Sikap Terhadap RUU

RUU Kewirausahaan Nasional — Panitia Khusus DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Badan Ekonomi Kreatif RI dan Rektor President University

Elviana menanyakan hal yang dibutuhkan wirausahawan dari pemerintah.

Masukan terhadap RUU Kewirausahaan Nasional — Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perindustrian RI, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Indonesia (UI)

Elviana berharap RUU Kewirausahaan Nasional dapat melindungi seluruh wirausaha dari negara manapun yang tinggal di Indonesia.

RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum (BLU) Sawit — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Elviana mengatakan bahwa tim pemerintah belum dapat menunjukkan peluang PNBP dari tambang dan hutan, sehingga menurutnya hal ini sulit untuk menyelesaikan RUU ini. Elviana juga mengatakan bahwa ia mendapatkan informasi dari media sosial yaitu dana Rp 18 Miliar diberikan ke 5 perusahaan sawit besar tetapi timbal balik mereka juga sangat kecil sekali, dan Elviana bertanya apa sumbangsih mereka terhadap rakyat dan apa urgensinya memberikan subsidi ke 5 perusahaan ini.

Masukan terkait Inkubasi Wirausaha Muda dan Pewirausaha Berbasis Online — Panitia Khusus RUU Kewirausahaan Nasioanl RDPU dengan Bukalapak dan JNE

Elviana mengatakan dua perusahaan besar ini langganan anak ia. Elviana juga menanyakan Bukalapak masuk indosiar saat ini, makin top. Kemudian, Elviana menanyakan apa yang mitra rasa paling tidak suka diatur oleh Pemerintah dalam hal wirausaha. Bantuan apa yang bisa dilakukan Pemerintah. Terakhir, ingin mebeli piano online tapi kata 4 orang barang yang dibeli tidak sesuai. Akhirnya ia tidak jadi.

Tanggapan

Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (Sekjen BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang (LKPP)

Elviana mengatakan pembangunan Indonesia seret karena anggaran habis untuk manajemen dan gaji. Ia menanyakan jumlah yang tidak tersalurkan dari banyaknya dana yang digelontorkan untuk program Indonesia pintar (PIP) melalui bank-bank. Ia menanyakan dana PIP yang mengendap di daerah dikembalikan ke negara atau tidak. Ia mengatakan anggaran tunjangan guru mengendap di kas daerah hingga Rp23 Triliun. Untuk Kepala BPKP, ia mengatakan anggaran sudah disahkan pada 19 Juli dan Menkeu telah melakukan pemotongan anggaran. Ia menanyakan ada komunikasi dari Menkeu mengenai pemotongan anggaran atau tidak. Ia menanyakan kapan survei bisa menggunakan media sosial dan IT. Untuk LKPP, ia menanyakan sampai kapan bisa memasukkan semua barang yang ditenderkan Kementerian. Ia menanyakan ada atau tidak sanksi untuk Kementerian yang tidak melakukan tender di e-katalog. Ia menanyakan jumlah barang yang ditender. Ia mengatakan ada program coding mom dimana selama seminggu ibu-ibu bisa jualan online. Ia menyinggung bapak-bapak tidak boleh kalah. Ia membahas Dikti yang mengatakan tidak akan mengganggu e-katalog namun malah memakai Lazada.

Usulan Perbaikan Penyusunan Anggaran dan Usulan RKA 2015 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Elviana bertanya apakah surplus anggaran yang Rp200 Juta itu masih muncul di tahun 2015 atau tidak, dan bagaimana klasifikasi mantan atlet yang mendapatkan santunan dana.

Evaluasi Kinerja - RDP Komisi 4 dengan Bulog

Elviana menanyakan berapa dana pengawasan internal beras yaang dikeluarkan, dan apakah Bulog pernah melakukan evaluasi berapa tahun satu keluarga menerima raskin.

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK Atas Nama Anggito

Elviana menanyakan sekiranya nanti ada kasus dalam BPK ini, apakah saudara akan meninggalkannnya dan bagaimana pendapat anda dengan masalah soft skill yang akan lebih dipertimbangkan nantinya.

Asumsi Makro 2016 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Elviana mengatakan ia mengingat Gayus kalau ia ingat pajak. Ia menanyakan mengenai manajemen sekarang. Ia berharap sudah dibersihkan. Ia menanyakan jumlah komponen penerimaan pajak dari sektor pariwisata karena berkaitan dengan pemaparan Kemenpar yang menganggarkan Rp3,5 untuk menambah 2 juta wisman.

Pembahasan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2015 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Elviana mengatakan sarpras tidak hanya untuk PTN, tapi seharusnya terbuka untuk PTS. Reni mengusulkan kopertis dikti dibuat di daerah-daerah.

Pengantar RAPBN 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Menurut Elviana ini adalah dosa UN. Dahulu anak-anak tidak pernah nyontek, akibat UN hanya guru-guru tertentu yang dihormati.

Realisasi APBN Tahun Anggaran 2015 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Elviana mengatakan bahwa persoalan sertifikasi guru selalu terulang setiap tahunnya. Guru honorer selalu terjepit dengan guru tetap yang mengejar 24 jam per minggu. Elviana menanyakan solusi terkait permasalahan tersebut. 

Anggaran — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Elviana bertanya sebegitu urgent kah membangun Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB) dengan biaya Rp20 Miliar pada tahun 2016, Elviana mengatakan dirinya masih belum dapat mengerti dengan anggaran promosi yang fantastis, karena banyak anggaran lain yang dipangkas.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Elviana mengatakan sekolah pariwisata perlu ditinjau kembali karena sudah banyak, anggaran jangan hanya digunakan untuk lembaga pendidikan tapi juga kerjasama. Elviana menyampaikan bahwa Kemenpar ada dibawah Kemenkomaritim, Elviana bertanya apa kekhasan program Menpar yang sekarang. Elviana berpendapat bahwa promosi iklan hanya menguntungkan pebisnis, Elviana bertanya apakah ada promosi yang melibatkan rakyat.

LPTK dan Program Beasiswa Perguruan Tinggi - Raker Komisi 10 dengan Menristekdikti

Elviana memberi usul agar Komisi 10 DPR-RI rapat dahulu dengan LPDP terkait beasiswa pendidikan tinggi, baru nanti bisa ambil keputusan. Elviana menanyakan seberapa besar hubungan dana yang dikucurkan BOPTN ke PTN dengan jumlah mahasiswa yang ada. Elviana menyampaikan bahwa sekarang banyak PTN yang mencari mahasiswa hingga ke pelosok negeri. Elviana berpendapat harus ada pembatasan mahasiswa PTN agar PTS tidak tutup. Khusus akademi komunitas, Elviana berpendapat perlu kajian khusus.

Persiapan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Elviana menjelaskan pemuktahiran data orang miskin tahun 2011 jadi masih banyak yang tidak terdaftar dari anggaran pendukung, kami sepakat untuk mendukungnya untuk program pemantauan penggunaan dana BOP sekarang sekolah menjadi sumber masalah yang dahulu sumber berekreasi.

Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perpustakaan Nasional

Elviana mengatakan bahwa rapat kali ini merupakan rapat lanjutan minggu lalu.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Elviana mengatakan bagaimana konsep kebudayaan agar terkait dengan pendidikan. Elviana menyampaikan bahwa di dapil Jambi, nilai UN Bahasa Indonesia tergolong paling rendah.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional

Elviana mengatakan perpusnas harus fokus kepada kecukupan koleksi buku dan jumlah pustakawan.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pariwisata Tahun 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata

Elviana mengatakan untuk menunjang fungsi pengawasan, perlu dipaparkan pencapaian per divisi nantinya. Selanjutnya, ia meminta kepada Menteri Pariwisata agar Komisi 10 DPR RI tidak seperti mengemis untuk terus mengirim SMS.

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Elviana menjelaskan dengan anggran yang turun tetapi Bekraf harus bisa menghasilkan produk di awal tahun ini, hanya dua program tapi deputi ada 6 ini pengurangan anggaran bukan kegiatan tapi perampingan manajemen internal.

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Elviana menjelaskan untuk Dirjen Guru ada peningkatan kualifikasi ke Universitas Terbuka, apakah penambahan pengalaman harus dengan dosen yang tidak berkompeten.

Privatisasi 4 BUMN — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja dengan Perwakilan Menteri Keuangan

Elviana mengatakan mengapa BUMN keroyokan untuk membiayai proyek yang sama, contohnya tol
Pandaan-Malang. Di Jawa sudah membangun kereta cepat, sementara di Jambi belum ada kereta lambat. Elviana menyampaikan bahwa F-PPP setuju pemberian PMN tetapi untuk program yang bukan multiyears
agar tahun depan tidak muncul proyek yang sama.

Rencana Kerja Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017 sampai Tahun 2022- Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Elviana belum melihat OJK menekan kecurangan keuangan perbankan yang terjadi pada saat ini, sehingga Elviana mempertanyakan dimana posisi OJK dalam permaslahan tersebut.

Realisasi Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara 2015, dll — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar)

Elviana mengatakan dulu Komisi 10 pernah mengundang BPS untuk menjelaskan teknik penghitungan wisatawan. Ia meminta agar Kemenpar merembukkan dengan BPS mengenai penghitungan wisman supaya bisa dibuat rumusan agar bisa dipercaya karena kalau yang seperti itu dihitung peningkatan, maka tidak substansial. Ia menyampaikan disana dijelaskan bahwa meskipun hanya transit 2 jam, maka sudah dihitung wisatawan. Ia membahas mengenai wisatawan lanjut usia, kegudaran, dll. Ia menanyakan mengenai wisatawan agama di Indonesia karena di Indonesia ada tempat-tempat wisata seperti Candi Borobudur, dll. Ia mengatakan besok ia akan ke Jambi dan ada rapat, ia oleh BPS dihitung sebagai wisnus padahal tidak berwisata. Ia menanyakan seberapa banyak diklat SDM seputar wisata yang dilakukan. Ia menanyakan mengenai tumpah tindih di BPPI dan Kemenpar. Ia memandang SDM Kemenpar lebih kompeten dibanding BPPI.

Panja Perfilman — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Ekonomi Kreatif dan Kepala Pusat Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Elviana berharap Film indonesia dapat menjadi pengawal anak bangsa.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2018 — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Elviana mengatakan perlahan tapi pasti banyak Kepala Desa yang masuk penjara karena kurang paham
mengelola dana desa. Elviana meminta Menkeu mengenal panwil-panwil yang ada di lapangan.

Pengambilan Keputusan Tingkat 2 RUU APBN 2017 — Paripurna 82 DPR-RI dengan Menteri Keuangan dan Badan Anggaran (Banggar)

Elviana mengatakan draf yang disampaikan Kementerian dan Lembaga di Bangagr persis dengan yang disampaikan di Komisi. Ia menyampaikan pipinan DPR harusnya berkonsultasi dengan MK terkait definisi satuan tiga pada bahasan anggaran. Di Komisi 4, Menteri Pertanian mengajukan anggaran namun kenyataannya banyak masalah di bawah. Ia meminta pendapat terkait mitra Komisi 11 dari pihak lain. Ia mengatakan temmuan BPK bahwa alokasi untuk bibit Rp400 Miliar digunakan untuk membayar gaji. Anggaran ini seperti ikan dalam karung yang bisa diawasi. Di Komisi 11 waktu konsinyering sudah disampaikan bahwa anggaran dana desa itu berbeda. Kalau tidak ditindaklanjuti terkait fungsi pengawasan, DPR akan terus diolok-olok oleh media. Ia meminta Pimpinan menaikan harkat DPR untuk konsultasi ke MK dimana tugas DPR dalam pengawasan anggaran

Asumsi Makro Ekonomi dan Target Pembangunan dalam Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 11 Rapat Kerja Lanjutan dengan Pemerintah dan Bank Indonesia

Elviana mengatakan anggaran tahun 2017 belum ada evaluasi dari Komisi 11 DPR RI. Elviana juga meminta diagendakan pembahasan dana desa dengan Menkeu. Elviana mengusulkan BPS untuk menambah tenaga di daerah untuk melakukan pendataan.

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur BI

Elviana mengatakan di APBN 2016 dikatakan ada program yang dipotong dijanjikan masuk ke APBNP, tetapi APBNP dikurangi. Ia berpesan kepada Menkeu agar jangan ada pemotongan anggaran untuk tunjangan guru dan beasiswa mahasiswa. Ia membahas mengenai beasiswa unggulan yang dihapus padahal menyangkut orang banyak. Ia juga meminta dana lembaga pendidikan kesehatan diperhatikan. Ia mengatakan satu-satunya Kementerian yang akreditasinya A yang tidak mendapatkan beasiswa adalah kesehatan. Ia meminta Menkes merevisi kurikulum pendidikan dokter karena tidak ada yang mau menjadi dokter. Ia meminta dianggarkan jalur evakuasi Gunung Kerinci dimasukkan ke RAPBN 2016.

Tanggapan Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Badan Pusat Statistik (BPS), Gubernur Bank Indonesia (BI), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)

Elviana mengatakan di lapangan dana desa nyari tenggelam. Masyarakat tidak tahu dan tidak mau peduli. Hanya elit desa saja yang tahu. Ia mengajak untuk mengevaluasi penggunaan dana desa agar ekonomi desa menggeliat. Ia menyampaikan tanah di Jambi makin terjepit, masyarakat di desa hampir tidak punya tanah.

Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Elviana telah menyampaikan terkait Money Follow Program di dapilnya. Menurutnya, dengan anggaran tersebut, jika Bupati tidak membuat program, maka tidak akan mendapatkan anggaran. Elviana mengatakan bahwa tidak ada perubahan pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), hanya sekadar kegiatan seremonial saja. Ia menambahkan bahwa di daerahnya program tidak disusun sesuai mestinya, dan ia ragu akan adanya ketimpangan distribusi dana, karena tidak semua daerah dapat. Namun, apabila Money Follow Program dapat berjalan, ini akan bagus. Kemudian, ia membahas terkait APBN-P Tahun 2016, dimana BPKP me-review anggaran K/L yang sudah disahkan anggarannya. Untuk BPS, Elviana meminta agar program BPS direvisi kembali khususnya terkait data penerima manfaatnya. Persoalan beasiswa LPDP, Elviana setuju apabila dikelola oleh Kemenkeu RI. Ia menjelaskan bahwa biaya S2 dalam negeri sekitar Rp90 juta/tahun/orang, sedangkan di luar negeri sekitar Rp500 juta/tahun/orang. Namun, menurutnya, perlu ada evaluasi dahulu, perguruan tinggi di Indonesia tidak lebih bagus dibandingkan dengan luar negeri atau tidak, dan seberapa hebat perguruan tinggi luar negeri sehingga Indonesia mengirim mereka kesana. Selanjutnya, untuk LKPP, Elviana meminta untuk e-Catalognya ditingkatkan lagi, dapat juga berkonsultasi dengan Dikti. Terakhir, ia menanyakan terkait adanya Bupati yang diperiksa Jaksa Agung, tetapi daerahnya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sekjen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Elviana telah menyampaikan soal Money Follow Program di dapilnya. Menurutnya, tidak ada perubahan pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), hanya sekadar kegiatan ceremonial saja. Ia menambahkan bahwa di dapilnya program tidak disusun sebagaimana seharusnya, dan ia ragu akan realisasi program tersebut, seperti yang disampaikan, uang mengikuti program. Menurut Elviana, money follow dapat menimbulkan ketimpangan distribusi dana, karena tidak semua daerah mendapatkannya. Namun, apabila money follow program dapat berjalan, ini akan bagus. Kemudian, ia membahas tentang APBN Perubahan TA 2016 dimana BPKP me-review anggaran K/L yang sudah disahkan anggarannya. Untuk BPS, Elviana meminta agar programnya direvisi kembali. Persoalan beasiswa LPDP, Elviana setuju apabila dikelola oleh Kemenkeu, ia menjelaskan bahwa biaya S2 dalam negeri Rp90 juta/tahun/orang, sedangkan luar negeri Rp500 juta/tahun/orang. Namun menurutnya, perlu ada evaluasi terlebih dahulu. Padahal, universitas di Indonesia tidak kalah bagus dibandingkan dengan yang di luar negeri, dan seberapa hebat perguruan tinggi luar negeri sehingga banyak yang dikirim kesana. Selanjutnya, untuk LKPP, Elviana meminta untuk e-Katalog ditingkatkan dan dapat berkonsultasi dengan Dikti. Terakhir, ia menanyakan terkait adanya Bupati yang diperiksa oleh Jaksa Agung, tapi daerahnya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Elviana berharap menjelang Pilkada tidak ada penilaian WTP, karena ini akan dipakai kampanye untuk incumbent.

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Beasiswa, Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Isu Pendidikan Tinggi Lainnya — Komisi 10 DPR-RI Audiensi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia dan BEM Nusantara

Elviana menjelaskan bahwa kami harapkan pengertian bukannya di tingkat universitas besar tapi di daerah juga, rencana kerja selanjutnya kami akan memperhatikan yang berhubungan langsung dengan pendidikan tinggi karena para mahasiswa tentu akan ditempa untuk menggantikan besi yang sudah berkarat. Kami mengharapkan BEM bertanggung jawab untuk mempertahankan hal-hal yang baik karena LGBT berkembang di kampus dan itu mendapat garis bawah dari kami ke depannya.

Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU ASN dan RUU MD3 menjadi RUU Usul Inisiatif Anggota DPR RI, Penetapan Kembali Tim-Tim Kerja DPR RI, dan Pengesahan Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU tentang Sistem Perbukuan dan RUU tentang Kebudayaan — Rapat Paripurna DPR RI

Elviana mengatakan seluruh tenaga honorer menunggu informasi dari Anggota DPR RI terkait pengangkatan PNS. Jika memang tenaga honorer tidak dapat diangkat semuanya, Elviana mengusulkan agar pemerintah mengutamakan pengangkatan honorer kesehatan. Elviana meminta pemerintah merancang peraturan khusus terkait tenaga kesehatan, karena jangan sampai orang tua tidak berniat menyekolahkan anak-anak di bidang kesehatan.

Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) di Indonesia — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Menurut Elviana, pendidikan dan pelatihan bagi pendidik PAUD perlu diperbanyak. Terkait beasiswa bagi pendidik PAUD, Elviana mengaku pernah mendapatkan informasi adanya beasiswa untuk Pendidikan PAUD yang jumlahnya sebanyak 300 seat. Elviana menyampaikan bahwa pendidik PAUD mayoritas tamatan SMA, sehingga kurang kompeten. 

Evaluasi Program Indonesia Pintar — Panitia Kerja (Panja) Program Indonesia Pintar Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Dinas Pendidikan Terkait

Elviana menanyakan cara mengembalikan uangnya selama ini karena ternyata kartu sakti itu tidak sakti.

Evaluasi Kinerja — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Elviana mengingatkan bahwa masih banyak anak-anak tidak tersentuh beasiswa bidikmisi. Mengenai riset, yang diriset hal yang terjadi di masyarakat, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Elviana juga menanyakan apakah pemerintah bisa membuat alat-alat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Lanjutan dengan Menteri Keuangan Privatisasi 4 BUMN – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Elviana mempertanyakan kenapa BUMN memberikan semuanya untuk membiayai hal yang sama seperti tol Pandaan-Malang dan lain-lain. jika ini multi years maka tahun selanjutnya akan muncul lagi untuk proyek tol ini. Elviana meminta untuk adanya perhatian tol Sumatera karena tidak mendapatkan
PMN, jika tidak ada PMN setidaknya untuk CSR-nya diberikan jangan berfokus di Pulau Jawa saja. Elviana menyampaikan bawha Fraksi PPP menyetujui, tetapi program tidak multi years agar tahun depan tidak muncul lagi proyeknya.

Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Bappenas, dan Deputi Bidang Neraca dan Statistik BPS

Elviana berharap akan ada penyerapan tenaga kerja yang luar biasa. Ia ingin mengoreksi angka 5,3%, karena ia menyetujui dengan angka 5,2% agar tidak ada pemotongan anggaran di kemudian hari.

Pendalaman BUMN untuk Penentuan PMN pada RAPBN 2017 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirut PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)

Elviana mempertanyakan dalam penyusunan program yang akan dijalankan, apakah Ibu mengusulkan program Ibu sendiri. Ternyata banyak sumber-sumber keuangan negara, tetapi pada saat melihat materi Elviana hanya melihat daerah yang dibangun itu-itu saja. Terkait degan usulan menambah
anggaran, Elviana berfikir bahwa Menkeu memiliki perhitungannya sendiri. Elviana menatakan jika seperti itu maka peran Ibu hanya administrasi saja.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Bahrullah

Elviana mempertanyakan apakah Bapak bisa menemani Sekjen agar mendengar pendapat kami pada saat Bapak terpilih. Terkait dengan FGD dengan DPR-RI untuk fungsi pengawasan, biasanya yang datang ke DPR-RI adalah Sekjen, tetapi apakah Bapak bisa datang. Elviana mempertanyakan apa yang akan dilakukan terkait dana untuk guru yang tidak turun.

Pengantar Perencanaan Program Kerja — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Elviana menilai bahwa kinerja OJK di daerah tergantung kepalanya, dan pada daerah Jambi, OJK-nya dapat mengumpulkan masyarakat, UKM, dan dinas-dinas terkait, dan bila ini diterapkan di seluruh daerah, maka akan sangat bagus. Ia setuju bahwa anggaran OJK naik. Gerakan inklusi keuangan juga dianggap sukses, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan sesuatu yang baru diketahui masyarakat. Bank Jambi memperoleh rekor MURI dengan banyaknya nasabah pelajar yang mendaftar dalam satu hari, tapi Elviana meresahkan hal tersebut, karena dikhawatirkan merugikan rakyat karena pasif. Ia mengusulkan satu rekening untuk semua anak dalam satu Kartu Keluarga (KK), karena yang terpenting adalah keaktifannya.

Kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) — Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan RI

Elviana berpendapat bahwa dengan sistem yang diterapkan saat ini, terlalu banyak ruang untuk melakukan sistem nego antara wajib pajak dan petugas pajak. Oleh karena itu, perlu ada diskusi reformasi pajak yang baru.

Fit and Proper Test Calon Deputi Bank Indonesia — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Hendy S

Elviana menanyakan kesiapan BI menghadapi pembayaran non tunai. Ia mengatakan banyak nasabah BRI di Muara Bungo uangnya hilang dipindahkan orang melalui sms e-banking. Ia juga menyampaikan anaknya uangnya hilang di BRI, setelah dilacak uangnya pindah ke rekening induk mastercard. Ia menghimbau jangan sampai ingin menjalankan uang non tunai tapi bank di Indonesia belum siap.

Fit and Proper Test Calon Deputi Bank Indonesia — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Deputi Bank Indonesia Atas Nama Dody Budi Waluyo

Elviana menjelaskan bahwa dari tiga fungsi utama Bank Indonesia, fungsi mana yang membutuhkan anggaran yang besar dan menurut saudara bagaimana dengan informasi yang ia dapatkan bahwa ada ketidakharmonisan Bank Indonesia dengan OJK.

Evaluasi Anggaran Tahun 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Wakil Ketua Umum Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (Waketum DK OJK)

Elviana mengatakan ada beberapa jawaban di kolomnya yang bukan pertanyaannya. Ia menyampaikan ada gerakan inklusi keuangan di Jambi yang ngejut-ngejut dan didapati fakta bahwa ternyata bisa. Ia mengatakan kehadiran inklusi keuangan ini perlu dikoreksi lagi. Ia heran OJK tidak memandang edukasi ini menjadi prioritas. Ia meminta ujungnya untuk dikoreksi kembali.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Riza Suarga

Elviana mengatakan sampai saat ini temuan dari BPK mengalami penurunan kepercayaan dari orang, apa yang menjadi kelemahan BPK saat ini dan apa yang akan dilakukan jika terpilih nanti.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Sutrisno

Elviana mempertanyakan bagaimana strategi Bapak untuk mengawasi BUMN.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Muhammad Yusuf Ateh

Elviana mempertanyakan apa target Yusuf dalam mendaftar BPK dan apa yang akan diberikan untuk BPK.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Tubagus

Elviana mengatakan banyak yang mengampangkan oponi baik itu WDP ataupun WTP, sehingga Elviana meminta penjelasan mengenai hal tersebut.

Permasalahan Bumiputera — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Elviana mengatakan jika ada masalah ada baiknya didiskusikan dengan Komisi 11. Menurutnya semakin banyak produk, semakin menarik minat orang untuk menggunakan jasa asuransi.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Widodo

Elviana mengatakan bahwa pandangan kita sampai saat ini, bahwa BPK belum memuaskan mengenai masalah evaluasi terutama masalah DAK. Anggaran BPK untuk manajemen SDM ini lebih besar dibandingkan pengelolaan, sehingga Elviana mempertanyakan bagaimana jika untuk kedepannya lebih baik menggunakan SDM yang ada atau ditambah. Beberapa lembaga pemerintah dunia selalu membuat rating kita yang tidak baik, sehingga ini harus ada responsibility BPK karena Indonesia bukan hanya Jakarta saja.

Evaluasi Penyelenggaraan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2016 dan Recana Penyelenggaraan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Gubernur Bank Indonesia

Elviana menyampaikan bahwa informasi terkait KUR pada masyarakat kurang optimal, dan ia bertanya apakah bunga KUR merupakan bagian pelayanan atau bukan.

Uji Kelayakan dan Kepatutan Pemilihan Calon Pemeriksa Laporan Keuangan BPK Tahun 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kantor-Kantor Akuntan Publik

Elvina mengatakan secara pribadi akan memilih KAP yang sudah berpengalaman dan terbiasa memeriksa APBN. Ia ingin mengetahui sejauh mana KAP ini mengenai program RKA BPK RI tahun 2016. Ia yakin ada hal-hal baru dari produk yang BPK laksanakan. Ia menanyakan upaya-upaya pembuktian di lapangan. Menurutnya kalau hanya jasa audit berdasarkan akuntansi saja, wajar Komisi 11 sangat pesimis dengan KAP. Ia menyampaikan ada surat dari BPK mengenai 3 KAP yang sudah memberikan harga penawaran.

Pembahasan Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mengenai Permasalahan Asuransi Milik Negara — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Komisaris OJK

Elviana mengatakan bahwa hampir semua mobilnya tidak diasuransikan karena boros finansial, sudah ada model pengemasan terhadap perbankan dari OJK agar konsumen terlindungi. Ada pengaduan masyarakat pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang uangnya dipindahkan lewat sms banking.

Kinerja Keuangan dan Pembahasan Kasus-Kasus Perbankan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT BRI (Persero) Tbk

Elviana berpendapat bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) itu tepatnya sekarang menjadi Kredit Usaha Pedagang (KUP). Elviana menyarankan untuk KUR dihentikan saja di tahun 2017, untuk diganti menjadi KUP, karena ini bukan untuk rakyat, melainkan untuk orang yang sudah mempunyai usaha. Ia juga menyampaikan bahwa kejahatan perbankan terus menerus terjadi di Indonesia. Ia menyarankan adanya pencegahan agar kejahatan perbankan tidak terjadi lagi di Indonesia.

Kinerja Keuangan dan Pembahasan Kasus-Kasus Perbankan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT BNI (Persero) Tbk dan PT BTN (Persero)

Elviana mengatakan bahwa ia dan keluarganya merupakan nasabah BNI sejak lama yang membuat dirinya sudah percaya terhadap BNI. Oleh karena itu, Elviana menginginkan agar kesalahan-kesalahan yang terjadi di bank lain tidak terjadi terhadap BNI. Terakhir, Elviana menanyakan sumber dana yang digunakan untuk Program Bina Lingkungan.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Gunawan Sidauruk

Elviana mengatakan bahwa MK memutuskan jika ada kasus hukum maka yang diambil alat buktinya adalah temuan dari BPK. Elviana mempertanyakan bagaimana pendapat Pak Gunawan terkait dengan BPK yang masih menggunakan sistem sampling, dan Elviana mempertanyakan terkait dengan 2 kursi kosong Pak Gunawan akan mengisi kursi yang mana.

Kinerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Elviana mengatakan bahwa yang terpotong banyak itu program. Yang menetukan pemotongan adalah LKPP sendiri. Elviana menanyakan apakah masih ada kementerian yang belum dibuatkan sistemnya. Elviana juga mengatakan bahwa Dikti tidak patuh bagaimana DPR-RI ingin menjangkau BUMN. Elviana mengusulkan LKPP mengadakan sosialisasi, sehingga keetika DPR-RI berbicara di daerah, masyarakat akan paham.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK RI an. Agung Firman Sampurna

Elviana menanyakan manfaat temuan BPK dan independensi BPK dalam hukum. Ia mengatakan belum ada hubungan antara WTP dengan kesejahteraan rakyat.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK RI an. Hendra Susanto

Elviana menanyakan soal BPK dengan sistem sampling tetapi harus menguasai bisnis untuk pemeriksaan.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK RI an. Max Pohan

Elviana melihat belum adanya hubungan WTP dan hubungan rakyat.

Fit and Proper Test Calon Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Ketua DK OJK an. Wimboh Santoso

Elviana mengkhawatirkan adanya intervensi calon dari IMF karena pihak yang bersangkutan memiliki koneksi kuat. Padahal, tujuannya adalah menjadikan ekonomi yang nasional.

Fit and Proper Test Calon Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon DK OJK an. Nurhaida

Elviana menanyakan hal baru untuk menggiatkan pasar modal di Indonesia.

Fit and Proper Test (FPT) Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas Nama Tirta Segara — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tirta Segara

Elviana menjelaskan bahwa saudara harusnya lebih paham terkait dengan perbankan karena saudara dahulu di BI untuk pengawasan bank targetnya biar masyarakat nyaman tapi nyatanya tidak seperti itu malah masalahnya bukan hanya masyarkaat kecil tapi hingga masyarakat tinggi. Tahun 2016 Kredit Usaha Rakyat senilai 94 triliun tidak menambah debitur dan tidak menambah kesejahteraan rakyat, berapa persen dari uang OJK yang akan diusulkan untuk inklusi keuangan atau edukasi keuangan ini. OJK selalu terlambat dalam menangani kasus itu yang terjadi selama ini, ada keraguan dan ketidakpercayaan dari pihak bank ke PT Telkom dalam melakukan sms atau internet banking, OJK harus membuat bank mengubah katena susah sekali transfer uang.

Penurunan Daya Beli dan Penjelasan Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) 2018 — Komisi 11 Rapat Kerja dengan Gubernur Bank Indonesia (BI)

Elviana meminta tanggapan Gubernur BI terkait masalah penurunan daya beli, karena sebelumnya ia juga meminta OJK menjelaskan secara jujur mengenai masalah penurunan daya beli. Elviana juga mempertanyakan mengapa permasalahan fintech lebih banyak disampaikan oleh OJK daripada BI, padahal sistem pembayaran lebih dibebankan kepada BI. Selain itu, Elviana juga meminta kajian lebih lanjut mengenai penerapan e-toll, karena ia menganggap sistem tersebut merupakan salah satu penyebab turunnya daya beli masyarakat dan ia juga menyampaikan banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai penerapan e-toll. Elviana juga menanyakan, apakah ada rencana baru di dalam ATBI 2018 untuk mengembangkan produk-produk dari dana pemerintah, karena tugas utama BI membidangi sistem pembayaran.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas Nama Heru Kristiyana — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Heru Kristiyana

Elviana mengatakan bahwa ia ingin DK OJK periode ini bisa membawa perbankan untuk menolong perekonomian Indonesia. Di dapilnya mereka masih minim pengetahuan tentang pajak dan perbankan. Kejahatan bank tidak pernah berhenti dan laporan dari masyarakat paling banyak dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) bagaimana saudara bertindak agar hal ini tidak terjadi lagi.

Pertumbuhan Kredit, Penurunan Daya Beli dan Penjelasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2018 — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja dengan Ketua Dewan Komisioner OJK

Elviana mengatakan memang terjadi penurunan daya beli dan OJK harus mengakui hal tersebut. Selanjutnya, ia meminta agar pengaturan KUR dievaluasi sebab banyak UMKM ingin meminjam Rp5 juta namun tak ada hasilnya. Selanjutnya, ia mengatakan perlu ada sosialisasi terkait asuransi buat petani dan nelayan.

Fit and Proper Test Calon Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) — Komisi 11 Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Atas Nama Dadang Suwarna

Elviana bertanya kepada Dadang, mengapa Wajar Tanpa Pengetahuan (WTP) tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan rakyat.

Fit and Proper Test Calon Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) — Komisi 11 Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Atas Nama Agung Firman Sampurna

Elviana bertanya kepada Agung, apa gunanya temuan BPK RI, lalu bagaimana independensi BPK RI dalam hukum.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Kembaga Tahun 2018 dan Pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Elviana mengatakan bahwa ada pemaparan 9 Miliar yang digeser untuk dana desa, tetapi Elviana merasa masih sangat kurang. Elviana mengaku kurang setuju jika Menteri Keuangan membandingkan anggaran negara dengan negara lain.

Pelantikan Wakil Ketua DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan, Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW), Perpanjangan Pembahasan RUU Pertembakauan dan RUU Larangan Minuman Beralkohol — Paripurna DPR RI ke-125

Elviana mengatakan DPR RI harus mengetahui program pemerintah yang dialokasikan ke daerah. Ia meminta ada kesamaan antara DPR RI dengan menteri.

Kondisi Perbankan Syariah — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Muamalat

Elviana mengatakan mensupport OJK untuk total menyelamatkan Bank Muamalat. Jika negara serius dalam mengembangkan industri keuangan syariah, maka bank syariah harus diselamatkan, karena bank syariah bukan sektor industri spekulatif tapi sektor rill. Elviana mengatakan IDB pernah menyelamatkan Bank Muamalat, tetapi jika pemegang saham tidak sealiran maka arah kebijakan akan berubah dari jalur syariahnya. Elviana mengatakan Komisi 11 mensupport OJK dalam membantu persoalan di Bank Muamalat. Media menyampaikan bahwa kredit sudah melewati ambang batas, bank Muamalat terancam bangkrut, Elviana meminta Bank Muamalat tidak diam dengan isu-isu yang beredar di masyarakat. Elviana bertanya kriteria seperti apa yang cocok jadi investor Bank Muamalat.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Pemeriksa Laporan Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Nama Sriyadi Elly Sugeng dkk, Husni Muharam dkk, Pieter Uways dkk — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Elviana melihat ketidakseriusan KAP HMR karena materinya biasa-biasa saja. Ia mengatakan ia menjadi tidak yakin dengan BPK yang selalu di jalan yang lurus. Ia menanyakan strategi KAP HMR untuk mengaudit BPK. Ia menanyakan kepada KAP Pieter mengenai audit utama dan bedanya dengan klien yang lain. Ia menanyakan pengalaman KAP Pieter dalam mengaudit Kementerian. Ia juga menanyakan klien yang auditnya jelek dari 10 klien utama. Ia membahas bahwa ia mempunyai yayasan dan pernah diaudit. Hasil auditnya bagus. Menurutnya, harus diketahui bahwa hasil audit tidak selamanya positif. Ia berharap KAP Pieter bisa menangani masalah tersebut.

Evaluasi Kinerja Tahun 2017 dan Rencana Kerja 2018 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Bank BNI dan Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Elviana mengatakan bahwa program apa saja pasti uji cobanya di Jawa Timur, tengah dan barat. kalau keluar provinsi pasti Sumut dan Sulsel. Elviana juga bertanya sebagian besar pendanaan BNI adalah dari pihak ketiga, yakni rakyat. Tetapi apakah ada keterlibatan dari OJK, selain itu BRI dan Mandiri ke mana.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Nama Wewe Aggraeningsih, Agus Joko Pramono, Sutrisno, Marwata, Endang Sekendar, dan Rachmat Manggala Purba

Elviana mengatakan kepada Endang (Calon Anggota BPK), apa motivasi menjadi anggota BPK dan apakah Endang tahu fasilitas yang didapatkan anggota BPK.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Kepala BPS (Badan Pusat Statistik)

Elviana menanyakan alasan asumsi yang disusun tim ekonomi Komisi 11 selalu meleset dan tidak pernah tercapai, seperti pada 2018 yang dipatok 5,4 di kuartal 1 tapi baru mencapai 5,2. Ia juga menanyakan alasan tidak meninjau langsung ke lapangan. Ia juga menanyakan mengenai kajian pengangguran terbuka.

Pengambilan Keputusan Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pusat Statistik (BPS)

Elviana mengatakan bahwa sebelum mengambil keputusan RKA K/L saat ini, ia memberikan apresiasi kepada BPS karena telah membuat acara yang terekspos sehingga masyarakat banyak yang sudah tahu BPS. Ia meminta BPS menganggarkan rompi khusus atau seragam khusus kepada petugas BPS yang telah dilatih sehingga masyarakat tidak takut untuk didatangi. Ia menyampaikan kepada BPKP bahwa peraturannya sering berubah-ubah, ia meminta BPKP concern terkait dengan penambahan anggaran untuk acara sosialisasi tersebut.

Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Elvina mengatakan penyebab rendahnya pendapatan negara yang berasal dari PNBP adalah isu dalam pemeriksaan PNBP. Selama ini banyak PNBP langsung digunakan tanpa disetor terlebih dahulu kepada negara. Elvina mengatakan setuju ada upaya paksa dalam pembayaran PNBP dan hasil PNBP harus langsung disetor tanpa digunakan terlebih dahulu. Elvina bertanya apakah ada lembaga lain yang memeriksa PNBP, bagaimana terkait uang pungutan yang dilakukan oleh Kemenristek.

Evaluasi Realisasi Penerimaan Negara Semester I Tahun Anggaran 2018, Penatausahaan Piutang, Penagihan Pajak, dan Pengelolaan Barang Sitaan Pajak – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan

Elviana hanya menanyakan penjelasan terkait adanya statement Dirjen Pajak yang menyumbang Rp8,2 Triliun ke Asian Games 2018.

Rencana Anggaran Tahun 2019 - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Otoritas Jasa Keuangan

Elviana menjelaskan bahwa ia melihat anggaran OJK ini menaik pesat dari Rp4,9 triliun menjadi Rp5,6 triliun. Sementara ada anggaran sejumlah Rp1,8 triliun pada tahun 2018 yang belum terserap dengan baik. Kami melihat fokus di tahun 2019 tidak salah kalau fokus untuk mendorong ekonomi melalui pariwisata, perumahan. Harusnya mengembangkan dunia perbankan agar masyarakat semakin mengenal bank. Kalau untuk OJK kami belum memahami bila pariwisata menjadi fokus utama OJK tahun 2019, kami menilai pada tahun 2018 ini terjadi kemunduran yang luar biasa terhadap inklusi keuangan, untuk tahun 2019, tolong adakan kembali pungutan di bank agar semakin banyak pengguna di bank dan semakin terpakai dana asuransi. Relisasi penyerapan anggaran tahun 2017 dan 2018 pertanggal 25 September 2018 per bidang. Total Pagu 2018 Rp4,977,19 miliar dan Realisasi Oktober 2018 yaitu Rp3.121,40 miliar. Terkait OJK di daerah, barangkali OJK Pusat bisa memberikan perhatian lebih dari sisi anggaran, ini merupakan keluhan dari beberapa pimpinan cabang di Jambi dan mohon ini jadi perhatian.

Pengambilan Keputusan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia)

Elviana mengatakan bahwa ia akan menyampaikan proposal DAK Kabupaten Kerinci karena hal tersebut adalah janji politik Elviana. Oleh karena itu, Elviana menyetujui pagu anggaran.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

Elviana meminta untuk di tahun 2020 benar-benar terealisasi jalan di Jambi.

Pertumbuhan Jumlah Investor, dll – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bursa Efek Indonesia dan Asosiasi Analis Efek Indonesia, dll

Elviana mengatakan investasi di bidang saham memang baru di kelas elit. Padahal sekarang masyarakat sedang galau dengan isu hibah dan menurutnya ini saatnya meningkatkan relasi dan informasi mengenai bisnis saham. Ia juga mendukung dengan galeri investasi di kampus-kampus. Ia membaca di website BEI, perusahaan beresiko failed dan ia menanyakan alasan masih menjual saham di BEI serta cara melakukan evaluasi yang ketat karena ia mendapatkan informasi kalau IPO hanya untuk formalitas. Menurutnya, OJK sudah sangat baik. Ia menyampaikan di Jambi terdapat masalah untuk klaim yang bermacam-macam, termasuk asuransi jiwasraya.

RKA K/L dan RKP t.a. 2020 — Komisi 5 Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Elviana meminta perbaikan untuk jalan dari Muaro Bungo ke Jambi serta perumahan bagi pesantren.

Program Prioritas Tahun 2020 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri PPN/Bappenas

Elviana mengatakan mengenai SDM untuk dibidang kesehatan pada saat ini banyak mahasiswa yang menyebarkan ajakan untuk tidak kuliah menjadi dokter, yang dikarenakan tidak dapat langsung bekerja menjadi dokter karena perlu adanya proses-proses yang dilalui, dan begitupun untuk perawat yang setelah lulus harus mengikuti program nurse terlebih dahulu. Sehingga bisa dibayangkan untuk beberapa tahun ke depan kita pasti akan kekurangan tenaga kesehatan, sehingga mengenai pendidikan kesehatan ini jangan hanya difokuskan di Kemenkes saja.

Fit and Propert Test Calon Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia - FPT Komisi 11 dengan Destry Damayanti

Elviana menanyakan apa langkah-langkah yang Destry Damayanti akan lakukan terkait adaktif, bila ia ada di lingkungan Bank Indonesia (BI) nantinya. Elviana berpendapat bahwa bank syariah mengalami peningkatan, dan khususnya di wilayah yang kuat muslimnya, maka Elviana menanyaka apa ini tidak menjadi ancaman bagi bank-bank konvensional.

Pagu Indikatif RKA K/L t.a 2020 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Elviana mengatakan anggaran Kemendes PDTT harus banyak demi peningkatan desa. Lanjutnya, bahkan dalam penyusunan anggaran, pendamping desa pun tak dilibatkan. Ia menyampaikan banyak kepala desa yang katakan pendamping desa tak berguna, sehingga perlu ada pelatihan di 2020. Terakhir, ia meminta ada kejelasan sistem Kemendes PDTT hingga lapisan paling bawah.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global - RDP Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Elviana menyampaikan bahwa yang melindungi nasabah jika bermasalah dengan perbankan itu OJK, maka Elviana meminta klarifikasi dari ucapannya. Elviana mendorong jika masih bisa di revisi, anggaran OJK bisa untuk daerah ditambahkan. Elviana berpendapat jika biaya gedung baru lebih efektif daripada menyewa, maka lebih baik membangun.

Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2020 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Elviana mengusulkan pembentukan Panja tiket pesawat terkait dengan pernyataan Presiden yang akan mengundang maskapai China untuk masuk ke Indonesia.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Badan Pusat Statistik

Elviana berharap untuk minggu depan Fraksi PPP sudah bisa menyetujui anjuran anggaran. Elviana juga menanyakan kepada Menteri Keuangan mengenai postur anggaran 2020 akan berapa Triliun.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Shohibul Imam

Elviana mengatakan bahwa beliau melihat Shohibul Imam sungguh-sungguh ingin maju. Sedangkan yang menjadi problematika BPK ini semakin meningkat, karena lembaga bukan Negara juga bertambah yang dimana sebaran APBN juga akan bertambah, sehingga apa yang akan dilakukan untuk permaslahan tersebut.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Syarkawi Rauf

Elviana mengatakan bahwa revoluasi 4.0, di BPK pada tahun 2008 sudah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Akuntasi (SIMAK) jika rekomendasinya bersifat administrative, sehingga elviana mempertanyakan apa yang menjadi perbedaan dari hal tersebut.

Usul Terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Kasus Hutang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) – Komisi 9 DPR-RI dan Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Gabungan dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Kesehatan (Menkes), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Elviana menanyakan yang sebenarnya bertanggung jawab atas BPJS karena ia ingat ketika Pilkada, Bupati menjanjikan kesehatan gratis. Ia menyarankan untuk melempar saja BPJS ke daerah dan menanyakan alasan pemerintah jika ada masalah keuangan ingin mencari cara yang gampang. Ia menanyakan apakah begitu sulitnya penerimaan pajak dari tambang dan sebagiannya, maka pemerintah mengambil keuntungan dari dana pendidikan dan justru mengeruk dari rakyat lagi. Ia menyampaikan keponakannya masuk Universitas Brawijaya dan UKTnya RP 38 juta karena mereka ditetapkan masuk PNBP. Ia juga menyampaikan ada banyak pekerja yang tidak didaftarkan dan semua hal tersebut bisa dikejar oleh pemerintah. Ia mengatakan tidak ada yang bisa diputuskan di ruang rapat. Ia meminta untuk menyelesaikan data-data yang dibutuhkan. Ia juga mengatakan mau ditutupi dengan apapun ia pikir Presiden mampu dengan uang sebesar itu.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK Atas Nama Ruslan Abdul Gani

Elviana mengatakan bahwa dirinya tertarik dengan kemandirian BPK. BPK meminta dikembalikan pengangkatan ASN BPK untuk tidak lagi berada di KemenPAN-RB. Elviana juga menanyakan mengenai tindakan yang akan Ruslan lakukan jika terpilih menjadi anggota BPK dengan jumlah anggaran yang selalu turun dan ASN-nya yang belum mandiri.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK Atas Nama Indra Utama

Menurut Elviana, Indra sangat berusaha terkait wewenang dan peran BPK. Ia memaparkan rekam jejaknya yang sudah menjadi auditor sejak tahun 1987. Menurut Elviana, Kemenkeu SDM-nya sudah cukup, sementara BPK jumlah auditornya kurang. Lalu, ia bertanya apa yang akan Indra lakukan terkait hal tersebut. Sepengetahuan Elviana, Indra paham mengenai kekurangan dan kelebihan BPK, lalu ia menanyakan mengenai apa yang akan dilakukan Indra terhadap BPK dengan analisisnya.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK RI atas nama Tito Sulistio

Elviana menanyakan motivasi Bapak Tito menjadi Anggota BPK. Elviana juga mengatakan bahwa BPK itu kekurangan auditor dimana laporannya hanya 35% dari yang seharusnya diaudit. Elviana menanyakan pandangan Bapak Tito terkait hal tersebut.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Heru Muara Sidik

Elviana bertanya apa yang Heru Muara Sidik akan lakukan terhadap kelemahan BPK. Elviana mengatakan WTP tidak ada korelasinya, di masyarakatpun WTP hanya sebatas WTP. Semua BUMN mendapat WTP, terungkap bahwa PT Pertani yang program kerjanya jauh dari busniness plan tetapi tidak pernah terungkap dan dipandang salah oleh BPK, Elviana bertanya apa yang akan Heru Muara Sidik lakukan terkait hal tersebut.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Muhammad Yusuf Ateh

Elviana bertanya softskill mana yang akan ditonjolkan jika terpilih dan sudah berkelompok. Laporan target BPK hanya menguji apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi, apakah ada perubahan yang akan M.Yusuf Ateh lakukan.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Dadang Suwarna

Elviana mengatakan jika Dadang lolos menjadi Anggota BPK, untuk mengaudit Kemendikbud dengan 2 point terkait dengan korupsi atau uang yang tidak termanfaatnya berasal dari dana BOS dan sertifikasi guru. Elviana meminta untuk dijawab secara tertulis saja.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK RI - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Syafri Adnan Baharuddin

Elviana bertanya apakah Syafri masih percaya jika APIP bisa mengawasi atasanya.

Fit and Proper Test Calon Anggota BPK - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Heru Maula Sidik

Elviana mengapresiasi makalan dan pemaparan Heru yang dinilai sangat baik. Namun, ia menanyakan solusi apa yang akan dilakukan Heru terkait mengatasi kelemahan kelemahan BPK saat ini. Elviana juga meminta tanggapan Heru terkait permasalahan PT Pertani yang program kerjanya jauh dari business plan yang ada.

Fit and Proper Test Calon Anggota BPK - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Muhammad Yusuf

Elviana menanyakan kebijakan apa yang akan ditonjolkan apabila Yusuf terpilih menjadi Anggota BPK.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK RI- RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama I Gede Kastawa

Elviana bertanya komunikasi stakeholder yang dimaksud Gede di makalah seperti apa dan siapa saja stakeholdernya.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Harry Azhar Azis

Elviana mengatakan yang paling ditunggu oleh public adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Di dunia pendidikan banyak juga adanya penyimpangan uang seperti dana bos dan sertifikasi guru. Yang sudah dijelaskan oleh Harry Azhar, bahwa pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu sebaiknya lebih mengarah pada pemeriksaan kinerja, dan public saat ini lebih tertarik untuk mengetahui pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Elviana mempertanyakan apakah pemeriksaan dengan tujuan tertentu harus menunggu perintah dari suatu lembaga, atau bisa dengan inisiatif BPK. Karena di lapangan pemeriksaan yang tidak
ditindaklanjuti, salah satunya adalah aliran dana BOS di beberapa daerah.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Muhammad Yusuf Ateh

Elviana bertanya jika nantinya Yusuf terpilih, apakah akan bergrup dengan yang lain dan softskill apa yang akan ditonjolkan jika sudah berkelompok. Elviana mengatakan jika laporan target BPK hanya menguji apakah laporan keuangan sesuai stamdar akuntasi, apakah untuk kedepan itu juga yang akan Yusuf lakukan atau ada perubahan.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Muhammad Yusuf Ateh

Elviana mempertanyakan Yusuf jika terpilihnya sebagai anggota BPK softskill apa yang akan diprioritaskan untuk kedepannya, dan jika laporan target BPK hanya menguji apakah laporan keuangan itu sesuai dengan standar akuntansi, apa hanya itu yang akan dilakukan atau akan adanya perubahan.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Hendra Susanto

Elviana mengatakan sejak tahun 2008 sudah revolusinya 4.0 yang dimana sudah menggunakan robot, ketika kekurangan auditor seharusnya calon pemimpin bisa menggantikan manusi dengan rpbot dan jika Hendra Ssusanto akan berfikiran seperti ini sebaiknya mundur saja.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Ahmadi Noor Supit

Elviana mengatakan banyaknya BUMN yang bermasalah karena tidak menjalankan business plan yang ada dan masih banyknya BUMN yang bermasalah dalam auditnya, ini hasil dari konsultasi kita dengan BPK terkait dengan mengaudit BUMN.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK RI- RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Komarudin

Elviana melihat latar belakang Komarudin adalah Ombudsman, Elviana bertanya apakah ada pengaduan masyarakat soal BPK. Elviana bertanya tanggapan Komarudin atas K/L yang tidak menindaklanjuti temuan BPK.

Fit and Proper Test - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Jimmy Muhamad

Elviana bertanya seberapa paham Jimmy mengenai tugas BPK dan dari sekian banyak latar belakang jabatan Jimmy, jabatan mana yang relevan dengan fungsi dan tugas sebagai auditor negara.

Pertumbuhan Kredit, Penurunan Daya Beli dan Penjelasan RKA OJK 2018 – Komisi 11 Rapat Kerja dengan Ketua Dewan Komisioner OJK

Elviana mengatakan saya konsen pada penurunan daya beli. Pesan saya, demi Indonesia yang lebih baik. Bapak akui saja biar kita sama-sama benahi, mitra kami banyak. Tolong evaluasi KUR tersebut. Evaluasi pula pengaturan KUR. Kemarin kita meminta Menteri Keuangan untuk mengantisipasi KUR yangg dianggap gagal sehingga Menteri Keuangan membuat program UMI (ultra mikro). Harapan saya kepada OJK, harus mengevaluasi aturan KUR. Banyak UMKM yang ingin meminjam kurang dari 5 juta tapi tidak ada hasilnya. RKA OJK kita akan konsyinering. Saran saya harus selesaikan setahun anggaran agar gedung itu tidak terbawa lagi. Jika kami setujui bersama tahun ini langsung selesaikan. Konsentrasinya kepada hal-hal yang terjadi di tahun 2017, seperti penurunan daya beli, inklusi dan literasi keuangan, perusahaan di daerah go public, dan industri keuangan bank hadir di masyarakat.

Fit and Proper Test Calon Anggota BPK - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Tjatur Sapto E

Elviana menanyakan strategi Tjatur dalam rangka mewujudkan lembaga BPK yang lebih mandiri. Selain itu, ia juga menanyakan hubungan pemberian opini WTP dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fit and Proper Test Calon Anggota BPK - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Sahala Benny

Elviana menyoroti visi Sahala dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas pemeriksaa. Ia menanyakan langkah konkrit apa yang akan ditempuh Sahala dalam mewujudkan visinya tersebut. Selain itu, Elviana juga meminta pandangan Sahala terkait kualitas auditor BPK saat ini.

Makro Ekonomi - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan dan Bappenas

Elviana memberikan pendapat range 5,2 meningat hingga saat ini pertumbuhan ekonomi baru mencapai 5,07.

Konsultasi Terkait PPnBM Kendaraan Bermotor – Rapat Kerja (Raker) Komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Elviana mengatakan kalau dibuat acuan bahan bakar dan pajak lebih tinggi, menurut Elviana ini merupakan ancaman. Elviana mengatakan kalau di Jambi, orang kaya tidak terlalu banyak dan mereka hanya menggunakan innova. Elviana bertanya tentang kena atau tidaknya pengguna innova dengan perubahan pajak ini.

Usulan Skema PPNBM Kendaraan Bermotor – Rapat Kerja (Raker) Komisi 11 dengan Menteri Keuangan

Kalau dibuat acuan bahan bakar dan pajak lebih tinggi, ini merupakan ancaman. Lalu di Jambi, orang kaya tidak terlalu banyak dan mereka hanya menggunakan innova. Elviana mempertanyakan kena atau tidaknya mereka dengan perubahan pajak ini? Untuk masyarakat yang mempunyai mobil took dimana mereka pasti kredit untuk mobil tersebut, apakah mereka kena juga dengan perubahan pajak? Yang paling penting untuk diperhatikan adalah kalau mobil truk mungkin bisa dikenakan pajak namun mereka juga menggunakannya untuk mencari sesuap nasi.

Realisasi APBN 2018 – Raker dengan Menteri PPN/Bappenas RI, Menteri Keuangan RI, Gubernur Bank Indonesia, dan Kepala Badan Pusat Statistik

Elviana mengatakan, pemberdayaan masyarakat harus jelas panduannya lalu kemudian banyak kades yang dilantik dan harus menjadi perhatian.

Latar Belakang

Ia adalah seorang politisi dan caleg yang terpilih untuk periode 2014-2019 di daerah pemilihan (dapil) Jambi yang diutus oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebelumnya, Elviana juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk periode tahun 2004-2009. Elviana menikah dengan Kaspul Waton dan kini telah dikaruniai tiga orang anak. 

Pada April 2016, Elviana maju di Pilkada 2016 untuk Kabupaten Tebo. Ia digantikan oleh Dony Ahmad Munir.

Pendidikan

SD Negeri Koto Baru (Lulus 1980)
SMP Negeri 2 Wonotiung (Lulus 1983)
SMA Solok Jurusan IPA (Lulus 1986)
S1 Pendidikan Biologi UNP, Padang (Lulus 1990)
S2 Biologi IPB, Bogor (Lulus 2000)
S3 Biologi IPB, Bogor (masih pendidikan)

Perjalanan Politik

Walaupun sudah menjadi Sekretaris Badiklatda PDI Perjuangan Provinsi Jambi dari tahun 2000, Elviana baru memulai karirnya di politik sebagai salah satu anggota DPR-RI pada periode 2004 - 2009 sekaligus menjadi Wakil Sekretaris Fraksi PDIP di DPR-RI dari 2004 - 2006. Selama menjadi Anggota DPR-RI, Elviana juga pernah diamanahi sebagai Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI tahun 2012-2013.

Namun, sebelum dilaksanakannya Pemilu 2014, Elviana pindah ke PPP dan menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Korwil Sumbagsel PPP. Sehingga saat mencalonkan diri lagi, Elviana menjadi calon legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sebelum terlibat dengan politik praktis, Elviana berkecimpung di dunia pendidikan, seperti diantaranya pernah menjadi dosen di Universitas Jambi dan STIE Jambi. Di samping itu, beliau juga sampai sekarang masih aktif menjadi pembina ILUNI Universitas Negeri Padang sejak 2008.  

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum ada

Sikap Politik

RUU AFAS

11 April 2018 – Dalam rapat pengambilan keputusan tingkat 1 Elviana mengemukakan bahwa Fraksi PPP menilai aspek kerjasama sektor jasa keuangan regional perlu payung hukum. Elviana yang mewakili Fraksi PPP menyetujui dengan catatan yaitu dominasi kepemilikan asing akan menyebabkan capital out glow dan masuknya Tenaga Kerja Asing(TKA) dan memerlukan adanya pembatasan kepemilikan dan Tenaga Kerja Asing (TKA). [sumber]

Evaluasi UU Perfilman

15 Februari 2016 - Sebagai wakil rakyat, Elviana menginginkan segala yang di produksi tidak merugikan rakyat. kalau Daftar Negatif Investasi (DNI) Film dihapus, orang-orang film Indonesia nanti hanya menjadi kuli. Dengan adanya DNI sebenarnya orang-orang film merasa terlindungi. Elviana menanyakan bagaimana kiat APROFI untuk menggenjot produksi film, apakah ada hambatan untuk memproduksi film budaya, dan apa hubungan DNI dengan peningkatan film budaya kita.  [sumber]

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015, Elviana mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.

RUU Pengampunan Nasional

Pada 6 Oktober 2015, Elviana mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dimasukkan dalam Prolegnas 2015.

Tanggapan terhadap RUU

RUU PNBP dalam Prolegnas 2017

9 Februari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertanian (Kementan), dan  Badan Pertanahan Nasional (BPN), Elviana menanyakan sistem yang baik agar PNBP dapat benar-benar masuk ke dalam kas Negara. Menurutnya, seharusnya harus banyak yang ditambahkan untuk stok negara. Hal tersebut bisa menjadi bahan kajian bagi Komisi 11. Elviana menyarankan agar Pendidikan Tinggi (Dikti) dapat bekerja lebih nyaman, maka perlu dibuat pasal agar tidak langsung ke kas negara. [sumber]

Tanggapan

RAPBN 2019

7 Juni 2018 – Rapat Komisi 11 dengan Bappenas.Elviana menjelaskan mengenai rencana dibidang pendidikan, meskipun Bappenas tidak mengurus perguruan tinggi, namun mengenai pendidikan untuk masyarakat agar tidak susah untuk mendapatkan gelar, sebagai contoh pendidikan perawat yang kuliahnya 4 tahun. Elviana juga menyampaikan bahwa banyak sekali perawat yang bekerja namun tidak mendapatkan gaji, hanya menggunakan seragam putih untuk honornya. Elvianaberpendapat masalah ini dapat membuat masyarakat merasa ketakutan untuk menyekolahkan anak mereka. Elviana takut jika masalah ini tidak diatasi, Indonesia bisa mengimpor tenaga perawat. [sumber]

Laporan Kinerja Agus Martowardojo Memimpin BI Periode 2013-2018

22 Mei 2018 – Rapat Komisi 11 dengan Agus Martowardojo. Elviana mengatakan semalam membuka referensi tentang Pak Agus, di antaranya  kebijakan kontroversial Pak Agus, ternyata bapak sepanjang hidupnya bankir. Elviana berkata, ketika Pak Agus mau mengakhiri masa jabatan ada gejolak nilai tukar rupiah, neraca perdagangan a kan defisit terus, Pak Agus mempercepat giro wajib minimum. Elviana berkata, kami selaku Fraksi PPP mengapresiasi bapak, kami setiap bulan dapat laporan dan diuraikan Kanwil BI di Jambi,  kalau boleh bapak  nyaleg lah di PPP. [sumber]

Pembobolan Dana dan Data Nasabah

19 April 2018 – Pada rapat dengan Direksi Bank BRI. Elviana mengatakan,masalah kerugian nasabah juga  pernah terjadi di BCA dan Bank Mandiri, namun Elviana menanyakan alasan mengapa pembobolan nasabah di BRI jauh lebih heboh diberitakan. Elviana menegaskan, agar semua masalah diurus dengan benar, sebab anaknya pernah menjadi salah satu korban yang diambil datanya melalui SMS  Banking,padahal dirinya belum pernah mendaftar. [sumber]

Fit and Proper Test (FPT) Calon Deputi & Gubernur Bank Indonesia

10 April 2018 – Dalam rapat dengan Pakar dan Kadin untuk mendapatkan masukan untuk FPT, Elviana meminta pandangan Pakar (Rizal Ramli) terkait penghargaan yang didapatkan Menteri Keuangan yakni penghargaan sebagai Menteri Keuangan terbaik dunia. Elviana menanyakan kepada mitra mengenai satu nama yang dikirim oleh Presiden yakni Pak Ferry apakah cakap atau tidak. Elviana berpendapat bahwa DPR sekarang ini hanya sebagai “tukang legalitas”. Ada empat nama yang dikirim Presiden dan Elviana berharap dirinya dan juga anggota dewan tidak sampai memilih orang yang kurang tepat. Kebijakan dibuat oleh Menteri Keuangan namun yang menanggung beban adalah Gubernur BI, terkait ini Elviana berpendapat seharusnya pengaruh ini sama terhadap Menteri Keuangan, Elviana pun menanyakan keapda mitra apakah calon yang diajukan kuat.[sumber]

Realisasi Penerimaan Pajak

15 Maret 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pajak Elviana mengapresiasi prestasi tax amnesty, meskipun dunia menganggapnya berhasil, tetapi database penerimaannya kurang dirapikan. Elviana mempertanyakan bagaimana caranya merekrut 48 ribu pihak yang merupakan wajib pajak baru untuk menghitung dari pemasukan. Elviana mempertanyakan apa stategis untuk menyelesaikan faktur fiktif karena muncul faktur fiktif sebesar Rp1 miliar, dan biasanya muncul di Provinsi "A" nanti di Provinsi "B", ini berapa triliun kemungkinan kas negara. Elviana kembali mempertanyakan seberapa besar rasa optimis untuk mencapai target itu semua, karena di awal tahun 2018 saja dollar kita sudah mencapai 14 ribu, padahal banyak pakar ekonomi memprediksi kalau tahun ini akan kembali ke tahun 2009 lalu yaitu krisis ekonomi. Terakhir, Elviana mempertanyakan belum dapat laporan seberapa ampuhnya tetapi efeknya orang jadi malas nabung banyak-banyak di bank karena rekeningnya diintip dan tidak bagus dari segi nasabah. Elviana mempertanyakan sikap dari Dirjen Pajak terkait kasus ini. [sumber]

Evaluasi APBN 2016, proyeksi 2017 dan pengesahan DIM RUU PNBP

18  Januari 2017 - Elviana berpendapat pembahasan anggaran 2015 sektor pariwisata mau digenjot sebagai penerimaan negara dan bebas visa 169 negara sebagai penggenjot penerimaan negara. Elviana tidak melihat adanya korelasi positif antara anggaran untuk belanja pariwisata dengan penerimaan dan menanyakan berapa riil pertumbuhan ekonomi di bidang pariwisata. [sumber]

Penyertaan Modal Negara APBN 2017

8 Desember 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 DPR-RI dengan Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Elviana mengatakan bahwa LPEI bisa menggapai pengusaha kecil adalah hal yang hebat. Elviana memberikan informasi bahwa hasil temuan BPK menemukan bahwa hampir semua penggunaan PMN melenceng dari business plan. Elviana mengatakan bahwa di daerah-daerah biasanya sudah mapping modal dan pembiayaan, tetapi mereka tidak kenal LPEI dan di mana kantornya. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK a.n. John Reinhard

21 September 2016 - Dalam Rapar Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK a.n John Reinhard, Elviana meminta agar John menjelaskan kembali tugas BPK RI tanpa melihat bukunya. Ia juga ingin mengetahui dari mana John mendapatkan infromasi terkait adanya pemilihan anggota BPK. [sumber]

Uji kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK a.n. Dasril Munir

20 September 2016 - Dalam RDP Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK, Dasril Munir, Elviana menanyakan motivasi dan solusi untuk mengatasi kekurangan di BPK. Selanjutnya, Elviana menanyakan hal yang akan dikerjakan jika Dasril terpilih. [sumber]

RKA K/L RAPBN 2017 – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

13 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Elviana menanyakan program apa yang akan dilakukan Bappenas. Elviana juga setuju terkait masalah keadaan gedung Bappenas yang kurang layak. Elviana menyarankan untuk menghemat terkait dana pinjaman dari luar negeri. [sumber]

Program Indonesia Pintar & Ujian Nasional tingkat SMP

26 Mei 2016 - Elviana menuntut komitmen untuk kerja sama mengolah Program Indonesia Pintar (PIP). Selanjutnya, Elviana mengapresiasi kunjungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ke Jogja, tetapi seharusnya kota lain juga harus sama diperhatikan. Elviana menyayangkan keterbatasan anggaran sehingga mengabaikan angka untuk SMP. Elviana menanyakan mengenai dihapusnya pelajaran ilmu komputer 2015 dan hasil pengadaan sistem Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN). Menurut Elviana, IIUN sudah sangat bagus angkanya. Terakhir, Elviana juga menanyakan bagaimana gerakan pemetaan hasil Ujian Nasional (UN) untuk tahun 2016.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga

25 Mei 2016 - Elviana menegaskan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bahwa jangan sampai pemotongan anggaran sebesar Rp.809 Miliar menghambat program yang sudah jalan. Elviana bersama Komisi 10 sudah berusaha meyakinkan masyarakat bahwa pemotongan bukan salah Kemenpora, tinggal Kemenpora yang harus menyampaikannya kembali dengan baik kepada masyarakat. Elviana juga meminta Kemenpora tidak memotong anggaran untuk program yang bersifat kerakyatan. Untuk persoalan PSSI, Elviana menilai bahwa pencabutan pembekuan PSSI memang sudah sesuai kehendak Menpora yang akan mencabutnya setelah satu tahun pembekuan.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

23 Mei 2016 - Elviana menanyakan apakah tahun sebelumnya pencatatan anggaran perolehan buku beserta pemotongannya sama seperti tahun ini.Elviana berpendapat bahwa jika tidak ada temuan BPK tentang anggaran tersebut, mungkin hal ini tidak akan diurus dan diperhatikan. Kemudian, Elviana juga menanyakan tentang kepatuhan PNRI terhadap anggaran yang ditemukan oleh BPK.

Elviana mendorong PNRI agar mampu meningkatkan budaya minat baca dan pengembangan Perpustakaan yang lebih baik lagi. PNRI juga menyarankan bahwa setiap pendidikan dan pelatihan yang dilakukan pihak PNRI sebaiknya jangan dipotong anggarannya agar visi misi PNRI dapat cepat tercapai.Elviana berharap kepada PNRI supaya lebih mengembangkan promosi koleksi buku-buku PNRI kepada anggota DPR RI.  [sumber]

Anggaran dan Rencana Kerja Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK)

20 April 2016 - Elvina meminta agar manajemen di bagian bawah pendidikan tinggi (dikti) diperbaiki terkait kepangkatan dosen. Elviana tidak setuju kalau Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) memilih calon guru besar hanya menggunakan portofolio karena bisa terjadi pemalsuan. Elviana setuju bila syarat nya diperketat dan kalau bisa di-rolling staf antar dirjen.

Elviana meminta agar Menristekdikti dapat membantu penyelesaian proses akreditasi prodi. Elviana menanyakan tentang cara mendapatkan Rp.30 Juta per prodi. Elviana meminta agar memberitahu Komisi 10 DPR-RI untuk keterbukaan program dari Dikti seperti yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Menurut Elviana, perlu kajian khusus untuk akademi komunitas. Elviana menanyakan tentang seberapa besar hubungan dana yang dikeluarkan BOPTN ke PTN dengan jumlah mahasiswa yang ada. Menurut Elviana, harus ada pembatasan mahasiswa PTN agar PTS tidak tutup. Elviana menuturkan bahwa banyak PTN yang mencari mahasiswa hingga ke pelosok negeri.  [sumber]

DOT, BAS, dan POS dalam Evaluasi Kinerja

13 April 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, Elviana menyatakan dengan dana anggaran Rp 2,9 Triliun untuk promosi pariwisata Komisi 10 akan selalu memantau dana anggaran tersebut. Ia kemudian menanyakan apakah ada strategi untuk memanfaatkan kunjungan pejabat dinas asing ke Indonesia karena ketika dirinya masih menjadi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ada senator dari Kamboja yang meminta agar diantar ke toko batik tetapi tidak ada tindakan dari Dinas Pariwisata mengenai hal ini. Elviana kemudian mengingatkan banyak program yang nantinya tidak akan jalan jika Kepala Dinas Pariwisata tidak memiliki ide dan hanya menunggu kucuran dana dari pusat.[sumber]

Evaluasi Kinerja, Ujian Nasional 2016 dan Isu Aktual Lainnya 

11 April 2016 - Pada Raker Komisi 10 dengan Mendikbud, Elviana membahas pengalaman ketika berkunjung ke SMA 1 Merangin, Kepala Sekolah menghimbau para siswanya untuk membawa laptop. Elviana menanyakan ke Kemendikbud mengenai himbauan jika kekurangan laptop. Elviana juga menanyakan anggaran yang digunakan untuk pemeliharaan server. Elviana merasa bangga dengan anak Jambi yang menggunakan komputer untuk ujiannya namun kendala pada biaya. Elviana juga membahas mengenai SMK yang mengeluh kekurangan guru negeri. Elviana menanyakan kebenaran Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru yang belum sarjana dibebankan Rp15 juta. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pariwisata

3 Februari 2016 - Elviana berpendapat bahwa media promosi yang paling ampuh di mancanegara adalah media sosial. Elviana memberikan usulan kepada Menteri Pariwisata (Menpar) bahwa sebaiknya sebagian dana promosi mancanegara digunakan untuk objek mancanegara. Elviana menyampaikan bahwa di dapilnya terdapat Candi Muaro Jambi yang hanya digunakan untuk rapat dan kunjungan saja, tidak ada realisasi perbaikan objek wisata. Elviana meminta agar Kementerian Pariwisata (Kemenpar) membantu Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk membangun dan melakukan perbaikan terhadap Candi Muaro Jambi ada badan atau lembaga setempat yang menghambatnya. Elviana sangat mendukung destinasi alam Geopark karena belum tentu negara lain memilikinya dan bila perlu Geopark dibangun di 26 lokasi.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Urusan Logistik (BULOG)

20 Januari 2016 - Elviana menilai, sejak tahun 2004 hingga sekarang persoalan beras Bulog tidak pernah selesai. Elviana menanyakan jumlah dana pengawasan internal beras yang telah dikeluarkan. Terakhir, Elviana menyampaikan, Dirut Bulog harus mempunyai target agar beras raskin bebas ulat.  [sumber]

Anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - RAPBN 2016

Pada 29 September 2015 - Menurut Elviana, selisih anggaran sebesar Rp.5 Triliun harus masuk ke dalam kesimpulan rapat. Terkait wisuda ilegal, Elviana meminta Menristekdikti untuk mengeluarkan Surat Keputusan bahwa wisuda harus seizin Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).  [sumber]

Pada 15 September 2015 - Menurut Elviana, jika beasiswa SM-3T dimaksudkan untuk membangun negeri, sebaiknya diberikan untuk anak dari desa itu sendiri. Elviana menanyakan mengapa dalam film pendek tentang SM-3T harus mengambil kacamata tentang pendidikan terbelakang dari Indonesia bagian timur.

Menurut Elviana, persoalan pendidikan tinggi yang sebenarnya adalah lulusan tidak yang terserap. Elviana menegaskan bahwa kuliah bukan untuk cari kerja, tetapi proses yang harus dijalankan seorang mahasiswa karena orang yang kuliah garis mulainya berbeda dengan orang yang tidak kuliah. Elviana selalu menyerukan Ayo Kuliah. Menurutnya, anak yang tidak kuliah tidak melewati fase metamorfosis. Elviana merasa prihatin ketika ada daerah melakukan pemekaran, banyak penduduknya tidak bersekolah, padahal nyatanya pendidikan memutus mata rantai kemiskinan.  [sumber]

Asumsi Kebijakan Transfer Daerah dan Dana Desa - RAPBN 2016

25 Juni 2015 - Elviana menyayangkan bahwa Pemerintah pada Rapat Dengar Pendapat Asumsi Transfer Daerah hari ini bukan melaporkan nilai transfer daerah, tapi masih tahap kebijakan.  [sumber]

Rencana Kerja Pemerintah 2016

16 Juni 2015 - Elviana tanya ke Deputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) apa indikator tujuan dari ‘Revolusi Mental’ berhasil tercapai. Elviana juga minta klarifikasi ke Deputi Kepala Bappenas mengenai PTS yang hilang dari perencanaan Bappenas. Elviana saran ke Deputi Kepala Bappenas bahwa yang benar adalah memperbanyak pembangunan kepemudaan.  [sumber]

Pemaparan RAPBN 2016

10 Juni 2015 - Walaupun mendukung Program Indonesia Pintar, Elviana menilai masih perlunya meninjau ulang konsep ide program tersebut. Menurut Elviana mencerdaskan kehidupan bangsa tidak dapat hanya diselesaikan dengan kartu. Menurut Elviana kuncinya dari Program Revolusi Mental itu harus guru dulu yang dibenahi. Kartu itu boleh, namun tidak perlu harus semenonjol itu dalam Pagu Anggarannya. Elviana juga desak Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) jangan menutup akses kementerian dengan DPR karena Elviana dengar kabar ada kejadian dimana anggaran usulan dari DPR tidak diperbolehkan.

Sehubungan dengan Kemaritiman, Elviana minta klarifikasi ke Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim) pariwisata mana yang mau dikembangkan. Elviana menegaskan bahwa kerjasama dengan kementerian itu penting dan saran ke Menko Maritim untuk kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum agar akses ke tempat pariwisata itu baik.  [sumber]

Persiapan TAFISA World Sport For All Games di Oktober 2016

Pada 22 April 2015 - Elviana menanyakan mengapa penempatan pembukaan TAFISA harus dilakukan di Jakarta, padahal seharusnya dapat dilakukan di kota lain. Misalnya saja PON sudah dilakukan di Jawa Barat. Selain itu, Elviana juga mengingatkan agar FORMI bekerja sama dengan organisasi layang-layang agar jangan sampai layang-layang diklaim oleh Malaysia.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Pada 21-22 April 2015 - Elviana menanyakan ke Direktur Utama LPDP kenapa hanya ada ‘Beasiswa Presiden’ dan tidak ada ‘Beasiswa Parlemen’. Menurut pemeriksaan Elviana penyebaran terbanyak LPDP paling banyak di Jawa Barat. Kesimpulan Elviana program LPDP tidak tersosialisasikan dengan baik karena sebaran yang tidak sesuai. Menurut universitas swasta yang dikelola Elviana di Jambi bahwa LPDP adalah beasiswa elit. Elviana menyoroti Universitas Negeri Padang (UNP) belum termasuk universitas penyelenggara beasiswa LPDP. Elviana saran ke Direktur Utama LPDP untuk UNP dimasukkan saja sebagai perguruan tinggi penerima beasiswa. Elviana juga saran ke Dirut LPDP untuk perluas sasaran beasiswa LPDP terutama di bidang kesehatan.  [sumber]

Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2015-2019

Pada 20 April 2015 - Elviana minta klarifikasi ke Perpustakaan Nasional dana untuk pengembangan perpustakaan akan digunakan untuk apa saja.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015-2019

Pada 16 April 2015 - Kepada Menteri Pariwisata (Menpar) Elviana minta penjelasan status kesiapan menghadapi event di bulan April 2015, Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Parlemen Asia Pacific. Elviana juga minta klarifikasi ke Menpar bagaimana mekanisme mendaftarkan destinasi pariwisata ke Kemenpar.  [sumber]

Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif 2015

Pada 16 April 2015 - Elviana ingin Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) membuat Komisi 10 yakin agar mendapat anggaran besar. Elviana minta klarifikasi ke Bekraf bagaimana hubungan antara Program Bioskop Rakyat dengan industri kreatif.  [sumber] 

Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2014-2019

Pada 16 April 2015 - Di kebanyakan sekolah kesehatan ada yang menerapkan akreditasi mandiri, dan pengakreditasian ini ada tarifnya. Tergantung akreditasi apa yang diinginkan, ini bagaimana? Untuk universitas-universitas yang baru, akan lebih baik yang menjadi dosen adalah dari dosen-dosen swasta yang memiliki pengalaman, karena mengajar memerlukan pengalaman, daripada lulusan S1 penerima beasiswa unggulan.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015

Pada 7 April 2015 - Elviana minta perhatian khusus ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) terhadap pendidikan non-formal. Menurut Elviana bila anggaran dari APBN belum cukup minimal Mendikbud naikkan honor guru honorer. Elviana saran ke Mendikbud untuk bersama membuat grand design untuk pengawasan dana KIP.  [sumber]

Kurikulum 2013

Pada 6 April 2015 Elviana mengapresiasi penghentian kurikulum 2013.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2015-2019

Pada 6 April 2015 - sehubungan dengan fungsi Menpora, Elviana menanyakan konsep sinergi kegiatan kepramukaan dan kepemudaan. Sehubungan dengan olahraga profesional golf, Elviana merasa pemerintah seperti lepas tangan dalam mendukung kegiatan mereka padahal kegiatan tersebut tanpa dana pemerintah.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga

Pada 5 Februari 2015 Elviana tidak setuju bila poin-poin penambahan anggaran buat Kemenpora ini dibahas dan diputuskan di Badan Anggaran (Banggar).  (sumber)

Anggaran Perpustakaan Nasional RI

Pada 5 Februari 2015 - Menurut Elviana anggaran PNRI lebih baik diperuntukkan program-program yang tuntas seperti pembelian buku atau restorasi gedung.  [sumber]

Rapat Kerja Komisi 10 dengan Mendikbud

Dalam rapat kerja Kom X dengan Kementerian Pendidikan 27 Januari 2015, -Elviana meminta pertanggungjawaban dari pemerintah tentang pelaksanaan KIP dan BOS yang sering disalahgunakan orangtua.  [sumber]