Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Persatuan Pembangunan - Kalimantan Selatan I
Komisi I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Lampihong
Tanggal Lahir
18/05/1969
Alamat Rumah
Apartemen Permata Hijau, Tower A/PF. Jl. Kalimaya No.48, RT.005/RW.009, Grogol Utara. Kebayoran Lama. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Persatuan Pembangunan
Dapil
Kalimantan Selatan I
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika

Latar Belakang

Syaifullah Tamliha adalah wakil dari Kalimantan Selatan 1 yang telah menduduki posisi sebagai Anggota Legislatif selama 2 periode (2009-2014, 2014-2019). Syaifullah Tamliha adalah anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Syaifullah Tamliha adalah seorang pengusaha dan memegang posisi sebagai Direktur Utama PT. Bara Borneo Insanida (tambang batu bara), dan Direktur Yayasan Pusat Inkubasi Bisnis Pemuda/Santri Indonesia. Ia juga sekarang masih berposisi sebagai Chaiman Asosiasi Eksportir Usah Kecil Menengah, Proxindo Indonesia.

Pada periode 2009-2014, Syaifullah ditugaskan di Komisi IV yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan ketahanan pangan. Syaifullah diduga terlibat kasus korupsi terkait kasus suap pengurusan rencana proyek tanggul laut Kabupaten Biak Numfor (sumber) dan kasus proyek pengadaan benih jagung di Kementerian Pertanian senilai Rp.27 milyar. (sumber2). 

Di periode 2014-2019, Syaifullah bertugas di Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, intelejen dan komunikasi.

Pendidikan

  • SD Negeri Rajawali Amuntai, Tahun 1977 – 1979
  • SD Negeri Tanah Abang, Lulus Tahun 1982
  • SMP Negeri 4 Amuntai Kalsel, Lulus Tahun 1985
  • SMA Negeri Amuntai Kalsel, Lulus Tahun 1988
  • S1: Fakultas Perikanan Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru Kalimantan Selatan, Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, Lulus Tahun 1995
  • S2/Magister: Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru Kalimantan Selatan, Lulus Tahun 2007

(sumber)

Perjalanan Politik

Sejak di bangku kuliah Syaifullah Tamliha sudah gemar berorganisasi dan bergabung di beberapa organisasi kepemudaan. Syaifullah sempat menjadi Ketua Senat Mahasiswa di Universitas Lambung Mangkurat (1990-1993), Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah dari GP Ansor Kalimantan Selatan (1989-1994), anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Selatan (1991-1993) dan Ketua Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) (1994-1997).

Di 2003, Syaifullah resmi menjadi kader PPP dan dipercaya untuk mengembangkan PPP di Kalimantan Selatan dan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Kalimantan Selatan. Pada Pileg 2004, Syaifullah terpilih menjadi legislator dan menjadi Ketua Fraksi PPP DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. 

Pada Pileg 2009, Syaifullah berhasil mengantongi sebanyak 41.477 suara di Dapil Kalimantan Selatan I dan menjadi Anggota DPR-RI di Komisi IV.. 

Dulu Syaifullah Tamliha berada di Komisi IV, sekarang Syaifullah berada di Komisi I dan juga Badan Anggaran. 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif dengan Republik Filipina

25 April 2017 - Syaifullah mewakili fraksi PPP memberikan pandangan fraksi terhadap RUU Penetapan Batas ZEE Republik Indonesia dengan Republik Filipina. Syaifullah sebagai perwakilan dari Fraksi PPP menyetujui agar RUU Penetapan Batas ZEE Republik Indonesia dan Republik Filipina untuk dibahas di tingkat selanjutnya dan disahkan menjadi Undang-Undang.   [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Perjanjian Kerjasama Pertahanan RI - Korsel

9 Juli 2018 – Pada rapat Komisi 1 dengan Menhan, Kemenlu dan Kemenkumham Syaifullah mengatakan jika kita tidak segera selesaikan RUU ini, tinggal satu tahun lagi kerja sama berakhir, maka kita sahkan saja UU ini sebagai bentuk komitmen kita kepada negara lain, kita harus secara tegas menyelesaikan kerja sama ini. Saya pikir karena kita sudah mengeluarkan uang, saya sarankan disetujui saja perjanjian dan UU ini.[sumber]

RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Papua Nugini

3 Oktober 2017 - Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham), dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Syaifullah mengatakan bahwa kita dapat memilih teman, tetapi kita tidak dapat memilih tetangga. Indonesia sudah ditakdirkan bertetangga dengan Papua Nugini. Syaifullah menjelaskan bahwa ada UU kerja sama 5 negara yang berbeda, sehingga kerja sama tidak harus sama. Menurut Syaifullah kita harus lihat realita, tahun 2007 keadaannya geopolitik. Syaifullah mengatakan bahwa yang sedang dibicarakan ini mengenai pengesahan suatu perjanjian, maka kalau kita merubah sesuai teks yang aslinya berarti bukan pengesahan. Syaifullah menyudahi perdebatan karena menurutnya ini untuk kepentingan bersama.  Ia kembali menegaskan yang kita bicarakan ini adalah pengesahan. Syaifullah juga menanyakan saat penandatanganan, apakah ada teks dari bahasa Indonesia dan bahasa Papua Nugini. Menurut Syaifullah, karena ini pengesahan kita harus sahkan sesuai dengan teks. Syaifullah meminta untuk disahkan sekarang saja, nanti saat ada kunjungan ke Papua Nugini baru dirundingkan kembali. [sumber]

Tanggapan 

Penataan Industri Pertelevisian

16 Juli 2015 - (Warta Ekonomi Online) - Banjarmasin - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia H Syaifullah Tamliha menyarankan, perlu penataan pertelevisian, seperti TV analog.

"Penataan itu penting, agar tidak terjadi konglomerasi dalam dunia pertelevisian," ujar senator asal daerah pemilihan (dapil) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) saat berada di Banjarmasin, Kamis (16/7/2015).

Saran anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dua periode itu, sehubungan Kalsel yang oleh Kementerian Komuniasi dan Informatika RI mendapatkan empat jatah kanal untuk TV analog. Sebab, menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, kalau terjadi konglomerasi pertelevisian, dikhawatirkan televisi-televisi lokal atau daerah akan tergerus dan menjadi mati.

Karena dari segi periklanan nanti bisa dikuasai oleh televisi yang sudah berkelas nasional, sehingga televisi lokal atau daerah tak kebagian iklan atau setidaknya minim mendapatkan iklan. Padahal, tutur anggota DPR RI dua periode dari PPP itu, iklan merupakan sumber kehidupan atau kelangsungan dari keberadaan televisi lokal/daerah.

"Sementara keberadaan TV lokal/daerah tersebut juga perlu dalam upaya penyebarluasan informasi daerah itu sendiri secara khusus dengan kemasan-kemasan khas setempat," lanjut ketika silaturahmi dengan komunitas wartawan parlemen atau Jounalist Parliament Community (JPC) Kalsel.

Oleh karena itu, alumnus Universitas Lambung Mangkurat (unlam) yang berkampus di Banjarbaru tersebut berharap, jatah empat frekwinsi kana TV alanog untuk Kalsel jangan sampai jatuh ke tangan konglomerat.

"Warga Kalsel hendaknya bisa menangkap peluang bisnis melalui TV analog tersebut dan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan daerah sendiri," demikian Syaifullah Tamliha.

Di Kalsel dalam beberapa tahun belakangan semakin tumbuh dan berkembang dunia pertelevisian, seperti TV-TV lokal dan TV kabel berjaringan. (sumber)

Target Lifting Minyak Mentah

22 Juni 2015 - Menurut Syaifullah subsidi itu seharusnya diberikan untuk orang-orang miskin, bukan pada masyarakat yang mampu. Syaifullah dorong Pemerintah untuk hapuskan seluruh bentuk subsidi baik BBM, listrik, dll, namun berikan subsidi uang atau makan bagi rakyat yang miskin.  [sumber]

Hilangnya AirAsia QZ-8501 

Pada saat masa riuh dicarinya pesawat AirAsia QZ-8501 yang hilang pada tanggal 28 Desember, 2014. Syaifullah Tamliha yang berada di Bandara Juanda, memberikan komentar bahwa Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, harus bertanggung jawab. 

Beliau berkomentar, "Harusnya kan ini bisa diketahui. Ya pokoknya dia harus pandai mengurus pesawat, jangan hanya kereta api saja. Dan dia harus bertanggungjawab soal peristiwa ini," (baca selengkapnya disini)

RKA dan RKP K/L 2019

5 Juni 2018 - Pada Raker Komisi 1 dengan Menkominfo, KPI, KIP dan Dewan Pers, Tamliha mengatakan bahwa dirinya tidak melihat rincian Menkominfo terkait belanja Satker, sehingga tidak bisa melihat secara utuh mengenai kepatutan naik atau turunnya pagu indikatif. Syaifullah menjelaskan bahwa sebelum diberikan kepada Presiden pada 16 Agustus 2018, nota keuangan sudah harus diselesaikan dari Komisi 1. Untuk KPI Pusat, Tamliha menceritakan mengenai pengalamannya di saat menjadi staf KPI Pusat, tidak mengetahui acara yang akan diselenggarakan oleh KPI Pusat sehingga dirinya harus mendapat hotel di keesokan harinya. Tamliha berharap, KPI Pusat bisa meningkatkan pengetahuan setiap anggota KPI Pusat. Mengenai kantor, Tamliha mengatakan, harus ada monatorium dari Presiden agar ada kantor baru dan menggunakan gedung yang lama daripada terus menyewa dan memakai banyak biaya. Untuk Dewan Pers, Tamliha menyarankan agar wartawan yang tersertifikasi semakin banyak,sehingga kualitas wartawan menjadi semakin baik. Tamliha menanyakan daftar nama wartawan yang sudah tersertifikasi agar mudah dideteksi apakah orang yang bersangkutan benar-benar wartawan atau intelejen. [sumber

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Lampihong
Tanggal Lahir
18/05/1969
Alamat Rumah
Apartemen Permata Hijau, Tower A/PF. Jl. Kalimaya No.48, RT.005/RW.009, Grogol Utara. Kebayoran Lama. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Persatuan Pembangunan
Dapil
Kalimantan Selatan I
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika