Partai Persatuan Pembangunan - DKI Jakarta I

Komisi VIII - Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan

Sikap Terhadap RUU

Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Merek — Panitia Khusus (Pansus) RUU Merek Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar (Poppy Rufaidah dan Edmon Makarim)

Achmad mengusulkan bahwa lebih dari setengah pasal harus direvisi. Ia menegaskan bahwa RUU tentang Merek harus terwujud karena mengejar target legislasi. Namun, substansinya tetap harus sempurna. 

RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual - Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia dan Wanita Hindu Dharma Indonesia

Achmad Fauzan Harun menyampaikan beberapa pertanyaan, yang pertama ingin saya sampaikan memang RUU ini umurnya sudah 3 tahun belum juga disetujui karena masih banyak kesimpangsiuran dan membahasnya perlu kehati-hatian tapi sayang hari ini PBNU belum datang, nanti klo AILA sama PBNU itu bisa bersinergi, tadi disinggung ada hadist yang mengatakan ini komisi 8 ini atau panja RUU PKS ini punya tanggung jawab jika nanti RUU ini banyak mudaratnya, banyak mafsadatnya maka pak Dr. Ali Taher bertanggung jawab di akhirat seperti apa yang disampaikan dalam hadist, jadi bapak sebagai ketua misi akan ditanya oleh Allah tentang hal yang kita bahas ini, memang perdebatan-perdebatan yang bergulir di panja ini banyak sekali jadi ada hadist yang mengatakan juga ketika pasangan suami istri kemudian suami itu berkeinginan untuk menyetubuhi lalu sang istri enggan melayaninya maka malaikat membenci sampai pagi harinya tetapi didalam RUU ini nanti jika memaksa, atau bersetebuh dengan paksa maka kena pasal, nah ini juga sedang dibahas maka masukan-masukan yang banyak dari semua pihak sangat dibutuhkan. Bagaimana caranya UU ini bisa terbit tapi tidak bertentangan dengan al-qur’an, hadist, adat, KUHP dan segala macam yang ada. Oleh karena itu perlu masukan-masukan dari pengurus AILA dan Wanita Hindu Dharma.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Majelis Ulama Indonesia, Persekutuan Gereja Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)

Fauzan menyatakan pada intinya, dirinya tidak ingin ketika RUU PKS disahkan justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Masukan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pakar Psikologi dan Pakar Kesehatan

Fauzan mengatakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini sudah lama dibahas namun belum mencapai kesepakatan, bahkan hingga bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tetapi, menurutnya, yang paling penting adalah UU Pornografi.

Masukan Terhadap RUU Pesantren - RDPU Komisi 8 Dengan Perwakilan Pondok Pesantren

Fauzan mengatakan bantuan kepada Ponpes seolah-olah bukan merupakan kewajiban Pemda karena tidak ada dasar hukumnya, karena yang diketahui bahwa urusan keagamaan tidak diserahkan pada Pemda. Fauzan menegaskan Kiai harus begini dan begitu memang tidak diatur. Kiai memang banyak tugasnya. Maksud tadi diatur agar Kiai tidak terlalu sibuk. Kiai itu sering menghadiri tahlilan, marhaban, dll. Terakhir, Fauzan ingin menyampaikan bahwasannya PPP dan PKB menggagas agar RUU Pesantren ini diselesaikan. Semoga bisa terealisasi di tahun 2019.

Tanggapan

Fit and Proper Test Calon Pengarah BNPB — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Calon Pengarah BNPB atas nama Gunawan Sidauruk dan Fuadi Darwis

Achmad bertanya bagaimana konsep kebijakan penanggulangan kebijakan bencana yang tepat di Indonesia, dan apa penanggulangan bencana yang ada saat ini.

Pengantar RAPBN 2016 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Achmad merasa optimis dengan penampilan dan penyampaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berhasil meyakinkan Komisi 8 DPR-RI.

Komisi 8 DPR-RI berharap akan dibuktikan dengan anggaran yang makin besar. Achmad juga memohon kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar jangan anggap ringan tugas menteri. Achmad juga bertanya mengapa anggaran yang paling kecil adalah anggaran untuk kesetaraan gender.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2015, Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial RI

Achmad menanyakan jumlah rakyat miskin di Indonesia. Ia juga menanyakan pemerataan bansos yang dibagikan. Terakhir, Achmad menanyakan hal yang lebih penting membangun infrastruktur atau membagikan bansos ke masyarakat.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2015, Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial RI

Achmad menilai bahwa indeks barometer sosial tahun 2015 hanya sebesar 5,54%. Berdasarkan indeks barometer sosial tersebut, Pemerintah masih sedikit memperdulikan kesejahteraan sosial. Ia memandang bahwa rute alokasi anggaran di Kemensos RI seperti ada "jebakan tikus".

Evaluasi Kinerja Tahun 2015 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2016 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Sosial RI

Fauzan menanyakan ia prihatin untuk realisasi anggran apakah untuk tahun ini bisa mencapai sasaran sesuai program dan bagaimana cara menghitung untuk menaikan suatu kegiatan.

Anggaran — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Pendidikan Islam & Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama

Achmad mengapresiasi terhadap kinerja Dirjen Bimbingan Masyarakat yang selalu hadir dalam undangan Komisi 8 DPR-RI.

Realisasi Bantuan Sosial — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kementerian Sosial

Fauzan mengatakan bahwa sudah bulan Mei realisasi masih kecil, sehingga menurutnya perlu terobosan yang besar.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Fauzan mengatakan apa saja temuan BPK sebesar Rp1,13 miliar yang belum sesuai dengan rekomendasi dan k/l apa yang sudah maksimal dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Tata Kelola Bantuan Pendidikan Islam — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

Fauzan mengatakan bahwa pendis itu dimana-mana seperti anak tiri. Ia mempertanyakan kesanggupan Komisi 8 DPR-RI untuk dapat memperjuangkan agar anggaran madrasah sama dengan pendidikan umum. Fauzan menilai Kemenag tidak jelas. Fauzan juga menyebutkan bahwa kawan-kawannya sering menyebut Dirjen Pendis ini Pemberi Harapan Palsu (PHP).

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2016 — Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pertamina, Direktur Utama PT. Angkasa Pura I, dan Direktur Utama PT. Angkasa Pura II

Fauzan berharap adanya peran dari Pertamina untuk pemberangkatan ibadah haji. Ahmad menyampaikan bahwa avtur mempengaruhi BPIH, lalu ia menanyakan berpengaruh juga atau tidak jika dibelinya dalam skala banyak.

Fit and Proper Test Calon Pengarah BNPB — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Calon Pengarah BNPB Atas Nama Lilik Yuliarso, Heddy Agus Pritasa, Singgih Seno Hardjono, Jartinus Purba, dan Ferry Widya

Achmad menanyakan mengenai alasan carah memilih menjadi pengarah padahal anggota DPR saja sudah pensiun menjadi birokrat dan menjadi anggota DPR. Ia menanyakan hal yang akan para carah lakukan jika terpilih namun tidak didengar oleh BNPB. Ia meminta gambaran sejauh mana keburukan atau kelemahan negara dalam menanggulangi bencana. Ia menanyakan cara BNPB supaya bekerja dengan baik kemudian diarahkan oleh para carah dan bisa baik dinilai masyarakat.

Fit and Proper Test Calon Pengarah BNPB — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Harry Indrajit, Sudibyakto, Bambang Munadjat, dan Didik Eko

Achmad menjelaskan dari empat pemaparan tidak ada yang menyampaikan penasihatan bagi para yang terkena musibah, bagaimana terhadap penanganan pasca bencana dengan trauma UU nomor 24 tahun 2007 pasal 14 ayat 1 ini bagaimana konsep penanggulangan bencana yang tepat bagi Indonesia dan bagaimana kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait bencana asap beberapa waktu lalu sebagai unsur pengarah apa yang harusnya dilakukan dan bagaimana konsep manajemen bencana.

Rancangan Undang-Undang Merek — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Asosiasi UMKM Indonesia

Achmad menanyakan mengapa Asosiasi UMKM Indonesia bisa disingkat. Achmad mengajak untuk menggunakan kesempatan ini agar Indonesia maju UMKM-nya.

Evaluasi Pelaksanaan Program 2015, dll — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Masyarakat (Bimas) Kristen dan Katolik

Achmad Fauzan menanyakan mengenai anggaran bimas katolik dan meminta disampaikan lebih rinci persentasenya. Ia menanyakan mengenai anggaran modal yang lebih besar dari barang yang menurutnya akan lebih baik. Ia menanyakan mengenai penyetoran uang sebesar Rp158.000.000 ke negara. Ia menanyakan alasan Provinsi Sulawesi Selatan realisasinya lebih dari 100%. Ia menanyakan alasan tidak terserapnya dosen PTA.

Evaluasi Kinerja — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Fauzan bertanya kepada Ketua Baznas besaran anggaran yang diterima dari APBN. Ia juga menanyakan tanggapan dari Baznas terkait adanya pengusaha yang mengeluarkan zakat, namun menginginkan agar itu dihitung sebagai pajak. Fauzan meminta agar ada pemasukan yang nyata, berikut dengan daftar instansi yang sadar memberikan zakatnya. Ia meminta agar semua pengeluaran dirinci secara sistematis dan adil. Terakhir, Fauzan bertanya kepada BWI alasan hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp6 Miliar dari besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp20 Miliar. Ia juga bertanya sikap dari Kemenag dalam memperhatikan BWI.

Permasalahan Pengelolaan Anggaran Guru dan Tenaga Kependidikan serta Kurikulum Tahun 2013 (Kurtilas) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama RI dan Sekjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Fauzan mempertanyakan jumlah guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah yang ada di DKI Jakarta yang mana jumlahnya sangat kurang, dikarenakan banyak guru PAI yang pensiun. Kemudian, Fauzan meminta Kemenag RI agar lebih berusaha untuk berdiskusi dengan Bappenas dan Kemenkeu mengenai anggaran sehingga Madrasah tidak terlantar.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Badan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Sosial (Badiklit Pensos) Kementerian Sosial RI

Achmad meminta penjelasan terkait kendala dari Pusat Data dan Penelitian (Pusdatin). Ia mendukung agar pada Juni mendatang yang sebelumnya opininya Disclaimer menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Achmad berpandangan Badiklit banyak menyajikan yang belum termasuk dalam pagu indikatif.

Hasil Laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Evaluasi APBN 2015 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama

Achmad mengatakan bahwa Dirjen PHU tidak percaya diri karena beliau profesor, tetapi bukan jurusannya. Kinerja Kementerian Agama tidak optimal karena stok di Kemenag dianggap tidak bisa mengurus haji, tetapi Kemenag mengambil pegawai dari KPK, BPK dan lain-lain. Achmad juga menjelaskan bahwa niat baik Kemenag sudah bagus karena sudah ambil pegawai dari BPK, KPK dan dari Departemen Keuangan.

Seleksi Calon Anggota Baznas — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Baznas

Fauzan mengatakan di Indonesia, gaung badan amil zakat Pemerintah masih kalah gaungnya dengan yang swasta. Ia menanyakan mengenai kesalahan dalam menentukan ketua Baznas dan kaitannya dengan penerapan KKN. Ia menanyakan aliran asal pimpinan Baznas dari NU atau Muhammadiyah. Ia menanyakan gunanya dikonsultasikan kalau sudah diseleksi orang-orangnya dan pertanggungjawaban Komisi 8.

RKA 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Diklat Kementerian Agama

Achmad mengatakan bahwa negara Indonesia pendapatannya tidak sesuai yang diharapkan malah banyak pengurangan. Achmad mengapresiasi gedung-gedung asrama haji yang salah satunya di daerah pemilihannya yaitu di Jakarta Timur.

Evaluasi Kinerja 2015 dan RAPBN 2016 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Sosial

Achmad F mengatakan prihatin untuk realisasi anggaran. Ia menanyakan kemungkinan tahun ini bisa mencapai sasaran sesuai program dan cara menghitung untuk menaikan anggaran suatu kegiatan.

Perkembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia — Komisi 8 DPR RI Audiensi dengan Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)

Fauzan mengatakan dalam forum sering disebutkan bahwa perguruan tinggi islam anggarannya kecil dibandingkan perguruan tinggi umum. Fauzan mengusulkan para petinggi perguruan islam berbicara dengan Komisi 8 dan Presiden terkait UIII agar anggaran Kemenag bisa dibesarkan.

Evaluasi dan Kendala Permasalahan Haji 2016 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Agama

Fauzan bertanya mengapa keterlambatan visa dapat terjadi sekarang dan permasalahaannya dimana, dan bagaimana proses menghentikan travel yang nakal.

Keuangan Haji Tahun 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama

Untuk ketiga kalinya, Fauzan mengingatkan bahwa jangan ketua saja yang dikasih karena anggota juga mempunya dapil. Fauzan merasa tidak dilayani, jadi ia memohon untuk dipertimbangkan karena hal tersebut hanya usulan.

Sertifikasi Guru dan Inpassing Bukan PNS di bawah Kementerian Agama RI — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) dan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII)

Fauzan merasa prihatin dengan guru-guru yang ada di Indonesia.

Pendalaman Program dan Fungsi RKA dan RKP Tahun 2018, Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2016 (Khusus untuk Sekjen dan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Dirjen Dayasos, Dirjen Rehsos, Dirjen Penanganan Fakir Miskin serta Kabadiklit dan Pansos Kementerian Sosial RI

A Fauzan mengatakan rata-rata realisasi anggaran tahun 2017 paling tinggi 88% dari jajaran eselon 1. Ia meminta dipercepat karena sudah masuk bulan Juli. ia menanyakan penyelesaian dana penyaluran bansos. Ia mengatakan Kemensos tugasnya begitu bagus dan mulia seperti menangani kemiskinan, namun datanya harus diperbaiki. Ia mengatakan di dapil masih ada yang kaya dikasih dan yang tidak kaya tidak dikasih. Program-program yang dipaparkan oleh 5 eselon 1 untuk memperbaiki bangsa ini bukan hanya di desa, tapi di kota juga ada. Ia mengatakan penanganan fakir miskin di perkotaan besar masih belum disentuh. Ia meminta agar Jakarta Timur diperhatikan. Terkait TMP, terutama yang di DKI, ia mengatakan sering apel di sana dan ia menanyakan sejauh mana kemensos melakukan perbaikan. Ia berharap optimal dan ada anggota DPR yang dimakamkan di sana nantinya. Ia mengatakan calon perintis kemerdekaan ada 10 orang di tahun 2018. Ia ingin bersama dengan Kemensos untuk turun ke lapangan memberikan bantuan.

Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Sosial dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RUU APBN-P) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial (Mensos)

A. Fauzan mengapresiasi Mensos atas pemaparannya yang begitu detail dan mudah dimengerti. Ia mengusulkan jika bisa honor-honor yang menyangkut insentif untuk tidak kena potongan dan program yang dipangkas bisa ditampung di 2018. Ia menyampaikan program Kemensos sering ditanya ketika reses ke dapil. Ia paham mengenai PKH dan rutilahu. Ia mengatakan DKI dianggap masyarakatnya sudah kaya sehingga program Kemensos kurang menyentuh. Ia mengatakan tidak semua orang di DKI kaya.

Evaluasi APBN dan Isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Fauzan mengapresiasi dari laporan yang dibuat BNPB, dan Fauzan menilai bahwa dari mitra Komisi 8, yang terbaik itu adalah dari BNPB.

Fauzan menyampaikan bahwa ia mengikut kunjungan kerja ke Sinabung, yang paling mengesankan itu dari program yang disiapkan oleh BNPB, tetapi tidak berjalan.

Selain itu Fauzan juga bertanya apakah boleh DKI diberikan sosialisasi antisipasi penanggulangan banjir dari BNPB atau tidak.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 dan Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA)

Fauzan H menanyakan alasan anggaran yang sudah cukup kecil dipotong menjadi lebih kecil. Ia menanyakan program yang anggarannya dipangkas dan ditiadakan. Ia meminta agar program untuk DKI Jakarta diadakan sehingga tidak ada kekecewaan untuk mengobati pada tahun 2018 karena ia melihat di lampiran pada daerah DKI tidak ada program apa-apa.

Pendalaman Program Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) Tahun 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Sosial (Kemensos)

A Fauzan menanyakan posisi anggota Dewan dalam melakukan pengawasan karena di daerah telah terpotong oleh Dinas Sosial di daerah. Ia mengatakan beberapa laporan dari Anggota Komisi 8, banyak Dinas Sosial enggan menemui anggota DPR RI bahkan tidak mau memberi data. Ia mengatakan Anggota harus memastikan PKH sudah sesuai dengan ketetapan dan benar bisa mengentaskan kemiskinan. Ia menyampaikan bahwa autisme banyak yang tidak tertangani dengan baik karena kurangnya tenaga profesional. Ia menanyakan sejauh mana Anggota bisa menerobos Dinas Sosial. Ia juga menanyakan kesesuaian yang ditetapkan pusat dengan daerah. Ia mengatakan Anggota Dewan bertanggung jawab dengan apa yang sudah ditetapkan bersama.

Pembahasan Sertifikasi dan Inpassing – Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jendral Pendidikan Islam (Dirjen Pendis)

Ahmad Fauzan meminta dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada satker yang realisasinya rendah. Ahmad Fauzan meminta agar memerintahkan bawahannya untuk mempermudah layanan.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Hasil Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Agama RI

Fauzan meminta kepada Anggota Komisi 8 DPR-RI yang bertugas di Badan Anggaran DPR-RI untuk berjuang agar anggaran Kementerian Agama RI dapat ditambahkan, sehingga terbagi merata untuk seluruh daerah pemilihan. Fauzan mendukung usulan Kementerian Agama RI untuk mengajukan APBN-Perubahan TA 2017, namun harus ada yang meyakinkan. Fauzan melihat Balitbang Kemenag RI banyak kerjanya, namun hasilnya tidak terlihat. 

RKA 2018 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

Fauzan mengatakan bahwa hari ini anggaran untuk tahun 2018 sudah final oleh Badan Anggaran, yang dimana artinya rapat ini sudah final hanya tinggal menambahkan usulan-usulan tambahan untuk dibahas kembali.

Pengelolaan Program dan Anggaran 2017-2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi di Indonesia

Fauzan mengatakan tunjangan sertifikasi, madrasah, gedung tidak layak seperti KUA harus diselesaikan. Untuk gedung rusak, sebaiknya disampaikan kepada Pemda agar sampai kepada Kementerian Agama. Soal penyuluh akan dijadikan catatan dan perihal umroh nakal, harus ada regulasi terkait harga standar minimum.

RKA 2018 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Achmad Fauzan mengapresiasi bahan paparan BNPB lebih rapi dari Kementerian/Lembaga lainnya, yang tentunya hal ini harus dipertahankan. Achmad menanyakan kepada Kepala BNPB bagaimana BNPB menghadapi kekeringan di tahun 2019.

Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji 2017 dan Pembicaraan Pendahuluan BPIH 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI

Fauzan menanyakan perihal penambahan kuota haji apakah benar adanya. Fauzan menyarankan terkait dengan adanya kebijakan pemerintah Arab Saudi mengenai PPN agar tidak terlalu terlihat kenaikan harga biaya haji maka bisa dimasukan ke dalam kolom pada biaya indirect cost sehingga tahun 2018 ini untuk Kementerian Agama tetap terjaga. Fauzan berharap mengenai makanan di Mekkah dapat ditambah dan tempat pemondokan di Madinah menggunakan sistem sewa full musim. Fauzan menanyakan perihal manasik haji yang dilakukan oleh provinsi DKI yang mana ada 8 kali dengan 6 kali di KUA dan 2 kali di Kementrian Agama, Fauzan berharap berita yang ia dengar ini tidak benar karena pada kenyataannya KUA tidak merasa melakukan manasik, Fauzan menanyakan apakah hal ini dikarenakan KUA bukan PTK. Fauzan menyarankan perlu adanya petunjuk operasional dalam manasik haji.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Sosial

Fauzan mengatakan di dapil DKI 1, pihak Kementerian Sosial yang melakukan validasi data rumah tangga miskin tidak mencatat keseluruhan warga, tapi hanya keluarga dari petugas yang bersangkutan. Fauzan bertanya apakah benar semua Kementerian mendapat alokasi PNS dan panitia seleksinya adalah Menpan. Fauzan.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Fauzan mengapresiasi Kementerian PPPA yang meskipun anggaran sedikit tapi memiliki program yang cukup beragam. Fauzan berpendapat dalam kasus kekerasan, bukan hanya wanita yang perlu dibina tapi juga lelaki sebagai pelaku. Fauzan bertanya fasilitas yang diberikan Kementerian PPPA kepada TKI yang mengalami kekerasan. Fauzan menyampaikan bahwa potret kinerja P2TP2A DKI mendapat predikat sangat baik. Fauzan berpendapat perlindungan terhadap anak merupakan hal yang paling penting karena menyangkut generasi bangsa.

Alokasi APBD dan APBN, Program Pengentasan Kemiskinan, dan Masalah Sosial Lainnya — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi

Achmad mengatakan dinas sosial memiliki tugas mulia yaitu membantu masyarakat yang mengalami masalah yang perlu dibantu. Namun, menurut Achmad bila dinasnya pun mengalami masalah, tidak akan lengkap dan Achmad mengatakan, perlu ada pembenahan dari SDM hingga validasi data. Achmad mengatakan, Komisi VIII DPR RI memberikan rekomendasi yaitu SDM perlu ditambah yang profesional dan data harus diperbaiki dua tahun sekali sebab bila data tidak diawasi akan repot. Achmad menyarankan, untuk DKI, perlu peningkatan segala aspek sebab anggaran sudah lebih besar dari provinsi lainnya.

Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Fauzan mengatakan gedung KUA di Jakarta sudah hampir bocor dan sekian tahun tidak mendapatkan anggaran. Fauzan mengusulkan pegawai honorer agar diangkat, khususnya yang di Madrasah.

Penyesuaian RKA K/L Tahun 2019 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Fauzan mengatakan di dapil Jakarta 1 tidak ada realisasi program, padahal ini sudah tahun politik. Fauzan meminta Mensos melibatkan Komisi 8 dalam sosialisasi program-program ke masyarakat.

Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama Republik Indonesia

Achmad memulai dengan mengapresiasi kinerja Kemenag yang berujung pada penerimaan predikat WTP. Achmad juga mengapresiasi tentang kenaikan jumlah anggaran sebesar 5% yang diterima oleh Kemenag, tidak seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang jumlah anggarannya mengalami penurunan secara drastis. Selain itu, Achmad kembali memberikan apresiasi kepada kepuasan layanan haji yang meningkat dan juga kepuasan layanan pernikahan.

Pagu Anggaran 2020 - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Fauzan mengatakan walaupun ada anggaran yang kecil, namun harus tetap disyukuri dan bekerja maksimal. Untuk Kementerian Agama RI, sekolah di bawah kementerian ini memiliki fasilitas umum di angka 8 persen, sehingga perlu adanya pembenahan.

Evaluasi APBN 2018 dan Isu Aktual – Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan BNPB

Achmad mengatakan, anggaran pada 2019 merupakan anggaran terburuk dan berkaitan dengan forecasting kebencanaan, pada 2003 tercatat 403 bencana terjadi dan 2019 meningkat menjadi 2500 bencana. Terkait hal tersebut, Achmad menanyakan penyebab dari ritme bencana yang semakin besar. Achmad menuturkan adanya ketidakikhlasan dari pemerintah daerah untuk memberikan anggaran kepada BPBD sehingga ketika terjadi bencana, mengharapkan bantuan dari pusat dan inilah yang menyebabkan anggaran semakin mengalami penurunan.

Latar Belakang

Achmad Fauzan Harun terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mewakili Dapil DKI Jakarta I setelah memperoleh 50,323 suara. Achmad Fauzan adalah politisi senior PPP dan duduk di jajaran Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP hasil Muktamar Jakarta (Djan Faridz).

Achmad Fauzan adalah mantan birokrat senior di Kementerian Agama dan pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama DKI Jakarta dan juga Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Agama.

Di masa kerja 2014-2019, Achmad Fauzan bertugas di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.

Pendidikan

S1, Hukum, Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta (1988)

S2, Dakwah, Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta (2012)

Perjalanan Politik

Achmad Fauzan Harun adalah kader dan anggota dari Nahdlatul Ulama. Achmad Fauzan berkarir di lingkungan Kementerian Agama dan seputar banyak perguruan tinggi Islam di bawah naungan Departemen Agama.

Di PPP Achmad Fauzan tergabung di kubu hasil Muktamar Jakarta yang diketuai oleh Djan Faridz dan duduk di jajaran Ketua DPP PPP. Karena dampak dari konflik internal di PPP pada November 2014 lalu Achmad Fauzan diberikan sanksi teguran oleh Fraksi PPP sendiri akibat turut tanda tangan hak interpelasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. (sumber).

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Perppu No.1 Tahun 2016 (Perppu Kebiri)

25 Juli 2016 - Achmad Fauzan menyampaikan bahwa dalam Islam seorang laki-laki yang belum mampu menikah, maka dianjurkan berpuasa untuk menjaga syahwat karena dengan berpuasa syahwat dapat terjaga. Merujuk pada kitab-kitab safinatun najah, Achmad juga menyebutkan bahwa zina muhsan dosanya tidak dobel dan hukumannya dirajam. Achmad Fauzan setuju dengan hukuman kebiri dan bukan dokter yang menjadi eksekutornya. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

25 Oktober 2018 – Rapat Komisi 8 dengan Pakar Psikologi dan Seksolog. Fauzan mengatakan RUU ini sudah lama dibahas namun belum ada kesepakatan. Sewaktu ke Perancis diketahui bahwa disana ada RUU seperti ini. Fauzan mengatakan yang paling penting itu UU Pronografi. [sumber]

RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan Seksual)

23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU P-KS dengan Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) Achmad Fauzan berharap pertanyaan dari mitra terkait RUU yang sudah mitra kawal 3 tahun lamanya dan dirasa lama sekali dapat menjadi pemikiran bagi para panja RUU PKS seraya berharap mudah-mudahan setelah RUU ini ditangani oleh komisi 8 pembahasannya bisa lancar dan tepat waktu. Ia juga mengakui bahan-bahan yang masuk yang disampaikan dari kedua belah pihak sangat membantu anggota dewan dalam meneliti DIM yang akan dibahas.

Fauzan memandang perlunya membahas perlu atau tidaknya mengganti judul RUU agar tidak sama dengan Partai PKS. Selanjutnya Fauzan membacakan kembali draf RUU, Kekerasan seksual setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh hasrat seksual seseorang dan atau fungsi reproduksi secara paksa, dan menekankan "secara paksa", sehingga menurutnya bila dilakukansuka sama suka tidak termasuk dalam definisi kekerasan seksual walaupun belum menikah sebab unsurnya adalah "secara paksa". Selain itu Ia menjelaskan bahwa pertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan atau politik. Fauzan kemudian menanyakan kepada mitra (FPL) frasa hasrat seksual seseorang sangat ambigu, apa yang dimaksud dengan hasrat seksual dalam definisi yang tersebut dan kenapa frasa hasrat seksual tersebut timbul di definisi kekerasan seksual mengingat mitra menerangkan telah mengawal RUU ini selama 3 tahun.

Lalu, frasa selanjutnya yang menurut Fauzan sangat ambigu adalah relasi puas atau relasi gender sehingga Fauzan menanyakan apa yang dimaksud dengan frasa tersebut. Selain itu, Ia juga meminta mitra menerangkan terkait orang perorangan dan menjelaskan frasa orang secara kelompok yang terorganisir dan perseorangan ini dan apa yang melatarbelakangi frasa tersebut. Kemudian pada tindak pidana kekerasan seksual, Fauzan menanyakan alasan apa yang melatarbelakangi frasa pemasangan kontrasepsi, aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran. Selain itu Ia menanyakan apa perbedaan pemaksaan pelacuran dan perbudakan seksual. Fauzan berharap mudah-mudahan tahun ini bisa disahkan RUU P-KS ini. [sumber]

Revisi UU Merk

16 November 2015 - Pada rapat Pansus RUU Merk dengan Asosiasi UMKM, Fauzan menanyakan mengapa Asosiasi UMKM Indonesia bisa disingkat Akumindo. Fauzan beraharap agar menggunakan kesempatan rapat ini untuk Indonesia maju terkait UMKM. [sumber ]

Tanggapan

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji Semester 1 Tahun 2018

25 Juli 2018 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) (http://bpkh.go.id/), Fauzan memberikan apresiasi kepada Bapak Anggito sebagai Badan Pelaksana dan juga kepada Dewan Pengawas yang telah membuat pelaksanaan haji menjadi lebih meyakinkan. Ia meminta agar sampai nanti penilaian masyarakat menurun karena jamaah yang menyatakan puas persentasenya sebesar 84% dan Fauzan berharap angka tersebut dapat meningkat. Selain itu menurutnya selama 6 bulan ini masalah benturan-benturan masih ada sehingga harus disampaikan kepada semua BPKH mengenai peningkatan persentase kepuasan jamaah.

Fauzan mengingatkan bahwa sejak lama dirinya sudah mengatakan indirect cost ongkos naik haji jangan sampai keluar lebih besar yakni sebesar Rp70.000.000 tapi masyarakat hanya membayar Rp30.000.000 dan itu sudah sangat murah. Oleh karena itu, yang harus didanai APBN menurutnya harus lebih besar karena hal tersebut dapat menambah poin kepada anggota DPR agar dapat dipilih lagi. Selanjutnya sebagai penutup, Ia menanyakan apa yang dilakukan BPKH agar masyarakat
semakin yakin kepada BPKH. [https://chirpstory.com/li/399340]

Rencana Anggaran Tahun 2019 Kementerian PPA

6 Juni 2018 - Pada Raker Komisi 8 dengan Menteri PPA, Fauzan mengucapkan apresiasi kepada Ibu Menteri PPA yang sudah menyajikan laporan kajian lebih baik dari tahun lalu. Fauzan turut mendukung pendapat Ketua Komisi 8, dimana kegiatan sosialisasi harus diperbanyak, sehingga akan terbagi semua. Fauzan menyampaikan bahwa anggaran Kementerian PPA mengalami penurunan di 45 dan di 47 mengalami kenaikan sedikit, Fauzan meminta penjelasan terkait ini. [sumber]

RAPBN 2019

5 Juni 2018 - Rapat Komisi 8 dengan Menteri Sosial membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019. Achmad mengapresiasi atas kenaikan anggaran sebesar 41% dan atas opini keuangan Kemenetrian Sosial yang telah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Achmad pun mengatakan anggota DPR hanya bisa ngomong, karena di bayar hanya untuk ngomong. Achmad mengatakan bahwa setiap turun ke lapangan terdapat pada masalah data, menurut Achmad banyak orang fakir yang tidak terbagi jatahnya dan yang masih cukup terbagi jatahnya dan Achmad menanyakan soal itu. Achmad pun mengapresiasi atas kenaikan anggaran yang signifikan sebesar 43% atau Rp18 triliun. Achmad pun mengapresiasi karena Pak Menteri telah meringankan kakinya untuk datang dalam pernikahan putrinya. Achmad mengatakan agar pejabat lain meniru Pak Menteri Sosial ini. Achmad mengucapkan selamat kepada Golkar bisa menyelinap mengalahkan PPP, PKB dan PDI-P. Achmad mengatakan salut lahir batin terkait hal itu. Achmad pun mengatakan saat zaman orde baru ada Program Sarling yang dilakukan oleh Menteri Penerangan. Menurut Achmad bisa untuk digambarkan Kemensos agar memiliki tarawih keliling yang menggambarkan keadaan umat Islam dan itu bisa didukung Menteri Sosial. Achmad berpendapat masalah di Kementerian Sosial ini yakni verifikasi dan validasi data karena saat Achmad turun ke lapangan terkait bantuan dari Kementerian Sosial itu merupakan data. Achmad mengatakan bahwa nasib anggoa DPR ke depan tolong disesuaikan dengan MD3 mempunyai kewenangan untuk membantu program-program Bapak. Achmad berpendapat Jakarta sulit untuk dibilang tidak miskin, karena masih banyak yang miskin. [sumber]

Pelaksanaan APBN Tahun 2017, Program Terlaksana dan Isu Aktual Lainnya

16 April 2018 - Pada Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB, Fauzan mengapresiasi kinerja BNPB dari segi penampilan laporan yang belum terkalahkan dan masih bagus. Fauzan menyampaikan bahwa kinerja BNPB baik, terlebih korban jiwa hampr 0%, sedikit dibanding tahun 2016, dan ini merupakan keberhasilan BNPB mensosialisasikan kepada masyarakat. Fauzan mengusulkan untuk terus antisipasi bencana yang terjadi, walaupun sudah berhasil menghasilkan korban jiwa yang berkurang. Fauzan menanyakan terkait antisipasi dengan uang yang ada di dana siap pakai, apakah setiap tahun masih ada sisa atau masih kurang. Fauzan menyampaikan bahwa saat ia ke Bandung, melakukan peninjauan disana ada bencana rutin yaitu banjir, sehingga dibuat semacam danau, dengan alasan agar banjirnya tidak sampai ke kampung warga. Fauzan juga menyampaikan bahwa pernah ke Gowa, bahwa banjir disana disebabkan kalinya menciut, dan perlu diadakan normalisasi, untuk ini butuh dana sebesar Rp14M, dan tiap tahun banjir ini terjadi, untuk itu Fauzan menanyakan apakah bisa menggunakan dana tersebut. Fauzan juga meninjau di Makasar, khususnya Kabupaten Gowa, ini ada hubunganya dengan dana on-call, apakah dana ini bisa dipakai. Fauzan juga menanyakan jika bisa menanggulangi dengan mengurangi jumlah jiwa, apakah kejadian rutin ini bisa dipangkas, sehingga mengurangi kejadian banjir ini. [sumber]

Evaluasi Kemensos dan Isu Aktual Lainnya

30 Januari 2018 – Pada Raker Komisi 8 dengan Menteri Sosial, Fauzan mengucapkan selamat kepada Idrus Marhamyang telah menjadi Menteri Sosial, Fauzan berharap mudah-mudahan menjadi semangat untuk memperbaiki bangsa terutama orang miskin di Indonesia menjadi tidak miskin. Ia berpesan agar program dapil DKI jangan sampai terlewatkan. Menanggapi
pernyataan Mensos mengenai adanya program yang melampaui 100%, Fauzan meluruskan bahwa itu mungkin yang dimaksud adalah volumenya tapi kalau anggarannya tidak boleh melebihi pagu. Oleh karena itu, menurut Fauzan Komisi 8 dan juga Kemensos harus berhati-hati dalam melaksanakan program ini. Fauzan menginformasikan bahwa diBPS, tercatat pada bulan Maret 2017 jumlah penduduk miskin ± 20 juta atau 10% dari total penduduk. Selama September 2016 sampai Maret 2017 jumlah penduduk miskin di kota naik, sementara di daerah pedesaan turun. Jumlah penduduk miskin di perkotaan naik menjadi 188.000 orang sedangkan di pedesaan turun 181.002 orang. Dengan kondisi seperti itu, Fauzan menanyakan bagaimana Kemensos melihat fenomena tersebut dan terobosan apa yang akan dilakukan. [https://chirpstory.com/li/382526]

Evaluasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

25 Januari 2018 – Rapat Komisi 8 dengan Kakanwil Kemenag. Fauzan mengucapkan sudah berkunjung ke Kanwil-kanwil kecuali DKI karena uang transportnya kecil. Dari 16 Kanwil yang hadir hanya 2 Kanwil yang anggarannya naik sisanya turun. Permasalahan sertifikasi guru telah coba diselesaikan oleh Komisi 8 dengan Ketua Komisi 8 melakukan tawar-menawar dengan Wakil Presiden. Komisi 8 mau menyetujui Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) asal tunjangan sertifikasi guru diselesaikan. Ternyata hari ini Kanwil masih menyuarakan permasalahan sertifikasi ini. Di DKI ada Madrasah Aliayah 14 seharusnya sudah menjadi madrasah negeri tapi sampai sekarang belum terwujud. Kantor Urusan Agama saat ini masih ada yang numpang di masjid,gedung pemda, dll. Ini sangat prihatin karena Kemenag dari dulu selalu kalah kompetisi lain. Kemendikbud punya anggaran besar dan Kemenag tidak tapi Kemenag bersabar. Penyuluh agama digaji Rp500.000 dan ini menimbulkan komplain karena gaji security Rp1.500.000 mohon ini jadi catatan. Terkait permasalahan umroh nakal Fauzan meminta Kemenag membuat regulasi harga standar minimum umroh. [https://chirpstory.com/li/380561]

Evaluasi terhadap Kinerja KPAI

6 Desember 2017 - Pada RDP Komisi 8 dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Fauzan mengapresiasi pemaparan dari Ketua KPAI, hanya saja Komisi 8 belum sepenuhnya yakin, untuk itu Fauzan meminta apakah bisa Komisi 8 diyakinkan bahwa KPAI bisa melakukan kinerja dengan sempurna. Fauzan menuntut Ketua KPAI untuk kerja keras, karena begitu banyak yang semestinya ditangani, tetapi KPAI absen. Fauzan menanyakan, KPAI dengan anggaran Rp15M itu maksudnya cukup dimana, karena kasus sekian banyak di Indonesia, 34 provinsi, walaupun ada di tingkat provinsi, provinsi ada 5 dan kabupaten/kota ada 25, Fauzan beranggapan ini masih sangat jauh, dan Fauzan mengkritisi bahwa Ketua KPAI memikirkan ini atau tidak. Fauzan menyampaikan, jika BNPB begitu ada bencana langsung atraksi, mereka pakai anggaran on-call, KPAI dengan anggaran Rp15M, cukup dimana saja, sebab kasus banyak di 34 provinsinya. Fauzan menyarankan KPAI perlu ada anggaran on-call seperti BNPB. Fauzan mengapresiasi paparan dan program KPAI bagus, tetapi apakah bisa mengalahkan Non Government Organization (NGO) yang ada. Fauzan merasa kurang optimis KPAI dengan anggaran Rp15M, karena Badan Wakaf Indonesia saja anggaran itu Rp6M. Fauzan berpendapat bahwa KPAI itu berjiwa muda, ibu-ibu juga berjiwa muda, yang mampu mendobrak agar KPAI bisa terus eksis. [sumber]

RKA-K/L 2018 - BNPB

13 September 2018 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (https://bnpb.go.id/), Fauzan mengapresiasi bahan paparan BNPB yang lebih rapi dari Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya dan tentunya harus dipertahankan. Fauzan juga menanyakan bagaimana BNPB menghadapi kekeringan tahun 2019. Ia memperkirakan jika
Jakarta kekeringan, maka semua orang di dunia akan melihatnya. Berdasarkan informasi yang Fauzan dapat bahwa terdapat 294 desa yang akan dijadikan program desa tahan bencana, Fauzan
meminta penjelasan daerah mana saja dan apakah Jakarta termasuk atau tidak.[https://chirpstory.com/li/369247]

RKA K/L t.a 2018

12 September 2017 – Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Khofifah Indar selaku Menteri Sosial, Achmad mengapresiasi kenaikan anggaran yang terjadi di Kementerian Sosial (Kemensos). Mengenai validasi data, Achmad menyatakan bahwa saat ini di Jakarta pendataan hanya dilakukan oleh ketua RT saja, ia berharap seharusnya Kemensos bisa terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan. Achmad juga berharap agar Kemensos dapat memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil. [sumber]

RKA-K/L 2018 – KemenPPPA

11 September 2017 – Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (https://id.wikipedia.org/wiki/Yohana_Yembise), Fauzan mengapresiasi
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA), meskipun anggaran sedikit tapi programnya cukup beragam. Fauzan menanyakan apakah terpikir oleh Bu Menteri mengenai program kekerasan, jadi bukan hanya wanita saja yang dibina tapi juga lelaki yang notabene sebagai pelaku kekerasan. Dengan begitu Fauzan berharap siapa tahu jika laki-lakinya imannya kuat dan terbimbing tidak akan melakukan kekerasan. Kemudian Ia menanyakan apakah Bu Menteri sudah mengarah ke situ. Selanjutnya mengenai TKI, menurut Fauzan TKI pasti membutuhkan pemerintah untuk menolong mereka agar bisa pulang. Untuk itu Fauzan menanyakan bantuan fasilitas berupa apa saja yang diberikan Menteri PP-PA terkait hal itu. Sebagai penutup, Fauzan menginformaskan bahwa di DKI potret kinerja Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) (http://satulayanan.id/layanan/index/104/pelayanan-terpadu-perempuan-dan-anak/kpppa) ini mendapat predikat sangat baik. [https://chirpstory.com/li/368984]

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2017 – Mitra-Mitra Komisi 8

24 Juli 2017 – Pada Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kepala BadanNasional Penanggulangan Bencana
(https://wikidpr.org/rangkuman?mitra_kerja=Kepala%20BNPB), Fauzan menyarankan Menteri Agama agar dapat meyakinkan kepada yang punya tugas untuk menaikkan derajat Kementerian Agama. Sedangkan kepada Kementerian Sosial, Fauzan menyampaikan apresiasi juga atas paparan yang jujur dengan semangatnya yang membara. Fauzan kemudian mengoreksi keterangan Kepala
BNPB yang menyampaikan tambahan anggaran sebesar 100 juta rupiah, padahal 100 Milar rupiah. Fauzan juga berkata untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, anggarannya dipotong Rp70 Miliar. Sebagai penutup Fauzan menyampaikan harapan
semoga kedepannya KemenPPPA tetap mendukung pemerintah. [https://chirpstory.com/li/363872]

RKA K/L, Laporan Keuangan, dan Hasil Laporan BPK

18 Juli 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Agama, Fauzan menuturkan saat dirinya berada di Kemeneterian Agama, pimpinannya saat itu mengatakan agar anggaran tidak perlu besar, lalu adanya seorang yang pintar dalam berdiplomasi memperjuangkannya dalam rapat anggaran. Namun ternyata ada beberapa yang tidak mendapat anggaran, maka Fauzan mengajak agar anggaran Kementerian Agama dapat diperjuangkan dan dirinya mendukung usulan anggaran Kementerian Agama . [sumber]

RKA-K/L dalam RUU APBN-P TA 2017 - Kemenag

13 Juli 2017 – Pada Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama (https://id.wikipedia.org/wiki/Lukman_Hakim_Saifuddin), Fauzan mengatakan persetujuannya atas
pengawalan yang dilakukan oleh Komisi 8 tentang usul APBN-P dan merespon agar dari Partai PPP betul-betul mendapatkan 3 items dari program yang dilakukan oleh Kemenag, karena hal tersebut merupakan program yang sangat bagus. Fauzan berpandangan bahwa program-program Kemenag semuanya baik karena tergambarkan dengan laporan keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi ada yang tidak baik yaitu inpassing guru-guru ada yang belum terbayarkan. Untuk
itu Fauzan meminta agar program-program yang sudah disepakati tolonglah dibantu.
[https://chirpstory.com/li/362550]

RKA K/L 2018 Kementerian Sosial RI

12 Juli 2017 - Achmad Fauzan memberikan apresiasi atas pemaparan yang disampaikan oleh Menteri Sosial RI karena penjelasan detail dan mudah dipahami. Achmad Fauzan mengusulkan bahwa tidak memotong honor yang menyangkut biaya insentif. Selanjutnya, Achmad Fauzan mengusulkan agar program yang nantinya belum terlaksana di 2017 bisa dilaksanakan kembali pada 2018. Achmad Fauzan menuturkan bahwa ketika dirinya berkunjung ke daerah pemilihannya, banyak masyarakat yang menanyakan program Kementerian Sosial RI. Terkait hal tersebut, Achmad Fauzan menanyakan peran program Kementerian Sosial RI di Jakarta sebab menurutnya tidak semua warga DKI Jakarta adalah warga yang berada di atas garis kemiskinan sehingga program Kementerian Sosial RI dirasa kurang menyentuh untuk warga DKI Jakarta. [sumber]

Pembahasan RAPBN 2018 dan RAPBNP 2017

12 Juli 2017 – Rapat Komisi 8 dengan BNPB. Achmad mengucapkan pelaksanaan ibadah puasa, dan meminta mohon maaf lahir bathin. Fauzan mengapresiasi paparan BNPB yang singkat namun padat, paparan yang diisampaikan bagus dan kertas mengkilat. BNPB tetap memegang laporan keuangan WTP. Proses realisasi keuangan sudah taat pada aturan yang berlaku. Program program BNPB tidak disentuk oleh DKI Jakarta dan tidak ada bencana seperti Dieng. DKI Jakarta selalu aman namun masih banyak warga miskin di Jakarta. Fauzan berharap program program BNPB bisa disentuh DKI Jakarta. [sumber]

12 Juni 2017 – Achmad mengusulkan untuk mendirikan madrasah sebab Menteri Agama RI mengusulkan untuk mendirikan kantor baru. [sumber]

APBN 2017 Pagu Dipa KemenPPPA

10 Juli 2017 - Pada Raker Komisi 8 dengan Menteri PPA, Fauzan mengkritisi Menteri PPA bahwa anggaran sudah kecil tetapi kenapa masih mau untuk dipotong, bahwa anggaran sebesar Rp277M, dipotong Rp40M, maka Fauzan menanyakan program apa saja yag dipangkas tersebut, dan program apa saja yang ditiadakan pada tahun 2017. Fauzan berharap tidak kekecewaan untuk mengobati pada tahun 2018, dan Fauzan meminta untuk Dapil DKI1 untuk diadakan program-program, karena jika dilihat di lampiran yang ada, Dapil DKI1 khusunya Jakarta Timur itu tidak ada program apa-apa. [sumber]

Pendalaman Program RKA K/L 2017

10 Juli 2017 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Sosial, Fauzan mengatakan bahwa dirinya sanksi akan fungsi pengawasan yang diemban oleh DPR, karena di daerah bagian itu telah berada di Dinas Sosial , sementara itu banyaknya Dinas Sosial yang enggan menemui anggota DPR RI bahkan memberi data. Fauzan mengingatkan agar pengentasan kemiskinan berjalan dengan baik dan apa yang harus dilakukan anggota DPR RI agar dapat bersinergi dengan Dinas Sosial. [sumber]

RKA-K/L 2018 - Sekjen, Kabalitbang, Dirjen Dayasos, Dirjen Rehsos, Dirjen Fakir Miskin

5 Juli 2017 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Eselon 1 dan Eselon 2 Kementerian Sosial (https://www.kemsos.go.id/), Fauzan mengatakan bahwa rata-rata realisasi anggaran paling tinggi 88% dari jajaran Eselon 1 dan rata-rata realisasi anggaran tahun 2017
paling tinggi 48,8%. Untuk itu Ia kemudianmemohon untuk dipercepat karena sekarang sudah bulan Juli. Terkait penyaluran bantuan sosial, Fauzan menanyakan kapan data akan selesai. Menurut Fauzan, Kemensos bagus karena tugasnya mulia seperti menangani kemiskinan, namun masih ada data yang harus diperbaiki karena kenyatannya masih ada permasalahan data di dapil terkait penerimaan. Ia kemudian mengutarakan bahwa program-program yang dipaparkan oleh Eselon 1 untuk memperbaiki bangsa ini bukan hanya di desa, tapi di kota juga ada. Dirinya yang berada di dapil DKI Jakarta akan tetapi program tersebut belum tersentuh di daerahnya. Untuk
itu Fauzan memohon Kemensos memberikan perhatian untuk di DKI, khususnya di Jakarta Timur. Terkait dengan Taman Makam Pahlawan (TMP) terutama yang berada di DKI Jakarta di mana Fauzan sering apel di sana Ia ingin tahu sudah sejauh mana Kemensos melakukan perbaikan. Karena jika optimal, Fauzan berharap nantinya ada anggota DPR yang dimakamkan di TMP.
[https://chirpstory.com/li/361735]

Verifikasi dan Validasi Tunjangan Guru dan Inpassing

8 Februari 2017 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Irjen Kementerian Agama (https://kemenag.go.id/) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
(https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawasan_Keuangan_dan_Pembangunan), Fauzan mengatakan kesulitan yang dirasakan oleh guru honorer mengenai Tunjangan Profesi Pendidik (TGP) itu tidak ada masalah untuk guru sekolah umum. Kemudian Ia mempertanyakan mengapa
ini dapat terjadi di Kemenag. Lalu, untuk kepala BPKP, Fauzan menanyakan standar apa di dalam verifikasi guru yang di bawah Kemenag sehingga ada perbedaan data antara data BPKP dan guru. Ia
kemudian membandingkan di Kemendikbud begitu lulus langsung keluar Nomor Registrasi Guru (NRG), sedangkan di Kemenag setelah lulus NRG masih harus menunggu satu tahun jadi tahun depan baru keluar NRG-nya. Fauzan menanyakan apakah perlu Komisi 8 mengubah Undang-Undang untuk ubah pembayaran dan NRG atau seperti apa. [https://chirpstory.com/li/346700]

Lanjutan Pendalaman Laporan Keuangan Haji Tahun 2016

31 Januari 2017 - Pada RDP Komisi 8 dengan Dirjen PHU, Fauzan menjelaskan bahwa ada 2 UU dala pelaksanaan haji, ada yang harus ke Dana Alokasi Umum (DAU) dan ada juga yang ke kas haji terkait sisa dana operasional. Fauzan juga menjelaskan ada poin mengatakan bahwa Menteri Agama memiliki kewenangan, naun harus dicermati lagi landasannya. Fauzan mengkritisi bahwa di laporan keuangan haji, penjelasannya kurang lengkap terkait beban operasional kantor, ada item yang ganda, dan untuk ini Fauzan berpendapat mungkin hanya penjelasannya saja yang belum lengkap, dan terjadi duplikasi dengan no.35 pada halaman 31, kemudia ditemukan juga pada nomor berikutnya, maka Fauzan meminta untuk dijelaskan tahapan-tahapannya. Fauzan menemukan bahwa di No.23 tidak dijelaskan pengelolaan keuangannya oleh siapa. [sumber]

Sertifikasi Guru dan Inpassing bukan PNS di bawah Kementerian Agama RI

31 Januari 2017 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) dan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII), Fauzan merasa prihatin terhadap perlakuan Pemerintah ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud RI) dan Kementerian Agama (Kemenag RI) berbeda. Ia menambahkan tetap akan menyuarakan perbaikan sumber daya manusia di Kementerian Agama RI. Fauzan pun menyarankan agar data-data sudah dipersiapkan untuk berargumen dengan BPKP. Fauzan mempertanyakan gaji K1 apakah berasal dari APBN atau kah APBN, sedangkan untuk K2 harus dilakukan tes dahulu. [sumber]

Evaluasi APBN dan Pembahasan Isu Aktual

30 Januari 2017 – Rapat Komisi 8 dengan Kemenag. Fauzan menyampaikan bahwa di Kendari banyak pasangan suami istri islam tidak memiliki buku nikah hal ini diakibatkan banyak kesulitan yang dihadapi Provinsi Kendari dan belum sepenuhnya pasangan disana taat pernikahan melalui pencatatan KUA kemudian ia meminta perlu adanya sosialisasi dan persiapan buku nikah.Fauzan melihat pemrintah kurang memberikan perhatian terhadap kepada MUI dan ia mengusulkan pemerintah memberikan perhatian dan anggaran MUI dan umat agar visi misi bangsa menjadi rukun serta menyampaikan anggaran untuk penataran forum khutoba semakin hari semakin kecil.Pagu anggaran Kemenag tidak terserap sebesar Rp3,6 Triliun sedangkan Kemenag masih punya hutang guru inpassing, ia meminta agar ini disiasati. [sumber]

24 Januari 2017 – Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),Fauzan mengapresiasi laporan kinerja yang disampaikan oleh BNPB, ia menilai bahwa sejauh ini BNPB menjadi mitra terbaik Komisi 8. Namun, Fauzan meminta agar BNPB dapat lebih menjelaskan bencana-bencana yang terjadi pada setiap daerah secara rinci. Fauzan juga mminta agar BNPB dapat melakukan sosialisasi ke setiap daerah terkait penanggulangan bencana. [sumber]

Badan Pengelola Keuangan Haji dan Pendidikan Islam

17 Januari 2017 - Fauzan menceritakan bahwa 2 hari yang lalu ada tim Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) mengadukan persoalan inpassing belum ada kepastian. Menurutnya, keperluan pendidikan Agama Islam masih sangat besar dan harus dibahas bersama. [sumber]

Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Haji 2016

16 Januari 2017 – Dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Agama (Kemenag) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Eselon I Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Fauzan mengapresiasi kinerja Kemenag, Kemenkes, dan Kemenhub dalam penyelenggaraan ibadah haji 2016. Untuk Kemenkes, Fauzan mengharapkan agar Kemenkes dapat mengurangi angka kematian dalam pelaksanaan ibadah haji. Fauzan berpendapat bahwa masalah kesehatan menjadi hal yang sangat krusial dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh, sebab banyak kasus dimana jamaah yang sedang sakit tetap diberangkatkan untuk mengikuti ibadah haji dan umroh.

Untuk Kemenhub, Fauzan menanyakan sejauh mana peran Kemenhub terhadap kepulangan jamaah umrah yang tercecer setiap tahun. Fuzan juga meminta agar Kemenhub dapat lebih memperhatikan keberangkatan pesawat jamaah haji dan umroh. Fauzan menginginkan agar Kemenhub dapat memastikan agar semua pesawat dapat terbang sesuai dengan jadwal waktunya. [sumber]

Kasus Penyelenggaraan Ibadah Umrah

12 Januari 2017 - Karena jumlah jamaah yang terlantar banyak dan sering terjadi maka kesannya seperti sebuah kebiasaan dan Achmad Fauzan menilai Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen PHU) seolah-olah tidak bisa atasi permasalahan dan ingin tunjukkan bahwa masalah keterlambatan jamaah karena dipegang oleh pihak swasta. Menurut Achmad banyak jamaah yang terlantar karena biaya yang murah sekali. Achmad mengusulkan ke Dirjen PHU agar dibuatkan standar minimal biaya. Menurut Achmad, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyarankan biaya yang tidak minim. Jadi kalau ada travel yang lakukan kebijakan biaya dibawah standar, kita harus beri sanksi. Achmad menegaskan bahwa dia baru 2 tahun menjadi Anggota DPR tapi diberlakukan tidak adil. Achmad minta diberikan data-data pelaksanaan ibadah haji dan umrah oleh Dirjen PHU karena ia ada rencana kunjungan kerja (kunker) ke Arab Saudi terkait pengawasan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. [sumber]

Strategi Pengelolaan Pendidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

24 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 8 dengan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang, Rektor IAIN Ambon, dan Rektor IAIN Surakarta, Achmad mengatakan bahwa komisi 8 sangat peduli pada pendidikan Islam dengan bukti terbentuknya panja. Ia pernah diajak ke NTT oleh Gusdur dan berkunjung ke sekolah katolik yang mengutamakan agama. Achmad menyampaikan bahwa Pendis cakupannya cukup banyak, namun anggarannya kecil. Hal itu terkesan ada diskriminasi antara Perguruan tinggi Islam dengan perguruan tinggi umum, sehingga komisi 8 terus teliti dan dalami apa yg harus disikapi terkait PTKIN. Achmad menambahkan bahwa Kemenag Pulau Seribu sedang tuntut tunjangan yg kemahalan, dirjen pendis hanya mendapatkan dana sebesar Rp46 triliun. Ia menyampaikan bahwa pendapat dari para rektor akan menjadi masukan terkait kesenjangan antara wilayah barat dan timur. [sumber]

Penyesuaian RKA K/L Tahun 2017 Kementerian PPA

20 Oktober 2016 – Pada Raker Komisi 8 dengan Menteri PPA, Fauzan melihat bahwa terkait prioritas tahun 2017, yakni “akhiri kekerasan pada perempuan dan anak, akhri perdagangan orang, akhiri ketidakadilan akses bagi perempuan, Allah jadikan bumi dengan seisinya, isinya manusia dan setan yang mempunyai tugas untuk tarik manusia pada lembah kenistaan”, bahwasanya kata-kata akhir itu kurang pas, karena Fauzan berpendapat selagi kita masih hidup, maka akan terus terjadi kekerasan seks, selama kita masih hidup, maka masih tetap ada zina, perlakuan seksual pada anak, karena masih ada setan. Fauzan menjelaskan bahwa Komisi 8 inginkan dari KemenPPA ini agar sama dengan Kemensos, karena Kemensos ada PKH dan KUBE. Fauzan juga menjelaskan juga ada Rutilahu dari Kemensos, dan KemenPPA tingkat cluster 3, sehingga tidak punya anggaran banyak. Fauzan menyampaikan bahwa dirinya setiap ke Dapil itu ada 9 titik yang dikunjungi, dan Fauzan pasti bertemu dengan ibu-ibu, maka Fauzan meminta apa yang akan ia bawa dan ceritakan terkait program dari KemenPPA. Fauzan meminta dijelaskan terkait
kegiatan akhiri kekerasan pada perempuan dan anak, dimana ditulis terdapat 6 program.

Tata Kelola Anggaran Pendidikan Islam

6 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 8 DPR RI Panja Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam dengan MAN 4 Model Pondok Pinang, Fauzan bercerita, ketika Ia berada di Kanwil, Ia mendapati Ilmu Budaya Dasar (IBD). Mereka membangun tempat penginapan MAN IC itu satu lokasi untuk tiga madrasah tingkatan, yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Madarasah Tsanawiyah, dan MAN Insan Cendekia. Fauzan memberitahu bahwa ketiga madrasah tersebut berdempetan dengan rumah-rumah pengurus madrasah. Fauzan meminta agar ada pemisahan lokasi pada madrasah dan meminta agar dalam penerimaan siswa lebih diperketat. [sumber]

Pendalaman Lanjutan Rencana Kerja dan Anggaran K/L Tahun 2017 – Dirjen Pendis

28 September 2018 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (https://kemenag.go.id/), Fauzan mengatakan Kemenag memiliki pendidikan madrasah, 5% negeri dan 95% swasta sedangkan kalau di Kemendikbud, 90% negeri 10% swasta. Fauzan mempertanyakan bagaimana bisa orang belajar tanpa melihat gedungnya. Ia menduga bahwa faktanya ketika madrasah reyot, maka peminat akan berkurang dan ini akan membuat animo masyarakat berkurang. Fauzan sangat mendorong Kemenag untuk dapat membangun lebih banyak madrasah negeri. Fauzan juga mengatakan memang satuan kerja Kemenag ini ada dari pusat hingga daerah jadi satu jadi anggarannya banyak, kalau dibagi jadi sedikit. Untuk itu Fauzan berpesan agar mitra rajin berkoordinasi dengan Bappenas. [https://chirpstory.com/li/330731]

RKA K/L 2017 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

27 September 2016 – Achmad mengatakan seharusnya ada split penggunaan anggaran dari kesetaraan gender ke perlindungan dan tumbuh kembang anak. Achmad menuturkan bahwa pemberdayaan perempuan sudah digarap oleh kementerian lain serta Komisi 5 dan Komisi 6 [sumber]

RAPBN 2017

1 September 2016 – Rapat Komisi 9 dengan Menteri Sosial. Fauzan mengatakan program beras beras sejahtera (Rastra) Bulog menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) Mensos yang dapat sialnya. Fauzan mempertanyakan mengapa ada program yang dikurangi dan apakah ada kajiannya. Fauzan berharap agar program untuk fakir miskin jangan dipotong. Fauzan belum melihat anggaran untuk program terkait pendataan.

Fauzan berharap kegiatan Khalifah Umar bin Khattab yang membawa untuk umatnya diteruskan oleh Bu Khofifah selaku Mensos. [sumber]

Permasalahan Haji 2016

29 Agustus 2016 – Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Lukman Hakim selaku Menteri Agama, Fauzan menyatakan bahwa di Jakarta saat ini belum ada masalah terkait jumlah jamaah haji. Namun, Fauzan meminta penjelasan terkait masalah keterlambatan visa yang saat ini terjadi pada beberapa jamaah haji di daerah. Fauzan juga menanyakan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) untuk menghentikan praktik kecurangan pada jasa travel haji dan umroh. [sumber]

RKA K/L Tahun 2017 Dirjen PHU dan Kalitbang Diklat Kemenag

21 Juni 2016 – Pada RDP Komisi 8 dengan Dirjen PHU dan Kalitbang Diklat Kemenag, Fauzan menyayangkan komitmen Komis 8 dengan Dirjen Haji agar jangan banyak membebani. Fauzan menyampaikan anggaran untuk indirect cost masih di daftar tambahan, untuk itu berarti meeting harus kerja keras. Fauzan berpendapat bahwa negara kita ini pendapatannya tidak sesuai yang diharapkan, justru banyak pengurangan. Fauzan menyarankan agar Kemenag harus banyak berdoa agar bisa mendapat tambahan anggaran. Fauzan mengapresiasi gedung-gedung asrama haji, yang salah satunya ada di Dapilnya di Jakarta Timur. Fauzan berharap mudah-mudahan haji tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Fauzan juga berharap Dirjen Haji memiliki WTP. Terkait penelitian, Fauzan menyarankan untuk meneliti hal yang hangat di masyarakat, misalnya bagaimana Kabalitbang dan Diklat Kemenag menghadapi kekerasan pada wanita dan anak, bagaimana Kemenag juga menghadapi penghapusan Perda. Fauzan menyampaikan bahwa Ibu Saeni adalah orang Tegal, dan memiliki 3 Warteg, maka jangan sampai Jokowi dibohongi. Fauzan berpendapat terkait orang puasa juga harus menghormati
orang yang tidak puasa ini tidak tepat, maka Litbang harus mengkaji ini.

RKA K/L 2017 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

21 Juni 2016 –Fauzan mengatakan akan sulit memindahkan anggaran bila sudah dimasukkan dalam per program dan harus meminta rekomendasi dari dirjen terkait. Fauzan menanyakan pihak yang mampu untuk memindahkan anggaran dari satu program ke program lainya. Fauzan mengapresiasi penjelasan yang disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait perkembangan pagu indikatif. Fauzan menanyakan penurunan pagu BNPB tentang program pendukung manajemen pada 2017 sebab hal tersebut merupakan gaji karyawan dan Fauzan menanyakan keterkaitan hal tersebut dengan pengurangan karyawan. Fauzan juga menanyakan program yang akan disinergikan dengan Komisi 8 DPR RI dan manfaat 30 Miliar untuk anggaran pemulihan dan peningkatan sosial. Namun Fauzan menyetujui 30 Miliar digunakan untuk pemulihan fisik sebab menurutnya, program rehabilitasi sudah menjadi tugas dan kewajiban dari Kementerian Sosial RI. [sumber]

Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

16 Juni 2016 - Fauzan dan Komisi 8 sangat gembira dengan kenaikan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (KemenPP-PA), tetapi Fauzan mempertanyakan kenapa anggaran untuk SesmenPP-PA justru turun. Selain itu, Fauzan juga menanyakan kepada SesmenPP-PA apakah penempatan urutan program ditentukan oleh kementerian atau juga boleh oleh Bappenas. Fauzan mengkonfirmasi kembali, apakah penempatan anggaran di SesmenPP-PA sudah betul.

Tentang gender, memang sudah menjadi urusan KemenPP-PA. Terkait hal itu, Fauzan menanyakan apakah saat ini kesetaraan gender lebih penting daripada perlindungan anak. Fauzan meminta penjelasan lebih lanjut mengenai sosialisasi program KemenPP-PA di perguruan tinggi islam karena gaungnya belum terdengar di Komisi 8. [sumber]

Pendahuluan RAPBN 2017, Evaluasi APBN 2016, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

15 Juni 2016 – Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Lukman Hakim selaku Menteri Agama, Fauzan menyatakan bahwa rekomendasi Komisi 8 DPR-RI terkait dengan anggaran program haji harus benar-benar dilaksanakan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Fauzan menyatakan bahwa saat ini guru-guru di Jakarta memberi bantuan anggaran kepada guru madrasah setiap tahunnya, tetapi tahun ini anggaran tersebut dikurangi sejumlah Rp 50.000.000.000. Oleh sebab itu, Fauzan meminta agar Kemenag dapat memberi bantuan anggaran untuk pesantren dan madrasah. [sumber]

13 Juni 2016 - Achmad mengatakan bahwa ada anggaran sosialisasi Undang-Undang. Achmad bertanya apakah itu benar atau tidak serta diambil dari mana dananya. Achmad menanyakan apa yang dilakukan oleh KemenPP-PA terhadap anak yang mengalami masalah serta bagaimana penanganan realnya. Achmad juga menanyakan KemenPP-PA membentuk penanganan trafficking, anggarannya darimana dan apakah masuk dari dana dekonsentrasi, serta bagaimana penanganan bagi istri yang menganggur atau dicerai suaminya. Ia menanyakan apa temuan BPK serta apa opininya, serta apa kendala dari anggaran kesetaraan gender yang baru terealisasi sebesar 0,4 persen. [sumber]

Anggaran Kementerian Sosial

14 Juni 2016 - Achmad meminta penjelasan terkait output program dan program baru yang ditetapkan dalam APBN 2017. Ia juga berharap agar laporan keuangan ke depannya dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi. [sumber]

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

13 Juni 2016 - Achmad menayakan temuan-temuan yang di sampaikan BNPB baru 40 persen dan yang 60 persen apa kendalanya. Ia meminta penjelasan melihat evaluasi BNPB 2016 paling rendah. [sumber]

RAPBN-P 2016 Kementerian PP-PA

8 Juni 2016 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPP-PA), Yohana Susana Yembise, Fauzan merasa belum mengetahui keberlanjutan program yang dilaksanakan Kementerian PP-PA di lapangan, seperti Program Sekolah Ramah Anak, karena belum ada laporan yang masuk ke Komisi 8. Fauzan menilai pemotongan dana yang dilakukan oleh Pemerintah sebesar Rp161 Miliar adalah kebutuhan Menteri PP-PA yang dianggap tidak mendesak, seperti perjalanan dinas dan meeting. Fauzan mendengar isu bahwa alokasi dana tidak merata dan membuat beberapa daerah merasa tidak tersentuh oleh Pemerintah, contohnya daerah Papua. Untuk itu, Fauzan mengharapkan Menteri PP-PA dapat membuat anggaran dana secara detil per daerah agar Komisi 8 dapat meninjau kembali alokasi yang telah dilakukan.

Bersamaan dengan maraknya kasus tindakan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan yang sedang hangat dalam tiga bulan terakhir, Fauzan meminta Kementerian PP-PA perlu memperhatikan dan mengatasinya secara mendalam. Namun, Fauzan menyayangkan Kementerian PP-PA tidak mencantumkan anggaran untuk mengatasi tindakan kejahatan pada anak dan perempuan, padahal hal itu butuh anggaran yang besar. Untuk itu, Fauzan berharap Menteri PP-PA melakukan pembuatan program dan penambahan anggaran untuk menangani kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. [sumber]

RKA K/L dan RAPBN-P 2016 – Kemensos

8 Juni 2016 – Dalam Rapat Kerja (raker) Komisi 8 dengan Mensos, Fauzan menganggap lazim terjadinya penambahan atau pemotongan anggaran setiap tahunnya termasuk pada kasus Kemensos yang mengalami pemotongan. Kemudian Ia membandingkan dengan apa yang terjadi pada Kemenag di Banggar seraya menyayangkan anggaran Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag yang dipotong padahal Kemenag memiliki utang selama 5 tahun pada guru swasta Selanjutnya Fauzan mengapresiasi Mensos yang dianggap kinerjanya paling mantap namun mempertanyakan status WTP yang didapat Menag dan mengharapkan Kemensos dapat meraih WTP meskipun yang terjadi justru laporan keuangannya menurun. [https://chirpstory.com/li/318610]

Pendahuluan RAPBN 2017

6 Juni 2016 – Dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) dengan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Bank Indonesia (BI), Fauzan menilai bahwa saat ini pendidikan madrasah masih terhambat. Pendidikan Madrasah banyak yang terlantar semenjak Otonomi Daerah berlaku. Fauzan meminta agar Kementerian Keuangan dapat lebih memberi perhatian untuk anggaran pendidikan madrasah swasta. [sumber]

Permasalahan Kekerasan dan Pelecahan Seksual pada Anak dan Perempuan

30 Mei 2016 – Rapat Komisi 8 dengan Mensos, MenPP-PA, Polri, dan KPAI., Fauzan sepakat forum ini digunakan untuk mencari solusi genting perlindungan anak. Terkait akhir-akhir ini banyak kasus kekerasan seksual pada anak ia mengapresiasi Presiden Jokowi yang telah mengesahkan perppu perlindungan anak. Fauzan menyarankan Kemensos membuat program khusus untuk mengatasi kejahatan seksual anak. Fauzan setuju dengan usulan Pak Samsu Niang terkait rapat ini juga seharusnya mengundang Mendikbud dan Menag.

Menurut Fauzan kasus ini terjadi adab dan norma di Indonesia banyak yang dilanggar contohdi ruang kelas, sekarang disatukan. Anak belajar dicampur antara anak laki-laki dan perempuan padahal Islam mengajarkan laki-laki dan perempuan bukan muhrim sehingga laki-laki dan perempuan sekelas itu pelanggaran. Contoh lain pelanggaran yaitu minum minuman keras dan di Jawa Barat selalu membuahkan korban meninggal hal ini akibat orang tua selalu menbebaskan anak dan tidak menerapkan agama.

Selain itu Bangsa Indonesia jika dekat dengan nilai-nilai keagamaan akan terjauhkan dari kejahatan seksual. Ia juga menyampaikan aurat itu harus dijaga bukan hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada mahkluk yang tidak terlihat. Sekarang kalau kondangan, perempuan pakaiannya minim-minim. Kasus pornografi dirasakan atas akibat dari pelanggaran yang mulanya disepelekan. di Indonesia ini ada pembiaran situs-situs porno padajal dulu sewaktu Tifatul menjadi menteri situs porno dilarang. [sumber]

Payung Hukum Pengalokasian untuk Pendidikan Islam di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

25 April 2016 - Fauzan menyarankan agar Komisi 8 mengundang Kementerian Keuangan dan pakar, Bahrul Hayat. Fauzan menuturkan, mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam. Akan tetapi, perhatian ke Pendidikan Islam tidaklah tinggi. Fauzan berpendapat, jika saat Menteri Keuangan datang ke paripurna, Komisi 8 akan mengatakan ada Rp.250 Triliun yang double counting, jadi bisa saja uang itu diserahkan ke Kementerian Agama. [sumber]

Laporan Keuangan Ibadah Haji 2015

18 April 2016 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), Fauzan mempertanyakan hasil pemeriksaan BPK terhadap BPIH karena seakan Kementerian Agama seakan tenang dan tidak ada kekeliruan. [sumber]

Evaluasi Kinerja 2015

14 Maret 2016 – Rapat Komisi 8 dengan
Dirjen Bimas Kristen dan Katolik Kementerian Agama. Fauzan mempertanyakan pagu
anggaran Bimas Kristen Rp1,7 Triliun yang lebih besar daripada Bimas Katolik yang
sebesar Rp914 Miliar tapi mengapa laporannya
lebih tebal Bimas Katolik. Fauzan apakah mungkin dilakukan agar anggaran modal
di kedua Dirjen lebih besar daripada anggaran anggaran barang. Fauzan
menanyakan mengapa BPK RI belum memeriksa Bimas Katolik apakah karena
anggarannya lebih kecil daripada Bimas Kristen serta Apakah karena anggaran besar dalam Bimas Kristen
sehingga BPK menemukan temuan Rp158 Juta. Ia juga bertanya serapan anggaran di
Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 109% yang lebih dari 100%. Fauzan
menyampaikan jika anggaran yang tidak terserap 16% dikembalikan ke Kemenkeu
akan jadi sia-sia. [sumber]

Evaluasi APBN 2015 dan Tindak Lanjut Hasil Laporan BPK – Dirjen PHU

7 Maret 2016 – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Dirjen PHU, Fauzan menilai Dirjen PHU tidak percaya diri karena beliau bergelar profesor namun bukan bekerja di ranahnya. Ia juga menilai bahwa kinerja Kementerian Agama tidak optimal karena stol di Kemenag dianggap tidak bisa mengurus haji namun Kemenag mengambil pegawai dari KPK, BPK, dlsb. Pengambilan pegawai dari instansi lain tersebut dipandang sudah baik namun Ia mempertanyakan mengapa hingga saat ini kinerja Kemenag belum sesuai dengan yang diharapkan Komisi 8. Fauzan mengambil contoh mengapa kantor misi haji di Arab Saudi yang belum ada dasar hukumnya mendapatkan anggaran. Selanjutnya Fauzan menanyakan mengapa realisasi di Jakarta sangat rendah padahal di SBSN persentasi realisasinya 59,23 persen. Ia kemudian mengingatkan apa yang diarahkan Menkeu bahwa Indonesia bisa bagus jika penganggaran belanja modal lebih besar dari pada belanja barang dan kemudian menanyakan apakan pada tahun 2016 akan ada anggaran lagi untuk Kantor Misi Haji Indonesia (KMHI). [https://chirpstory.com/li/307179]

Panja BPIH

2 Maret 2016 – Pada RDPU Komisi 8 dengan KBIH, NU dan PP
Muhammadiyah, Fauzan menanyakan bagaimana mengatasi kuota yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia, sedangkan banyak yang ingin beribadah. Fauzan menyampaikan bahwa di dalam RUU,
baik yang sudah haji tidak boleh naik haji lagi selama 10 tahun lagi. Fauzan menyampaikan bahwa Komisi 8 mengkritisi manasik haji yang dilakukan oleh Kemenag, dan KUA itu tidak perlu melakukan manasik haji
karena sudah dilakukan pembimbing haji. Fauzan menanyakan dan memohon masukan berapa kali waktu yang tepat untuk manasik haji. Fauzan meminta tanggapan terkait bus shalawat yang jarang muncul. Fauzan juga menyampaikan bahwa Komisi 8 menilai Kemenag ini banyak kelemahan, dan perlu pengelola haji sebagai regulator, dan harus dipisahkan antara operator dan regulator, untuk ini Fauzan menanyakan bagaimana tanggapan dari KBIH, NU dan Muhammadiyah. Fauzan menganggap Kemenag tidak profesional dalam menangani masalah haji, maka Fauzan menanyakan adakah yang lebih profesional melakukan operator haji selain Kemenag. Fauzan menjelaskan bahwa mengenai umur pembimbing memang ditentukan 56 tahun dalam UU.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

17 Februari 2016 – Rapat Komisi 8 dengan Menteri Agama. Fauzan menyampaikan bahwa anggaran Kemenag besar namun karena dibagi ke banyak satuan kerja (satker) sehingga jadi kecil-kecil. Ia juga berharap agar semua program yang dijanjikan Kemenag cair pada tahun 2016. Fauzan dan 4 orang dari Komisi 8 menyetujui penambahan anggaran Kemenag. Fauzan juga
menanyakan kelanjutan penangakatan CPNS honorer K2 yang sudah dijanjikan sejak zaman Presiden Susilo Bambang. Selain itu, ia juga bertanya bagaimana masukan Kemenag untuk Presiden terhadap sumbangan UNDP untuk mendukung LGBT di Indonesia. Fauzan meminta agar KUA Buaran segera difasilitasi karena masih menumpang SD Negeri. Serta ia juga menanyakan mengapa KUA Pekalongan sudah 9 tahun tidak diganti apakah tidak ada orang lain. [sumber]

Evaluasi APBN 2015 dan Tindak Lanjut Hasil Laporan BPK - Kemensos

16 Februari 2016 – Dalam Rapat Kerja (raker) Komisi 8 dengan Khofifah Indar, Menteri Sosial, Fauzan menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan bukan hanya diselesaikan oleh Kemensos melainkan juga Kemenag. Ia menanyakan dari program-program Kemensos seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Keluarga Harapan (PKH), dlsb, seberapa jauh efektivitasnya. Mengenai kenaikan angka kemiskinan, Fauzan ingin tahu apa yang dimaksud dengan pengkajian
konsep kemiskinan yang dilaksanakan Kemensos dan atau apakah data atau kinerja kita yang tidak benar. Selain itu Ia menanyakan apakah opini WDP sudah naik menjadi WTP. Terakhir, Fauzan menyatakan persetujuannya bahwa Komisi 9 akan ke Brazil menggunakan anggaran
Kemensos. [https://chirpstory.com/li/304201]

Panja Biaya Haji

4 Februari 2016 – Rapat Komisi 8 dengan Pertamina serta Angkasa Pura 1 dan 2. Fauzan mengatakan bahwa harga avtur mempengaruhi biaya haji maka apakah bila avtur dibeli dalam skala banyak akan berpengaruh ke harga. Fauzan mengharapkan peran Pertamina dalam pemberangkatan ibadah Haji. [sumber]

Anggaran Guru, Tenaga Kependidikan serta Kurikulum

21 Januari 2016 – Pada RDP Komisi 8 dengan Dirjen Pendis dan Dirjen Guru dan Tenaga Kerja, Fauzan menanyakan mengapa di DKI banyak sekolah yang tidak ada guru agamanya, bagaimana masalah ini dapat diselesaikan. Fauzan berpendapat bahwa Kemenag tidak mampu meyakinkan Bappenas dan Kemenkeu sehingga madrasah terlantarkan. Fauzan beharap agar Kemenag dan Kemendikbud
duduk bersama. Fauzan meminta bahwasanya bangsa ini besar dari pendidikan dan madrasah, maka tolong untuk diselesaikan masalah ini. Fauzan meminta solusi terkait guru-guru, terutama untuk Dapilnya, yang ingin naik pangkat menjadi mudah.

Evaluasi Kinerja Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia

19 Januari 2016 – Fauzan mengatakan bahwa anggaran APBN untuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) belum terlihat dan menanyakan kebenaran mengenai Kementerian Agama RI memberikan bantuan kepada Baznas. Fauzan menanyakan zakat yang dikeluarkan oleh pengusaha dan dihitung sebagai pajak. Fauzan juga menanyakan pemasukan dan instansi yang memberikan zakatnya. Fauzan mengatakan perlu dirinci setiap pengeluaran secara sistematis dan mendekati keadilan. Fauzan menanyakan usulan anggaran sebesar 40 Miliar namun hanya mendapatkan 6 Miliar. Terakhir, Fauzan menanyakan perhatian Kemenag RI memperhatikan Badan Wakaf Indonesia (BWI). [sumber]

Evaluasi Kinerja - KPAI

13 Januari 2016 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Fauzan menjelaskan mengapa KPAI fokus hanya pada ibu dan anak dan tidak fokus pada bapak, karena ibu dan anak penuh resiko. Fauzan menyebutkan adanya Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang 17 tahun bekerja, pulang-pulang ke Indonesia bawa anak, anak siapakah itu. Fauzan menyatakan dirinya mengerti kasus yang ditangani oleh KPAI tidak mungkin memuaskan masyarakat Indonesia karena yang ditangani oleh KPAI adalah yang dilaporkan sedangkan yang tidak dilaporkan ke KPAI jumlahnya ribuan. Selanjutnya Fauzan menanyakan, apakah anggaran 12 Miliar mencukupi atau tidak dan apakah penyebab dari belum dilaksanakannya banyak kegiatan adalah karena anggaran atau bukan.

Fauzan meminta agar kedepannya kementerian hadir dengan membawa data konkret dan dapat mengajukan lebih dari 12 Miliar. Lebih lanjut, Fauzan menanyakan berapa persen anak ibu yang bermasalah karena sengketa masalah agama sehingga Komisi 8 dapat memantapkan agama di negara ini. Fauzan menjelaskan bahwa Amerika tidak mengenal agama, Komisi 8 ingin membandingkan banyaknya kasus dengan negara Amerika karena kebanyakan kekerasan pada anak dan ibu karena faktor ekonomi. [sumber]

Isu Aktual

16 Desember 2015 – Rapat Komisi 8 dengan Dirjen PHU,Dirjen Pendis, Sekjen Kemenag. Menurut penilaian Fauzan SDM di
Kemenag tidak lemah karena banyak professor cumin saja kurang koordinasi. Fauzan
berharap Dirjen Pendis dapat mengatasi masalah madrasah. Komisi 8 mendesak
Kemenag membentuk struktur direktorat yang menangani umroh. Fauzan menyampaikan
selama menjabat di
Kemenag selalu ada rebut. Di UIN Ciputat rektor mau dari NU tidak bisa, rektor
ini jadi ajang rebutan. Menurut menyampaikan pernyataan Menag ketika puasa umat islam harus
menghormati yang tidak berpuasa itu terbalik. [sumber] !--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->http://chirpstory.com/li/284316

Uji Kelayakan dan Kepatutan - Calon Pengarah BNPB

2 Desember 2015 – FPT atas nama Harry Indrajit, Bambang Munajat, Didik Eko. Fauzan menyampaikan para calon tidak ada yang memaparakan bagaimana penasihatan bagi para yang kena musibah. Fauzan bertanya kepada para calon terkait penanganan paska bencana dengan trauma serta bagaimana kebijaan yangdilakukan pemerintah terkait bencana asap yang terjadi beberapa waktu lalu. Ia juga menanyakan sebagai calon pengarah apa yang seharusnya mereka dan bagaimana konsep manajemen bencana serta bagaimana konsep penanggulangan bencana yang tepat bagi Indonesia menurut UU No 24 Tahun 2007 Pasal 14 ayat 1. [sumber]

Pendalaman RKA K/L 2016

5 Oktober 2015 – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Dirjen Rehabilitasi Sosial, DIrjen Pemberdayaan Sosial, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial (Irjen Kemensos), Fauzan meminta agar Kementerian Sosial lebih dapat meningkatkan kinerja programnya di Jakarta. Untuk Irjen Kemensos, Fauzan menanyakan apakah penurunan anggaran berpengaruh pada penurunan kinerja Kemensos. [sumber]

Pembahasan Anggaran Kementerian Agama

15 September 2015 – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Bimas Katolik dan Bimas Buddha Kementerian Agama, Fauzan menanyakan apa rencana yang akan dilakukan untuk menciptakan suasana kondusif dalam lingkup beragama. [sumber]

Realisasi Anggaran 2014/2015 -KemenPPPA

31 Agustus 2015 – Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Yohana Yembise selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Fauzan meminta penjelasan realisasi anggaran Kementerian PPPA selama tahun 2015. Fauzan juga meminta agar Kementerian PPPA dapat lebih menjabarkan isu-isu aktual terkait perempuan dan anak. Fauzan juga mengapresiasi Kementerian PPP yang sudah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 7 kali. [sumber]

Realisasi Anggaran 2014/2015 -BNPB

31 Agustus 2015 – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BNPB,
berdasarkan pada keterangan di laporan yang menyatakan adanya program
peningkatan sarana dan prasarana BNPB, Fauzan menanyakan apa saja
yang sudah dibuat dengan anggaran tahun 2015 dan apakah ada sangkut
pautnya antara tinjauan BPK dengan Komisi 8. [sumber]

Tata Kelola Bantuan Pendis

24 Agustus 2015 - Pada RDP Komisi 8 dengan Dirjen Pendis, Fauzan berpendapat Pendis itu dimana-mana seperti anak tiri. Fauzan menanyakan bagaimana Komisi 8 bisa menyeimbangkan anggaran dengan pendidikan umum. Fauzan menyampaikan bahwa guru agama yang mengajar di sekolah umum itu mendapatkan tunjangan, maka Fauzan menjelaskan bahwa ia mencari solusi, serta apa faktor legislasi dan bagaimana perjuangan anggarannya, karena tidak ada yang
membedakan sekolah agama itu anak tiri di Pancasila kita. Fauzan menganggap Dirjen Pendis memberikan penguatan untuk pendataannya. Fauzan mengkritisi bahwa tidak ada pembedaan terhadap sekolah agama, untuk hal ini Kemenag seakan tidak jelas, dan banyak yang bilang Dirjen Pendis ini Pemberi Harapan Palsu (PHP). [sumber ]

Persiapan Haji 2015

19 Agustus 2015 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Direktorat Jenderal Pelaksanaan Haji dan Umrah, Fauzan mengatakan ada orang yang mengadu kepadanya bahwa ketika besok masuk asrama haji tapi ternyata visanya belum diterima. Fauzan memohon bagaimana caranya setelah melaksanakan pengawasan, Komisi 8 diizinkan untuk mengikuti haji, anggaplah Komisi 8 sebagai panitia. Masalah akomodasi, Fauzan menuturkan catering-catering sudah dievaluasi, yang di mana kalau kata orang Kemenag me-ruqyah (melihat kenyataan yang ada). [https://chirpstory.com/li/280963]

Evaluasi Kinerja Kemensos 2015

6 Juli 2015 – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Eselon I Kementerian Sosial (Kemensos), Fauzan menyatakan keprihatinanya atas turunnya realisasi anggaran Kemensos. Penurunan anggaran tersebut membuat Fauzan meragukan kinerja Kemensos. Fauzan menanyakan bagaimana cara untuk menghitung atau menaikan suatu volume kegiatan yang dilakukan oleh Kemensos [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Baznas

25 April 2015 – Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan Abdul Jamil, Panitia Seleksi Calon Anggota Baznas, Fauzan memandang Baznas di Indonesa gaungnya masih kalah dengan lembaga zakat swasta seraya mempertanyakan apakah Komisi 8 yang bersalah dalam memilih ketua Baznas. Ia kemudian menanyakan apakah KKN masih diterapkan dalam pemilihan pemimpin Baznas antara NU atau Muhammadiyah. Ia berpandangan tidak akan ada gunanya berkonsultasi jika orang-orangnya sudah diseleksi terlebih dahulu dan menerka apakah itu dimaksudkan agar Komisi 8 turut bertanggung jawab. [sumber]

Evaluasi APBN 2015 dan Pendahuluan RAPBN 2016

24 Juni 2015 – Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Lukman Hakim selaku Menteri Agama, Fauzan menanyakan upaya Kementerian Agama dalam membantu rehabilitasi sekolah umum. Fauzan menilai bahwa saat ini Kementerian Agama masih memberi perlakuan yang berbeda terhadap guru sekolah umum dan guru sekolah agama. Oleh sebab itu, Fauzan meminta agar Kementerian Agama dapat mengedepankan prinsip kesetaraan di dalam memberlakukan guru. [sumber]

APBN 2015 dan RAPBN 2016 - Kemensos

9 Juni 2015 – Pada Raker Komisi 8 dengan Menteri Sosial, Fauzan melihat Ibu Mensos sangat menguasai materi. Fauzan mengapresiasi Kemensos karena realisasi Tahun Anggaran 2015 sudah tepat. Fauzan menyatakan bahwa Komisi 8 menyayangkan kabar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mnyatakan kinerja Kemensos menurun. Selanjutnya Fauzan menanyakan apakah masih ada program titipan dari presiden atau tidak. [https://chirpstory.com/li/271555]

Pengawasan Dana Bantuan Sosial

3 Juni 2015 - Achmad mengatakan Komisi 8 kecewa karena ketidakhadiran Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) dalam dua kali jadwal rapat karena alasan keluar negeri. Achmad menyarankan Dirjen Pendis untuk meminta maaf kepada para anggota dewan Komisi 8.

Achmad menjelaskan madrasah dan sekolah umum memiliki fasilitas yang jauh berbeda oleh karena itu Komisi 8 memiliki wacana untuk membuat Panitia Kerja (Panja) Panja mengenai madrasah agar madrasah dapat unggul sama seperti sekolah umum. Madrasah dianggap perlu memiliki payung perlindungan agar bantuan yang seharusnya diterima benar-benar dapat tersampaikan. Adanya perubahan akun yang terjadi dan memberikan dampak merugikan terhadap madrasah dan pondok pesantren, mungkin disebabkan kurangnya sosialisasi kebawah mengenai perubahan bantuan yang tadinya berupa uang menjadi berupa barang. Disinilah Dirjen Pendis harus memiliki perhatian yang besar agar madrasah dan pondok pesantren tersebut nyaman untuk digunakan. Achmad meminta penjelasan mengenai program 5.000 beasiswa ke luar negeri yang dikelola oleh Dirjen Pendis dan adakah kemungkinan lulusan pesantren berdasarkan rekomendasi Komisi 8 dapat diprioritaskan. Achmad meminta penjelasan mengenai bantuan Ruang Kelas Baru (RKB) dan mekanisme rehabilitasi madrasah.

Ke Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam), Achmad menanyakan permasalahan yang terjadi pada Majelis Ulama Islam (MUI) di tahun 2014 hingga menimbulkan polemik di media. Sejauh mana Bimas Islam berusaha membangun Kantor Urusan Agama (KUA) sendiri agar terpisah dengan kantor kelurahan atau kecamatan. Achmad meminta penjelasan mengapa Bimas Islam masih memberikan bantuan terhadap BAZNAS mengingat BAZNAS sendiri merupakan lembaga yang sudah memiliki dana dari amal zakat itu sendiri. Achmad mempertanyakan bantuan yang diberikan kepada guru ngaji tradisional berbentuk apa dan bisakah Komisi 8 merekomendasikan guru ngaji yang menjadi tim sukses untuk anggota Komisi 8 untuk mendapatkan bantuan tersebut. [sumber]

Realisasi Bantuan Sosial Kementerian Sosial tahun 2015

26 Mei 2015 – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komiai 8 dengan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dirjen Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, dan Dirjen Pemberdayaan Sosial, Fauzan mengkhawatrikan realisasi anggaran yang cukup rendah dari Kementerian Sosial. Fauzan menyarankan agar Kementerian Sosial dapat segera membuat terobosan-terobosan program yang terbaru. Fauzan menginginkan agar Program Keluarga Harapan (PKH) yang direncanakan oleh Kementerian Sosial bisa dilaksanakan di seluruh daerah secara merata. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2016

23 April 2015 - Achmad Fauzan minta klarifikasi ke Menteri Sosial (Mensos) apakah ada kaitan program-program Kemensos terhadap kenaikan berbagai harga barang di Indonesia. Achmad Fauzan tidak ingin orang fakir di Indonesia sampai mendekati kekufuran dan harap Pemerintah terpanggil untuk menyantuni dengan program sosial. [sumber]

Program Keluarga Harapan

21 April 2015 - Achmad Fauzan apresiasi Direktorat Jenderal Perlindungan & Jaminan Sosial (Linjamsos) yang punya tanggung jawab untuk menurunkan kemiskinan. Achmad Fauzan minta klarifikasi ke Linjamsos berapa keluarga yang sudah dibantu dan sudah tinggalkan kemiskinan. Menurut Achmad Fauzan Islam itu tidak mengenal malas, namun banyak masyarakat di Dapil yang malas dan betah miskin dan menerima bantuan. Maka Achmad Fauzan setuju dengan usulan perubahan mindset. Menurut Achmad Fauzan PKH harus dipertajam lagi. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan 2015 - 2016

Pada 16 April 2015 - Achmad Fauzan berharap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berperan lebih besar sehingga kebutuhan publik terpenuhi. Achmad Fauzan minta klarifikasi bagaimana MenPPPA merubah KemenPPPA dari kementerian koordinasi menjadi kementerian teknis. [sumber]

Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Pada 3 Februari 2015 - Fauzan Harun minta klarifikasi apakah benar bahwa Menteri Agama sudah tuntas menyelesaikan isu tunjangan profesi guru. Sehubungan dengan anggaran yang diajukan oleh Dirjen Bimas Hindu, Fauzan Harun minta rincian alasan kenaikan alokasi untuk fungsi pelayanan umum di 2015 (7.6%) dibandingkan dengan di 2014 (1.1%). Sehubungan dengan anggaran yang diajukan oleh Dirjen Bimas Buddha, Fauzan Harun minta klarifikasi rencana atau program yang disiapkan untuk mengatasi kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM). [sumber]

Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada 29 Januari 2015 - Achmad Fauzan menilai belum ada program yang disiapkan oleh Kementerian PPPA untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga. [sumber]