Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Persatuan Pembangunan - Sulawesi Selatan I
Komisi XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sungguminasa
Tanggal Lahir
09/12/1965
Alamat Rumah
Komplek Cemara Hijau Asri Blok B No.9, RT.003/RW.001 Kel.Tombolo, Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Persatuan Pembangunan
Dapil
Sulawesi Selatan I
Komisi
XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan

Latar Belakang

Amir Uskara lahir di Sungguminasa, 9 Desember 1965. Amir berhasil menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah memperoleh 67.925 suara untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I.

Pendidikan

S1, STIE YPUP (2006)

S2, Pascasarjana, Universitas Hasanudin, Makassar (2010)

Perjalanan Politik

Amir memulai rekam jejak organisasi dengan menjadi anggota Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (1989). Amir juga aktif di organisasi sayap muda Nahdatul Ulama, GP Ansor (2005). Pada pemilu legislatif 2009, dirinya berhasil menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini AMir adalah Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Pencegahan & Penanganan Krisis Sistem Keuangan (RUU PPKSK)

17 Maret 2016 - Fraksi PPP menyampaikan bahwa guncangan ekonomi terus dirasakan sejumlah negara termasuk Indonesia. Merujuk pada pengalaman atas terjadinya krisis global tahun 1998, Fraksi PPP menilai bahwa krisis keuangan sering berulang dan sulit diprediksi.

Menurut Fraksi PPP, negara dengan pasar baru seperti Indonesia, penting meningkatkan sistem keuangan dan bank. Dengan lahirnya UU PPKSK, Fraksi PPP menilai lembaga otoritas keuangan akan mampu mengidentifikasi risiko. Fraksi PPP menilai penting untuk menggunakan private solution bank itu sendiri saat krisis keuangan. Fraksi PPP memberikan persetujuan terhadap RUU PPKSK untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya.  [sumber]

10 Maret 2016 - Amir meminta Menteri Keuangan (Menkeu) menjelaskan kemungkinan tumpang tindih pasal yang telah diubah. Amir menginginkan hari ini bisa membaca perubahan pasal dari awal hingga akhir untuk dianalisis.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)

6 Februari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Amir menanyakan apakah Indonesia sudah siap dari segala sisi agar kepentingan bangsa bisa kita proteksi. Pada pembahasan berikutnya Amir menjelaskan bahwa RPP ini merupakan turunan UU PPKSK yangbertujuan agar tidak ada pembebanan ke negara apabila ada krisis Perbankan. Amir juga mengapresiasi rancangan RPP premi PRP untuk pembebanan Perbankan. [sumber]

Tanggapan

RKA K/L 2019 

6 September 2018 - Pada RDP Komisi 3 dengan Wakapolri, Amir mengatakan bahwa memang seharusnya Polri ini anggarannya meningkat karena tantangan tahun 2019 jauh lebih berat. [sumber

RKA K/L Tahun 2019

6 September 2018 - Pada RDP Komisi 3 dengan PPATK dan BNN, Amir menilai bahwa kinerja PPATK luar biasa, bahkan bisa melebihi target. Mengenai usulan tambahan anggaran BNN, Amir menilai bahwa usulan tersebut tidak dapat dikabulkan semua. [sumber

RAPBN 2019

7 Juni 2018 – Rapat Komisi 11 dengan Bappenas.Amir menggarisbawahi mengenai target Indonesia di Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM) di 5 tahun kedepan. Agar bisa tercapai, Amir menyarankan untuk menambah program perencanaan nasional. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Deputi BI a.n. Sugeng

1 Desember 2016 - Dalam RDP Komisi 11 DPR-RI untuk Uji Kelayakan dan Kepatutan Ca. Deputi BI, Amir menanyakan apa yang belum dilakukan oleh deputi sebelumnya untuk meningkatkan kinerja BI serta prioritas apa yang akan dilakukan oleh Sugeng lengkap dengan data dan posisi pastinya. Amir menanyakan kemungkinan perolehan bahan baku uang kertas agar bisa diproduksi di dalam negeri sehingga tidak perlu impor. [sumber]

Menyikapi Pelaporan Ketua DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan oleh 36 Anggota Komisi VI

13 Oktober 2016 - (DetikNews) - Ketua DPR Ade Komarudin dilaporkan anggota Komisi VI DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena mengalihkan kemitraan Komisi VI dengan BUMN ke Komisi XI. Anggota Komisi XI menyayangkan hal ini.

"Kami sayangkan yang begitu-begitu," kata anggota Komisi XI dari PPP, Amir Uskara, saat berbincang, Kamis (13/10/2016).

Amir menjelaskan bahwa persoalan pengalihan mitra BUMN ke Komisi XI adalah soal rebutan mitra. Menurutnya, Komisi XI memang bertugas mengawasi soal keuangan dengan mitra Kementerian Keuangan.

"Sebenarnya bukan soal rebutan. Kita cuma mau tahu kinerjanya (BUMN-BUMN itu) karena kinerja keuangan mitra Menkeu. Kalau Menkeu itu mitranya Komisi XI," ujarnya.

Namun Amir tak mau banyak menanggapi soal pelaporan Ade Komarudin ke MKD DPR. Pada dasarnya, kata dia, ini adalah soal pengawasan kepada BUMN.

"Kita enggak mau menanggapi, kok sampai lapor-lapor persoalan begitu, jadi rebutan," tuturnya.

Komisi XI merasa perlu bermitra dengan BUMN, soalnya komisi keuangan ini membahas pula soal Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dikucurkan ke BUMN-BUMN. Namun gara-gara ada ribut-ribut pelaporan ini, seakan antara Komisi VI dengan Komisi XI seperti rebutan kue BUMN.

"Malu juga," kata dia.

Diberitakan sebelumnya Ketua DPR Ade Komarudin dilaporkan ke MKD oleh 36 anggota Komisi VI DPR RI. Laporan itu terkait dengan pemindahan wewenang mitra kerja DPR dengan BUMN ke Komisi XI.

"Kami datang ke sini untuk melaporkan pimpinan DPR yang telah melimpahkan BUMN menjadi mitra kerja Komisi XI, yang seharusnya dalam rapat paripurna 2015 diputuskan bahwa BUMN merupakan mitra Komisi VI," kata Anggota Komisi VI dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (13/10/2016).

Adapun ruang lingkup Komisi IX DPRD meliputi bidang keuangan dan perbankan, dengan pasangan kerjanya adalah Kementerian Keuangan. Sedangkan Komisi VI DPR mempunyai ruang lingkup bidang industri, investasi, dan persaingan usaha. Pasangan kerja Komisi VI adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, dan seluruh BUMN.  [sumber]

Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

23 Mei 2016 - Amir menanyakan terkait tahun berlangsungnya transaksi yang dimaksud. Menurutnya, dari Rp.12 sekian Triliun, harusnya setengahnya bisa dipakai dan dapat menutupi yang telah digunakan. Karena sudah tarik Rp.123 Triliun untuk menutupi kebutuhan sesuai APBN 2016 ini, Amir menilai tidak perlu semuanya dipergunakan lagi. Amir mengatakan bahwa jika tahun 2008 terjadi transaksi, maka seharusnya saat ini sudah 100 persen.  [sumber]

Pengalihan Aset Negara ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Penyertaan Modal Negara untuk PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero)

22 Oktober 2015 - Amir minta verifikasi ke Menteri Keuangan (Menkeu) apakah dengan pengalihan aset milik Pusat Investasi Pemerintah (PIP) ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“SMI”) ini, Pemerintah Daerah (PEMDA) bisa lebih mudah mengakses fasilitas pinjaman ini.  [sumber]

Kinerja Bank Rakyat Indonesia

8 September 2015 - Amir mengapresiasi prognosa 2016 Bank Rakyat Indonesia (BRI) meski di tengah perlambatan ekonomi. Amir juga menilai bahwa BRI merupakan bank yang paling profesional dalam penyaluran KUR. Oleh karena itu, Amir menyarankan agar BRI mengangkat kapasitas pengusaha mikro, tidak hanya sekadar pagu KUR.

Selanjutnya, Amir menanyakan apakah regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) dan OJK telah sesuai atau perlu ditingkatkan lagi dalam Undang-undang Perbankan.  [sumber]

Penetapan Asumsi Dasar Makro Ekonomi APBN 2016

23 Juni 2015 - Amir mengharapkan Pemerintah mencapai target yang telah disepakati bersama Komisi 7 dan  Komisi11. Amir juga menyarankan agar rapat hari ini juga menetapkan target setiap triwulan, agar bisa lebih maksimal untuk lakukan evaluasi.  [sumber]

Penyertaan Modal Negara di BLU Manajemen Aset, PIP dan SMI

Pada 5 Februari 2015 - Amir ingin verifikasi ke Menkeu apakah permintaan anggaran oleh PLN sebesar Rp.5 triliun di Badan Anggaran ada kaitannya dengan permohonan anggaran PMN di Komisi XI.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sungguminasa
Tanggal Lahir
09/12/1965
Alamat Rumah
Komplek Cemara Hijau Asri Blok B No.9, RT.003/RW.001 Kel.Tombolo, Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Persatuan Pembangunan
Dapil
Sulawesi Selatan I
Komisi
XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan