Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Persatuan Pembangunan - Nusa Tenggara Barat
Komisi IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bukittinggi
Tanggal Lahir
22/07/1957
Alamat Rumah
Jl. Kesehatan 8 No.3, RT.008/RW.06, Kelurahan Petojo Selatan. Gambir. Jakarta Pusat. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Persatuan Pembangunan
Dapil
Nusa Tenggara Barat
Komisi
IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan

Latar Belakang

Hj. Ermalena terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mewakili Dapil Nusa Tenggara Barat setelah memperoleh 49,314 suara. Ermalena adalah satu-satunya wakil perempuan dari Dapil NTB. Di periode 2014-2019, Ermalena adalah Wakil Ketua Komisi IX yang membidangi kesehatan, tenaga kerja dan kependudukan.

Ermalena lebih dikenal sebagai orang kepercayaan dari Suryadharma Ali, mantan Ketua Umum PPP.  Ermalena adalah Staf Khusus Menteri ketika Suryadharma Ali menjabat sebagai Menteri Koperasi & UKM (2004-2009) dan Menteri Agama (2009-2014).

Di 2012 ketika menjadi Staf Khusus Menteri Agama, Ermalena diduga memegang peran penting sebagai makelar terkait kasus korupsi pengadaan Al Quran antara Zulkarnaen Djabar (Anggota DPR Fraksi Golkar) dan oknum di Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat di Kementrian Agama. (sumber). 

Di 2014 Ermalena dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2012-2013. Ermalena adalah salah satu nama di daftar rombongan haji Ketua Umum PPP. (sumber2).  

Pendidikan

S1, Farmasi, Universitas Pancasila 

Perjalanan Politik

Sejak di bangku kuliah Ermalena sudah aktif berorganisasi dan bergabung di beberapa organisasi kepemudaan. Ermalena adalah anggota dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan juga di organisasi sayap wanita Nahdlatul Ulama, Fatayat NU dan Muslimat NU.

Ermalena kemudian menjadi kader PPP dan ikut di kepengurusan pusat PPP ketika Suryadharma Ali menjadi ketua umum di 2007. Ermalena adalah Ketua Bidang Rekrutmen, Pelatihan dan Kaderisasi DPP PPP.

Di Pileg 2014, Ermalena maju mencalonkan diri di Dapil NTB dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019. 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Pengawasan Obat & Makanan 

24 Januari 2018 - Ermalena meminta agar ada satu forum khusus yang bisa mempertemukan semua pihak untuk membahas RUU ini. Ia sependapat dengan Dede dari Jabar 2 yang mengatakan bahwa pembahasan RUU POM masih belum dalam karena masih berupa draft, untuk judul pun belum disahkan sama sekali. Jadi, nantinya akan diperdebatkan lagi dengan pihak pemerintah. Ermalena berpesan agar Pemerintah jangan membuat aturan yang dapat menyusahkan rakyatnya sendiri.  [sumber]

Tanggapan

Permasalahan Fisioterapi di Indonesia 

8 Oktober 2018 - Pada RDPU Komisi 9 dengan Ketua IFI, 

Erma menanyakan mengenai jumlah perawatan yang harus dilakukan oleh dokter rehabilitasi medik dengan fisioterapi, apakah jumlahnya sama atau berbeda. [sumber

RUU Kebidanan

5 April 2018 - Pada Raker dengan Menteri Kesehatan, Menteri Ristekdikti, Menteri PAN/RB, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM Ermalena RUU Kebidanan masuk dalam Prolegnas dan menjadi RUU prioritas sesuai dengan usulan Komisi 9. Setelah melalui pembahasan intensif maka pada 5 Desember 2017 RUU Kebidanan telah menjadi RUU usul inisiatif DPR-RI. RUU ini terdiri dari 13 bab dan 85 pasal. Presiden telah melakukan penunjukan wakil pemerintah dalam pembahsan RUU melalui surat dari Presiden kepada Pimpinan DPR-RI tanggal 7 Maret 2108, atas hal tersebut Presiden telah menugaskan Menkes, Menaker, MenPAN/RB, Menkumham, Menristekdikti dan Mendagri. Berdasarkan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus, pimpinan fraksi memutuskan untuk menugaskan Komisi 9 membahas RUU ini. Ermalena berharap dapat membicarakan RUU ini dengan segera dan seefektif mungkin. Dalam rangka menjankan tugas, maka rapat ini diagendakan untuk membahas penentuan jadwal rapat pembahasan RUU tingkat 1 ini. [sumber]

Dana Alokasi Khusus Kesehatan

29 Mei 2017 - Ermalena mengatakan mekanisme pencarian yang diusulkan menjadi 2 kali, serta masalah juknis (petunjuk teknis), kedua informasi ini sangat diperlukan, Ermalena berharap semoga sebelum Panitia Kerja (Panja) selesai, mekanisme anggaran dapat dijelaska termasuk skema penjadwalan menurut pengalaman yang bisa menjadi solusi dalam masalah DAK (Dana Alokasi Khusus).   [sumber]

 

Kasus Obat yang Terkontaminasi Babi

13 Februari 2018 – Pada rapat dengan BPOM. Ermalena merasa kasus kontaminasi babi bukan hanya pembohongan publik, tetapi sudah pembohongan kepada Negara. Untuk masalah terkontaminasi, Ermalena tidak setuju dengan kata-kata itu, tidak mungkin ada terkontaminasi menurut Ermalena.[sumber]

Implementasi BKKBD, Program KB dalam Pasal 283 UU KUHP

18 Januari 2018 - Erma mempertanyakan mengapa masalah remaja tentang kehamilan mengalami penurunan namun sebelumnya disebutkan perkawinan semakin bertambah. Selain itu Erma menjelaskan bahwa di dapilnya HIV/Aids naik secara signifikan sehingga Ia menyimpulkan bahwa penjelasan tersebut hanya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sehingga apakah harus ke pendidikan. Ia juga menanyakan apakah sudah dilakukan evaluasi tentang kelahiran yang berkaitan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tentang program genre ada 4 kategori. Kemudian Erma minta dijelaskan life skill dari program genre tersebut. Erma menyebutkan bahwa pernikahan dini terjadi karena putus sekolah karena mereka tidak bisa menghidupi dirinya sendiri Tentang Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan daerah lain. Erma menjelaskan bahwa program kampong Keluarga Berencana (KB) melibatkan stake holder yang ada. Kemudian Ia menuturkan apakah ada evaluasi yang sudah dilakukan BKKBN tentang kampung KB tersebut. Ia menjelaskan ini bisa diberikan kepada kami hal yang berhasil dari PIK R dan bisa kami undang ke Komisi 9 agar nantinya diapresiasi oleh komisi 9. Berarti pekerjaan mereka dihargai. Okky menjelaskan hal yang terkait dengan bina keluarga balita, bagaimana program BKKBN belum bisa jalan karena belum ada training. [sumber]

Obat dan Vaksin Palsu

13 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 9 dengan Kepala BPOMKabareskrim, dan Kejaksaan Agung, Ermalena menanyakan pada para mitra tentang alternatif mengenai permasalahan sebenarnya dengan fungsi masing-masing lembaga. Terkait obat palsu, Ermalena ingin tahu masalah sebenarnya sampai kelihatan musiman. Ermalena berharap panja ini dapat mendapat catatan penting dari rapat ini. [sumber]

Anggaran Badan Pengawas Obat & Makanan (BPOM)

8 Juni 2016 - Dibeberapa kabupaten belum terdapat laboratorium keliling. Ermalena berharap kedepannya Badan Pengawas Obat & Makanan (BPOM) harus serius dalam menggunakan anggaran zat berbahaya yang banyak beredar di daerah karena teman-teman seperti tidak bertanggung jawab terhadap anggaran yang disampaikan di awal. Tahun 2020-2030 laju pertumbuhan penduduk jangan dianggap sepele. Apalagi dengan adanya MEA.  [sumber]

Isu Status Kepegawaian Bidan Pegawai Tidak Tetap (Bidan PTT)

16 Maret 2016 - Ermalena mengatakan, dalam rapat dengan Menteri Kesehatan (Menkes), Komisi 9 telah membuat kesimpulan untuk diangkatnya 42.245 Bidan PTT. Ia mengatakan, Komisi 9 jelas berpihak kepada teman-teman Bidan PTT.  [sumber]

Rencana Strategis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 2016

3 Juni 2015 - Erma memiliki harapan yang sama dengan Okky Asokawati dari DKI 2 agar adanya transparansi dalam sistem komputerisasi IT (sisko) di BNP2TKI.  [sumber]

Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Nasional Kesehatan

Pada 27 Maret 2015 - Ermalena mengingatkan bahwa sebentar lagi (1 Juli 2015) BPJS Ketenagakerjaan akan beroperasi. Ermalena minta DJSN lebih intensif mengawasi pelaksanaan BPJS Kesehatan terlebih dahulu. Ermalena memperhatikan usulan kenaikan iuran BPJS namun demikian Ermalena minta Ketua DJSN melalui sebuah evaluasi yang mendalam untuk menentukan kenaikan iuran peserta PBI.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bukittinggi
Tanggal Lahir
22/07/1957
Alamat Rumah
Jl. Kesehatan 8 No.3, RT.008/RW.06, Kelurahan Petojo Selatan. Gambir. Jakarta Pusat. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Persatuan Pembangunan
Dapil
Nusa Tenggara Barat
Komisi
IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan