Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Persatuan Pembangunan - Sumatera Barat II
Komisi I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Medan
Tanggal Lahir
04/06/1975
Alamat Rumah
Jalan Cendrawasih Mas III/10, RT.002/RW.001. Perum Tanjung Mas Raya. Tanjung Barat. Jagakarsa. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp
0812 1097 9020

Informasi Jabatan

Partai
Partai Persatuan Pembangunan
Dapil
Sumatera Barat II
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika

Sikap Terhadap RUU

Harmonisasi RUU Pengawasan Obat dan Makanan — Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Iqbal menanyakan koordinasi BPOM dengan aparat apabila diberikan perluasan kewenangan sehingga tidak ada tumpang tindih ataupun overlapping. Selanjutnya ia juga menanyakan ketegasan BPOM untuk tidak menerima suap di lapangan.


Tanggapan

Penyelesaian Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait Perluasan Manfaat Sosial dalam Permenaker Nomor 7 Tahun 2017 sebagai wujud Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BPJS Ketenagakerjaan

Iqbal berharap agar pengesahan Permenaker ini dapat dilakukan dengan cepat karena jika ini tidak segera disahkan, maka akan sulit bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Iqbal menanyakan terkait penanggung jawab jika seandainya terdapat TKI yang mengalami kekerasan fisik di negara penempatan. 


Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Hukum dan HAM

Iqbal mengatakan bahwa ia mengira waktu itu hampir semua fraksi sepakat dengan adanya konsil kebidanan. Ia juga mengatakan bahwa DPR ingin menguatkan kebidanan dengan pembentukan konsil kebidanan itu sendiri. Ia menanyakan tindak lanjut konsil kebidanan jika sampai akhir tidak ada kesepakatan.


Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Agama — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Iqbal mengatakan indeks beragama di 2017 72% dan 2018 menurun lagi. Menurutnya, harus ada indeks beragama dan kerukunan. Ia juga mengatakan sisa bantuan sosial disebabkan karena siswa PIP dan bidikmisi serta pusat data juga bermasalah. Hal tersebut menjadi catatan untuk verivali yang ada di lapangan. Selain itu, ia mengatakan mengenai isu aktual RPP Jaminan Produk Halal sudah sangat tinggi dan jangan dibiarkan BPJPH menikmati masa indahnya sehingga terlalu asik. Menurutnya, Komisi 8 perlu mendesak Presiden untuk segera menandatangani agar badan tersebut bisa bekerja.


Latar Belakang

Muhammad Iqbal terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2014 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mewakili Dapil Sumatera Barat II setelah memperoleh 28.949 suara.

Muhammad Iqbal adalah wiraswastawan dan di periode 2014-2019 bertugas lagi di Komisi IX yang membidangi kesehatan, tenaga kerja dan kependudukan.

Pendidikan

S1, Ekonomi, Universitas Pancasila, Jakarta (2000)

S2, Master of Commerce, University of Western Sydney, Australia (2003)

Perjalanan Politik

Karir politiknya bermula dari aktifitasnya sebagai Wakil Sekretaris jenderal PP PARMUSI tahun 2008-2013. Ia kemudian terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2009-1014 dari PPP. Tahun 2010, ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PP GMPI untuk masa periode 2010-2015.

Tahun 2012, sambil ia tetap menjadi Anggota DPR RI, ia terpilih sebagai Ketua Umum PP GM PARMUSI untuk masa jabatan hingga 2015. Pada saat bersamaan, ia juga menjadi Ketua Departemen Kesehatan DPP PPP untuk masa 2012-2017. Dan kini, kembali ia mengemban tugas tanggung jawab sebagai Anggota DPR RI untuk masa 2014-2019.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Tanggapan RUU

RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)

6 Desember 2017- Pada rapat Baleg dengan Forum Honerer K2, DPRD Langkat, DPRD Bontang. Iqbal menegaskan semua fraksi menyetujui Revisi UU ASN. Iqbal berpendapat agar para pegawai honorer K2 diangkat menjadi PNS, maka yang direvisi hanya sedikit, yakni beberapa pasal saja.[sumber]

RUU Perlindungan Tenaga Kerja

23 April 2015 - Iqbal minta klarifikasi kepada Deputi Perundang-Undangan dengan adanya UU ini apa akibatnya kepada BNP2TKI. [sumber]

Tanggapan

Pengawasan Tenaga Kerja Asing

22 Juni 2016 - Iqbal menyatakan banyaknya orang asing yang masuk ke Indonesia karena mudahnya akses masuk. Kewajiban bahasa Indonesia dihapuskan juga sangat disayangkan, banyak kasus ditemukan bahwa orang asing sering melakukan tindakan melawan hukum. [sumber]

Anggaran Kementerian Sosial

14 Juni 2016 - Iqbal kurang setuju terkait anggaran 2016 yang menjadikan anggaran fakir miskin menjadi yang terendah. Iqbal menilai perlu adanya peningkatan anggaran untuk subsidi yang merata terhadap rakyat miskin. [sumber]

Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

19 November 2015 - Iqbal menegaskan bahwa PP 78 bertentangan dengan UU 13 dimana peran Dewan Pengupahan memiliki peran yang lebih kuat dan juga Pemerintah mengabaikan Dewan Pengupahan, baik yang berada di level nasional, provinsi, maupun kabupaten. Oleh karena itu, menurut Iqbal PP 78 ini wajar bila ditolak.

Selanjutnya, tentang TKI yang bekerja di luar negeri, Iqbal menilai bahwa tidak mungkin ada rakyat yang mau bekerja di luar negeri apabila ada pekerjaan yang layak di Indonesia. Seharusnya tugas Pemerintah adalah menyediakan lapangan pekerjaan. Iqbal berharap ke depannya pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan pengiriman unskilled labor dari Indonesia sehingga hanya TKI yang berpendidikan dan mempunyai skill yang akan dikirim ke luar negeri. [sumber]

Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Nasional Kesehatan

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional tanggal 27 Maret 2015 - Iqbal menilai program-program DJSN masih belum maksimal. Iqbal setuju atas usulan kenaikan iuran hanya untuk PBI supaya tidak terjadi penolakan pasien lagi. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Medan
Tanggal Lahir
04/06/1975
Alamat Rumah
Jalan Cendrawasih Mas III/10, RT.002/RW.001. Perum Tanjung Mas Raya. Tanjung Barat. Jagakarsa. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp
0812 1097 9020

Informasi Jabatan

Partai
Partai Persatuan Pembangunan
Dapil
Sumatera Barat II
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika