Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Persatuan Pembangunan - Jambi
Komisi V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sawahlunto
Tanggal Lahir
30/11/1966
Alamat Rumah
Wisma DPR RI Blok E/5 402 RT.11 RW.05 Kel.Rawajati, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Persatuan Pembangunan
Dapil
Jambi
Komisi
V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika

Latar Belakang

Ia adalah seorang politisi dan caleg yang terpilih untuk periode 2014-2019 di daerah pemilihan (dapil) Jambi yang diutus oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebelumnya, Elviana juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk periode tahun 2004-2009. Elviana menikah dengan Kaspul Waton dan kini telah dikaruniai tiga orang anak. 

Pada April 2016, Elviana maju di Pilkada 2016 untuk Kabupaten Tebo. Ia digantikan oleh Dony Ahmad Munir.

Pendidikan

SD Negeri Koto Baru (Lulus 1980)
SMP Negeri 2 Wonotiung (Lulus 1983)
SMA Solok Jurusan IPA (Lulus 1986)
S1 Pendidikan Biologi UNP, Padang (Lulus 1990)
S2 Biologi IPB, Bogor (Lulus 2000)
S3 Biologi IPB, Bogor (masih pendidikan)

Perjalanan Politik

Walaupun sudah menjadi Sekretaris Badiklatda PDI Perjuangan Provinsi Jambi dari tahun 2000, Elviana baru memulai karirnya di politik sebagai salah satu anggota DPR-RI pada periode 2004 - 2009 sekaligus menjadi Wakil Sekretaris Fraksi PDIP di DPR-RI dari 2004 - 2006. Selama menjadi Anggota DPR-RI, Elviana juga pernah diamanahi sebagai Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI tahun 2012-2013.

Namun, sebelum dilaksanakannya Pemilu 2014, Elviana pindah ke PPP dan menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Korwil Sumbagsel PPP. Sehingga saat mencalonkan diri lagi, Elviana menjadi calon legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sebelum terlibat dengan politik praktis, Elviana berkecimpung di dunia pendidikan, seperti diantaranya pernah menjadi dosen di Universitas Jambi dan STIE Jambi. Di samping itu, beliau juga sampai sekarang masih aktif menjadi pembina ILUNI Universitas Negeri Padang sejak 2008.  

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum ada

Sikap Politik

RUU AFAS

11 April 2018 – Dalam rapat pengambilan keputusan tingkat 1 Elviana mengemukakan bahwa Fraksi PPP menilai aspek kerjasama sektor jasa keuangan regional perlu payung hukum. Elviana yang mewakili Fraksi PPP menyetujui dengan catatan yaitu dominasi kepemilikan asing akan menyebabkan capital out glow dan masuknya Tenaga Kerja Asing(TKA) dan memerlukan adanya pembatasan kepemilikan dan Tenaga Kerja Asing (TKA). [sumber]

Evaluasi UU Perfilman

15 Februari 2016 - Sebagai wakil rakyat, Elviana menginginkan segala yang di produksi tidak merugikan rakyat. kalau Daftar Negatif Investasi (DNI) Film dihapus, orang-orang film Indonesia nanti hanya menjadi kuli. Dengan adanya DNI sebenarnya orang-orang film merasa terlindungi. Elviana menanyakan bagaimana kiat APROFI untuk menggenjot produksi film, apakah ada hambatan untuk memproduksi film budaya, dan apa hubungan DNI dengan peningkatan film budaya kita.  [sumber]

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015, Elviana mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.

RUU Pengampunan Nasional

Pada 6 Oktober 2015, Elviana mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dimasukkan dalam Prolegnas 2015.

Tanggapan terhadap RUU

RUU PNBP dalam Prolegnas 2017

9 Februari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertanian (Kementan), dan  Badan Pertanahan Nasional (BPN), Elviana menanyakan sistem yang baik agar PNBP dapat benar-benar masuk ke dalam kas Negara. Menurutnya, seharusnya harus banyak yang ditambahkan untuk stok negara. Hal tersebut bisa menjadi bahan kajian bagi Komisi 11. Elviana menyarankan agar Pendidikan Tinggi (Dikti) dapat bekerja lebih nyaman, maka perlu dibuat pasal agar tidak langsung ke kas negara. [sumber]

Tanggapan

RAPBN 2019

7 Juni 2018 – Rapat Komisi 11 dengan Bappenas.Elviana menjelaskan mengenai rencana dibidang pendidikan, meskipun Bappenas tidak mengurus perguruan tinggi, namun mengenai pendidikan untuk masyarakat agar tidak susah untuk mendapatkan gelar, sebagai contoh pendidikan perawat yang kuliahnya 4 tahun. Elviana juga menyampaikan bahwa banyak sekali perawat yang bekerja namun tidak mendapatkan gaji, hanya menggunakan seragam putih untuk honornya. Elvianaberpendapat masalah ini dapat membuat masyarakat merasa ketakutan untuk menyekolahkan anak mereka. Elviana takut jika masalah ini tidak diatasi, Indonesia bisa mengimpor tenaga perawat. [sumber]

Laporan Kinerja Agus Martowardojo Memimpin BI Periode 2013-2018

22 Mei 2018 – Rapat Komisi 11 dengan Agus Martowardojo. Elviana mengatakan semalam membuka referensi tentang Pak Agus, di antaranya  kebijakan kontroversial Pak Agus, ternyata bapak sepanjang hidupnya bankir. Elviana berkata, ketika Pak Agus mau mengakhiri masa jabatan ada gejolak nilai tukar rupiah, neraca perdagangan a kan defisit terus, Pak Agus mempercepat giro wajib minimum. Elviana berkata, kami selaku Fraksi PPP mengapresiasi bapak, kami setiap bulan dapat laporan dan diuraikan Kanwil BI di Jambi,  kalau boleh bapak  nyaleg lah di PPP. [sumber]

Pembobolan Dana dan Data Nasabah

19 April 2018 – Pada rapat dengan Direksi Bank BRI. Elviana mengatakan,masalah kerugian nasabah juga  pernah terjadi di BCA dan Bank Mandiri, namun Elviana menanyakan alasan mengapa pembobolan nasabah di BRI jauh lebih heboh diberitakan. Elviana menegaskan, agar semua masalah diurus dengan benar, sebab anaknya pernah menjadi salah satu korban yang diambil datanya melalui SMS  Banking,padahal dirinya belum pernah mendaftar. [sumber]

Fit and Proper Test (FPT) Calon Deputi & Gubernur Bank Indonesia

10 April 2018 – Dalam rapat dengan Pakar dan Kadin untuk mendapatkan masukan untuk FPT, Elviana meminta pandangan Pakar (Rizal Ramli) terkait penghargaan yang didapatkan Menteri Keuangan yakni penghargaan sebagai Menteri Keuangan terbaik dunia. Elviana menanyakan kepada mitra mengenai satu nama yang dikirim oleh Presiden yakni Pak Ferry apakah cakap atau tidak. Elviana berpendapat bahwa DPR sekarang ini hanya sebagai “tukang legalitas”. Ada empat nama yang dikirim Presiden dan Elviana berharap dirinya dan juga anggota dewan tidak sampai memilih orang yang kurang tepat. Kebijakan dibuat oleh Menteri Keuangan namun yang menanggung beban adalah Gubernur BI, terkait ini Elviana berpendapat seharusnya pengaruh ini sama terhadap Menteri Keuangan, Elviana pun menanyakan keapda mitra apakah calon yang diajukan kuat.[sumber]

Realisasi Penerimaan Pajak

15 Maret 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pajak Elviana mengapresiasi prestasi tax amnesty, meskipun dunia menganggapnya berhasil, tetapi database penerimaannya kurang dirapikan. Elviana mempertanyakan bagaimana caranya merekrut 48 ribu pihak yang merupakan wajib pajak baru untuk menghitung dari pemasukan. Elviana mempertanyakan apa stategis untuk menyelesaikan faktur fiktif karena muncul faktur fiktif sebesar Rp1 miliar, dan biasanya muncul di Provinsi "A" nanti di Provinsi "B", ini berapa triliun kemungkinan kas negara. Elviana kembali mempertanyakan seberapa besar rasa optimis untuk mencapai target itu semua, karena di awal tahun 2018 saja dollar kita sudah mencapai 14 ribu, padahal banyak pakar ekonomi memprediksi kalau tahun ini akan kembali ke tahun 2009 lalu yaitu krisis ekonomi. Terakhir, Elviana mempertanyakan belum dapat laporan seberapa ampuhnya tetapi efeknya orang jadi malas nabung banyak-banyak di bank karena rekeningnya diintip dan tidak bagus dari segi nasabah. Elviana mempertanyakan sikap dari Dirjen Pajak terkait kasus ini. [sumber]

Evaluasi APBN 2016, proyeksi 2017 dan pengesahan DIM RUU PNBP

18  Januari 2017 - Elviana berpendapat pembahasan anggaran 2015 sektor pariwisata mau digenjot sebagai penerimaan negara dan bebas visa 169 negara sebagai penggenjot penerimaan negara. Elviana tidak melihat adanya korelasi positif antara anggaran untuk belanja pariwisata dengan penerimaan dan menanyakan berapa riil pertumbuhan ekonomi di bidang pariwisata. [sumber]

Penyertaan Modal Negara APBN 2017

8 Desember 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 DPR-RI dengan Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Elviana mengatakan bahwa LPEI bisa menggapai pengusaha kecil adalah hal yang hebat. Elviana memberikan informasi bahwa hasil temuan BPK menemukan bahwa hampir semua penggunaan PMN melenceng dari business plan. Elviana mengatakan bahwa di daerah-daerah biasanya sudah mapping modal dan pembiayaan, tetapi mereka tidak kenal LPEI dan di mana kantornya. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK a.n. John Reinhard

21 September 2016 - Dalam Rapar Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK a.n John Reinhard, Elviana meminta agar John menjelaskan kembali tugas BPK RI tanpa melihat bukunya. Ia juga ingin mengetahui dari mana John mendapatkan infromasi terkait adanya pemilihan anggota BPK. [sumber]

Uji kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK a.n. Dasril Munir

20 September 2016 - Dalam RDP Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK, Dasril Munir, Elviana menanyakan motivasi dan solusi untuk mengatasi kekurangan di BPK. Selanjutnya, Elviana menanyakan hal yang akan dikerjakan jika Dasril terpilih. [sumber]

RKA K/L RAPBN 2017 – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

13 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Elviana menanyakan program apa yang akan dilakukan Bappenas. Elviana juga setuju terkait masalah keadaan gedung Bappenas yang kurang layak. Elviana menyarankan untuk menghemat terkait dana pinjaman dari luar negeri. [sumber]

Program Indonesia Pintar & Ujian Nasional tingkat SMP

26 Mei 2016 - Elviana menuntut komitmen untuk kerja sama mengolah Program Indonesia Pintar (PIP). Selanjutnya, Elviana mengapresiasi kunjungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ke Jogja, tetapi seharusnya kota lain juga harus sama diperhatikan. Elviana menyayangkan keterbatasan anggaran sehingga mengabaikan angka untuk SMP. Elviana menanyakan mengenai dihapusnya pelajaran ilmu komputer 2015 dan hasil pengadaan sistem Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN). Menurut Elviana, IIUN sudah sangat bagus angkanya. Terakhir, Elviana juga menanyakan bagaimana gerakan pemetaan hasil Ujian Nasional (UN) untuk tahun 2016.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga

25 Mei 2016 - Elviana menegaskan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bahwa jangan sampai pemotongan anggaran sebesar Rp.809 Miliar menghambat program yang sudah jalan. Elviana bersama Komisi 10 sudah berusaha meyakinkan masyarakat bahwa pemotongan bukan salah Kemenpora, tinggal Kemenpora yang harus menyampaikannya kembali dengan baik kepada masyarakat. Elviana juga meminta Kemenpora tidak memotong anggaran untuk program yang bersifat kerakyatan. Untuk persoalan PSSI, Elviana menilai bahwa pencabutan pembekuan PSSI memang sudah sesuai kehendak Menpora yang akan mencabutnya setelah satu tahun pembekuan.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

23 Mei 2016 - Elviana menanyakan apakah tahun sebelumnya pencatatan anggaran perolehan buku beserta pemotongannya sama seperti tahun ini.Elviana berpendapat bahwa jika tidak ada temuan BPK tentang anggaran tersebut, mungkin hal ini tidak akan diurus dan diperhatikan. Kemudian, Elviana juga menanyakan tentang kepatuhan PNRI terhadap anggaran yang ditemukan oleh BPK.

Elviana mendorong PNRI agar mampu meningkatkan budaya minat baca dan pengembangan Perpustakaan yang lebih baik lagi. PNRI juga menyarankan bahwa setiap pendidikan dan pelatihan yang dilakukan pihak PNRI sebaiknya jangan dipotong anggarannya agar visi misi PNRI dapat cepat tercapai.Elviana berharap kepada PNRI supaya lebih mengembangkan promosi koleksi buku-buku PNRI kepada anggota DPR RI.  [sumber]

Anggaran dan Rencana Kerja Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK)

20 April 2016 - Elvina meminta agar manajemen di bagian bawah pendidikan tinggi (dikti) diperbaiki terkait kepangkatan dosen. Elviana tidak setuju kalau Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) memilih calon guru besar hanya menggunakan portofolio karena bisa terjadi pemalsuan. Elviana setuju bila syarat nya diperketat dan kalau bisa di-rolling staf antar dirjen.

Elviana meminta agar Menristekdikti dapat membantu penyelesaian proses akreditasi prodi. Elviana menanyakan tentang cara mendapatkan Rp.30 Juta per prodi. Elviana meminta agar memberitahu Komisi 10 DPR-RI untuk keterbukaan program dari Dikti seperti yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Menurut Elviana, perlu kajian khusus untuk akademi komunitas. Elviana menanyakan tentang seberapa besar hubungan dana yang dikeluarkan BOPTN ke PTN dengan jumlah mahasiswa yang ada. Menurut Elviana, harus ada pembatasan mahasiswa PTN agar PTS tidak tutup. Elviana menuturkan bahwa banyak PTN yang mencari mahasiswa hingga ke pelosok negeri.  [sumber]

DOT, BAS, dan POS dalam Evaluasi Kinerja

13 April 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, Elviana menyatakan dengan dana anggaran Rp 2,9 Triliun untuk promosi pariwisata Komisi 10 akan selalu memantau dana anggaran tersebut. Ia kemudian menanyakan apakah ada strategi untuk memanfaatkan kunjungan pejabat dinas asing ke Indonesia karena ketika dirinya masih menjadi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ada senator dari Kamboja yang meminta agar diantar ke toko batik tetapi tidak ada tindakan dari Dinas Pariwisata mengenai hal ini. Elviana kemudian mengingatkan banyak program yang nantinya tidak akan jalan jika Kepala Dinas Pariwisata tidak memiliki ide dan hanya menunggu kucuran dana dari pusat.[sumber]

Evaluasi Kinerja, Ujian Nasional 2016 dan Isu Aktual Lainnya 

11 April 2016 - Pada Raker Komisi 10 dengan Mendikbud, Elviana membahas pengalaman ketika berkunjung ke SMA 1 Merangin, Kepala Sekolah menghimbau para siswanya untuk membawa laptop. Elviana menanyakan ke Kemendikbud mengenai himbauan jika kekurangan laptop. Elviana juga menanyakan anggaran yang digunakan untuk pemeliharaan server. Elviana merasa bangga dengan anak Jambi yang menggunakan komputer untuk ujiannya namun kendala pada biaya. Elviana juga membahas mengenai SMK yang mengeluh kekurangan guru negeri. Elviana menanyakan kebenaran Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru yang belum sarjana dibebankan Rp15 juta. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pariwisata

3 Februari 2016 - Elviana berpendapat bahwa media promosi yang paling ampuh di mancanegara adalah media sosial. Elviana memberikan usulan kepada Menteri Pariwisata (Menpar) bahwa sebaiknya sebagian dana promosi mancanegara digunakan untuk objek mancanegara. Elviana menyampaikan bahwa di dapilnya terdapat Candi Muaro Jambi yang hanya digunakan untuk rapat dan kunjungan saja, tidak ada realisasi perbaikan objek wisata. Elviana meminta agar Kementerian Pariwisata (Kemenpar) membantu Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk membangun dan melakukan perbaikan terhadap Candi Muaro Jambi ada badan atau lembaga setempat yang menghambatnya. Elviana sangat mendukung destinasi alam Geopark karena belum tentu negara lain memilikinya dan bila perlu Geopark dibangun di 26 lokasi.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Urusan Logistik (BULOG)

