Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Anggaran Kredit Usaha Rakyat — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Jaminan Kredit Indonesia

Mustofa mengatakan sebenarnya Jamkrindo dan Askrindo memiliki main business yang sama, dan berorientasi kepada rakyat. Untuk Askrindo, Mustofa ingin mendapatkan penjelasan detail pada perusahaan yang menjadi nasabah. Mustofa juga memberikan saran bahwa Askrindo dan Jamkrindo targetnya pada perusahaan yang orientasinya ekspor.

Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (MenBUMN)

Mustofa Assegaf mengatakan agar konsentrasi pembangunan infrastruktur jangan hanya di Jawa, tetapi juga di seluruh Indonesia. Ia meminta semua BUMN yang export oriented atau UMKM untuk ikut serta dalam pembangunan infrastruktur.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Mustofa menyampaikan hal yang miris ketika terdakwa pembakaran hutan bisa dilakukan SP3. Mustofa juga menyampaikan bahwa saat ini masyarakat Riau hidupnya hancur akibat asap.

Konteks Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Mustofa menjelaskan bahwa tentang holding yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini PT Perkebunan Nusantara III ruginya banyak dan terus meningkat hingga Rp800 Miliyar lebih, Mustofa juga memohon agar Menteri Keuangan dapat melakukan kajian lebih terhadap holding yang sudah jalan.

Latar Belakang

Mustofa Assegaf M.Si terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mewakili Dapil Jawa Timur II setelah memperoleh 57,303 suara. Mustofa adalah seorang pengusaha di bidang distribusi dan menjabat sebagai Presiden Direktur di PT. Tribuana Krida Yudha.  Pada periode 2009-2014, Mustofa bertugas di Komisi XI yang membidangi perbankan, perencanaan pembangunan dan keuangan.

Ketika bertugas di Komisi XI dalam periode 2009-2014, Mustofa tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) RUU Mata Uang. Dilaporkan bahwa pada 2011 Pansus yang terdiri dari 28 orang yang diketuai oleh Achsanul Qosasi dan Mustofa Assegaf melakukan pertemuan yang janggal pada akhir maret di hotel Crowne Plaza bersama dengan Direktur Utama Perum Percetakan Uang RI (Peruri), Junino. Pertemuan itu membahas pengadaan kertas dan wewenang Peruri.  Dilaporkan bahwa Mustofa menyarankan Peruri meminta uang ke supplier-nya untuk menalangi gratifikasi kepada tim Pansus tersebut. Para petugas komisi antikorupsi mencium keanehan dalam pertemuan-pertemuan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Mata Uang itu. Terutama setelah sejumlah anggota panitia melawat ke pelbagai negara-di antaranya Swiss-untuk "studi banding". Penyelidik curiga undangan panitia kepada para pejabat keuangan itu dimanfaatkan untuk transaksi gelap. (sumber)

Di 2014-2019 Mustofa bertugas di Komisi VII yang membidangi energi sumber daya mineral, lingkungan hidup dan riset dan teknologi. Setelah itu Ia kemudian bertugas di Komisi VI yang membidangi Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM dan BUMN, serta Standardisasi Nasional.

Pendidikan

S1, Akuntansi, Universitas Brawijaya, Malang (1989)
Diploma, Hotel Operation and Management, Century School, Los angeles, California, USA, (1992)
S2, Akuntansi, Universitas Gajayana, Malang (1996)
S2, Manajemen Komunikasi, Universitas Indonesia, Depok (2007) 

Perjalanan Politik

April 2007 s/d sekarang, menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga (PPM) Markas Besar
2009-2014 Anggota DPR-RI

Visi Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

11 April 2016 - Mustofa ingin mendengar penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) tentang reklamasi pantura Jakarta secara politik. Mustofa juga mempertanyakan sikap politik MenLHK terhadap isu ini terlepas dari kekalahan KemenLHK dalam peninjauan kembali di MK.  [sumber]