Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian RI di Tahun 2015 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI, Dirut Bulog dan Kepala Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC)

Fadly mempertanyakan dimana titik-titik untuk cetak sawah baru, apakah memang ada atau hanya skenario saja untuk mengalihkan isu. Sehingga Mentan harus memberikan statement yang clear, apalagi menjelang bulan Ramadhan karena di zakad tidak ada zakad pelastik. Sehingga Fadly meminta kejelasan mengenai beras pelastik.

Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPI KLHK)

Fadly mengatakan ada anggapan dari dulu bahwa kebakaran itu sudah menjadi biasa. Ia menyampaikan kalau masih menggunakan cara lama dengan mendiamkan, lama-lama bosan, tetapi asap tidak bosan-bosan. Ia membayangkan kedepannya sudah bisa dideteksi dampak ini. Ia berharap Dirjen bisa mengantisipasi lebih awal. Menurutnya situasi ini tidak biasa dan darurat. Ia mengatakan harus ada solusi kedepannya dan penuntasan harus terbuka. Ia menyampaikan kalau memang perusahaan itu benar telah melakukan A dan B, menurutnya pembahasannya harus terbuka. Ia mengatakan anggaran bisa dibicarakan selanjutnya. Ia mengatakan perlu ada pemahaman di Dirjen agar ada manfaatnya.

Dampak Kekeringan dan Kelangkaan serta Mahalnya Daging Sapi dan Ayam — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Dirut Perum Bulog

Fadly berpendapat bahwa swasembada hilang secara samar. Ia meminta Mentan RI untuk transparan jika belum dapat mewujudkannya. Harapannya, akan ada swasembada di bawah kepemimpinan Mentan RI saat ini. 

Bantuan APBN 2016, Dana Pertanian, dan Dukungan Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara - Audiensi Komisi 4 dengan DPRD Sumatera Utara

Fadly menjelaskan bahwa program Taspos diganti dengan penguatan di setiap Dubes untuk mengetahui pangsa pasarnya. Fadly menyampaikan bahwa anggaran pertanian untuk Sumatera Utara dari APBN belum Komisi 4 DPR-RI terima, dan kesulitan karena adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Fadly menyampaikan bahwa Komisi 4 DPR-RI sudah sepakat dengan Menteri Pertanian terkait petugas hama diangkat menjadi PNS, tinggal keputusannya ada di Kementerian PAN-RB. Fadly setuju untuk adanya impor, tetapi jumlahnya yang harus diatur. Fadly merasa perlu mendorong Pemprov Sumatera Utara mengajukan kesiapan pengeloaan register 40 ke kementerian. Fadly tidak setuju pemerintah memberikan subsidi pertanian menggunakan pendekatan pengaruh pada hasil. Fadly berpendapat bahwa jalan usaha tani harus melibatkan Pemprov dan penegak hukum. FAdly berpikir untuk mengundang Menteri Pertanian dalam workshop pertanian yang direncanakan. Fadly menyampaikan bahwa untuk lahan mangrove akan dievaluasi oleh Komisi 4 DPR-RI. Fadly menjelaskan bahwa permasalahan importasi pertanian tidak hanya dari Menteri Pertanian, tetapi juga Menteri Perdagangan. Fadly mencurigai ada mafia dalam permasalahan harga di tata niaga pertanian.

Pembahasan Panja Pupuk - RDP Komisi 4 dengan Ditjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian dll

Fadly menyampaikan bahwa ada sawah yang terbenam air karena pembuangannya tidak ada akibat lumpur. Fadly juga menyampaikan bahwa dalam menunjang pertanian organik, pupuk Indonesia ditolak padahal sudah siap.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahun 2017 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Fadly menanyakan masalah Danau Rawa Bening belum masuk program dari Kementerian LHK. Terkait AMDAL di Jember, Fadly juga mengatakan bahwa berhari-hari demo terus dan rakyat menyampaikan surat mohon diselesaikan.

