Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Amanat Nasional - Kalimantan Tengah
Komisi IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Kotawaringin Timur
Tanggal Lahir
25/10/1961
Alamat Rumah
Jl. Jenderal Ahmad Yani, No. 7-09, Desa Langkai. Kec. Pahandut. Kota Palangkaraya. Kalimantan Tengah
No Telp
081 152 0465

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Kalimantan Tengah
Komisi
IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan

Latar Belakang

Hang Ali Saputra Syah Pahan adalah politisi senior dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 untuk Dapil Kalimantan Tengah setelah memperoleh 22,561 suara. 

Hang Ali adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PAN Kalimantan Tengah sejak 2010. Hang Ali adalah tokoh agama Buddha dan Ketua dari Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) di Palangkaraya. Hang Ali juga adalah pengusaha sukses dan menjabat sebagai pemilik Swalayan Telaga Biru di Palangkaraya dan Direktur Utama di PT.Katingan Hijau Lestari (perkebunan kelapa sawit).

Sama seperti pada periode 2009-2014, di masa kerja 2014-2019 Hang Ali bertugas di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja & transmigrasi, kesehatan dan kependudukan. Hang Ali juga merangkap sebagai Anggota di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Di November 2015, menjelang dimulainya proses sidang Kasus Pencatutan Nama Presiden dan Wakil Presiden RI oleh Ketua DPR terkait negosiasi perpanjangan kontrak kerja PT. Freeport Indonesia, posisi Hang Ali di MKD digantikan oleh Sukiman. (sumber)

Pendidikan

S1, Universitas Palangkaraya, Palangkaraya (2008)

Program Pascasarjana, Hukum, Universitas Brawijaya, Malang (masih menyelesaikan program)

Perjalanan Politik

Hang Ali Saputra Syah Pahan memulai karir politiknya dengan aktif di Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) sejak 1985 hingga menjadi Ketua WALUBI di Kalimantan Tengah.  Hang Ali menjadi kader dari PAN sejak jaman reformasi di 1998 dan memegang beberapa jabatan penting: Bendahara DPW PAN Kalimantan Tengah (1998-2000), Sekretaris DPW PAN Kalimantan Tengah (2000-2010) dan terakhir Ketua DPW PAN Kalimantan Tengah periode 2010-2015.

Sebelum terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014, Hang Ali bertugas menjadi Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Tengah sejak 1999 sampai dengan 2009.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri)

1 Juni 2016 - Berdasarkan pertemuan yang dilakukannya dengan Kepala Dinas dan Dirut rumah sakit se-Kalteng, Hang Ali menuturkan fakta bahwa hanya 2 dari 15 rumah sakit yang memiliki akreditasi. Hang Ali melanjutkan, terdapat 35 Puskesmas yang belum memiliki dokter. Hang Ali juga menyampaikan bahwa masalah lainnya di Puskesmas adalah ketersediaan obat, dimana di Puskesmas daerah tidak tersedia vaksin. Hang Ali menyampaikan bahwa di Kalimantan Tengah (Kalteng) penyakit flu singapura telah menjangkit sekitar 700 orang dan perlu disyukuri jika tidak ada korban jiwa. Terkait tenaga kesehatan, Hang Ali melihat faktanya memang banyak dokter yang enggan ke daerah. Hang Ali menyebutkan, di Palangkaraya tercatat hanya terdapat 4 dokter gigi dan kapitasinya hanya Rp.2.000 per pasien. Di Kalteng juga tidak ada juga klinik 24 jam yang buka untuk menangani pasien. Hang Ali merasa hal ini perlu ditindaklanjuti agar ada poliklinik yang buka 24 jam sehingga memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Terakhir, menurut Hang Ali, Menteri Kesehatan (Menkes) perlu membuat reward and punishment bagi daerah-daerah yang peduli atau tidak terhadap kesehatan.  [sumber]

Tanggapan

Pendanaan Jaminan Kesehatan (JKN)

14 Maret 2018 -  Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Budi Hidayat, PERSI, PDGI, IDI, ASKLIN, DJSN dan Direksi BPJS Kesehatan Hang Ali mengungkapkan dirinya ikut membahas RUU JKN yakni pada 1 Januari 2014 ketika BPJS beroperasi. Hang Ali berpendapat bahwa tarif sesuai aktuaris tidak ada masalah namun sudut pandang pemerintah dan aktuaris berbeda. Selain itu Ia menerangkan bahwa kemampuan ekonomi Kelas 3 rata-rata tidak bagus dan dapat masuk Kelas 3 secara terpaksa karena tidak masuk kategori penerima bantuan iuran (PBI).  Hang Ali menambahkan sekarang BPJS Kesehatan dalam keadaan kritis, kalau ini perusahaan tidak ada injeksi akan collapse. Hang Ali bertanya apakah BPJS akan dibiarkan begini saja saat ke daerah ditemukan Rumah Sakit yg sudah versifikasi tetapi BPJS belum ada cash flow untuk bayar. Ia kemudian menceritakan terdapat Rumah Sakit yang dokternya melakukan keributan karena jasa medisnya belum dibayar selama 7 bulan. Hang Ali berpendapat kalau hanya menaikkan tarif ada dasar perhitungan tidak cukup menyelesaikan masalah. Hang Ali mengungkapkan bagi masyarakat masih banyak yang belum bisa memanfaatkan BPJS karena antre panjang, biaya transportasi & produktivitas hilang. Hang Ali berpendapat jika tarif dinaikkan belum tentu berjalan mulus kalau sistem belum berjalan. Hang Ali bertanya terkait banyaknya kartu BPJS yang tidak sampai ke peserta sementara iuran apakah sudah jalan dan berapa angka itu sampai hari ini. Selain itu Ia juga menanyakan berapa angka untuk kelas 3 Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) berapa, pekerja penerima upah, kelas 2 dan kelas 1. Hang Ali mengungkapkan berdasarkan hasil observasi lapangan, Rp60juta adalah untuk orang-orang relatif mampu dan sehat. Ali meluruskan, bukan perihal mengejar persentase melainkan mencari tahu bagaimana efektivitasnya. Selanjutnya Ia menanyakan berapa nominal tunggakan iuran dan berapa jumlah peserta BPJS kelas 1,2, dan 3 seraya menegaskan perlunya transparansi. Kemudian Ia menceritakan hal lain yakni terdapat kejadian di mana seseorang mendapatkan kegagalan sebagai peserta Kelas 1 sebanyak tiga kali  baik lewat ATM, m-Banking  maupun datang langsung ke lokasi. Hang Ali menanyakan apakah dana kapitasi bagi peserta terminal atau pekerja penerima upah yang terlambat membayar akan dibayar. Ia juga berpedapat jika iuran tidak dibayar perusahaan maka karyawanlah yang akan menjadi korban dan Ia bertanya bagaimana jika pasien BPJS yang ditangani sedang dalam kondisi kritis. Karena jika terlambat ditangani, implikasinya bisa lebih besar karena di banyak daerah ditemukan hal-hal seperti itu, tutupnya. [sumber]

Anggaran Badan Kependudukan & Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat & Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

8 Juni 2016 - Hang Ali meminta dijelaskan program mana saja yang harus dilakukan pemotongan. Untuk yang tidak bermanfaat tidak masalah dilakukan pemotongan namun jangan sampai kedepannya tidak ada program yang terlaksana akibat dari tidak adanya uang untuk menjalankannya. Hang Ali mengatakan bahwa zaman sekarang banyak makanan berbahaya beredar luas. Dan mengenai masalah TKI yang ingin dihukum gantung, Hang Ali menanyakan bagaimana kehadiran negara terhadap rakyatnya. Kesimpulannya, ia menolak diadakan pemotongan anggaran.  [sumber]

FPT Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan atas nama Poempida Hidayatulloh

26 Januari 2016 - Rapat Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan a.n. Poempida Hidayatulloh yang digelar Komisi 9 DPR-RI, Hang memberi pertanyaan apa Poempida setuju untuk mendorong BPJS lebih fokus pada pekerja informal, dan apakah Poempida siap untuk sangat berani bila menjadi Dewas. [sumber]

Evaluasi Kesiapan BPJS Ketenagakerjaan untuk Launching per 1 Juli 2015

2 April 2015 - Hang Ali menilai BPJSTK belum maksimal dalam melindungi masyarakat miskin. Terkait program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, menurut Hang Ali karena usia kerja dibatasi sampai 56 tahun ini akan menyusahkan masyarakat miskin. Hang Ali prihatin masyarakat miskin bisa bayar iuran ketika mereka makan saja susah. Hang Ali mempertanyakan dimana sebenarnya fungsi sosial BPJSTK kalau kebijakan iuran untuk Pekerja Formal hanya 3% dan iuran Pekerja Non-Formal 5%. Menurut Hang Ali Pekerja Formal relatif lebih sejahtera.  [sumber]

Evaluasi Kasus Malpraktek RS Siloam Karawaci

31 Maret 2015 - Hang Ali tanya mengenai tindakan Kalbe Farma dalam melakukan penarikan obat.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Kotawaringin Timur
Tanggal Lahir
25/10/1961
Alamat Rumah
Jl. Jenderal Ahmad Yani, No. 7-09, Desa Langkai. Kec. Pahandut. Kota Palangkaraya. Kalimantan Tengah
No Telp
081 152 0465

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Kalimantan Tengah
Komisi
IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan