Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Persatuan Pembangunan - Jawa Tengah X
Komisi III - Hukum, HAM, Keamanan
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pekalongan
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Jalan Danau Poso No.146 RT.08/RW.04, Kel.Bendungan Hilir. Tanah Abang. Kota Jakarta Pusat. DKI Jakarta
No Telp
0

Informasi Jabatan

Partai
Partai Persatuan Pembangunan
Dapil
Jawa Tengah X
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan

Latar Belakang

Arsul Sani terpilih menjadi Anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 49.250 suara.

Pendidikan

S1, Hukum, Universitas Indonesia, Depok (1987)

London School of Public Relations, Jakarta (2007)

Glasgow Caledonian University, Scotland (2012)

Perjalanan Politik

Arsul menjadi Ketua Yayasan Al-Azhar Rawamangun (2005-2007). Arsul juga aktif di PBNU, yaitu di Badan Penyuluhan Hukum. Dalam hal penyuluhan hukum pula, dirinya menjabat Ketua Lembaga Bantuan Hukum DPP PPP hingga saat ini. Sebagai Pengacara, dirinya mengikatkan diri pada organisasi profesi IKADIN, dimana IKADIN adalah kubu profesi pengacara yang mendukung segera disahkannya RUU Advokat.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Anti Terorisme - Laporan Ketua Panja dan Pembahasan Tingkat 1

24 Mei 2018 - Dalam rapat kerja Pansus RUU Terorisme dengan Menkumham, Terkait definisi terorisme, Fraksi PPP berpendapat diperlukan definisi sebagai pembeda dengan pidana umum sehingga dapat menerapkan UU tersebut secara tepat dan terukur, maka PPP memandang perlu penambahan motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan. PPP menyatakan setuju RUU Terorisme dilanjutkan pembahasan dalam rapat Paripurna seusai dengan peraturan yang berlaku. Arsul mengucapkan terima kasih kepada rekan media yang telah mengikuti dan mengabarkan, meskipun banyak rapat RUU Terorisme yang bersifat tertutup. [sumber]

RUU Anti Terorisme - Definisi Terorisme

23 Mei 2018 - Dalam rapat Panja RUU Terorisme dengan Tim Pemerintah; Prof. Enny Nurbaningsih, Prof. Muladi, Anita Dewayani (JPU), Arsul mengatakan bahwa tidak ada voting di tingkat Panja, adanya di akhir tingkat pertama atau kedua. Jadi menurutnya wajar jika ada beberapa alternatif dibawa ke Raker, karena RKUHP juga begitu, jadi tidak masalah. PPP setuju alternatif 2, namun jika ada tambahan kata negara, PPP memilih alternatif 1. [sumber]

Laporan Akhir Pansus Angket KPK

14 Februari 2018 – . Arsul mengemukakan, atas nama Fraksi PPP yang tergabung dalam Pansus menyampaikan apresiasi atas kebesaran jiwa dan kebersamaan setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi sebetulnya terbuka peluang untuk memanggil pimpinan KPK. Arsul berpendapat, dibentuknya Pansus bukan untuk melemahkan KPK, namun untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPR-RI. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

Pasal 36 A dan Pasal 36 B

28 September 2017 - Pada Panja RUU Terorisme dengan Tim Pemerintah, Arsul membahas mengenai KUHAP di bab 13 memang sudah mengatur hal tersebut. Arsul menjelaskan mekanisme akan diputuskan pada keputusan akhir,jika dalam keputusan sudah tersedia putusan dan penetapan. Arsul menjelaskan mengenai batasan yang jelas dan hakim sudah memberi keputusan yang jelas. Arsul berpendapat harus diserahkan pada aturan dibawahnya. Arsul mengatakan terdapatnya potensi sengketa dengan penetapan dan bisa dimandatkan pada UU tersebut. [sumber]

RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme - Masa Penahanan dan Jumlah Bukti Permulaan

31 Mei 2017 - Arsul berpendapat bahwa untuk pidana khusus hanya core crime-nya saja. Selanjutnya agar dimuat dalam KUHP. [sumber]

RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme - Masa Penangkapan dan Penahanan

5 April 2017 - Dalam RDPU dengan Tim Pemerintah, Arsul berpendapat bahwa di UU Teroris, yang banyak penahanan itu perpanjangan dari penangkapan, kalau yang di KUHAP itu 30 hari +30 hari sudah diberikan, lalu Arsul menanyakan apakah untuk menyusun dakwaan membutuhkan waktu 60 hari. Artinya kalau kembali ke KUHAP saja sudah cukup. Arsul mcengatakan persoalan di hukum Indonesia itu adalah mekanisme pengawasannya, kelemahan di sistem KUHAP adalah hal administratif saja. Ia menghimbau agar dapat menciptakan suatu mekanisme yang berimbang, harus ada persidangan sederhana, jangan tidak tau malah sudah ada penahanan. Kalau masa penangkapan dari 7 hari ke 30 hari, menurut Arsul loncatannya sangat besar sekali. Kalau 7 hari tidak cukup apakah 14 hari tidak cukup, tanya Arsul. Kalau 7 hari ditambah menjadi 30 hari ini secara psikologi susah untuk dijelaskan. Maka menurut Arsul harus dipikirkan pertimbangannya itu apa. Arsul menganggap kalau sesuai KUHAP itu sudah jadi akan lebih enak, lebih terjamin. [sumber]

RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme - Pasal Kontroversial; Hak Korban, Islampofobia, Masa Penahanan, dan Hukuman Mati

31 Mei 2016 - Dalm Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan ICMI, FPI, AIDA OIC Youth, dan ICJR Arsul mengutarakan bahwa UU terorisme pasti kontroversial. RUU ini lebih “galak” dari negara lain. Di negara lain tidak ada pencabutan warga negara. Di Inggris tidak ada pidana mati, adanya pencabutan paspor ada. Menurut Arsul, hal lain yang perlu menjadi pertimbangan adalah kematian tidak wajar karena jumlahnya tidaklah sedikit. [sumber]

RUU KUHP - Perzinahan, Kumpul Kebo, Hubungan Sesama Jenis, dan Hukuman Mati

27 Maret 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Gyde Jensen (Chairwomen Komisi HAM dan Bantuan Kemanusiaan Parlemen Jerman), Arsul mengatakan bahwa cita-cita Indonesia untuk memiliki RUU KUHP baru itu sudah sejak lama yaitu lebih dari 30 tahun lalu. RUU KUHP yang dipergunakan sekarang warisan dari kolonial Belanda, yang telah berumur lebih dari 150 tahun. Di Belanda sendiri RUU ini sudah direvisi berkali-kali. Arsul juga menjelaskan bahwa cita-cita untuk memiliki RUU KUHP sendiri baru mulai diwujudkan pada pemerintah periode lalu di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketika pemerintahan SBY berakhir, pembahasan belum selesai.Lalu ketika memasuki pemerintahan Presiden Jokowi, pemerintah mengajukan kembali KUHP ini ke DPR untuk dibahas, tepatnya diajukan kuartal pertama 2015. Maka semenjak pertengahan tahun 2015 sampai sekarang, DPR membahasnya.

Arsul menjelaskan bahwa draf RUUKUHP terdiri dari 2 buku, buku pertama ketentuan umum, buku ke-2 yaitu ketentuan beracara. DPR ada 10 Fraksi, membentuk working committee atau Panitia Kerja (Panja) yang terdiri dari 30 orang. Panja mengundang publik untuk memberikan berbagai pendapat untuk masukan RUU KUHP. Pembahasan hampir 2,5 tahun ini.Ada satu hal yang disepakati dengan pemerintah, bahwa ingin agar RUU KUHP yang punya warna ke-Indonesiaan yang tidak hanya mengambil perspektif filosofi social values dari western people, tapi juga juga menyerap apa yang menjadi filosofi dan social values di Indonesia. Jadi menurut Arsul mungkin bagi sebagian orang barat, RUU KUHP ini menjadi agak unik, bahkan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektifdunia barat.

Hingga saat ini, Arsul selaku anggota Panja RUU KUHP menjelaskan bahwa posisi RUU KUHP semuanya telah dibahas, sedang memasuki masa perumusan. Arsul mengungkapkan bahwa ada beberapa elemen masyarakat yang mempersoalkan isu dalam RUU KUHP, juga pertanyaan dari negara barat termasuk Uni Eropa. Bahkan 2 bulan sebelumnya, 22 duta besar Eropa, datang ke DPR untuk berdiskusi dan memberikan masukan. DPR merasa senang dengan kunjungan tersebut.Terkait zina dan tinggal bersama untuk orang yang belum menikah maka untuk turis asing yang datang tidak akan terkena pasal, karena menurut Arsul hanya akan jadi tindak pidana ketika ada yang melaporkan, yaitu suami, istri anak atau orang yang disebutkan dalam pasal tersebut.Ketika RUU ini disahkan ada waktu 2 tahun untuk untuk menyiapkan dan penerapan semuanya.Waktu tersebut ditujukan untuk memberikan pemahaman, pelatihan, tidak hanya kepada hakim, tapi juga jaksa, polisi dan semua penegak hukum terkait.

Menurut Arsul, selama belum disahkan, masih mungkin terjadi perubahan sehingga menurutnya tidak bijak jika DPR memberikan naskah RUU KUHP yang belum selesai. DPR akan berikan jika semuanya sudah finaldan sudah tidak ada keberatan dari seluruh Fraksi. Arsul mengaku memang banyak draf dan catatankarena DPR bersifat terbuka untuk segala masukan. Arsul juga meminta maaf karena DPR belum bisa memberikan draf KUHP, tapi DPR berjanji jika sudah final akan diberikan. Terkait rencanakunjungan ke Jerman, Arsul membenarkan hal tersebut dan berharap akan bertemu dengan Gyde Jensen. Sebagai penutup, selaku pemimpin rapat Arsul mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan Gyde Jensen, semoga hal tersebut mempererat hubungan antara Pemerintah Jerman dan Indonesia di masa yang akan datang. [sumber]

RUU KUHP - Lanjutan Pembahasan Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

17 Januari 2018 - Mengenai kewajiban pembentuk undang-udnang, menurut Arsul jika Ayat (1) ini diletakkan seperti itu maka akan meletakkan kewajiban moral pada pembentuk Undang-undang, Pemerintah, dan DPR untuk menyisir hal ini. Padahal dirinya merasa tidak yakin bahwa kita punya kemampuan tersebut sehingga Ia mempertanyakan mengapa tidak langsung menggunakan pola pasif yang artinya langsung apabila dalam jangka waktu 3 tahun setelah ini, berlakunya KUHP, tidak ada perubahan atau penyesuaian maka berlakulah ketentuan yang ada di Buku I. Jika polanya pasif maka anggota dewan tidak memenuhi atau tidak bertanggung jawab dalam wanprestasi dan bersifat sunnah, sedangkan yang diajukan Tim Pemerintah menjadi fardhu kifayah dengan kata lain pembuat undang-undang harus membuat dan jika tidak maka dosa, tambahnya. Selain itu ada satu statement yang didahului mengenai pembebanan moral kepada pembentuk undang-undang. Ia kemudian menanyakan pada Tim Pemerintah apakah bisa menggunakan satu undang-undang untuk membuat semua penyesuaian yang dibutuhkan dan judulnya seperti apa, apakah UU tentang Perubahan atas Pasak sekian pasal sekin penggabungan dan apakah artinya juga UU tentang Pemberlakuan KUHP atau tidak.

Dalam pandangannya, Arsul tidak mempermasalahkan apakah perihal 3 atau 5 tahun melainkan stelsel aktif yang mewajibkan pembentuk undang-undang untuk memiliki kewajiban moral. Selajutnya Ia sepakat untuk menyepakatinya harus saat ini dan tidak dapat di-pending karena terkait dengan pasal-pasal di belakangnya yakni Pasal 778 dlsb. Menurutnya harus jelas apapun alternatifnya namun dalam jangka waktu 3 tahun maka Buku 1 menjadi dasar dan Ia meminta untuk tidak diletakkan karena khawatir akan menjadi bahan tertawaan terlepas apakah ada atau tidaknya undang-undang penyesuaian. Selanjutnya Ia menginginkan agar forum tidak meletakkan kewajiban pada diri anggota dewan sebagai pembentuk undang-undang untuk kemudian melakukan penyesuaian sehingga jangan mewajibkan namun jika ternyata anggota dewan melakukannya, bagus sehingga hukumnya sunnah. Mengenai jangka waktu pemberlakuan dan penyesuaian, Arsul mengaku fleksibel mengikuti namun Ia kemudian mengingatkan bahwa agenda yang menurutnya seksi setelah ini adalah KUHAP bukan kembali ke KUHP lagi.

Mengenai denda yang diatur Perda setelah diberlakukannya KUHP baru, Arsul menanyakan apakah dengan adanya klasifikasi maka Perda juga harus memberlakukan denda Kategori 1 dan apakah perumusannya kelak akan seperti itu nantinya. Kemudian Ia menanyakan apakah perancang perda di daerah harus menyatakan pidana dengan pidana Kategori I atauah masih bisa Kategori I dengan range antara sekian sampai sekian mengingat Perda mayoritas berupa kurungan dan denda. Ia menambahkan bahwa di kampungnya denda bila tidak membawa SIM sebesar Rp50.000 dan menurutnya hal tersebut tidak cukup untuk persaingan monopoli.

Selanjutnya Ia menanyakan pada Tim Pemerintah jika Kategori I sampai dengan Rp10 juta maka Rp10.000 juga boleh atau tidak yang kemudian dibenarkan oleh Tim Pemerintah. Dan Perda dapat menetapkan minimum khusus dengan menggunakan paling banyak. Dalam pandangannya, ketentuan umum harus diubah dan boleh mencicil.ubah, kalau saya tidak begitu dan boleh menyicil. Ia kemudian memaparkan bahwa menghadapi realitas banyak ketentuan pidana yang di UU seperti UU Monopoli yang penggantinya menurut Arsul tidak make sense , Ia menanyakan mengapa tidak sekalian diluruskan di forum seperti dendan Rp100 Miliar yang padanannya adalah 6 bulan kurungan, seharusnya 6 tahun. Itu semua diakui oleh Arsul sebagai kesalahan pembentuk UU membuat pasal tentang denda yang jadi pasal mati. Ia mengaku juga tidak keberatan bila mendapat Rp30 MIliar namun hanya didenda kurungan selama 6 bulan. Selain itu, bila negara tidak dibayar sesuai dengan denda sekalian saja dijebloskan dan kenikmatan hidupnya dirampas. Arsul mengaku belum mengetahui bagaimana ketentuan pidana pada UU Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat karena uangnya tidak pernah masuk ke negara meskipun mungkin ketentuan pidananya masih sama.

Selanjutnya mengenai Pasal 779 dan 778 a. Semua ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan tetap berlaku. Menurut Arsul tetap berlaku tetapi khusus ketentuan umumnya mengacu pada Buku I, artinya ketika kita menyatakan tetap berlaku, tetapi misalnya pidananya keluar dari patokan yang ada dari buku I maka harus ditegaskan di sini. Ia juga berpandangan bahwa huruf b kontradiktif, diberlakukan ketentuan yang menguntungkan pembuat sedangkan yang di depan dinyatakan berlaku setelah ini, karena materinya termasuk pidana. Menanggapi pertanyaan mitra bahwa UU Khusus tetap berlaku walaupun tidak diatur dalam UU ini, menurut Arsul boleh asalkan ada tambahan klausul “dengan memperhatikan ketentuan Buku I dalam UU ini” , artinya ketika terjadi policy yang beda di pasal itu ikut dengan Buku I. Ia mempertegas bahwa tidak dinyatakan pun tetap berlaku hanya berlakunya dalam konteks kerangka Buku I. Pada Pasal 3 ayat (1) sudah terjadi perubahan dalam masa 3 tahun terutama, setelah 3 tahun, setelah ini berlaku Arsul menanyakan sebannya. Dan kalau yang menguntungkan yang lama Ia menanyakan yang mana ini yang diterapkan. Arsul juga menanyakan di manakah letak kerontokan bila pasal tersebut diuji di MK dan bagaimana penyesuaiannya sehingga Ia membacakan Pasal 3 Ayat (1) sesudah peristiwa terjadi diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama berlaku jika menguntungkan bagi yang baru, kecuali yang lama menguntungkan dan kemudian menjelaskan maksudnya adalah bukan berarti perlawanan, artinya dari sisi nafas yang 3 ayat 1 dengan alternatif, boleh dan memadai.

Mengenai pasal yang melibatkan KPK, dan BNN, menurutnya kalau memang rumusannya seperti ini memang perlu membuat rumusan yang menjembatani dan menjawab konsern dari KPK, BNN dan teman-teman LSM bahwa kewenangan mereka itu tidak berpengaruh hanya karena DPR mau dianggap sahabat oleh mereka mengingat DPR sudah lama kurang bersahabat, ujarnya. Selanjutnya Ia menyarankan bahwa ketentuan dalam undang-undang dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan. Menjawab pertanyaan TIm Pemerintah, Arsul menyarankan ntuk membaca dulu perihal KPK jadi kan konsennya KPK dan BNN dan juga pidana khusus seperti teroris. Sehingga Arsul mengaku setuju bila rumusannya seperti ini namun Ia meminta dikaitkan dengan satu rumuan lain yang tidak seperti ini dan dapat langsung cek UU KPK atau BNN-nya. Jika pasalya mau menegaskan bahwa UU tindak pidana yang selama ini tetap berlaku maka Ia menanyakan apa yang mau dimasukkan oleh pembuat dan apa maksudnya. Bahkan jika bisa lebih eksplisit di sini Ketentuan UU yang mengatur tindak pidana khusus, bahkan kalau bertentangan dengan ini pun kecuali jika Panja mau menambah bangku lagi. Ia kemudian menyatakan persetujuannya untuk menghapus namun Ia meminta untuk mencarikan penggantinya yang tidak seperti ini dan akan menampilkan alternatif.

Mengenai sisipan kitab dalam judul RUU, Arsul berpendapat sebaiknya merujuk pada KUHAP saja dan jika Ia tidak salah ingat UU No. 8 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak menggunakan Kitab namun di bagian belakangnya dicantumkan. Menanggapi masukan dari Soenmandjaja, berarti menurut Arsul, judulnya harus diubah yakni Kitab Undang-undang Nomor sekian tahun 2000 sekian tentang hukum pidana dan dimasukan pasal seperti 285 KUHAP. Mengenai istilah, Arsul mengingatkan bahwa ada pula tentang tindak pidana khusus yang dibincangkan beberapa waktu lalu mengenai korupsi sektor swasta dlsb agar makerlar tanah menjadi tidak khawatir.

Arsul mengintervensi keterangan mengenai Perppu karena Perppu dapat mengatur pidana juga sebelum menjadi undang- undang. Ia kemudian menanyakan apakah perlu mencantumkan kata universal. Arsul menyetujui agar masuknya HAM dijelaskan dalam penjelasan umum karena Ia berharap HAM tidak selalu menjadi pintu masuk paham-paham Barat untuk masuk. Namun bila Tim Pemerintah tetap ingin memasukkan istilah tersebut dengan argumen untuk menjelaskan, Arsul meminta hal tersebut dicantumkan dalam bagian penjelasan. Menambahkan permintaan untuk pertemuan selanjutnya yaitu kelengkapan berkas pembahsan rapat versi bersih dan versi revisi coretannya. [sumber]

RUU KUHP - Pola Ancaman Pidana, Pending Issue, Tindak Pidana Khusus, dan Ketentuan Peralihan

15 Januari 2018 - Arsul meminta penjelasan mengenai doktrinal kepada Tim Pemerintah karena menurutnya yang dilakukan adalah pembalikan sehingga yang ada di dalam RUU KUHP-lah yang harus diikuti. Arsul membayangkan suatu situasi di mana terdapat aspek hukum adat misalnya jika melanggar hukum adat Bali dan menanyakan apakah yang terkena hanyalah orang Bali saja dan apakah hukum adat memberlakukan kepada orang yang bukan daerah tersebut. Terkait ancaman secara alternatif, Arsul ingin memastikan bahwa hakim tetap memidanakan mati atau tidak. Selain itu Ia juga menanyakan apakah hanya karena terdakwa taubatan nasuha maka hukuman mati menjadi seumur hidup ataukah 2 (dua) tahun, lebih jelasnya Arsul meminta bunyi voisnya seperti apa. Ia juga menyinggung terorisme. Jika ditambahkan dalam KUHP, Arsul ingin memastikan keserasian karena seingatnya dalam terorisme hukumannya lebih berat. [sumber]

RUU KUHP - Narkotika dan Korupsi dalam Bab Tindak Pidana Khusus

30 Mei 2017 - Arsul beranggapan bahwa sebetulnya jawaban-jawaban atas concern yang diberikan oleh KPK sudah diantisipasi. Arsul melihat adanya alternatif lain yaitu adanya UU lain tentang pemberlakuan KUHP. Arsul mengingatkan bahwa sebetulnya waktu itu pembahasan sudah sampai pada kesimpulan bahwa KUHP yang akan dibuat ini adalah KUHP dengan kodifikasi terbuka, dan tidak menghilangkan lembaga-lembaga yang sudah ada. [sumber]

Kasus Penegakan Hukum PT Maybank Indonesia

8 Desember 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 dengan Direktur Utama dan Kuasa Hukum PT Maybank Indonesia, Arsul mempertanyakan status Maybank kreditor konruen atau separatis dan apakah utang Rp1 Triliun diakui di pengadilan dan bagaimana keputusan majelis hakim. Arsul berfokus kepada kerugian negara dari kasus ini. [sumber]

Fit and Proper Test – Calon Hakim Agung a.n. Dr. Ibrahim

29 Agustus 2016 - Dalam Fit and Proper Test/uji kelayakan dan kepatutan Calon Hakim Agung (CHA) a.n. Dr. Ibrahim yang diselenggarakan Komisi 3, Arsul menyatakan bahwa sering terjadi putusan hakim yang bertentangan pada perkara yang sama, hal ini yang dapat merendahkan lembaga hukum di negara ini. Arsul juga menanyakan cara mitra dalam mengatasi team judgement. [sumber]

RUU KUHP - Hukuman Mati, Hukuman Kerja Sosial, dan TPPO di Laut

8 September 2015 - Arsul mengakui mendapat pemahaman yang lebih jelas mengenai hukum internasional. Arsul meminta pendapat berdasarkan perspektif kriminolog mengenai sanksi di KUHP yakni 15 tahun. Arsul menerima masukan dari Prof. Hikmahanto kemudian memint apendapat Dr, Anggi mengenai restorative justice maksimum penjara yang berubah semula 20 tahun ditambah satu per tiga menjadi 15 tahun ditambah satu per tiga membawa different effect atau tidak bila dilihat dari aspek kriminologi. Asrul menegaskan pada aliasni bahwa tidak mungkin bila pembahasan RUU ini akan keluar konteks. Asrul menyampaikan Amerika masih memberlakukan hukuman mati. [sumber]

Perzinahan, Hukuman Mati, Perjudian, Penghinaan Terhadap Presiden dan Wapres,Tindakan Cabul, Kumpul Kebo, LGBT dan lain-lain

30 Mei 2018 - Pada Rapat Komisi 3 Timus Timsin Panja KUHP, Arsul menyarankan agar nanti ketika rapat Timus, anggota yang mewakili fraksi merupakansikap fraksi sudah mencerminkan sikap fraksinya, karena Arsul berpendapatbanyak hal yang sensitif dibahas sehingga diharapkan sikap fraksi tidak berubah. [sumber]

RUU Penyiaran dan Isu Terkini

21 Maret 2017 - Arsul meminta penjelasan lebih lanjut terkait lembaga penyiaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan swasta. [sumber]

RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK)

11 Februari 2016 - (DetikNews) - Draf revisi UU KPK batal dibawa ke Rapat Paripurna hari ini. Fraksi PPP menyatakan bahwa pihaknya bukan menyetujui revisi UU No. 30 Tahun 2002 itu, sebab ada beberapa hal poin perubahan usulan DPR yang tidak mereka setujui.

"Seperi kami menginginkan KPK punya penyidik independen. Di samping KPK bisa mengangkat penyidik kepolisian, KPK juga bisa harus diberikan kewenangan untuk merekrut," ungkap Anggota Fraksi PPP Arsul Sani di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (11/2/2016).

Sebab dari pandangan PPP, jika hanya diperbolehkan mengangkat penyidik dari kepolisian atau PPNS, itu tidak bisa disebut sebagai penguatan. Soal SP3, PPP mengaku setuju namun ada syaratnya.

"Jadi SP3 limited circumtances, terbatas. Seperti mengikuti saran Prof Romli. Kalau KPK menemukan alat bukti baru, posisi kasusnya masih bisa dibuka. PPP jelas, nggak mau kalau SP3 seperti di draf," kata Arsul.

Fraksi PPP juga menginginkan agar ada penambahan organisasi KPK. Pimpinan KPK pernah menyatakan memerlukan satu deputi baru.

"Jadi ada perluasan organisasi KPK. Ada deputi baru. kalau ditambahkan itu barunya penguatan. Itu kan disampaikan oleh pimpinan KPK saat RDP. Nah untuk bisa menambah kan harus ubah undang-undang," ucapnya.

Mengenai dewan pengawas yang juga masuk dalam poin perubahan UU KPK, Fraksi PPP masih ingin meminta masukan dari elemen masyarakat sipil. Menurut Arsul itu dibutuhkan agar nantinya ditemukan formasi yang tepat terkait dewan pengawas itu.

"Mau seperti apa, itu yang saya pertanyakan. Kalau ini seperti Bawaslu ke KPU, atau DKPP untuk Bawaslu dan KPU, itu berarti ada sekretariat lagi. Tambah beban lagi. Tapi itu hal yang akan dibahas di pembahasan tingkat I," jelas anggota Komisi III DPR ini.

"Kalau pikiran PPP, dewan pengawas nggak boleh intervensi. Seperti DKPP, mereka kan menerima kalau ada pelanggaran kode etik. Nah kan ini ada poin dewan pengawas ada untuk pemberian izin soal penyadapan, dia nggak boleh seperti itu. Dia baru bisa kalau ada laporan pelanggaran kode etik," lanjut Asrul.

Pria yang juga menjadi anggota di Baleg DPR ini pun menegaskan bahwa fraksinya bukan menyetujui tentang draft revisi UU KPK. Fraksi PPP hanya tidak keberatan jika pembahasan ini dibawa ke tingkat lebih lanjut.

"Kalau kita kan setuju untuk dibahas atau proses, bukan setuju atas draf dari pengusul. Tapi setuju dibahas dalam tahap tingkat I. Nah nanti kita berdebat lagi di sana. Makanya dalam baleg kemarin saya mengatakannya tidak keberatan untuk dibahas. Bukan setuju (akan draft revisi UU KPK)," tutup Arsul. [sumber]

9 Februari - Menurut Arsul, UU KPK sekarang seperti superbody. Arsul menanyakan kepada Pakar apakah di negara lain ada undang-undang anti korupsi yang seleluasa seperti di Indonesia. Arsul juga menanyakan mengapa KPK perlu izin melakukan penyadapan, sedangkan BIN tidak perlu izin. Merujuk pada keilmuan, Arsul meminta pendapat kepada Pakar apakah sebaiknya revisi UU KUHAP didahulukan dibanding dengan RUU lainnya. [sumber]

1 Februari 2016 - Arsul mengapresiasi revisi UU KPK karena usulan revisi ini hanya pada empat isu. Bagi Arsul dan Fraksi PPP, rencana revisi UU KPK bagai pisau bermata dua. Arsul menyampaikan permintaan Pimpinan KPK yang lalu bahwa KPK butuh dukungan legislasi yang kuat, dan berdasarkan rapat dengan pendapat dengan Pimpinan KPK yang sekarang, mereka mengatakan KPK butuh divisi baru untuk supervisi. [sumber]

RUU Jabatan Hakim

10 Februari 2016 - Arsul meminta penjelasan kepada Badan Keahlian DPR terkait pengaruh draf RUU ini, apakah berasal dari MK, Komisi Yudisial (KY) ataupun dari Forum Hakim Muda. Arsul juga menambahkan tentang perlunya pengawasan hakim yang nantinya dapat dibahas bersama. [sumber]

RUU Pengampunan Pajak

26 November 2015 - Menurut Arsul, pembuatan sebuah UU harus memenuhi tiga etika, yakni filosofis, sosiologis, dan yuridis. Arsul meragukan manfaat RUU Pengampunan Pajak karena menurutnya orang-orang yang melakukan penipuan pajak bisa memanfaatkan RUU ini, serta apakah pelanggaran dengan memanfaatkan RUU ini bisa diproses secara hukum.

Selanjutnya, Arsul juga memberi sebuah contoh kasus, “Saya punya aset di Singapura dari hasil kejahatan dan menyembunyikan aset dan tidak bayar pajak. Pelanggaran saya menyembunyikan aset akan gugur, tapi asal muasal hasil kejahatan bagaimana?” [sumber]

RUU Pertembakauan

9 September 2015 - (WartaEkonomi) - Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan fraksinya akan bersikap kritis terhadap Rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang diusulkan anggota dari Fraksi Partai Golkar dan Partai Nasdem.

"Fraksi PPP belum sampai menolak, tetapi akan mengkritisi naskah RUU yang diajukan," kata Arsul Sani saat pertemuan Baleg dengan Aliansi Mahasiswa Tolak RUU Pertembakauan di Gedung DPR, Rabu (9/9/2015).

Arsul mengatakan tidak bisa menolak RUU Pertembakauan yang diajukan kepada Baleg karena itu merupakan hak konstitusional anggota DPR. Namun dia mengatakan perjalanan RUU tersebut menjadi undang-undang masih panjang sehingga belum tentu akan disahkan menjadi undang-undang.

"Sampaikan juga aspirasi kalian kepada pemerintah. Kalau bisa memaksa pemerintah untuk menolak RUU Pertembakauan, pasti tidak akan diundangkan," tuturnya kepada Aliansi Mahasiswa.

Sementara itu, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Jakarta Balqis Hafidhah yang berbicara mewakili Aliansi Mahasiswa Tolak RUU Pertembakauan menyatakan terdapat 4.000 zat adiktif yang terkandung dalam rokok.

Menurut dia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara tegas menyatakan tembakau merupakan zat adiktif sehingga sama dengan narkoba.

"Orang-orang yang sakit akibat rokok juga akan menjadi beban. Apalagi saat ini BPJS Kesehatan merugi Rp. 6 triliun. Kalau RUU Pertembakauan disebutkan melindungi hak rakyat, rakyat yang mana?" tanyanya.

Belum lagi, Indonesia disebut-sebut akan mendapatkan bonus demografi pada 2030. Untuk memanfaatkan bonus demografi itu jadi keuntungan bagi Indonesia, maka diperlukan generasi yang produktif.

"Apakah bisa menjadi generasi yang produktif bila sejak muda sudah merokok. Indonesia dikenal dunia, diberitakan majalah Times karena ada bayi perokok," katanya.

Baleg DPR telah menyetujui RUU Pertembakauan sebagai usulan inisiatif DPR untuk dibahas bersama pemerintah. Untuk membahas RUU tersebut dibentuk panitia kerja yang diketuai Firman Soebagyo dari Fraksi Partai Golkar. (sumber)

Revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3)

8 September 2015 - (KOMPAS.com) - Anggota Fraksi PPP Arsul Sani menilai, sebelum merombak pimpinan DPR, sebaiknya UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD perlu direvisi. Sebab, UU itulah yang menjadi landasan hukum untuk menyusun pimpinan DPR.

"Menurut saya lebih baik diberesin landasan hukum dengan revisi UU MD3 yang masih menjadi perdebatan," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Selasa (8/9/2015).

Ia menambahkan, revisi UU tersebut tak hanya terkait komposisi pimpinan, tetapi juga untuk mendorong kinerja legislasi, dengan meningkatkan peran Badan Legislasi DPR. Pasalnya, fungsi Baleg saat ini sudah berubah.

"Sekarang perannya (Baleg) harmonisasi. Yang berhak substansi, komisi atau gabungan komisi lewat pansus. Harusnya Baleg berhak," ujarnya. (Baca: MKD Minta Data soal Anggota DPR yang Bawa Anak dan Istri ke AS)

Sementara itu, Arsul tak sependapat, jika perombakan pimpinan DPR perlu dilakukan setelah adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon setelah bertemu bakal calon presiden AS, Donald Trump.

Menurut dia, ada atau tidaknya pelanggaran kode etik harus menunggu keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan. "Kalau MKD memutuskan sanksi berat atau tertulis, kalau secara etik bersalah, menurut saya (keduanya) tidak fit and proper sebagai pimpinan DPR," ujarnya. (Baca: MKD Putuskan Proses Masalah Novanto-Fadli Tanpa Perlu Aduan) (sumber)

RUU Program Pembangunan Daerah Pemilihan (Dana Aspirasi)

23 Juni 2015 - Arsul mengapresiasi Panitia Kerja (Panja) karena telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Menurut Arsul sesuai UU MD3, anggota DPR berhak mengajukan usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (Program Dana Aspirasi). Arsul menegaskan bahwa ada kekeliruan bahwa program ini dianggap sebagai dana aspirasi. Mewakili Fraksi PPP, Arsul menerima dan memberikan persetujuan untuk dibahas lebih lanjut di Sidang Paripurna. [sumber]

RUU Larangan Minuman Beralkohol

22 Juni 2015 - Arsul menegaskan bahwa RUU Larangan Minuman Beralkohol ini sudah pernah dibahas pada periode yang lalu (2009-2014). Menurut Arsul, selaku fraksi pengusul, Fraksi PPP melihat RUU ini penting untuk segera diselesaikan. Alasan mengapa RUU ini diajukan selain karena Indonesia negara muslim terbesar, tapi juga karena minuman beralkohol mengandung bahaya. [sumber]

Perppu KPK

Pada 23 April 2015 - Arsul memberikan catatan mengenai Perppu KPK yaitu:

  1. Pengecualian batas usia harus dikaji kembali normal hukumnya
  2. Fraksi PPP menyetujui penetapan PerppuKPK menjadi UU [sumber]

Pada 21 April 2015 - Arsul menghimbau agar Pemerintah tidak terus-menerus membuat Perppu seolah-olah terjadi hal darurat. Semestinya kekuasaan pembuatan undang-undang ada di DPR. Jika Presiden ingin mengeluarkan undang-undang seharusnya dilakukan dalam masa sidang bukan saat reses. [sumber]

1 April 2015 pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar-pakar hukum tata negara - menurut Arsul Presiden seharusnya tidak menggunakan Perppu pada saat DPR masih berada masa sidang. Arsul usul apakah sebaiknya pemimpin pengganti KPK konstruksinya melalui persetujuan DPR saja. [sumber]

UU APBN-P 2015

Pada 13 Februari 2015 - Fraksi PPP berpendapat bahwa Badan Anggaran (Banggar) tidak optimal dalam melaksanakan tugasnya sehubungan dengan pembahasan APBN-P 2015 ini. Menurut Arsul Banggar mengambil alih wewenang komisi-komisi dan tidak optimal dalam koordinasi dan sinkronisasi antar komisi sehingga Komisi VIII kecewa. [sumber]

UU Pilkada 2015

Pada Sidang Paripurna ke-20 tanggal 17 Februari 2015 - Atas nama Fraksi PPP, Arsul berharap di masa depan sistem rekapitulasi suara harus lebih canggih dan transparan dan dilakukan secara elektronik. (sumber)

Tanggapan

Penyesuaian Anggaran Tahun 2019 Hasil Pembahasan Anggaran

24 Oktober 2018 – Komisi 3 rapat dengan Kemenkumham, KPK, Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung. Asrul meminta kepada mitra Komisi 3 agar ketika anggaranya sudah dipenuhi dapat segera melakukan program yang mendukung kinerja masing-masing. Arsul juga meminta agar para mitra dapat menyajikan kegiatan dan laporan rencana kegiatan untuk tahun-tahun berikutnya.Arsul mendukung penuh agar pimpinan Komisi 3 dapat benar-benar memperjuangkan anggaran untuk mitranya. Arsul berpendapat bahwa sangat memalukan apabila Pimpinan Komisi 3 yang merupakan mantan ketua Banggar tidak dapat memperjuangkan untuk mitranya sendiri.[sumber]

Evaluasi Pengamanan Bulan Ramadan, Persiapan Asian Games 2018, Kebijakan Polri atas Aksi Teror dan Anggota Polri yang Menjadi Korban

19 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 3 dengan Kapolri, Arsul menyampaikan bahwa Fraksi PPP ingin menyampaikan apresiasi terhadap Polri atas kerja keras dalam mengawal pesta demokrasi Pilkada Serentak yang berlangsung di 171 daerah, karena tidak ada keributan dan gangguan terorisme yang berarti. Arsul juga mengucapkan selamat atas indeks prestasi publik yang begitu tinggi atas kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan DPR boleh iri soal itu. Arsul juga menyampaikan secara khusus terhadap Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara dan jajarannya, karena terlalu memaksakan terkait hasil Pilkada setempat. Seperti Kapolda Maluku Utara meminta pemungutan suara ulang, tetapi karena permintaannya tidak dituruti, maka jajaran Polda melakukan penyelidikan terhadap jajaran Bawaslu di sana. Arsul juga meminta perhatian Kapolri agar netralitas jajarannya tetap terjaga dan Arsul meminta izin agar dapat menyerahkan dokumen kasus Pilkada Maluku Utara secara langsung. [sumber]

Fit and Proper Test - Calon Hakim Agung MA Kamar Perdata a.n. Pri Pambudi Teguh

10 Juli 2018 - Dalam RDPU Fit and Proper Test (FPT) Komisi 3 dengan Calon Hakim Agung Kamar Perdata atas nama Pri Pambudi Teguh, Arsul berpendapat sebagai hakim pasti menemukan dua sisi hukum yang kadang sulit memilihnya antara keadilan dan kepastian hukum, Arsul menanyakan mana yang akan dahulukan oleh Pri Pambudi ketika menemui situasi seperti itu. Arsul memberikan sebuah situasi bahwa sebagai hakim ada pencari keadilan, terlepas menang-kalah, ketika ada yang mengekspresikan terima kasih dengan memberikan sesuatu, Arsul menanyakan apakah akan diterima atau tidak, karena itu terjadi ketika perkara sudah diputus. Menurut Arsul dalam menegakkan keadilan, hakim harus yang bersifat ultra petita, terkait hal tersebut Arsul menanyakan apa yang akan Pri Pambudi lakukan. [sumber]

Fit and Proper Test - Calon Hakim Agung MA Kamar Agama a.n. Abdul Manaf

10 Juli 2018 - Dalam RDPU agenda Uji Kelayakanan dan Kepatutan Komisi 3 dengan Calon Hakim Agung Kamar Agama atas nama Abdul Manaf, Menurut Arsul, jika melihat keseluruhan kompetensi absolut yang dimiliki peradilan agama, dimana Abdul Manaf akan menjadi bagian (jika terpilih) itu tidak lagi hanya terbatas pada perkara yang masuk lingkup hukum keluarga, tapi Abdul Manaf telah menyebut juga lingkup ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah. Arsul mengatakan begitu banyak jenis transaksi perbankan dan keuangan syariah yang jika terjadi sengketa, maka menjadi bagian dari kompetensi absolut para hakim agama yang bertugas di berbagai tingkatan. Arsul meminta Abdul Manaf menjelaskan istilah-istilah yang ada pada transaksi keuangan syariah, diantaranya: al wadiah, al kafalah, al wakalah, murabahah atau al bai’ bithaman ajil, mudharabah, musyarakah, al istishna’ wal ijarah, al ijarah muntahiyah bittamlik. Merespon jawaban dari Abdul Manaf terkait istilah tadi, Arsul menganggap paling tidak dasarnya sudah mengerti namun untuk istilah al wakalah arti yang sebenarnya berbeda karena untuk transaksi letter of credit. [sumber]

Rencana Anggaran Tahun 2019 - KPK, BNPT, BNN, LPSK

7 Juni 2018 – Rapat Komisi 3 dengan KPK, BNPT, BNN, LPSK Arsul menginformasikan bahwa DPR telah mengaktifkan kembali adanya lembaga Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yaitu Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), yang mana fungsinya adalah menelisik kinerja mitra semuanya, Arsul akan mewakili Komisi 3 di sana. Arsul menyampaikan bahwa Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) akan digunakan oleh BAKN, sehingga kalau ada hal keganjilan maka BAKN akan minta komisi terkait untuk Raker pengawasan terkait penggunaan anggaran. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara, Arsul berharap penyajian RKA-K/L menjadi lebih baik. Menurut Arsul, penyajian RKA-K/L yang paling bagus itu adalah PPATK, karena dalam justifikasi dimaksud dengan arah kebijakan, lalu ada strategi, program kegiatan, dan dilengkapi indikator kinerja utama, dan terakhir ada target yang ingin dicapai. Disampaikan oleh Arsul bahwa saat terjadi kasus Novel Baswedan, Ketua Komisi 3 memohon penggunaan anggaran, dan disetujui oleh angota. Arsul menanyakan jumlah yang telah dikeluarkan KPK untuk mengobati dan merawat Novel, dan apakah sudah tuntas atau belum. Arsul juga meminta agar ada penyajian analisa dari KPK, jangan berkembang terus bahwa capaian KPK itu adalah soal OTT yang jumlahnya dianggap tidak signifikan dari kerugian negara, meskipun Arsul mengaku tidak sepakat karena masih debatable dan harus dihitung efek jeranya. Ada catatan kritis, pimpinan KPK selalu bilang jangan dilihat kecilnya karena menjadi pintu kasus yang lebih besar, tapi menurut Arsul setelah inkracht tidak kelihatan kasus besarnya. Arsul mewakili sikap Fraksi PPP menyetujui jika anggaran KPK diperbesar, tapi penyampaiannya harus jelas.(sumber)

RKA-K/L dan RKP-K/L T.A 2019 - Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan PPATK

6 Juni 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan PPATK, Arsul mengatakan bahwa jika PKB marah kepada Komnas HAM, lain halnya dengan PPP yang memberikan pujian, karena berdasarkan laporan keuangan 2017, Komnas HAM sudah naik pangkat dari tanpa opini menjadi Wajar dengan Pengecualian (WDP). Atas dasar itu Arsul menilaian pilihan Komisi 3 kepada para komisioner KomnasHAM tidak salah, karena dari segi keuangan sudah membaik, ia berharap tahun depan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Arsul mengaku sepakat dengan PKB bahwa penyajian pemaparan anggaran Komnas HAM harus diperbaiki, bisa mencontoh yang disampaikan oleh PPATK, sehingga anggota Komisi juga jelas dalam menilai dan mengukur kinerja mitra. Fraksi PPP menyetujui adanya tambahan anggaran untuk PPATK. Arsul meminta agar PPATK secara rutin menyampaikan hasil pemantauannya setidaknya setiap triwulan sehingga Komisi 3 bisa menyampaikannya lagi ketika rapat dengan pihak terkait, termasuk menurut Arsul jika KPK ada pelanggaran juga perlu disampaikan, tapi kalau tidak ada jangan dipaksakan. [sumber]

Rencana Anggaran T.A 2019 - Jaksa Agung

5 Juni 2018 – Pada Raker Komisi 3 dengan Jaksa Agung. Arsul meminta penjelasan terkait anggaran, menurutnya ketika anggaran turun ada yang dikarenakan memang kemampuan fiskal pemerintah secara makro sedang jelek sehingga proporsionalitas menurun, ada juga penurunan anggaran yang disebabkan bukan kaeran kemampuan finansial fiskal pemerintah secara makro, namun karena kemampuan penyerapan anggaran kementerian/lembaga yang bersangkutan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya yang kurang baik, atau karena penyerapan yang tidak tercapai untuk program tertentu, sehingga oleh Kemenkeu dikurangi anggarannya, dari fakta tersebut Arsul menanyakan kondisi mana yang terjadi pada Kejaksaan Agung.[sumber]

Evaluasi KPK - Barang Sitaan, Perlindungan Korban

12 September 2017 - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi 3 dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Arsul mengatakan bahwa kita sepakat tugas dan wewenang lembaga penegak hukum harus jelas legalitasnya. Ia tidak sedikitpun menemukan kata “eksekusi” dalam tingkat terakhir. Semua kewenangan atau proses eksekusi akan digugat sebagai perbuatan melawan hukum, untuk itu menurutnya yang seperti ini harus disempurnakan. Ia menyampaikan bahwa Pasal 270 bukan pasal yang berdiri sendiri. [sumber]

Evaluasi BIdang Tipikor Kejaksaan Agung

11 September 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 3 dengan Jaksa Agung, Arsul menanyakan apakah UU kelembagaan itu di dalam tugas dan kewenangannya melakukan eksekusi atau tidak. Arsul menjelaskan UU KPK No. 30 dibahas tentang melakukan penyeledikan, penyidikan, dan penuntutan atas tindak korupsi. Arsul mengatakan bahwa kewenangan untuk menjadi eksekutor putusan terkait wewenang kelembagaannya. Arsul menjelaskan bahwa kalau lembaga itu tidak memiliki kewenangan, maka keputusannya harus kembali kepada Kejaksaan. Lanjut Arsul, tugas dan wewenang KPK tidak ada dalam UU untuk melakukan eksekusi maupun penetapan keputusan. [sumber]

PANSUS KPK- Hubungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan KPK

28 Agustus 2017 - Arsul Sani menyatakan bahwa di dalam UU Perlindungan Saksi Korban masih ada ambiguitas dan tidak tegas dikatakan domain LPSK. Arsul juga menanyakan terkait perlindungan saksi korban yang dilakukan KPK dibandingkan dengan Polri dan Kejaksaan seperti apa. Arsul menanyakan apa yang dimaksudkan rujukan. Arsul menyampaikan bahwa ketika perlindungan dilakukan penegak hukum, apakah memenuhi standar yang ditetapkan LPSK atau tidak, maka bisa disimpulkan itu merupakan penyekapan atau bukan. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kejaksaan Agung

5 Juni 2017 - Asrul Sani memohon penjelasan Jaksa Agung mengapa jaksa tidak mencabut banding saat terdakwa sudah mencabut banding. Asrul membandingkan saat Kasus Angeline di Bali saat itu jaksa tidak melakukan banding. Asrul Sani mempertanyakan jaksa yang ditugaskan KPK dapat pembinaan darimana. [sumber]

30 Juni 2015 - Arsul meminta rencana strategis (renstra) Kejaksaan Agung segera dibuat dan diserahkan agar Komisi 3 bisa melakukan pengawasan terhadap Kejaksaan. Selanjutnya, Arsul minta klarifikasi ke Jaksa Agung permasalahan pokok hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kejaksaan yang selama ini nilainya masih C dan belum ada peningkatan. Arsul juga minta konfirmasi apakah Kejaksaan Agung telah mengadopsi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) untuk promosi eselon-eselon di internal Kejaksaan Agung. [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

18 April 2017 - Arsul menyampaikan selama ini keyakinannya tentang KPK adalah sebagai lembaga terbaik dalam pengelolaan tentang keuangan dalam pembahasan anggaran untuk KPK, berbeda dengan mitra Komisi 3 yang lain. Menurut Asrul, hal tersebut bisa dilihat dalam dokumen persetujuan yang ada di fraksi-fraksi Komisi 3. Dalam pandangannya, upaya paling mudah untuk melemahkan KPK bukan dengan revisi UU KPK melainkan dengan mempersulit anggarannya namun tetap tidak dilakukan oleh anggota Komisi 3. Ia yang biasanya tidak pernah mencermati hasil audit BPK, hasil 2015 membuatnya kaget karena terdapat pembiayaan pembayaran dinas untuk pengawas KPK non aktif sebesar 165 juta rupiah. Inisialnya AS, ia tidak tahu apakah ini yang dimaksud adalah Abraham Samad dan NB adalah Novel Baswedan atau bukan. Hasil pemeriksaan secara uji petik ada pembiayaan perjalanan dinas atas nama AS tanpa ada surat dinas. Mengakibatkan pembayaran yang tidak seharusnya. Ia menanyakan apakah ini telah dilaksanakan sehingga tidak terjadi kerugian negara. Ia mengangkat masalah ini agar terjadi penegakan hukum. Sebenarnya banyak yang Arsul ingin sampaikan antara lain ada kelebihan gaji pegawai, perencanaan gedung KPK yang tidak cermat, dll. Hal-hal itu menurutnya yang membuat pandangan lain kepada KPK. Arsul menyarankan KPK untuk menyetujui kesimpulan nomor 4 agar DPR-RI tidak menggunakan hak angketnya. Arsul memberikan opsi lain dengan membuka rekaman pada bagian tertentu saja pada rapat tertutup sebagai jalan tengah yang menunjukkan adanya saling menghormati antar penegak hukum. Menurut Arsul meskipun KPK sudah ada presedennya pada 3 November 2009 saat itu KPK bersedia menerima permintaan MK dan bahkan disiarkan oleh media, jika itu menyangkut kepentingannya. Namun ketika menyangkut pihak lain, KPK tidak bersedia membuka rekaman, untuk itu Arsul mewakili Fraksi PPP akan menyatakan akan menggunakan hak konstitusional yang dimiliki DPR-RI dengan hak angket setelah berkonsultasi. Selanjutnya Arsul menyatakan akan menyatakan dukungannya jika mayoritas fraksi menyepakati hak angket karena tidak ada pilihan lain namun hal itu (pernyataan sikap) akan disampaikan pada kesempatan berikutnya. [sumber]

Pembahasan Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan Agung

12 April 2017 - Arsul menjelaskan di dalam Panitia Kerja Kitab Umum Hukum Pidana (Panja KUHP), diajukan konsep pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan dijatuhkan sebagai pidana alternative. Arsul menambahkan, terkait dengan perubahan kebijakan hukum pidana kita pada KUHP, kira-kira apakah Kejaksaan Agung akan melakukan eksekusi atau moratorium kepada 130 mati yang belum dieksekusi. Arsul meminta penjelasan Jaksa Agung seperti apa teknis terkait obyek yang akan digeledah dan disita sesuai Pasal 3 Ayat (7) ini dilaksanakan. Arsul mencoba bandingkan dengan Mahkamah Agung (MA), di tahun 2016 mereka mengunggah putusan sebanyak 2.800 putusan, dengan surat dakwaan baru ada 120 surat dakwaan yang di-upload. Arsul takut persepsi masyarakat tidak percaya dengan kinerja Jaksa Agung yang sudah cukup baik, kalau sistem informasi di kejaksaan diperbaiki maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. [sumber]

Pemantauan UU Perikanan

2 Februari 2017 - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi DPR-RI (Baleg) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KemenKP), Arsul menyampaikan kepada mitra jika UU Perikanan dirasa kurang dan harus direvisi, mungkin bisa masuk prolegnas. [sumber]

Harmonisasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

31 Januari 2017 - Arsul mengapresiasi Tim Ahli Baleg yang mengharmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual. Arsul mengatakan bahwa pembahasan KUHP telah sekitar 700 lebih pasal, namun masih ada pasal tentang kekerasan seksual seperti aborsi dan euthaniasia yang pembahasannya ditunda. Menurutnya, DPR-RI tidak bisa membuat undang-undang sesuka hati karena ada sistem hukum pidana dimana undang-undang tidak boleh double track system. Arsul menginformasukan bahwa buku 1 KUHP akan menjadi buku induk dan tidak bergantung pada keputusan sektoral baru kemudian membahas KUHAP akan ditertibkan, lalu Arsul mengambil contoh sambil menanyakan kasus ditangkapnya Patrialis Akbar oleh KPK apakah termasuk OTT atau tidak. [sumber]

Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA)

11 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 dengan Kapolda Kalimantan Barat, Kapolda Kalimantan Tengah, Kapolda Kalimantan Selatan dan Kapolda Papua, Arsul percaya dan meyakini kredibilitas dari para pakar pada kasus Kahutla di Kalimantan Tengah. [sumber]

Efektivitas Pengawasan Internal Kejaksaan Agung RI

26 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 3 dengan Jaksa Agung, terkait eksekusi terpidana mati, Arsul menyatakan DPR-RI mendukung dan mengapresiasi ketegasan Jaksa Agung selaku eksekutor. Tetapi, Arsul mengkritik eksekusi menarik banyak perhatian publik, sehingga kesannya seperti festivalisasi eksekusi terpidana mati. Ia bertanya kepada Jaksa Agung mebgapa eksekusi mati harus dilakukan bersama-sama atau beramai-ramai, dan dilakukan di Nusakambangan. Arsul mengatakan RAPBN 2016 memberikan anggaran eksekusi untuk 14 orang, tetapi yang dieksekusi hanya 4 orang, hal ini menurut Arsul menimbulkan persoalan. Arsul mengatakan satgasus P3TPK menyelamarkan anggaran sebesar 462 miliar, itu sama dengan capaian pidsus. Ia mengatakan penanganan kasus korupsi perlu ditingkatkan. Terkait tugas Kejaksaan Agung, Arsul mendengar sudah dibuat TP4D di kejaksaan seluruh Indonesia. Arsul menanyakan apakah sudah ada mitigasi untuk mencegah benturan kepentingan antar kejaksaan. Terkait mutasi dan promosi, Ia mengatakan dari keluhan yang disampaikan ada ratusan jaksa muda yang belum mendapat penempatan pada eselon 3 dan 4 padahal sudah menjalani profile assessment test, lalu kabarnya assessment test akan diadakan lagi. Asrul berkomentar Jaksa yang sudah menjalani assessment test saja belum mendapat penempatan, tetapi assessment test sudah akan diadakan lagi. [sumber]

Perkara Hukum

6 September 2016 - Pada Rapat Audiensi Komisi 3 dengan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Arsul menyatakan bahwa Komisi 3 DPR membutuhkan input seperti yang diberikan LBH Jakarta. Sebagaimana RKUHP, DIM basisnya sumbangan DIM dari aliansi KUHP. Arsul juga meminta agar Komisi 3 DPR dibantu dan diberi catatan dalam menangani hal ini. Harus ada SP3 bagi operation of the law. Menurut Arsul, jika ada ketentuan ini paling tidak akan membantu juga. Arsul mengatakan bahwa harus diakui sistem manajemen perkara MA, walaupun hanya riasan saja. Arsul merasa Polri sudah ada kemajuan, tetapi belum terlihat. Jika melapor pasti terlihat perkaranya sampai mana. Arsul mempertanyakan mengapa buku yang dibawa hanya sedikit dan berkelakar hingga ketahuan LBH Jakarta tidak punya dana untuk memproduksi buku. Arsul menyarankan seharusnya buku itu dilengkapi, tindakan dilakukan di daerah mana saja dan terhadap perkara apa saja. [sumber]

Pemilihan Kapolri

23 Juni 2016 - Arsul menanyakan pendekatan basis apa yang akan diambil Cakapolri dalam penangkapan kelompok teroris. Arsul meminta penjelasan dan pengawasan yang dilakukan Cakapolri terkait perimbangan perlindungan HAM di masyarakat dengan perluasan kewenangan di penindakan dalam UU Nomor 15 tahun 2003. Arsul juga meminta penjelasan Cakapolri tentang banyaknya keluhan dari lulusan Sespimti dan Lemhanas yang menganggur usai lulus. [sumber]

Pada Fit & Proper Badrodin Haiti tanggal 16 April 2015 - Arsul menyatakan bahwa Fraksi PPP tidak ada pertanyaan. Fraksi PPP resmi dukung. Semoga Komjen Badrodin Haiti seperti Kapolri pendahulunya, Hoegeng Imam Santoso. [sumber]

12 Februari 2015 - Saat doorstop, Arsul Sani mengatakan:

  • Keadaan BG memang bikan situasi normal. Kalo praperadilan diterima, BG sudah tidak tersangka. Sebaliknya, bila BG dilantik lebih dahuli, baru kalo KPK mau kasasi ke MA, silakan. Baru kemudian jika kasasi dari KPK diterima, barulah BG dinonaktifkan

10 Februari 2015 - Saat door stop, Arsul Sani mengatakan:

  • Saya bukan setuju atau tidak setuju lantik BG, tapi saya berpegang pada aturan hukum yang ada.

11 Januari 2015 - Kembali merespon pilihan calon tunggal dari Presiden Jokowi yaitu Budi Gunawan untuk Kapolri, Arsul Sani berpendapat:

"Dalam sejarah, tak pernah ada calon yang ditolak DPR, kami di komisi III DPR ingin masalah ini clear. Kalau BG (Budi Gunawan) jadi dilantik, setidaknya dia tidak terus terbebani masalah ini." (baca disini)

10 Januari 2015 - Merespon pilihan calon tunggal dari Presiden Jokowi yaitu Budi Gunawan untuk Kapolri, Arsul Sani berpendapat:

"Ada kejanggalan tertentu. Indikasinya pernyataan Pak Kapolri Sutarman dan Ketua Komisi Kepolisian Nasional yang juga Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdjiatno tidak sinkron ihwal pencalonan. Dalam pekan ini, Pak Sutarman menyatakan belum menyiapkan nama calon, tapi Pak Teddjo menyatakan sebaliknya." (baca disini)

Anggaran Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

21 Juni 2016 - Arsul mengatakan bahwa komposisi anggaran Polri 2016 yang diharapkan mencapai anggaran ideal itu malah menjauh dan mohon untuk penjelasannya karena ia melihat dalam ajuan pagu indikatif Polri pada tahun 2017, dibanding tahun 2015 postur idealnya menjauh. [sumber]

Anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

21 Juni 2016 - Dan terkait dengan lapas, menurut Arsul, harus ada tanggap darurat untuk lapas-lapas. [sumber]

RAPBN 2017 - MPR, DPD, dan MA

16 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 dengan MPR, DPD, dan MA, Arsul berpendapat apabila surat tugas tersebut jelas, makawakilnya itu Pelaksana Tugas (Plt) sekjen sekarang, dan rapat bisa dilanjutkan. Surat ini juga dapat diterima, dalam islam yang demikian itu namanya udzur syar’i. Arsul juga membahas tentang reward yg diberikan ke MA, bahwa akan dibandingkan dengan yang terdapat diKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) apakah ada overlapping atau tidak. Kemudian, menurutnya untuk apa yang disampaikan olehMajelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)secara prinsip oke, namun seharusnya ada program khusus dengan Komisi 3. [sumber]

RAPBN 2017 - BNPT, PPATK, BNN, dan LPSK

16 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 dengan Badan Nasional Penaggulangan Terorisme (BNPT), Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Arsul meminta LPSK untuk lebih memikirkan mengenai anggaran yang menurun dan menyarankan jika LPSK perlu untuk mengadakan anggaran tanggap darurat peristiwa terorisme dan alam. [sumber]

Evaluasi KPK - Kasus RS Sumber Waras, Reklamasi Jakarta, dan isu lainnya

15 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), rsul menyatakan terkait dengan Pra Peradilan yang tidak bisa disbanding tetapi bisa di Peninjauan Kembali (PK) dan hal tersebut yang belum digunakan oleh KPK. Arsul menanyakan apakah pendekatan baru ini merupakan koreksi dari KPK yang dahulu. Arsul menyatakan bahwa dalam kasus yang berkaitan dengan RS Sumber Waras komisi 3 tidak mengintervensi KPK. Arsul mengatakan fakta dalam kasusu RS Sumber Waras uang negara yang sudah keluar tapi baru 2 tahun kemudia tanah bisa digunakan. Arsul menekankan bahwa hal ini tidak ada hubungannya tentang mendukung atau tidak mendukung salah satu pihak. Arsul menyatakan dari dokumen ada Rapat Pimpinan (Rapim) Gubernur tanggal 2 Desember Ahok memerintahkan untuk membeli RS Sumber Waras dan di tanggal 8 Juli sudah menganggarkan setalah mendapatkan tawaran jadi artinya ahok yang menentukan harga dan tidak ada negosiasi harga. Arsul mengatakan ada juga perjanjian RS Sumber Waras dengan ciputra seharga 15,5 Juta/M2 dan YKS menjanjikan akses jalan dengan tanah yang buakn milik YKS dan sampai saat ini sertifikat tanah belum selesai diproses di BPPN, dari hal tersebut belum diketahui tentang apakah adanya mens rea (niat jahat). [sumber]

Anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

8 Juni 2016 - Arsul meminta BNPT dan LPSK untuk mengutamakan kemungkinan yang akan dihasilkan dari rancangan RUU Terorisme. Arsul meminta BNPT dan LPSK saling berkoordinasi dan melibatkan elemen masyarakat dalam program pencegahan terorisme. Menurut Arsul, BNPT perlu menyusun kurikulum untuk program pencegahan terorisme dan perlu ada reedukasi agar pikiran radikal tidak tejadi dalam bntuk tindakan.

Arsul merasa prihatin dengan nasib LPSK karena dari tahun 2015 ke 2016 anggarannya sudah turun, dan dalam RAPBN-P juga diturunkan lagi. Dalam RUU Terorisme, Arsul mengusulkan adanya dana tanggap darurat bagi LPSK untuk korban terorisme sehingga tidak ada lagi kebingungan pihak yang membayar biaya rumah sakit korban terorisme. [sumber]

Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Kunjungan Kerja Anggota DPR

14 Mei 2016 - (Liputan6.com) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan temuan tentang kunjungan kerja anggota dewan yang diduga fiktif. Bahkan kerugian negara yang ditimbulkan dari kunjungan itu disebutkan lebih dari Rp 900 miliar.

Menanggapi temuan tersebut, Sekjen PPP Arsul Sani menyatakan pihaknya belum menerima laporan dari BPK. Yang diterima adalah surat dari Setjen DPR yang meminta anggota dewan menyerahkan laporan kunjungan kerjanya.

"Yang diterima oleh PPP adalah surat dari Sekjen DPR agar anggota DPR yang belum melaporkan atau masih ada kekurangan dalam laporan hasil kunjungan reses atau kunjungan perorangan agar dilengkapi," kata Arsul saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Sabtu (14/5/2016).

Laporan yang diminta Setjen DPR, kata dia, berupa informasi yang memuat tempat, tanggal, dan jenis kegiatan kunjungan kerja tersebut. Selain itu juga diuraikan tentang jumlah dan aktivitas anggota dewan yang dilengkapi masukan atau aspirasi masyarakat yang diserap.

"Biasanya ada tenaga ahli atau staf yang ikut mendampingi dan mengambil foto, karena di dalam laporan ada foto-foto yang harus dilampirkan," ujar Arsul.

Dia menegaskan, anggota Fraksi PPP yang melakukan kunjungan kerja akan segera menyerahkan laporan kepada sekretariat fraksi. Biasanya laporan itu rampung diberikan sekitar dua sampai empat pekan usai kunjungan kerja.

"Di fraksi PPP insya Allah tidak ada kunjungan kerja yang fiktif, yang ada adalah belum lengkapnya laporan yang dibuat oleh beberapa anggota," tegas Arsul. [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI)

18 April 2016 - Arsul berpendapat, masalah KKRI adalah komunikasi internal. Arsul menilai, komunikasi antara komisioner dan kepalanya tidak kompak. Arsul menanyakan, bagaimanakah mekanisme komunikasi antara KKRI dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Arsul melanjutkan, dirinya berpikir keributan di Jilid 1 & Jilid 2 karena tidak adanya mekanisme yang jelas. Ia menanyakan, apakah rekomendasi dari KKRI mengikat atau tidak, dan sejauh mana kewenangan sudah dilakukan. [sumber]

Audiensi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat

14 April 2016 - Dalam Audiensi Komisi 3 dengan mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Arsul menggarisbawahi, jika mahasiswa hanya menjadi kutu buku, maka mereka cocok untuk menjadi dosen. Akan tetapi, jika mahasiswa ingin menjadi praktisi, mereka harus menjadi aktivis lebih dulu. Arsul mengatakan, nanti, sekitar 20 tahun lagi, mahasiswa dapat duduk-duduk di kursi ruangan Komisi 3. Ia menawarkan, terserah mahasiswa mau belajar dengan Pak Taufiqul atau Pak Wenny. Akan tetapi, jika ingin menjadi artis, mahasiswa bisa belajar dari Pak Ruhut.

Arsul memberi jawaban atas dua pertanyaan dari mahasiswa. Arsul mengatakan, semuanya harus kembali kepada diri sendiri. Ia menyarankan agar jangan sekali-kali mencoba untuk menerima tawaran-tawaran yang tidak seharusnya. Sebab, nanti akan ketagihan. Ia melanjutkan, kata kuncinya adalah jangan pernah menerima apa pun yang bukan menjadi hak. [sumber]

Laporan Masyarakat atas Kematian Siyono

12 April 2016 - Dalam Rapat Paripurna telah dibuat Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas RUU Terorisme yang dalam waktu dekat harus sudah dibahas DPR. Dalam pembahasan RUU, Arsul tidak ingin Komisi 3 dikejar waktu karena ingin mendengarkan seluas-luasnya masukan dari masyarakat. Arsul menyampaikan pembentukan Pansus tersebut secara konkret agar dibantu menyiapkan Daftar Inventaris Masalah (DIM). Arsul mempersilakan ketiga Mitra untuk membantu menysusun DIM baik berisi penghapusan pasal, penambahan, atau perubahan. Pansus tersebut merupakan gabungan Anggota Komisi 1 dan 3. Arsul mengusulkan untuk memutuskan dalam pleno dibentuk Panja mengenai kasus Siyono atau bisa dimasukkan dalam Panja Penegakan Hukum. [sumber]

Pemanggilan Gubernur Jakarta oleh Komisi III

8 Maret 2016 - (AktualPost.com) - Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menuding ada sejumlah anggota DPR yang hendak gagah-gagahan dengan memanggilnya, ditanggapi sinis oleh anggota Komisi III DPR Arsul Sani. Seperti diketahui, Ahok juga meminta kepada mereka yang baru jadi anggota DPR tidak belagu.

“Jangan semua orang seluruh Indonesia itu mau diajak berantem sama Ahok,” ujar Arsul Sani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/3) lalu.

Untuk itu, Arsul mengimbau Ahok juga tidak belagu dengan menolak panggilan Komisi III DPR.‎

“Ya saya bilang Ahok juga enggak usah belagu dengan menolak ‎kayak begitu,” papar politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Menurutnya, kalau Ahok tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi III DPR, bisa mengirimkan surat penjelasan mengenai alasannya.

“Enggak usah pakai saling membelagukan diri, gitu lho. Jadi kalau dia bilang DPR belagu, ya Ahok juga jangan belagu, kan begitu aja,” ujar Arsul. [sumber]

Gagasan Tes Urine Narkoba untuk Anggota DPR

26 Februari 2016 - (KOMPAS.com) - Usulan pimpinan DPR agar setiap anggota dewan menjalani tes urine mendapat dukungan Fraksi PPP.

Namun, meski berkala, dalam pelaksanaannya sebaiknya tes urine dilakukan secara mendadak.

"Kalau terjadwal, ya pada sehat," kata anggota Fraksi PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Jumat (26/2/2016).

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, dibutuhkan komitmen kuat dari setiap fraksi untuk mendukug pelaksanaan tes urine berkala ini.

Komitmen itu perlu disampaikan saat rapat konsultasi pengganti bamus, untuk kemudian diputuskan di dalam dapat paripurna.

"Saya yakin tidak ada yang keberatan. Tapi harus sesuai tata beracara," ujarnya.

Sebelumnya, tim Intel Kostrad dan POM Kostrad menggerebek beberapa tempat di Perumahan Kostrad, Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin lalu.

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, sebanyak 33 orang telah diamankan. Rinciannya, 19 oknum TNI, 5 oknum polisi, dan 9 warga sipil, termasuk anggota DPR, Ivan Haz.

Atas penangkapan itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung, jika ada pemeriksaan narkoba secara berkala terhadap anggota DPR.

Menurut dia, kasus keterlibatan anggota dengan narkoba merupakan hal serius. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kepolisian Republik Indonesia

25 Januari 2016 - Dalam rapat bersama Kapolri, Arsul memberikan selamat atas penilaian Polri yang sangat baik dari Kementerian Penggunaan Aparatur Negara. Arsul menilai ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja. Dalam hal transparansi, Arsul meminta untuk laporan kinerja dan laporan tahunan Polri ditampilkan di website Polri. Pada 2015, Arsul mengatakan ada 335 anggota Polri yang dipecat dan ini peningkatan drastis dari tahun sebelumnya. Ia menilai harus ada transparansi dalam pengaduan kode etik yang dilakukan anggota Polri.

Mengenai kasus Payment Gateway, Arsul menanyakan mengapa kasus ini tidak berstatus P21 (Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap).

Terkait kasus pencemaran nama baik yang melibatkan 2 aktivis ICW belum jelas tindak lanjutnya.

Arsul mengharapkan Kapolri dapat mengkaji ulang penggunaan Brimob berseragam lengkap. [sumber]

Fit & Proper Test Calon Pimpinan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

15 Desember 2015 - Arsul meminta Agus Raharjo untuk menjelaskan lebih dalam mengenai fungsi koordinasi yang akan dijalankan. Arsul juga mempertanyakan dimungkinkan atau tidak langkah tengah dalam operasi tangkap tangan. [sumber]

Syarat Minimal Calon Pimpinan KPK

17 November 2015 - (SATUHARAPAN.COM) – Dua fraksi di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mengatakan ada nama yang tidak layak diajukan sebagai calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, dua fraksi tersebut belum mau menyebutkan nama-nama yang dianggap tidak layak tersebut.

Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani, mengutip Pasal 29 huruf (d) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang mensyaratkan bila seseorang ingin diangkat menjadi pemimpin KPK harus memiliki ijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurangkurangnya 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan.

Menurut dia, berdasarkan syarat tersebut, hanya empat dari delapan calon pemimpin KPK yang layak.

“Berdasarkan Pasal 29 huruf (d) UU KPK, syarat calon pemimpin KPK disebutkan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurangkurangnya 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan. Berdasarkan hal itu, yang sarjana hukum hanya empat orang, yang empat lagi bukan dan saya pun ragu mereka punya pengalaman 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan,” ucap Arsul dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi Hukum DPR dengan Pansel calon pemimpin KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari Selasa (17/11). (sumber)(sumber2)

Kasus Pembunuhan dan Penyiksaan Aktivis Lingkungan Hidup Salim Kancil

5 Oktober 2015 - ANTARA News - Tim Komisi III DPR menilai polisi kurang responsif dalam menangani kasus Salim Kancil dan kelompoknya setelah melakukan kunjungan ke Lumajang, Jawa Timur, untuk menggali informasi tentang pembunuhan dan penganiayaan aktivis anti-tambang.

"Khususnya Polres Lumajang yang tidak menangani sungguh-sungguh tentang ancaman yang diterima kelompok Salim Kancil dan Tosan dan sudah dilaporkan ke kepolisian," kata anggota Komisi III DPR Arsul Sani di Jakarta, Senin.

Tim Komisi II DPR, menurut dia, juga mendapat kesan bahwa pemerintah daerah setempat membiarkan penambangan liar karena sudah berjalan dua tahun lebih.

Mereka juga mendapati fakta bahwa Salim Kancil bukan hanya aktivis yang ingin menyelamatkan lingkungan pantai di desanya, tapi juga pemilik sawah yang jadi hancur karena kegiatan penambangan pasir.

"Pak Kancil juga seorang pemilik sawah yang sudah hancur dan tidak bisa ditanami kembali akibat penambangan pasir liar yang dilakukan oleh kepala desa dan kelompoknya yang dikenal sebagai Tim 12," ujarnya.

Komisi III DPR meminta Polda Jawa Timur, yang menangani kasus tersebut, mengusut kasus pembunuhan, penganiayaan serta perusakan lingkungan di Lumajang.

Selain itu, menurut dia, polisi perlu mengembangkan penyidikan perkara untuk mencari tahu kemana saja uang dari Kepala Desa Haryono mengalir.

"Ada kecurigaan bahwa Haryono bisa leluasa melakukan penambangan pasir liar dalam skala masif karena membagi hasil kegiatan penambangan liarnya tersebut dengan pihak-pihak tertentu," katanya.

Dia mengatakan polisi perlu mencari tahu kemungkinan Haryono menyuap pihak tertentu dan menyelidiki kemungkinan adanya pidana pencucian uang.

"Karena pembiaran yang terjadi itu menimbulkan dugaan-dugaan adanya aliran uang," ujarnya.

Komisi III DPR menyatakan akan terus mengawal kasus itu dan pada kunjungan kerja awal November 2015 akan bertemu kembali dengan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur dan meminta informasi perkembangan penanganan perkara tersebut. (sumber)

2 Oktober 2015 - Rimanews - Kasus pembunuhan dan penyiksaan aktivis lingkungan hidup, Salim Kancil serta Tosan mendapat kecaman banyak pihak. Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani mengatakan dirinya bersama Anggota Komisi III lain akan berangkat ke Lumajang, Jawa Timur, Jumat (2/10/2015) untuk meninjau serta mencari keterangan mengenai penyebab insiden tersebut.

Selain itu, dia berharap nantinya bisa memetakan konflik akibat tambang, tidak hanya di Lumajang, tapi juga di daerah-daerah yang lain.

"Rencananya besok Komisi III akan turun ke Lumajang. Outputnya tidak hanya (memetakan) kasus penambangan liar di Lumajang saja, tapi juga di daerah lain," kata Arsul di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Lebih jauh, Komisi III juga meminta pihak Mabes Polri melakukan pemetaan untuk daerah-daerah lain yang mempunyai persoalan tambang. Karena persoalan seperti itu menurut Arsul, hampir selalu berujung pada konflik-konflik horizontal.

"Kita ingin agar Polri melakukan semacam tabulasi atas semua daerah yang punya persoalan penambangan, meski itu bukan penambangan liar. Karena yang seperti itu pasti ada potensi konflik horizontal," ujar Arsul.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, menegaskan pemetaan ini juga harus bisa mengungkap praktek KKN di balik izin penambangan tersebut.

"Kita juga ingin melihat ada nggak sih kongkalikong dalam membuat izin, itu yang akan kita tekankan kepada Polri,"tandasnya.

Menurut Arsul, tim Komisi III yang berangkat ke Lumajang terdiri dari satu perwakilan setiap fraksi beserta pimpinan Komisi III DPR. (sumber)

Kenaikan Dana Tunjangan DPR-RI

20 September 2015 - (Harian Aceh) - Arsul Sani, Wakil Sekretaris dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini menilai bahwa pimpinan DPR RI Setya Novanto tak responsif terkait isu kenaikan dana tunjangan DPR RI yang sedang diributkan publik. Dia menyayangkan tindakan Setya Novanto yang memilih pergi keluar negeri.

“Setya Novanto seharusnya responsif. Bukan malah pergi ke Amerika, sekarang pergi lagi ke Arab Saudi,” kata Arsul, saat dihubungi, Minggu (20/9/2015).

Dana tunjangan bagi anggota DPR RI memang sedang menjadi pembicaraan hangat. DPR dinilai tak berhak meminta kenaikan tunjangan karena hingga saat ini produktivitas mereka sebagai lembaga legislasi rencah. Apalagi, saat ini krisis ekonomi sedang melanda sebagian besar masyarakat Indonesia.

Arsul mengatakan seharusnya para pimpinan DPR RI bisa menjelaskan secara tertulis tentang tata cara pengembalian dana tunjangan DPR RI itu. “Harus dijelaskan. Kan ada anggota yang mau menerima, dan ada yang menolak juga,” katanya.

PPP, kata Arsul, sepakat untuk menolak dana tunjangan DPR itu. Sayangnya, ia tidak tahu bagaimana mengembalikan dana tunjangan itu kepada negara. Ia pun merasa tidak menerima pernyataan atau prosedur tertulis tentang pengembalian dana itu. Menurutnya, selama ini tunjangan bagi para anggota Dewan langsung ditransfer ke rekening masing-masing.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Dimyati Natakusumah mengatakan usulan kenaikan tunjangan DPR RI masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015 dan diajukan kembali dalam RAPBN 2016.

“Di RAPBN 2016 ditindaklanjuti, tapi hanya menyesuaikan dan belum ada tambahan,” kata dia, Rabu (16/9/2015). Seorang anggota DPR RI akan menerima total insentif minimal Rp 31 juta.

Usulan tersebut telah dirapatkan BURT bersama Sekretariat Jenderal DPR, dan diteruskan ke Badan Anggaran. Peningkatan kesejahteraan DPR RI itu juga lolos persetujuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. “Kementerian Keuangan, DPR, dan presiden sudah ketok palu,” kata Dimyati.

Pada 9 Juli 2015, Kementerian Keuangan mengesahkan kenaikan empat jenis tunjangan DPR RI dalam APBNP 2015 melalui surat nomor S-520/MK.02/2015. Namun, Kementerian hanya mengabulkan sebagian permohonan Dewan.

Adapun usulan kenaikan tunjangan yang diajukan oleh anggota DPR RI dan yang disetujui Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Tunjangan kehormatan

  1. Ketua badan/komisi: DPR RI mengusulkan Rp 11,15 juta, disetujui Rp 6,69 juta.
  2. Wakil ketua: DPR RI mengusulkan Rp 10,75 juta, disetujui Rp 6,46 juta.
  3. Anggota: DPR RI mengusulkan Rp 9,3 juta, disetujui Rp 5,58 juta.

2. Tunjangan komunikasi intensif

  1. Ketua badan/komisi: DPR RI mengusulkan Rp 18,71 juta, disetujui Rp 16,468 juta.
  2. Wakil ketua: DPR RI mengusulkan Rp 18,192 juta, disetujui Rp 16,009 juta.
  3. Anggota: DPR RI mengusulkan Rp 17,675 juta, disetujui Rp 15,554 juta.

3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan

  1. Ketua komisi/badan: DPR RI mengusulkan Rp 7 juta, disetujui Rp 5,25 juta.
  2. Wakil ketua komisi/badan: DPR RI mengusulkan Rp 6 juta, disetujui Rp 4,5 juta.
  3. Anggota: DPR RI mengusulkan Rp 5 juta, disetujui Rp 3,75 juta.

4. Bantuan langganan listrik dan telepon

  1. Listrik: DPR RI mengusulkan Rp 5 juta, disetujui Rp 3,5 juta.
  2. Telepon: DPR RI mengusulkan Rp 6 juta, disetujui Rp 4,2 juta. (baca disini)

Anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Perempuan

14 September 2015 - Arsul minta Komnas HAM untuk memberikan basis yang jelas terkait permintaan kenaikan pagu anggaran untuk tahun 2016, terutama mengenai kemampuan daya serap dari anggaran oleh Komnas HAM.Arsul juga mempertanyakan penafsiran hukuman mati oleh Komnas HAM. Selama ini Komnas HAM melakukan penolakan terhadap hukuman mati, tetapi tidak jelas dasar penolakannya. Namun, jika melihat Komisi 3 dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan hukuman mati, menurutnya mereka jelas menerima hukuman mati bila didasarkan pada landasan hukum yang berlaku. Selain itu, Arsul meminta data dari Komnas HAM untuk dapat dibawa dalam konferensi di Hongkong tentang HAM pada tanggal 5 - 7 Oktober 2015.

Arsul Sani memohon agar Komnas Perempuan memberikan laporan ke Komisi 3 data yang bersifat kuantitatif terkait capaian di tahun 2015. [sumber]

'Mafia Pelabuhan'

11 Agustus 2015 - (KOMPAS.com) - Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, mendorong agar DPR membentuk panitia khusus untuk mengusut persoalan dwell time di pelabuhan. Menurut dia, pansus itu tidak hanya untuk mengurai masalah waktu tunggu bongkar muat yang memakan waktu lama, tetapi juga membongkar praktik mafia di pelabuhan.

Arsul mengatakan, persoalan dwell time semestinya tidak hanya dilihat dari persoalan perdagangan yang ditangani Komisi VI DPR, ataupun perhubungan yang ditangani di Komisi V DPR. Sebab, ada aspek hukum di dalamnya.

“Jadi harus juga dari aspek penegakan hukum di Komisi III. Lewat pansus maka akan menjadi pintu masuk penuntasan kasus hukum yang terjadi dalam dwell time,” kata Arsul, Selasa (11/8/2015).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini mengapresiasi langkah Mapolda Metro Jaya yang mengusut dugaan suap dan korupsidwell time di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Namun, Arsul menjelaskan, pansus memiliki fungsi yang berbeda, yakni lebih dibutuhkan untuk mengungkap berbagai kasus penyelundupan yang dilakukan oleh mafia pelabuhan. Misalnya, masalah penyelundupan minuman keras dalam 37 truk yang diungkap Direktorat Jenderal Bea Cukai pada Oktober tahun lalu. Ke-37 truk pengangkut miras berkadar alkohol tinggi itu ditangkap dalam tiga operasi terpisah di Palembang, Lampung dan Merak. Hanya saja, sampai saat ini penanganan kasus penyelundupan miras itu justru tak ada kabarnya lagi.

“Makanya dengan pansus itu nantinya bisa menjadi pintu masuk penuntasan kasus-kasus yang merugikan masyarakat. Bayangkan, itu bukan hanya masalah kerugian pendapatan negara saja, tapi masyarakat juga dirugikan,” ujarnya.

Menurut Arsul, dengan pansus dwell time, maka DPR bisa memiliki kewenangan lebih untuk memanggil kepolisian, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai maupun instansi lainnya.

“Saya akan menanyakan kasus per kasus, menunggu laporan dari masyarakat terkait pelanggaran hukum yang terjadi, termasuk soal itu ke kepolisian dan pihak-pihak terkait. Kalau Komisi III saja panggil Dirjen Bea dan Cukai enggak bisa. Harus lewat Pansus,” ucapnya. (sumber)

Pemilihan Hakim Agung

Pada Fit & Proper Test Suhardjono pada 1 Juli 2015 - Arsul Sani mengajukan pertanyaan mengenai teknis pelaksanaan hukum, tentang keharusan didampingi pengacara oleh terdakwa diatas 5 tahun penjara. Menurutnya, di beberapa kasus, terdakwa malah tidak didampingi oleh pengacara, padahal tersebut sudah tertera di peraturan. Ia juga menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LP) di Indonesia saat ini sudah kelebihan muatan, ketentuan yang diatur dalam buku 2 Kitab Umum Hukum Pidana (KUHP) saat ini sudah semakin banyak. Dikaitkan dengan hal tersebut, Arsul Sani menanyakan bagaimana pendapat Suhardjono mengenai jenis-jenis hukum baru tentang perdamaian. [sumber]

Surat Keputusan DPR No.83 tentang Perubahan Pergantian Susunan

Pada Rapat Paripurna ke-32 tanggal 4 Juni 2015 - Arsul menanggapi beredarnya surat keputusan dari DPR nomor 83 tentang perubahan pergantian susunan, Arsul ingin pemimpin sidang mencabut surat keputusan tersebut dan menjaga kondusifitas internal fraksinya sembari menungu hasil persidangan. [sumber]

Evaluasi Penanggulangan dan Pemberantasan Terorisme

8 April 2015 - Sehubungan dengan Konflik Houthi di Yemen, Asrul minta klarifikasi ke Kepala BNPT status koordinasi BNPT dengan akun Twitter @Portal_Kemlu_RI untuk selamatkan WNI. Arsul apresiasi BNPT atas kerjasama deradikalisasi di Dapilnya. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2015-2019

6 April 2015 - Arsul saran ke Menteri Hukum dan HAM (Menhumkam) untuk segera implementasikan hukuman sosial ala Barat agar Lembaga Pemasyarakatan (LP) tidak semakin overcapacity. Arsul harap ada peraturan hukum yang bisa digunakan tentang batasan pidana ringan dan denda. Menurut Arsul apabila peraturan ini didayagunakan, Pemerintah bisa lebih irit mengirim orang ke LP. Arsul juga minta Menkumham segera inisiasi PP No.27 Tahun 1983 tentang ganti rugi apabila terjadi salah penangkapan setinggi-tingginya Rp.1 juta.

Arsul minta klarifikasi ke Menkumham mengapa mantan Wakil Menkumham (Wamenkumham) menjadi tersangka untuk proyek payment gateway. Arsul ingin penjelasan tujuan awal dari proyek payment gateway dan apa prosedur yang tidak ditaati. [sumber]

Rencana Strategis Polri

2 April 2015 - Arsul dorong Plt.Kapolri untuk sering-sering koordinasi dengan sesama lembaga penegak hukum agar Kasus Nenek Asyani tidak terulang. Arsul harap Plt.Kapolri tegas pada oknum-oknum Polri yang mempersulit dan menambah biaya SIM, STNK dll. [sumber]

Anggaran Kejaksaan Agung, Komnasham & KPK

Pada 10 Februari 2015 - Sehubungan dengan anggaran yang diajukan oleh Kejagung, Arsul menilai prioritas Kejagung tidak jelas. Arsul saran untuk Kejagung memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan Information and Computer Technology (ICT) untuk memperbaiki kinerjanya, khususnya program Sistem Manajemen Perkara (SISKARI)

Selain KPK, Arsul juga apresiasi Mahkamah Agung (MA) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang ia nilai memberikan laporan anggaran yang baik. Arsul bangga atas kinerja KPK yang mendapat penghargaan sebagai 3 besar lembaga pemberantasan korupsi terbaik di dunia. Namun demikian, Arsul prihatin anggaran yang diajukan KPK cukup untuk merealisasikan agenda-agenda besar di 2015. [sumber]

KPK vs Polri

27 Januari 2015 (setelah rapat Paripurna ke-17), Arsul Sani mengatakan bahwa menurut observasinya Bambang Widjojanto mundur bukan karena #UUKPK tapi karena hati nuraninya mengatakan harus mundur. Persetujuan datang dari Presiden Jokowi mengenai ini. [sumber]

Penentuan Prolegnas 2015

Pada 28-29 Januari Arsul menyampaikan prioritas dari Fraksi PPP adalah UU Larangan Minuman Beralkohol. [sumber]

Arsul Sani dari Jawa Tengah 10. Arsul mengutarakan bahwa UU terorisme pasti kontroversial. RUU ini lebih “galak” dari negara lain. Di negara lain tidak ada pencabutan warga negara. Di Inggris tidak ada pidana mati, adanya pencabutan paspor ada. Menurut Arsul, hal lain yang perlu menjadi pertimbangan adalah kematian tidak wajar karena jumlahnya tidaklah sedikit.

%MCEPASTEBIN%

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pekalongan
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Jalan Danau Poso No.146 RT.08/RW.04, Kel.Bendungan Hilir. Tanah Abang. Kota Jakarta Pusat. DKI Jakarta
No Telp
0

Informasi Jabatan

Partai
Partai Persatuan Pembangunan
Dapil
Jawa Tengah X
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan