Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Amanat Nasional - Sulawesi Selatan III
Komisi X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Ujung Pandang
Tanggal Lahir
18/07/1968
Alamat Rumah
Jl. Tegal Parang Selatan, RT.005/RW.007, Kelurahan Tegal Parang. Mampang Prapatan. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Sulawesi Selatan III
Komisi
X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan

Latar Belakang

Amran, S.E, terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) mewakili Dapil Sulawesi Utara III (Kota Palopo, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Pinrang, Sidrep) setelah memperoleh 38,501 suara. Amran adalah Ketua Departemen Data Bapilu di DPP PAN (2005-2010). Amran adalah praktisi di industri peternakan dan pernah berkarir di PT. Berdikari Holdings (BUMN di bidang peternakan) dan menjadi Direktur di UD. Amar Agre Sia Makassar. Di masa kerja 2009-2014, Amran duduk di Komisi IV yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan.

Di periode 2014-2019 Amran bertugas di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi dan kepemiluan.  Amran adalah salah satu pendukung inisiatif pemekaran Kabupaten Luwu Tengah. (sumber). 

Pendidikan

S1, Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi, Manado (1992)

Perjalanan Politik

Amran sudah giat berorganisasi sejak di bangku kuliah dan menjadi Ketua Ikatan Mahasiswa Indonesia (IKAMI) Sulawesi Selatan (1988-1990) dan juga Bendahara Umum dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Manado (1990-1992).

Di 2000 Amran menjadi kader PAN dan mendapat tugas untuk membina kader-kader PAN yang lain.  Amran bertugas di Badan Pengkaderan PAN di DPP PAN (2000-2005) dan kemudian menjadi Ketua Departemen Pusat Data Bapilu PAN (2005-2010).

Pada Pileg 2009 Amran mencalonkan diri menjadi calon legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014. Sejak Pertengahan April 2017, Amran yang semula duduk di kursi anggota Komisi II DPR-RI yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria kini resmi menjadi anggota Komisi X yang membidangi Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga dan Perpustakaan.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Sisnas Iptek

13 Februari 2018 - Amran menyampaikan apresiasinya terkait bahan-bahan yang telah dipaparkan untuk memperkaya dalam penyusunan RUU Sisnas IPTEK. Kemudian Amran mengatakan mahalnya berkoordinasi di negara ini akibat antar lembaga tidak bisa mencari titik temu dalam pengelolaannya. Apakah ini semua terjadi akibat tidak adanya haluan yang memandu kita? Misi dan visi antara presiden dengan gubernur terkadang tidak nyambung, contohnya bisa saja nanti dalam pelaksanaan UU ini, dewan riset di daerah dapat dihilangkan akibat misi dan visi tidak berfokus sesuai dengan mandate yang diberikan kepada kepala daerah. Jadi permasalahan ini memerlukan diskusi yang lebih mendalam, kami bahkan sudah diskusikan ini di badan kajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Amran bahkan mengusulkan untuk membangkitkan kembaliGaris-Garis Besar Haluan Negara(GBHN) seperti yang orde baru atau orde lama bentuk.

 Amran merasakan bahwa dengan adanya inovasi dan kemajuan teknologi cenderung mengurangi tenanga kerja dari SDM, sehingga diperlukan konsolidasi sinergitas secara nasional untuk menghadapi masa depan tanpa adanya persoalan. Amran kemudian menanyakan terkait singkronisasi antara peneliti lembaga riset dengan yang ada di perguruan tinggi, apakah hasil inovasi yang dibuat dapat saling bersinergi? Contohnya seperti banyaknya hasil penelitian dibidang pertanian, karena kita negara agraris. Pertanyaannya, apakah fakultas pertanian menjadi jurusan favorit di perguruan tinggi yang ada di Indonesia? Kan tidak. Amran mengungkapkan kenapa ia mengajukan pertanyaan itu, karena ada sebuah kekhawatiran jika hal ini terus dibiarkan berlanjut. Ia mengungkapkan bahwa kita sebagai manusia tidak tahu kapan akan kiamat, populasi manusia terus meningkat, kebutuhan makin meningkat, tetapi lapangan pekerjaan semakin sedikit akibat adanya kemajuan teknologi, maka dari ini kita mengurangi tenaga kerja. Berdasarkan hasil temuan tersebut, apakah ini dapat dimasukkan kedalam perguruan tinggi? Sehingga dapat dijadikan masukkan terkait kurikulum yang ada apakah masih relevan dengan perkembangan yang ingin kita capai kedepannya? Kalau memang relevan, tentu tidak terjadi masalah seperti saat ini.

Amran juga menanyakan terkait pembangunan di bidang IPTEK untuk sepuluh tahun, 50 tahun atau 100 tahun kedepannya seperti apa? Sehingga siapapun yang akan memerintah, orientasinya tetap menuju kesana, karena saat ini yang terjadi, setiap berganti menteri, maka berganti juga kebijakannya.

Amran mengatakan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb) agak sedikit anti dengan adanya lembaga baru setiap melahirkan sebuah UU baru, ia menambahkan bahwa banyak dari badan itu yang tidak efektif kerjanya, sehingga pembentukan badan baru harus diyakinkan dengan betul-betul untuk memperkuat UU tersebut. Amran mengatakan hal demikian karena hampir semua narasumber yang hadir memberikan masukkan untuk membentuk badan yang baru.

Amran mengingingkan adanya keseimbangan antara pendidikan berbasis akademik dengan vokasi, ia mengungkapkan bahwa banyak dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang menganggur karena kebutuhan dunia industri tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh tamatan SMK. [sumber]

Pemekaran Wilayah Boliyohuto

21 Mei 2015 - Amran mengatakan bahwa Gorontalo kesejahteraannya harus ditingkatkan.  [sumber]

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pilkada Serentak

Pada 31 Maret - 2 April 2015 Amran tidak setuju peraturan KPU yang tidak mengizinkan keluarga gubernur petahana mencalonkan diri di kabupaten yang berada di provinsi yang sama.  Amran setuju cukup untuk calon petahana yang mengundurkan diri saja dari posisinya supaya tidak ada penyalahgunaan posisi.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU RAPBN 2017

25 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dan Ketua Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas),  Amran ingin mendapat kepastian dari Pemerintah bahwa ganti rugi Lapindo dapat diselesaikan secara tuntas. Berdasarkan putusan MK agar tidak ada diskriminasi pembayaran ganti rugi antara masyarakat dan Pengusaha. Amran menanyakan hasil evaluasi pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) dan apakah ada perubahan pola pikir dari program Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dilaksanakan. Amran merasa Pemerintah wajib untuk mendorong pelaku ekonomi. Amran mengharuskan adanya kepastian bagi pelaku ekonomi agar mampu memberikan sumbangsih secara optimal kepada Negara. [sumber]

Tanggapan

Problematika Akreditasi dan Kondisi Perguruan Tinggi Lainnya

10 Juli 2018- Pada rapat dengan eselon1 KemenristekdiktiAmran menjelaskan bahwa perguruan tinggi dan Ristekmerupakan pusatan untuk Indonesia maju dan berkembang. Amran berpendapat bahwa upaya yang dilakukan oleh Kemenristedikti sudah maksimal, namun hasil belum maksimal. Amran meminta data lulusan perguruan tinggi setiap tahun, jumlah mahasiswa yang terserap di lapangan kerja dan lulusan universitasnya. Amran beranggapan bahwa Komisi 10 perlu mendapatkan data agar bisa memetakan data perguruan dan jurusan yang dapat menyumbang SDM banyak ke Indonesia. Amran juga membahas mengenai peningkatan produktivitas hasil pertanian. Amran menanyakan kemudahan kepada petani dalam memanfatkan teknologi yang gampang dipahami dan digunakan sesuai geografia petani. Amran juga membahas mengenai pendidikan vokasi, dan berpendapat bahwa yang dibutuhkan vokasi yakni keterampilan. Amran menjelaskan bahwa yang dibutuhkan akademi maritim yakni dosen. Amran mengungkapkan banyak anak akademi maritim justru belajar bahasa sendiri di kapal. [sumber]

Pengajuan Laksamana Malahayati Sebagai Pahlawan Nasional

6 Juni 2017  - dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan KOWANI (Kongres Wanita Indonesia) Amran setuju dengan usulan Laksamana Malahayati untuk dijadikan sebagai pahlawan nasional. [sumber]

RAPBN 2017

3 Oktober 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Mensesneg, Mendagri, MenPAN-RB, MenATR/BPN, Seskab, menurut Amran, dalam menghilangkan kecemburuan aparatur desa mengenai dana di Kelurahan telah terjadi kentimpangan karena ada paksaan. Amran meminta agar penyaluran anggaran APBN memiliki regulasi yang jelas. [sumber]

Pagu Anggaran Kemendagri Tahun 2017

3 Oktober 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Sekjen Kemdagri, Amran meminta penjelasan terperinci terkait bantuan politik karena Mendagri sudah melakukan kajian dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Amran menanyakan anggaran yang realistis untuk bantuan politik. Ia juga bertanya tentang pendataan daerah, apakah ada daerah persiapan dan perlu juga dilihat target yang dilakukan setiap tahunnya. Terkait pelatihan aparatur desa, Amran meminta penjelasan tentang dana desa, bentuk pelatihan bagi aparatur desa, evaluasi, target, dan penjelasan mengenai adanya penyimpangan dana desa yang mungkin dilakukan. Amran menyampaikan, ada dana untuk desa yang tidak sampai ke Kelurahan karena anggaran tersebut masih di Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Amran bertanya apakah Kemendes juga berkoordinasi dengan Kementerian lain terkait program lainnya. [sumber]

