Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Persatuan Pembangunan - Jawa Timur X
Komisi VI - Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM, BUMN, Investasi dan Standarisasi
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
26/09/1965
Alamat Rumah
Jl. Tebet Utara IIC No 12, Tebet Timur. Tebet. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Persatuan Pembangunan
Dapil
Jawa Timur X
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM, BUMN, Investasi dan Standarisasi

Latar Belakang

Iskandar D Syaichu terpilih menjadi wakil rakyat lewat Pemilu 2009-2014 dengan perolehan suara 12.478, kemudian terpilih kembali untuk dua periode dengan perolehan suara 59.376. Ia pernah menjadi redaktur Harian Jurnal Indonesia (1999-2001) dan Majalah Garda (2002-2005). Tercatat sebagai anggota DPR-RI komisi VI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Iskandar D. Syaichu bisa dikatakan cukup aktif dalam menanggapi hal-hal yang sedang booming belakangan.

Komentarnya mengenai perlunya penyegaran dan revitalisasi manajemen di jajaran direksi BUMN termasuk mengaudit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Komentar tersebut tentunya bukan tanpa alasan, hal tersebut didasarkan pada banyaknya laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi besar-besaran yang ada di PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Pihaknya juga akan meminta bantuan pada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk mengaudit PT Pelni untuk tujuan tertentu seperti pemeriksaan yang dilakukan dalam kasus Century.

Pendidikan

  1. SD Taman Petojo Pagi, Jakarta (1976)
  2. SLTP, SMP Muhammadiyah 4, Jakarta (1980) 
  3. SLTA, SMA Negeri 66, Jakarta (1983) 
  4. S1, Ekonomi Manajemen, Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta (1988)

Visi & Misi

Belum ditemukan. Bila ada informasinya, silakan register ke WikiDPR.org dengan klik "Login dengan Facebook" di atas. 

Program Kerja

Belum ditemukan. Bila ada informasinya, silakan register ke WikiDPR.org dengan klik "Login dengan Facebook" di atas. 

Sikap Politik

Dana PMN Tahun  2017 untuk LRT Jabodetabek

19 Juli 2017 – Rapat Komisi 6 dengan Sesmen Bumn, KAI dan Adhi Karya. Iskandar menyatakan tidak setuju dana PMN untuk LRT Jabodetabek karena Sumatera lebih membutuhkan.[sumber]

RUU Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization

31 Mei 2017 - Iskandar berpendapat bahwa implementasi Protokol tersebut memang dapat mengurangi biaya perdagangan global, namun tidak menjamin perdagangan nasional Indonesia. Beliau menegaskan bahwa kesiapan negara harus diperhatikan dalam menghadapi Protokol ini, terutama dibidang UMKM (Usaha Micro Kecil Menengah).  Permintaan pasar ekspor memang besar namun kemampuan produksi dalam negeri masih sangat kurang. Beliau juga mempertanyakan kapan biaya perdagangan dapat berkurang 12%-17,5%.   [sumber]

Ratifikasi Perdagangan Internasional 

19 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 6 dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Iskandar bertanya akan kehadiran ketua umum, ia tidak mengetahui siapa yang membidangi masalah ini. Iskandar menanyakan industri mana yang masih terseok-seok selama MEA berlangsung. [sumber]

RUU BUMN

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Profesor Zainal A. Mochtar tanggal 30 Maret 2015 Iskandar D Syaichu menyatakan bahwa selama ini BUMN dimanja oleh pemerintah. Iskandar menanyakan bagaimana cara agar BUMN bisa bersaing dengan swasta dan tidak bergantung ke pemerintah. Iskandar menganggap BUMN banyak yang mendominasi suatu bidang. Iskandar menanyakan bagaimana cara agar BUMN tidak dianggap monopoli. Iskandar menyebutkan bahwa ada banyak kasus korupsi yang terjadi di BUMN, dan menanyakan apa solusi untuk masalah korupsi ini.  [sumber]

RUU Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

Pada 21 Agustus 2014 dalam pembahasan RUU Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian - Iskandar D Syaichu mendukung penuh perlindungan konsumen terhadap barang yang dihasilkan dari luar maupun dari dalam negeri terkait standar dari masing-masing agama, halal haramnya.  [sumber]

UU APBN-P 2013

  • Menyetujui pemotongan anggaran di kementrian BUMN pada APBN-P 2013 sebesar Rp 9,2 miliar. Dengan pemotongan tersebut, maka total pagu anggaran Kementerian BUMN menjadi Rp 134,4 miliar dari pagu awal Rp 143,6 miliar.  [sumber]

Tanggapan

Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam RUU APBN 2019

18 Oktober 2018 - pada Rapat Panja Banggar dengan Koor Panja Pemerintah, Berkaitan dengan PSO Pelni untuk pelabuhan singgah, Iskandar bertanya bagaimana kordinasi dengan Kemenhub dikarenakan ini adalah alokasi dari Kemenhub. [sumber

Manfaat Holding Migas

17 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 6 dengan Deputi Bidang Kementerian BUMN, PT Pertamina Persero dan PT PGN, Iskandar membahas mengenai pipa-pipa Perusahaan Gas Negara (PGN) yang di Bandung, yang sudah diambil alih PGN dan menanyakan mengenai lembaganya. [sumber

Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun 2019

4 Juli 2018 - Pada Raker Banggar dengan Koor Panja Belanja, Iskandar menyampaikan  Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2018 ditargetkan Rp120T, tetapi sampai sekarang belum terlihat evaluasi kebijakan, KUR seharusnya tidak pakai agunan tetapi hampir di semua daerah pakai agunan walaupun kredit hanya 2,5 juta. Iskandar mengatakanbanyak terjadi penerima KUR para debitur yang telah menerima kredit dari bank komersial dan KUR juga ada yang UMKM yang tidak produktif. [sumber

Bandara Kertajati untuk Pemberangkatan Haji

7 Juni 2018– Raker Banggar dengan Menko Polhukam, Menko PMK, Menko Maritim, Menko Perekonomian.Iskandar mempertanyakan perihal Bandara Kertajati yang rencananya digunakan untuk pemberangkatan haji, apakah tidak terlalu dipaksakansedangkan panjang lintasan 2750 m padahal itu belum memenuhi standar keselamatan pesawat besar. [sumber]

RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2019 Kemendag dan KPPU

6 Juni 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Perdagangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Iskandar meminta agar pembahasan ini tidak terlalu lama, karena baru membahas pagu indikatif. Iskandar kemudian meminta agar KPPU dapat memaksimalkan alokasi anggarannya, karena dianggap tidak terlalu besar untuk menyelesaikan kasus besar seperti persaingan usaha yang sejak dulu sudah Ia ingatkan selalu masalah tersebut. [sumber]

Kerja Sama Perdagangan RI-Chile

6 Juni 2018 – Pada Raker dengan Menteri Perdagangan. Iskandar menjelaskan bahwa negara Indonesia surplus neraca perdagangan dengan Chile sebesar Rp3,15 miliar. Lebih lanjut lagi, Iskandar mengatakan bahwa neraca eksport lebih besar jika dibandingkan dengan import, selanjutnya Iskandar bertanya mengenai potensi produk lainnya yang bisa di eksport ke Chile seperti Crude Palm Oil (CPO). [sumber]

Evaluasi Restrukturasi BUMN

30 Mei 2018– Rapat Komisi 6 dengan KemenBUMN. Iskandar mempertanyakan mengapa aset yang direstrukturisasi turun secara signifikan. Beliau juga menanyakan apakah anak perusahaan BUMN ambil andil apabila PT. Sucofindo mendapatkan keuntungan. Iskandar setuju untuk mengadakan rapat sesi khusus dengan Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) [sumber]

Daya Saing dan Strategi Pemasaran Perusahaan Semen

23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Semen Indonesia, PT Semen Baturaja dan Kementerian BUMN (KemenBUMN) Iskandar meminta data terkait penjelasan jangka pendek dan panjangnya untuk mengetahui apakah BUMN kita ini sehat atau tidak. [sumber]

Pertumbuhan Ekonomi BUMN tahun 2017

22 Januari 2018 - Dalam rapat dengar pendapat dengan Deputi Kementerian BUMN, Dirut Waskita, Dirut Hutama Karya, Dirut PP Perseor, Dirut Adhi Karya, Dirut WIjaya Karya, dan Jasa Marga, Iskandar melihat PT Waskita tidak punya arus keuangan belum lagi utang jangka pendek 2017 melonjak dibanding 2016. Ia kemudian menghitung selisihnya Rp8 triliun utang jangka pendek 2017 melonjak dibanding utang. Iskandar menuturkan, Waskita jangka pendek 2016 dengan selisih Rp8 triliun. Iskandar tidak tahu bagaimana Waskita bisa membayar utang yang begitu besar dan menduga dengan cara berutang lagi. Iskandar meminta penjelasan apa kendala jalan lintas Sumatera. Iskandar ingin diberitahu laba masing-masing perusahaan BUMN ini sampai September 2017. Kemudian Ia mengatakan terkait Jasamarga, ada sebagian karyawan yang dirumahkan dan saat itu Jasamarga mengatakan akan membuat program untuk mengalihkan kegiatan bagi karyawan yang dirumahkan. Mengenai tol, menurutnya banyak mengalami kerusakan di tol Cikampek, jalanan tidak sesuai dengan kualitas yang seharusnya sehingga berdampak bagi pengguna jalan tol. Iskandar menanyakan kepada Dirut PP, ada utang yang berbunga ada utang yang tidak berbunga ingin tahu pinjamannya darimana. Iskandar meminta penjelasan dari mana uang didapat dan berapa bunga jangka panjangnya. [sumber]

Kebijakan Impor Beras dan Gejolak Peningkatan Harga Beras

18 Januari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Perdagangan, Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Deputi KSPP, Dirut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Dirut Perum Bulog Iskandar mengatakan keanehan kepada Mendag karena yang terjadi menteri pertanian menyatakan surplus. Iskandar menanyakan mengapa impor dilakukan saat petani akan panen raya. [sumber]

Isu Penjualan BUMN

10 Oktober 2017 - Pada  Rapat Kerja  Komisi 6 DPR-RI dengan Menteri Perindustrian (mewakili Menteri BUMN), Iskandar menanyakan bagaimana kinerja BUMN ini di tahun 2016. [sumber]

Pembiayaan LMAN, Defisit, Utang, Non Utang, dan RAPBN 2018

25 September 2017 - Dalam Rapat Kerja Panitia Kera (Panja) Banggar dengan Kementrian Keuangan, Iskandar mengungkapkan kekhawatirannya terkait anggaran LRT APBNP sebesar Rp2 triliun tetapi sekarang Rp3,6 triliun. Iskandar berspekulasi bahwa ini terkait proyek Meikarta, di iklannya ada LRT. Iskandar menanyakan apa ada hubungan LRT dengan Grup Lippo (proyek Meikarta). [sumber]

Deviden dan PMN APBN TA 2018

6 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan Deputi KemenBUMN dan Pegadaian, Iskandar tidak ingin target deviden memengaruhi kinerja BUMN. Ia menyatakan tidak sepakat bila BUMN Perbankan dipatok target deviden tinggi sedangkan tambang dimanjakan. [sumber]

Dividen BUMN tahun 2018

6 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan Kementerian BUMN, PT. Pelabuhan Indonesia, PT. ASDP, dan PT Adhi Karya, Iskandar melihat dari beberapa perusahaan konsultan, hanya PT. Yodya Karya yang menyumbang dividen. Sementara perusahaan lainnya seperti PT Virama Karya merugi. Perusahaan lainnya seperti Istaka Karya yang memiliki laba bersih sebesar Rp28,8 Miliar tidak menyumbangkan dividen sama sekali. Iskandar mempertanyakan mengenai kebijakan dalam penetapan dividen terhadap BUMN konsultan. Menurutnya, BUMN konsultan adalah salah satu BUMN yang terus merugi setiap tahunnya. Iskandar juga mempertanyakan apakah akan mengganggu kinerja jika BUMN karya diharuskan memberikan dividen yang besar. Sementara itu, sama seperti Inas, Iskandar juga mempertanyakan mengenai dividen PT. Hutama Karya yang hanya sekitar 20 persen, sedangkan beberapa perusahaan lain dividennya sebesar 30 persen. Iskandar juga menanyakan terkait PT. Pelni yang tahun ini untungnya meningkat, namun tidak menyumbang dividen. Sementara, ASDP yang notabene-nya berada di bawah Pelni mampu menyumbang dividen sebesar 25 persen. Iskandar mengkhawatirkan jika ada beberapa BUMN yang terkesan di-anak-emas-kan. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar mengadakan RDP dengan PT Pelni.[sumber]

RKA K/L 2018 Kemendag dan KPPU

4 September 2017 - Dalam Raker (Rapat Kerja) Komisi 6 DPR-RI dengan Mendag (Menteri Perdagangan) RI dan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Ketua KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Iskandar mengatakan dirinya melihat Mendag mengamankan perdagangan dalam negeri berkaitan dengan 50 persen anggaran Kemendag digunakan untuk perdagangan nasional. Menurut Iskandar, hal ini wajar saja namun jangan sampai melupakan perdagangan sektor internasional. Terkait dengan alokasi DAK (Dana Alokasi Khusus), lanjur Iskandar, regular di bidang pasar, terdapat anggaran sebesar Rp863,9 miliar. Iskandar mengingatkan untuk menggunakan anggaran tersebut untuk rakyat. Menurut Iskandar, dalam memutuskan perkara, KPPU terkesan terlalu sembrono. Iskandar mengatakan sebelum mendalami perusahaan yang akan diperiksa, seharusnya KPPU mendalami industri tersebut karena karakter bisnis itu berbeda-beda. Iskandar menyarankan apabila mengajukan anggaran namun tidak efektif akan percuma saja dan dirinya meminta rapat khusus dengan pihak KPPU. [sumber]

Deviden tahun 2017 di BUMN-BUMN

30 Agustus 2017 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Iskandar memandang sumbangsih terbesar dalam menyumbangkan devidennya ada di tangan 4 Bank BUMN pemerintah. Iskandar menanyakan mengenai terobosan lain agar deviden tidak hanya berpangku pada 4 Bank BUMN pemerintah tersebut. Iskandar tidak menginginkan penggunaan PMN sebesar Rp3,6 Triliun tidak jelas. Beberapa bulan terakhir Lippo Grup selalu mempromosikan Meikarta diberbagai media massa, salah satu produk unggulannya adalah LRT. Iskandar tidak menginginkan proyek LRT yang dibangun pemerintah ini diklaim begitu saja oleh Lippo Grup. [sumber[]

Holding Gula

28 Agustus 2017Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PTPN, PT RNI, Ketua Asosiasi Perkebunan, dan Deputi KemenBUMN  Iskandar menyampaikan bahwa Komisi 6 akan membela rakyat sampai kapan pun. Ia juga berujar bahwa kepentingan rakyat akan kita dahulukan, petani tentunya rakyat harus kita bela, konsumen pun rakyat juga kita harus pilah urgensi yang mana. Iskandar menyampaikan bahwa ada kecurigaan bahwa gula yang disegel adalah gula yang diimpor. Ia berpadangan Indonesia perlu pembahasan lebih rinci dan peninjauan langsung ke lapangan. Harus ada koordinasi yang baik antara BUMN dan Kemendag. Iskandar mengatakan bahwa ada data terkait kecurigaan gula yang diambil adalah gula impor. [sumber]

Badan Cyber Nasional

17 Januari 2017 - Menurut Iskandar rancangan harus dikelola dengan serius jangan hanya Keppres. Selain itu Iskandar berpendapat bahwa landasan hukum perlu dikaji lagi. Iskandar mengatakan bahwa leading sector juga masih belum jelas. Iskandar menyatakan di era global transparansi akan terlihat. Iskandar melanjutkan bahwa keanggotaan Badan Cyber Nasionel (BCN) harus punya integritas. Iskandar menuturkan bahwa cyber crime sudah mendapat 400 kejahatan di dunia maya, 300 diantaranya warga negara asing. Iskandar mempertanyakan seperti apa analisa PT Telkom dalam konteks dunia maya. [sumber]

RKA K/L 2017 - Kemendag, Kemenkop-UKM, BKPM, dan Dekopin

31 Agustus 2016 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perkoperasian dan UKM, BKPM, dan Dekopin,  Iskandar menegaskan bahwa anggaran untuk mitra ditingkatkan dengan melihat anggaran negara. Belanja pemerintah pusat sama dengan APBN-P 2016 dan harus tetap konsisten. Menurutnya, ketimpangan terjadi antara anggaran mitra komisi 6 dengan kementerian lain. [sumber]

Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negera (BUMN)

16 Juni 2016 - Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 dengan pendekatan money followprogram memposisikan APBN hanya untuk program prioritas, tetapi Iskandar tidak melihat pendekatan tersebut digunakan Kementerian BUMN. Kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Iskandar menanyakan mengapa pada program prioritas Kementerian BUMN justru terjadi pemotongan luar biasa dan apa parameter dalam pemotongan di masing-masing Deputi Kementerian BUMN.  [sumber]

Anggaran Kementerian Perdagangan

15 Juni 2016 - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengusulkan anggaran sebesar Rp.4,68 Triliun dan disepakati Rp.3,76 Triliun, ada selisihnya. Terkait hal itu, Iskandar menanyakan kegiatan apa saja yang anggarannya dipotong Kemendag, serta apakah ada program prioritas yang hilang. Iskandar menyarankan Kemendag untuk memangkas program yang tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Dari angka Rp.3,76 Triliun, Iskandar menilai anggaran untuk program penguatan pasar dalam negeri lebih besar dibanding program lain. Terkait hal itu, Iskandar menanyakan kepada Kemendag bagaimana fasilitas pasar dapat layak bagi rakyat. Iskandar juga meminta Kemendag untuk mengevaluasi program penguatan pasar karena tidak semua daerah perlu pasar rakyat.  [sumber]

Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah

13 Juni 2016 - Iskandar tidak setuju bila anggaran KemenKop-UKM diserahkan pada Biro Perencanaan. Menurut Iskandar, anggaran harus berorientasi pada rakyat dan fokus pada money follow function. Selanjutnya, Iskandar menanyakan output dari program revitalisasi pasar rakyat. Menjawab pertanyaan Nasril tentang pembahasan pagu indikatif, Iskandar mengatakan bahwa rapat-rapat Panitia Kerja (Panja) akan dibahas setelah lebaran.  [sumber]

Anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

13 Juni 2016 - Target pertumbuhan ekonomi di APBN 2016 tidak tercapai. Dalam RAPBN 2016 diputuskan target pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2 persen dan diperlukan target sebesar Rp.550 Triliun. Iskandar mengungkapkan kemirisannya mengenai anggaran BKPM pada 2017. Pasalnya, anggaran BKPM kecil, sedangkan target investasi semakin besar tanpa diikuti perkembangan yang signifikan. Oleh karena itu, masih sebatas pagu indikatif dan anggaran masih bisa ditekan terlebih dahulu.  [sumber]

Anggaran Kementerian Perindustrian 

9 Juni 2016 - Iskandar menyatakan bahwa sesuai Instruksi Presiden bahwa semua kementerian lembaga (K/L) terjadi penghematan. Penghematan yang dilakukan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) cukup pesat dan ada akibat dari hal ini. Iskandar bertanya bahwa apa yang dihasilkan dan diharapkan dari pemotongan anggaran program.  [sumber]

RAPBNP 2016 Kemendagri

8 Juni 2016 - Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan (Mendag), mengenai kinerja Menteri Perdagangan, Iskandar meminta Mendag menjelaskan realisasi anggaran dan mengenai revitalitasi pasar itu targetnya seperti apa.  [sumber]

Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

7 Juni 2016 - Iskandar mengatakan, dari jumlah pemotongan anggaran sebesar Rp.20.91 Triliun merupakan efisiensi belanja operasional dan sisanya efisiensi belanja lain. Jadi, total belanja efisiensi belanja operasional sebesar Rp.50,16 Triliun. Penghematan belanja dilakukan utamanya untuk belanja perjalanan dinas, honorarium, paket meeting, dan lain-lain. Menurutnya, sesuai hasil rapat tanggal 11 April 2015 bahwa tidak ada alokasi anggaran KPPU yang dipotong. Selanjutnya, mengenai biaya untuk penjaringan dinas, layanan jasa serta honorer tim kegiatan tidak ada pemotongan gaji di sini. Menurutnya, Komisi 6 harus menguraikan Rapat Badan Anggaran yang mana pembahasan dimulai pada tanggal 30 Mei dan pada tanggal 30 Juni APBNP harus sudah diketok. Iskandar mengatakan bahwa ia menginformasikan Rapat Panja belanja pada tanggal 20 sampai 21 Juni dan anggaran KPPU dapat dimungkinkan diperjuangkan pada Rapat belanja ini.” Menurutnya, jika misal pada akhirnya dipotong, Komisi 6 minta aloaksi prioritas mengenai pemotongan penindakan hukum atau persaingan usaha tidak sehat.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal

12 April 2016 - Iskandar mengapresiasi tentang peningkatan efisiensi izin investasi. Menurutnya, perizinan yang hanya 3 jam luar biasa. Iskandar menanyakan apa kendala yang dihadapi dalam penerapannya terkait perubahan waktu perizinan.  [sumber]

18 Agustus 2015 - Iskandar berharap realisasi anggaran di BKPM tetap tinggi di tahun 2016.  [sumber]

Pinjaman dari China Development Bank

22 Februari 2016 - Iskandar menyebutkan bahwa poin penting dalam Rancangan Undang Undang (RUU) BUMN adalah pengontrolan kerja BUMN, misalnya seperti utang. Iskandar meminta Deputi KemenBUMN untuk menyampaikan posisi utang luar negeri milik BUMN dan swasta. Iskandar juga meminta Deputi KemenBUMN menyampaikan syarat dan prasyarat dari perjanjian pinjaman CDB.  [sumber]

Kajian Rencana Penambahan Pesawat Garuda Indonesia

29 September 2015 - Iskandar mempertanyakan kondisi penerbangan Indonesia saat ini karena banyak faktor luar yang mempengaruhi, seperti rugi bersih, peningkatan harga avtur (aviation turbine dan BBM pesawat engine), ruginya pembukaan rute, dan depresiasi rupiah.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian BUMN 2015-2019

23 April 2015 - Menurut Iskandar Direktur Utama RRI (Dirut RRI) mengatakan RRI untung Rp.100 milyar, namun faktanya mereka rugi. Iskandar minta klarifikasi ke Menteri BUMN (MenBUMN) dari tipu muslihat Dirut RRI tersebut.  [sumber]

Rights Issue PT.Waskita Karya Tbk, PT.Adhi Karya Tbk dan PT.Aneka Tambang Tbk

Pada 20 April 2015 - Iskandar berharap BUMN memiliki proyeksi pendapatan yang tepat dan larangan eksport tidak menyebabkan penurunan pendapatan & kerugian di BUMN.  [sumber]

Evaluasi Kinerja PGN

7 April 2015 - Iskandar fokus kepada PGN. Iskandar minta klarifikasi kepada PGN tentang kebijaksanaan di tahun 2013, kenapa PGN tidak diijinkan oleh Pertamina untuk bangun infrastruktur di SPBU. Iskandar minta penjelasan apa kontributor terbesar dari kerugian PGN senilai USD 210 juta.  [sumber]

Penguatan Industri Gula

6 April 2015 - Sehubungan dengan rencana penguatan industri gula, Iskandar merujuk kepada pernyataan Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia bahwa jelas ada mafia gula. Iskandar saran untuk segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Gula Rafinasi. Iskandar saran untuk Pemerintah jangan fokus untuk menggenjot produksi gula saja, tapi melanjutkan program SBY untuk perkebunan tebu.  (sumber)

Sehubungan dengan target investasi dari BKPM, Iskandar menilai sebagian besar target investasi diarahkan dari Korea Selatan.Namun demikian menurut Iskandar banyak proyek investasi dari Korea Selatan dibatalkan. Iskandar minta klarifikasi kenapa BKPM memprioritaskan Korea Selatan.  [sumber]

Penguatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

6 April 2015 - Sehubungan dengan izin usaha mikro kecil yang dicanangkan Menteri Koperasi dan UKM, Iskandar minta klarifikasi apa tujuan akhir dari program ini.  [sumber]  

Kinerja PT. Adhi Karya Tbk

Interupsi Rapat - 1 April 2015 - Iskandar ingin mendapat jawaban kehadiran Dirut Adhi Karya dimana. Iskandar menilai ketidakhadiran bisa ia terima namun soal materi pemaparan yang hanya 4 lembar Iskandar anggap sebagai pelecehan Komisi 6. Iskandar mengingatkan bahwa Adhi Karya menerima Rp.1.4 Triliun dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan materi pemaparannya hanya 4 lembar menurut Iskandar sangat tidak layak.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
26/09/1965
Alamat Rumah
Jl. Tebet Utara IIC No 12, Tebet Timur. Tebet. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Persatuan Pembangunan
Dapil
Jawa Timur X
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM, BUMN, Investasi dan Standarisasi