Sikap Terhadap RUU

Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Rare Conservation, Ketua World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), dan Ketua Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati)

Menurut Jamaluddin, sumber genetik yang berasal dari Indonesia banyak yang dijadikan obat oleh negara lain, setelah itu di ekspor lagi oleh negara tersebut ke Indonesia. Ia mempertanyakan di dalam regulasi internasional terdapat pasal yang melindungi keanekaragaman genetik atau tidak. Jamaluddin mengungkapkan bahwa hanya ada 3 (tiga) negara saja yang bertugas menjaga ozon beserta hutannya, yaitu Brazil, Afrika, dan Indonesia. 

Tanggapan

Pembahasan Kesimpulan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014 dalam RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI

Jamaluddin memaparkan mengenai metode penilaian minyak dengan memakai metode total pengeboran minyak yang dilakukan di Sorong. Namun, ia menambahkan bahwa metode tersebut gagal.

Kasus Kebakaran Hutan, Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Reklamasi 17 Pulau di DKI Jakarta, dan revitalisasi Teluk Benoa — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Jamaluddin mengimbau sebaiknya Kementerian LHK bekerja sama dengan lembaga terkait perihal monitoring dalam peristiwa kebakaran dan pembabatan hutan melalui satelit. Terkait sampah, ia juga mengimbau untuk daur ulang sampah menjadi prioritas, sebab pengelolaan sampah sangat padat. Jamaluddin mengatakan bahwa kondisi danau di dapilnya cukup memprihatinkan. Ia menyayangkan mengenai danau di dapilnya yang tidak masuk ke dalam prioritas. Terakhir, Jamaluddin mengatakan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Muara Karang yang sedang terjadi gangguan apabila tidak ada pencegahan atau tindakan secepatnya akan berdampak terhadap pemadaman listrik di Jakarta.

Pembahasan Rancangan dan Kegiatan Anggaran (RKA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jamaluddin mennayakan terkait ada destinasi wisata di daerah Pinrang itu terdapat luas wilayah sebesar 80 hektar. Apakah tidak termasuk menjadi hutan lindung.

Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Urusuan Logistik (Bulog) Tahun 2017 — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Badan Urusuan Logistik (Dirut Bulog)

Jamaluddin menanyakan sudah sejauh mana peran Bulog didaerah Papua. Apakah dilepaskan ke Pedagang atau ada peran Bulog.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Jamaluddin mengatakan mengapa anggaran KKP terus menurun dari tahun ke tahun. Jamaluddin mengatakan harus ada perbaikan menyeluruh tentang penanggulangan disclaimer. Jamaluddin bertanya apakah sudah ada penanggulangan untuk cantrang di tahun 2017 dan dalam RAPBN 2018 juga perlu disusun, bahkan perlu diadakan diskusi publik atara KKP dan nelayan untuk ambil keputusan yang rasional. Jamaluddin mengatakan mikro plastik mencemari laut dan berdampak pada ikan hasil tangkapan yang menyebabkan kanker, Jamaluddin mengusulkan KKP bersama KLH menganggarkan untuk mengatasi miko
plastik.

Kebijakan Voucher Pangan — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kantor Staf Presiden dan Kementerian Sosial

Jamaluddin mengatakan apakah bantuan sosial non-tunai didrop dengan beras atau dikonversi sesuai dengan makanan setempat.

Evaluasi Hasil Temuan dan Isu Aktual Terkait Lingkungan Hidup — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Jamaluddin Jafar mengatakan bahwa ia mencatat hutan adat di Papua hampir tidak terkendali, kawasan Gunung Siklop sudah dipenuhi masyarakat kalau tanpa pengendalian akan terancam danau Sentani karena di atas Jayapura hutan lindung semua. Kehutanan bisa kontrol dan koordinasi dengan gubernur di sana sering banjir, tentang perlindungan hutan dikaitkan dengan DAS ini berkaitan dengan beberapa kabupaten karena mengairi ribuan hektar sawah, maka makin lama makin tergerus. Pada hutan sosial ia kira masyarakat sudah di hutan sosial jadi harus ada tanaman produktif.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Terkait Jayapura dan Provinsi Papua, Jamaluddin mengatakan bahwa ada namanya hutan adat. Jamaluddin menanyakan mana saja yang dimiliki oleh negara dan yang dimiliki oleh adat. Jamaluddin juga mengatakan bahwa terkadang ada polisi khusus, tetapi adat yang mengakui, sehingga kalah mereka dan itu berlangsung seterusnya.

Evaluasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian RI, PT. Pupuk Indonesia (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), PT. Pertani (Persero), PT. Berdikari (Persero), PT. Bank Negara Indonesia (Persero), PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. , dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Jamaluddin mengatakan masyarakat Sulawesi Selatan membutuhkan bantuan untuk pupuk. Selain itu, masyarakat Sulawesi Selatan juga terkendala dengan pengetahuan soal pupuk organik.

Kebutuhan Pangan, Pemanfaatan Air untuk Irigasi dan Kinerja Pemerintah — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, dan Badan Restorasi Gambut

Jamaluddin meminta adanya pemanfaatan lahan gambut di Merauke. Jamaluddin juga meminta adanya peninjauan yang baik pada sawah yang sudah dicetak seluas 3.000 hektar oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.

Hasil Riset — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian (Kabalitbang Pertanian Kementan), Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kalitbang dan Inovasi KLHK), serta Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kalitbang KKP)

Jamaluddin menyampaikan bahwa untuk bibit, perlu riset sebelum benar-benar dimanfaatkan, lalu untuk masalah kedelai Edamame, Jamaluddin memohon info lebih lanjut syarat tumbuhnya, karena ia merasa hal ini bagus.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 dan Usulan Program yang Akan Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Jamaluddin meminta Menteri Kelautan dan Perikanan mengutus orang Kementerian untuk mengecek proyek mangkrak di Papua karena masalah hak wilayah agar tidak terbengkalai karena masyarakat baru menyadari pentingnya peraturan sentra perikanan.

Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Wabah Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat, Papua — Pimpinan DPR-RI Rapat Konsultasi (Rakon) dengan Kemenkes, Kemensos, Kemendikbud, Kemendagri, KemenPUPR, Kemenhub, KESDM, dan KPPPA

Jamaluddin J mengatakan mengenai perhubungan, menurutnya kota di Asmat tidak ada gizi buruk, yang ada di sekitar dan di daerah pinggir-pinggirnya. Ia juga menanyakan kemungkinan ada demo sekaligus supply BBM ke daerah lain selain Asmat. Ia membahas hal-hal tersebut karena dapilnya Papua.

Rencana Perubahan Peruntukan dalam Revisi Tata Ruang dan Wilayah - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jamaludin meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa memberi fokus perhatian pada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan produk hukum lainnya terkait wilayah suatu daerah.

Latar Belakang

Jamaluddin Jafar, S.H, M.H terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Amanat Nastional (PAN) dari Dapil Papua setelah memperoleh 91.179 suara. Pada periode 2009-2014, Jamaluddin bertugas di Komisi IV DPR-RI yang membidangi pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, kelautan dan pangan. Di 2014, Jamaluddin bertugas di Komisi VII. Pada bulan September 2016, ia dimutasi menjadi anggota Komisi IV DPR-RI. Jamaluddin adalah mantan Bendahara dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai PAN Papua.

Pendidikan

S1, Hukum, Universitas Yayasan Pendidikan Islam Papua, Jayapura (2008)

S2, Magister Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta (2011)

Perjalanan Politik

Jamaluddin Jafar adalah wiraswastawan di industri pengembang properti dan salah satu petinggi di asosiasi pengembang Real Estate indonesia (REI). Jamaluddin adalah Komisaris dii PT.Karya Taufik Lestari.

Jamaluddin memulai perjalanan politiknya dengan aktif berorganisasi di REI dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Jamaluddin menjabat menjadi Ketua HIPMI propinsi Papua periode 1992-1995 dan Ketua REI Provinsi Papua periode 1995-2003

Jamaluddin kemudian bergabung dengan PAN di 2005 dan menjabat sebagai Bendahara di DPW Papua periode 2005-2010. Jamaluddin terpliih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dan bertugas di Komisi IV.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba)

4 Februari 2016 - Menurut Jamaluddin, pertambangan rakyat harus dioptimalkan karena UU Minerba masih sentralisasi. Jamaluddin mempertanyakan solusi ijin usaha pertambangan kepada para akademisi. Apabila perijinan dilepas begitu saja, Jamaluddin menilai akan mengakibatkan susah dikontrol. Jamaluddin memberi contoh kasus seperti yang terjadi di Bangka-Belitung, meski sudah dikontrol, tetapi pemerintah masih kecolongan. Jamaluddin meminta penjelasan lebih lanjut kepada para Akademisi mengenai Pasal 33 UUD 1945 secara baik tersirat dan tersurat.  [sumber]

Tanggapan

Status Kepegawaian

25 Agustus 2016 - Pada Rapat Audiensi dengan Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), THL Perkebunan, THL Perikanan, Inseminator Peternakan, Kepala BPPSDMP, dan KKP Ia menanyakan mengapa tidak ada penambang yang diangkat dan ia meminta kejelasan berapa lama kontrak para tenaga harian lepas (THL). [sumber]

Evaluasi Riset Nasional

27 April 2016 - Jamaludin mengatakan bila sekadar meneliti tanpa ada implementasi bisa menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Jamaludin merasa di Papua cocok dengan pengembangan varietas unggul dengan teknik budidaya atau pengolahan. Jamaludin menyatakan bahwa sampai sekarang belum ada informasi valid untuk mengatasi flu burung dan sejenisnya.  [sumber]

Kinerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Tenaga Nuklir Nasional

2 Desember 2015 - Jamaluddin meminta beberapa penjelasan dari Mitra:

• Meminta penjelasan LIPI mengenai kesanggupannya untuk memberikan bimbingan dalam pengembangan produk beras organik, serta meminta konfirmasi LIPI mengenai jumlah satelit yang sudah beroperasi;
• Meminta hasil penjualan roket LAPAN kepada TNI;
• Meminta BATAN menyampaikan perkiraan waktu penggunaaan energi nuklir, meminta penjelasan mengenai peran BATAN dalam pengembangan listrik 35.000 megawatt, serta meminta penjelasan mengenai kontribusi BATAN dari hasil belajar pelajar Indonesia di luar negeri yang mendalami teknologi nuklir.  [sumber]

Asumsi Anggaran Belanja Pusat - RAPBN 2016

29-30 Juni 2015 - Jamaluddin menilai pembangkit tenaga listrik di Papua tidak efisien karena sampai sekarang power plant-nya masih menggunakan diesel. Padalah menurut Jamaluddin di Papua ada potensi untuk tenaga mikro-hidro. Menurut Jamaluddin tingkat kerugian PLN tidak pernah lebih baik dari 8%. Jamaluddin minta klarifikasi ke PLN bisa tidak kerugian mereka dikurangi ke level dibawah 7%.  [sumber]

Rencana Kerja Pemerintah 2016

Pada 16 Juni 2015 - Jamaluddin minta perhatian khusus Deputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengenai irigasi di Papua. Menurut Jamaluddin sekarang beras untuk Sorong, Timika dan sekitar Merauke sudah bisa dipasok dari Merauke. Namun demikian masalahnya adalah pengairan. Waduk-waduk yang ada sekarang jangkauannya hanya radius 70.000 hektar.

Jamaluddin ingin meluruskan bahwa menurutnya di Merauke belum banyak lahan yang dikuasai tanah adat, bahkan masyarakat justru welcome bila tanahnya digunakan secara produktif. Jamaluddin menekankan bahwa tetap yang jadi masalah adalah air.  [sumber]

Asumsi Pokok Lifting, Harga dan Subsidi BBM untuk 2016

9 Juni 2015 - Jamaluddin menilai lifting minyak dan produksi minyak kita dapat ditingkatkan. Namun menurut Jamaluddin angkanya justru menunjukkan terjadi penurunan secara menyeluruh.  [sumber]

Kinerja Perusahaan Listrik Negara

Pada 13 April 2015 - Jamaluddin mengatakan bahwa di Kalimantan IPP menyampaikan bahwa program PLN 35,000 MW bagus, tapi bagaimana mau mengembangkan yang besar jika yang kecil saja tidak dibantu?  [sumber]