Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Masukan dan Pandangan terhadap Perbaikan Penerbangan Nasional — Panja Penerbangan Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Indonesia National Air Carriers Association (INACA) dan Maskapai Penerbangan Nasional

Andi mengatakan bahwa ia merasa bangga jika Boeing dapat dihidupkan kembali. Menurutnya, di dalam kebijakan masih ada keberpihakan dan itu menjadi catatan untuk kita semua. Masalah penerbangan adalah bagian dari ekonomi global dan peradaban negara. Ia meminta diberikan penjelasan terkait langkah strategis yang dapat dilakukan untuk menaikkan standar. Terakhir, Andi menanyakan upaya yang dapat dilakukan agar masalah Low Cost Carrier (LCC) dapat menjamin keselamatan.

Pandangan Fraksi-Fraksi Atas Pelaksanaan APBN 2014 dan Dana Aspirasi — DPR-RI Rapat Paripurna ke-35

Menurut Taufan DPR RI wajib melaksanakan pengawasan terhadap APBN. DPR RI telah bekerja sama dengan BPK RI mengawasi keuangan pemerintah.

Penjelasan Pokok-Pokok Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PUPR dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Andi mengatakan bahwa sebelumnya Kementerian PUPR selalu menyampaikan skenario politik anggaran moderat, tapi kini tidak ada. Ia menanyakan upaya yang akan dilakukan oleh Menteri PUPR dalam menjalankan hal-hal yang sudah diamanahkan tanpa meminta tambahan anggaran. 

Realisasi Anggaran Tahun 2015 — Komisi5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Andi mengatakan dukungan atas pembentukan dan pengembangan BUMDes karena sangat membantu menggerakkan roda perekonomian desa. Andi mengatakan ada beberapa program KemendesPDTT yang
harus berkoordinasi dengan kementerian lain agar tidak ada tumpang tindih pekerjaan. Andi mengusulkan 1 orang mendamping 1 desa di daerah karena memiliki rentang jarak cukup jauh.

Latar Belakang

Ir. H. Andi Taufan Tiro terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) mewakili Dapil Sulawesi Selatan II setelah memperoleh 54,585 suara.  Andi Taufan adalah pengusaha di bidang konstruksi dan petinggi di PAN.  Andi Taufan adalah Wakil Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN sejak 2010.

Di masa kerja 2014-2019 Andi Taufan bertugas lagi di Komisi V yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal. 

Di 2012, Andi Taufan terlibat kasus tindakan pemukulan kepada petugas Bea & Cukai Bandara Soekarno-Hatta dan diberikan sanksi oleh Badan Kehormatan DPR-RI. (sumber). 

Pada Pilkada 2013 Andi Taufan mencalonkan diri menjadi Calon Bupati Bone, Sulawesi Selatan bersama Andi Promal Pawi tetapi gagal. (sumber)  

Di April 2016, Andi Taufan Tiro diduga menerima suap terkait kasus korupsi Proyek Pembangunan Ruas Jalan Wayabula Sofi sebanyak Rp.7.4 milyar dan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  [sumber]

Andi Taufan diberhentikan dari DPR-RI dan digantikan posisinya oleh Andi Yuliani Paris yang dilantik di 12 Oktober 2016.

Pendidikan

S1, Teknik, Universitas Hasanuddin, Makassar (1996)

Perjalanan Politik

Anggota, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulawesi Selatan

Pengurus, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Badan Pimpunan Pusat, Jakarta

Anggota Majelis Pertimbangan, Barisan Muda Penegak Amanat, DPP, Jakarta 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Tanggapan

Evaluasi Mudik 2015

20 Agustus 2015 - Taufan mengapresiasi 2 hal: Pertama, terkait laporan dari para mitra yang bisa digunakan sebagai wacana evaluasi kerja, mudik, dan kehidupan di masa mendatang. Kedua, terkait adanya perbaikan alternatif dari moda transportasi, terutama darat. Oleh karena itu, Taufan mengusulkan adanya penambahan kereta api.

Selain itu, Taufan juga memberi masukan terkait:

1. Kecelakaan Lalu-Lintas - Taufan mengusulkan adanya evaluasi kelengkapan jalan dan info lokasi kecelakaan.
2. Bandara - Taufan sangat menyayangkan pesawat di Indonesia sering mengalami delay dan tidak ada punishment kepada operator yang sering delay, sedangkan di dalam undang-undang sudah jelas bahwa pengangkut/operator bertanggung-jawab atas kerugian penumpang.
3. Gunung Raung - menurut Taufan perlu adanya opsi lain agar pemerintah bisa melakukan langkah yang lebih taktis.
4. Tol Cipali - menurut Taufan tidak ada rest area, rambu-rambu, serta marka jalan yang memadai sehingga menyebabkan masih terjadi banyak kecelakaan lalu-lintas.
5. Tindak kejahatan - menurut Taufan, ini merupakan hal penting yang dilupakan. Pengamanan hanya fokus pada daerah rawan kecelakaan, tetapi tidak pada daerah rawan kejahatan. Sangat diperlukan penanganan yang komprehensif terhadap kampung atau daerah rawan kejahatan.  [sumber]

Anggaran Kementerian Perhubungan 2016

10 Juni 2015 - Andi Taufan menilai anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) semakin tinggi, namun menyayangkan minimnya terobosan-terobosan dari Kemenhub. Andi Taufan menyoroti minimnya terobosan koneksi udara langsung ke tengah kota. Menurut Andi Taufan Ibukota mungkin sudah bisa pindah karena kemacetan sudah tidak bisa ‘disembuhkan’.

Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2016

10 Juni 2015 - Andi Taufan menyayangkan bahwa kita impor buah-buahan padahal kita punya keunggulan disitu. Menurut Andi Taufan Indonesia terhindar dari krisis global karena kekuatan ekonomi yang tidak terpengaruh ekonomi global yaitu ekonomi desa.

Andi Taufan minta klarifikasi ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) di regulasi mana lagi ada overlapping dengan Undang-Undang Otonomi Daerah.