PKPU 2016 -  PKPU No 6, Pelantikan dan Pengujian Gubernur di Daerah Istimewa Provinsi

25 Agustus 2016  - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dirjen Otonomi Daerah (Dirjen Otda),  menurut Amran, sosialisasi ini bukan untuk khusus mengundang masyarakat. Pengunduran Pemilu juga harus ada sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasinya berbeda konteks. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ombudsman RI

9 Juni 2016 - Amran yakin bahwa dalam hati masing-masing Anggota Komisi 2, berharap anggaran KPU tidak dipotong. Untuk Ombudsman, Amran berpesan bahwa jika Ombudsman terus terpuruk, maka tingkat kepercayaan masyarakat juga akan terus menurun. Amran menyayangkan anggaran desa senilai Rp.20 Triliun yang turun menjadi Rp.7 Triliun. Amran meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperhatikannya meski program itu adalah program Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kemendagri yang menjalankannya.  [sumber]

Isu Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2)

22 Februari 2016 - Amran mengimbau agar UU ASN segera direvisi untuk menyelesaikan honorer K2. Menurut Amran, penyelesaian terhadap honorer K2 butuh kebijakan dari MenPAN. Amran ingin melihat komitmen dan meminta sikap MenPAN-RB dalam menyelesaikan permasalahan ini. Terkait hal itu, Amran menawarkan apakah MenPAN-RB mau mengambil amanah terkait honorer K2.  [sumber]

8 April 2015 - Amran menegaskan ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) yang diharapkan adalah penyelesaian tuntas bukan sekedar pengisian kebutuhan sementara. Amran berharap nanti di Panitia Kerja (Panja) ini bisa diselesaikan. Amran saran ke Menpan-RB untuk prioritaskan tenaga honorer POPT (Penyuluh Organik Produksi Tanah) untuk Kabupaten Luwu Raya.

Menurut Amran banyak THK2 mengeluh bahwa mereka sudah banyak lupa denga soal-soal tes CPNS. Amran minta usulan ke Menpan-RB apa jawaban yang baik ketika ditanya oleh THK2.  [sumber]

Status Tenaga Honorer Menjelang Pilkada Serentak 2015

23 November 2015 - Amran mengoreksi data mutasi di Ketapang yang dinyatakan ada 16 mutasi, sedangkan menurut data yang Amran dapat ada 131 yang melakukan mutasi. Jumlah tersebut memunculkan gerakan kepedulian dalam bentuk surat keprihatinan yang ditandatangani oleh 27 tokoh di Ketapang. Surat mutasi ini dilaksanakan bulan Oktober yang dilaksanakan MenpanRB dan Kepala BKN regional. Amran menilai hal ini berbahaya saat pilkada. Harus ada sebuah tindakan karena ada pelanggaran yang dilakukan terhadap UU Pemilu dan aturan penugasan pegawai. Amran ingin agar PNS di daerah yang melanggar diberikan sanksi karena tidak netral dalam Pilkada.

Menurut Amran anggaran untuk tenaga honorer belum dianggarkan. Belum ada usulan final Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) sehingga oleh Menteri Keuangan (Menkeu) belum menganggarkan. Amran tidak yakin akan ada jaminan kepastian anggaran. Amran bersama Komisi 2 sepakat perihal anggaran ini merupakan tanggung jawab DPR dan Pemerintah. Namun sayangnya, Pemerintah tidak pernah kirim roadmap. Terakhir, Amran meminta mekanisme penyelesaian bertahap masalah mutasi, apakah akan diberikan sanksi bagi pejabat yang melakukan mutasi.  [sumber]

Pembahasan Program dan Anggaran

20 Oktober 2015 - Pada Raker Komisi 2 dengan MenATR, 

Amran meminta penjelasan terkait bagaimana penataan tanah yang tadinya 10.000 bidang menjadi 4.000 bidang itu konsolidasinya dan apakah 14.000 bidang tadi sudah disertifikasi. Amran juga mengatakan bahwa  konsolidasi tanah bisa dari pemerintah tetapi bisa juga beban dari masyarakat,jika tidak dengan sertifikat maka konsolidasinya tidak sempurna. [sumber

Dana Desa

Pada 6 April 2015 - Amran ingin Komisi 2 menghitung dana desa agar tepat sasaran.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Ujung Pandang
Tanggal Lahir
18/07/1968
Alamat Rumah
Jl. Tegal Parang Selatan, RT.005/RW.007, Kelurahan Tegal Parang. Mampang Prapatan. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Sulawesi Selatan III
Komisi
X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan