Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Penyidikan Kasus Pelindo II — Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan RJ Lino, Oversight Committee Pelindo, Direksi Jakarta International Container Terminal (JICT), Deutsche Bank, PT Bahana Securities, dan Financial Research Institute (FRI)

Mukhlisin mengatakan untuk memenuhi perjanjian, tidak boleh bertentangan dengan UU No. 17 Tahun 2008. Ia menanyakan hal yang dilaksanakan mitra selama ini.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian RI Tahun Anggaran 2016 dan Sandingan DIPA Tahun 2015 dengan RKA Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI

Mukhlisin mengatakan bahwa perlu dilakukan penindaklanjutan terhadap penolakan pengajuan untuk dapat melihat progres dalam hal penyerapan anggaran.

Perpanjangan Kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) antara Pelindo II dengan Hutchison Port Holding (HPH) — Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN RI

Mukhlisin mengatakan bahwa surat dari Menteri Perhubungan RI sebenarnya telah secara jelas menyarankan agar kontrak tidak diperpanjang. Ia menanyakan Menteri BUMN mengetahui konsesi pada 11 November 2015 tentang kerjasama antara Pelindo II dengan HPH atau tidak.

Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Token — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Dirut PLN

Mukhlisin meminta untuk pembatalan tender jika Komisi 6 tidak mengintervensi. Ia meminta agar diarahkan ke BPK karena tugas Komisi 6 adalah mengingatkan agar sesuai UU. Ia mengatakan pelaksanaan tender masih eksklusif. Jika ada masalah, peserta membayar jaminan yang sudah disediakan. Ia mengatakan fungsi Komisi 6 adalah pengawasan. Tidak ada payung hukum untuk mengintervensi.

Memperoleh Masukan terkait KSO Terminal Petikesmas Koja dan Pembangunan Terminal Kalibaru — Pansus Panitia Angket DPR RI tentang Pelindo II Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar

Mukhlisin mengatakan kasus JICT merupakan penjualan saham atau perpanjangan kontrak.

Kinerja Keuangan dan Operasional melalui PMN di PT Dirgantara Indonesia – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Dirgantara Indonesia

Mukhlisin menyarankan untuk Dirut dan semua Direksi agar diganti saja, agar perusahaan bisa sehat
kembali.

Laporan Kinerja Tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahun 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM)

Mukhlisin mengatakan DPR mempunyai tugas sosialisasi 4 pilar 5 kali dan disosialisasikan ke koperasi soko guru. Ia melihat dari sekian Kementerian yang berpartner dengan Komisi 6, Kemenkop UKM adalah yang paling jelek koordinasinya. Ia menanyakan apakah Menteri terlalu baik terdapat deputinya. Ia meminta koordinasi yang baik dengan depuri dan menanyakan program yang pernah diberikan ke daerah. Ia mengatakan malu ke daerah jika ditanya mengenai program koperasi. Ia menghimbau agar deputi jangan kayak pacar yang hanya menjanjikan saja.

Larangan Praktik Monopoli – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Mukhlisin meminta untuk Pasal 4 ayat 2 untuk kata “Patutu diduga” diperbaiki dengan “dianggap”, dan pada Pasal 21 ayat 2 juga harus adanya perbaikan karena ini untuk kejelasan norma. Mukhlisin menyampaikan bahwa pada Pasal 21 ayat 2 huru C dituliskan “50%” sementara pada Pasal 4 ditulis “75%” sehingga ini tidak singkron. Mukhlisin mempertanyakan jika Pasal 63 untuk yang tidak melakukan bagaimana. Mukhlisin mempertanyakan jika penilaian tidak dilakukan dalam waktu 25 hari bagaimana.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Mukhlisin mengatakan bahwa saat ini first travel sudah bahaya, karena sudah merugikan masyarakat dan pelayanannya tidak baik. Menurutnya percuma murah, tapi tidak memberikan pelayanan yang baik.

Realisasi Anggaran Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Mukhlisin mengatakan First Travel sudah bahaya karena sudah merugikan masyarakat dan pelayananya tidak baik, Mukhlisin bertanya apakah KPPU memiliki kewenangan memanggil First Travel. Pemerintah tidak bisa berbuat apapun karena First Travel tidak melanggar, murah tetapi pelayanannya buruk.

Bantuan Hukum yang diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Mukhlisin menyampaikan bahwa sekarang ini First Travel sudah bahaya karena sudah merugikan masyarakat, dan pelayanannya tidak baik. Melihat hal tersebut, Mukhlisin bertanya apakah KPPU dapat memanggil mereka atau tidak.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dividen Tahun Anggaran 2018 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian

Mukhlisin mengatakan F-PPP menerima target dividen Kementerian BUMN dan menunda pembahasan PMN untuk PT KAI (Persero).

Fit and Proper Test Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Sesi 2 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Ketua KPPU Atas Nama Rima Agristina, Ukay Karyadi, dan Yohanes Berchman

Mukhlisin menanyakan kesanggupan para calon ketua KPPU dalam melawan taipan-taipan besar yang sulit dilawan.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Fit and Proper Test (FPT) Atas Nama Dinni Melanie, Eugenia Mardanugraha, dan Guntur Syahputra Saragih

Mukhlisin bertanya kepada kandidat, jika nanti terpilih terobosan apa yang akan dibuat.

Realisasi Anggaran - Komisi 6 DPR RI Raker dengan Menteri Perindustrian, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Mukhlisin menanyakan mengapa untuk BUMN Garuda tidak dilibatkan dalam MoU Haji dan Umrah. Padahal pasar Umrah itu begitu besar, seharusnya Garuda juga bisa dilibatkan. Ia meminta Kementerian BUMN ini bisa melakukan inovasi, jangan hanya diam dan menunggu arahan. Nanti kabarnya hanya akan dua perusahaan yang dilibatkan, yaitu Traveloka dan Tokopedia. Kemudian, Mukhlisin mempertegas untuk BKPM juga harus menyelidiki izinnya. Jangan seperti Fadel Umroh yang hanya travel tapi semua orang yang ingin Umrah harus ke travel tersebut. Untung ini sudah ditiadakan. Ini harus dikaji dengan serius.

Latar Belakang

Mukhlisin terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mewakili Dapil Jawa Tengah II (Demak, Jepara, Kudus) setelah memperoleh 71,515 suara. Di periode 2014-2019 Mukhlisin bertugas di Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, BUMN dan koperasi.

Mukhlisin menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaan, PT. Citra Ceria Usaha Khalifah (biro perjalanan), PT. Perjalanan Khalifah (biro perjalanan) dan PT. Idola Bin Ma'roef (perdagangan umum).

Mukhlisin diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama dengan tersangka mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali. (sumber). 

Pendidikan

 S1, Pondok Pesantren Daruttauhid Al Maliky Makkah, Rembang (1999)

Perjalanan Politik

Rekam jejak Mukhlisin di politik dimulai di 1998 ketika ia menjadi kader dari Partai Amanat Nasional (PAN). Di periode awal era reformasi tersebut Mukhlisin adalah Ketua PAN di Saudi Arabia. 

Di 2009 Mukhlisin berpindah partai dan aktif memimpin partai baru yaitu Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan menjabat sebagai Ketua PKNU di Saudi Arabia (2009-2010).

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Kontrak Kerjasama PT Hotel Indonesia Natour untuk Kompleks Grand Indonesia (PT CKBI)

29 Februari 2016 - Mukhlisin menyampaikan bahwa dalam kontrak kerjasama BOT PT HIN dengan PT CKBI, penerima BOT adalah Grand Indonesia. Mukhlisin meminta surat persetujuan dari Komisaris PT HIN yang memperbolehkan kontrak tersebut.  [sumber]

Pinjaman dari China Development Bank

22 Februari 2016 - Mukhlisin mempertanyakan hal yang akan dibahas bila dokumen perjanjian CDB tidak ada. Namun, Mukhlisin setuju mendengarkan penjelasan Deputi KemenBUMN terkait perjanjian pinjaman CDB.  [sumber]

Penyidikan Kasus Pelindo II

11 November 2015 - Mukhlisin minta konfirmasi ke Direktorat Jenderal Pajak apakah benar Pelindo II membayar pajak dengar mata uang dolar.  [sumber]

Kajian Kebijakan Penambahan Pesawat Garuda Indonesia

29 September 2015 - Mukhlisin mempertanyakan slot umrah haji yang dikelola oleh Garuda Indonesia. Dirinya menginginkan slot umroh dan haji ditambah, tidak disewakan kepada Jordan Air. Selain itu, Mukhlisin juga ingin mengetahui penyebab perbedaan harga yang diberikan oleh Garuda yang cukup lebih mahal daripada maskapai lain.  [sumber]