Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Persatuan Pembangunan - Jawa Timur III
Komisi IX - Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Banyuwangi
Tanggal Lahir
08/05/1965
Alamat Rumah
Jl. Bukit Permata Baru No.7. Kompleks Permata Pamulang, RT.002/RW.008, Kel. Bakti Jaya. Setu. Tangerang Selatan. Banten
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Persatuan Pembangunan
Dapil
Jawa Timur III
Komisi
IX - Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan

Sikap Terhadap RUU

Hasil Uji Publik Rancangan Undang-Undang Sistem Perbukuan — Komisi 10 DPR RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah

Anas mengatakan setuju dengan konsep penguatan literasi.


Masukan terhadap RUU Ekonomi Kreatif — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dosen Universitas Indonesia

Anas menanyakan pentingnya Rumah Kreatif masuk dalam RUU Ekonomi Kreatif. Ia juga menanyakan cara RUU ini menjamin industri berjalan beriringan.


Tanggapan

Realisasi Anggaran 2015 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Anas mengatakan bahwa ada selisih dana yang mengendap di bank BNI. Anas menanyakan kapan akan dicairkan. Anas juga dengar pencairan dana di BNI langsung dikasih rekening, bukan virtual account.


Penyusunan Program Kerja — Panitia Kerja Asian Games 2018 Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPKPP)

Anas menanyakan BPKP mengeluarkan surat rekomendasi atau tidak, sehingga Menpora berani mengeluarkan anggaran sebesar ini.


Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perpusnas — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas)

Anas mengatakan jika bisa mendongkrak anggaran hingga Rp1 Triliun, maka perlu komunitas dan memperbanyak buku-buku. Ia melihat di beberapa daerah ada yang fasilitasnya rendah tetapi minat bacanya tinggi dan sebaliknya. Ia mengatakan perpusnas perlu bekerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga lain seperti Kemenag dan Kemendikbud.


Pengambilan Keputusan Tingkat 1 atas Rancangan Undang-Undang Paten — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Pleno dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Menteri Hukum dan HAM

Anas mengatakan abhwa pemerintah berkewajiban memajukan kesejahteraan rakyat dan memberikan kesempatan agar rakyat mengembangkan diri. Salah satu bentuk apresiasi adalah pengakuan pada hak kekayaan intelektual. Anas juga mengatakan bahwa wajar jika negara memberikan perlindungan bagi para inventor.


Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata

Anas menjelaskan bahwa yang terpenting adalah fokus. Kalau tidak sanggup 10 maka 5 dahulu atau 3 dahulu hasilnya akan beda di balik promosi besar-besaran kita juga ada kekhawatiran. Kita mempunyai tempat wisata yang baik tapi yang ada di sana hanya pantai saja tidak ada infrastuktur yang mendukung.


Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perguruan Tinggi Negeri

Anas mengatakan yang paling penting adalah variabel penentu keadilan anggaran.


Dasar Penentuan dan Cara Menghitung Target Pemasaran Pariwisata, Pelaksanaan Program Pariwisata Nusantara dan Mancanegara serta Perhitungan dan Alokasi Anggaran per Kegiatannya, dan Pengembangan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, dan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata RI

Anas khawatir jika fokus dari Kemenpar RI hanya pada sektor pemasaran, tapi tidak pada pengembangannya.


Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2017 dan Pembahasan Usulan Program yang akan Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI

Anas menyatakan keprihatinannya terhadap turunnya anggaran Perpusnas. Anas mengatakan tahun ini, Indonesia menghadapi darurat finansial. Ia menanyakan perbedaan dari program safari membaca dan kegemaran membaca. Anas menyarankan agar kedua program tersebut dijadikan satu saja.


Posisi Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Hukum Tata Negara, Fungsi Angket dalam Penyelidikan, Kelembagaan KPK dan Latar Belakang Sejarah Penyusunan KPK — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pedapat Umum (RDPU) dengan Pakar; Prof. Yusril Ihza Mahendra dan Prof. Zain Badjeber

Sy. Anas Thahir mengatakan bahwa Prof Yusril Ihza Mahendra baru saja menjawab pansus ini sah dari satu unsur dan kami memohon untuk menjelaskan dua unsur yang lain.


Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI

Anas menanyakan Kemdikbud sudah melakukan kajian mendalam untuk memastikan program Boarding School dapat berjalan tahun depan atau belum. Menurutnya, yang disiapkan tidak hanya guru, akan tetapi juga sarana dan prasarananya. Anas juga menyampaikan keluhan masyarakat pesantren, bahwa program puluhan tahun mereka akan dibunuh oleh Kemdikbud.


Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Anas mengatakan postur anggaran tahun 2018 belum menggambarkan keseriusan pemerintah untuk menjawab keluhan guru honorer.


Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun 2019 - Rapat Paripurna DPR-RI

Anas mewakili Fraksi PPP menyampaikan pandangan Fraksi PPP, yakni Fraksi PPP mengapresiasi atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapatkan pemerintah, pencapaian ini bagi Fraksi PPP berarti pemerintah sudah sesuai dengan standar akuntabilitas keuangan negara. Terhadap sejumlah temuan-temuan, Fraksi PPP mendesak agar pemerintah bisa menindaklanjuti dengan sungguh2. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP 2019, Fraksi PPP mengapresiasi capaian WTP atas LKPP 2019, berharap pemerintah dapat mempertahankannya sesuai kaidah akuntansi yang berlaku dan keuangan daerah juga bisa ditingkatkan. Fraksi PPP meminta pemerintah memanfaatkan sumber daya instansi yang ada bagi perbaikan keuangan khususnya bagi Kementerian/Lembaga (K/L) yang belum mendapat WTP. Investasi sektor human capital perlu dilaksanakan sesuai roadmap agar indeks pertumbuhan manusia bisa meningkat, kedua hal ini harus sejalan. Fraksi PPP meminta pemerintah lebih hati-hati dalam mengelola keuangan negara. Fraksi PPP menyatakan menyetujui RUU tentang P2APBN tahun 2019.


RAPBN Tahun 2019 - RDP Komisi 10 dengan Bekraf

Anas menyampaikan bahwa jika ada pertumbuhan pesat, khususnya di dapilnya di Banyuwangi, itu semata-mata karena faktor media dan perkembangan wisata di sana, tetapi Anas melihat masih adanya kelemahan terhadap pendampingan pemerintah terhadap sektor ekonomi kreatif.


Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2020 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional

Anas mengatakan sedih karena anggaran perpusnas selalu berkutat dibawah Rp 1 Triliun padahal sangat penting. Perpusnas juga sudah 40% di kuartal pertama. Ia mengatakan tidak tahu apakah hal tersebut karena uang yang sedikit sehingga uang sudah habis atau karena alasan lainnya. Ia memberikan apresiasi terhadap daya serap anggaran yang melebihi daya serap anggaran di antara mitra-mitra Komisi 10 lainnya.


RKA dan RKP K/L Tahun 2020 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Anas mengatakan alokasi anggaran terbesar adalah untuk revitalisasi vokasi, tetapi justru menjadi penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia yaitu lulusan SMK, revitalisasi seperti apa yang pemerintah ingin lakukan. Anas mengatakan sangat minim lulusan SMK yang keahliannya diserap di dunia kerja, hal ini harus jadi perhatian Kemendikbud untuk menghasilkan lulusan SMK yang berkualitas dan dapat terserap dunia kerja. Anas berpendapat program zonasi adalah bagus, program ini bisa mengakurasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan baik, tetapi sosialisasi dari Kemendikbud masih kurang. Untuk itu, Kemendikbud dapat melakukan sosialisasi setiap tahun ajaran baru mengenai kebijakan yang akan dilakukan. Anas menyampaikan bahwa keuntungan dari adanya sistem zonasi adalah menghindari kekerasan akademik, sehingga tidak ada siswa yang dikotak-kotakkan dalam dunia pendidikan.  