Penyesuaian Anggaran Hasil Banggar – Komisi 4 DPRI-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia

Fadly mengapresiasi MenKKP atas program bantuan kapal 100 GT dan 70 GT untuk nelayan. Fadly menyampaikan bahwa yang terjadi di Tanjung Balain selain kapal pukat harimau dibakar, ada juga nelayan kerang rebutan wilayah. Ketika kapal kerang dibawa polisi ke Belawan bahwa ada yang meninggal jatuh ke laut.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 dan Usulan Program yang Akan Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Fadly meminta penjelasan terkait dampak dari upaya pengurangan IUU Fishing terhadap industri perikanan. Fadly mengusulkan nelayan dibantu dalam akses keuangan melalui bank karena nelayan tidak bankable.

Latar Belakang

Fadly Nurzal adalah putra daerah kelahiran Tanjung Balai 27 Maret 1972, salah satu Kota Besar penghasil kerang di daerah Sumatera Utara. Suami dari Lilia Widyastuti ini dilahirkan dari keluarga PPP dengan basis ormas keagamaan Syarikat Islam.

Dari lima bersaudara, hanya Fadly Nurzal yang terjun ke dunia politik. 

Ia kini menetap dan dapat dihubungi di Jl. STM No. 66 Sukamaju Kecamatan Medan Johor Kota Medan.

Pendidikan

Pendidikan Formal:
1. SD 05 Tanjung Balai, 1984
2. SMP Negeri Sijambi Tanjung Balai, 1987
3. Madrasah Tsanawiyah YMPI Tanjung Balai, 1987
4. Madrasah Aliyah Pesantren Modern Daar Al Ulum Kisaran, 1990
5. S1 Fak. Syari’ah IAIN Sumatra Utara, 1996

Perjalanan Politik

Riwayat Organisasi:
1. Ketua Bidang PA, HMI Cabang Medan, 1993
2. Ketua Umum, Senat Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN SU, 1994
3. Wakil Sekretaris, HMI Cabang Medan, 1995
4. Koordinator Umum, Forum Indonesia Muda (FIM), 1999
5. Sekretaris, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Sumatra Utara, 2000
6. Sekretaris Umum, Pimpinan Wilayah Pemuda Muslimin Indonesia Sumatra Utara, 2002
7. Ketua, Pimpinan Wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia Sumatra Utara, 2005
8. Ketua, DPW Partai Persatuan Pembangunan Sumatra Utara, 2006
9. Ketua Yayasan, Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA), 2007
10.Penasehat, Pimpinan Wilayah Al Jam’iyatul Washliyah Sumatra Utara, 2010
11.Penasehat, Badan Silaturrahim Pesantren Se-Sumatra Utara (PSPSU), 2010
12.Penasehat, Himpunan Pelajar Mahasiswa Melayu (HPMM) Sumut, 2010
13.Penasehat, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Sumatra Utara, 2012
14.Ketua, DPW Partai Persatuan Pembangunan Sumatra Utara, 2011

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan serta Petambak Garam

3 Maret 2016 - Fadly menilai bahwa Pasal 76 dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, serta Petambak Garam membahas hal yang sudah lama, sedangkan Pasal 77 merupakan pencegahan ke depan. Fadli menyampaikan bahwa Fraksi PPP menyetujui RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, serta Petambak Garam disahkan menjadi UU.  [sumber]

RUU Pengampunan Nasional

Pada 6 Oktober 2015 - Fadly Nurzal mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

Tanggapan terhadap RUU

RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

11 September 2017 - Dalam Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan HAM, Fadly mangatakan bahwa Komisi 4 dan mitra harus segera mengambil jalan keluar yang dapat mengantisipasi agar kejadian di lapangan dapat ditangani dengan cepat. Fadly berharap baik mitra maupun Komisi 4 dapat diberikan hidayah agar dapat menyelesaikan UU dengan cepat. [sumber]

Tanggapan

Stabilitas Harga Pangan menjelang Idul Fitri

7 Juni 2017 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 4 DPR-RI dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kepolisian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) , Fadly Nurzal menanyakan mengapa bahasan kestabilan harga pangan ini menjadi agenda nasional tahunan, dan banyak yang diuntungkan dalam hal ini. Fadly Nurzal meminta agar tahun depan tidak membahas hal ini kembali. [sumber]

RKA, RKP K-L TA 2017, APBN-P TA 2016 Kemen KP

14 Juni 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Fadly berpendapat bahwa harus ada empati terhadap kondisi nelayan karena harus ada langkah ke arah itu dan kegiatan yang di udara sebaiknya dikurangi dulu. Ia ingin mengetahui program apa yang terbuka dan berdampak kepada nelayan dari MenKKP karena ia tidak ingin negara menjadi masalah untuk rakyatnya. Fadly juga merasa tidak melihat program tersebut bergeser penting dari pertemuan yang sebelumnya. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian

25 Januari 2016 - Fadly meminta adanya keberpihakan yang jelas dari Kementerian Pertanian (Kementan), salah satunya regulasi yang tepat ke depannya. Menurutnya, segala sesuatu yang disepakati pasti mempunyai target ke depannya. Oleh karena itu, Fadly meminta Kementan untuk memasang target yang jelas dan detail, serta harus ada hitungan yang jelas karena anggaran terus bertambah. Fadly juga mendorong Kementan agar selalu berdiri di atas kepentingan petani. Dari political standing Mentan, Fadly menilai bahwa sudah ada keberpihakan itu. Fadly mengungkapkan bahwa anggaran untuk Gernas Kakao hampir 2 triliun dan hal ini perlu penjelasan yang detail tentang tujuan dan realisasinya di lapangan.  [sumber]

26 Mei 2015 - Fadly minta verifikasi dari Menteri Pertanian (Mentan) lokasi titik-titik untuk Program Percetakan Sawah Baru. Sehubungan dengan isu Beras Plastik, Fadly minta penjelasan ke Mentan kebenaran dari isu tersebut atau apakah ini hanya skenario untuk pengalihan isu seputar kesediaan pangan, terutama sudah menjelang bulan ramadhan.  [sumber]

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016

10 Juni 2015 - Fadly apresiasi langkah tegas yang dilakukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) terhadap masalah kebakaran hutan di Sumatera. Menurut Fadly dalam melakukan suatu gerakan perlu adanya tema besar dan pembentukan opini. Fadly saran ke MenLHK untuk jangan takut melakukan pencitraan dalam menjalankan program-programnya.  [sumber]

Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

27 Mei 2015 - Menurut Fadly perubahan peruntukan ini harus jelas untuk rakyat agar tidak jadi permasalahan di ujungnya. Fadly menilai perlu ada kelengkapan data riil dan peruntukannya.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pertanian

2 April 2015 - Fadly menilai pangan dan infrastruktur adalah penyangga perekonomian negara yang harus dijaga. Menurut Fadly Kita sering sekali dibodohi oleh asing terkait impor pangan. Menurut Fadly ketika kemarin bertemu dengan Kementerian Perikanan dikatakan tidak ada impor ikan. Menurut Fadly Kementerian Perikanan bohong karena kita masih impor dari Vietnam. Menurut Fadly Ikan Dory itu adalah Ikan Patin, dan memakai bahan kimia yang merubah warnanya dari merah menjadi putih. Fadly saran ke Menteri Pertanian regulasi harus diperjelas dan dipertegas.

Terkait Alsintan, Fadly menilai peraturan pemerintah terkait Alsintan masih kurang jelas dan perlu dikaji ulang.  [sumber]

Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

30 Maret 2015 - Fadly fokus kepada permasalahan di Asahan. Menurut Fadly di Asahan ada perusahaan yang berkuasa dan rentan gesekan dengan masyarakat di sekitarnya. Mengingat bulan depan Fadly akan reses, Fadly mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan jawaban konkret pertanyaan-pertanyaan dari rakyat.  [sumber]

Pengrusakan Hutan

Pada 11 Februari 2015 - Fadly mengatakan bahwa waktu ia berkunjung masuk hutan, ada larangan masuk yang beralasan adanya pelatihan militer. Fadly mengatakan ini adalah modus tameng yang digunakan oleh bisnis kehutanan. Banyak anggota militer yang tidak mengerti juga. Fadly juga meminta database berapa orang yang melanggar penggunaan hutan, sehingga Komisi IV dapat membantu mengawasi. Karena masih banyak perusahaan seperti CSIL di Sumut yang dicabut izinnya oleh MA tapi tetap beroperasi dengan tenang. Perlu ketegasan dari KemenLHK, sebut Fadly. (sumber)