20 Januari 2016 - Elviana menilai, sejak tahun 2004 hingga sekarang persoalan beras Bulog tidak pernah selesai. Elviana menanyakan jumlah dana pengawasan internal beras yang telah dikeluarkan. Terakhir, Elviana menyampaikan, Dirut Bulog harus mempunyai target agar beras raskin bebas ulat.  [sumber]

Anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - RAPBN 2016

Pada 29 September 2015 - Menurut Elviana, selisih anggaran sebesar Rp.5 Triliun harus masuk ke dalam kesimpulan rapat. Terkait wisuda ilegal, Elviana meminta Menristekdikti untuk mengeluarkan Surat Keputusan bahwa wisuda harus seizin Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).  [sumber]

Pada 15 September 2015 - Menurut Elviana, jika beasiswa SM-3T dimaksudkan untuk membangun negeri, sebaiknya diberikan untuk anak dari desa itu sendiri. Elviana menanyakan mengapa dalam film pendek tentang SM-3T harus mengambil kacamata tentang pendidikan terbelakang dari Indonesia bagian timur.

Menurut Elviana, persoalan pendidikan tinggi yang sebenarnya adalah lulusan tidak yang terserap. Elviana menegaskan bahwa kuliah bukan untuk cari kerja, tetapi proses yang harus dijalankan seorang mahasiswa karena orang yang kuliah garis mulainya berbeda dengan orang yang tidak kuliah. Elviana selalu menyerukan Ayo Kuliah. Menurutnya, anak yang tidak kuliah tidak melewati fase metamorfosis. Elviana merasa prihatin ketika ada daerah melakukan pemekaran, banyak penduduknya tidak bersekolah, padahal nyatanya pendidikan memutus mata rantai kemiskinan.  [sumber]

Asumsi Kebijakan Transfer Daerah dan Dana Desa - RAPBN 2016

25 Juni 2015 - Elviana menyayangkan bahwa Pemerintah pada Rapat Dengar Pendapat Asumsi Transfer Daerah hari ini bukan melaporkan nilai transfer daerah, tapi masih tahap kebijakan.  [sumber]

Rencana Kerja Pemerintah 2016

16 Juni 2015 - Elviana tanya ke Deputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) apa indikator tujuan dari ‘Revolusi Mental’ berhasil tercapai. Elviana juga minta klarifikasi ke Deputi Kepala Bappenas mengenai PTS yang hilang dari perencanaan Bappenas. Elviana saran ke Deputi Kepala Bappenas bahwa yang benar adalah memperbanyak pembangunan kepemudaan.  [sumber]

Pemaparan RAPBN 2016

10 Juni 2015 - Walaupun mendukung Program Indonesia Pintar, Elviana menilai masih perlunya meninjau ulang konsep ide program tersebut. Menurut Elviana mencerdaskan kehidupan bangsa tidak dapat hanya diselesaikan dengan kartu. Menurut Elviana kuncinya dari Program Revolusi Mental itu harus guru dulu yang dibenahi. Kartu itu boleh, namun tidak perlu harus semenonjol itu dalam Pagu Anggarannya. Elviana juga desak Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) jangan menutup akses kementerian dengan DPR karena Elviana dengar kabar ada kejadian dimana anggaran usulan dari DPR tidak diperbolehkan.

Sehubungan dengan Kemaritiman, Elviana minta klarifikasi ke Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim) pariwisata mana yang mau dikembangkan. Elviana menegaskan bahwa kerjasama dengan kementerian itu penting dan saran ke Menko Maritim untuk kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum agar akses ke tempat pariwisata itu baik.  [sumber]

Persiapan TAFISA World Sport For All Games di Oktober 2016

Pada 22 April 2015 - Elviana menanyakan mengapa penempatan pembukaan TAFISA harus dilakukan di Jakarta, padahal seharusnya dapat dilakukan di kota lain. Misalnya saja PON sudah dilakukan di Jawa Barat. Selain itu, Elviana juga mengingatkan agar FORMI bekerja sama dengan organisasi layang-layang agar jangan sampai layang-layang diklaim oleh Malaysia.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Pada 21-22 April 2015 - Elviana menanyakan ke Direktur Utama LPDP kenapa hanya ada ‘Beasiswa Presiden’ dan tidak ada ‘Beasiswa Parlemen’. Menurut pemeriksaan Elviana penyebaran terbanyak LPDP paling banyak di Jawa Barat. Kesimpulan Elviana program LPDP tidak tersosialisasikan dengan baik karena sebaran yang tidak sesuai. Menurut universitas swasta yang dikelola Elviana di Jambi bahwa LPDP adalah beasiswa elit. Elviana menyoroti Universitas Negeri Padang (UNP) belum termasuk universitas penyelenggara beasiswa LPDP. Elviana saran ke Direktur Utama LPDP untuk UNP dimasukkan saja sebagai perguruan tinggi penerima beasiswa. Elviana juga saran ke Dirut LPDP untuk perluas sasaran beasiswa LPDP terutama di bidang kesehatan.  [sumber]

Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2015-2019

Pada 20 April 2015 - Elviana minta klarifikasi ke Perpustakaan Nasional dana untuk pengembangan perpustakaan akan digunakan untuk apa saja.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015-2019

Pada 16 April 2015 - Kepada Menteri Pariwisata (Menpar) Elviana minta penjelasan status kesiapan menghadapi event di bulan April 2015, Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Parlemen Asia Pacific. Elviana juga minta klarifikasi ke Menpar bagaimana mekanisme mendaftarkan destinasi pariwisata ke Kemenpar.  [sumber]

Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif 2015

Pada 16 April 2015 - Elviana ingin Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) membuat Komisi 10 yakin agar mendapat anggaran besar. Elviana minta klarifikasi ke Bekraf bagaimana hubungan antara Program Bioskop Rakyat dengan industri kreatif.  [sumber

Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2014-2019

Pada 16 April 2015 - Di kebanyakan sekolah kesehatan ada yang menerapkan akreditasi mandiri, dan pengakreditasian ini ada tarifnya. Tergantung akreditasi apa yang diinginkan, ini bagaimana? Untuk universitas-universitas yang baru, akan lebih baik yang menjadi dosen adalah dari dosen-dosen swasta yang memiliki pengalaman, karena mengajar memerlukan pengalaman, daripada lulusan S1 penerima beasiswa unggulan.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015

Pada 7 April 2015 - Elviana minta perhatian khusus ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) terhadap pendidikan non-formal. Menurut Elviana bila anggaran dari APBN belum cukup minimal Mendikbud naikkan honor guru honorer. Elviana saran ke Mendikbud untuk bersama membuat grand design untuk pengawasan dana KIP.  [sumber]

Kurikulum 2013

Pada 6 April 2015 Elviana mengapresiasi penghentian kurikulum 2013.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2015-2019

Pada 6 April 2015 - sehubungan dengan fungsi Menpora, Elviana menanyakan konsep sinergi kegiatan kepramukaan dan kepemudaan. Sehubungan dengan olahraga profesional golf, Elviana merasa pemerintah seperti lepas tangan dalam mendukung kegiatan mereka padahal kegiatan tersebut tanpa dana pemerintah.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga

Pada 5 Februari 2015 Elviana tidak setuju bila poin-poin penambahan anggaran buat Kemenpora ini dibahas dan diputuskan di Badan Anggaran (Banggar).  (sumber)

Anggaran Perpustakaan Nasional RI

Pada 5 Februari 2015 - Menurut Elviana anggaran PNRI lebih baik diperuntukkan program-program yang tuntas seperti pembelian buku atau restorasi gedung.  [sumber]

Rapat Kerja Komisi 10 dengan Mendikbud

Dalam rapat kerja Kom X dengan Kementerian Pendidikan 27 Januari 2015, -Elviana meminta pertanggungjawaban dari pemerintah tentang pelaksanaan KIP dan BOS yang sering disalahgunakan orangtua.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sawahlunto
Tanggal Lahir
30/11/1966
Alamat Rumah
Wisma DPR RI Blok E/5 402 RT.11 RW.05 Kel.Rawajati, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Persatuan Pembangunan
Dapil
Jambi
Komisi
V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika