Sikap Terhadap RUU

RUU PNBP - RDPU Komisi 11 dengan Anggito Abimanyu (Pakar)

Melalui RUU PNBP ini, Kasriyah berharap semoga bisa membawa angin segar ke Kalimantan. KAsriyah berpendapat belum adanya ketegasan untuk menegakkan aturan di RUU PNBP ini, maka Kasriyah berharap harus tegas seperti apa sehingga bisa dirasakan, lingkungan di daerah juga bisa merasakan, baik pertanian, tenaga kerja, dan semuanya dari RUU PNBP, jika hanya menggairahkan pengusaha dan merugikan pekerja, itu tentu akan merugikan masyarakat. Kasriyah melihat yang untuk membantu lingkungan hidup saja tidak ada peraturannya di RUU PNBP ini.

Laporan Panja RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2017, Laporan Semester I dan Prognosis Semester II APBN Tahun 2018 - Raker Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan

Kasriyah menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK memberikan opini WTP, Fraksi PPP mengapresiasi atas capaian tersebut. Kasriyah memberikan catatan Fraksi PPP, yakni pemerintah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dan pemerintah harus melanjutkan langkah-langkah tata kelola keuangan dengan prinsip transparan dan akuntabel. Kasriyah menyampaikan bahwa Fraksi PPP dapat menerima RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2017 dan Fraksi PPP mengapresiasi pemerintah melakukan reformasi perpajakan, diharapkan dapat meningkatkan tax ratio Indonesia.

Tanggapan

Penjelasan terkait Peran dan Fungsi Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

Kasriyah menilai masih banyak rumah sakit yang tidak menganggap keberadaan BPJS. Ia menyampaikan ketika kita tidak tahu pihak yang mengawasi dokter umum, dokter gigi, dan lain-lain, maka dengan adanya KKI jadi terbantu.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kasriyah mengajak untuk memperbaiki bagaimana inisiatif ini bisa dijelaskan.

Rapat Lanjutan RATBI Tahun 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Bank Indonesia

Kasriyah menjelaskan kita merenung dahulu malam ini, mungkin besok dapat membuat hasil yang lebih baik untuk negara.

Dana Perimbangan Pusat dan Daerah - Audiensi Komisi 11 dengan DPRD Kalimantan Barat

Kasriyah menerangkan bahwa hasil pertemuan ini akan diberikan kepada pimpinan Komisi 11 DPR-RI, sehingga akan saling berkomunikasi agar usulan yang disampaikan terealisasi. Kasriyah menyampaikan bahwa Trans Kalimangtan Timur juga sampai saat ini belum terhubung. Kasriyah pun berharap RUU Perimbangan Keuangan Daerah Pusat masuk di Prolegnas 2016. Kasriyah mengusulkan untuk mengundang Menteri Keuangan, Bappenas, dan pimpinan-pimpinan di Kalimantan untuk membicarakan masalah ini.

Pembahasan RKA RKP K/L 2016, ABPN-P 2016 — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum BULOG

Kasriyah mengatakan terkait penambahan subsidi, banyak komoditi yang belum teralokasikan. Kasriyah mengatakan bahwa di daerah pemilihannya pada saat pembagian Beras Sejahtera kualitas rastra tidak bagus seperti banyak kutu dan berbau.

Pembahasan Rancangan dan Kegiatan Anggaran (RKA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kasriyah menegaskan bahwasanya kerusakan hutan di Kalimantan Timur data lajunya sangat cepat dari tahun ke tahun. Ia meminta agar program mencakup masalah di Kalimantan Timur tersebut. Terakhir, ia mengatakan soal penyuluh di kehutanan ia meminta angkanya dan bagaimana penyelesaiannya.

Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Urusuan Logistik (Bulog) Tahun 2017 — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Badan Urusuan Logistik (Dirut Bulog)

Kasriyah menanyakan soal apakah Bulog bisa menyerap hasil ikan dari daerah Kalimantan Timur.

Penerapan Ketahanan Pangan di Daerah — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Walikota Jakarta Barat, Walikota Bekasi, Dinas Sosial Bandung, Perwakilan Walikota Surabaya, Perwakilan Walikota Makassar, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan, dan Dirut Bulog

Kasriyah menceritakan bahwa ia baru pulang dari Kaltim dan di sana selisih data beras raskin ada 2.000, itu baru di Balikpapan. Ia mengatakan realisasi baru 268 ton dan ia meminta penjelasannya. Ia menanyakan kendala yang terkait dengan data sehingga bisa jauh berbeda.

Program Swasembada Garam dan Konsolidasi Lahan-Lahan oleh PT. Garam — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum Perikanan dan Dirut PT. Garam

Kasriyah mengatakan di Kalimantan tidak sedikit nelayan yang ada di pesisir dan potensi ikan di Kaltim dan Kalut luar biasa. Ia memberitahukan bahwa perbatasan antara Nunukan dan Malaysia seringkali ditemukan penjualan ikan-ikan Indonesia ke Malaysia. Menurutnya itu harus diperhatikan. Ia mengatakan ikan di sana ditukar dengan BBM dan sembako sehingga nelayan menganggap itu menguntungkan. Ia menanyakan pelibatan nelayan dalam perusahaan dan ia mengharapkan ada pelabuhan di Kaltim. Ia juga berharap BUMN bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar lagi ke depannya.

Tugas Koordinasi Kerusakan Gambut di Beberapa Wilayah — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Restorasi Gambut (BRG)

Kasriyah mengatakan pada bulan Agustus angin kencang dan di Kaltim banyak kebakaran. Ia menyampaikan di Kaltim, kalau panas sedikit bisa langsung kebakaran dan baru bisa berhenti tahun depan. Ia mengatakan BRG harus memulihkan masalah tanah gambut. Ia berharap Kaltim menjadi prioritas dalam penanganan lahan gambut.

Cetak Sawah dan Perluasan Lahan Pertanian — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian

Kasriyah menanyakan bahwa Kalimantan Timur memiliki sungai yang cukup besar yang mengairi lahan di sana, misalnya Kutai Kartanegara (Kukar) daerah cukup luas apakah sudah pernah dimasukkan ke program cetak sawah atau belum, lalu bagaimana untuk kedepannya perhatian dari pusat untuk cetak sawah di Bulungan, dan apa saja kendalanya.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 dan Usulan Program yang Akan Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Kasriyah menyampaikan bahwa Kalimantan Timur membutuhkan kapal kecil dan di Balikpapan ada tempat pelelangan ikan yang bagus.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perum Bulog Tahun Anggaran 2018 — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perum Bulog

Kasriyah mengatakan realisasi serapan gabah di Kalimantan Utara belum ada.

Tindak Lanjut Rencana Perubahan Peruntukan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Provinsi (RTRWP) — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan KLHK, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, serta Tim Terpadu

Kasriyah mengatakan banyak usulan yang Komisi 4 terima tentang pelepasan hutan untuk kepentingan ekonomi dan masyarakat, Kasriyah menyampaikan setuju terkait pelepasan hutan jika untuk rakyat. Kasriyah mengatakan Komisi 4 perlu mendalami atau meninjau kembali 9 provinsi yang direkomendasikan oleh Tim Terpadu.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017, Rencana Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018, Temuan Hasil Kunker Reses, dan Isu-isu Penting — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama dari Perum Perikanan Nusantara, PT Perikanan Indonesia dan PT Garam

Kasriyah mengatakan alat tangkap ikan diharapkan dapat digunakan di sungai karena nelayan tidak hanya di laut. Kasriyah mengatakan F-PPP tidak menghendaki adanya impor jika tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tindak Lanjut Permasalahan Hukum Adat dan Areal Perkebunan Suku Anak Dalam — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Perhutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT. Lonsum, Bupati Musi Rawas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Musi Rawas, Perwakilan Masyarakat Muara Megang, Masyarakat Rawas Ilir dan Perwakilan Suku Anak Dalam Tebing Tinggi

Kasriyah berharap masyarakat yang menunggu kesepakatan kita ini dapat membawa sesuatu yang berpihak kepada mereka.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017, Rencana Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018, Rencana Usulan APBNP Tahun 2018, Temuan Hasil Kunker Reses Masa Persidangan II dan III Tahun Sidang 2017-2018, dan Pembahasan Isu-Isu Penting — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian

Kasriyah mengatakan tahun 2016 Menteri Pertanian menjanjikan irigasi sungai di dapil Kalimantan Timur dengan biaya Rp6 miliar, tetapi hingga sekarang belum terlaksana dan Kasriyah meminta tindakan selanjutnya dari pemerintah.

Pembahasan Terumbu Karang - Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) KLHK, Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, Sumber Dayar Hayati Kemenko Maritim, Kementerian Luar Negeri, Ekspor Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asosiasi Koral Kerang dan Ikan Hias Indonesia (AKKI) dan Bappenas

Kasriyah menjelaskan bahwa di Kalimantan Timur memang luar biasa karang-karangnya dan seolah berenang akan bertemu karang hijau (menjurus ke PPP) karena ia berasal dari partai besar. Menurutnya dari AKKI sudah disampaikan saat mengambil koral sudah hati-hati kalau hanya dua balai dari dinas, suratnya dicabut saja untuk operasional dan kegiatan ekspor ini tetap berjalan.

Fit and Proper Test Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat - Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Satrio Arismunandar, Tita Melia Milyane, Ubaidillah dan Yuliandre Darwis

Kasriyah mengatakan bahwa apa alasan mendaftar jadi komisioner KPi di tengah tanggung jawab yang cukup berat dan isi siaran yang masih ada unsur negatif dan tidak layak untuk ditonton terutama anak-anak di bawah umur, lantas berikan kepada kami parameter integritas saudara sekalian dan menghubungi KPI dan komisioner KPU.

Ketersediaan Bahan Pangan Jelang Lebaran 2019 — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian RI, Kementerian Perdagangan RI dan Perum BULOG

Kasriyah mengatakan produksi bawang putih masih mengalami kekurangan, sehingga harus melakukan impor. Oleh karenanya, Kasriyah menanyakan kebutuhan bawah putih di Indonesia setiap tahunnya. Kasriyah juga menanyakan perbedaan harga ketika dari produsen hingga sampai di pasar.

Respons Anggota Badan Anggaran DPR-RI terhadap Pemaparan Pemerintah terkait Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panja dengan Pemerintah

Kasriyah melihat disini ada gap antara produksi dan konsumsi pangan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya ketersediaan cadangan pangan yang memadai. Oleh karena itu, perlu ada langkah terkait stok pangan agar tetap stabil khususnya beras. Kasriyah ingin mengetahui sejauh mana progress dan rencana cadangan pangan yang disiapkan oleh Pemerintah. Selain itu, Kasriyah juga ingin mengetahui komitmen Pemerintah dalam masalah penanganan sampah. Kasriyah mengatakan dengan luasnya lahan di Indonesia, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) harus menjadi perhatian. Namun, terjadi penurunan dana DAS dimana pada tahun 2019 sebesar Rp3 Triliun, dan di tahun 2020 menurun menjadi Rp2 Triliun. Menurut Kasriyah, perlu ada penanganan yang lebih baik bagi DAS khususnya yang di Kalimantan.

Realisasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan - Raker Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Kasriyah menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja KKP dan menyampaikan aspirasi masyarakat secara tertulis.

Pembahasan Realisasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peran Indonesia dalam Menjaga Sumber Daya Kelautan - Raker Komisi 4 DPR dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Kasriyah menghimbau KKP agar dapat lebih memfokuskan perhatiannya pada kesejahteraan dan ketersedian air bersih nelayan pesisir.

Luas Lahan Pertanian – Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian RI

Kasriyah mengatakan, mengenai masalah sapi, di Kalimantan Timur hanya 20 ekor dan informasinya karena kekurangan anggaran dan butuh ada alat pasca panen di Kalimantan Timur. Kasriyah berharap di 2019, kualitas padi membaik.

Latar Belakang

Hj. Kasriyah terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mewakili Dapil Kalimantan Timur setelah memperoleh 49,839 suara.  Kasriyah adalah tokoh dan petinggi PPP di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kasriyah adalah legislator senior dan memiliki segudang pengalaman sebagai legislator selama menjabat sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan (1992-1999) dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (1999 - 2014).  Kasriyah sekarang menjabat sebagai Sekretaris MPW PPP sejak 2012.

Di DPR-RI Kasriyah bertugas di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan. Pada tahun 2016, ia dimutasi bertugas di Komisi IV DPR-RI.

Pendidikan

S1, Universitas Darul Ulum, Jombang (2003)

S2, Magister Hukum, Universitas Brawijaya, Malang (2010)

Perjalanan Politik

Kasriyah besar di lingkungan Nahdlatul Ulama. Dari sejak dia menjadi anggota Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPPNU) Kabupaten Kota Baru (1968) sampai dengan menjadi Ketua dari Muslimat NU Kota Balikpapan (2004 - sekarang).

Kasriyah menjadi kader dari PPP di 1989 dan dipercayai pertama kali untuk menjadi wakilnya di DPRD Kota Balikpapan menjadi Wakil Ketua (1992-1997). Dan sejak awal era reformasi, Kasriyah konsisten mewakili PPP di DPRD Provinsi Kalimantan Timur (1999 - 2014).

Pada Pileg 2014, Kasriyah terpilih menjadi Anggota DPR-RI untuk periode 2014-2019.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP)

29 Oktober 2015 - Kasriyah menilai naskah Rancangan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) belum tegas bagaimana cara menegakkan aturan-aturannya. Menurut Kasriyah RUU PNBP harus tegas sehingga bisa dirasakan di daerah, baik di pertanian, tenaga kerja karena semuanya banyak dibiayai oleh PNBP. Kasriyah menilai kalau RUU PNBP hanya menggairahkan pengusaha dan merugikan pekerja, baiknya tidak dilanjutkan saja. Kasriyah berharap RUU PNBP ini membawa angin segar ke Kalimantan.  [sumber]

Tanggapan

Pelarangan Cantrang

• 10 Oktober 2018 – Audiensi  Komisi 4 dengan Aliansi Nelayan Indonesia.  Kasriyah mengatakan di Kalimantan mengenai UU perikinan ini menjadi masalah, UU ini untuk kepentingan nelayan bukan yang lainnya. Kami akan berpihak pada Bapak-bapak dan Insyaallah Komisi 4 ini akan mengawal kepentingan nelayan di seluruh Indonesia serta Saya dan komisi 4 sepakat untuk panggil kembali Bu Susi kesini.[sumber]

Tata Ruang Wilayah

12 Februari 2018 – Pada rapat dengan Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kasriyah menyatakan pada saat kunjungan ke Kupang waktu lalu, Kasriyah mendapat informasi bahwa pembangunan dermaga sudah dilakukan beserta koordinatnya yang sudah dijelaskan. Kasriyah berpendapat, sebesar apapun dermaga itu pasti kapal tidak akan bisa bersandar di dermaga tersebut karena gelombang airnya mencapai 3 meter, sementara kapal nelayan relatif kecil. Kasriyah menyatakan bahwa jika dilakukan pembangunan dermaga khusus nelayan pasti hal itu akan sulit, sebab nelayan tidak akan bisa diatur. Kasriyah juga menyatakan bahwa pembangunan dermaga apabila dilaksanakan untuk kepentingan nelayan tidak masalah, tetapi apakah dermaga nelayan tersebut dapat diatur dengan sempurna atau tidak. Kasriyah berpendapat bahwa perlu adanya penjelasan dari gurbernur setempat terkait permasalahan dermaga nelayan ini. [sumber]

Pengalihan Aset Negara ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Penyertaan Modal Negara untuk PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero)

22 Oktober 2015 - Menurut Kasriyah dana pembangunan yang digunakan Pemerintah masih belum tepat sasaran karena Pemerintah Daerah (PEMDA) Kalimantan Timur masih berharap untuk membangun infrastruktur. Kasriyah minta penjelasan dari Menteri Keuangan (Menkeu) kendala apa yang ada dengan Kalimantan Timur karena alokasi dana pembangunan hanya 5%.  [sumber]

Fit & Proper Test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia

Pada 20 April 2015 - Kasriyah tanya ke Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, bagaimana mekanisme merealisasikan kebijakan moneter yang mendukung UMKM.  [sumber]

Kinerja Bank Tabungan Negara

7 April 2015 - Kasriyah tanya wacana BTN menjadi Bank Syariah dan minta klarifikasi apakah tujuannya untuk meningkatkan keuangan atau tidak. Kasriyah minta kepada BTN untuk didampingi ke lapangan pada waktu reses.  [sumber]