkan 5,3%, dan ICP 48USD/barel, Fraksi PAN meminta agar penyesuaian harga domestik dapat dikendalikan dengan baik. Fraksi PAN mendesak pemerintah agar serius investasi besar-besaran eksploitas migas. Cost recovery kedepan perlu diperhatikan karena 2015 BPK temukan penggelembungan cost recovery. Fraksi PAN meminta pemerintah untuk bekerja lebih serius dan maksimal. Hibah sementara Rp1.907 Triliun, Fraksi PAN meminta agar pemerintah serius untuk menghadapi hal tersebut. Penetapan angka inflasi harus dikembangkan sesuai kemampuan pemerintah dengan memenuhi pemasokan. Fraksi PAN meminta pemerintah untuk bekerja lebih serius dalam perekonomian yang sudah ditetapkan. Penetapan target penerimaan perpajakan bukanlah target yang memadai, beberapa bulan yang lalu, berdasarkan catatan historis, penerimaan pajak rata-rata 8%. Fraksi PAN meminta pemerintah meningkatkan alokasi belanja modal dari pada belanja barang. Fraksi PAN menyerukan agar pemerintah menjalankan kebijakan afirmasi untuk golongan kebawah. Fraksi PAN memintah pemerintah untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya untuk menutupi APBN. PNPB Rp267 Triliun agar dipertahankan. Nilai tukar sekarang sebesar 13.500/USD, pemerintah dan BI harus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Fraksi PAN memintah pemerintah efisiensi belanja kementrian/lembaga. Fraksi PAN memintah pemerintah menyantumkan basic data. Pemerintah menyatukan basis date by name, by addres untuk program sosial. Pemerintah konsisten agar dana desa dan transfer daerah lebih besar daripada K/L. Pemerintah meningkatkan dana alokasi khusus pada tahun mendatang, dan kedepannya mendapatkan formulasi yang seimbang. Fraksi PAN mengharapkan pemerintah kedepan APBN tidak perlu menambahkan hutang. Suku bunga ditetapkan SPN sebesar 5,3%, pemerintah harus menjaga arus modal masuk dan keluar agar tetap stabil. Pemerintah lebih rasional dalam menargetkan RAPBN, karena itu penting. IPM 71,5 dan Gene ratio 0,38, target ini sangat optimistik. Pemerintah lebih serius untuk menguatkan program-program bantuan sosial. Seperti program subsidi dan bantuan modal kedesa.

Sukiman sebagai perwakilan fraksi PAN meyatakan setuju agar RAPBN 2018 ditindak lanjuti.[sumber]

Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro RAPBN 2018

30 Mei 2017 - Dalam rapat paripurna, Sukiman mengatakan Fraksi PAN meminta pemerintah mampu mengikis kesenjangan antar wilayah termasuk isu kesetaraan gender dan wilayah. Menurutnta APBN harus akuntabel dan fleksibel dan harus dijaga dari korupsi. pertumbuhan ekonomi 5,4-6,1%, Fraksi PAN memandang pemerintah optimistik. Sukiman berharap inflasi dapat ditekan serendah mungkin dan daya beli masyarakat dapat ditingkatkan. Mewakili Fraksi PAN mendesak Pemerintah lakukan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak dan SDA (Sumber Daya Alam). [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)

6 Februari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK),dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Sukiman mengusulkan agar agenda pertama dibuat Panja saja, dan segera masuk ke agenda kedua. [sumber]

RUU PNBP dalam Prolegnas 2017

9 Februari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertanian (Kementan), dan  Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sukiman mengusulkan untuk menjadwalkan ulang RDPU terkait rencana revisi PNBP. Ia mendengar ada tanah terlantar hingga 2 hektar, menurutnya perlu penataan oleh negara untuk tarif dan perlu ada kajian lagi. Ia meminta agar PNBP tidak menyasar kepada masyarakat kecil yakni petani kecil atau nelayan kecil yang melaut menggunakan perahu ≤ 10 GT. [sumber]

RUU Pilkada

15 April 2016 - Sukiman menilai bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2015 lalu sungguh memberi pelajaran yang sangat berharga kepada seluruh pihak yang terlibat. Sukiman melihat Pilkada Serentak lalu masih menyisakan persoalan seperti calon tunggal dan kerusuhan di berbagai daerah. Sukiman berpendapat bahwa sesungguhnya pesta demokrasi tidak hanya soal pemilihan. Menurut Fraksi PAN, Pilkada harus memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa suksesi kepemimpinan adalah hal penting, agar masyarakat juga dapat mendapatkan pengetahuan lebih dalam konteks RUU Pilkada.

Catatan penting lainnya yang diberikan Sukiman untuk Pilkada adalah mengenai calon dari mantan terpidana yang perlu diberi batasan karena persoalan pemimpin perlu kehati-hatian, bukan persoalan cakap dan tidak cakap semata. Fraksi PAN menolak calon peserta yang terpidana bandar narkoba, pembunuhan, dan kejahatan seksual. Terkait calon independen, Sukiman menilai perlu disesuaikan normanya sesuai dengan ketentuan MK. Sukiman berharap tidak ada ruang diskriminasi terhadap calon yang didukung partai politik (parpol). Menurut Sukiman, calon independen dan calon dari parpol harus seimbang. Terkait calon tunggal, Fraksi PAN merasa bahwa calon harus menang 70% dalam Pilkada dan calon tunggal tersebut benar-benar dapat dipercaya oleh masyarakat.

Fraksi PAN menolak adanya sanksi terhadap parpol yang tidak mencalonkan pasangan calon (paslon). Terkait politik uang, Pemerintah dinilai Sukiman masih mengalami kerancuan dalam menyelesaikan politik uang. Sukiman menegaskan bahwa harus ada sanksi bagi pihak yang terlibat politik uang, baik yang memberi dan yang menerima. Revisi UU Pilkada harus mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas. Fraksi PAN menerima revisi UU Pilkada dibahas di tingkat selanjutnya.  [sumber]

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pilkada Serentak (PKPU Pilkada Serentak)

Pada 31 Maret - 2 April Sukiman prihatin atas berita dimana 65 kepala daerah yang belum menganggarkan pilkada serentak di APBD mereka.  Sukiman berpendapat pilkada serentak adalah kebutuhan yang mendesak dan harus diprioritaskan oleh DPR.  [sumber]

Perppu Pilkada 

Saat rapat Komisi II dengan Mendagri, Yandri Susanto mewakilkan Fraksi PAN untuk menyampaikan sikap terhadap Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkaitan dengan UU Pilkada. Pada tanggal 15 Januari 2015, Fraksi PAN berpendapat bahwa disetujui atau tidaknya Perppu Pilkada harus dibicarakan oleh DPR.  [sumber]

Pada hari kedua diskusi, 16 Januari 2015, Sukiman, mewakilkan fraksi, berpendapat bahwa lebih baik Perppu dijadikan UU terlebih dahulu sebelum direvisi.  [sumber]

Pada tanggal 19 Januari 2015, semua fraksi setuju Perppu diresmikan menjadi UU.  [sumber]

Tanggapan

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kejahatan Skimming

19 April 2018 – Pada rapat dengan Direksi Bank BRI. Sukiman mengapresiasi kinerja BRI sudah baik dan perlu ditingkatkan. Sukiman menanyakan pertimbangan BRI ketika membentuk cabang luar negeri dan tujuan dari hal tersebut seperti yang ada di New York. Sukiman berpendapat, kejahatan skimming perlu menjadi perhatian khusus karena akan merugikan tingkat kepercayaan nasabah. Sukiman mengatakan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditemukan di lapangan masih diperlukan anggunan dan KUR sebesar Rp25 juta tidak memerlukan agunan kembali. Sukiman berharap, semoga ke depan segmen yang menjadi bagian masyarakat kelas bawah menjadi perhatian bersama dan tataran pelaksanaan tidak lagi mengalami hambatan. [sumber]

Anggaran OJK

7 Desember 2017 – Komisi 11 rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Sukiman menyatakan,Panja penerimaan dan Panja pengeluaran APBN sudah banyak dibahas. Sukiman berpendapat apa yang menjadi fokus Komisi 11 sudah  terjawab di dalam pemaparan mitra. Sukiman juga berpendapat berkaitan dengan melibatkan seluruh stakeholder sudah menjadi komitmen Komisi 11 DPR, dan sudah menjadi perhatian OJK. Sukiman mengimbau agar hal itu dapat menjadi perhatian masyarakat juga. Sukiman menanggapi mengenai gedung yang apabila memiliki kantor pusat justru akan mempermudah koordinasi. [sumber]

Pembiayaan LMAN, Defisit, Utang, Non Utang, dan RAPBN 2018

25 September 2017 - Dalam Rapat Kerja Panitia Kera (Panja) Banggar dengan Kementrian Keuangan, Sukiman mengungkapkan kesediaan anggaran menentukan pembebasan lahan, jika proyek strategis ini tidak dibantu Pemda, maka tidak akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sukiman berharap anggaran besar untuk pembebasan lahan harus sinergis. Sukiman berharap aset Indo Tani dan Perhutani jangan dibiarkan begitu saja.Sukiman menanyakan peran BLU kehutanan dalam menjaga dan mengelola aset. Sukiman menyayangi di Kalimantan aset-aset itu dibiarkan begitu saja dan dikelola tanpa beri nilai tambah. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Deputi BI a.n. Sugeng

1 Desember 2016 - Dalam RDP Komisi 11 DPR-RI untuk Uji Kelayakan dan Kepatutan Ca. Deputi BI, Sukiman mengapresiasi pemaparan Sugeng karena menurutnya sangat komprehensif. Ia berpendapat menyangkut pemberdayaan ekonomi rakyat memang mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Ia juga menanyakan mengenai mata uang yang digunakan di daerah perbatasan masih banyak yang menggunakan mata uang negara lain bukan mata uang rupiah, atas hal tersebut Sukiman menanyakan langkah apa yang akan Sugeng buat unutuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian ekonomi. [sumber]

RKA K/L RAPBN 2017 – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

13 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sukiman meminta penjelasan terkait RPJM dan RPMD karena sementara masih ditemui Bupati dan Gubernur tidak sejalan. Sukiman mendesak Bappenas sebagai koordinator untuk bertindak koordinatif dan konektivitas. Ia juga meminta Bappenas untuk memprioritaskan program beasiswa gelar dan non gelar. [sumber]

Sengketa Pertanahan

16 Maret 2016 - Terkait Kasus Sengketa Lahan di Tanah Bumbu, Sukiman menceritakan pengalamannya ke Kotabaru yang menurutnya daerah tersebut memiliki potensi alam yang luar biasa. Sukiman menilai banyaknya persoalan pertambangan dan perkebunan di Kalimantan Selatan dalam hal pengelolaan tata ruang yang harus ditinjau lebih lanjut. Ia menjelaskan bahwa Tata ruang dan pertanahan ada pada Komisi 2 sehingga mudah untuk dikoordinasikan. Untuk itu, Sukiman beserta anggota Komisi 2 lainnya akan meninjau langsung bersama pihak eksekutif dari tata ruang dan kehutanan. Menurutnya, tugas komisi 2 adalah untuk mengingatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar melakukan evaluasi perizinan yang menjadi keluhan masyarakat.  [sumber]

Isu Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2)

22 Februari 2016 -  Menurut Sukiman, permasalahan honorer K2 tinggal menunggu keberanian MenPAN-RB, yaitu revisi UU ASN. Sukiman menambahkan, bahwa bahwa Banggar akan berkomitmen untuk menyelesaikan honorer K2 agar tidak berlarut-larut.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional

21 Januari 2016 - Sukiman mengingatkan MenATR/BPN tidak boleh tinggal diam terhadap masalah pertanahan paska kebakaran hutan dan harus cepat segera diselesaikan. Terkait masalah kebutuhan, menurut Sukiman kebutuhan untuk lahan kecil masih dalam keadaan kecil, sedangkan kebutuhan gula di masyarakat sangat besar. Sukiman menilai bahwa laju perubahan pengalihan lahan sangat besar, seperti pengalihan fungsi dari hutan ke kawasan pemukiman.

Menurut Sukiman, perubahan tata ruang yang ranahnya KemenATR/BPN akan menjawab kepastian mengenai pertanahan. Untuk masalah penyaluran sertifikat prona, Sukiman berharap hal ini tersampaikan ke masyarakat dan memberikan kepastian hukum. Sukiman mengungkapkan bahwa masalah tata ruang ini finalisasinya ada di tata batas yang tiap tahun targetnya sangat besar. Oleh karena itu, Sukiman meminta MenATR/BPN menyelesaikan tata batas agar bisa bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (Ditjen Planologi). Untuk masalah anggaran, Sukiman tidak ingin mengkritisinya karena masih banyak waktu lain untuk membahasnya.  [sumber]

Sikap Partai PAN atas Dugaan Pelanggaran Etik Setya Novanto di MKD

8 Desember 2015 - (DetikNews) - Kritik masyarakat tehadap kasus dugaan pelanggaran etik Setya Novanto di MKD, terus bergulir dan bisa memicu gerakan massa yang protes pada DPR. Anggota MKD asal PAN Sukiman menegaskan pihaknya tak main-main dalam memproses kasus Novanto.

"Kami tidak main-main karena sudah masuk ruang publik. Kami tidak pekak telinga, tidak pekak hati. MKD juga mendengar keinginan masyarakat," ucap anggota MKD asal PAN Sukiman kepada detikcom, Selasa (8/12/2015).

Sukiman bersama beberapa anggota MKD lain termasuk yang mendorong agar sidang Novanto kemarin terbuka, namun ketokan palu pimpinan Kahar Muzakir membuat drama papa minta saham itu tertutup dalam 3 jam persidangan.

Politisi PAN itu menuturkan, tak hanya masyarakat tapi Presiden Jokowi yang marah dengan kasus ini juga jadi perhatian MKD. Hanya saja perlu sedikit bersabar karena untuk memutuskan sanksi perlu proses.

Setidaknya, MKD masih perlu mendengar keterangan saksi Reza Chalid dan menguji alat bukti rekaman Maroef Sjamsoeddin di Mabes Polri. Jika terbukti, maka Novanto pasi kena sanksi.

"Saya yakin hanya soal waktu saja. Mudah-mudahan keputusannya membawa keadilan," ujarnya.

Sukiman juga memperhatikan berbagai kritik masyarakat di sosial media atas persidangan MKD, salah satunya soal tagar di twitter yang mendunia hinga meme-meme yang dibuat untuk mengkritik anggota MKD.

"Itu risiko kita dan bagian yang harus dievaluasi," ucap anggota Komisi II DPR itu.

Sebagaimana diketahui, setelah mendengarkan Novanto dalam persidangan kemarin, pimpinan MKD mulai hari ini akan menemui Kejaksaan Agung untuk meminta rekaman asli Maroef Sjamsuddin. Rekaman itu lalu diuji di Mabes Polri. Setelah uji alat bukti, MKD punya satu agenda lagi mendengar kesaksian Reza Chalid. (sumber)

Pengambilan Suara Mahkamah Kehormatan Dewan Untuk Kelanjutan Kasus Pencatutan Nama Presiden RI oleh Ketua DPR

1 Desember 2015 - Sukiman mengambil suara untuk melanjutkan sidang dan mengesahkan jadwal persidangan MKD terkait dengan kasus pencatutan nama Presiden RI oleh Ketua DPR. (sumber)

Status Kepegawaian Perangkat Desa

30 November 2015 - Sukiman menyampaikan bahwa desa memiliki undang-undang sendiri, anggaran tidak sama dengan yang lain. Di Jawa tidak banyak pengendapan anggaran desa, sementara di daerah lain masih banyak. Sukiman sepakat bahwa masalah perangkat desa ini harus dibicarakan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sukiman bersama Komisi 2 DPR-RI berjanji akan memperjuangkan penyelesaian honorer dan masa jabatan dan menambah anggaran Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) sampai dengan Rp.2,1 Triliun. Sukiman berjanji bahwa Komisi 2 DPR-RI akan memutar video mengenai remunerasi untuk Perangkat Desa yang di sampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk ditunjukan pada Kemendagri agar mereka tahu.  [sumber]

Status Tenaga Honorer Menjelang Pilkada Serentak 2015

23 November 2015 - Menurut Sukiman, seharusnya sudah ada langkah-langkah untuk menghadapi Pilkada dan upaya untuk menjaga agar pegawai negeri sipil netral di Pilkada. Sukiman meminta ketegasan dan implementasi dalam mengatasi permasalahan ini. Menurut Sukiman Panitia Kerja (Panja) Pilkada bisa dimaksimalkan perannya oleh Pemerintah. Sukiman menilai, di daerah ada pejabat yang menerima honorer di luar K1 dan K2.  [sumber]

Pembahasan Program dan Anggaran

20 Oktober 2015 - Pada Raker Komisi 2 dengan MenATR, Sukiman mengatakan bahwa dengan adanya penundaan dan pengurangan sangat menyentuh bagi beliau. Sukiman menjelaskan bahwa berdasarkan UU MD3 setelah 1 bulan APBN disahkan, mitra kerja wajib menyampaikan rincian pokok pembahasan,hal ini agar rincian tersebut dapat diberikan kepada Komisi 2, bukan karena untuk satuan tiga tetapi agar Komisi 2 tahu apa program tersebur berjalan atau tidak. Sukiman menegaskan kalau terjadi penundaan anggaran, Komisi 2 tidak ingin ada penundaan program untuk masyarakat,Komisi 2 juga tidak ingin adanya penundaan di program yang menjadi prioritas,agar tidak mengurangi output dan outcome yang dicapai. Sukiman menyarankan kabut asap yang ada kaitannya dengan tata ruang harus ditindaklanjuti,harus ada anggaran, terutama untuk tata kelola. Sukiman turut menanyakan bagaimana prosedur pengambilan lahan terbakar oleh negara dan dukungan anggarannya serta  tindak lanjut pengelolaan tata ruangnya,ini konsekuensi dari pelanggaran dan harus disikapi karena itu merupakan aset negara. Sukiman menjelaskan bahwa Komisi 2 meminta pembangunan fisik menjadi pertimbangan dalam penggunaan anggaran. Pembangunan gedung tidak dapat dihindari tetapi harus melihat kondisi belanja negara saat ini. Sukiman mengumumkan rapat ini tidak harus disimpulkan atau difinalkan karena masih ada waktu, dan kalau keinginan kita belum dimengerti terkait program maka harus ditindaklanjuti. Sukiman menjelaskan ada 2 kemungkinan yaitu anggarannya bertambah atau justru berkurang,kalau belum melihat i'tikad baik menjawab pertanyaan ini maka ditunda saja. [sumber] 

Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet - Tahun 2014

24 Agustus 2015 - Dikarenakan tidak adanya pemaparan, Sukiman minta ke Menteri Sekretariat Negara (Mensetneg) salinan dari hasil Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Setneg.

Sukiman apresiasi kepada Menteri Sekretariat Kabinet (Menseskab) Setkab mendapat opini Wajar-Tanpa-Pengecualian (WTP) dari BPK. Sukiman menekankan bahwa untuk semester 1 tahun 2015 serapan anggaran belanja modal Setkab rendah. Menurut Sukiman jika serapan rendah maka bisa berdampak pada pengajuan anggaran di tahun 2016. Sukiman dorong Menseskab untuk menyesuaikan penyerapan dengan target perencanaannya.  [sumber]

Pemaparan RAPBN 2016

Pada 10 Juni 2015 - Sukiman menilai Indonesia sedang dalam kondisi berat dimana perkembangan ekonomi kita sangat lambat. Menurut Sukiman saat ini saja hanya 4,7%. Sukiman menyoroti bahwa program Nawa Cita kaitannya dengan daerah-daerah terutama bagian timur Indonesia. Sukiman memberi contoh proyek Trans-Kalimantan saja belum bisa menghubungkan Kalimantan, walaupun berada di 1 pulau. Sukiman dorong Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim) untuk ciptakan konektivitas dengan dan antara daerah-daerah pinggiran di Indonesia.  [sumber]