Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Persatuan Pembangunan - Jawa Barat III
Komisi VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
16/04/1967
Alamat Rumah
Jl. Pinang No.1A, RT.001/RW.009, Kelurahan Rawamangun. Pulo Gadung. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Persatuan Pembangunan
Dapil
Jawa Barat III
Komisi
VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup

Latar Belakang

Joko Purwanto terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mewakili Dapil Jawa Barat III setelah memperoleh 26,651 suara. Joko adalah petinggi dari PPP dan dikenal dekat dengan Ketua Umum PPP dan mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali. Joko menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP periode 2011-2016.  Di periode 2014-2019, Joko bertugas di Komisi VII yang membidangi energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup.

Joko Purwanto adalah pengusaha properti dan tambang. Joko menjabat sebagai Komisaris Utama dari PT. Starlight Group (batu bara).  

Joko Purwanto pernah marah besar karena dituding sebagai satu dari 35 orang yang menikmati perjalanan haji gratis atas biaya dari Kementrian Agama. Isu ini dibantahnya segera dengan memberikan kronologi kejadian. Menurutnya, alih-alih gratis, ia justru membayar mahal untuk keberangkatan hajinya bersama sang isteri dalam rombongan Suryadharma Ali yang saat itu Menteri Agama. Menurutnya, ia membayar tak kurang dari Rp 400 juta plus biaya tambahan hotel di musim libur yang mencapai $17,000. (sumber).  Kasus haji ini sendiri sudah menjadi sorotan KPK. Dan menurut Joko, ia memiliki bukti-bukti surat pembayarannya.

Pendidikan

SLTA, SMA 68, Jakarta (1987) 

Perjalanan Politik

Tahun 2010-2015, Ketua Umum Angkatan Muda Ka'bah DPP PPP

Tahun 2011-2015, Wakil Sekjen DPP PPP

Di Maret 2016, Joko Purwanto ikut bursa calon Gubernur DKI Jakarta di Pilkada Serentak 2017.  [sumber

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Progres Smelter & Divestasi Pt.Freeport Indonesia

5 September 2018– Komisi 7 rapat dengan Dirjen Minerba, Verifikator Independen, Perusahan Tambang. Joko menanyakan yang dimaksud verifikator yang  independen itu bagaimana? Yang kontrak langsung dengan verifikator itu perusahaan tambang maka dimana letak independennya. [sumber]

Perkembangan Pembangunan Smelter  

24 Mei 2018 - Pada RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba, Joko menyampaikan bahwa mengenai izin ekspor, luar biasa tata aturan yang dibuat pemerintah, Kementrian ESDM, berdasarkan data yang diterimanya, Joko bertanya apakah sesuai dengan angka realnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dilanjut lagi oleh Joko, bahwa hal yang cukup miris adalah semangat memanfaatkan kebijakan pemerintah itu tidak signifikan dengan semangat menjalankan kewajiban. Terkait dengan semangat pembangunan, luar bisa, tidak sama dengan ekspor. Joko menyampaikan, realisasi sudah 305 ton, sementara pencapaian hanya 2,43% saja. Joko juga menyampaikan terkait pengontrolan yang akan dilakukan, Joko juga menanyakan tentang perizinan ekspor, dan menduga bahwa ada unsur-unsur penyalahgunaan jabatan. Joko menghimbau untuk menegakkan segala sesuatu yang sudah diatur, dan jika tidak bisa menjalankannya, cabut saja perizinannya. Joko juga menginginkan untuk cek satu per satu izin yang sudah dikeluarkan. [sumber

PT Valey - Kontrak Karya, Smelter, dan Royalti

4 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 mengadakan dengan PT Vale Indonesia, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, dan Dirjen Planologi Kementerian LHK,Joko menanyakan pemenuhan keinginan PT Vale dengan dirjen-dirjen terkait. [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

20 April 2016 - Joko menanyakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) tentang dampak reklamasi pantura Jakarta yang sudah terjadi hingga kini. Joko tidak ingin mendapat pengertian sementara mengenai reklamasi pantura Jakarta, melainkan pengertian secara keseluruhan dari KemenLHK karena itu berkaitan langsung dengan nelayan yang lingkungannya ikut hancur. Joko menilai bahwa isu tentang pembuatan rumah susun nelayan ini akan berubah fungsi ekonominya. Joko beranggapan bahwa para nelayan akan menjadi pedagang jika dibuat rumah susun. Joko menegaskan MenLHK agar para nelayan diperhatikan.  [sumber]

Kinerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

2 Desember 2015 - Joko meminta persentase komponen lokal yang digunakan LAPAN untuk membuat pesawat N-219.  [sumber]

Kinerja Perusahaan Listrik Negara

Pada 13 April 2015 - Joko menanyakan bagaimana mau jalan program 35,000 megawatt, yang sudah ada saja produktifitasnya semakin menurun?  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
16/04/1967
Alamat Rumah
Jl. Pinang No.1A, RT.001/RW.009, Kelurahan Rawamangun. Pulo Gadung. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Persatuan Pembangunan
Dapil
Jawa Barat III
Komisi
VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup