Sikap Terhadap RUU

Rancangan Undang Undang (RUU) Mineral dan Batubara (Minerba) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar

Joko menjelaskan bahwa jadi hampir Rp80 trilyun sebagai akibat aturan pemerintah mengenai pengusaha nikel tidak bisa ekspor, berkaitan masalah smelter roh daripada kebijakan harus ada smelter adalah untuk memberi nilai tambah produk yang bisa kita ekspor banyak hal yang membuat pemerintah tidak mendukung itu semua. Apa yang bisa menghidupkan kembali persoalan minerba ini, kita ingin masukan teknis buat kami untuk menambah pengetahuan kami terkait perubahan UU tersebut.

Tanggapan

Pokok Pengantar RAPBN Tahun 2016 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM, Kepala SKK Migas, Dirut Pertamina dan PLN

Joko menjelaskan tidak ada salahnya hari ini kita membahas lifting bukan berarti tidak ada hubungannya dengan KKKS.

Asumsi Dasar dalam RAPBN Tahun Anggaran 2016 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI

Joko mengatakan bahwa dalam kasus ini, Komisi 7 DPR-RI memerlukan angka yang realistis dan tidak asal tebak.

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2016 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI

Joko menjelaskan kami berdebat tidak sederhana, ada yang dipotong dan ada yang ditambah jangan didebat lagi ini mohon diterima karena hari ini hanya persetujuan.

Berakhirnya Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Bupati Mimika, Bupati Intan Jaya, Bupati Puncak, Ketua DPRD Mimika, dan PT. Freeport Indonesia

Joko yakin bahwa Komisi 7 DPR-RI masih concern terhadap masalah PT. Freeport Indonesia, karena kita telah membentuk Panja Freeport. Dalam situasi ini, mengenai izin ekspornya tidak sesuai lagi dengan aturan, sehingga Joko yakin di tahun 2021 nanti PT. Freeport Indonesia tidak dapat memenuhi kewajibannya sendiri.

Kasus Kebakaran Hutan, Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Reklamasi 17 Pulau di DKI Jakarta, dan revitalisasi Teluk Benoa — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Jika benar-benar terjadi reklamasi, Joko mengimbau agar menjadi fokus utama atau perhatian dari Kementerian LHK dan meminta dengan kementerian terkait lainnya perihal reklamsi dari Lingkungan Hidup (LH) yang secara legalitas Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) mengalami kekalahan harus menjadi fokus utama dari kementerian terkait. Di dapil Joko, ia meminta bantuan dalam bentuk kerja nyata dari Kementerian LHK guna mengatasi pertambangan ilegal yang terjadi di Gunung Rosa, Jawa Barat. Ia menambahkan sudah ada 17 orang yang menjadi korban pertambangan ilegal tersebut. Terakhir, Joko meminta sikap dari Kementerian LHK atas situs bersejarah megalitikum yang terdapat di dapilnya.

Evaluasi Distribusi Listrik Hari Raya, dll — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) dan Ketua Unit Pelaksanaan Program Pembangunan Ketenagalistrikan (UP3KN)

Joko mengatakan belakangan ini tergelitik dengan berita di media terkait perselisihan MenESDM dan PLN. Dirut PLN selalu di bawah Menteri. Dalam situasi yang ada, itu menjadi sesuatu yang harus disikapi dengan bijak. Ia mengatakan dalam kondisi yang ada, ia mengusulkan diam lebih baik daripada banyak bicara. Ia berharap berjalan, mengalir dalam situasi yang khusus. Hal yang penting adalah kerja, kerja, kerja karena ada yang lebay disini yaitu susahnya menghubungi Dirut BUMN. Jadi, hari ini dikembalikan pada agenda sehingga tidak berpanjang kemana-mana. Menurutnya, yang lebih penting adalah program PLN yang berkiblat pada rakyat.

Program Pembangkit Listrik 35.000 MW — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT PLN (Persero)

Joko mengusulkan tidak ada salahnya PLN melakukan sosualisasi sehingga masyarakat tahu biaya pemasangan listrik.

Revisi Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan & Pemurnian Indonesia (AP3I)

Joko P menanyakan smelter yang dibangun dengan uang sendiri. Ia menanyakan smelter harus dibangun dengan apa karena biasanya smelter harus dibangun dengan menggunakan listrik sendiri. Ia mengatakan Indonesia butuh pengusaha yang sadar untuk membangun smelter di Indonesia. Ia mengapresiasi AP3I yang sudah sadar membangun smelter. Ia mengatakan waktu ia ke China, ia menangis melihat banyak kapal tambang berbendera Indonesia merapat di sana, seperti Indonesia menjual bangsa sendiri. Oleh karena itu, langsung ada peraturan. Ia mengatakan memang ada pembayaran lebih sehingga Ibu Mery mengusulkan percepatan restitusi pajak. Berkaitan dengan penyempurnaan pembayaran restitusi pajak dipercepat. Ia mengusulkan kunjungan spesifik ke smelter Gebe dan smelter USD130.000.000.

Verifikasi Kemajuan Pembangunan Smelter dan Usulan Pembentukan Panitia Kerja /Panitia Khusus Izin Ekspor — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Mineral dan Batubara dan PT. Sucofindo

Joko mengatakan kepada para mitra bahwa mereka dibayar oleh orang yang ingin diverifikasi. Joko menanyakan konsekuensi hukum seperti apa jika ada dugaan pelanggaran independensi. Sebagai BUMN yang kontrak perusahaannya kecil-kecil, Joko mengaku heran mengapa PT. Sucofindo bingung antara PT. AMAN dan PT. Smelting dan kemudian dikatakan salah ketik. Joko menanyakan dimana tanggung jawab direktur utama karena kontrak dengan verifikator bisa sampai Rp. 350.000.000.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Energi Nasional (DEN) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Dewan Energi Nasional (DEN) Atas Nama Nasri Sebayang

Joko P menanggapi selama bapak menjadi direktur, bapak cukup kooperatif sehingga Joko P yakin komunikasi akan tetap terjalin, kita tidak akan meragukan apa yang sudah menjadi potensi bapak dan jangan sampai ini hilang ketika bapak masuk DEN.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Energi Nasional (DEN) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Dewan Energi Nasional (DEN) Atas Nama Sudharto Prawata

Joko P menanggapi bahwa DEN mempunyai pimpinan yaitu Presiden dan Ketua hariannya Menteri. Dalam kondisi seperti itu Joko P yakin tidak mudah sebagai anggota DEN yang akan memberikan masukan, meskipun masukannya baik. Pengalaman sebelumnya DEN ini tidak pernah rapat, ini perlu menjadi pertimbangan dan perlu untuk difikirkan.

Latar Belakang

Joko Purwanto terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mewakili Dapil Jawa Barat III setelah memperoleh 26,651 suara. Joko adalah petinggi dari PPP dan dikenal dekat dengan Ketua Umum PPP dan mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali. Joko menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP periode 2011-2016.  Di periode 2014-2019, Joko bertugas di Komisi VII yang membidangi energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup.

Joko Purwanto adalah pengusaha properti dan tambang. Joko menjabat sebagai Komisaris Utama dari PT. Starlight Group (batu bara).  

Joko Purwanto pernah marah besar karena dituding sebagai satu dari 35 orang yang menikmati perjalanan haji gratis atas biaya dari Kementrian Agama. Isu ini dibantahnya segera dengan memberikan kronologi kejadian. Menurutnya, alih-alih gratis, ia justru membayar mahal untuk keberangkatan hajinya bersama sang isteri dalam rombongan Suryadharma Ali yang saat itu Menteri Agama. Menurutnya, ia membayar tak kurang dari Rp 400 juta plus biaya tambahan hotel di musim libur yang mencapai $17,000. (sumber).  Kasus haji ini sendiri sudah menjadi sorotan KPK. Dan menurut Joko, ia memiliki bukti-bukti surat pembayarannya.

Pendidikan

SLTA, SMA 68, Jakarta (1987) 

Perjalanan Politik

Tahun 2010-2015, Ketua Umum Angkatan Muda Ka'bah DPP PPP

Tahun 2011-2015, Wakil Sekjen DPP PPP

Di Maret 2016, Joko Purwanto ikut bursa calon Gubernur DKI Jakarta di Pilkada Serentak 2017.  [sumber] 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Progres Smelter & Divestasi Pt.Freeport Indonesia

5 September 2018– Komisi 7 rapat dengan Dirjen Minerba, Verifikator Independen, Perusahan Tambang. Joko menanyakan yang dimaksud verifikator yang  independen itu bagaimana? Yang kontrak langsung dengan verifikator itu perusahaan tambang maka dimana letak independennya. [sumber]

Perkembangan Pembangunan Smelter  

24 Mei 2018 - Pada RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba, Joko menyampaikan bahwa mengenai izin ekspor, luar biasa tata aturan yang dibuat pemerintah, Kementrian ESDM, berdasarkan data yang diterimanya, Joko bertanya apakah sesuai dengan angka realnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dilanjut lagi oleh Joko, bahwa hal yang cukup miris adalah semangat memanfaatkan kebijakan pemerintah itu tidak signifikan dengan semangat menjalankan kewajiban. Terkait dengan semangat pembangunan, luar bisa, tidak sama dengan ekspor. Joko menyampaikan, realisasi sudah 305 ton, sementara pencapaian hanya 2,43% saja. Joko juga menyampaikan terkait pengontrolan yang akan dilakukan, Joko juga menanyakan tentang perizinan ekspor, dan menduga bahwa ada unsur-unsur penyalahgunaan jabatan. Joko menghimbau untuk menegakkan segala sesuatu yang sudah diatur, dan jika tidak bisa menjalankannya, cabut saja perizinannya. Joko juga menginginkan untuk cek satu per satu izin yang sudah dikeluarkan. [sumber] 

PT Valey - Kontrak Karya, Smelter, dan Royalti

4 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 mengadakan dengan PT Vale Indonesia, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, dan Dirjen Planologi Kementerian LHK,Joko menanyakan pemenuhan keinginan PT Vale dengan dirjen-dirjen terkait. [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

20 April 2016 - Joko menanyakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) tentang dampak reklamasi pantura Jakarta yang sudah terjadi hingga kini. Joko tidak ingin mendapat pengertian sementara mengenai reklamasi pantura Jakarta, melainkan pengertian secara keseluruhan dari KemenLHK karena itu berkaitan langsung dengan nelayan yang lingkungannya ikut hancur. Joko menilai bahwa isu tentang pembuatan rumah susun nelayan ini akan berubah fungsi ekonominya. Joko beranggapan bahwa para nelayan akan menjadi pedagang jika dibuat rumah susun. Joko menegaskan MenLHK agar para nelayan diperhatikan.  [sumber]

Kinerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

2 Desember 2015 - Joko meminta persentase komponen lokal yang digunakan LAPAN untuk membuat pesawat N-219.  [sumber]

Kinerja Perusahaan Listrik Negara

Pada 13 April 2015 - Joko menanyakan bagaimana mau jalan program 35,000 megawatt, yang sudah ada saja produktifitasnya semakin menurun?  [sumber]