Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Pandangan Fraksi-Fraksi atas Keterangan Pemerintah mengenai Pokok-Pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2017, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan dan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan, Pengesahan Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dan Pertembakauan — Rapat Paripurna DPR-RI
Iskandar menyampikan Pandangan F-PPP atas Keterangan Pemerintah mengenai Pokok-Pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2017. Iskandar mengatakan F-PPP mengapresiasi opini WTP yang diberikan BPK kepada LKPP 2017. F-PPP meminta pemerintah untuk terus membenahi laporan keuangan. Realisasi pendapatan negara sebesar Rp1.666,4 T atau 95,9% dari APBN, hal ini tidak sesuai karena masih rendahnya penerimaan perpajakan sebesar Rp1.333,5 T. Mengingat tax ratio terus menurun dibawah 10%, maka dibutuhkan sektor real yang tepat sasaran sehingga bisa diterima di seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah diminta meningkatkan utang dan mengendalikan inflasi, juga diminta realisasi investasi dalam infrastruktur. Pemerintah wajib melakukan rekomendasi BPK. Iskandar mengatakan F-PPP menyatakan menerima dan menyetujui RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2017 untuk disahkan menjadi UU.
Tanggapan
Anggaran Kredit Usaha Rakyat — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Jaminan Kredit Indonesia
Iskandar bertanya apakah sektor maritim primadona bagi Jamkrindo, dan mana bisnis yang menjadi unggulan Askrindo.
RKA K/L TA 2015 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Perdagangan
Iskandar bertanya bagaimana promosi barang Indonesia di luar negeri, dan menurutnya promosi ITPC perlu peningkatan dana.
Penambahan Anggaran — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Badan Standardisasi Nasional
Iskandar berharap adanya tambahan ini mampu meningkatkan kinerja BSN ke depan, terlebih lagi untuk pembangunan laboratorium standarisasi merupakan ujung tombak Indonesia di ASEAN.
Indikasi Pelanggaran Undang-Undang tentang Pelayaran di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN RI
Iskandar sepakat untuk mengkanalisasi masalah Pelindo untuk dibentuk Panja dan menyarankan agar Menteri BUMN bersikap tegas kepada Dirut Pelindo, karena ia seakan seperti kebal hukum. Iskandar menyampaikan kasus penggeledahan Pelindo II, karena 10 crane tidak tersebar ke 8 pelabuhan. Padahal, Pelindo II merupakan pintu masuk mayoritas perdagangan Indonesia.
Pengawasan Penggantian Direksi – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi BUMN, dan Deputi Keuangan dan Direktur Teknis PT Angkasa Pura 1
Iskandar menyampaikan bahwa kita tidak
ingin mengintervensi dalam menetapkan direksi-direksi BUMN. Iskandar mempertanyakan Danang sebelum menempati Dirut melakukan seperti ini juga,
karena semasa memegang posisi pusat di ASDP ini adanya berbagai masalah yang
muncul. Iskandar mengatakan bahwa dirinya tidak mengerti dengan apa yang terjadi dengan landasan Kemen BUMN untuk menetapkan di AP1, Apakah ini prestasi atau loyalitas. Iskandar mempertanyakan pada saat ini apakah ada yang hadir dari Komisaris AP1. Karena ingin bertanya pada saat FPT ini apakah boleh Komisaris Utama itu tidak mengetahui. Iskandar mempertanyakan apakah Komisiaris Utama tidak dilibatkan dalam FPT . iskandar menyatakan bahwa dirinya tidak ingin AP1 ini seperti menjadi ajang uji coba, AP1 memiliki banyak peranan. Sehingga kita tidak ingin AP1 menjadi kecil dan
semakin kecil. yang memiliki conflict of interest ini apakah diberhentikan dan ini merupakan bentuk kebocoran BUMN. Iskandar mengatakan bahwa tidak layak jika alasan seperni ini menjadi alasan pasti untuk memberhentikan Dirut. Iskandar mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal Wimbo, tetapi beliau dapat mencapai target kerja saat menjadi Dirut, sehingga ini menjadi kecurigaan. Iskandar mempertanyakan apakah dalam
pengangkatan pimpinan AP1 ini tidak harus dalam pengangkatan Dirut, maka ini dapat diartikan bahwa Komisaris Utama tidak harus perlu dilibatkan dalam pengangkatan Dirut. Iskandar mengusulkan agar kita menjadwalkan panggila Dirut ASDP untuk meminta pertanggung jawaban yang berkaitan dengan penerimaan PMN. Iskandar mengusulkan untuk pembentukan Panja Pengangkatan Direksi, karena tidak adanya transparansi.
Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT. Amarta Karya (Persero)
Iskandar menanyakan fungsi penggunaan sparepart suku cadang.
Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (MenBUMN)
Iskandar menanyakan mengenai kebutuhan pendanaan untuk Pelindo II.
Kinerja Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perum Peruri
Iskandar menanyakan berapa NDOP di masing-masing aset yang dimiliki Perum Peruri ini.
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Iskandar berpendapat bahwa anggaran yang BKPM yang kecil perlu ditambah, karena target investasinya sebesar Rp300 Triliun.
Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut PT. Hutama Karya (Persero), Dirut PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
Iskandar meminta penjelasan terkait rencana bisnis BUMN konstruksi ke depan berkaitan dengan target infrastruktur. Menurutnya, dengan suntikan PMN menjadi salah satu strategi Pemerintah untuk menyiasati ketiadaan dana untuk infrastruktur. Ia berharap agar PMN betul-betul digunakan untuk kebutuhan infrastruktur bagi masyarakat. Iskandar menanyakan ruas tol di Jakarta yang akan dibangun PT. PP. Ia juga meminta agar PT. WIKA menjelaskan pihak yang terlibat dalam kawasan Kuala Tanjung selain PT. WIKA dan PT. PP.
Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut PT. Angkasa Pura II (Persero), dan Dirut PT Jasa Marga
Iskandar melihat bahwa PT. Angkasa Pura II seharusnya dapat lebih baik lagi dalam mengatur manajemennya, terutama di kepemimpinan Budi Karya Sumadi sebagai Dirut PT. Angkasa Pura II. Iskandar menilai bahwa belum ada kemajuan yang signifikan dan positif terkait dengan pembangunan yang dilakukan PT. Angkasa Pura II di Bandara Soekarno-Hatta, karena Soekarno-Hatta menempati peringkat kedua sebagai bandara terburuk se-Asia Tenggara. Ia secara pribadi mengaku sudah tidak nyaman untuk menggunakan bandara Soekarno-Hatta ketika hendak bepergian. Berkaitan dengan PMN, Iskandar mengungkapkan bahwa pada RAPBN tahun 2015, PT. Angkasa Pura II telah mengajukan permohonan PMN sebesar Rp2 Triliun. Hal tersebut kemudian menjadi pertanyaan, karena sejauh pemantauan kualitas pelayanan belum memadai dan masih harus lebih ditingkatkan. Jika PMN nantinya disetujui, Iskandar menanyakan PT. Angkasa Pura II mampu memenuhi kebutuhannya atau tidak. Terkait dengan pemaparan Dirut PT. Jasa Marga, ia mengatakan bahwa peningkatan PMN sama saja peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Apabila selama ini PT. Jasa Marga mampu untuk membangun tol tanpa PMN, Iskandar menanyakan alasan jika saat ini justru membutuhkan PMN.
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan
Iskandar mengatakan apa yang mendasari Kementerian Perdagangan mengeluarkan deregulasi untuk
membebaskan peredaran minuman beralkohol. Jika minuman beralkohol masih mudah didapatkan, bagaimana nasib dan masa depan pemuda. Iskandar mengatakan ekonomi berorientasi pada ekspor, namun tidak ada target yang jelas dan realistis dari Kemendag. Iskandar bertanya apa upaya Kemendag dalam ratifikasi perdagangan dan target ekspor untuk masing-masing kawasan. Iskandar mengatakan anggaran pengembangan ekspor nasional meningkat tetapi peruntukannya tidak jelas. Iskandar
bertanya apa yang sudah dan akan dilakukan Kemendag dalam upaya membatasi impor garam.
Hutang 42 Triliun ke 3 Bank BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BUMN, dan Direksi Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Iskandar meminta penjelasan apakah utang luar negeri adalah skenario upaya privatisasi 3 bank, apa jaminan agar 3 bank tersebut tidak menjadi instrumen tukar guling, terlebih lagi karena 3 bank ini termasuk dalam kategori sehat.
Kinerja BUMN Konsultan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut Bina Karya, Dirut Indah Karya, Dirut Indra Karya, dan Dirut Virama Karya
Iskandar Syaichu mengatakan ia melihat kurangnya sinergi antara bidang konsultan daring dengan konstruksi pada BUMN padahal proyek yang dikerjakan oleh bidang konstruksi sangat besar. Ia ingin konsultan menjawab dengan jujur mengenai permasalahan yang terjadi. Ia cukup sedih dengan Bina karya yang asetnya Rp90 Miliar, tetapi laba bersihnya hanya Rp1 Miliar. Ia membahas mengenai kawannya yang konsultan hanya memiliki aset Rp40 Miliar, tetapi memiliki laba bersih Rp8 MIliar. Ia menanyakan permasalahan yang terjadi dengan Bina Karya. Ia ingin mengetahui hal yang menjadi persoalan sehingga konsultan BUMN ini sangat rendah kinerjanya. Ia mengatakan tender-tender yang dibangun konstruksi swasta, banyak konsultan lokal yang kalah dengan konsultan swasta. Ia membahas mengenai laba Bina Karya di materi Deputi. Laba bersih Rp3,9 Miliar, tetapi Bina Karya melaporkannya laba bersih Rp1,37 Miliar. Ia menanyakan mengenai perbedaan tersebut.
Penyertaan Modal Negara (PMN) 5 BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/PT PPI, PT Wijaya Karya (Wika), PT Pelabuhan Indonesia 3 (Persero)/PT Pelindo 3, PT Sang Hyang Seri (Persero)/PT SHS, PT Pertani (Persero)
Iskandar meminta agar PT PPI dan Pelindo 3 yang mengajukan PMN bisa diprioritaskan karena akan ada paripurna. Ia mengatakan penggunaan PMN tidak untuk proyek kereta cepat untuk Wika, tidak satu sen pun. Ia menyampaikan siapapun yang berhak mendapatkan tambahan akan Komisi 6 support. Ia mengatakan PMN harus bisa meningkatkan leverage perusahaan Wika. Ia menyampaikan meskipun penambahan PPI menjadi Rp1 Triliun, pelaksanaan penugasan pemegang stok bisa semudah itu naiknya. Ia meminta penjelasan mengenai usulan penyesuaian alokasi ini. Ia tidak ingin dana PMN untuk menutupi dana kerugian.
Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi BUMN, PT Hutama Karya (Persero), PT Wijaya Karya Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero)
Syaichu mengatakan terkait proyek Kuala Tanjung, apa dasar share profitnya.
Pendapatan Pembiayaan dan Defisit Anggaran — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar dengan Badan Usaha Milik Negara
Iskandar menanyakan berapa PP tentang PMN di 2015 dan mengapa PMN belum turun.
Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Token — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Dirut PLN
Iskandar mengatakan ia melihat perubahan peruntukan Rp5 Triliun untuk beberapa proyek yang justru lebih terperinci. Ia mengatakan yang penting proyek ini memberikan manfaat besar untuk rakyat. Ia mengatakan ini karena PPP dekat dengan masyarakat. Ia menyampaikan PPP setuju.
Program Revitalisasi 1000 pasar — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan
Iskandar mengatakan pembangunan pasar tradisional diharapkan memiliki keunggulan, terutama fisik. Standar revitalisasi pasar harus diutamakan. Iskandar bertanya apakah sudah ada kajian tentang untung ruginya, jika Indonesia masuk Trans-Pacific Partnership (TPP). Iskandar berpendapat belum saatnya Indonesia masuk TPP.
Kinerja Keuangan dan Operasional melalui PMN di PT Dirgantara Indonesia – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Dirgantara Indonesia
Iskandar mengatakan bahwa agenda Rapat ini menunda agenda rapat kemarin dikarenakan ketidak hadiran Dirut. Pada saat PT DI mendapatkan PMN ditahun 2011, bahwa PT DI memiliki masalah dengan TNI AU yang berkaitan dengan nilai sebesar Rp220 Miliar, sehingga sangat ditunggu kehadiran Dirut PT DI dalam agenda rapat ini. Sehingga Iskandar meminta kepada Dirut DI untuk menjelaskan masalah yang ada di PT DI dan kenapa PT DI menjadi terpuruk setelah mendapatkan PMN. Iskandar
mengatakan bahwa PMN itu tidak digunakan untuk pembayaran hutang. Iskandar mempertanyakan helicopter BEL412 yang sudah diselesaikan, tetapi audit BPK tahun 2015 ditemukannya denda keterlambatan, sehingga Iskandar melihat bahwa Direksi PT DI melakukan sesuatu yang salah dalam penjelasan. Iskandar mempertanyakan terkait dengan denda keterlambatan pengadaan barang di TNI AL ini siapa yang bayar, dan pada saat PT DI mengirimkan syarat permohonan penundaan ini bagaimana bisa terjadi. Iskandar mengataka audit BPK dianggap seperti tidak ada, dan sudah jelas bahwa dokumennya ada. Iskandar mengatakan bahwa ini merupakan bentuk kebobrokan BUMN,
disini PT Bumi Lokal Tegar tidak disebutkan jelas masa berlaku kemitraan. Iskandar mengatakan bahwa PT DI mengeluarkan fee untuk Philipina, sehingga ini jangan dikambinghitamkan TNI dan lain-lain. iskandar mempertanyakan terkait dengan PT AMK dan PT WDP merupakan satu kesatuan tetapi kontrak feenya berbeda, sehingga Iskandar meminta penjelasan mengenai hal tersebut. iskandar menyampaikan terkait dengan Pak Budiman yang sudah mengakui mengenai penggunaan jasa mitra dan ternyata SDM-nya kurang. Sehingga Direksi harus bertanggung jawab atas SDM ini, dan jika Dirut tidak mampu maka Iskandar menyatakan untuk mundur saja Dirut. Iskandar sepakat dengan Pimpinan terkait dengan PT DI, terkait dengan Direksi yang bertanggung jawab sehingga kita meminta Dirut untuk mengundurkan diri saja. Iskandar menginginkan PT DI untuk menjadi perusahaan yang memiliki daya saing. Iskandar mempertanyakan terkait dengan audit BPK.
Penyertaan Modal Negara dalam RAPBN-P 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT. Jasa Marga
Iskandar mengatakan harus disepakati dulu bahwa PMN diberikan untuk meningkatkan kapasitas BUMN dan perbaikan modal. Di tengah isu kemungkinan gagal fiskal, penggunaan PMN dianggap lebih efektif. Ia menyampaikan salah satu prioritas Pemerintah dalam pemberian PMN yaitu infrastruktur. Ia berharap Jasa Marga dapat menyatukan daerah agar lebih cepat. Ia menanyakan dasar tujuan penggunaan dana PMN untuk ruas tol Semarang-Batang, Pandaan-Malang, Jakarta-Cikampek II. Ia mengapresiasi kinerja keuangan Jasa Marga yang terus meningkat. Ia juga menanyakan target laba Jasa Marga.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Iskandar mengatakan bahwa anggaran BSN kecil dan dipotong setengahnya. Pemotongan belanja utamanya untuk perjalanan dinas dan honorarium tim kegiatan. Menurut Iskandar, masih ada pluang lain di rapat besar Badan Anggaran DPR-RI dan di rapat panja belanja pada 20-21 Juni 2016.
RAPBNP 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengan dan Dekopin
Iskandar bertanya mengapa modal untuk wirausaha muda dan pemula kena imbas dari pemotongan, dan mengapa realisasi anggaran kementerian koperasi minim dibandingkan anggaran kementerian yang lain.
Asset Swap Mitratel dengan TBIG (Part 1) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Telkom dan Deputi Bidang Usaha Agro dan Industri Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Iskandar mengatakan beredarnya surat kaleng yang ada indikasi yang ditulis oleh anggota Komisi 6 harus bisa dijelaskan oleh Dirut Telkom.
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN, Dirut Pertamina dan Dirut PGN
Iskandar mengatakan PKBL yang disalurkan BUMN ini tumpang tindih. Ia menanyakan koordinasi dengan Kementerian Daerah Tertinggal. Ia juga menanyakan jumlah utang Pertamina dan asetnya. Selain itu, ia juga menanyakan utang petral dan cara membereskan utang tersebut. Ia menyebutkan pada RDP April, Pertamina dan PGN melakukan sinergi dan ia tidak mengetahui itu berlanjut atau tidak. Ia menanyakan kendala dalam sinergi keduanya.
Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Koordinator dalam Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)
Iskandar menanyakan berapa anggaran di daerah perbatasan pada Kemenko PMK. Kemudian, ia juga menanyakan berapa alokasi dari Kemenko Kemaritiman untuk dwelling time, apa targetnya. Terkhir, Iskandar melihat anggaran Kemenko Perekonomian Rp82 Miliar, bagaimana koordinasi dengan Kemenkop dan UKM.
Asset Swap Mitratel dengan TBIG — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Telkom
Iskandar menanyakan perubahannya karena yang disampaikan Dirut berbeda dengan yang disampaikan Menteri.
Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN dan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)
Iskandar mengatakan bahwa penambahan PMN di APBNP 2016 sebesar Rp13,56 triliun itu merupakan kewajiban PPH terutang PT. PLN artinya itu kewajiban PT. PLN untuk membayar pajak, lantas apa dampaknya untuk PT. PLN dan negara jika tidak disetujui. PT. PLN telah meningkatkan nolai aktivasi equity hampir Rp200 triliun.
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Semen Indonesia dan Deputi Pertambangan
Iskandar meminta penjelasan mengenai strategi semen Indonesia sebagai market leader dalam menghadapi persaingan. Ia menanyakan dasar ekspansi ke Vietnam kalau Than Long rugi. Iskandar mengatakan transformasi 2005-2014 merubah Semen Gresik, Padang, dan Tonasa menjadi Semen Indonesia. Formasi tahun 2005-2014 telah berubah dan PT. Semen Indonesia sudah merasa hebat. Ia menanyakan sudah atau belum PT. Semen Indonesia melaksanakan amanat holding. Jika sudah, ia menanyakan bentuk produktivitasnya. Ia mengatakan sekarang Semen Indonesia sudah merasa hebat dengan adanya anak usaha selain di semen padahal kinerja tahun 2014 adalah yang terburuk. Ia meminta penjelasan dan alasan kinerja 2014 menurun. Ia juga meminta penjelasan atas penyusutan power plant Tonasa dan pembayaran bunga Semen Padang. Ia membahas hal yang berkaitan dengan Semen Gresik yang didirikan tahun 2014. Ia menanyakan mengenai status pabrik pengelolaan sampah di Kebomas. Ia mengatakan masyarakat sekitar belum menerima manfaat program kemitraan ini dan menurutnya program tersebut tidak transparan. Ia menyebutkan mengenai tanah di bukit kapur bekas galian di desa suci yang ingin dibeli masyarakat desa untuk pemakaman, tetapi dipersulit oleh Semen Gresik. Ia mengatakan Than Long Cement adalah perusahaan rugi. Ia menanyakan penyebab Semen Indonesia mengakuisisi.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Iskandar menyampaikan bahwa efisiensi pemotongan anggran ini diutamakan untuk perjalanan dinas, operasional kantor dan biaya iklan. Kementerian/lembaga yang anggarannya dipotong paling besar, yaitu Kementan, Kemenhub, KemenKKP, Kemenhan. Iskandar juga mengatakan bahwa pada tanggal 20-21 Juni Banggar akan rapat panja belanja negara dan semuanya akan berjuang disitu, namun jika anggaran harus dipotong, Iskandar memohon pemotongan dilakukan pada hal yang kurang perlu.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam
Iskandar mengatakan bahwa Kementerian Perindustrian baru mengajukan pagu indikatif dan masih akan melakukan proses panjang. Menurut Iskandar hal tersebut sah saja jika ada tambahan anggaran.
Penyertaan Modal Negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pembangunan Perumahan
Iskandar mengatakan bahwa pengawasan yang melekat itu di panja. Memang nantinya bahasannya ada di panja dan DPR-RI dapat mengawasi. Iskandar menjelaskan bahwa dari sebelumnya kawasan industri kuala tanjung menjadi proyek baru karena ada penyesuaian investasi.
Panja Belanja Negara — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Koordinator Panja Pemerintah
Iskandar D Syaichu mengatakan bahwa apakah subsidi pupuk ini langsung dinikmati petani atau mafia pupuk dan kenapa subsidi pupuk langsung ke petani belum diterapkan langsung di tahun 2017.
Evaluasi Kinerja Pertamina - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
Iskandar hanya meminta laporan keuangan Pertamina untuk disampaikan di rapat berikutnya.
Pinjaman China Development Bank (CDB) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi BUMN, BRI, BNI, dan Bank Mandiri
Iskandar menjelaskan pinjaman CDB ini selaras dengan program pemerintah yang memfokuskan bidang infrastruktur, tetapi ketika alokasi pinjam CDB mengalir di ekspor dan impor.
Iskandar melihat jawaban dari deputi bahwa dana dari CDB dapat digunakan untuk infrastruktur, industri, dan ekspor impor. Tentu ini menyimpang dari rencana awal. Iskandar ingin mengetahui apakah pinjaman CBD ini mempunyai kualitas yang lebih baik dengan yang lain atau tidak.
Iskandar menjelaskan pula bahwa pinjaman CBD ini tidak diberikan kepada nasabah yang membutuhkan tetapi diberikan kepada perusahaan yang terkenal, dan ada beberapa nama di nasabah yang menerima, tetapi ternyata nasabah tersebut tidak mengajukan pinjaman.
Rapat Lanjutan Panja Belanja Pemerintah Pusat — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
Iskandar D Syaichu mengatakan bahwa ada Jamkrindo dan Askrindo, baiknya kita optimalkan subsidi KUR kedua BUMN ini.
Pertimbangan Standar Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan RI
Iskandar mengatakan bahwa sejak BPKN dibentuk pada tahun 2010, Iskandar melihat belum ada hasil terhadap perlindungan konsumen. Dirinya juga melihat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang lebih dikenal dibanding BPKN.
Iskandar juag bertanya apa perbedaan BPKN, BPSK, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
Penyempurnaan RKA K/L 2017 Sesuai Hasil Pembahasan dari Banggar - Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI
Iskandar mengatakan bahwa 61 K/L anggarannya mengalami penurunan di RKP 2017, sementara untuk 15 K/L mengalami kenaikan yang signifikan. Sedangkan Kemenperin mengalami pengurangan anggaran sebanyak Rp116 Miliar, kami sudah berusaha di Banggar tetapi kondisinya tidak memungkinkan. Iskandar meminta untuk program prioritas tidak adanya pengurangan yang signifikan.
Realisasi Anggaran 2016 dan Rencana Anggaran 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)
Iskandar mengapresiasi realisasi anggaran BKPM, dan juga target capaian investasi yang sudah melampaui target.
Konteks Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Menurut Iskandar, Peraturan Pemerintah Nomor 72 ini memberikan dasar hukum bagi pergeseran kekayaan negara kepdaa kekayaan BUMN. Lalu tentang pengalihan/inbreng PMN tidak lagi melalui mekanisme APBN.
Evaluasi APBN 2016, Rencana Program 2017, Pengendalian Harga dan Perkembangan Pasar Tradisional — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan
Iskandar mengatakan bahwa alokasi anggaran 2017 sebesar Rp3,4 Triliun tetapi usulannya sebesar Rp4,6 Triliun, sehingga terdapat pengurangan signifikan di seluruh program, kecuali program manajemen dan dukungan serta anggaran Indonesia Trade Promotion Centre (ITPC) meningkat, melihat hal tersebut Iskandar memohon penjelasan dari Kemendag.
Selain itu, Iskandar juga ingin mengetahui harga bahan-bahan pokok mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan apakah impor adalah satu-satunya jalan keluar atau bukan.
Realisasi Anggaran Tahun 2016 dan Pagu Anggaran Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian
Iskandar meminta penjelasan terkait manfaat forum percepatan pembangunan industri prioritas, karena pembangunan harus bermanfaat dan sesuai kebutuhan lingkungan.
Penerimaan Pajak Non Migas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah, Dirjen Migas, Dirjen Bea Cukai, dan Dirjen Pajak
Iskandar menanyakan potensi pajak yang masih bisa digali. Menurutnya, kalau tidak ditopang tax amnesty mungkin penerimaan perpajakan hanya di kisaran 72%. Ia tidak melihat Pajak Bumi Bangunan (PBB) tidak menjadi faktor utama penerimaan. Ia menanyakan alasan PBB hanya 0,6% dari tahun ke tahun dan alasan tidak digenjot untuk penerimaan.
Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2018 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Iskandar mengatakan bahwa penyerapan anggaran 2016 Kemenkopolhukam diapresiasi karena cukup tinggi. Iskandar juga mengatakan bahwa keamanan siber adalah ancaman bagi setiap industri setiap negara. Terkait hal tersebut, Iskandar menanyakan langkah pemerintah yang akan dilakukan. Selanjutnya, Iskandar mengatakan bahwa ada kesalahan parameter kemiskinan dengan kebijakan moneter.
Pembahasan Permendag No. 16 Tahun 2017 Terkait Perdagangan Gula Kristal — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan (Mendag)
Iskandar menanyakan mengenai pengawasan gula rafinasi pasca lebaran dan ada atau tidaknya perbaikan di Kemendag.
Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN Tahun 2017 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Gubernur Bank Indonesia
Iskandar mengatakan bahwa pertanggungjawaban APBN 2016 telah diperiksa oleh BPK. Iskandar juga mengingatkan pentingnya pejabat terkait untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK. Reformasi perpajakan merupakan tantangan yang harus dilakukan pemerintah secara konsisten. Iskandar mengingatkan pemerintah pentingnya efisiensi dan transparansi anggaran.
Persiapan Idul Fitri 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan dan Para Direktur Utama BUMN Bidang Pangan
Iskandar menegaskan Kemendag harus tegas dan keras kepada agen sembako yang tidak mengantongi izin operasional.
Rencana Pemberlakuan E-Toll — Komisi 6 DPR-RI dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN serta Dirut PT Jasa Marga
Iskandar ingin mengetahui pola pembagian e-toll terhadap 5 (lima) bank yang mendukung penerapan ini. Jika kita membaca media, PT Jasa Marga saat ini sudah banyak persoalannya, selain kasus korupsi juga ada persoalan utang obligasi karena sudah jatuh tempo dimana utang PT Jasa Marga pada tahun 2017 sebesar Rp5,7 Triliun.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 6 Kementerian dan Lembaga — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah, Asisten Perencanaan Polisi RI, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
Iskandar bertanya kepada Asisten Perencanaan Polisi RI terkait Pengamanan Objek Vital (PAM Obvit) apakah termasuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Badan Layanan Umum (BLU), lalu berapa persen kenaikan biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) terhadap PNBP. Iskandar juga bertanya apakah target Kemenhub di tahun 2017 sebesar Rp10,6 Triliun akan dievaluasi kembali atau tidak.
Lanjutan Pembahasan Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2018 tentang Penerimaan Pajak Non Minyak Bumi dan Gas — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Koordinator Panja Pemerintah, Dirjen Listrik, Pertamina, Dirjen Migas, dan Dirjen Bea Cukai
Iskandar D mengapresiasi penerimaan pajak yang sampai Agustus meningkat 9,9%. Ia mengatakan target penerimaan pajak 2018 dipastikan tumbuh 9,3%.
Penyempurnaan Perubahan Alokasi Anggaran Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan UKM
Iskandar menegaskan rapat kita ini penting. Kenapa mitra sampai ada yang tidak hadir dan lebih mengutamakan keluar negeri. Paling tidak Sekjennya yang hadir untuk mewakili. Ia fikir revisi ini langusung diajukan saja ke Banggar.
Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
Terkait alokasi anggarn, Iskandar mengapresiasi Kementerian Perindustrian yang memprioritaskan program industri kecil menengah. Iskandar berharap program IKM tetap mendapat prioritas. Lalu Iskandar menanyakan apa yang mendasari atau parameter pemilihan untuk politeknik industri.
Rencana Kerja Anggaran Kementerian Perdagangan RI dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ta. 2018 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perdagangan RI serta KPPU
Iskandar mengatakan dirinya melihat Mendag mengamankan perdagangan dalam negeri berkaitan dengan 50 % anggaran Kemendag digunakan untuk perdagangan nasional. Menurut Iskandar, hal ini wajar saja namun jangan sampai melupakan perdagangan sektor internasional. Terkait dengan alokasi DAK (Dana Alokasi Khusus) regular di bidang pasar, terdapat anggaran sebesar 863,9 miliar, Iskandar mengingatkan untuk menggunakan anggaran tersebut untuk rakyat. Menurut Iskandar, dalam memutuskan perkara, KPPU terkesan terlalu sembrono. Iskandar mengatakan sebelum mendalami perusahaan yang akan diperiksa, seharusnya KPPU mendalami industri tersebut karena karakter bisnis itu berbeda-beda. Iskandar menyarankan apabila mengajukan anggaran namun tidak efektif akan percuma saja dan dirinya meminta rapat khusus dengan pihak KPPU.
Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perindustrian dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2018 dan Pembahasan Usulan Program-Program yang Akan Didanai Oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Berdasarkan Kriteria Teknik dan Komisi — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Iskandar mengatakan Komisi 6 tidak mau jika Dana Alokasi Khusus tidak jelas penyerapannya.
Kinerja Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN RI, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding, PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Perum Perhutani dan Perum BULOG
Iskandar mengatakan salah satu persoalan harga pangan yang melambun disebabkan karena panjangnya mata rantai distribusi pangan. Menurutnya masalah ini harus ada intervensi pemerintah yang serius. Iskandar menanyakan, keefektifan terkait rumah pangan. Untuk PTPN, Iskandar mengatakan laba cukup signifikan dan besaran hutang ini salah satunya menyebabkan holding PTPN. Iskandar ingin mengetahui cara pengembalian utangnya.
Kondisi Perusahaan, Penugasan dan Target Dividen — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Industri
Iskandar mengatakan bahwa dirinya tidak sepakat BUMN perbankan dipatok target dividen tinggi, sedangkan tambang dimanjakan.
Holding BUMN Migas dan Kinerja Perusahaan — Komisi 6 Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero) dan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
Iskandar menanyakan alasan diakuisisinya saka energi dan alasan PT. Pertamina (Persero) kehilangan pendapatan sejak Januari-Maret 2018. Selanjutnya, ia menanyakan kontribusi dari penambahan delapan blok yang berpotensi meningkatkan pendapatan hingga Rp2,8 Triliun.
Hasil Pansel — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Iskandar sepakat bahwa dari track record anggota Pansel, Iskandar mencermati Pansel memiliki conflict of interest. Hal tersebut mempengaruhi objektivitas dan netralitas dalam menjalankan tugas.
Persiapan Menghadapi Mudik Hari Raya IdulFitri 1439 H — Komisi 6 DPR RI RDP dengan Deputi Kementerian BUMN dan Perusahaan BUMN Bidang Transportasi
Iskandar mengatakan terkait mudik gratis dengan Garuda, Pemerintah gratis dengan pesawat, meskipun yang tanggung BUMN, tetapi diberikan ke pemudik cuma-cuma ini luar biasa dalam sejarah Garuda menggratiskan bukan gratis, tapi tiket gratis dari BUMN. Perlu penjelasan mana masyarakat yang perlu moda transportasi, jangan jadi blunder. Iskandar menanyakan apakah ini rest area temporer atau tetap, ini berkaitan dengan kesiapan, kalau pemudik tidak menggunakan e-toll kesiapan digerbang-gerbang pemudik seperti apa Jasamarga. Terakhir, Iskandar menegaskan tadi untuk BUMN laut seperti Pelni atau ASDP, tadi tidak ada kesiapan pengawasan keselamatan, karena masih banyak angkutan laut belum menyesuaikan keselamatan penumpang, khususnya kapal roro.
Fit and Proper Test (FPT) Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Fit and Proper Test (FPT) Atas Nama Arnold Sihombing, Binsar Jon Vic, dan Chandra Setiawandengan
Iskandar menambahi perkataan dari Martri terkait wewenang KPPU, Iskandar merasa KPPU ini memiliki wewenang lebih untuk dapat mengalahkan perusahaan-perusahaan besar itu.
Fit and Proper Test Calon Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Komisioner KPPU an. Harry Agustanto, Kodrat Wibowo, Kurnia Toha, Mohammad Reza, Ningrum Natasya Sirait, dan Muhammad Handry Irmansyah
Iskandar menanyakan peranan dari calon untuk meningkatkan fungsi dan kewenangan KPPU sebagai pengawas, pelaksana dan pencegah monopoli tidak sehat.
Utang BUMN dan Laporan Penyelenggaraan Mudik Lebaran – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Sesmen BUMN, Deputi BUMN, dan Dirjen Transportasi
Iskandar meminta laporan angkutan lebaran untuk sektor pelabuhan dari sisi perbandingan dengan tahun 2017, dan mengenai Garuda yang juga menyertakan Citilink untuk persiapan lebaran 2018. Iskandar mengatakan bahwa asset BUMN sebesar Rp7,2 triliun dan utan sebagaian besar berupa perbankan dan pihak dana ketiga. Sehingga Iskandar meminta penjelasan dari utang berapa kontribusi dari masing-masing perbankan. Terkait dengan utan sebesar Rp5,3 triliun dan apa ini termasuk dari Rp453 triliun dan siapa yang berkontribusi untuk utang luar negeri. iskandar mempertanyakan keseluruhan berapa utang BUMN dan dimana sektor pebankan untuk utang sebesar Rp485 miliar.
Pertumbuhan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Panitia Kerja (Panja) Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), Direktur Utama PT. PANN Multi Finance dan Direktur PT. Hutama Karya
Jika PMN diberikan kepada PT. PLN, Iskandar menanyakan terkait preference dan dampaknya.
Ekonomi Makro Kebijakan Fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Gubernur Bank Indonesia
Iskandar mengatakan bahwa tahun 2019 investor masih menunggu stabilitas pasca pemilu.
Pagu Anggaran Tahun 2019 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Iskandar mengatakan bahwa banyak terkait KPPU yang harus ditambahkan karena Iskandar baru saja mensosialisasikan ke dapilnya.
Target Setoran BUMN kepada Pemerintah Tahun Buku 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Deviden dengan Sekretaris Menteri BUMN
Iskandar memohon untuk diperkenalkan anggota BUMN yang hadir dan berkenan tolong jelaskan secara rinci kontribusi BUMN untuk dividen 2019.
Panja Deviden dan PMN RAPBN 2019 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN)
Iskandar memohon untuk diperkenalkan anggota BUMN yang hadir dan berkenan tolong jelaskan secara rinci kontribusi BUMN untuk dividen 2019.
Pengesahan Anggaran DAK Fisik, Reguler, Afirmasi, Penugasan, dan DID — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
Iskandra menanyakan apakah angka-angka ini dapat diubah karena di dapilnya hanya dapat Rp 600 juta, menurutnya kalau tidak berubah untuk apa di terima dan kembalikan saja. Iskandar mengusulkan untuk sepakati dulu dengan pemerintah, apakah ini dapat diubah atau tidak karena sudah membuat usulan susah-susah namun tidak ada perubahan.
Pagu Indikatif RKA K/L 2020 - Komisi 7 DPR RI Raker dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) dan Kepala Lembaga Non Kementerian (LPNK)
Iskandar mengatakan Belanda itu lebih kecil dari Jabar tapi menjadi penghasil buah nomor 2 terbesar di dunia. Kita fokus batu bara tapi diambil negara lain. Berbicara pertahanan bukan polisi atau tentara, tapi rakyat. Maka dari itu konsumsi rakyatnya juga harus benar. Problemnya bukan di polisi tapi harusnya meningkatkan kesejahteraan UMKM. Ia baru pulang dari Iran, 40 tahun di embargo tapi tetap dapat survive. Padi tidak import, gading telur sayuran tidak import. Berasnya 1000 rupiah doang tapi bagus. Iskandar menegaskan rakyat kita makin susah. Bagaimana jalan keluar yang ada. Persoalan nggarannya kecil sekali dengan anggaran segitu memang sangat berat. Ibarat kalau di perahu cuman mesin tempel doang. Ia kira Ketua sebenarnya semoga bisa ketemu Menkeu, ini harus bisa.
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2018 - Raker Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan
Iskandar mengatakan Fraksi PPP mengapresiasi atas capaian yang diraih oleh Pemerintah, meskipun demikian WTP bukanlah kinerja Pemerintah secara keseluruhan. PPP juga mengharapkan agar Pemerintah meningkatkan K/L yang belum memperoleh status WTP. Fraksi PPP mengapresiasi dan mendukung yang terus berupaya meningkatkan pendapatan negara dari berbagai sektor yang ada, semoga upaya tersebut bisa meningkatkan tax ratio yang ada. Terakhir, Iskandar menegaskan kembali Fraksi PPP menyetujui RUU atas Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBN TA 2018 untuk kemudian dibawa ke tingkat selanjutnya.
Kesiapan Mudik Lebaran – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR RI dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN; Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Sruvei, dan Konsultasi Kementerian BUMN
Iskandar mempertanyakan program kursi gratis yang diberikan BUMN diperuntukan untuk rakyat atau untuk BUMN itu sendiri. Menurut kepastian Iskandar, tahun 2018 ada 200.000 kursi gratis untuk pegawai BUMN. Iskandar juga mempertanyakan terkait rutenya. Iskandar juga mempertanyakan terkait kesiapan Pertamina untuk pelayanan BBM di tol Transjawa dan Sumatera. Menurut Iskandar, adanya tol Transjawa akan menurunkan pendapatan Garuda Indonesia, apakah slot ini akan dialihkan ke yang lainnya atau bagaimana. Iskandar mempertanya bagaimana pendapat Pak Dirut sebagai petinggi Garuda Indonesia terkait permintaan untuk memberikan diskon untuk tiket Garuda Indonesia.
Road Map E-Commerce - RDP Komisi 6 dengan PT Pos Indonesia
Iskandar mengatakan pendapatnya sama seperti Pak Darmadi bertanya bagaimana klarifikasi, kedua laporan kasus yang saat ini di penyidikan perkembangannya, ketiga pos termasuk tua namun Iskandar melihat 10 tahun tidak ada perkembangan signifikan apa yang salah.
RKA K/L dan RKP Tahun 2018 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN (diwakili Menteri Keuangan)
Iskandar mengharapkan bahwa anggaran yang kecil dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pembinaan BUMN yang lebih baik. Iskandar menambahkan program pembinaan BUMN mendapatkan porsi yang sangat kecil hanya 20% dari anggaran Kementerian. Iskandar berpendapat bahwa BUMN telah memberikan sumbangsih yang besar bagi Negara, dan diharapkan fungsi dan tugas BUMN berjalan baik. Iskandar pun menanyakan terkait keluarnya putusan MA tentang PP 72.
Persetujuan atas RKA K/L 2019 - Raker Komisi 6 dengan Kepala BPKM, Kepala BP Batam dan Kepala BPK Sabang
Iskandar sepakat dengan pimpinan Komisi 6 yang kecewa dengan program BKPM, juga sepakat dengan pimpinan Komisi 6 yang mengatakan bahwa Komisi 6 kecewa dengan OSS. Iskandar menyamp[aikan bahwa Komisi 6 akan memanggil Menko Perekonomian.
Ketentuan Realisasi Kredit – RDP Komisi 6 dengan Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia
Iskandar menanyakan target dan kredit yang macet KPR dan properti di 2018 kepada BTN. Iskandar menanyakan sektor yang dominan terkait kredit macet untuk BRI, BTN, dan Bank Mandiri.
Pengesahan Protokol Perubahan Perjanjian RI dan Pakistan serta Perjanjian AHKFTA – Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan RI
Iskandar menanyakan sikap pemerintah khususnya dari Kementerian Perdagangan RI terkait surat MUI mengenai ratifikasi protocol perubahan perjanjian etanol alkohol.
Perkembangan dan Pelepasan Aset sejak 2008 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 dengan Deputi Jasa Keuangan BUMN dan PT. Telekomunikasi Indonesia
Iskandar mengatakan, ada beberapa aset yang dilepas tidak sebagaimana mestinya. Iskandar meminta penjelasan atas aset yang sudah dilepas tersebut. Iskandar juga mengatakan, ada anak perusahaan pada kuartal 3 pada 2018 tidak mencapai hasil yang memuaskan. Iskandar menuturkan bahwa dirinya mengapresiasi hal yang telah dilakukan oleh Telkom. Namun, Iskandar menanyakan perihal estimasi, pendapatan dan laba bersih serta rencana dana audit Telkom dan penurunan di 2018. Iskandar juga ingin mengetahui rencana pendapatan di 2018. Iskandar menanyakan kompetitor yang paling kuat untuk Telkomsel.
Latar Belakang
Iskandar D Syaichu terpilih menjadi wakil rakyat lewat Pemilu 2009-2014 dengan perolehan suara 12.478, kemudian terpilih kembali untuk dua periode dengan perolehan suara 59.376. Ia pernah menjadi redaktur Harian Jurnal Indonesia (1999-2001) dan Majalah Garda (2002-2005). Tercatat sebagai anggota DPR-RI komisi VI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Iskandar D. Syaichu bisa dikatakan cukup aktif dalam menanggapi hal-hal yang sedang booming belakangan.
Komentarnya mengenai perlunya penyegaran dan revitalisasi manajemen di jajaran direksi BUMN termasuk mengaudit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Komentar tersebut tentunya bukan tanpa alasan, hal tersebut didasarkan pada banyaknya laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi besar-besaran yang ada di PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Pihaknya juga akan meminta bantuan pada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk mengaudit PT Pelni untuk tujuan tertentu seperti pemeriksaan yang dilakukan dalam kasus Century.
Pendidikan
- SD Taman Petojo Pagi, Jakarta (1976)
- SLTP, SMP Muhammadiyah 4, Jakarta (1980)
- SLTA, SMA Negeri 66, Jakarta (1983)
- S1, Ekonomi Manajemen, Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta (1988)
Visi & Misi
Belum ditemukan. Bila ada informasinya, silakan register ke WikiDPR.org dengan klik "Login dengan Facebook" di atas.
Program Kerja
Belum ditemukan. Bila ada informasinya, silakan register ke WikiDPR.org dengan klik "Login dengan Facebook" di atas.
Sikap Politik
Dana PMN Tahun 2017 untuk LRT Jabodetabek
19 Juli 2017 – Rapat Komisi 6 dengan Sesmen Bumn, KAI dan Adhi Karya. Iskandar menyatakan tidak setuju dana PMN untuk LRT Jabodetabek karena Sumatera lebih membutuhkan.[sumber]
RUU Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization
31 Mei 2017 - Iskandar berpendapat bahwa implementasi Protokol tersebut memang dapat mengurangi biaya perdagangan global, namun tidak menjamin perdagangan nasional Indonesia. Beliau menegaskan bahwa kesiapan negara harus diperhatikan dalam menghadapi Protokol ini, terutama dibidang UMKM (Usaha Micro Kecil Menengah). Permintaan pasar ekspor memang besar namun kemampuan produksi dalam negeri masih sangat kurang. Beliau juga mempertanyakan kapan biaya perdagangan dapat berkurang 12%-17,5%. [sumber]
Ratifikasi Perdagangan Internasional
19 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 6 dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Iskandar bertanya akan kehadiran ketua umum, ia tidak mengetahui siapa yang membidangi masalah ini. Iskandar menanyakan industri mana yang masih terseok-seok selama MEA berlangsung. [sumber]
RUU BUMN
Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Profesor Zainal A. Mochtar tanggal 30 Maret 2015 Iskandar D Syaichu menyatakan bahwa selama ini BUMN dimanja oleh pemerintah. Iskandar menanyakan bagaimana cara agar BUMN bisa bersaing dengan swasta dan tidak bergantung ke pemerintah. Iskandar menganggap BUMN banyak yang mendominasi suatu bidang. Iskandar menanyakan bagaimana cara agar BUMN tidak dianggap monopoli. Iskandar menyebutkan bahwa ada banyak kasus korupsi yang terjadi di BUMN, dan menanyakan apa solusi untuk masalah korupsi ini. [sumber]
RUU Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
Pada 21 Agustus 2014 dalam pembahasan RUU Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian - Iskandar D Syaichu mendukung penuh perlindungan konsumen terhadap barang yang dihasilkan dari luar maupun dari dalam negeri terkait standar dari masing-masing agama, halal haramnya. [sumber]
UU APBN-P 2013
- Menyetujui pemotongan anggaran di kementrian BUMN pada APBN-P 2013 sebesar Rp 9,2 miliar. Dengan pemotongan tersebut, maka total pagu anggaran Kementerian BUMN menjadi Rp 134,4 miliar dari pagu awal Rp 143,6 miliar. [sumber]
Tanggapan
Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam RUU APBN 2019
18 Oktober 2018 - pada Rapat Panja Banggar dengan Koor Panja Pemerintah, Berkaitan dengan PSO Pelni untuk pelabuhan singgah, Iskandar bertanya bagaimana kordinasi dengan Kemenhub dikarenakan ini adalah alokasi dari Kemenhub. [sumber]
Manfaat Holding Migas
17 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 6 dengan Deputi Bidang Kementerian BUMN, PT Pertamina Persero dan PT PGN, Iskandar membahas mengenai pipa-pipa Perusahaan Gas Negara (PGN) yang di Bandung, yang sudah diambil alih PGN dan menanyakan mengenai lembaganya. [sumber]
Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun 2019
4 Juli 2018 - Pada Raker Banggar dengan Koor Panja Belanja, Iskandar menyampaikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2018 ditargetkan Rp120T, tetapi sampai sekarang belum terlihat evaluasi kebijakan, KUR seharusnya tidak pakai agunan tetapi hampir di semua daerah pakai agunan walaupun kredit hanya 2,5 juta. Iskandar mengatakanbanyak terjadi penerima KUR para debitur yang telah menerima kredit dari bank komersial dan KUR juga ada yang UMKM yang tidak produktif. [sumber]
Bandara Kertajati untuk Pemberangkatan Haji
7 Juni 2018– Raker Banggar dengan Menko Polhukam, Menko PMK, Menko Maritim, Menko Perekonomian.Iskandar mempertanyakan perihal Bandara Kertajati yang rencananya digunakan untuk pemberangkatan haji, apakah tidak terlalu dipaksakansedangkan panjang lintasan 2750 m padahal itu belum memenuhi standar keselamatan pesawat besar. [sumber]
RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2019 Kemendag dan KPPU
6 Juni 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Perdagangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Iskandar meminta agar pembahasan ini tidak terlalu lama, karena baru membahas pagu indikatif. Iskandar kemudian meminta agar KPPU dapat memaksimalkan alokasi anggarannya, karena dianggap tidak terlalu besar untuk menyelesaikan kasus besar seperti persaingan usaha yang sejak dulu sudah Ia ingatkan selalu masalah tersebut. [sumber]
Kerja Sama Perdagangan RI-Chile
6 Juni 2018 – Pada Raker dengan Menteri Perdagangan. Iskandar menjelaskan bahwa negara Indonesia surplus neraca perdagangan dengan Chile sebesar Rp3,15 miliar. Lebih lanjut lagi, Iskandar mengatakan bahwa neraca eksport lebih besar jika dibandingkan dengan import, selanjutnya Iskandar bertanya mengenai potensi produk lainnya yang bisa di eksport ke Chile seperti Crude Palm Oil (CPO). [sumber]
Evaluasi Restrukturasi BUMN
30 Mei 2018– Rapat Komisi 6 dengan KemenBUMN. Iskandar mempertanyakan mengapa aset yang direstrukturisasi turun secara signifikan. Beliau juga menanyakan apakah anak perusahaan BUMN ambil andil apabila PT. Sucofindo mendapatkan keuntungan. Iskandar setuju untuk mengadakan rapat sesi khusus dengan Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) [sumber]
Daya Saing dan Strategi Pemasaran Perusahaan Semen
23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Semen Indonesia, PT Semen Baturaja dan Kementerian BUMN (KemenBUMN) Iskandar meminta data terkait penjelasan jangka pendek dan panjangnya untuk mengetahui apakah BUMN kita ini sehat atau tidak. [sumber]
Pertumbuhan Ekonomi BUMN tahun 2017
22 Januari 2018 - Dalam rapat dengar pendapat dengan Deputi Kementerian BUMN, Dirut Waskita, Dirut Hutama Karya, Dirut PP Perseor, Dirut Adhi Karya, Dirut WIjaya Karya, dan Jasa Marga, Iskandar melihat PT Waskita tidak punya arus keuangan belum lagi utang jangka pendek 2017 melonjak dibanding 2016. Ia kemudian menghitung selisihnya Rp8 triliun utang jangka pendek 2017 melonjak dibanding utang. Iskandar menuturkan, Waskita jangka pendek 2016 dengan selisih Rp8 triliun. Iskandar tidak tahu bagaimana Waskita bisa membayar utang yang begitu besar dan menduga dengan cara berutang lagi. Iskandar meminta penjelasan apa kendala jalan lintas Sumatera. Iskandar ingin diberitahu laba masing-masing perusahaan BUMN ini sampai September 2017. Kemudian Ia mengatakan terkait Jasamarga, ada sebagian karyawan yang dirumahkan dan saat itu Jasamarga mengatakan akan membuat program untuk mengalihkan kegiatan bagi karyawan yang dirumahkan. Mengenai tol, menurutnya banyak mengalami kerusakan di tol Cikampek, jalanan tidak sesuai dengan kualitas yang seharusnya sehingga berdampak bagi pengguna jalan tol. Iskandar menanyakan kepada Dirut PP, ada utang yang berbunga ada utang yang tidak berbunga ingin tahu pinjamannya darimana. Iskandar meminta penjelasan dari mana uang didapat dan berapa bunga jangka panjangnya. [sumber]
Kebijakan Impor Beras dan Gejolak Peningkatan Harga Beras
18 Januari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Perdagangan, Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Deputi KSPP, Dirut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Dirut Perum Bulog Iskandar mengatakan keanehan kepada Mendag karena yang terjadi menteri pertanian menyatakan surplus. Iskandar menanyakan mengapa impor dilakukan saat petani akan panen raya. [sumber]
Isu Penjualan BUMN
10 Oktober 2017 - Pada Rapat Kerja Komisi 6 DPR-RI dengan Menteri Perindustrian (mewakili Menteri BUMN), Iskandar menanyakan bagaimana kinerja BUMN ini di tahun 2016. [sumber]
Pembiayaan LMAN, Defisit, Utang, Non Utang, dan RAPBN 2018
25 September 2017 - Dalam Rapat Kerja Panitia Kera (Panja) Banggar dengan Kementrian Keuangan, Iskandar mengungkapkan kekhawatirannya terkait anggaran LRT APBNP sebesar Rp2 triliun tetapi sekarang Rp3,6 triliun. Iskandar berspekulasi bahwa ini terkait proyek Meikarta, di iklannya ada LRT. Iskandar menanyakan apa ada hubungan LRT dengan Grup Lippo (proyek Meikarta). [sumber]
Deviden dan PMN APBN TA 2018
6 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan Deputi KemenBUMN dan Pegadaian, Iskandar tidak ingin target deviden memengaruhi kinerja BUMN. Ia menyatakan tidak sepakat bila BUMN Perbankan dipatok target deviden tinggi sedangkan tambang dimanjakan. [sumber]
Dividen BUMN tahun 2018
6 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan Kementerian BUMN, PT. Pelabuhan Indonesia, PT. ASDP, dan PT Adhi Karya, Iskandar melihat dari beberapa perusahaan konsultan, hanya PT. Yodya Karya yang menyumbang dividen. Sementara perusahaan lainnya seperti PT Virama Karya merugi. Perusahaan lainnya seperti Istaka Karya yang memiliki laba bersih sebesar Rp28,8 Miliar tidak menyumbangkan dividen sama sekali. Iskandar mempertanyakan mengenai kebijakan dalam penetapan dividen terhadap BUMN konsultan. Menurutnya, BUMN konsultan adalah salah satu BUMN yang terus merugi setiap tahunnya. Iskandar juga mempertanyakan apakah akan mengganggu kinerja jika BUMN karya diharuskan memberikan dividen yang besar. Sementara itu, sama seperti Inas, Iskandar juga mempertanyakan mengenai dividen PT. Hutama Karya yang hanya sekitar 20 persen, sedangkan beberapa perusahaan lain dividennya sebesar 30 persen. Iskandar juga menanyakan terkait PT. Pelni yang tahun ini untungnya meningkat, namun tidak menyumbang dividen. Sementara, ASDP yang notabene-nya berada di bawah Pelni mampu menyumbang dividen sebesar 25 persen. Iskandar mengkhawatirkan jika ada beberapa BUMN yang terkesan di-anak-emas-kan. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar mengadakan RDP dengan PT Pelni.[sumber]
RKA K/L 2018 Kemendag dan KPPU
4 September 2017 - Dalam Raker (Rapat Kerja) Komisi 6 DPR-RI dengan Mendag (Menteri Perdagangan) RI dan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Ketua KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Iskandar mengatakan dirinya melihat Mendag mengamankan perdagangan dalam negeri berkaitan dengan 50 persen anggaran Kemendag digunakan untuk perdagangan nasional. Menurut Iskandar, hal ini wajar saja namun jangan sampai melupakan perdagangan sektor internasional. Terkait dengan alokasi DAK (Dana Alokasi Khusus), lanjur Iskandar, regular di bidang pasar, terdapat anggaran sebesar Rp863,9 miliar. Iskandar mengingatkan untuk menggunakan anggaran tersebut untuk rakyat. Menurut Iskandar, dalam memutuskan perkara, KPPU terkesan terlalu sembrono. Iskandar mengatakan sebelum mendalami perusahaan yang akan diperiksa, seharusnya KPPU mendalami industri tersebut karena karakter bisnis itu berbeda-beda. Iskandar menyarankan apabila mengajukan anggaran namun tidak efektif akan percuma saja dan dirinya meminta rapat khusus dengan pihak KPPU. [sumber]
Deviden tahun 2017 di BUMN-BUMN
30 Agustus 2017 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Iskandar memandang sumbangsih terbesar dalam menyumbangkan devidennya ada di tangan 4 Bank BUMN pemerintah. Iskandar menanyakan mengenai terobosan lain agar deviden tidak hanya berpangku pada 4 Bank BUMN pemerintah tersebut. Iskandar tidak menginginkan penggunaan PMN sebesar Rp3,6 Triliun tidak jelas. Beberapa bulan terakhir Lippo Grup selalu mempromosikan Meikarta diberbagai media massa, salah satu produk unggulannya adalah LRT. Iskandar tidak menginginkan proyek LRT yang dibangun pemerintah ini diklaim begitu saja oleh Lippo Grup. [sumber[]
Holding Gula
28 Agustus 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PTPN, PT RNI, Ketua Asosiasi Perkebunan, dan Deputi KemenBUMN Iskandar menyampaikan bahwa Komisi 6 akan membela rakyat sampai kapan pun. Ia juga berujar bahwa kepentingan rakyat akan kita dahulukan, petani tentunya rakyat harus kita bela, konsumen pun rakyat juga kita harus pilah urgensi yang mana. Iskandar menyampaikan bahwa ada kecurigaan bahwa gula yang disegel adalah gula yang diimpor. Ia berpadangan Indonesia perlu pembahasan lebih rinci dan peninjauan langsung ke lapangan. Harus ada koordinasi yang baik antara BUMN dan Kemendag. Iskandar mengatakan bahwa ada data terkait kecurigaan gula yang diambil adalah gula impor. [sumber]
Badan Cyber Nasional
17 Januari 2017 - Menurut Iskandar rancangan harus dikelola dengan serius jangan hanya Keppres. Selain itu Iskandar berpendapat bahwa landasan hukum perlu dikaji lagi. Iskandar mengatakan bahwa leading sector juga masih belum jelas. Iskandar menyatakan di era global transparansi akan terlihat. Iskandar melanjutkan bahwa keanggotaan Badan Cyber Nasionel (BCN) harus punya integritas. Iskandar menuturkan bahwa cyber crime sudah mendapat 400 kejahatan di dunia maya, 300 diantaranya warga negara asing. Iskandar mempertanyakan seperti apa analisa PT Telkom dalam konteks dunia maya. [sumber]
RKA K/L 2017 - Kemendag, Kemenkop-UKM, BKPM, dan Dekopin
31 Agustus 2016 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perkoperasian dan UKM, BKPM, dan Dekopin, Iskandar menegaskan bahwa anggaran untuk mitra ditingkatkan dengan melihat anggaran negara. Belanja pemerintah pusat sama dengan APBN-P 2016 dan harus tetap konsisten. Menurutnya, ketimpangan terjadi antara anggaran mitra komisi 6 dengan kementerian lain. [sumber]
Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negera (BUMN)
16 Juni 2016 - Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 dengan pendekatan money followprogram memposisikan APBN hanya untuk program prioritas, tetapi Iskandar tidak melihat pendekatan tersebut digunakan Kementerian BUMN. Kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Iskandar menanyakan mengapa pada program prioritas Kementerian BUMN justru terjadi pemotongan luar biasa dan apa parameter dalam pemotongan di masing-masing Deputi Kementerian BUMN. [sumber]
Anggaran Kementerian Perdagangan
15 Juni 2016 - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengusulkan anggaran sebesar Rp.4,68 Triliun dan disepakati Rp.3,76 Triliun, ada selisihnya. Terkait hal itu, Iskandar menanyakan kegiatan apa saja yang anggarannya dipotong Kemendag, serta apakah ada program prioritas yang hilang. Iskandar menyarankan Kemendag untuk memangkas program yang tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Dari angka Rp.3,76 Triliun, Iskandar menilai anggaran untuk program penguatan pasar dalam negeri lebih besar dibanding program lain. Terkait hal itu, Iskandar menanyakan kepada Kemendag bagaimana fasilitas pasar dapat layak bagi rakyat. Iskandar juga meminta Kemendag untuk mengevaluasi program penguatan pasar karena tidak semua daerah perlu pasar rakyat. [sumber]
Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah
13 Juni 2016 - Iskandar tidak setuju bila anggaran KemenKop-UKM diserahkan pada Biro Perencanaan. Menurut Iskandar, anggaran harus berorientasi pada rakyat dan fokus pada money follow function. Selanjutnya, Iskandar menanyakan output dari program revitalisasi pasar rakyat. Menjawab pertanyaan Nasril tentang pembahasan pagu indikatif, Iskandar mengatakan bahwa rapat-rapat Panitia Kerja (Panja) akan dibahas setelah lebaran. [sumber]
Anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
13 Juni 2016 - Target pertumbuhan ekonomi di APBN 2016 tidak tercapai. Dalam RAPBN 2016 diputuskan target pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2 persen dan diperlukan target sebesar Rp.550 Triliun. Iskandar mengungkapkan kemirisannya mengenai anggaran BKPM pada 2017. Pasalnya, anggaran BKPM kecil, sedangkan target investasi semakin besar tanpa diikuti perkembangan yang signifikan. Oleh karena itu, masih sebatas pagu indikatif dan anggaran masih bisa ditekan terlebih dahulu. [sumber]
Anggaran Kementerian Perindustrian
9 Juni 2016 - Iskandar menyatakan bahwa sesuai Instruksi Presiden bahwa semua kementerian lembaga (K/L) terjadi penghematan. Penghematan yang dilakukan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) cukup pesat dan ada akibat dari hal ini. Iskandar bertanya bahwa apa yang dihasilkan dan diharapkan dari pemotongan anggaran program. [sumber]
RAPBNP 2016 Kemendagri
8 Juni 2016 - Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan (Mendag), mengenai kinerja Menteri Perdagangan, Iskandar meminta Mendag menjelaskan realisasi anggaran dan mengenai revitalitasi pasar itu targetnya seperti apa. [sumber]
Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
7 Juni 2016 - Iskandar mengatakan, dari jumlah pemotongan anggaran sebesar Rp.20.91 Triliun merupakan efisiensi belanja operasional dan sisanya efisiensi belanja lain. Jadi, total belanja efisiensi belanja operasional sebesar Rp.50,16 Triliun. Penghematan belanja dilakukan utamanya untuk belanja perjalanan dinas, honorarium, paket meeting, dan lain-lain. Menurutnya, sesuai hasil rapat tanggal 11 April 2015 bahwa tidak ada alokasi anggaran KPPU yang dipotong. Selanjutnya, mengenai biaya untuk penjaringan dinas, layanan jasa serta honorer tim kegiatan tidak ada pemotongan gaji di sini. Menurutnya, Komisi 6 harus menguraikan Rapat Badan Anggaran yang mana pembahasan dimulai pada tanggal 30 Mei dan pada tanggal 30 Juni APBNP harus sudah diketok. Iskandar mengatakan bahwa ia menginformasikan Rapat Panja belanja pada tanggal 20 sampai 21 Juni dan anggaran KPPU dapat dimungkinkan diperjuangkan pada Rapat belanja ini.” Menurutnya, jika misal pada akhirnya dipotong, Komisi 6 minta aloaksi prioritas mengenai pemotongan penindakan hukum atau persaingan usaha tidak sehat. [sumber]
Evaluasi Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
12 April 2016 - Iskandar mengapresiasi tentang peningkatan efisiensi izin investasi. Menurutnya, perizinan yang hanya 3 jam luar biasa. Iskandar menanyakan apa kendala yang dihadapi dalam penerapannya terkait perubahan waktu perizinan. [sumber]
18 Agustus 2015 - Iskandar berharap realisasi anggaran di BKPM tetap tinggi di tahun 2016. [sumber]
Pinjaman dari China Development Bank
22 Februari 2016 - Iskandar menyebutkan bahwa poin penting dalam Rancangan Undang Undang (RUU) BUMN adalah pengontrolan kerja BUMN, misalnya seperti utang. Iskandar meminta Deputi KemenBUMN untuk menyampaikan posisi utang luar negeri milik BUMN dan swasta. Iskandar juga meminta Deputi KemenBUMN menyampaikan syarat dan prasyarat dari perjanjian pinjaman CDB. [sumber]
Kajian Rencana Penambahan Pesawat Garuda Indonesia
29 September 2015 - Iskandar mempertanyakan kondisi penerbangan Indonesia saat ini karena banyak faktor luar yang mempengaruhi, seperti rugi bersih, peningkatan harga avtur (aviation turbine dan BBM pesawat engine), ruginya pembukaan rute, dan depresiasi rupiah. [sumber]
Rencana Strategis Kementerian BUMN 2015-2019
23 April 2015 - Menurut Iskandar Direktur Utama RRI (Dirut RRI) mengatakan RRI untung Rp.100 milyar, namun faktanya mereka rugi. Iskandar minta klarifikasi ke Menteri BUMN (MenBUMN) dari tipu muslihat Dirut RRI tersebut. [sumber]
Rights Issue PT.Waskita Karya Tbk, PT.Adhi Karya Tbk dan PT.Aneka Tambang Tbk
Pada 20 April 2015 - Iskandar berharap BUMN memiliki proyeksi pendapatan yang tepat dan larangan eksport tidak menyebabkan penurunan pendapatan & kerugian di BUMN. [sumber]
Evaluasi Kinerja PGN
7 April 2015 - Iskandar fokus kepada PGN. Iskandar minta klarifikasi kepada PGN tentang kebijaksanaan di tahun 2013, kenapa PGN tidak diijinkan oleh Pertamina untuk bangun infrastruktur di SPBU. Iskandar minta penjelasan apa kontributor terbesar dari kerugian PGN senilai USD 210 juta. [sumber]
Penguatan Industri Gula
6 April 2015 - Sehubungan dengan rencana penguatan industri gula, Iskandar merujuk kepada pernyataan Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia bahwa jelas ada mafia gula. Iskandar saran untuk segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Gula Rafinasi. Iskandar saran untuk Pemerintah jangan fokus untuk menggenjot produksi gula saja, tapi melanjutkan program SBY untuk perkebunan tebu. (sumber)
Sehubungan dengan target investasi dari BKPM, Iskandar menilai sebagian besar target investasi diarahkan dari Korea Selatan.Namun demikian menurut Iskandar banyak proyek investasi dari Korea Selatan dibatalkan. Iskandar minta klarifikasi kenapa BKPM memprioritaskan Korea Selatan. [sumber]
Penguatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
6 April 2015 - Sehubungan dengan izin usaha mikro kecil yang dicanangkan Menteri Koperasi dan UKM, Iskandar minta klarifikasi apa tujuan akhir dari program ini. [sumber]
Kinerja PT. Adhi Karya Tbk
Interupsi Rapat - 1 April 2015 - Iskandar ingin mendapat jawaban kehadiran Dirut Adhi Karya dimana. Iskandar menilai ketidakhadiran bisa ia terima namun soal materi pemaparan yang hanya 4 lembar Iskandar anggap sebagai pelecehan Komisi 6. Iskandar mengingatkan bahwa Adhi Karya menerima Rp.1.4 Triliun dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan materi pemaparannya hanya 4 lembar menurut Iskandar sangat tidak layak. [sumber]