Partai Persatuan Pembangunan - Kalimantan Selatan I

Komisi I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI

Tamliha menanyakan apakah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Ibadah Haji 2023 sudah dilakukan Audit oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau audit oleh Kementerian Agama tanpa bekerja sama dengan pihak manapun. Tamliha sependapat agar kuota tambahan haji 20.000 segera ditindaklanjuti kepada pihak Arab Saudi, karena Arab Saudi lebih banyak insya allah ketimbang pastinya, kalau kuota 20.000 tidak jadi maka Jokowi akan disebut berbohong. Terhadap kemungkinan-kemungkinan tersebut, Tamliha berpendapat kuota 20.000 seperti tambahan haji bersyarat dan isu ini sangat krusial. Tamliha berharap kuota haji sesuai dengan antrian, bukan terkait siapa yang bisa melunasi hari ini lalu bisa berangkat.

Panitia Kerja (Panja) Belanja Negara — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Syaifullah mengatakan alangkah baiknya kalau usulan tambahan anggaran di masing-masing Komisi dijabarkan kembali terkait dengan penambahan anggarannya untuk mencegah tercecer. Ia meminta penjelasan mengenai penundaan dan penambahan di Kemenhan.

Program Kerja dan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan TVRI dan RRI

Syaifullah mengatakan untuk durasi rapat tidak menentu apakah panjang atau pendek.

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Bagian Tiga — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pamungkas, Suprawimbarti dan Yazirwan

Syaifullah Tamliha mengatakan bahwa mengapa TVRI bisa berstatus seperti itu.

Registrasi Kartu Prabayar dan Keamanan Data Konsumen — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Dirut Telkomsel, Dirut Indosat Ooredoo, dan Dirut XL Axiata

Tamliha menanyakan keberanian Telkomsel menolak permintaan Menteri BUMN untuk kepentingan partai tertentu. Ia mengatakan di Indonesia hal yang tidak bocor bid bocor sendiri, sedangkan ia pernah mencoba membeli nomor di Arab dan tidak bisa. Ia menyampaikan jika ada yang ingin memanfaatkan 15juta nomor untuk kepentingan politik maka disampaikan saja program-program politik mereka. Ia meyakini di Pilkada Jatim, Ibu Khofifah Menteri Sosial sudah mengetahui data orang miskin di Jatim dan bisa beliau gunakan. Ia menyarankan Komisi 1 membentuk Panja untuk mengawasi mekanisme registrasi kartu prabayar. Ia melihat ada kebocoran dan mengusulkan moratorium karena kepentingan stabilitas.

Pidato Ketua DPR-RI Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019-2020 dan Pandangan Fraksi-Fraksi atas Keterangan Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2021 - Rapat Paripurna DPR-RI

Syaifullah menyampaikan pandangan dari Fraksi PPP. Fraksi PPP menilai pemerintah mengajukan kerangka ekonomi 2021 yang sangat optimis. Fraksi PPP berpendapat bahwa Pemerintah perlu mewaspadai dan antisipasi dari tekanannya eksternal. Fraksi PPP mengharapakan pemerintah agar fokus dalam pembangunan sumber daya manusia sepeti pesantren dan madrasah, berdasarkan dari data sebanyak 78.000 madrasah dan 28.000 pesantren. Fraksi PPP menyetujui untuk melakukan pembahasan tingkat lanjut Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) anggaran tahun 2021 untuk dibahas di tingkat selanjutnya yang sesuai dengan perundang-undangan. Fraksi PPP meminta Pemerintah agar sungguh-sungguh menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan, dan dengan kemandirian pangan yangg tinggi serta tidak tergantung pada produk impor, relatif lebih cepat melakukan perbaikan akibat krisis Covid-19. Fraksi PPP juga meminta kepada otoritas moneter untuk tidak mengambil kebijakan moneter yang biasa-biasa saja seperti dalam situasi normal. Fraksi PPP dapat menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap KEM PPKF TA 2021.

Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2020, 4000 Base Transceiver Station (BTS), dan Financial Technology — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia

Tamliha menilai bahwa Menkominfo hanya menyampaikan target di tahun 2019 dan tidak dilengkapi dengan target program di tahun 2020. Tamliha berharap agar jangan terlalu banyak program kegiatan berdasarkan peringatan hari.

Tindak Lanjut Hasil Keputusan mengenai Program 4.000 BTS, Satelit Satria, Umroh Digital, Program dari Dana USO, ST Multimedia Yogyakarta – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika

Syaifullah mengatakan layanan kebijakan sudah tidak tepat lagi karena kebijakan legalisasi sudah habis waktunya, kecuali jika dibahas di RPJMN 2020-2024. Ia juga mengatakan seharusnya 20% untuk satelit diambil untuk pendidikan. Ia mengingatkan bahwa jangan sampai ada tumpang tindih anggaran antara Kemkominfo dengan Kemendikbud terkait dengan pengadaan BTS. Ia menanyakan mengenai penindaklanjutan MoU dari RDP yang lalu dengan Arab Saudi dimana seolah-olah hanya 2 instansi yaitu Traveloka dan Tokopedia. Ia menanyakan posisi mereka yang tidak sebagai penyelenggara umroh tapi obligasi dari agen. Ia mengatakan hal yang paling penting dari penyelenggara umroh harus sesuai dengan UU karena menurutnya berkaitan dengan MoU harus dengan koordinasi Kementerian Agama. Ia menanyakan apakah pihak Arab Saudi menjamin pihak siapapun diberikan celah peluang untuk mendapatkan visa karena menurutnya harus lewat resmi.

Pagu anggaran 2020, dan lain-lain - Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan

Tamliha mengatakan coba buka PNBP justru menkominfo yang di bancakan oleh institusi lain dan komisi lain, jika ibu eselon 2 tidak membawa mandat dari bu menteri maka Tamliha sebagai anggota tidak akan menyetujui anggaran tersebut. Tamliha bukannya melarang eselon 2 atau siapa untuk datang tapi Anggota tidak menerima komitmen lisan dari Kemenkeu ini.

Penjelasan Permasalahan Pemberhentian Dirut LPP TVRI oleh Dewas LPP TVRI - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Helmy Yahya

Syaifullah mengatakan pemilihan Dewas TVRI akan dilakukan dalam waktu dekat, Syaifullah mengusulkan Helmy Yahya dipilih menjadi Dewas TVRI.

Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri RI - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Sekertaris Jendral Kementerian Luar Negeri RI

Tamliha minta Kemlu memperhatikan transportasi dan staf staf protokoler yang ada, terutama pada KBRI Indonesia di Istanbul.

Penyelesaian Pemberhentian Dirut LPP TVRI - Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 DPR RI dengan Dewan Pengawas LPP TVRI

Tamliha mengatakan ia lebih ingin agar TVRI ke masa depannya perlu ada audit. Audit ada dua yaitu audit investigasi karena disitu akan ketauan siapa saja yang bermain. Lalu yang kedua ada aduit kerja. Oleh karena itu Tamliha sependapat kalau para anggota dewan menjadwalkan kepada direksi TVRI agar bersikap adil. Namun kita beri kewenangan kepada BPK untuk mengaudit atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Laporan Pertanggungjawaban KPI Pusat Periode 2016-2019 - RDP Komisi 1 Dengan KPI Pusat

Syaifullah mengatakan kita perlu mengagendakan untuk mengundang juga Mendagri dan Menkominfo, biar komisioner periode berikutnya tidak mengalami permasalahan yang sama.

Latar Belakang

Syaifullah Tamliha adalah wakil dari Kalimantan Selatan I (Balangan, Banjar, Tapin, Tabalong, Barito Kuala, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan) yang telah menduduki posisi sebagai Anggota DPR-RI selama 2 periode (2009-2014, 2014-2019). Syaifullah Tamliha adalah anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada periode 2019-2024, ia terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI dari Dapil yang sama dengan meraup sebanyak 52.283 suara.

Syaifullah Tamliha adalah seorang pengusaha dan memegang posisi sebagai Direktur Utama PT. Bara Borneo Insanida (tambang batu bara), dan Direktur Yayasan Pusat Inkubasi Bisnis Pemuda/Santri Indonesia. Ia juga sekarang masih berposisi sebagai Chaiman Asosiasi Eksportir Usah Kecil Menengah, Proxindo Indonesia.

Pada periode 2009-2014, Syaifullah ditugaskan di Komisi IV yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan ketahanan pangan. Syaifullah diduga terlibat kasus korupsi terkait kasus suap pengurusan rencana proyek tanggul laut Kabupaten Biak Numfor (sumber) dan kasus proyek pengadaan benih jagung di Kementerian Pertanian senilai Rp.27 milyar. (sumber2).

Di periode 2014-2019, Syaifullah bertugas di Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, intelejen dan komunikasi.

Pendidikan

• SD Negeri Rajawali Amuntai, Tahun 1977 – 1979
• SD Negeri Tanah Abang, Lulus Tahun 1982
• SMP Negeri 4 Amuntai Kalsel, Lulus Tahun 1985
• SMA Negeri Amuntai Kalsel, Lulus Tahun 1988
• S1: Fakultas Perikanan Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru Kalimantan Selatan, Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, Lulus Tahun 1995
• S2/Magister: Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru Kalimantan Selatan, Lulus Tahun 2007

(sumber)

Perjalanan Politik

Sejak di bangku kuliah Syaifullah Tamliha sudah gemar berorganisasi dan bergabung di beberapa organisasi kepemudaan. Syaifullah sempat menjadi Ketua Senat Mahasiswa di Universitas Lambung Mangkurat (1990-1993), Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah dari GP Ansor Kalimantan Selatan (1989-1994), anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Selatan (1991-1993) dan Ketua Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) (1994-1997).

Di 2003, Syaifullah resmi menjadi kader PPP dan dipercaya untuk mengembangkan PPP di Kalimantan Selatan dan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Kalimantan Selatan. Pada Pileg 2004, Syaifullah terpilih menjadi legislator dan menjadi Ketua Fraksi PPP DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada Pileg 2009, Syaifullah berhasil mengantongi sebanyak 41.477 suara di Dapil Kalimantan Selatan I dan menjadi Anggota DPR-RI di Komisi IV..

Dulu Syaifullah Tamliha berada di Komisi IV, sekarang Syaifullah berada di Komisi I dan juga Badan Anggaran.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif dengan Republik Filipina

25 April 2017 - Syaifullah mewakili fraksi PPP memberikan pandangan fraksi terhadap RUU Penetapan Batas ZEE Republik Indonesia dengan Republik Filipina. Syaifullah sebagai perwakilan dari Fraksi PPP menyetujui agar RUU Penetapan Batas ZEE Republik Indonesia dan Republik Filipina untuk dibahas di tingkat selanjutnya dan disahkan menjadi Undang-Undang. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Perjanjian Kerjasama Pertahanan RI - Korsel

9 Juli 2018 – Pada rapat Komisi 1 dengan Menhan, Kemenlu dan Kemenkumham Syaifullah mengatakan jika kita tidak segera selesaikan RUU ini, tinggal satu tahun lagi kerja sama berakhir, maka kita sahkan saja UU ini sebagai bentuk komitmen kita kepada negara lain, kita harus secara tegas menyelesaikan kerja sama ini. Saya pikir karena kita sudah mengeluarkan uang, saya sarankan disetujui saja perjanjian dan UU ini.[sumber]

RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Papua Nugini

3 Oktober 2017 - Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham), dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Syaifullah mengatakan bahwa kita dapat memilih teman, tetapi kita tidak dapat memilih tetangga. Indonesia sudah ditakdirkan bertetangga dengan Papua Nugini. Syaifullah menjelaskan bahwa ada UU kerja sama 5 negara yang berbeda, sehingga kerja sama tidak harus sama. Menurut Syaifullah kita harus lihat realita, tahun 2007 keadaannya geopolitik. Syaifullah mengatakan bahwa yang sedang dibicarakan ini mengenai pengesahan suatu perjanjian, maka kalau kita merubah sesuai teks yang aslinya berarti bukan pengesahan. Syaifullah menyudahi perdebatan karena menurutnya ini untuk kepentingan bersama. Ia kembali menegaskan yang kita bicarakan ini adalah pengesahan. Syaifullah juga menanyakan saat penandatanganan, apakah ada teks dari bahasa Indonesia dan bahasa Papua Nugini. Menurut Syaifullah, karena ini pengesahan kita harus sahkan sesuai dengan teks. Syaifullah meminta untuk disahkan sekarang saja, nanti saat ada kunjungan ke Papua Nugini baru dirundingkan kembali. [sumber]

Tanggapan

Penataan Industri Pertelevisian

16 Juli 2015 - (Warta Ekonomi Online) - Banjarmasin - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia H Syaifullah Tamliha menyarankan, perlu penataan pertelevisian, seperti TV analog.

"Penataan itu penting, agar tidak terjadi konglomerasi dalam dunia pertelevisian," ujar senator asal daerah pemilihan (dapil) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) saat berada di Banjarmasin, Kamis (16/7/2015).

Saran anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dua periode itu, sehubungan Kalsel yang oleh Kementerian Komuniasi dan Informatika RI mendapatkan empat jatah kanal untuk TV analog. Sebab, menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, kalau terjadi konglomerasi pertelevisian, dikhawatirkan televisi-televisi lokal atau daerah akan tergerus dan menjadi mati.

Karena dari segi periklanan nanti bisa dikuasai oleh televisi yang sudah berkelas nasional, sehingga televisi lokal atau daerah tak kebagian iklan atau setidaknya minim mendapatkan iklan. Padahal, tutur anggota DPR RI dua periode dari PPP itu, iklan merupakan sumber kehidupan atau kelangsungan dari keberadaan televisi lokal/daerah.

"Sementara keberadaan TV lokal/daerah tersebut juga perlu dalam upaya penyebarluasan informasi daerah itu sendiri secara khusus dengan kemasan-kemasan khas setempat," lanjut ketika silaturahmi dengan komunitas wartawan parlemen atau Jounalist Parliament Community (JPC) Kalsel.

Oleh karena itu, alumnus Universitas Lambung Mangkurat (unlam) yang berkampus di Banjarbaru tersebut berharap, jatah empat frekwinsi kana TV alanog untuk Kalsel jangan sampai jatuh ke tangan konglomerat.

"Warga Kalsel hendaknya bisa menangkap peluang bisnis melalui TV analog tersebut dan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan daerah sendiri," demikian Syaifullah Tamliha.

Di Kalsel dalam beberapa tahun belakangan semakin tumbuh dan berkembang dunia pertelevisian, seperti TV-TV lokal dan TV kabel berjaringan. (sumber)

Target Lifting Minyak Mentah

22 Juni 2015 - Menurut Syaifullah subsidi itu seharusnya diberikan untuk orang-orang miskin, bukan pada masyarakat yang mampu. Syaifullah dorong Pemerintah untuk hapuskan seluruh bentuk subsidi baik BBM, listrik, dll, namun berikan subsidi uang atau makan bagi rakyat yang miskin. [sumber]

Hilangnya AirAsia QZ-8501

Pada saat masa riuh dicarinya pesawat AirAsia QZ-8501 yang hilang pada tanggal 28 Desember, 2014. Syaifullah Tamliha yang berada di Bandara Juanda, memberikan komentar bahwa Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, harus bertanggung jawab.

Beliau berkomentar, "Harusnya kan ini bisa diketahui. Ya pokoknya dia harus pandai mengurus pesawat, jangan hanya kereta api saja. Dan dia harus bertanggungjawab soal peristiwa ini," (baca selengkapnya disini)

RKA dan RKP K/L 2019

5 Juni 2018 - Pada Raker Komisi 1 dengan Menkominfo, KPI, KIP dan Dewan Pers, Tamliha mengatakan bahwa dirinya tidak melihat rincian Menkominfo terkait belanja Satker, sehingga tidak bisa melihat secara utuh mengenai kepatutan naik atau turunnya pagu indikatif. Syaifullah menjelaskan bahwa sebelum diberikan kepada Presiden pada 16 Agustus 2018, nota keuangan sudah harus diselesaikan dari Komisi 1. Untuk KPI Pusat, Tamliha menceritakan mengenai pengalamannya di saat menjadi staf KPI Pusat, tidak mengetahui acara yang akan diselenggarakan oleh KPI Pusat sehingga dirinya harus mendapat hotel di keesokan harinya. Tamliha berharap, KPI Pusat bisa meningkatkan pengetahuan setiap anggota KPI Pusat. Mengenai kantor, Tamliha mengatakan, harus ada monatorium dari Presiden agar ada kantor baru dan menggunakan gedung yang lama daripada terus menyewa dan memakai banyak biaya. Untuk Dewan Pers, Tamliha menyarankan agar wartawan yang tersertifikasi semakin banyak,sehingga kualitas wartawan menjadi semakin baik. Tamliha menanyakan daftar nama wartawan yang sudah tersertifikasi agar mudah dideteksi apakah orang yang bersangkutan benar-benar wartawan atau intelejen. [sumber]