Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Persatuan Pembangunan - Jawa Barat IX
Komisi X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sumedang
Tanggal Lahir
05/12/1973
Alamat Rumah
Lingkungan Burujul, RT.001/RW.016, Kota Kulon. Sumedang Selatan. Sumedang. Jawa Barat
No Telp
0261 201 4912

Informasi Jabatan

Partai
Partai Persatuan Pembangunan
Dapil
Jawa Barat IX
Komisi
X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan

Latar Belakang

Dony Ahmad Munir terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mewakili Dapil Jawa Barat IX setelah memperoleh 38,038 suara. Dony adalah kader dan politisi senior di PPP Jawa Barat dan sudah lama mewakili PPP di tingkat DPRD Kabupaten maupun tingkat DPRD Propinsi Jawa Barat.

Di periode 2014-2019 ini Dony bertugas di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan. Pada Juni 2016, Dony pindah ke Komisi X menggantikan Elviana

Pendidikan

S1, Teknik Industri, Sekolah Tinggi Teknologi Garut (STTG), Garut (1998)

S2, Manajemen Keuangan, Universitas Padjajaran, Bandung (2005)

Perjalanan Politik

Dony Ahmad Munir pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPC PPP Sumedang periode 1995-2000. Ia menjadi anggota DPRD Sumedang tahun 1997-1999 dan merupakan anggota termuda saat itu dari fraksi PPP. 

Tahun 1999-2004, ia menjadi Ketua Fraksi PPP di DPRD Sumedang. Dan dalam waktu bersamaan ia juga merupakan Sekretaris di DPC PPP periode 2000-2006. Karir politiknya di PPP meningkat dan mendudukkannya sebagai Ketua DPC PPP Sumedang periode 2006-2011. Dan kini ia menjadi salah satu utusan Sumedang di DPR-RI.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU APBN 2018 beserta Nota Keuangannya

24 Agustus 2017 - Dalam rapat Paripurna, Dony selaku perwakilan dari Fraksi PPP dalam menanggapi RUU APBN 2018, beserta nota keuangannya. Dony mengungkapkan bahwa Fraksi PPP menyadari perkembangan ekonom masih berat ditengah tekanan global karena pemerintah akan menghadapi masa depan yang terlihat trendy terus naik. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% mengisyaratkan bahwa pemerintah akan mampu menghadapi tantangan yang kuat. Dony bertanya bagaimana pertumbuhan akan tercapai, jika masyarakat masih tertekan. Fraksi PPP menyadari perkembangan ekonomi masih berat, namun pemerintah lebih optimis dibandingkan RAPBN 2017 lalu. Doni mengatakan bahwa kita sadari saat ini tekanan hidup yang dihadapi rakyat sangat berat, pertumbuhan pada ekonomi harus mampu mengurangi kemiskinan dan perluasan lapangan kerja. Fraksi PPP menilai tatanan hidup rakyat semakin berat, seperti kenaikan biaya listrik dan potongan subsidi. Sektor pertanian dan kemaritiman tidak beranjak naik, Fraksi PPP khawatir akan semakin tingginya timpang ekonomi di masyarakat. Dony kembali bertanya siapakah yang menikmati hasil pembangunan ini?. Penurunan inflasi menurutnya ternyata diikuti dengan tren penurunan kemiskinan yang melambat. Sektor rill semakin lemah dan berdampak pada ketersediaan lapangan kerja, karena penurunan inflasi ditanggapi secara lambat oleh sektor perbankan dalam penurunan suku bunga, dan mengakibatkan lemahnya perekonomian. Dony menegaskan bahwa ekonomi lesu melemahkan investasi dan banyak.

Fraksi PPP berpandangan telah terjadi peningkatan sebesar Rp1878 Triliun. Penerimaan perpajakan tidak mencintai target, tax ratio pun tidak mencapai 15%, Fraksi PPP menilai kemampuan pemerintah meningkatkan penerimaan pajak masih jauh dari ideal. Kekayaan alam terus tergusur dan perusakan alam terus meningkat. Kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kebijakan pajak masih jauh dari target, pemerintah perlu melakukan reformasi pajak secara berkelanjutan, karena pajak seharusnya bias menjadi pendapatan fiskal. Fraksi PPP meminta pemerintah memperhatikan belanja negara yang harus berpihak pada rakyat. Perlunya kesinambungan pada pembangunan agar pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif. Infrastruktur sangat penting, terutama yang berpengaruh dalam hal rumah tangga. Kebijakan kemiskinan harus menciptakan pemerataan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Fraksi PPP menyadari bahwa pertumbuhan tidak mengalir ke semua arah, dari pertumbuhan ekonomi yang terus naik, akan tetapi kesenjangan sosial tidak mengalami penurunan. APB  sebagai alat politik anggaran negara harus menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Kesenjangan ekonomi terlihat jelas, maka dari itu perlu adanya program pemerintah yang lebih produktif, agar masyarakat miskin dapat keluar dari zona itu.

Dengan mengucapkan Bismillah yang diucapkan oleh Doni, Fraksi PPP setuju atas RAPBN 2018 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku. [sumber]

Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro RAPBN 2018

30 Mei 2017 - Dalam rapat paripurna,Doni mengungkapkan jika pemerintah perlu bekerja lebih giat lagi untuk mewujudkan pencapaian pembangunan. Kemudian mewakili Fraksi PPP mencermati jika ada penurunan kualitas lapangan kerja dan beban utang yang terus meningkat sehingga menjadi defisit. Terkait postur fiskal, Fraksi PPP meminta pengelolaan makro ekonomi dan fiskal dapat mempengaruhi masyarakat dan kami meminta ada kemajuan yang dicapai dalam perpajakan dan sumber lainnya. Selain itu pemerintah perlu mnyelesaikan tunjangan profesi guru di lingkungan Kemenag dan pemerintah harus melakukan percepatan kurikulum dan buku pelajaran di Kemenag. Dan terakhir, Dony meminta pembangunan infrastruktur ke depan jgn berpusat di kota tpi ke daerah juga agar perkembangannya merata. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Permusikan

7 Juni 2017 - Pada Audiensi Komisi 10 dengan Ekosistem Musik Indonesia yang terdiri dari kumpulan musisi (Kami Musik Indonesia dan Insan Musik Indonesia), Dony mengatakan sejak 4 tahun ke belakang, sudah ada Hari Musik Nasional dengan tujuan untuk mengenalkan ke masyarakat dan Kementerian terkait seharusnya membuat cetak biru kebijakan penetapan hari musik ini membawa dampak bagus atau tidak ke industri musik nasional. Berkaitan dengan industri musik, menurut Dony, perlu strategi menyeluruh, penyelesaiannya bisa melalui UU dengan muatan yang luar biasa. [sumber]

RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

12 April 2016 - Dony menyampaikan bahwa Fraksi PPP menginginkan agar pengampunan pajak jangan terlalu menggebu-gebu, tetapi tidak jelas ukurannya. Fraksi PPP mendorong Pemerintah agar fungsi pajak dijalankan dengan baik dan optimal, serta mendorong Pemerintah agar dapat melaksanakan fungsi pajak untuk mengurangi ketimpangan di masyarakat. Fraksi PPP mengapresiasi tindakan pemerintah dan menyetujui RUU Pengampunan Pajak dibahas sesuai peraturan yang berlaku.  [sumber]

RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP)

29 Oktober 2015Dony menilai Rancangan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) ini diusulkan Pemerintah agar kinerjanya lebih profesional, transparan, terbuka dan bertanggung-jawab. Menurut Dony sekarang ada 4 permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan PNBP yaitu: adanya pungutan liar, keterlambatan/tidak disetornya PNBP ke Kas Negara, penggunaan langsung PNBP dan pengelolaan diluar mekanisme APBN. Dony minta klarifikasi dari wakil pemerintah apakah keempat permasalahan tersebut masih terjadi di kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga atau tidak.

Kepada Asisten Kepala Polisi Republik Indonesia (Asisten Kapolri), Dony minta penjelasan mengenai rincian dari kenaikan PNBP dari Kepolisian yang begitu tinggi.  [sumber]

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015 - Dony Ahmad Munir mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

RUU Pengampunan Nasional

Pada 6 Oktober 2015 - Dony Ahmad Munir mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

Tanggapan

Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)

21 Agustus 2017 - Dalam RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Panja SN DIKTI Komisi 10 dengan Kepala BAN-PT, Kepala LAM-PTKes dan Kopertis Wilayah III DKI Jakarta  Dony mengapresiasi kinerja yang dilakukan oleh BAN-PT, Kopertis Wilayah III DKI Jakarta, dan LAM-PTKes. Dony mengatakan dirinya mempunyai pengalaman sebagai mahasiswa yang diasesor dan menurutnya BAN-PT melakukan pekerjaan dengan kredibel. Ia kemudian menanyakan mengenai penyempurnaan SN Dikti, perlakuan terhadap kekurangan disparitas di luar pulau Jawa, dan pengembangan instrumen akreditasi, serta respon perguruan tinggi terhadap umpan balik yang diterima. Menurut Dony, perbaikan boleh saja dilakukan namun penyempurnaan juga harus berjangka panjang. [sumber]

Perkembangan Kepariwisataan di Banyuwangi

11 April 2017 - Dony menyoroti khusus untuk Banyuwangi. Ia menanyakan bagaimana jika langkah dan strategi Banyuwangi dijadikan buku agar bisa direplikasi dan dijadikan contoh untuk daerah lain. Dony menanyakan juga tentang kebijakan apa yang paling dirasakan dan regulasi apa yang diharapkan untuk pariwisata dari pemerintah.   [sumber]

RKA/K-L 2017 Lanjutan Pembahasan – Kemendikbud RI

24 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja lanjutan Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dony mengapresiasi jawaban tertulis dari Kemendikbud yang sudah sangat menjawab pertanyaannya. Keyakinan Dony bahwa sasaran PIP 2017 dengan alternatif yang ditawarkan sudah mengakomodir apa yang dibahas pada rapat sebelumnya. Dony sepakat terhadap apa yang menjadi alternatif dari Kemendikbud dan bisa ditetapkan. [sumber]

RKA-K/L 2017 - Kementerian Pariwisata

1 September 2016 - Komisi 10 Rapat kerja (Raker) dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar),  Dony tidak berharap Menpar memberikan kesenjangan antarwilayah karena ketika 10 destinasi makin maju maka akan terjadi kesenjangan antarwilayah. Dony menyampaikan bahwa panggandaran adalah salah satu tempat wisata yang menarik. Dony meminta sejauh mana strategi untuk meningkatan partisipasi usaha lokal dan sejauh mana peningkatan terjadi. Dony menyatakan di Sumedang ada bendungan Jatigede yang selesai selama 60 tahun dan merupakan bendungan terbesar kedua di Jawa barat. [sumber]

Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

16 Juni 2016 - Dony menanyakan sejauh mana alokasi anggaran tentang masalah kesenjangan, pemerataan pendidikan bagi kalangan masyarakat miskin dan kurang mampu. Dony menegaskan bahwa perlu adanya regulasi untuk mengatasi hal tersebut.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga

8 Juni 2016 - Doni menyinggung pernyataan Menteri Pemuda & Olahraga (Menpora) yang menyelaraskan pemotongan anggaran dengan prestasi yang akan dicapai. Doni menanyakan seberapa besar dampak pemotongan anggaran terhadap prestasi atlet. Doni juga meminta Menpora menjelaskan dasar pemotongan pada fungsi pendidikan dan pelayanan umum yang dinilai cukup besar.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Bank Negara Indonesia (BNI)

