Partai Persatuan Pembangunan - Jawa Barat IX

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Penerimaan Negara Tahun 2015 dan Putusan Penyertaan Modal Negara (PMN) PT. Sarana Multi Infrastruktur — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Dony memberikan dukungan agar Kemenkeu RI dapat sukses mencapai target pajak. Ia menyampaikan bahwa Wapres RI pernah mengatakan bahwa target pajak sulit dicapai dikarenakan targetnya yang ketinggian di saat ekonomi sedang melambat. Menurutnya, kinerja Pemerintah belum maksimal terutama dalam kepatuhan dan reformasi mengenai kewajiban pajak. Dony meminta penjelasan mengenai extra effort November mendatang berkaitan dengan target di Desember.

Anggaran dan Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Bank Indonesia

Dony menanyakan konsep ideal pegawai BI seperti apa dalam rangka pelaksanaan tugas BI, namun bukan berkaitan dengan internalnya. Dony meminta informasi berkaitan dengan komposisi pegawai yang akan ditetapkan BI antara pusat dan daerah.

Penggunaan Kelebihan Target Penerimaan Pungutan OJK Tahun 2014 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dony mengatakan bahwa dasar hukum terkait kelebihan anggaran sudah jelas diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, mengenai efektivitas dan urgensi dari penggunaan kelebihan anggaran, Dony meminta OJK untuk meyakinkan bahwa kelebihan anggaran yang ada memang benar-benar dibutuhkan. Selain itu, ia juga mempertanyakan terkait penggunaan kelebihan untuk anggaran sewa gedung, sebab Dony mencatat bahwa pada anggaran tahun 2015, OJK telah mengalokasikan Rp159 juta untuk sewa gedung.

Pajak — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Keuangan

Dony berasumsi lambat belanja Kementerian/Lembaga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Pandangan Mini Fraksi Atas Rancangan Undang Undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM

Dony menjelaskan kini ancaman krisis mulai mengancam berbagai negara termasuk ke negara Indonesia, menyadari krisis keuangan berulang maka Fraksi PPP menganggap lebih baik mencegah daripada mengobati. Ancaman krisis sedang melanda Indonesia penting untuk meningkatkan sistem perbankan dalam pengoptimalisasi RUU ini perlu persiapan RUU secara teknis dan perlu regulator untuk mengatasi masalah ke depannya setuju untuk membahas RUU JPSK ini kebijakan penanganan krisis harus dilakukan secara cepat dan akurat. Rencana JPSK sangat penting mendorong perekonomian nasional, penanganan krisis dapat dilakukan secara serius bukan oleh ad hoc. Fraksi PPP memberikan persetujuan terhadap RUU JPSK ini.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik

Dony mengatakan bahwa kementerian lembaga harus melaksanakan sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Bappenas.

Penyertaan Modal Negara PT Sarana Multi Infrastruktur (PMN SMI) 2015 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kekayaan Negara dan Dirut PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

Dony berharap bobot daerah Timur lebih berat. Setidaknya dari kunjungan bisa menambah keyakinan perlunya PMN. Berkaitan dengan kongres PMN 2015, ia melihat progresnya tidak begitu jauh. Ia menanyakan waktu target tahap pengalihan aset ini selesai dan waktu target pengalihan operasional. Ia mengatakan SMI harus bermanfaat dan berkontribusi dari daerah-daerah yang kapasitasnya rendah. Ia meminta dijelaskan daerah-daerah yang pernah dibantu SMI.

Evaluasi Kinerja 2015 dan Rencana Kerja 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Jajaran Asuransi BUMN

Menurut Dony, dari komplain harus diperbaiki. Di Jasindo ada asuransi pertanian mulai 2016 dan tentu saja berpihak pada kemiskinan dan pedesaan. Petani dihadapkan pada kegagalan panen. Dony meminta progres terkait asuransi pertanian bisa dijelaskan.

Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Anggaran Tahun Anggaran 2017 — Panja RKP dan Prioritas Anggaran TA 2017 Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja Lanjutan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Dony mengatakan RKP TA 2017 yang dipaparkan telah sesuai dengan RPJMN, tinggal bagaimana Bappenas
memiliki kekuatan yang lebih untuk mengarahkan K/L dalam menyusun kegiatan sehingga tidak terjadi ego sektoral. Dony meminta penjelasan tentang bagaimana RKP yang disusun pemerintah dapat menuntaskan kemiskinan, terutama pada petani dan nelayan. Apakah KUR menyentuh buruh tani, karena buruh tani adalah masyarakat termiskin bukan pedagang. Dony meminta dalam RKP TA 2017 ada hal terpadu untuk
nelayan dan petani, sehingga kebijakan yang dibuat dapat menyelesaikan kemiskinan. Dony meminta gambaran perkembangan program unggulan Jokowi yaitu program Sejuta Rumah, karena masalah terbesarnya adalah pengadaan lahan.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

Dony mengatakan bahwa ia tidak menyetujui adanya pemotongan anggaran untuk Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Dengan adanya pemotongan, berarti harus ada revisi terhadap beberapa target capaian. Dony berharap penghematan tidak ditujukan pada defisit pendidikan dan harus konsisten penghematan pada belanja operasional atau pada belanja lainnya. Jika dibandingkan dari total Rp1,9 Triliun yang dipotong, di 1 program saja pemotongannya mencapai Rp1,8 Triliun, ia meminta penjelasan terkait hal tersebut.

RKP dan RKA K/L Tahun 2017 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

Dony menyampaikan bahwa tahun 2017 adalah wahana Kemenpora memperbaiki laporan keuangan, maka Dony menanyakan bagaimanakah roadmap-nya. Dony juga meminta dijelaskan bagaimana gambaran indeks pembangunan manusia.

Asset Swap Mitratel dengan TBIG (Part 1) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Telkom dan Deputi Bidang Usaha Agro dan Industri Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Dony A menanyakan sudah ada feedback dari KPK atau belum.

Lanjutan Pembahasan RKA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI

Dony menjelaskan bahwa terdapat 5 acuan dalam memberikan persetujuan yaitu RKA ini harus disusun berdasrkan RKP, RKA harus disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, realisasi anggaran sbelumnya yaitu 2016, laporan hasil pemeriksaan BPK, dan proses pembahasan hingga rapat ini.

Lanjutan Pembahasan RKA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pariwisata

Dony mengatakan bahwa PPP memiliki acuan apabila ingin mengurangi atau menaikkan anggaran yaitu sesuai RKP, disusun berdasarkan presetasi kerja yang dicapai, realisasi anggaran tahun sebelumnya, ikhtisar pemeriksaan BPK Semester I. Berdasarkan acuan yang ada Kementerian Pariwisata sudah baik, namun pilihan pengalokasian anggaran yang masih dipertanyakan.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam RAPBN Perubahan Tahun 2017 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Dony mengatakan pemerintah berkali-kali dihadapkan dengan pemotongan APBN, apakah pemotongan sudah sesuai Inpres dan tidak akan mengganggu program unggulan pendidikan.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perpustakaan Nasional RI

Dony meminta klarifikasi dan penjelasan tentang prestasi yang akan dicapai pada RAPBN 2017. Ia belum mendapatkan gambarannya tentang 500 Miliar ini prestasi kerjanya seperti apa. Dony meminta untuk dikuantitatifkan. Dony juga menanyakan kira-kira jika diperjuangkan 1,8 Triliun ini prestasinya akan bagaimana. Selanjutnya, Dony meminta informasi pustakawan jumlah idealnya. Terkait peminat pustakawan, Dony menanyakan terkait solusi yang akan dilakukan.

Pembicaraan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Dony Ahmad Munir mengatakan bahwa persetujuan terhadap RKA K/L setidaknya realisasi anggaran sampai bulan Oktober kita mencoba cara informasinya Kemenristek Dikti termasuk yang bagus dalam penyerapannya. Menristek Dikti telah mengetahui audit BPK seperti apa yang menjadi masalah dan bagaimana mengatasinya. Materi menjadi bahan dasar untuk mengambil keputusan, sesungguhnya tidak lengkap target kinerja belum dijelaskan berkaitan target kinerja tambahan anggaran Rp350 miliar yang ada hanya keterangan saja. Ada beberapa target kerja yang belum dijelaskan termasuk 8 kebijakan dari Menristek Dikti. Standar Operasional Prosedur (SOP) seperti apa untuk memperbaiki proses seleksinya agar di tahun 2017 ini hanya mengenai rekomendasi panja beasiswa ini bisa diatasi.

Laporan Keuangan 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia

Dony mengapresiasi capaian 2016 yang melebihi target. Dony juga memohon klarifikasi lebih lanjut berkaitan dengan realisasi yang hanya 53%. Saat rapat yang terakhir, Dony diyakinkan Bekraf akan mencapai target 80%, beberapa kegiatan juga sudah ada kontraknya.

Kenaikan Uang Kuliah Tunggal Perguruan Tinggi Negeri dan Penambahan Perguruan Tinggi Swasta — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Dony mengatakan bahwa raihan emas di tingkat nasional dan internasional tolong lebih diperinci. Dony juga menanyakan apakah bisa dipisahkan jumlah mahasiswa peraih medali emas dari nasional dan internasional. Dony juga memohon diperjelas kriteria PTS yang akan mendapatkan dana hibah.

Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I dan II Tahun 2016, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016, dan Pembahasan RKP dan RKA Badan Ekonomi Kreatif RI — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI

Dony A menanyakan persentase bagian Bekraf dalam mengentaskan kemiskinan. Ia berharap Bekraf memperbaiki laporan keuangannya. Ia juga menanyakan dasar perhitungan sehingga memperoleh angka 16.700.000 tenaga kerja dapat diwujudkan. Ia berharap Bekraf bisa betul-betul dirasakan dan bisa lebih maju lagi.

Pembahasan RKA K/L RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Mendikbud)

Dony mengatakan dari pemaparan yang ada sangat singkat hanay 5 lembar saja apakah supaya pertanyaan sedikit, karena kami akan berikan persetujuan jika paparan yang disampaikan jelas. Dony mengatakan berkaitan dengan Five days school atas nama Fraksi PPP menyadari bahwa ini bertujuan untuk pembentukan karakter, sehingga dimohon untuk menjelaskan apa yang menjadi dasar implementasi full day school/five days school. Dony mengatakan pada saat kita semua pernah membuat skripsi/thesis/disertasi biasanya ada permasalahan dan kita menulis untuk memecahkan masalah.

Penyesuaian Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2018 Berdasarkan Hasil Badan Anggaran — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Dony mengatakan bahwa ada 5 kriteria dari Badan Anggaran untuk memberikan persetujuan RKA-K/L dan semua kriteria tersebut sudah dipenuhi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Latar Belakang

Dony Ahmad Munir terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mewakili Dapil Jawa Barat IX setelah memperoleh 38,038 suara. Dony adalah kader dan politisi senior di PPP Jawa Barat dan sudah lama mewakili PPP di tingkat DPRD Kabupaten maupun tingkat DPRD Propinsi Jawa Barat.

Di periode 2014-2019 ini Dony bertugas di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan. Pada Juni 2016, Dony pindah ke Komisi X menggantikan Elviana. 

Pendidikan

S1, Teknik Industri, Sekolah Tinggi Teknologi Garut (STTG), Garut (1998)

S2, Manajemen Keuangan, Universitas Padjajaran, Bandung (2005)

Perjalanan Politik

Dony Ahmad Munir pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPC PPP Sumedang periode 1995-2000. Ia menjadi anggota DPRD Sumedang tahun 1997-1999 dan merupakan anggota termuda saat itu dari fraksi PPP. 

Tahun 1999-2004, ia menjadi Ketua Fraksi PPP di DPRD Sumedang. Dan dalam waktu bersamaan ia juga merupakan Sekretaris di DPC PPP periode 2000-2006. Karir politiknya di PPP meningkat dan mendudukkannya sebagai Ketua DPC PPP Sumedang periode 2006-2011. Dan kini ia menjadi salah satu utusan Sumedang di DPR-RI.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU APBN 2018 beserta Nota Keuangannya

24 Agustus 2017 - Dalam rapat Paripurna, Dony selaku perwakilan dari Fraksi PPP dalam menanggapi RUU APBN 2018, beserta nota keuangannya. Dony mengungkapkan bahwa Fraksi PPP menyadari perkembangan ekonom masih berat ditengah tekanan global karena pemerintah akan menghadapi masa depan yang terlihat trendy terus naik. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% mengisyaratkan bahwa pemerintah akan mampu menghadapi tantangan yang kuat. Dony bertanya bagaimana pertumbuhan akan tercapai, jika masyarakat masih tertekan. Fraksi PPP menyadari perkembangan ekonomi masih berat, namun pemerintah lebih optimis dibandingkan RAPBN 2017 lalu. Doni mengatakan bahwa kita sadari saat ini tekanan hidup yang dihadapi rakyat sangat berat, pertumbuhan pada ekonomi harus mampu mengurangi kemiskinan dan perluasan lapangan kerja. Fraksi PPP menilai tatanan hidup rakyat semakin berat, seperti kenaikan biaya listrik dan potongan subsidi. Sektor pertanian dan kemaritiman tidak beranjak naik, Fraksi PPP khawatir akan semakin tingginya timpang ekonomi di masyarakat. Dony kembali bertanya siapakah yang menikmati hasil pembangunan ini?. Penurunan inflasi menurutnya ternyata diikuti dengan tren penurunan kemiskinan yang melambat. Sektor rill semakin lemah dan berdampak pada ketersediaan lapangan kerja, karena penurunan inflasi ditanggapi secara lambat oleh sektor perbankan dalam penurunan suku bunga, dan mengakibatkan lemahnya perekonomian. Dony menegaskan bahwa ekonomi lesu melemahkan investasi dan banyak.

Fraksi PPP berpandangan telah terjadi peningkatan sebesar Rp1878 Triliun. Penerimaan perpajakan tidak mencintai target, tax ratio pun tidak mencapai 15%, Fraksi PPP menilai kemampuan pemerintah meningkatkan penerimaan pajak masih jauh dari ideal. Kekayaan alam terus tergusur dan perusakan alam terus meningkat. Kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kebijakan pajak masih jauh dari target, pemerintah perlu melakukan reformasi pajak secara berkelanjutan, karena pajak seharusnya bias menjadi pendapatan fiskal. Fraksi PPP meminta pemerintah memperhatikan belanja negara yang harus berpihak pada rakyat. Perlunya kesinambungan pada pembangunan agar pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif. Infrastruktur sangat penting, terutama yang berpengaruh dalam hal rumah tangga. Kebijakan kemiskinan harus menciptakan pemerataan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Fraksi PPP menyadari bahwa pertumbuhan tidak mengalir ke semua arah, dari pertumbuhan ekonomi yang terus naik, akan tetapi kesenjangan sosial tidak mengalami penurunan. APB  sebagai alat politik anggaran negara harus menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Kesenjangan ekonomi terlihat jelas, maka dari itu perlu adanya program pemerintah yang lebih produktif, agar masyarakat miskin dapat keluar dari zona itu.

Dengan mengucapkan Bismillah yang diucapkan oleh Doni, Fraksi PPP setuju atas RAPBN 2018 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku. [sumber]

Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro RAPBN 2018

30 Mei 2017 - Dalam rapat paripurna,Doni mengungkapkan jika pemerintah perlu bekerja lebih giat lagi untuk mewujudkan pencapaian pembangunan. Kemudian mewakili Fraksi PPP mencermati jika ada penurunan kualitas lapangan kerja dan beban utang yang terus meningkat sehingga menjadi defisit. Terkait postur fiskal, Fraksi PPP meminta pengelolaan makro ekonomi dan fiskal dapat mempengaruhi masyarakat dan kami meminta ada kemajuan yang dicapai dalam perpajakan dan sumber lainnya. Selain itu pemerintah perlu mnyelesaikan tunjangan profesi guru di lingkungan Kemenag dan pemerintah harus melakukan percepatan kurikulum dan buku pelajaran di Kemenag. Dan terakhir, Dony meminta pembangunan infrastruktur ke depan jgn berpusat di kota tpi ke daerah juga agar perkembangannya merata. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Permusikan

7 Juni 2017 - Pada Audiensi Komisi 10 dengan Ekosistem Musik Indonesia yang terdiri dari kumpulan musisi (Kami Musik Indonesia dan Insan Musik Indonesia), Dony mengatakan sejak 4 tahun ke belakang, sudah ada Hari Musik Nasional dengan tujuan untuk mengenalkan ke masyarakat dan Kementerian terkait seharusnya membuat cetak biru kebijakan penetapan hari musik ini membawa dampak bagus atau tidak ke industri musik nasional. Berkaitan dengan industri musik, menurut Dony, perlu strategi menyeluruh, penyelesaiannya bisa melalui UU dengan muatan yang luar biasa. [sumber]

RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

12 April 2016 - Dony menyampaikan bahwa Fraksi PPP menginginkan agar pengampunan pajak jangan terlalu menggebu-gebu, tetapi tidak jelas ukurannya. Fraksi PPP mendorong Pemerintah agar fungsi pajak dijalankan dengan baik dan optimal, serta mendorong Pemerintah agar dapat melaksanakan fungsi pajak untuk mengurangi ketimpangan di masyarakat. Fraksi PPP mengapresiasi tindakan pemerintah dan menyetujui RUU Pengampunan Pajak dibahas sesuai peraturan yang berlaku.  [sumber]

RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP)

29 Oktober 2015 - Dony menilai Rancangan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) ini diusulkan Pemerintah agar kinerjanya lebih profesional, transparan, terbuka dan bertanggung-jawab. Menurut Dony sekarang ada 4 permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan PNBP yaitu: adanya pungutan liar, keterlambatan/tidak disetornya PNBP ke Kas Negara, penggunaan langsung PNBP dan pengelolaan diluar mekanisme APBN. Dony minta klarifikasi dari wakil pemerintah apakah keempat permasalahan tersebut masih terjadi di kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga atau tidak.

Kepada Asisten Kepala Polisi Republik Indonesia (Asisten Kapolri), Dony minta penjelasan mengenai rincian dari kenaikan PNBP dari Kepolisian yang begitu tinggi.  [sumber]

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015 - Dony Ahmad Munir mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

RUU Pengampunan Nasional

Pada 6 Oktober 2015 - Dony Ahmad Munir mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

Tanggapan

Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)

21 Agustus 2017 - Dalam RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Panja SN DIKTI Komisi 10 dengan Kepala BAN-PT, Kepala LAM-PTKes dan Kopertis Wilayah III DKI Jakarta  Dony mengapresiasi kinerja yang dilakukan oleh BAN-PT, Kopertis Wilayah III DKI Jakarta, dan LAM-PTKes. Dony mengatakan dirinya mempunyai pengalaman sebagai mahasiswa yang diasesor dan menurutnya BAN-PT melakukan pekerjaan dengan kredibel. Ia kemudian menanyakan mengenai penyempurnaan SN Dikti, perlakuan terhadap kekurangan disparitas di luar pulau Jawa, dan pengembangan instrumen akreditasi, serta respon perguruan tinggi terhadap umpan balik yang diterima. Menurut Dony, perbaikan boleh saja dilakukan namun penyempurnaan juga harus berjangka panjang. [sumber]

Perkembangan Kepariwisataan di Banyuwangi

11 April 2017 - Dony menyoroti khusus untuk Banyuwangi. Ia menanyakan bagaimana jika langkah dan strategi Banyuwangi dijadikan buku agar bisa direplikasi dan dijadikan contoh untuk daerah lain. Dony menanyakan juga tentang kebijakan apa yang paling dirasakan dan regulasi apa yang diharapkan untuk pariwisata dari pemerintah.   [sumber]

RKA/K-L 2017 Lanjutan Pembahasan – Kemendikbud RI

24 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja lanjutan Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dony mengapresiasi jawaban tertulis dari Kemendikbud yang sudah sangat menjawab pertanyaannya. Keyakinan Dony bahwa sasaran PIP 2017 dengan alternatif yang ditawarkan sudah mengakomodir apa yang dibahas pada rapat sebelumnya. Dony sepakat terhadap apa yang menjadi alternatif dari Kemendikbud dan bisa ditetapkan. [sumber]

RKA-K/L 2017 - Kementerian Pariwisata

1 September 2016 - Komisi 10 Rapat kerja (Raker) dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar),  Dony tidak berharap Menpar memberikan kesenjangan antarwilayah karena ketika 10 destinasi makin maju maka akan terjadi kesenjangan antarwilayah. Dony menyampaikan bahwa panggandaran adalah salah satu tempat wisata yang menarik. Dony meminta sejauh mana strategi untuk meningkatan partisipasi usaha lokal dan sejauh mana peningkatan terjadi. Dony menyatakan di Sumedang ada bendungan Jatigede yang selesai selama 60 tahun dan merupakan bendungan terbesar kedua di Jawa barat. [sumber]

Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

16 Juni 2016 - Dony menanyakan sejauh mana alokasi anggaran tentang masalah kesenjangan, pemerataan pendidikan bagi kalangan masyarakat miskin dan kurang mampu. Dony menegaskan bahwa perlu adanya regulasi untuk mengatasi hal tersebut.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga

8 Juni 2016 - Doni menyinggung pernyataan Menteri Pemuda & Olahraga (Menpora) yang menyelaraskan pemotongan anggaran dengan prestasi yang akan dicapai. Doni menanyakan seberapa besar dampak pemotongan anggaran terhadap prestasi atlet. Doni juga meminta Menpora menjelaskan dasar pemotongan pada fungsi pendidikan dan pelayanan umum yang dinilai cukup besar.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Bank Negara Indonesia (BNI)

10 September 2015 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 DPR-RI dengan Direktur Utama BNI, Dony mengatakan alangkah baiknya jika BNI menyantumkan target 2015 juga sebagai indikator. Dony optimis krisis ekonomi pasti berlalu, namun Dony mempertanyakan kapan waktunya hal itu akan berlalu. Kemudian Dony memberikan pertanyaan kepada Dirut BNI mengenai sektor mana yang menaikkan MPL di BNI, bagaimana BNI menghadapi kredit macet, dan Dony mempertanyakan bagaimana kebijakan lanjutan program CSR BNI. [sumber]

Kinerja Bank Rakyat Indonesia

8 September 2015 - Sejurus dengan Amir Uskara, Dony mengapresiasi kinerja BRI dalam penyaluran KUR yang mencapai Rp.712 miliar dalam waktu 2 minggu. Terkait hal itu, Dony menanyakan usaha yang dilakukan BRI agar seluruh kuota KUR tersalurkan. Menurut Dony, KUR BRI harus ke sektor pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan, dan lebih prioritas dibandingkan Kupedes. Sosialisasi KUR juga harus dilaksanakan secara terstruktur, sistematis dan masif.

Sehubungan dengan kondisi ekonomi yang melemah, Dony menanyakan apakah BRI akan merevisi atau mengejar target Desember 2015. Selain itu, Dony juga menanyakan langkah yang dilakukan BRI menghadapi kredit yang bermasalah.  [sumber]

Pada 6 April 2015 - Dony mendukung KUR karena sangat membantu rakyat. Dony berterimakasih kepada BRI karena sudah berinovasi dengan Kupedes Rakyat tetapi menilai Kupedes hanya untuk KUR mikro, bagaimana dengan KUR retail? Terdapat hadist bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yg membantu orang lain, Dony salut dengan BRI karena sebaik-baiknya bank adalah yang membantu masyarakat banyak. Kemudian menanyakan apakah terus bisa lebih dijelaskan mengenai program dan visi BRI untuk kedepan? Dan bagaimana strategi BRI untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean?  [sumber]

Kinerja Bank Mandiri

Pada 8 April 2015 - Dony minta klarifikasi kepada Direktur Utama Mandiri kesiapan Mandiri mendukung kedaulatan pangan, kemandirian maritim dan infrastruktur Indonesia. Dony minta klarifikasi kualitas kreditnya Mandiri dan apa yang membedakan Mandiri dengan BRI, terkait sektor usaha mikro.  [sumber]

Kinerja Bank Negara Indonesia

Pada 8 April 2015 - Dony minta klarifikasi kepada Direktur Utama BNI strategi yang sudah disiapkan untuk mencapai target penghimpunan dana. Dony juga minta klarifikasi apa yang dimaksud sebagai keunggulan dari BNI. Sehubungan dengan Program Kampung BNI, Dony minta laporan tingkat keberhasilan program dan upaya perkembangan selanjutnya. Dony minta perhatian khusus BNI ke wilayah Sumedang untuk membangun Kampung BNI. Menurut Dony wilayah Sumedang banyak industri mebel dan sekarang lagi mengalami penurunan.  [sumber]

Kinerja Bank Tabungan Negara

Pada 7 April 2015 - Dony apresiasi BTN sebagai bank yang fokus pada perumahan. Dony menilai BTN belum ada inovasi baru yang diluncurkan di 2015 padahal menurut Dony visi dari BTN adalah inovatif. Dony menilai target BTN di 2015 terlalu tinggi dan meragukan BTN dapat mencapai targetnya. Dony minta tambahan data terkait realisasi BTN sebagai bank yang mendukung perumahan rakyat.  [sumber]