Partai Persatuan Pembangunan - Sulawesi Selatan I

Komisi XI - Keuangan dan Perbankan

Sikap Terhadap RUU

Rancangan Undang Undang (RUU) Ketentuan Umum Perpajakan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Amir menjelaskan bahwa fraksi kami mengharapkan revisi ini akan menciptakan perbaikan dalam sistem pemungutan perpajakan yang memberikan benefit kepada masyarakat dan pemerintah.

Tanggapan

Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan

Kondisi APBN kita saat ini tidak terlalu menggembirakan, bisa dilihat dari realisasi target penerimaan yang masih kontraksi 5,4%. Selain itu, kontraksi nilai tukar pasti akan berpengaruh kepada pembiayaan utang, subsidi yang meningkat, dan neraca perdagangan yang terkontraksi cukup tajam. Langkah-langkah apa yang akan kita ambil terkait kondisi real yang tentu tidak sesuai dengan harapan saat menyusun APBN 2024.

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Amir mengapresiasi kerja keras yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan sehingga target-target penerimaan dan rencana belanja dalam APBN bisa terealisasi. Amir mengatakan perlu ada evaluasi terkait kenaikan Belanja Pegawai yang signifikan tahun 2022. Amir mengatakan ada beberapa kebijakan yang menyebabkan efisiensi di Kementerian Keuangan, tolong di klasifikasi kebijakan yang mana yang menyebabkan efisiensi di Belanja Pegawai.

Laporan Komisi 11 DPR-RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (fit and proper test) Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia Periode 2023-2028, Calon Anggota Dewan Komisioner OJK dan lain-lain - Paripurna DPR-RI ke 29

• Sesuai ketentuan Pasal 58C ayat 3 UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menyatakan bahwa DPR memulai proses pemilihan Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Pemberhentian dari Badan Supervisi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan harus menyelesaikan pemilihan anggota yang baru paling lama 1 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia yang lama.
  
• Berdasarkan surat Ketua Badan supervisi Bank Indonesia kepada Pimpinan DPR-RI Tanggal 6 Februari 2023 perihal Akhir Masa Jabatan Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia yang akan berakhir pada Tanggal 6 Agustus 2023.
  
• Menindaklanjuti surat tersebut, Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah Tanggal 5 April 2023 menyetujui pembahasan tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Supervisi Bank Indonesia periode 2020-2023 diserahkan kepada Komisi 11 DPR-RI dan Komisi 11 DPR-RI telah melakukan serangkaian kegiatan untuk memilih anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
  • Komisi 11 DPR-RI membuka pendaftaran untuk calon Anggota BSBI dari Tanggal 25 Mei 2023 sampai Tanggal 7 Juli 2023 yang telah diumumkan di media cetak nasional;
  • Pada Tanggal 22 Juni 2023, Komisi 11 DPR-RI melakukan Rapat Internal dalam rangka verifikasi Calon Anggota BSBI oleh Panitia Seleksi Komisi 11 DPR-RI dan menyetujui 15 nama sebagai Calon Anggota BSBI;
  • Pada Tanggal 26 Juni 2023, Pimpinan DPR-RI telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan RI selaku Koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan perihal Permintaan Nama Calon Anggota BSBI dari Unsur Pemerintah;
  • Pada Tanggal 15 Juli 2023, Pimpinan DPR-RI telah menerima surat dari Menteri Keuangan Tanggal 5 Juli 2023 perihal Penyampaian Usulan Calon Anggota BSBI dari Unsur Pemerintah;
  • Pada Tanggal 6 Juli 2023, Komisi 11 DPR-RI telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BSBI untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap 16 calon anggota BSBI, di mana nama calon BSBI merupakan usulan dari pemerintah sesuai dengan amanat UU P2SK Pasal 58b ayat 2.
• Proses pemilihan calon anggota BSBI di Komisi 11 DPR-RI diakhiri dengan proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan pada hari Kamis 6 Juni 2023 pada pukul 15.00 WIB.
  
• Komisi 11 DPR-RI menyepakati mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan Peraturan DPR RI tentang Tatib dan menyepakati 7 nama Anggota BSBI periode 2023-2028.
  
• Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia periode 2023-2028 :
  • Marwanto Harjowiryono
  • Moh. Khusaini
  • Piter Abdullah Redjalam
  • Iskandar Simorangkir
  • Irwan Lubis
  • Muhammad Nawir Messi
  • Agus Herta Sumarto
    

Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Laporan Komisi 11 DPR-RI terhadap hasil FPT Calon Gubernur Bank Indonesia, dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Koordinator Perekonomian

Amir membacakan laporan Komisi 11 DPR-RI terhadap hasil Uji Kelayakan calon Gubernur Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah UU No. 4 Tahun 2023 tentang PPSK bahwa gubernur, deputi senior diangkat presiden yang disetujui oleh DPR-RI. Presiden RI telah menyampaikan surat tanggal 22 Februari 2023, Presiden telah mengusulkan Gubernur Bank Indonesia yang baru untuk bisa disahkan. Berdasarkan rapat Bamus dan Komisi 11 DPR-RI telah melakukan FPT sesuai ketentuan. Setelah mendengarkan masukan dan saran dari seluruh fraksi maka kami sepakat Ferry Wargio dinobatkan sebagai Gubernur BI periode 2023-2028.

Laporan Komisi 11 DPR-RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR-RI tentang Kesehatan — Rapat Parpurna ke-16

Amir membacakan Laporan Komisi 11 DPR-RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.

• Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Gubernur Bank Indonesia merekomendasikan dua nama Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk mendapatkan persetujuan DPR-RI satu orang diantaranya sebelum ditetapkan pengangkatannya.
• Nama-nama Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia yaitu:
  • Filianingsih Hendarta,SH. MBA. Saat ini menjabat sebagai Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran.
  • Ir. Dwi Pranoto, MBA saat ini menjabat sebagai Asisten Gubernur Kepala Departemen Regional.
• Setelah mendengarkan masukan pendapat dari seluruh fraksi rapat internal Komisi 11 DPR-RI memutuskan secara musyawarah mufakat dan aklamasi memilih saudari Filianingsih Hendarta, S.H, MBA sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2014 — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

Amir mengatakan apakah belanja yang dikeluarkan pemerintah telah memberikan impact terhadap masyarakat, apakah program rencana K/L telah sesuai dengan nawacita, dan apakah Bappenas tidak pernah mengoreksi program K/L.

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2016 — Komisi 11 Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Keuangan RI

Amir menanyakan apakah BMN yang ada sudah dilunaskan, apa alasan barang milik negara menjadi pilihan SBSN padahal ini barang vital dan kenapa tidak memakai aset lain yang tidak terpakai ini dalam bentuk vallas atau rupiah.

Penggunaan Kelebihan Target Penerimaan Pungutan OJK Tahun 2014 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Amir mendorong agar kelebihan anggaran OJK digunakan secara efektif. Namun, tetap menyiapkan langkah-langkah antisipasinya.

Pandangan Fraksi-Fraksi atas pencabutan Perppu Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM RI

Amir menjelaskan Fraksi PPP memberikan persetujuan untuk dilanjutkan ke rapat paripurna.

Asumsi Makro — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Bank Indonesia

Amir mengatakan Fraksi PPP dalam asumsi makro 2016 nilai tukar Rp13.900/US$ kemiskinan 0,39%.

Dana Alokasi Khusus DAK dan Dana Alokasi Umum (DAU) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Bappenas

Amir menjelaskan semua dana DAK dan DAU harus sepengetahuan Menteri Keuangan, Bappenas dan kementerian teknis hanya tembusan saja.

Laporan dan Pengesahan Hasil Kerja Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi sebagai Sikap Akhir Fraksi, Pendapat Pemerintah, dan Pengambilan Keputusan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 untuk Dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Amir mengatakan Fraksi PPP menilai masih banyak indikator yang belum memuaskan meskipun ada kemajuan, namun ada beberapa indikator yang harus diperbaiki. Fraksi PPP menyetujui RUU ini untuk dapat disahkan menjadi undang-undang di Sidang Paripurna.

Kepemilikan Asing di Perusahaan Asuransi, PMN, dan Alokasi Anggaran 2017 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Amir menginginkan ada peruabahan dari prosentase kepemilikan asing terkait dengan asuransi. Amir menyatakan setuju dengan Pemerintah, tetapi harus adanya Re-evaluasi terhadap aset negara.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Amir menanyakan posisi cadangan devisa Indonesia.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan

Amir mengingatkan jangan menambah posisi hutang yang sudah ada saat ini.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Amir mengatakan bahwa pagu anggaran 2016 untuk LKKP bertambah padahal kegiatannya hampir sama.

Asumsi Makro Tentang Penetapan Subsidi di RAPBN 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PLN, Pertamina, BPS, dan TNP2K

Amir mengatakan data BPS TNP2K dengan PLN jelas-jelas tidak sama. Ia menanyakan sejauh mana moratorium daya 450 VA. ia mengatakan banyak data orang-orang yang tadinya 450 VA menjadi 900 VA. Ia curiga PLN tidak mengupdate data. Ia sepakat data BPS dan TNP2K dijadikan data pemberian subsidi.

Asumsi Makro Ekonomi dan Target Pembangunan dalam Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 11 Rapat Kerja Lanjutan dengan Pemerintah dan Bank Indonesia

Amir mengatakan subsidi yang digelontarkan kepada masyarakat miskin harus tepat sasaran.

Evaluasi Kinerja 2015 dan Rencana Kerja 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Jajaran Asuransi BUMN

Terkait laporan laba meningkat, Amir menanyakan apakah sudah linier dengan yang diberikan ke pemerintah. Amir berharap kembali ke masyarakat, yaitu dividen. Amir juga menanyakan apa yang diharapkan dari mitra untuk DPR-RI dan apa aturan atau apa yang menggangu asuransi BUMN.

Pinjaman Cash Before Delivery (CBD) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri

Amir menjelaskan ia ingin menyarankan bagaimana memaksimalkan penyaluran dana KUR agar maksimal untuk pengusaha UMKM karena masih banyak masyarakat yang melakukan pengaduan atas sulitnya pinjaman, terkait dana CBD sudah cukup bagus dan sudah terpakai sesuai harapan jangan sampai penyaluran $3M ini ada barter investor Cina dengan kredit yang disalurkan. Kami ingin dapat gambaran dana kredit ke investor berapa dan kereta cepat Bandung - Jakarta adakah dana yang turun di sana.

Lanjutan Pembahasan Transfer ke Daerah dan Dana Desa — Panitia Kerja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Panja TKDD) Badan Anggaran DPR RI Rapat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Koordinator Panja Pemerintah

Amir mengatakan penyerahan kewenangan pendidikan SMA/SMK ke provinsi dimulai 1 Januari 2017. Banyak keluhan dari daerah terkait penyerahan kewenangan pendidikan yang tidak diikuti dengan penyerahan anggaran. Amir menyampaikan ada keluhan dari daerah terkait ketidakpastian anggaran, contohnya DAU yang bisa berubah. Amir berpendapat DID lebih baik untuk daerah-daerah berprestasi bukan menjadi anggaran pemerataan.

Target Pertumbuhan Ekonomi dalam RAPBN 2017 — Badan Anggaran Panitia Kerja (Banggar Panja) Asumsi Makro DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah

Amir mengatakan tidak yakin dengan data pelanggan PLN. Menurutnya, seharusnya PLN bisa menjelaskan daerah-daerah yang mendapatkan subsidi. Ia mengatakan berdasarkan data jumlah BPS, masyarakat miskin berkurang, tetapi data PLN justru bertambah. Ia menyampaikan selama ini hanya mendengar mengenai masalah kurang bayar, tetapi tidak pernah dengar mengenai lebih bayar. Ia mengatakan membutuhkan data. Ia melihat subsidi ini menjadi ajang permainan dan dipermainkan, serta datanya di-mark up.

Keputusan PMN 2016 atau 2017 dan Perkembangan APBN 2017 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Amir mengatakan bahwa tahun ini kita berkonstrasi terhadap penerimaan negara, tetapi masih kurang konsep pada penerimaan cukai dan tahun ini sangat turun dibandingkan tahun lalu. Amir berharap untuk Panja penerimaan Negara ini bisa diaktifkan kembali. terkait dengan PMN, kami menyoroti kepada BUMN yang memakainnya untuk infrastruktur. Amir mempertanyakan apakah bisa dalam PMK dijadikan syarat bahwa uang PMN harus melibatkan orang di daerah. Amir mengusulkan untuk pelaksaan infrastruktur ini dilakukan juga oleh pengusaha daerah. Amir mengatakan subkontraktor pengerjaan BUMN banyak dari anak perusahaan mereka sendiri dan tidak melibatkan pengusaha daerah, sehingga usulan Amir agar PMN yang menerima usulan ini agar bisa berdampak pada ekonomi
daerah.

Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Bappenas, dan Deputi Bidang Neraca dan Statistik BPS

Amir berpendapat bahwa setiap pertambahan pertumbuhan ekonomi harus dapat menghasilkan lapangan kerja baru. Menurut Amir, inflasi dapat bertahan di angka 4%, jika mampu pengangguran juga dapat ditekan menjadi 5,4% atau 5,5%. Amir mengatakan bahwa ia akan kecewa jika pada akhirnya pertumbuhan tidak terealisasi, karena itu akan berdampak pada harapan Anggota DPR-RI yang tidak akan terealisasi juga.

Penerimaan Pajak Non Migas dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Koordinator Panja Pemerintah

Amir U. menanyakan apakah outlook penerimaan pajak di tahun 2016 sudah termasuk target dari tax amnesty. Ia juga berharap agar tidak ada kenaikan dari cukai rokok.

Asumsi Dasar Penerimaan Migas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016— Badan Anggaran DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah

Menurut Amir usulan Komisi 7 DPR-RI terkait penurunan cost recovery menjadi 9 Miliar sangat bijak.

Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2016 dan Isu Aktual — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan dengan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan RI

Amir menganggap alat-alat pendeteksi sudah cukup memadai. Ia memperingatkan bahwa fungsi anggaran adalah untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dari Ditjen Bea Cukai.

Kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) — Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan RI

Amir mengatakan bahwa Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai merupakan urat nadi negara Indonesia untuk penerimaan dan pembangunan. Amir juga mengatakan jika Kemenkeu RI membutuhkan anggaran untuk sistem, pasti akan didukung.

Evaluasi Anggaran Tahun 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Wakil Ketua Umum Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (Waketum DK OJK)

Amir meminta waktu agar segera ada rapat internal mengenai keputusan ini.

Permasalahan Bumiputera — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Amir meminta dipaparkan dulu konsepnya seperti apa dan baru mengusulkan rapat ini terbuka atau tertutup.

Evaluasi Penerimaan Pajak 2016 dan Proyeksi 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan

Amir mengatakan bahwa F-PPP dapat menerima capaian kinerja DJP.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia a.n. Lana

Setelah Amir membaca visi dan misi, ia sangat tertarik untuk memilih Lana karena sebelum Lana mendaftar sebagai Anggota BSBI, pasti ia mempunyai gambaran mengenai BSBI. Amir juga menanyakan pandangan Lana terkait kondisi BSBI dan Komisi 11 DPR-RI yang kurang. Dari sisi undang-undang, Amir juga menanyakan apakah ada celah untuk bisa memberikan penguatan pada BSBI.

Kinerja Keuangan dan Pembahasan Kasus-Kasus Perbankan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT BNI (Persero) Tbk dan PT BTN (Persero)

Amir mengatakan bahwa dari gambaran yang didapatkan atas hasil paparan BNI dan BTN, penyebaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hanya terjadi di daerah-daerah tertentu saja. Ia menyarankan perlunya detail penyebaran KUR untuk daerah lain yang masyarakatnya membutuhkan. Terkait kasus BTN, Amir berpandangan persoalan tersebut tentu menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BTN. Terakhir, ia menanyakan langkah yang akan diambil oleh BTN untuk mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat. 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Amir U mengatakan semua anggaran akan dialihkan ke fungsi utama. Kalau dianggap mengganggu, disampaikan ke Komisi 11 akibat pemotongan jika sampai mengganggu.

Evaluasi Penerimaan Triwulan I Tahun 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan

Dengan peningkatan tarif cukai, Amir menanyakan apakah berpengaruh terhadap produksi. Menurut Amir, jangan sampai Pemerintah mematikan produsen dan tenaga kerja akan dirugikan. Amir tidak melihat peningkatan tarif cukai berpengaruh pada penerimaan.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Gunawan Sidauruk

Amir mempertanyakan apakah permasalahan di BPK harus ditindaklanjuti saja, dan apa gambaran kompetitif yang ada di BPK.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK RI an. Max Pohan

Amir menanyakan masalah yang seharusnya menjadi prioritas untuk efisiensi tujuan negara.

Fit and Proper Test — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas Nama Edy Setiadi

Amir menanyakan kesesuaian UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK dan perlu perbaikan atau tidak. Ia juga menanyakan jika perlu perbaikan, di bagian yang mana. Ia menanyakan peran OJK selama ini mengenai investasi bodong. Ia menghimbau agar jangan sampai baru turun saat ada kasus. Ia mengatakan pencegahan dari OJK selama ini tidak tampak dalam hal penanganan investasi bodong ini.

Fit and Proper Test Calon Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Ketua DK OJK an. Wimboh Santoso

Amir menanyakan hal yang membedakan antara program calon dengan lainnya.

Penjelasan dari Menteri Keuangan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perpajakan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Amir Uskara mengatakan bahwa ia menyetujui agar pada tanggal 30 Juni 2017 ini harus ada legislasi primer dan sekunder untuk mngikuti AEoI itu, dan ia berharap Perppu nomor 1 ini tidak serta-merta diberlakukan kepada penerima wajib pajak kita di dalam negeri.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Kembaga Tahun 2018 dan Pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Amir berharap ada pertemuan selanjutnya untuk memberikan pemahaman lebih dalam terkait kegiatan-kegiatan di Kementerian Keuangan. Terkait dengan pembiayaan investasi 2018, Amir sepakat diperdalam di forum group discussion.

Kinerja Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Askrindo, PT. Jamkrindo, dan Jasindo

Amir mengatakan jika melihat setoran dividen di tahun 2013-2014 terdapat kepincangan atau ketidakseimbangan. Amir sepakat dengan teman-teman bahwa perusahaan asuransi ini harus diperluas ke berbagai bidang. 

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK an. Franky Ariyadi, Bambang Joko Pratondo, Sardin Lingga, Deddy Supriady Bratakusumah, Soermadjijo, dan Pangulu Oloan Simorangkir

Amir berpendapat bahwa penjelasan dari Dr. Franky terkesan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama ini tidak masuk dalam pemeriksaan penerimaan. Amir berpendapat bahwa BPK bisa mendorong meningkatkan penerimaan negara. Amir mengaku dirinya melihat Dr. Franky menyamakan tugasnya di perbankan sama dengan di BPK.Untuk Bambang, Amir berpendapat bahwa penjelasan belum jelas mengenai tugas BPK, sementara tugasnya yakni audit setelah pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, Amir berpendapat bahwa materi yang disampaikan oleh Ir. Deddy Supriady Bratakusumah yakni memanfaatkan audit kinerja secara maksimal, namun Amir menanyakan kesanggupan Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pengawas Keuangan(BPK) untuk melakukan itu semua. Amir berpendapat bahwa BPK memang sudah melakukan audit kinerja pada beberapa Kementerian/Lembaga (KL), namun dari sisi SDM yang dikeluhkan bila memanfaatkan Information and Technology (IT) ini bisa lebih dalam untuk dipertajam.

Evaluasi Kinerja Tahun 2017 dan Rencana Kerja 2018 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Bank BNI dan Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Amir mengatakan kita berharap untuk mendorong pertumbuhan agar bagaimana supaya bunga kredit dapat turun untuk mendorong pertumbuhan, walaupun ada program pemerintah bahwa KUR dapat menarik turun suku bunga, tetapi tidak berpengaruh dengan hal tersebut ini perlu kita pertimbangkan, supaya BNI menjadi pelopor agar ada kredit bagi petani dan nelayan.

Postur RAPBN Tahun 2019 - Raker Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia

Amir menyampaikan bahwa kurs saat ini 15.220. Amir membayangkan nilai kurs sekarang masih akan bergerak naik. Amir berpikir bahwa kita harus ambil rate tertinggi 15.200 dengan asumsi kita bertahan.

Pengesahan Anggaran DAK Fisik, Reguler, Afirmasi, Penugasan, dan DID — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Amir menyampaikan ucapan terima kasih karena ada progres, tetapi berharap ada hardcopy untuk melihat aspirasi daerah pilihan karena siapa tahu sudah diakomodir, kalau ditayangkan berat menangkap secara maksimal maka lebih baik hardcopy dibagikan. Amir juga menegaskan jika ini dianggap rahasia maka akan anggota DPR rahasiakan dan tahu konsekuensinya.

Kinerja Himpunan Bank Negara, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI

Amir bertanya terkait bahwa apa ada di pikiran jika anggota dewan tidak turun ataupun audit ke BRI, BNI dan Bank Mandiri, maka apa yang dilakukan secara internal. Amir juga bertanya kepada pihak bank yang hadir dalam hal bagaimana bila BPK tidak melakukan audit, apa ini semua dapat diangkat mengenai temuan-temuan. Amir mengira BPK belum masuk dalam temuan khusus masalah ini, dan terkait langkah-langkah untuk pengendalian internal terhadap masing-masing perbankan pada BPK terkait temuan-temuan yang ada.

RKA K/L Tahun Anggaran 2020 - Raker Banggar dengan Menko Perekonomian, Menko PMK, Menko Polhukam dan Menko Kemaritiman

Amir melihat hampir semua anggaran Menko turun kecuali Polhukam yang masih sama, dan Amir melihat program dan rencana kegiatan yang djadikan agenda di tahun 2020 ada yang lebih banyak dibandingkan tahun 2019, jadi jika kegiatannya bertambah tetapi anggarannya tidak ditambah, maka ini aneh dan tidak relevan. Amir berpendapat bahwa komunikasi dengan Kemenkeu ini perlu ditingkatkan untuk mengatasi masalah penurunan anggaran ini. Untuk Kemenko Polhukam, Amir berpendapat jika anggarannya turun sekitar Rp4M tidak terlalu berpengaruh, tetapi untuk Kemenko Kemaritiman, Amir meminta tanggapan apakah dengan pagu yang ada ini sudah dapat dimaksimalkan. Amir juga menanyakan apakah dengan pagu anggaran yang sedikit ini sudah mampu untuk meningkatkan fungsi koordinasi dan sinergi diantara para Menko, karena untuk melaksanakan fungsi minimal di Kementerian saja ini tidak cukup.

Temuan BPK Tahun 2017 pada KPR Sejahtera 2017 - RDP Komisi 11 dengan BTN

Amir melihat dari rekomendasi yang ada sudah selesai dan ada yang on progress. Amir menanyakan bagaimana kira-kira korelasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan sesuai rekomendasi yang diberikan.

Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang APBN TA 2020 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Gubernur Bank Indonesia (BI)

Amir mengatakan bahwa Fraksi PPP meyakini mekanisme subsidi yang berkeadilan masih diperlukan dan tepat sasaran khususnya untuk sektor pertanian. Fraksi PPP memandang kebijakan TKDD secara umum menitikberatkan pada pelayanan dasar publik di daerah dimana hal tersebut sejalan dengan semangat fraksi PPP untuk melakukan pembangunan dari pinggiran (desa). Fraksi PPP menyetujui RUU tentang APBN TA 2020 untuk menjadi UU.

Evaluasi Kinerja - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII)

Amir meminta iuran detail tentang project-project yang PT PII jamin dalam hidro power yang di Sulawesi karena Amir khawatir ada unsur monopoli, apalagi yang dominasi pernah menjadi Wapres RI. Amir juga meminta penjelasan secara detail alokasi penjaminan PT PII di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Jawa, apakah skema yang diberlakukan sama atau tidak, tujuannya harus mendorong percepatan pembangunan di daerah-daerah tertinggal.

Ekstensifikasi Cukai untuk Kantong Plastik – Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan

Amir mengungkapkan bahwa dari sisi lingkungan, 85% dari perut ikan adalah plastik, ini masalah jika kita
bicara Sustainable Development Knowledge Platform (SDGs). Sisi cukai, Indonesia punya setoran kecil dari cukai, maka Amir menanyakan mengapa tarifnya hanya segitu, dan Amir menyarankan untuk dinaikkan saja.

Pembahasan Tindak Lanjut RUU KUHP, RUU MK, RUU Jabatan Hakim, dan RUU Permasyarakatan - Raker Komisi 3 dengan Menkumham

Amir menyadari bahwa perlu adanya penyempurnaan terhadap MK dan juga Lapas yang ada. Oleh sebab itu, ia mewakili Fraksi PPP menyetujui agar RUU MK dan RUU Permasyarakatan ini dapat segera dibahas dan diselesaikan.

Latar Belakang

Amir Uskara terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 91.970 suara.