10 September 2015 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 DPR-RI dengan Direktur Utama BNI, Dony mengatakan alangkah baiknya jika BNI menyantumkan target 2015 juga sebagai indikator. Dony optimis krisis ekonomi pasti berlalu, namun Dony mempertanyakan kapan waktunya hal itu akan berlalu. Kemudian Dony memberikan pertanyaan kepada Dirut BNI mengenai sektor mana yang menaikkan MPL di BNI, bagaimana BNI menghadapi kredit macet, dan Dony mempertanyakan bagaimana kebijakan lanjutan program CSR BNI. [sumber]

Kinerja Bank Rakyat Indonesia

8 September 2015 - Sejurus dengan Amir Uskara, Dony mengapresiasi kinerja BRI dalam penyaluran KUR yang mencapai Rp.712 miliar dalam waktu 2 minggu. Terkait hal itu, Dony menanyakan usaha yang dilakukan BRI agar seluruh kuota KUR tersalurkan. Menurut Dony, KUR BRI harus ke sektor pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan, dan lebih prioritas dibandingkan Kupedes. Sosialisasi KUR juga harus dilaksanakan secara terstruktur, sistematis dan masif.

Sehubungan dengan kondisi ekonomi yang melemah, Dony menanyakan apakah BRI akan merevisi atau mengejar target Desember 2015. Selain itu, Dony juga menanyakan langkah yang dilakukan BRI menghadapi kredit yang bermasalah.  [sumber]

Pada 6 April 2015 - Dony mendukung KUR karena sangat membantu rakyat. Dony berterimakasih kepada BRI karena sudah berinovasi dengan Kupedes Rakyat tetapi menilai Kupedes hanya untuk KUR mikro, bagaimana dengan KUR retail? Terdapat hadist bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yg membantu orang lain, Dony salut dengan BRI karena sebaik-baiknya bank adalah yang membantu masyarakat banyak. Kemudian menanyakan apakah terus bisa lebih dijelaskan mengenai program dan visi BRI untuk kedepan? Dan bagaimana strategi BRI untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean?  [sumber]

Kinerja Bank Mandiri

Pada 8 April 2015 - Dony minta klarifikasi kepada Direktur Utama Mandiri kesiapan Mandiri mendukung kedaulatan pangan, kemandirian maritim dan infrastruktur Indonesia. Dony minta klarifikasi kualitas kreditnya Mandiri dan apa yang membedakan Mandiri dengan BRI, terkait sektor usaha mikro.  [sumber]

Kinerja Bank Negara Indonesia

Pada 8 April 2015 - Dony minta klarifikasi kepada Direktur Utama BNI strategi yang sudah disiapkan untuk mencapai target penghimpunan dana. Dony juga minta klarifikasi apa yang dimaksud sebagai keunggulan dari BNI. Sehubungan dengan Program Kampung BNI, Dony minta laporan tingkat keberhasilan program dan upaya perkembangan selanjutnya. Dony minta perhatian khusus BNI ke wilayah Sumedang untuk membangun Kampung BNI. Menurut Dony wilayah Sumedang banyak industri mebel dan sekarang lagi mengalami penurunan.  [sumber]

Kinerja Bank Tabungan Negara

Pada 7 April 2015 - Dony apresiasi BTN sebagai bank yang fokus pada perumahan. Dony menilai BTN belum ada inovasi baru yang diluncurkan di 2015 padahal menurut Dony visi dari BTN adalah inovatif. Dony menilai target BTN di 2015 terlalu tinggi dan meragukan BTN dapat mencapai targetnya. Dony minta tambahan data terkait realisasi BTN sebagai bank yang mendukung perumahan rakyat.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sumedang
Tanggal Lahir
05/12/1973
Alamat Rumah
Lingkungan Burujul, RT.001/RW.016, Kota Kulon. Sumedang Selatan. Sumedang. Jawa Barat
No Telp
0261 201 4912

Informasi Jabatan

Partai
Partai Persatuan Pembangunan
Dapil
Jawa Barat IX
Komisi
X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan