Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Amanat Nasional - Papua
Komisi IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pinrang
Tanggal Lahir
24/04/1955
Alamat Rumah
Apartment Puri Kemayoran, Tower 1 Unit 16B, RT.09/RW.10, Kebon Kosong. Kemayoran. Jakarta Pusat. DKI Jakarta
No Telp
081 148 0655

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Papua
Komisi
IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan

Latar Belakang

Jamaluddin Jafar, S.H, M.H terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Amanat Nastional (PAN) dari Dapil Papua setelah memperoleh 91.179 suara. Pada periode 2009-2014, Jamaluddin bertugas di Komisi IV DPR-RI yang membidangi pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, kelautan dan pangan. Di 2014, Jamaluddin bertugas di Komisi VII. Pada bulan September 2016, ia dimutasi menjadi anggota Komisi IV DPR-RI. Jamaluddin adalah mantan Bendahara dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai PAN Papua.

Pendidikan

S1, Hukum, Universitas Yayasan Pendidikan Islam Papua, Jayapura (2008)

S2, Magister Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta (2011)

Perjalanan Politik

Jamaluddin Jafar adalah wiraswastawan di industri pengembang properti dan salah satu petinggi di asosiasi pengembang Real Estate indonesia (REI). Jamaluddin adalah Komisaris dii PT.Karya Taufik Lestari.

Jamaluddin memulai perjalanan politiknya dengan aktif berorganisasi di REI dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Jamaluddin menjabat menjadi Ketua HIPMI propinsi Papua periode 1992-1995 dan Ketua REI Provinsi Papua periode 1995-2003

Jamaluddin kemudian bergabung dengan PAN di 2005 dan menjabat sebagai Bendahara di DPW Papua periode 2005-2010. Jamaluddin terpliih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dan bertugas di Komisi IV.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba)

4 Februari 2016 - Menurut Jamaluddin, pertambangan rakyat harus dioptimalkan karena UU Minerba masih sentralisasi. Jamaluddin mempertanyakan solusi ijin usaha pertambangan kepada para akademisi. Apabila perijinan dilepas begitu saja, Jamaluddin menilai akan mengakibatkan susah dikontrol. Jamaluddin memberi contoh kasus seperti yang terjadi di Bangka-Belitung, meski sudah dikontrol, tetapi pemerintah masih kecolongan. Jamaluddin meminta penjelasan lebih lanjut kepada para Akademisi mengenai Pasal 33 UUD 1945 secara baik tersirat dan tersurat.  [sumber]

Tanggapan

Status Kepegawaian

25 Agustus 2016 - Pada Rapat Audiensi dengan Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), THL Perkebunan, THL Perikanan, Inseminator Peternakan, Kepala BPPSDMP, dan KKP Ia menanyakan mengapa tidak ada penambang yang diangkat dan ia meminta kejelasan berapa lama kontrak para tenaga harian lepas (THL). [sumber]

Evaluasi Riset Nasional

27 April 2016 - Jamaludin mengatakan bila sekadar meneliti tanpa ada implementasi bisa menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Jamaludin merasa di Papua cocok dengan pengembangan varietas unggul dengan teknik budidaya atau pengolahan. Jamaludin menyatakan bahwa sampai sekarang belum ada informasi valid untuk mengatasi flu burung dan sejenisnya.  [sumber]

Kinerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Tenaga Nuklir Nasional

2 Desember 2015 - Jamaluddin meminta beberapa penjelasan dari Mitra:

  • Meminta penjelasan LIPI mengenai kesanggupannya untuk memberikan bimbingan dalam pengembangan produk beras organik, serta meminta konfirmasi LIPI mengenai jumlah satelit yang sudah beroperasi;
  • Meminta hasil penjualan roket LAPAN kepada TNI;
  • Meminta BATAN menyampaikan perkiraan waktu penggunaaan energi nuklir, meminta penjelasan mengenai peran BATAN dalam pengembangan listrik 35.000 megawatt, serta meminta penjelasan mengenai kontribusi BATAN dari hasil belajar pelajar Indonesia di luar negeri yang mendalami teknologi nuklir.  [sumber]

Asumsi Anggaran Belanja Pusat - RAPBN 2016

29-30 Juni 2015 - Jamaluddin menilai pembangkit tenaga listrik di Papua tidak efisien karena sampai sekarang power plant-nya masih menggunakan diesel. Padalah menurut Jamaluddin di Papua ada potensi untuk tenaga mikro-hidro. Menurut Jamaluddin tingkat kerugian PLN tidak pernah lebih baik dari 8%. Jamaluddin minta klarifikasi ke PLN bisa tidak kerugian mereka dikurangi ke level dibawah 7%.  [sumber]

Rencana Kerja Pemerintah 2016

Pada 16 Juni 2015 - Jamaluddin minta perhatian khusus Deputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengenai irigasi di Papua. Menurut Jamaluddin sekarang beras untuk Sorong, Timika dan sekitar Merauke sudah bisa dipasok dari Merauke. Namun demikian masalahnya adalah pengairan. Waduk-waduk yang ada sekarang jangkauannya hanya radius 70.000 hektar.

Jamaluddin ingin meluruskan bahwa menurutnya di Merauke belum banyak lahan yang dikuasai tanah adat, bahkan masyarakat justru welcome bila tanahnya digunakan secara produktif. Jamaluddin menekankan bahwa tetap yang jadi masalah adalah air.  [sumber]

Asumsi Pokok Lifting, Harga dan Subsidi BBM untuk 2016

9 Juni 2015 - Jamaluddin menilai lifting minyak dan produksi minyak kita dapat ditingkatkan. Namun menurut Jamaluddin angkanya justru menunjukkan terjadi penurunan secara menyeluruh.  [sumber]

Kinerja Perusahaan Listrik Negara

Pada 13 April 2015 - Jamaluddin mengatakan bahwa di Kalimantan IPP menyampaikan bahwa program PLN 35,000 MW bagus, tapi bagaimana mau mengembangkan yang besar jika yang kecil saja tidak dibantu?  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pinrang
Tanggal Lahir
24/04/1955
Alamat Rumah
Apartment Puri Kemayoran, Tower 1 Unit 16B, RT.09/RW.10, Kebon Kosong. Kemayoran. Jakarta Pusat. DKI Jakarta
No Telp
081 148 0655

Informasi Jabatan

Partai
Partai Amanat Nasional
Dapil
Papua
Komisi
IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan