Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Persatuan Pembangunan - Jawa Tengah III
Komisi II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Rembang
Tanggal Lahir
21/11/1975
Alamat Rumah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Persatuan Pembangunan
Dapil
Jawa Tengah III
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

Latar Belakang

H. Muhammad Arwani Thomafi terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mewakili Dapil Jawa Tengah III (Blora, Grobongan, Pati dan Rembang) setelah memperoleh 67,484 suara.  Thomafi yang lebih dikenal oleh pendukungnya dengan panggilan Gus Aaang, adalah salah satu dari sekian politisi muda dari PPP. Gus Aang menjabat sebagai Ketua Bidang Komunikasi dan Hubungan Media DPP PPP dan Sekretaris Fraksi PPP di DPR.

Thomafi adalah putra almarhum tokoh PPP K.H. Thoyfur. Gus Aang sejak muda sudah giat berorganisasi dan menjabat sebagai Ketua Yayasan Alhamidiyyah Lasem. 

Di periode 2009-2014 Gus Aang duduk sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang membawahi bidang agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan dan bekerja sama dengan beberapa kementerian dan kelembagaan seperti Kementrian Agama, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ditambah Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).  Di 2014-2019, Gus Aang bertugas di Komisi II yang membidangi dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pendidikan

S1, Syariah, Institut Agama Islam Nasional (IAIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta

S2, Magister Hukum, Universitas Diponogoro, Semarang 

Perjalanan Politik

Gus Aang tumbuh dan besar di lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama (NU). Sejak muda Gus Aang sudah menjadi kader PPP dan aktif di beberapa organisasi sayap kepemudaan seperti Gerakan Pemuda Kabah (Ketua PP).

Di Pileg 2009 Gus Aang mencalonkan diri sebagai calon legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dan bertugas di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan. 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015 - Arwani Thomafi mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

RUU Pengampunan Nasional

Pada 6 Oktober 2015 - Arwani Thomafi mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

RUU Larangan Minuman Beralkohol

22 Juni 2015 - Arwani memberikan apresiasi terhadap semua fraksi atas pendapatnya. Seluruh catatan dari fraksi-fraksi akan menjadi pertimbangan untuk pembahasan lebih lanjut. Arwani harap RUU Larangan Minuman Beralkohol ini dapat bermanfaat.  [sumber]

Pembahasan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Pada 19 Mei 2015 - Arwani menyatakan bahwa RUU KKR ini untuk perlindungan korban & kesepahaman semua pihak, bukan menuruti satu pihak.  Arwani berharap RUU KKR jangan memunculkan upaya untuk menjadikan salah satu pihak sebagai kelompok tertuduh. Arwani tidak ingin Pemerintah copy-paste dari UU sebelumnya (yang dibatalkan MK) lalu. Arwani ingin RUU ini jangan sampai mengganggu kehidupan kebangsaan kita melainkan harus mempercantik.  [sumber]

Tanggapan

Evaluasi Kinerja KIP Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018

23 Januari 2018 – Dalam rapat dengan Komisi Informasi Pusat (KIP), Arwani memperhatikan bahwa anggaran KIP ini terus menurun dari tahun ke tahun, Arwani mengungkapkan bahwa ini juga terkait dengan tren penurunan anggaran di beberapa Kementerian atau Lembaga (K/L), tetapi ini bisa juga dilihat dari kinerja KIP itu sendiri. Arwani meminta diyakinkan secara opini publik bahwa di periode 2017 kinerja KIP lebih baik sehingga pada akhirnya pemerintah dan DPR melihat bahwa memang ada kebutuhan peningkatan anggaran, karena peran KIP sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk menghadapi tahun politik di 2018 – 2019. Dua tahun belakangan ini publik sangat konsen untuk mendapatkan transparansi data mengenai calon pemimpinnya di tingkat nasional maupun daerah, seperti mencari informasi dan segala hal terkait keterbukaan informasi, baik tentang penyelenggara, peserta, maupun pihak lain yang terkait. Arwani meminta agar teman-teman di KIP lebih responsif terkait pengumpulan informasi agar tidak mengambil sumber dari yang tidak jelas asalnya, meskipun anggarannya sangat sedikit. [sumber]

Usulan Polisi Menjadi Pejabat Gubernur selama Pilkada Serentak

27 Januari 2018 - (KUMPARAN) - PPP menilai usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait Penjabat (Pj) Gubernur dari polisi aktif menjadi gubernur bakal menimbulkan kegaduhan politik. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PPP, Arwani Thomafi.

"Presiden Jokowi, dalam berbagai kesempatan mendorong adanya stabilitas politik dan menghindari kegaduhan politik. Ide Mendagri telah memancing kegaduhan politik. Ini tidak bagus dalam konteks menjaga stabilitas politik dan ekonomi nasional dan kontrapdoruktif atas imbauan Presiden," kata Arwani Thomafi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/1).
 
Ia menambahkan, argumentasi yang disampaikan Tjahjo menempatkan Pj Gubernur dari polisi aktif dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan tersebut bisa diperdebatkan. "Karena bila merujuk data Polri, daerah rawan dalam pilkada juga terjadi di Sulawesi Selatan yang Gubernurnya akan berakhir pada April 2018 mendatang. Pertanyaannya mengapa Sulsel tidak ditunjuk Pj Gubernur dari Polisi aktif," ungkap dia.
 
Dari sisi landasan yuridis, gagasan ini dinilai Arwani tidak memiliki landasan yuridis. Baginya, rujukan Mendagri dengan mengutip Pasal 4 ayat (2) Permendagri No 1 Tahun 2018 tentang Cuti Di Luar Tanggungan dengan menganalogikan pejabat madya tingkat pusat/pemrprov dengan inspektorat jenderal (irjen) atau mayor jenderal (mayjend) di TNI/Polri merupakan analogi yang tidak tepat.
 
"Menyetarakan aparatur sipil negara dengan polisi atau TNI merupakan tindakan yang missleading," ungkap dia.
Ia menambahkan, ketentuan Pasal 202 ayat (10) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pj Gubernur berasal dari jabatan tinggi madya dalam regime ASN setingkat Eselon I di Kemendagri sendiri. Hal ini berlaku juga untuk pejabat setingkat bupati/wali kota adalah pimpinan tinggi dari Pemda Tingkat Provinsi.
 
"Gagasan ini juga secara nyata dan meyakinkan menabrak sejumlah regulasi seperti Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan jabatan ASN dapat diisi oleh prajurit TNI/anggota polisi hanya berada di tingkat pusat," urainya.
 
Ide tersebut, lanjut dia, juga bertentangan dengan Pasal 13 huruf a,b dan c UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Di UU ini ada poin yang menyebutkan tugas pokok Polri adalah memelihara ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
 
"Keputusan ini juga bertentangan dengan Ketentuan Tap MPR Nomor VII /MPR/2000, Pasal 10 ayat (3) menegaskan anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun. Kedua pejabat yang diusulkan adalah polisi aktif sehingga tidak boleh menjabat di luar kepolisian," ungkapnya.
 
"Atas pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka menjaga kondusifitas politik nasional di tahun politik ini, saya menyarankan agar gagasan dan rencana tersebut diurungkan. Sikap ini juga selaras dengan imbauan Presiden agar elit tidak membuat kegaduhan yang tidak perlu," imbuhnya.   [sumber]

Menteri Dalam Negeri Mengevaluasi Peraturan Daerah tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol

23 Mei 2016 - (TEMPO.CO) - Ketua Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol di DPR, Arwani Thomafi, meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak buru-buru mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. 

Menurut Arwani, sebaiknya Mendagri menunggu hasil pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol, yang saat ini tengah dibahas di Pansus DPR. Ia juga menyampaikan sejumlah pertimbangan yang seharusnya diperhatikan oleh Mendagri sebelum langkah tersebut diambil. Apalagi, Menteri Tjahjo, sebelumnya sempat dikemukakan wacana untuk membatalkan perda tersebut.

"Demi melindungi masyarakat, Mendagri diminta tidak semena-mena membatalkan atau melakukan penyelarasan Perda Miras," ujar Arwani, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 23 Mei 2016.

Menurut Arwani, selain karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perda dapat dibatalkan jika tak sesuai dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Untuk kasus Perda Miras, pemda mementingkan kepentingan umum, yaitu menghindari akibat buruk dari konsumsi minuman itu.

Bahkan, penggunaan miras dapat menimbulkan korban jiwa dan perilaku kriminalitas, seperti pemerkosaan dan kejahatan lain, yang mengganggu ketertiban umum serta melanggar kesusilaan. "Semestinya, Mendagri mempertimbangkan dasar pemda melarang miras sangat kuat sesuai dengan konteks sosiologis di daerah," ucapnya.

Selanjutnya, Arwani menyatakan sangat tidak beralasan jika demi kepentingan investasi, kepentingan masyarakat umum, yaitu mencegah bahaya buruk dan jatuhnya korban jiwa akibat miras, justru diabaikan.

Karena itu, Arwani berujar, jika alasan yang digunakan untuk menyelaraskan atau membatalkan perda ialah peraturan yang lebih tinggi, seharusnya Mendagri menunggu selesainya pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol, yang saat ini masih dibahas di DPR.

Arwani mencontohkan, Perda Miras bertujuan untuk melindungi masyarakat, seperti yang dilakukan Pemda Provinsi Papua dan Pemda Manokwari, serta pemda lainnya. "Artinya, perda tersebut merupakan kebutuhan hukum yang lahir dari aspirasi masyarakat sehingga apabila Mendagri membatalkan, hal itu melawan aspirasi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Tjahjo membantah telah membatalkan Perda Miras. "Semua daerah perlu aturan itu," tuturnya dalam keterangan tertulis, Ahad, 22 Mei 2016.

Bantahan ini, kata Tjahjo, untuk meluruskan isu Kemendagri mencabut Perda tentang Larangan Minuman Beralkohol yang berawal dari pemberitaan. 

Sebelumnya, Tjahjo sempat mengutarakan niatnya memperbaiki perda tentang larangan minuman keras di sejumlah daerah karena bertentangan dengan undang-undang. Contohnya, kata dia, di Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat. "Dicabut karena bertentangan dengan undang-undang," ujarnya di Kemenkopolhukam, Jumat, 20 Mei lalu.  [sumber]

Janji Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2)

15 September 2015 - (Jawa Pos) - Komisi II DPR RI bakal mengawal janji Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi untuk mengangkat seluruh honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS tanpa tes. Mereka juga meminta harus ada regulasi yang jelas agar meski menteri berganti kebijakan bisa jalan terus.

“Menteri kan bisa berganti-ganti, makanya harus dibuat PP yang mengikat janji MenPAN-RB ini,” kata Anggota Komisi II DPR RI, Arwan Thomafi saat Rapat Kerja dengan MenPAN-RB, Yuddy Chrisnandi, di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9).

Menurut Arwani, pernyataan setiap menteri selalu sama meski presidennya berbeda-beda. Itu sebabnya politisi PPP ini mendesak tidak hanya Yuddy saja yang berniat mengangkat, tetapi juga seluruh menteri di Kabinet Kerja serta Presiden.

“Janji MenPAN-RB ini janga karena takut didemo besar-besaran lagi,” kata Arwani mengingatkan.

Kalau Cuma MenPAN-RB yang mau angkat, menurut Arwani, begitu sampai di Menko Perekonomian dan Menkeu serta Presiden mentok. Tamatlah riwayat honorer K2. “Karena itu,  niat mengangkat seluruh honorer K2 harus menjadi niat bersama di internal pemerintah,” ujar Arwani.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi II DPR dari F-PDIP, Arteria Dahlan. Menurut Arteria, seluruh pernyataan MenPAN-RB sudah terekam dan menjadi dokumen negara.

“Itu sebabnya, sepuluh fraksi di DPR akan mengawal janji-janji pemerintah,” tegas Arteria. (sumber

Tujuh 'Proyek Strategis' DPR

Pada 26 Agustus 2015 - (MetrotvNews.com) - Penganggaran 7 proyek parlemen di APBN menunggu keputusan pemerintah. Fraksi PPP berharap pembangunan dapat berjalan, terutama untuk ruangan kantor Dewan, yang dinilai tak layak lagi.

"Temen-temen DPR juga, saya merasakan‎, semuanya sama lah. Soal ruangan yang terutama. Kalau yang lain bisa dibuat untuk jangka panjang lah," kata Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi ketika dihubungi, Rabu (26/8/2015).

PPP menilai ruangan Dewan sudah kelebihan kapasitas (overcapacity). Saat ini jumlah orang yang menempati gedung kantor Dewan sudah melebihi kapasitas gedung saat dirancang.

"Untuk Nusantara 1 itu, ditambah staf per anggota itu kapasitasnya jelas sangat berlebihan. Memang kebutuhan ruangan yang paling riil. Itu bisa dilihat langsung," kata Anggota Komisi II DPR ini.

Jangan sampai pembangunan gedung menunggu ada permasalahan atau hal tidak diinginkan, seperti kecelakaan. Polemik juga tidak perlu dimunculkan karena penambahan fasilitas sudah menjadi hal wajar di lembaga-lembaga lain.

Arwani berharap penghitungan anggaran diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum agar tidak muncul pemikiran negatif di publik.

Meski berharap proyek diloloskan, PPP tetap menerima apapun kebijakan yang diambil pemerintah. Baik itu menolak, menerima atau memutuskan untuk menjalankan sebagian saja.

"Kalau pemerintah tidak sepakat untuk alokasikan ini, itu hak pemerintah. Karena anggaran harus ada kesepakatan antara dua pihak," tandas Ketua DPP PPP ini. (sumber)

Isu Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2)

Pada 8 April 2015 - Arwani mendapat informasi bahwa terkait THK2, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama prosesnya lebih baik dibanding kementerian lain. Arwani berharap dalam implementasi di lapangan Pemerintah koordinasi yang baik supaya seragam di semua instansi. Arwani minta penjelasan ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) kenapa masih terjadi kasus pegawai sudah lulus seleksi tapi tidak dilantik. Arwani menegaskan bahwa Fraksi PPP komit untuk efisiensi anggaran Mobil DPR untuk membantu dan digunakan untuk kebutuhan THK2.  [sumber]

%MCEPASTEBIN%

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Rembang
Tanggal Lahir
21/11/1975
Alamat Rumah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Persatuan Pembangunan
Dapil
Jawa Tengah III
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria