Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Epyardi Asda

PPP - Sumatera Barat I

Komisi II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

Alat Kelengkapan Dewan: Badan Anggaran

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    Epyardi Asda lahir di Singkarak, 11 Maret 1962. Epyardi terpilih kembali untuk ketiga kalinya menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mewakili Dapil Sumatera Barat I setelah memperoleh 60,282 suara. Pada masa kerja 2009-2014 Epyardi duduk di Komisi V yang membidangi perhubungan dan pekerjaan umum.  Pada masa bakti 2014-2019 Epyardi bertugas di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi dan kepemiluan.

    Epyardi, yang mengawali karirnya sebagai seorang kapten kapal, adalah seorang pengusaha dan memiliki beberapa perusahaan antara lain PT. Kaluku Maritima Utama (jasa pembongkaran barang kapal laut), PT. Tree Elang Maritim (pelayaran) dan PT. Anugrah Tetap Cemerlang (perumahan di Medan). 

    Pendidikan

    SLTA, SMA Negeri Solok, Solok (1982)

    Pendidikan Perwira Pelayaran Besar (P3B), Semarang (1985)

    Balai Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP), Jakarta 

    Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Jakarta 

    Perjalanan Politik

    Epyardi aktif berorganisasi sejak di bangku kuliah dan menjadi Ketua Organisasi Islam ketika di P3B Semarang.  Epyardi kemudian bergabung menjadi kader Persatuan Tarbiyah Islam (PERTI) sebuah organisasi massa berasal dari Sumatera Barat yang hubungan historisnya sangat erat dengan PPP.  

    Karir politik Epyardi berkembang dengan baik dan Ia dipercaya menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Sumatera Barat.  Epyardi juga berhasil mewakili PPP di DPR-RI selama tiga periode (2004, 2009 dan 2014).  Pada 2010 dan pada periode kepemimpinan Suryadharma Ali sebagai Ketua PPP, Epyardi terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP periode 2010-2015.

    Ketika bertugas di DPR-RI sempat menjadi Anggota Tim Pengawas Panitia Khusus (Pansus) Bank Century dan juga Anggota Panitia Kerja (Panja) Angket BBM.  Epyardi tidak banyak terlibat dalam pembahasan berbagai RUU di Komisi V (salah satunya RUU Jalan). Berdasarkan notulen DPR, Epyardi juga jarang aktif menyampaikan gagasan di Komisi dan mengikuti rapat pembahasan RKAKL dengan mitra kerja Komisi V. Epyardi di internal PPP adalah di pihak pendukung posisi Suryadharma Ali. Epyardi juga termasuk elit PPP yang  mendukung upaya koalisi PPP dengan Prabowo-Hatta (koalisi Merah Putih). Epyardi tetap menegaskan posisi Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum PPP sekalipun Suryadharma telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembiayaan haji (ditetapkan oleh KPK). Epyardi mendukung pemecatan Suharso Monoarfa dan Romahurmuziy saat keduanya dianggap paling keras mendukung proses nonaktif Suryadharma Ali. Selepas pemecatan resmi Suryadharma Ali (7 September 2014) belum diketahui sanksi organisasional apa yang akan diterima.

     

    Epyardi berhenti menjadi anggota DPR dan posisinya digantikan oleh Hasanuddin Abu Samah pada paripurna 31 Oktober 2018. 

    Visi & Misi

    Belum Ada

    Program Kerja

    Belum Ada

    Sikap Politik

    Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pilkada Serentak (PKPU Pilkada Serentak)

    Pada 9 April 2015 - Epyardi Asda menanyakan teknis pelaksanaan hibah bisa dilakukan bila APBD khusus untuk daerah dan KPU tidak masuk SKPD. Dalam UU, Pilkada harus dilaksanakan mengunakan dana APBD. Banyak terjadi di daerah dimana anggarannya turun namun pengunaannya tidak ada. Diharapkan Kemendagri berhati-hati, untuk hal ini harus diberikan payung hukum yang jelas agar pelaksaaan Pilkada 2015 tidak bermasalah. Untuk agenda harus dimulai besok namun anggaran belum ada. Menurut Epyardi Asda ini  semua ini masih rancu kecuali Mendagri memberi jaminan bahwa masalah anggaran bisa selesai secepatnya. Untuk penyelesaian PKPU, bila KPU bisa sebaiknya diselesaikan di hotel (konsinyering) dengan memakan waktu 2 hari.  [sumber]

    Pada 31 Maret - 2 April 2015 - Epyardi menilai KPU tidak independen karena berpatokan kepada informasi yang dikeluarkan oleh Kemhumkam untuk pencatatan kepengurusan partai.  Menurut Epyardi keputusan Mahkamah Partai dan keputusan PTUN adalah sumber yang seharusnya menjadi patokan dari KPU bukan Kemhumkam. Epyardi berpendapat Kemhumkan melakukan intervensi politik dan seharusnya tidak dituruti oleh KPU.

    Epyardi menanyakan kepastian payung hukum yang mengharuskan KPU berpatokan kepada keputusan dari Kemhumkam.  Epyarda menyarankan untuk dibentuk Panitia Kerja (panja) secepatnya dengan harapan PKPU dapat difinalisasi dalam 1-2 minggu.   [sumber]

    UU MD3 (2014)

    Mendukung revisi UU MD3

    RUU Pilkada (2014)

    Mendukung UU Pilkada dengan pasal inti bahwa Kepala Daerah dipilih oleh DPRD

    Sidang Paripurna Voting Paket Pimpinan DPR 2014-2019

    Ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua Setya Novanto)

    Tanggapan

    Menyikapi Larangan Reklamasi untuk Hotelnya

    23 September 2016 - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Epyardi Asda, mempertanyakan keputusan Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Solok melarang reklamasi Danau Singkarak yang dilakukan perusahaan miliknya, PT Kaluku Indah Permai. Menurut dia, penimbunan itu hanya dilakukan di pantai yang akan digunakan untuk pembuatan wahana air dan pedagang.

    “Pelarangan itu harus ada dasarnya, saya hanya menimbun untuk membuat pantai,” kata Epyardi, Jumat, 23 September 2016. Di sepanjang jalur itu, ujar dia, juga ada penimbunan lahan untuk jalan kereta api. Masyarakat pun ada yang membangun rumah makan dan warung di sekitar perusahaannya mereklamasi.

    Reklamasi yang dilakukan PT Kaluku Indah Permai sudah dilakukan di Danau Singkarak di Jorong Kaluku, Nagari Singkarak, sejak pertengahan Juli lalu. Reklamasi ini baru berhenti pada Kamis, 22 September 2016, setelah dihentikan Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

    Lokasi reklamasi berada di sebelah dermaga Singkarak yang selalu menjadi tempat kegiatan balap sepeda Tour de Singkarak setiap tahun. Lokasi ini adalah salah satu teluk yang indah di Danau Singkarak. Menurut Epyardi, ia akan membuat hotel bintang empat dan tingkat empat yang jaraknya 100 meter dari pantai Danau Singkarak.

    Bupati Kabupaten Solok Gusmal mengatakan keputusan penghentian diambil Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Rabu, 19 September 2016, karena reklamasi itu tanpa izin.

    Bupati mengakui bahwa Epyardi sudah minta izin membangun hotel di Singkarak atas nama PT Kaluku Indah Permai. “Tapi masih dalam proses karena diperlukan amdal, dan amdal itu belum dilakukan oleh PT Kaluku Indah Permai,” kata Gusmal, Jumat, 23 September 2016.

    Epyardi tak berterima. “Kenapa hanya saya yang dilarang?” Ia mengaku telah mengantongi izin prinsip dari gubernur sejak satu tahun yang lalu. “Tapi izin dari Pemerintah Kabupaten Solok belum, padahal sudah sejak setahun lalu saya ajukan.” Ia mengaku telah menyiapkan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), UKL, dan UPL sejak sepekan lalu.

    Menurut Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Barat Uslaini, reklamasi yang dilakukan di danau Singkarak menjorok ke arah tengah danau. Panjangnya 70-100 meter dengan lebar sekitar 30-50 meter dari bibir daratan. 

    Ada sekitar lebih-kurang sepuluh truk ukuran sedang hilir-mudik mengangkut material timbunan setiap harinya. Tanah timbunan itu diangkut tidak jauh dari lokasi proyek atau 3-4 kilometer dari Nagari Singkarak yang bersumber dari pengurukan sebuah bukit yang patut diduga juga tidak mengantongi izin.

    Uslaini mengatakan, berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat yang telah disahkan melalui peraturan daerah menetapkan bahwa Danau Singkarak merupakan kawasan strategis Provinsi Sumatera Barat yang dimanfaatkan untuk penyediaan energi, pariwisata, serta habitat ikan endemik yaitu ikan bilih.

    Selain itu juga sudah diatur mengenai sempadan danau dan waduk dengan jarak 50-100 dari titik pasang tertinggi air danau atau waduk. Maka aktivitas reklamasi Danau Singkarak harus dihentikan.  [sumber]

    Dana Aspirasi Rp.20 Milyar per Anggota DPR

    16 Juni 2015 - (Warta Ekonomi Online) - Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kubu Djan Faridz di DPR Epriyadi mengatakan pihaknya secara bulat menyetujui usulan dana aspirasi. Dia pun mengklaim seluruh fraksi telah menyetujui adanya dana dengan besaran Rp 20 miliar per anggota itu.

    Dengan demikian, dia menyanggah jika ada salah satu fraksi di DPR yang menolak dan tidak menyetujui penggelontoran dana aspirasi tersebut.

    "Dana aspirasi DPR sudah dibahas oleh seluruh fraksi sesuai komposisi keanggotaan di DPR. Seluruh fraksi sudah 100 persen setuju. Jadi kalau ada yang bicara tidak, itu oknum. Saat pembahasan akhir juga dilibatkan semua ketua fraksi," kata Epriyadi saat dihubungi di Jakarta, Selasa (16/6/2015).

    Epriyadi beralasan kebutuhan dana aspirasi tidak menyalahi undang-undang. Selain itu, peruntukannya juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dia berujar tiap anggota DPR lebih tahu terkait aspirasi-aspirasi yang diterima anggota dewan saat reses.

    "Kami sadari bahwa dana aspirasi dapil untuk bantu pemerintah lakukan pemerataan pembangunan. Kami wakili semua daerah, kami lebih tahu. Kami reses lima kali setahun, punya rumah aspirasi, punya staf ahli untuk serap aspirasi. Kalau seandainya tidak ada yang bisa dilakukan DPR, masyarakat akan mencemooh kami. Kami buka fasilitas. Kalau usulan tidak ada yang bisa diperjuangkan masyarakat anggapnya ini anggota kerjanya apa saja," tandasnya.

    Dia juga menjamin bahwa dana ini tidak akan ada penyelewengan sebab dana aspirasi tidak dipegang anggota. "Seluruhnya dipegang eksekutif. Anggota hanya penyampai saja," tandasnya. (sumber)




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.