Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Persatuan Pembangunan - Jawa Barat IV
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sukabumi
Tanggal Lahir
10/03/1973
Alamat Rumah
Kav. DKI Blok F-3, RT.001/RW.005. Durensawit. Durensawit. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Persatuan Pembangunan
Dapil
Jawa Barat IV
Komisi

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan atau Masukan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI)

Reni mengaku sangat kecewa dengan siaran televisi saat ini, karena sifatnya yang tidak mendidik. Reni menanyakan batas siaran televisi lokal mengingat secara normatif jangkauan televisi lokal sangat luas. Selain itu, Reni menanyakan ATSDI dan ATVLI setuju dengan politisi yang mempunyai televisi digunakan untuk melakukan kampanye politik dengan bebas atau tidak. 


Pelantikan Pergantian Anggota Antarwaktu (PAW), Pengambilan Keputusan Tingkat II terhadap Revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3), dan Perpanjangan Masa Pembahasan Sejumlah RUU — Rapat Paripurna DPR RI

Reni mengatakan F-PPP meminta penundaan pengambilan keputusan tingkat II atas RUU MD3 karena menemukan substansi yang bertentangan.  


Tanggapan

Daftar Inventarisasi Masalah RUU Kebudayaan — Panitia Kerja (Panja) Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah

Reni meminta maaf karena tertinggal dalam perkembangan RUU Kebudayaan. Ia membahas mengenai hasil konsinyering di Century yang belum memiliki kesepakatan. Menurutnya, menghabiskan energi untuk membahas DIM satu per satu tanpa garis besar.


Pengambilan Keputusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pengambilan Keputusan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim menjadi Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR-RI — DPR-RI Rapat Paripurna ke-80

Reni mengatakan bahwa ia setuju Perppu perlindungan anak disetujui karena kondisi mendesak saja. Reni berharap ada pengaturan RUU yang lebih komprehensif.


Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perguruan Tinggi Negeri

Reni M mengapresiasi paparan PTN. Ia mengatakan dulu pada tahun 2010 Komisi 10 mencoba memperjuangkan rendahnya partisipasi kuliah. Ketika itu, Komisi 10 meminta BOPTN sekurang-kurangnya 15-30% dari anggaran fungsi pendidikan dan penelitian 15% dari Rp400 Triliun, tetapi ternyata Pemerintah tidak sanggup. Ia tidak mendengar PTN mengeluhkan dana untuk penelitian dan ia menanyakan kecukupannya. Ia mengasumsikan tidak ada masalah untuk alokasi dana penelitian. Jika tidak ada keluhan maka Komisi 10 tidak akan mengajukan karena tadi lebih banyak alokasi untuk biaya pegawai atau dosen. Ia menanyakan formulasi khusus untuk memperkuat gagasan dari PTN. Ia menyebutkan mengenai anak Dirut Pertamina, Dirut BUMN yang kuliah kedokteran hanya membayar sebesar Rp7.000.000. Ia menghimbau jangan sampai di tempat kuliah anak orang kaya justru UKTnya rendah sekali karena BOPTNnya besar sekali.


Evaluasi Kinerja, Beasiswa, Program Pendidikan Dokter dan Isu Terkait — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Menurut Reni, lebih baik yang dipaparkan oleh Menristekdikti ditunda dan dibuat rapat berikutnya yang lebih lengkap.


Pengambilan Keputusan terhadap Pemberhentian Ketua DPR RI dan Penetapan Pengganti Ketua DPR RI — Rapat Paripurna DPR RI

Reni mengatakan F-PPP menghargai apapun keputusan F-Golkar, F-PPP menerima pergantian Ketua DPR RI dengan seluruh mekanisme yang sudah ditempuh. Reni mengatakan F-PPP mendukung revisi UU MD3 agar mencerminkan proporsionalitas dukungan rakyat, seharusnya komposisi Pimpinan DPR mencerminkan jumlah dukungan rakyat.


Pola Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Data Pokok Pendidikan dalam Memvalidasi Sarana Prasarana (Sarpras) Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Kebijakan Penyediaan dan Pemenuhan Standar Sarpras Dikdasmen, dan Hasil-Hasil Penelitian terkait dengan Sarpras Dikdasmen — Komisi 10 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Dirjen Dikdasmen dan Kepala Litbang Kemendikbud RI

Reni menanyakan kementerian mempunyai data serapan DAK di daerah atau tidak, karena tiap tahun kementerian tidak pernah diberikan laporan DAK daerah yang memadai, dan sampai hari ini, sudah 10 tahun DAK dicairkan, tidak jelas alokasinya kemana. Reni menyatakan persetujuannya terkait adanya regulasi tentang DAK, karena ia pun tidak tahu jumlah sekolah yang dibangun dan direhab dengan menggunakan DAK.


Pengambilan Keputusan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Perbukuan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB)

Reni M mengapresiasi Menag yang meminta maaf dan berterima kasih kepada Komisi 10 atas kelonggaran waktu menyelesaikan ini. Ia meminta ke depannya, Kemenag tidak mengulang kejadian ini. Untuk buku agama, ia setuju kontennya diserahkan kepada Kemenag. Menurutnya, ini bukan soal agama dispesialkan, tapi semua sekolah wajib mencantumkan 1 pelajaran agama. Ia mengatakan apapun tentang pendidikan agama (dalam hal konten) merupakan kewenangan Kemenag. Ia menyampaikan semakin hari terjadi pengikisan moral yang luar biasa dan sudah banyak buku yang tidak menganut nilai agama di Indonesia dan nilai Pancasila. Ia mengatakan harus mendudukan dulu persepsi masing-masing bahwa yang dimaksud disini adalah pendidikan agama yang diberikan pada sekolah umum, berbeda dengan mapel di pesantren, dan lain-lain. Ia memberikan persetujuan atas hasil lobbying dan menurutnya jika dimentahkan lagi tidak bagus. Ia mengatakan acuan RUU ini adalah UU Sisdiknas No. 23 Tahun 2003. Ia meminta dengan segala hormat agar redaksinya tetap pada awal.


Pengambilan Keputusan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemajuan Kebudayaan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Pleno dengan Tim Pemerintah

Reni M mengatakan kalau sanksi hanya 2 tahun 8 bulan, berarti tidak dipenjarakan di bawah 5 tahun. Ia menyampaikan denda Rp5.000.000 kalau yang dirusak gerbang, tapi kalau yang dirusak objek kebudayaan seperti kepala gajah mada, masa dendanya hanya Rp5.000.000. Ia mengatakan Komisi 10 sudah lama melakukan lobby dan chemistry nya jadi tidak sama. Ia menangis karena candi Trowulan dipreteli dan kalau dendanya hanya Rp5.000.000, ia mengatakan sedih sekali. Ia menyampaikan bahwa tahun 2010 Komisi 10 membahas cagar budaya. Di dalam ketentuan pidana pasal 105, dipidanakan paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun. Ia mengusulkan rumusan yang sudah disetujui tetap seperti semula. Ia menyebutkan anggota panja mengatakan KUHP selesai akhir tahun, bukan Mei.


Kenaikan Uang Kuliah Tunggal Perguruan Tinggi Negeri dan Penambahan Perguruan Tinggi Swasta — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Reni mengapresiasi jumlah peraih emas nasional dan internasional yang tinggi. Menurut Reni, idealnya dosen berkualifikasi S3 setidaknya mencapai target 60.000. Salah satu kendala kenaikan menjadi guru besar adalah birokrasi.


Rancangan Undang-Undang Kebudayaan — Komisi 10 DPR RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah

Reni mengatakan tidak setuju dengan kata terpadu karena kesannya tidak serius dan ada unsur ketidakpercayaan, sehingga menjadi tidak substantif. Reni berpendapat kebudayaan harusnya diatur oleh pemerintah sementara sistem terpadu diatur oleh Presiden.


Laporan Kegiatan dan Anggaran Multi Event Internasioanal dan Pemaparan Progress Persiapan Asian Games Tahun 2018 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Panitia Pelaksana Indonesia Asia Games 2018 Organizing Committee (Panpel INASGOC)

Reni mengatakan harapan bahwa Asian Games menjadi sebuah momentum. Reni meminta tanggung jawab moral terkait anggaran Asian Games karena Komisi 10 trauma dengan Hambalang dan PON. Reni meminta rincian dan rasionalitas pengurangan anggaran.


Kebijakan Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (SN Dikdasmen), Capaian dan Permasalahan SN Dikdasmen, Target SN Dikdasmen, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Direktorat Jenderal (Dirjen), Dirjen Kebudayaan (Ditjenbud), serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Kebudayaan (Kemendikbud)

Reni mengatakan tidak menemukan matrik tentang SPM dari tahun ke tahun. Ia menanyakan sudah terpenuhi atau belumnya upaya kerja keras Kementerian dan jumlah sekolah yang berada di bawah SPM. ia juga menanyakan penyebab tren indeks sekolah untuk SMK menurun. Ia mendukung UNBK harus ditingkatkan. Tapi, ia menemukan hasil UN di SMP dan MTS terus mengalami penurunan. Ia mengatakan penurunan rata-rata dari sekolah yang UNKP menjadi UNBK. menurutnya, ketika hasil UN menurun, bukan berarti kompetensi sekolah tidak bagus, tapi karena sistem yang baru berdampak pada hasil yang menurun. Ia mengatakan terkait UNBK mandiri yang jumlahnya lebih banyak dibanding UNBK non mandiri. Ia ingin memastikan agar Dikdasmen fokus di provinsi. Ia mengajak untuk menggenjot UNBK ini agar dipastikan komputernya sudah terpenuhi supaya tidak usah pinjam meminjam bahkan sewa. Ia membahas mengenai evaluasi anggaran DAK yang nyari tidak pernah diketahui oleh Komisi 10 dan tidak bisa dipantau outputnya. Ia meminta diberi tahu yang kemungkinan merupakan tugas Kemenkeu mengenai sebaran DAK pendidikan bagi setiap Kabupaten dan serapannya. Ia mengatakan fakta di lapangan tidak mudah untuk memastikan sebarannya. Ia berharap dari tahun ke tahun ada peningkatan kinerja.


Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2017, Pelaksanaan dan Daya Serap APBN kuartal I ta. 2018, serta Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI

Reni mengatakan, BPK RI telah menyampaikan rekomendasi dan komisi 10 ingin mendapat laporan apa saja yang sudah dan belum yang dilakukan oleh Menpora RI. Reni menyatakan, pagu anggaran Menpora adalah 5 Triliun dan komisi 10 ingin mendapat laporan dan pergerakan realisasi per bulan dari Januari sampai Mei 2018 dan laporan RKA K/L 2019. Reni mengatakan, prinsip pembangunan adalah harus berdasarkan pada demokrasi dan menjaga keseimbangan pembangunan nasional. Terkait RKP, komisi 10 ingin mendapat laporan arah dan kebijakan Menpora dan gerakan Pramuka utk meningkatkan pemberdayaan pemuda, prestasi, olahraga dll. Selain itu, Reni mengatakan, bentuk sinergitas untuk mewujudkan tema dan penganggaran, distribusi dan alokasi anggaran dan intinya mengenai output pramuka untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Terkait RAPBN 2019, Reni mengatakan, komisi 10 ingin mendapat gambaran sandingan di masing-masing unit utama dan program-programnya. Reni menyatakan, termasuk penjelasan strategi untuk memenuhi target 2019 terkait RKP dan komisi 10 ingin mengingatkan bahwa Kemenpora untuk menjelaskan mengenai laporan anggaran yang berbeda antara data di INAPGOC dan DPR. Reni mengatakan, terkait ikhtisar BPK RI, pada awal Menpora RI menyampaikan tidak terdapat pembahasan sebab proses belum selesai dan belum ada penyerahan kepada Kemenpora RI dan oleh sebab itu tidak ada bahan yang akan diserahkan oleh Kemenpora RI. Reni mengatakan, hal ini perlu dimaklumi mengingat sebentar lagi akan melakukan pesta demokrasi dan fokus BPK lebih banyak pada pesta demokrasi.


Penyesuaian Rancangan Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2019 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Reni menyayangkan anggaran Kemendikbud yang terus mengalami penurunan padahal ini digunakan untuk kebutuhan pendidikan. Penurunan ini, menurut Reni, menunjukkan adanya inkonsistensi dalam negara.


Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2019, Penyerahan Rekomendasi Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi dan Program Didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI

Reni menanyakan prioritas pada 2019 (peningkatan mutu, akses atau daya saing). Sebab ia melihat seperti tidak ada target dari kementerian. Ia juga meminta ada ketegasan dari kementerian untuk menutup perguruan tinggi abal serta penguatan pada SDM untuk melakukan penelitian serta anggarannya.


Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2019 Sesuai Hasil Badan Anggaran DPR-RI - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Reni mengatakan bahwa ia akan dibelakang mitra jika yang ingin dicapai adalah pariwisata dan ekonomi kreatif, namun anggarannya hanya sedikit. Menurut Reni, dengan anggaran 657 Miliar tidak ada yang bisa dicapai.


Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2019 Sesuai Hasil Badan Anggaran DPR-RI — Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Reni lebih setuju untuk Kepala Badan Ekonomi Kreatif fokus kepada dukungan manajemen daripada perencanaan pembangunan gedung. Menurut Reni, hal-hal yang berkaitan dengan persiapan apapun lebih baik ditiadakan saja dan mengacu kepada lampiran.


Evaluasi Program Strategis dan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) — Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Reni menanyakan soal penjelasan tentang revitalisasi SMK dan perubahan dari peningkatan mutu pendidikan.


Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2020 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional

Reni mengatakan masih banyak hal yang harus dikerjakan, seperti sosialisasi UU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang menurutnya belum ada dampaknya. Ia juga menyampaikan mengenai kebutuhan adalah komunitas dimana komunitas tidak memiliki penghasilan dan seharusnya komunitas diberikan bantuan berkala dan diperhatikan berdampak atau tidaknya bantuan tersebut. Ia menyarankan untuk digitalisasi sumber bacaan anak-anak, seperti komik yang bisa dibaca online karena banyak peminatnya dan animator-animator Indonesia bagus-bagus. Menurutnya, secara keseluruhan perpusnas harus mengkomunikasikan lebih keras lagi terkait penambahan anggaran.


Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum APTISI dan Kepala L2DIKTI

Reni mengatakan bahwa berdasarkan Tabel Akreditasi Perguruan Tinggi presentase peningkatannya ialah 100% dan total berdasarkan Hasil Akreditasi Perguruan Tinggi Menurut Penyelenggara PT per-31 Desember 2018 adalah 1974. Sedangkan untuk akreditasi program studi hingga 31 Desember 2018 terdapat 19.851 program studi terakreditasi. Reni juga mengatakan bahwa Komisi 10 sudah meminta dana alokasi 30% dari pendidikan tinggi untuk riset tetapi ditolak karena alasannya untuk dana vokasi dan menurut hemat Reni jika ada surat edaran untuk menyetujui sesuatu kebijakan itu bapak berhak menolak surat edaran tersebut karena Komisi 10 ada di DPR.


RKA dan RKP K/L Tahun 2020 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Reni mengatakan anggaran pendidikan 20% di daerah pasti tidak 100% teralokasi untuk pendidikan, menurut UU jika anggaran pendidikan tidak tercapai 20%, maka Presiden berhak diberhentikan. Untuk itu, alokasi anggaran untuk pendidikan benar dialokasikan dengan maksimal dengan memperhatikan DAK setiap daerah.


Guru Honorer Kategori 2 (K2) — Komisi 10 DPR-RI Audiensi dengan Forum Honorer K2 Indonesia (FKH2I) Jawa Barat

Reni mengatakan apa yang disampaikan FKH2I sama persis dengan yang disampaikan oleh Komisi 10. Asumsi Komisi 10 pada tahap pertama sebanyak 150 ribu tapi Komisi 10 tidak tahu bagaimana progressnya karena tidak ada persiapan dan tidak pegang data. Reni mengatakan jika sudah bicara tentang terbentur UU maka tidak bisa ngotot lagi, perlu ada kajian dan memastikan bahwa K2 sudah memenuhi syarat pada Juni 2019. Reni berpendapat intervensi perlu dilakukan pemerintah terhadap yang tidak lolos di tahap pertama, agar pada tahap kedua yang selesai di Juni 2019 dapat memprioritaskan yang tidak lolos terlebih dahulu. Reni bertanya dimana letak ketidaklolosan pada tahap pertama. Reni mengatakan test harusnya dilakukan sebagai syarat sah bukan standar kelulusan karena asumsinya Guru Honorer K2 sudah mengajar lama, ini menjadi poin penting yang akan Komisi 10 soroti untuk disampaikan kepada pemerintah. Reni mengatakan jika FKH2I memiliki data terkait formasi di daerah maka bisa disampaikan kepada Komisi 10 karena Komisi 10 akan menyoroti kemampuan fiskal di daerah masing-masing. Reni bertanya K2 yang tidak lolos sertifikasi apakah jadi credit poin. Reni menyampaikan bahwa penambahan formasi/kuota rekrutmen K2 untuk tahap kedua harus ditambah, anggaran harus dari pusat karena daerah-daerah tidak punya uang, tes harus sebagai syarat dan bukan syarat kelulusan karena kelulusan berdasarkan ranking. Reni mengatakan Komisi 10 meminta data yang disajikan dalam bentuk tabel dan diserahkan kepada Komisi 10 untuk data penunjang, dan meminta FKH2I terus memantau progress dari P3K. Reni berpendapat P3K adalah salah satu solusi yang arif dan bijaksana sebagai bentuk perjuangan DPR dan Pemerintah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Reni mengatakan kasus ditangerang adalah sudah tes tapi SK belum keluar, kebijakan ada tetapi pengumuman tesnya belum ada, sudah tes tapi tidak ada pengumuman kelanjutan, ketiga masalah tersebut adalah terkait anggaran. Reni mengatakan DPR bukan eksekutor, DPR akan menindaklanjuti hal ini kepada pemerintah sebagai eksekutif.


Evaluasi Daya Serap APBN Tahun 2018 serta Pembahasan RKA dan RKP K/L Tahun 2020 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti)

Reni menanyakan alasan pengurangan beasiswa Bidik Misi. Ia mengatakan khusus dalam bidang pendidikan fokus kepada pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan namun di kampus-kampus saat ini ketika lulus hanya sebatas lulus. Tetapi kampus tidak bergerak. Ia menanyakan alasan memasukkan anggaran rehab ke Kemenristekdikti padahal surplusnya ke KemenPUPR. Ia mengatakan walaupun angka awalan tetap saja tidak masuk akal. Menurutnya, angka awalannya dibuat tinggi saja karena kalau rendah kesannya Menristekdikti pasrah atau menyerah. Ia mempertanyakan arti jika sarana bagus, infrastruktur bagus, program bagus, tapi dosennya tidak bagus serta sebaliknya jika dosen bagus, tetapi mahasiswanya yang tidak bagus.


Masukan Terhadap Rancangan Undang-Undang Ekonomi Kreatif — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Kerja Pemerintah

Reni mengusulkan agar pengundunhan pakar ini bukan hanya dari sisi akademisi saja, tetapi juga sebagai pelaku ekonomi kreatif.


Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata

Reni menanyakan alasan perkembangan destinasi wisata ini sangat rendah sedangkan akses infrastruktur sekarang relatif baik yang seharusnya akses orang untuk berwisata meningkat. Ia mengatakan bebas visa tidak berkorelasi positif dengan meningkatnya jumlah wisata negara. Ia berharap adanya pembangunan lagi sekolah-sekolah pariwisata seperti pembangunan sekolah tinggi pariwisata yang harus ditambah dan jangan sampai industri, pemasaran, dan jumlah wisatawannya didorong tetapi SDMnya tidak didorong.


Daya Serap APBN Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Tahun 2018, dll — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)

Reni mengatakan bahwa ia lebih concern pada PN 1 dan PN 3 dan menurutnya banyak yang bisa dikerjakan terkait kepemudaan. Ia mengatakan tidak bisa membahas banyak mengenai anggaran Rp 1,4 Triliun. Ia menyampaikan mengenai prestasi olahraga yang menurutnya sudah biasa dan ia mengusulkan adanya pelatihan kewirausahaan untuk pemuda, terutama di bidang startup. Menurutnya, hal tersebut penting untuk mengembangkan kemandirian dan kualitas pemuda.


Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Anggota BPK, Pengambilan Keputusan RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, RUU Ekonomi Kreatif dan RUU Perkoperasian - Rapat Paripurna DPR RI ke-171

Reni mengatakan banyak masyarakat yang masih menganggap ekonomi kreatif adalah hal biaya padahal dalam Penerimaan Dalam Negeri (PDB) 2018, sebesar 1.000 Triliun rupiah disumbangkan oleh sektor tersebut. Ia meyakini ekonomi kreatif dapat jadi andalan devisa negara, dan mensyukuri RUU Ekonomi Kreatif telah sah menjadi UU.


Pagu Anggaran Tahun 2020 - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Reni mengatakan bahwa pagu alokasi Badan Ekonomi Kreatif tahun anggaran 2019 tidak ada perubahan, masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Reni juga mengatakan bahwa Badan Ekonomi Kreatif perlu menyampaikan peta data per-povinsi hinga kota dan kabupaten, agar program-program dapat diketahui oleh masyarakat luas.


Penyesuaian RKA K/L - Raker Komisi 10 dengan dengan Menteri Pariwisata

Reni menanyakan alasan alokasi anggaran beranjak sangat sedikit padahal target hendak dicapai Rp280 Triliun dan cara untuk mencapai target tersebut. Reni mengatakan, mengacu pada top three program Kementerian Pariwisata adalah travelling, fashion dan kuliner, Reni mengatakan kalau mengacu pada anggaran Bekraf, anggarannya sangat rendah dan nyaris tidak ada yg bisa dilakukan padahal Bekraf memberikan kontribusi untuk negara. Reni menanyakan, cara meningkatkan ekonomi kreatif di saat anggaran Bekraf sedikit namun Kementerian Pariwisata menargetkan ekraf di top three. Reni menuturkan, mengenai permasalahan bebas visa, dirinya ingin mengetahui efek bebas visa yang sudah ada
di 196 negara ini. Menurutnya, bila menguntungkan Indonesia, maka harus terus dilanjutkan begitu juga sebaliknya. Reni mengatakan, dirinya belum memperoleh kejelasan program pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional dan memohon penjelasan serta sepakat adanya perubahan. Terkait aksesibilitas udara dan infrastruktur lainnya, sampai hari ini Reni belum mendapat perkembangan wisata nasional dan kawasan ekonomi khusus dan masuk ke dalam program prioritas nasional.


Evaluasi Program Strategis dan Revitalisasi SMK – Rapat Kerja Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Reni meminta penjelasan lebih mendetail mengenai revitalisasi SMK dan dirinya melihat tidak ada perubahan dalam peningkatan mutu.


Latar Belakang

Reni Marlinawati adalah anggota legislatif dari Fraksi PPP dapil Jawa Barat 4 (Kabkot. Sukabumi). Latar belakang Reni adalah Dosen Luar Biasa di Universitas Islam Negeri. Ia menikah dengan Moehammad Amin, dan dikaruniai 3 orang anak. Reni pernah aktif di HMI dan ia pernah menjadi Ketua Umum Forum Mahasiswa Pascasarjana se-Indonesia. 

Reni pernah menjadi Komite Perbankan Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang dipimpin oleh Prabowo Subianto (sumber). 

Pendidikan

1997 - IAIN (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung - Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah)
2006 - Universitas Negeri Jakarta - Manajemen Pendidikan

Perjalanan Politik

Reni pernah menjabat sebagai PP Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) dan Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan. Kini ia di DPR sebagai anggota Komisi X. 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Larangan Minuman Beralkohol

5 Maret 2018 - Pada tahun 2015 Fraksi PPP telah mengusulkan RUU larangan Minuman beralkohol namun sampai saat ini RUU tersebut belum selesai dibahas, ia memohon agar RUU tersebut segera dibahas dan disahkan.[sumber]

Tanggapan

Implikasi Gempa Lombok terhadap Pendidikan Dasar dan Menengah

29 Agustus 2018 – Pada rapat Komisi 10 dengan Kemendikbud. Reni menanyakan bagaimana posisi anggaran Kemendikbud saat ini dan bersumber darimana. Reni juga menyatakan bahwa ia ingin memastikan apakaha anggaran untuk pendidikan ini benar-benar masuk ke dalam plotting atau tidak.[sumber]

Doa untuk Kesehatan Pak Habibie

5 Maret 2018 - Pada saat rapat paripurna, Reni memohon kepada pimpinan dalam pidato mengajak bersama memanjatkan doa untuk mantan Presiden BJ. Habibie. [sumber]

Dukungan Revisi UU Narkoba

5 Maret 2018 - Dalam rapat paripurna, Reni  meminta agar DPR tahu betul bahwa ini merupakan ancaman maka dari itu ia mendukung jika RUU anti nakoba ini dibahas untuk memastikan generasi hebat kelak harus bebas dari narkoba.[sumber]

Seruan Boikot Barang Amerika dan Israel

7 Desember 2017 –Pada rapat paripurna ke-118. Reni selaku ketua Fraksi PPP meminta dan menyerukan kepada seluruh Indonesia untuk memboikot barang-barang dari Amerika dan Israel, dan meminta kepada seluruh umat Islam agar berdoa untuk Palestina, khususnya Masjid Al-Aqsa.[sumber]

Pendidikan Vokasi dan Sertifikasinya

2 Oktober 2017 - Pada RDPU Komisi 10 dengan Indonesian-German Maritime Forum (IGMF), Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM), dan PT ALWYNI International Capital (AIC) Reni mengatakan bahwa pertemuan pagi ini dalam upaya mendorong program pemerintah mengenai program pendidikan vokasi. Pertama tentang jenjang pendidikan. Konon katanya di Jerman sudah dilaksanakan sejak kelas 4 SD, apakah itu berarti anak kelas 4 SD sudah menentukan fokus jurusannya atau tidak. Reni juga menanyakan tentang sejauh mana partisipasi sinergi antara Indonesia-Jerman. Lalu terkait partisipasi IGMF dalam mensinergikan program pendidikan Indonesia dengan Jerman. [sumber]

Standar Nasional Perguruan Tinggi

31 Mei 2017 - Reni menanyakan kenapa Program Studi (prodi0 yang belum terakreditasi masih banyak, sebanyak 25.060 prodi. Reni juga menanyakan apakah ada sanksi terkait dengan perguruan tinggi yang belum punya akreditasi. Reni berpendapat bahwa dari 25.060 prodi, apakah kira-kira akan dilakukan evaluasi melihat jadwal Irjen yang padat sekali. Reni mengatakan baru ada 6.396 prodi yang sudah menggunakan standar pendidikan perguruan tinggi, tapi belum ada kefahaman. 

Reni mengatakan bahwa Komisi 10 akan lakukan konfirmasi dan verifikasi dengan lembaga khusus yang melakukan standar. Reni mengatakan ada 532.000 Perguruan Tinggi yang bodong waktu itu. Reni menanyakan apakah sekarang sudah bersih semua. Reni juga akan membela kementerian karena kelemahan di Kementerian itu baginya adalah kelemahan Komisi 10 juga.   [sumber]

Kebijakan Moratorium Ujian Nasional (UN)

1 Desember 2016 - Reni meminta penjelasan apakah kebijakan ini merupakan moratorium Ujian Nasional (UN) atau penghapusan UN. Reni menginformasikan dirinya memiliki kajian sendiri mengapa UN harus dihapus karena tidak sesuai undang-undang. Reni juga menyatakan bahwa moratorium ini hanya wacana karena biasanya moratorium diiringi dengan penentuan batas waktu berlaku. Reni juga menjelaskan bahwa dokumen yang dibutuhkan adalah penjelasan utuh berdasarkan hasil kajian yuridis, filosofis, landasan empiris, dan pedagogis. Menurut Reni, dokumen yang diberikan mitra bukan sebuah legitimasi untuk memutuskan hal besar karena sebelum menjadi sebuah keputusan, harus ada dokumen negara yang menjadi landasan. Reni juga mengingatkan bahwa sedari dulu DPR sudah menyatakan tidak setuju dengan UN namun untuk mengambil sikap, dibutuhkan dokumen yang komprehensif. Reni meminta klarifikasi mengenai tidak adanya nomenklatur untuk pelaksanaan UN. Reni mengusulkan agar pelaksanaan ujian hasil belajar siswa dikembalikan ke guru. Penjelasan Menteri Pendidikan & Kebudayaan (Mendikbud) lebih ke penghapusan UN sehingga menurut Reni Putusan MA pada tahun 2008 tidak serta merta menjadi alasan untuk melakukan moratorium sehingga DPR tidak dalam rangka menyetujui atau tidak karena prerogatif melainkan meminta Mendikbud melengkapi dokumen. Reni meminta keterangan pelaksanaan UASBN yang melakukan pengawasan silang antar sekolah dan kisi-kisi dari bank soal KKG sedangkan pengawasan diberikan kepada guru.  [sumber]

RKA/K-L 2017 Lanjutan Pembahasan – Kemendikbud RI

24 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja lanjutan Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Reni mengapresiasi usaha Mendikbud terkait penyesuaian sasaran KIP. Reni mengatakan bahwa Sukabumi sebagai kabupaten terluas se-Jawa dan Bali masih tertinggal dalam bidang pendidikan. Reni menyarankan perhatian serius oleh Mendikbud, walaupun ada penambahan insentif bagi guru, tetapi masalah teknisnya  tidak diselesaikan. Serapan PIP mencapai 60 persen hingga bulan Oktober 2016. Reni berharap sisanya bisa dipastikan terserap. Terkait dengan data yang terinput untuk tahun 2017, masih dibawa 40 persen. Ia mengatakan bahwa dalam hal entri data harus lebih fleksibel lagi. Selanjutnya terkait dengan rehabilitasi reni mengatakan bahwa ruang belajar, ada panja sarana dan prasarana pendidikan, walaupun belum sampai kunjungan ke sekolah di perbatasan. Reni juga mengungkapkan temuannya selama ini di Jawa Barat, bahwa saat terjadi hujan kondisi tanahnya dipenuhi  lumpur bahkan hingga menyebabkan longsor, sehingga banyak sekolah yang rusak. [sumber]

Peninjauan Kembali UU Pendidikan Kedokteran (UU Dikdok)

27 September 2016 - Reni mengatakan bahwa Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) dan DLP terjadi perbedaan persepsi antara DPR dan Kementerian. Reni juga menyarankan untuk merevisi UU dikdok dan mendengarkan saran-saran dari stakeholder terkait. Banyak juga keluhan datang ke DPR terkait rekrutmen mahasiswa kedokteran contoh ada mahasiswa Ilmu Program Sosial (IPS) namun bisa diterima di Fakultas Kedokteran. Jika rekrutmen ini sudah bagus maka ke depan pelayanan kesehatan akan bagus. [sumber]

Program Indonesia Pintar & Ujian Nasional Tingkat SMP

2 Juni 2016 - Reni mengapresiasi tentang adanya gugus tugas pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di setiap sekolah dasar dan menengah. Reni menanyakan tentang kesanggupan Menteri Pendidikan & Kebudayaan (Mendikbud) untuk menyerahkan persentase data Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diserap, mengingat masih banyaknya sekolah berkategori rendah yang tidak mendapat DAK, serta kesulitan yang dialami oleh anggota Komisi 10 saat melakukan survei ke daerah mengenai banyaknya dana yang diserap oleh DAK. Reni juga mengusulkan agar adanya penambahan jumlah bank penyalur Kartu Indonesia Pintar (KIP). Hal ini dikarenakan satu dari dua bank pemerintah yang ditunjuk, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah mempersulit murid dalam mencairkan uangnya. Reni juga menyikapi tentang tren peminat Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dimana terjadi penurunan minat siswa SMA untuk kuliah di dua universitas terkemuka Indonesia, yaitu Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Reni menanyakan keterkaitan penurunan minat siswa SMA untuk kuliah di UI dan ITB dengan adanya pemisahan ruang lingkup kerja antara Pendidikan Dasar dan Menengah (DikDasMen) dan Pendidikan Tinggi (Dikti).  [sumber]

Evaluasi Kinerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

23 Mei 2016 - Reni berharap ada perbaikan hasil dari anggaran berikutnya lebih baik tanpa ada pengecualian. Reni memahami anggaran PNRI yang sangat kecil dibanding yang dibutuhkan PNRI sesungguhnya. Selanjutnya, Reni menanyakan apakah ada pengurangan hal-hal yang sifatnya langsung ke lembaga-lembaga masyarakat di daerah-daerah.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum Produksi Film Negara (PPFN)

9 Februari 2016 -Reni melontarkan pertanyaan kepada Sherly yaitu berapa anggaran per tahun yang PPFN terima oleh negara dan kendala yang dihadapi oleh PPFN, apakah PPFN bisa meningkatkan keproduktivitasannya mengingat output PPFN tidak terlihat, karena PPFN tidak banyak yang tahu kecuali film Si Unyil & Hachi, dan  adakah obsesi untuk mengulangi kesuksesan film tersebut. Reni menanmbahkan berapa anggaran yang diperlukan PPFN untuk mengidealkan visi dan misi PPFN.

Reni menanyakan PPFN mendapat sumber dana dari mana dan rencana kedepan sumber dana PPFN itu seperti apa bukannya PPFN itu milik negara. Operasional PPFN itu berapa dan menurut Reni, kalau Perum itu sudah menjadi tanggung jawab negara dan harus dibiayai minimal anggaran dari BUMN.  [sumber

Kasus Penahanan Ijazah Dokter Umum dan Dokter Muda

26 Agustus 2015 - Reni mengapresiasi usaha para dokter-dokter dari Perhimpunan Dokter Umum dan Dokter Muda. Reni menegaskan bahwa mengacu pada UU Perguruan Tinggi, Uji Kompetensi dilakukan hanya pada lulusan yang sudah punya ijazah.  [sumber]

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)

2 Juli 2015 - Reni apresiasi pemaparan dari rektor-rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Reni menekankan bahwa sejak tahun 2010 Komisi 10 sudah memperjuangkan BOPTN dan sudah meminta agar sekurang-kurangnya 15%-30% dari APBN (Rp.400 triliun) untuk fungsi pendidikan dan 15% untuk fungsi penelitian. Namun ternyata Pemerintah tidak sanggup. Reni minta klarifikasi ke rektor-rektor PTN apakah dana untuk alokasi penelitian sudah cukup atau belum karena Reni tidak mendengar keluhan dari mereka. Dari pemaparan para rektor-rektor PTN, Reni menilai alokasi dana lebih banyak digunakan untuk biaya pegawai dan dosen sehingga Komisi 10 tidak akan mengajukan anggaran ke Pemerintah.

Reni juga minta klarifikasi ke rektor-rektor PTN apakah ada formulasi khusus untuk memperkuat rumusan BOPTN. Reni ingin menghindari situasi dimana tempat kuliah anak-anak orang kaya justru UKT-nya rendah sekali karena BOPTN-nya nilainya besar.  [sumber]

Kwartir Nasional Pramuka

8 Juni 2015 - Reni apresiasi Kwarnas Pramuka yang mengajukan rencana perubahan Undang-Undang Pramuka. Reni menilai penting untuk Kwarnas Pramuka membuka gugus depan Pramuka di DPR juga. Reni setuju untuk Pramuka jadi bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan masuk sebagai kategori pendidikan non-formal. Reni paham betapa memprihatinkannya kondisi fasilitas Pramuka di Cibubur. Terkait anggaran sebesar Rp.96 Milyar untuk renovasi dan persiapan Jambore Nasional 2016, bila belum terealisasi Reni berjanji akan tanyakan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) pada Rapat Kerja mendatang. Reni berharap apabila Kwarnas Pramuka jadi bagian dari Kemdikbud maka anggaran untuk Pramuka juga lebih besar. Reni dukung agar pelatihan Pramuka untuk guru-guru perlu lebih diperbanyak lagi sasarannya.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015-2019

Pada 16 April 2015 - Kepada Menteri Pariwisata (Menpar), Reni saran untuk membuat untuk Komisi 10 seperti seminar yang memberitahukan ‘ini lho potensi kita, ini lho program pariwisata kita’. Reni minta klarifikasi ke Menpar skala prioritas dari program-program pariwisata di 2015 dan anggaran yang dibutuhkan.  [sumber]

Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif 2015

Pada 16 April 2015 - Kepada Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Reni minta klarifikasi skala prioritas dari 16 sub-sektor industri kreatif.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015-2019

Pada 16 April 2015 - menurut reni segala sesuatu berawal dari mindset dan rektor sekarang diperlakukan sama seperti guru dan dosen-dosen yang lain, kalau begini bagaimana pendidikan kita bisa maju? Tolong perhatikan BOPTN karena selama ini selalu cair pada last minute sehingga universitas mengalami masalah. Masalah UKT, tolong lebih disosialisasikan. Jangan sampai ketika sudah masuk universitas orang tua mahasiswa bingung karena biaya semester berubah.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pada 7 April 2015 - Reni minta klarifikasi ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) posisi skala prioritas Wajib Belajar 12 Tahun dan SMK bagi Presiden. Reni juga minta klarifikasi ke Mendikbud apakah peningkatan kompetensi guru hanya khusus untuk guru PNS atau juga bisa untuk guru non-PNS.

Menurut Reni pembangunan sekolah baru perlu diperinci. Oleh karena itu Reni minta perhatian khusus dari Mendikbud atas penanganan Dana BOS pada SMA. Reni minta klarifikasi ke Mendikbud mengapa Dana BOS bisa digunakan untuk pelatihan.  

Reni juga minta klarifikasi ke Mendikbud mengapa di Direktorat Kebudayaan fokus pengembangan terpusat pada pusat perfilman padahal kebudayaan ragamnya ada sangat banyak.  [sumber]

Pada 6 April 2015 - Reni meminta Kemendikbud mempertimbangkan kebijakannya agar PT tetap berperan sebagai koordinator pengawas pelaksanaan Ujian Nasional (UN).  [sumber]

27 Januari 2015, di rapat kerja dengan Anies Baswedan, Menterian Pendidikan - Reni mengapresiasi usulan Wajib Belajar 12 tahun, namun menekankan pentingnya ketersediaan SDM (guru) yang madani untuk program tersebut.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2015-2019

Pada 6 April 2015 - sehubungan dengan program yang sudah Menpora laksanakan Reni Marlinawati merasa belum melihat dampak dari setiap kegiatan kepemudaan Menpora. Sehubungan dengan pengembangan olahraga profesional di Indonesia Reni Marlinawati merasa pemerintah tidak peduli dengan perkembangannya. Padahal ada banyak olahraga profesional yang muncul di tanah air seperti tenis dan golf.  [sumber]

Kualitas Pengajar di Perguruan Tinggi

Pada 1 April 2015 - menurut Reni kita perlu fokus juga pada kurikulum SD dan SLTP. Reni menilai Indonesia belum punya konsep pendidikan, dan itu peran perguruan tinggi. Reni setuju terhadap pengurangan SKS karena fokus otak tidak hanya logika tapi juga aspek seni dan olahraga. Menurut Reni perlu pola pelatihan berbeda antara guru di desa dan di kota dan penelitian lanjut tentang dampak sertifikasi terhadap beban di kelas.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga

Pada 5 Februari 2015 - Reni minta klarifikasi kepada Kemenpora kenapa anggaran yang diajukan hanya untuk Asian Games 2018 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) saja.  (sumber)

Anggaran Perpustakaan Nasional RI

Pada 5 Februari 2015 - Reni minta klarifikasi ke PNRI apakah peruntukan anggaran yang diajukan untuk perpustakaan yang sudah dibangun atau yang akan dibangun.  [sumber]

Persetujuan Prolegnas 2015-2019 

Saat Paripurna ke-18, 9 Februari 2015 - DPR memiliki agenda untuk persetujuan Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas 2015. Sebelum disetujui pada hari yang sama, Reni Marlinawati, sebagai wakil dari Fraksi PPP, apresiasi RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol masuk dalam Prolegnas Prioritas 2015. Namun, ia juga berpendapat bahwa RUU Kebudayaan harus masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun ini karena untuk tahun 2015, Komisi 10 hanya diberikan 1 target RUU yang harus dirampungkan. (sumber)

Kinerja PSSI

Pada 15 Januari 2015 - Reni Marlinawati sesalkan PSSI tidak menindak dalang utama dari sepak bola gajah PSS Sleman vs. PSIS Semarang lalu.  Reni juga menanyakan kriteria pemilihan provinsi sebagai lokasi pusat pelatihan tim U-15 karena PSSI hanya memilih 6 provinsi. (sumber)

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sukabumi
Tanggal Lahir
10/03/1973
Alamat Rumah
Kav. DKI Blok F-3, RT.001/RW.005. Durensawit. Durensawit. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Persatuan Pembangunan
Dapil
Jawa Barat IV
Komisi