Daya Serap, Realisasi dan Capaian Anggaran 2016-2018, dan lainnya — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Anas mengatakan belum tergambar mengenai pemaparan untuk tahun ini dan ia menanyakan sektor dengan serapan terbesar dan terkecil ada. Ia juga menanyakan jumlah layar bioskop saat ini. Ia mengatakan gairah film Indonesia saat ini juga masih kalah dengan film asing walaupun di dalam data ada kenaikan.


Program Kerja dan Isu Lainnya - Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia

Anas merasa selama ini RS sering sebagai tertuduh. Jika ditanyakan ke BPJS ada saja jawabannya, seperti manipulasi data dan pasien bodong. Jika di perspektif ada alasan yang rasionl. Ini harus didengar. Harapan Anas semoga ini bisa dijelaskan lebih dalam lagi.


Upaya Penanganan Covid-19 – Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) virtual dengan Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Penanggulangan Covid-19, dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPMI)

Anas menyampaikan perlu adanya edukasi dan sosialisasi ke masyarakat terkait penolakan jenazah positif Covid karena masyarakat belum memahami tata cara penanganan jenazah tersebut.


Penjelasan Menteri terhadap Persiapan Program Pra-Kerja, Pemetaan Daerah-Daerah Potensi dan Dukungan Informasi Digital serta Isu-Isu Lainnya — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Anas menanyakan solusi dari Pemerintah terkait banyaknya jumlah pengangguran yang mencapai angka sepuluh juta sedangkan Pemerintah hanya menyediakan program pra-kerja untuk dua juta orang saja.


Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2018 - Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Kepala BNP2TKI

Anas mengira jika kasus-kasus ini tidak diinventarisir, dari data itu harus inventarisir kasus-kasus berapa jumlah nya agar semua tahu dan bisa memfokuskan kemana.


Evaluasi dan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 —‌ Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BKKBN

Jika disandingkan dengan tahun 2019 tepatnya pada bulan November, Anas Thahir menanyakan daya serapnya sudah berapa persen, sektor mana saja yang sampai hari ini masih tersisa, dan apakah dapat dikejar sampai akhir tahun atau tidak. Terkait stunting dan pernikahan dini, menurut Anas masih menunjukkan angka tertinggi padahal ini tidak hanya menjadi faktor penghambat pendidikan bahkan sangat berpengaruh juga pada kualitas keluarga. Anas ingin tahu sudah sejauh mana BKKBN memberikan perhatian terkait hal tersebut.


Upaya Reformasi Tata Kelola Pengawasan Obat dan Makanan Termasuk Izin Edar Obat dan Makanan yang Menjadi Kewenangan dari BPOM sesuai dengan Instruktur Presiden RI No. 80 Tahun 2018 - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPOM

Anas menyampaikan bahwa maraknya klinik ilegal yang makin hari makin mengkhawatirkan. Ia menanyakan apa yang sudah dilakukan BPOM terkait kekhawatiran ini dan sebenarnya ini menjadi pengawasan BPOM yang lemah atau Polri. Jika Polri ikut mengawasi hal ini, Polri juga perlu diawasi oleh BPOM.


Latar Belakang

SY. Anas Thahir terpilih menjadi anggota DPR-RI periode 2019-2024 setelah mendapat perolehan suara sebesar 39.575 mewakili Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk Dapil Jawa Timur 3. Anas adalah tokoh Nahdlatul Ulama dan pemerhati dan penggiat pesantren.

Anas adalah mantan dosen di Politeknik Perbankan Asshiddiqiyah (1989-1990) dan di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (2001-2003) dan pengelola dan Ketua Yayasan Ad-Dhuha di Tangerang Selatan.

Pada periode 2014-2019 Anas duduk di Komisi X yang membidangi pemuda, olahraga, pendidikan, ekonomi kreatif, pariwisata dan kebudayaan.

Pendidikan

S1, Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Jakarta (1990)
S2, Master of Business Administration in Human Resources Development, Jakarta Institute Of Management Studies (JIMS), Jakarta (2008)

Perjalanan Politik

- Ketua Umum, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Cabang Ciputat (1988-1989)

- Sekretaris Jendral, Induk Koperasi Pondok Pesantren (INKOPONTREN) (1994-1999)

- Sekretaris, Pimpinan Wilayah DKI Jakarta/Perwakilan Pimpinan Pusat Rabithatul Ma'ahidil Islamiyah (RMI) (1994-1999)

- Wakil Sekretaris Jendral, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) (2005-2010)

- Ketua, Gerakan Nasional Kehutanan dan Linkungan Hidup PBNU (2006-2010)

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Kewirausahaan Nasional

2 Februari 2016 - Anas mewakili Fraksi PPP setuju RUU Kewirausahaan Nasional dibawa ke Paripurna untuk disahkan. [sumber]

RUU Larangan Minuman Beralkohol

13 April 2015 - Menurut Anas makin cepat RUU Larangan Minuman Beralkohol sah, makin mudah menghabisi pasar gelap minuman keras oplosan. [sumber]

Tanggapan

Implikasi Gempa Lombok terhadap Pendidikan Dasar dan Menengah

29 Agustus 2018 – Pada rapat Komisi 10 dengan Kemendikbud. Anas menyatakan bahwa sangat penting untuk meningkatkan koordinasi pihak-pihak yang terkait dalam penanggulangan bencana. Selain itu, Anas juga meminta gambaran mengenai proses belajar mengajar di Lombok, apakah proses tersebut sudah merata atau belum.[sumber]

Capaian Pemenenuhan Standar Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah

6 Februari 2018 – Pada rapat dengan Dirjen Kemenkeu, Kemendikbud, Kemenpan-RB. Anas menyayangkan kinerja pemerintah karena sejauh ini pemerintah belum mempunyai data alokasi dan kebutuhan guru secara nasional. Anas mempertanyakan data apa yang dimiliki Kemendikbud kalau pihak tersebut menyatakan bahwa data yang dimiliki saat ini belum akurat. Anas merasa masih banyak terjadi manipulasi data. Anas mengangap Kemendikbud tidak serius dalam menangani hal ini. Anas mengatakan apabila terjadi seperti ini secara terus menerus maka pendidikan Indonesia tidak akan pernah berhasil. Anas menanyakan perihal pengangkatan guru tahun ini mengingat data pemetaan guru secara nasional masih terdapat ketidakpastian.[sumber]

Kebijakan Moratorium Ujian Nasional (UN)

1 Desember 2016 - Anas menyatakan tidak ingin membandingkan menteri yang sebelumnya dengan yang saat ini namun menurutnya tidak dapat disangkal bahwa Kementerian Pendidikan & Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) adalah lembaga paling gaduh. Anas berpendapat menteri yang sebelumnya mengurangi kegaduhan yang ada namun sebaliknya menteri yang belum sampai sepekan menjabat ini membuat satu kegaduhan. Anas juga menyarankan kebijakan baru ini jangan dilakukan secara tiba-tiba tanpa persiapan karena masih banyak persoalan guru yang harus diselesaikan sebelum hak evaluasi dikembalikan kepada guru. [sumber]

Pariwisata Indonesia di Malang, Belitung, Pandeglang

14 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 10 dengan Bupati Malang Provinsi Jawa Timur, Bupati Belitung Provinsi Bangka Belitung, dan Bupati Pandeglang Provinsi Banten, Anas memaparkan bahwa Malang sangat terkenal dengan agrowisatanya, seperti petik apel dan berkuda. Namun, Anas mengharapkan agar agrowisata dan kultur di Malang tetap dipertahankan karena mulai hilang akibat modernisasi. Anas memberi masukan agar Malang memiliki event-event nasional agar bisa meningkatkan wisatawan yang hadir di Malang. Sebaiknya, Malang menambah penerbangan langsung ke Malang. Anas juga memaparkan bahwa destinasi yang sering didengar di daerah Serang hanya Tanjung Lesung saja, mungkin Bupati Pandeglang harus sering melakukan promosi. [sumber]

RKA-K/L 2017 - Kementerian Pariwisata

1 September 2016 - Komisi 10 Rapat kerja (Raker) dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Anas menyatakan iklan yang dilakukan pemerintah daerah banyuwangi cukup bagus dan hasilnya sudah bisa dirasakan. Anas meminta kepada Kemenpar untuk menambah direct flight pada bandara dan perlunya dukungan kepada pariwisata Banyuwangi agar menjadi tempat pariwisata yang lebih baik karena semakin banyaknya wisatawan yang datang ke Banyuwangi. Anas menanyakan arah wisata Banyuwangi termasuk kedalam wisata alam atau wisata lain. Anas menambahkan wisata budaya di Banyuwangi penting untuk dikembangkan. Ia menanyakan hal yang dilakukan oleh Menpar terhadap Pulau Merah yang menjadi tempat pariwisata Banyuwangi. Anas mengusulkan Menpar untuk memaksimalkan koordinasi dengan melibatkan badan ekonomi kreatif. [sumber]

Program Indonesia Pintar & Ujian Nasional tingkat SMP

26 Mei 2016 - Sy. Anas Thahir menanyakan supaya prestasi tertinggi penyebarannya lebih luas, Sy. Anas Thahir meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memikirkan Maluku dan Papua, yang nilainya buruk. Selanjutnya, Sy. Anas Thahir meminta penjelasan bagaimana mengatasi side effect dari kurtilas, dan penghapusan TI seharusnya tidak memberatkan para guru. [sumber]

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)

2 Juli 2015 - Menurut Anas yang paling penting adalah variabel penentu keadilan dalam penganggaran. [sumber]

Pembekuan PSSI oleh Menteri Pemuda dan Olahraga

26 Mei 2015 - Anas mengusulkan kepada pimpinan agar Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) merubah kebijakannya. [sumber]

Pada 20 April 2015 - Anas menilai bahwa kebijakan Menpora kelewatan karena dapat menghilangkan kemandirian hak-hak berserikat dan menyarankan jika ada jalan keluar tanpa harus melalui jalur hukum, itu akan lebih baik karena jalur hukum akan memakan waktu, energi serta membuat persepakbolaan akan vakum lama. [sumber]

Potensi Indonesia Menjadi Tuan Rumah World Cup 2022

22 April 2015 - Anas menanyakan pendapatnya MSBI mengenai pembekuan PSSI. [sumber]

Rapat Kerja Komisi 10 dengan Mendikbud

Pada 6 April 2015 Anas mengapresiasi kebijakan penentuan kelulusan di tingkat satuan pendidikan. Namun demikian Anas mempertanyakan mengapa standarisasi nilai minimalnya 7. [sumber]

Menanggapi presentasi rencana Kementerian Pendidikan 27 Januari 2015 - Anas menekankan pentingnya evaluasi program-program pemerintah. [sumber]

Kondisi Industri Musik Indonesia

Pada 30 Maret 2015 - Anas menilai titik krusial dari masalah pasti dengan penegak hukum. Menurut Anas Pemerintah hanya sekedar pamer jabatan dan tidak serius dalam menangani pembajakan musik. Memburu pembajak sulit karena Pemerintah hanya fokus memburu teroris. Menurut Anas, pembajak memakai cara teknologi. Maka kita harus lawan dengan cara teknologi juga. Anas saran untuk mensosialisasikan untuk proteksi karya musik dengan menjual musik melalui Ring Back Tone (RBT) atau iTunes. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Banyuwangi
Tanggal Lahir
08/05/1965
Alamat Rumah
Jl. Bukit Permata Baru No.7. Kompleks Permata Pamulang, RT.002/RW.008, Kel. Bakti Jaya. Setu. Tangerang Selatan. Banten
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Persatuan Pembangunan
Dapil
Jawa Timur III
Komisi
IX - Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan