Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Persatuan Pembangunan - Sulawesi Tenggara
Komisi II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Baubau
Tanggal Lahir
18/09/1954
Alamat Rumah
Jl. Flamboyan No.23. Kelurahan Kadia. Kadia. Kota Kendari. Sulawesi Tenggara
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Persatuan Pembangunan
Dapil
Sulawesi Tenggara
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

Latar Belakang

Mazaat Amirul Tamim terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mewakili Dapil Sulawesi Tenggara setelah memperoleh 48,477 suara. Amirul adalah mantan Walikota Baubau, Buton untuk 2 periode (2003-2013). Amirul adalah petinggi di PPP dan menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jendral DPP PPP kubu Romahurmuziy.  

Di DPR-RI Amirul bertugas di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur & reformasi birokrasi dan kepemiluan. 

Ketika menjabat sebagai Walikota Baubau, Amirul pernah diperiksa oleh Tipikor Direktorat Reskrim Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara terkait kasus dugaan korupsi proyek aspal hotmix di Baubau tahun 2005. (sumber).

Pendidikan

S1, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN), Makassar (1980)

S1, Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta (1986)

S2, Magister, Universitas Hasanuddin, Makassar (2001)

S3, Teknik Sipil, Universitas Hasanuddin, Makassar (2013) 

Perjalanan Politik

Sejak awal meniti karirnya di birokrasi pemerintahan di 1984 Amirul aktif berorganisasi di organisasi sayap kepemudaan Partai Golkar, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Amirul menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AMPI Kabupaten Buton (1994-1996).

Amirul bergabung menjadi kader PPP di 2006 dan dipercaya untuk memimpin sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kota Baubau (2006-2011).  Sukses mengelola DPC Amirul diberikan kepercayaan lebih besar untuk menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PPP Provinsi Sulawesi Tenggara (2011 - sekarang).  Pada Pilkada 2012, Amirul maju sebagai calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara berpasangan dengan Bupati Kolaka, Buhari Hatta. (sumber).

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Perppu Ormas - Pengambilan Keputusan Tingkat 1 

16 Oktober 2017 - Pada Raker Komisi 2 dengan MendagriMenkominfo, dan Kemenhumham, menurut Amirul, keberadaan organisasi untuk berhimpun dalam ormas merupakan ciri dari negara yang demokratis. Ormas merupakan infrastruktur politik yang bisa menjadi wadah untuk menyampaikan pendapat. Ormas mempunyai tujuan dan fungsi dari berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Keberadaan organisasi untuk berhimpun dalam ormas merupakan ciri dari negara yang demokratis. UU No. 8 Tahun 1985 dipandang sebagai UU yang memberlakukan asas tunggal. Asas organisasi dan cakupan UU Ormas yang luas, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pada tanggal 10 Juli Tahun 2017, Presiden telah menerbitkan Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Ormas. Diterbitkan Perppu ini telah dilakukan pengkajian yang mendalam, dengan melibatkan berbagai pihak. Kekosongan hukum ini tidak bisa diisi oleh prosedur yang biasa saja. Fraksi PPP berpandangan bahwa penerbitan sebuah Perppu tentu tidak ditujukan bagi satu ormas saja melainkan seluruh Ormas yang ada Indonesia. Fraksi PPP juga menyatakan bahwa 4 pilar bangsa ini Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus dijaga. Fraksi PPP telah mempelajari dengan cermat dan mendalam, ada beberapa catatan penting yang perlu dipertimbangkan. Perppu in belum menjelaskan secara lengkap mengenai lingkup ormas, apakah nasional atau lokal. Perppu ormas ini perlu diperdalam agar kesubjektifan presiden terhadap ormas ini tidak multi tafsir.

Fraksi PPP menyatakan kesiapannya untuk melakukan pembahasan Perppu ini pada tahapan berikutnya. [sumber]

RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Pandangan Mini Fraksi sebagai RUU Usul Inisiatif DPR

19 Juni 2017 - Dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg), Amirul setuju agar RUU KSDAHE dibahas ke tingkat selanjutnya. [sumber

RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)

24 Mei 2017 - Amirul menyatakan bahwa Fraksi PPP setuju dengan Pasal 203 dngan catatan bahwa Ayat 5 tergantung pada presidential threshold, karena jika terdapat persentase dalam presidential threshold, maka ayat 5 tidak dapat diterapkan dan Fraksi PPP menolak adanya calon tunggal karena menurutnya tidak sesuai konstitusi, Amirul menekankan bahwa yang harus dicermati adalah pencalonan pasangan calon presiden dilakukan oleh parpol atau gabungan parpol.

Terkait pendanaan saksi oleh negara, lanjut Amirul, Fraksi PPP setuju untuk dibiayai partai politik (parpol) dan didukung oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), menurutnya untuk pemilu bermartabat memang seharusnya dana tersebut tidak dibebankan kepada parpol.   [sumber]

RUU Pilkada

15 April 2016Amirul menyampaikan bahwa pada awal masa sidang ini Komisi 2 telah menerima draf RUU Pilkada yang didasari beberapa hal, yakni dalam rangka merespon peraturan MK terkait Pilkada serentak. Meski Pilkada Serentak gelombang pertama telah selesai, tetapi menurut Amirul, masih ada permasalahan yang perlu ditanggapai secara serius, yaitu rendahnya tingkat partisipasi danadanya calon tunggal. Dalam hal ini, KPI dan Bawaslu dinilai wajib untuk ikut meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Mewakili Fraksi PPP, Amirul dapat memahami alasan Pemerintah untuk merevisi UU Pilkada. Menurut Amirul, syarat 20% kursi parpol untuk mencalonkan paslon perlu dihilangkan untuk menghilangkan mahar politik dan meminimalisir pasangan calon (paslon) dadakan. Amirul merasa perlu ada syarat calon kepala daerah harus memiliki pengalaman di bidang pemerintahan, pengalaman organisasi pemerintahan, dan harus figur yang berkualitas.Selain itu, perlu juga menghilangkan sanksi bagi parpol yang tidak mengusulkan paslon karena dinilai akan mengundang perdebatan.

Selanjutnya, Amirul setuju bila anggota TNI dan Polri diberikan hak untuk memilih di daerah asalnya. Amirul menyampaikan bahwa Fraksi PPP menyetujui pembahasan RUU Pilkada dibahas ke tingkat selanjutnya dan jadi UU di masa sidang ini.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Perkelapasawitan

14 September 2017 - Dalam Rapat Koordinasi Baleg dengan Anggota Komite 2 DPD-RI (Pengelolaan SDA dan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Lainnya) Djasarmen Purba, Anggota DPD-RI dapil Provinsi Kepulauan Riau dan Sudirman Umar Anggota DPD-RI dapil Provinsi Aceh selaku Tim Kerja RUU Perkelapasawitan, Amirul menjelaskan terkait Undang-Undang Perkelapasawitan ini merupakan komoditas strategis karena setiap tahun mampu menghasilkan 300 Triliun, sehingga dia menanyakan apakah 300 Triliun ini sudah maksimal jika dibandingkan dengan potensi kelapa sawit kita. Amirul menambahkan maka Undang-Undang ini perlu kita simulasi secara matang, karena terkait Perkelapasawitan yang lokasinya di daerah, maka ini peranannya sangat besar, jika belum kita harus bisa maksimalkan kalau tidak kita simulasikan dengan baik, ini bisa anjlok yang disebabkan oleh tantangan birokrasi. Kita juga perlu pertimbangkan batas maksimal lahan sawit apakah lahan yang ada saat ini sudah ideal, supaya nantinya kelapa sawit harus menjadi komoditas unggulan yang harus diproteksi sehingga pemerintah mempunyai andil lebih besar dalam mengupayakan kelapa sawit menjadi komoditas unggulan sebetulnya kelapa sawit itu hutan dan memang harus dimaksimalkan, Amirul menegaskan bahwa Undang-Undang ini harus lahir. [sumber]

RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)-Penyerahan DIM dan Pengesahan Panja

19 Januari 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Keuangan, Amirul mengatakan bahwa DIM PPP fleksibel hanya saja beberapa waktu lalu pansus mengadakan RDP dengan ITB, BPPT, PT Inti pada prinsipnya SDM dan infrastruktur sudah siap sehingga dapat dipertimbangkan. E-Voting telah dilaksanakan di 200-an desa. Terkait e-counting, jika di TPS sekali hitung jadi kemungkinan kecurangan dapat dihilangkan. Sementara konsultasi di Mahkamah Agung, ada keluhan terkait terbatasnya fasilitas dan personil hakim. Perangkat hukum yang kurang di jenjang tertentu dapat menjadi persoalan sendiri. [sumber]

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah Serentak (PKPU PILKADA)

16 Maret 2016 - Amirul menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak terlalu lama mendurasikan masa kampanye calon kepala daerah.  [sumber]

Rancangan Peraturan Pemerintah Desain Besar Penataan Daerah (RPP Penataan Daerah)

26 Februari 2016 - Amirul merasa kecewa karena Sulawesi Tenggara, tepatnya Kepulauan Buton tidak masuk ke dalam Daerah Otonomi Baru (DOB). Menurutnya, Buton merupakan kawasan strategis yang memiliki nilai historis kesultanan dan kerajaan. Ia meminta supaya 1 provinsi di Sulawesi Tenggara tersebut dimasukkan ke dalam daftar DOB 2025. [sumber]

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015, Amirul Tamim mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

RUU Pengampunan Nasional

Pada 6 Oktober 2015, Amirul Tamim mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

Perppu Pilkada

Saat rapat Komisi II dengan Mendagri pada 15 Januari 2015 - Fraksi PPP sangat kecewa saat UU Pilkada Tidak Langsung disahkan. Fraksi PPP memuji keberanian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat PerppuPilkada. Fraksi PPP setuju untuk PerppuPilkada dijadikan UU Pilkada Langsung. Amirul mengharapkan bahwa di 2020 lebih banyak lagi daerah yang ikut serta untuk pilkada serentak. (sumber)

Pada tanggal 19 Januari 2015, semua fraksi setuju Perppu diresmikan menjadi UU.

Tanggapan

Transfer Daerah dan Dana Desa dalam Rangka Pembicaraan TK.I/Pembahasan RUU Tentang APBN TA. 2019

18 Oktober 2018 - Pada Raker Banggar dengan Pemerintah, 

 Amirul setuju dengan pemerintah bahwa untuk mengusulkan daerah yang masuk dalam prioritas perlu diatur dan dimasukan dalam aplikasi. [sumber

Penjelasan RAT BI Tahun 2019 

17 Oktober 2018 - Pada Raker Komisi 11 dengan Gub BI, Amirul mengatakan bahwa dirinya mengapresisasi pengeluaran di atas 90% dan ini merupakan keberhasilan BI dalam mengelola anggaran pada 2018. Amirul menuturkan, untuk meningkatkan budget pada pendidikan dan dari sisi penerimaan, perlu diperluas dan mengarah pada anak-anak kita yang kekurangan dan masih kurang mampu padahal dia punya potensi untuk berkembang sebab selama ini BI hanya memberikan kepada siswa berdasarkan akdemik atau perguruan tinggi tertentu. [sumber

Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tetap dan E-KTP dalam Persiapan Pilkada

21 Mei 2018 - Pada RDP Komisi 2 dengan Dukcapil Kemendagri, KPU dan Bawaslu, Amirul mengatakan banyak pelayan-pelayan honorer di dukcapil yang menyebabkan pelayanan menjadi tidak optimal. Amirul menuturkan, bahwa ini menjadi titik berat di negara demokrasi sebab harus ada partisipasi masyarakat yang masih sangat minim. Mengenai nelayan, Amirul mengatakan, perlu ada pelayanan yang baik. [sumber

Sengketa Pertanahan

19 Maret 2018 - Pada rapat dengar pendapat dengan Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang, dan Tanah Kementerian ATR/BPN RI, Amirul mengapresiasi KemenATR/BPN. Amirul menyampaikan bahwa Ia ingin menyampaikan masalah lain, namun sudah ada sebanyak 300 kasus dan baru dijawab 5 kasus. Amirul berpendapat, mengenai aset ini, perlu kehati-hatian dalam memberikan kelonggaran-kelonggaran, karena bisa jadi bola panas yang terus digulirkan. Amirul mengusulkan di rapat berikutnya mengundang Ombudsman. [sumber]

16 April 2015 - Amirul saran ke Menteri Agraria dan Tata Ruang perlunya harmonisasi aturan-aturan dan peraturan-peraturan pelaksanaan UU Pertanahan kedepannya.  [sumber]

Gaji Perangkat Desa

25 Januari 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Amirul mengatakan bahwa kondisi perangkat desa dan pembangunan desa saling terkait, sehingga menurutnya perangkat desa harus diperkuat. [sumber]

PKPU dan PerBAWASLU - Verifiksi Parpol, PKPU 7 & 11/2017

9 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Amirul menyatakan bahwa putusan MK ini seolah-olah mengharuskan partai politik peserta Pemilu mengadakan verifikasi faktual. Amirul dan fraksinya menyadari bahwa putusan MK ini harus dilaksanakan tanpa melanggar Undang-Undang yang berlaku. Amirul juga menyatakan bahwa untuk mengukur 30% keterwakilan di tingkat pusat, salah satu basisnya bisa dengan melihat nama-nama yang ada di SK. Namun jika ternyata nama-nama yang tercantum di SK sudah tidak menjadi pengurus lagi, itu akan sulit untuk menghitung 30%. Mengenai kepergian Rufinus dari ruang sidang, Amirul berpendapat bahwa itu hanya perbedaan pendapat belaka saja. Amirul berharap jangan sampai persoalan yang menimpa salah satu partai berimbas ke partai lainnya juga. [sumber]

PKPU dan PerBAWASLU - Pemutakhiran Data, Tahapan, Transparasi, dan Dana Kampanye, Dualisme Paslon, Penetapan Pengurus Parpol, Implementasi dan Verifikasi Faktual

23 Agustus 2017 - Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) lanjutan dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu), Dirjen Politik, dan Pemerintahan Umum Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) Amirul menjelaskan bahwa semua diselesaikan melalui peraturan KPU baru kemudian membahas peraturan Bawaslu. Amirul ingin mengomentari kewenangan yang diberikan terkait pemilu yaitu rekrutmen. Amirul menanyakan bagaimana keterkaitan permasalahan ini dengan subjek peraturan Bawaslu.  Masalah-masalah yang muncul saat Pemilu yaitu daftar pemilih. Kemudian Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2018 pemilih menggunakan surat keterangan bagi yang tidak terdaftar sedangkan bagi masyarakat yang belum terdaftar, silakan mendaftar ke posko. Untuk itu Ia menyarankan perlunya membuat posko-posko khusus untuk pelayanan bagi masyarakat yang tidak terdaftar, dan menurutnya hal tersebut sanagat penting. Mengenai dana yang dijelaskan Bawaslu, Amirul menyarankan harus adanya posko agar dapat teridentifikasi dan terlihat anggarannya. [sumber]

Kesiapan Pemilu Elektronik

11 Januari 2017 - Amirul mengatakan bahwa perhitungan Pileg kemarin saja lama dan rumit apalagi nanti serentak dengan pilpres, saran Amirul adalah harus memulai Pemilu elektronik sesuai dengan kesiapan kita, juga harus memperhatikan terkait legal formal. [sumber]

Sengketa Tanah - Provinsi Sulawesi Selatan 

17 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 2 dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Kapolda Sulawesi Selatan, Walikota Makasar, Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Sulawesi Selatan, Camat Manggala, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Yayasan Beringin, dan Ahli Waris (Fachrudin Daeng Romo) , menurut Amirul, kasus pertanahan seperti ini tidak hanya terjadi di Makasar saja dan kasus ini terungkap karena adanya indikasi korupsi. Selain itu, dulu Pemerintah menganggap posisi rakyat adalah lemah sehingga mengabaikan hak-hak rakyat, sedangkan saat ini Pemerintah mulai tidak menganggap bahwa rakyat adalah lemah sehingga kasus ini menjadi terungkap kembali. Menurut Amirul, kasus ini sebaiknya diserahkan pada lembaga yang berwenang, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (KemenATR/BPN). Ia mendukung penertiban dan pembatalan sertifikat yang ada serta menerbitkan sertifikat kepada siapa yang berhak atas tanah tersebut. Ia menanyakan  tentang integritas pekerja di lapangan untuk mengurusi kasus ini karena semua kembali pada integritas mereka dan kewenangan KemenATR/BPN untuk menyelesaikannya. [sumber]

Sengketa Tanah - Karawang

27 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 2 dengan Dirjen KemenATR:, Kemenkopolhukam, BPN Jawa Barat & Karawang, Bupati Karawang, Dandim,  Kapolres KarawangDPRD KarawangLVRI Jawa Barat, PT. Pertiwi Lestari dan Kades Margakaya, Amirul meminta penjelasan penguasa tanah dan letak posisi veteran berada dimana.Menurutnya perlu kearifan untuk melihat masalah ini. Ia menyarankan tidak melalui pendekatan hukum, yang diperlukan adalah kehadiran Negara. [sumber]

PKPU 2016 - Pencalonan

26 Agustus 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, dan Dirjen Otda, Amirul mengapresiasi teknologi yang sekarang. Menurutnya, verifikasi faktual UU tidak diperlukan untuk wilayah di luar Jawa. Amirul mengatakan bahwa petugas TPS yang berjumah tiga orang tidak cukup. Menurutnya, petugas TPS harus berani bertindak dalam menyatakan sah terkait dukungan. Amirul mengutarakan bahwa perlu secara tegas jika sudah pernah menyatakan dukungan dan proses verifikasi tidak ingin mendukung, itu dianggap sah dan tidak perlu nego lagi. Menurutnya, dukungan melalui lisan dan tertulis bisa menjadi polemik. Ia mengusulkan untuk melanjutkan rapat lagi pada hari senin karena anggota yang tinggal sedikit. [sumber]

PKPU 2016 -  PKPU No 6, Pelantikan dan Pengujian Gubernur di Daerah Istimewa Provinsi

25 Agustus 2016  - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dirjen Otonomi Daerah (Dirjen Otda),  Amirul sependapat dengan hukuman percobaan hak politik untuk dicabut atau tidak dicabut menjadi model ke depan untuk menghalang-halangi orang yang mempunya potensial pemimpin. Menurut Amirul ini harus didiskusikan dengan baik. Amirul menanyakan percobaannya apa hak politiknya dicabut atau tidak. Amirul mengatakan seorang bupati dibatasi hanya dua kali, untuk mau naik jabatan lagi pasti mau jadi bupati terbaik. Amirul menyimpulkan jika dalam satu provinsi tidak boleh mundur pada waktu diskusinya, untuk daerah ini mereka mundur kalau pemilihanya di provinsi lain. [sumber]

RAPBN Tahun 2017 Kementerian ATR/BPN dan LAN

15 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional (Kementrian ATR/BPN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Amirul mengatakan bahwa program-program prioritas tersebut dapat tercapai karena ada kaitannya dengan penerimaan Negara. Komisi 2 melihat bahwa kebutuhan untuk peningkatan kapasitas aparatur teknik fungsional sangat penting. Terkait dengan masalah daging, daerah-daerah HGU yang menganggur bisa dijadikan sebagai lahan peternakan. Selain itu, daerah-daerah HGU yang menganggur juga bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian untuk mendukung pasar. [sumber]

Isu Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2)

22 Februari 2016 - Untuk menyelasikan permasalahan honorer K2, Amirul menyarankan agar Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) melakukan koordinasi dengan Menkumham, Menkeu, Bank lnddonesia (BI), dan bila perlu langsung ke Presiden.  [sumber]

Pada 8 April 2015 - Amirul mengingatkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) bahwa 439.956 THK2 mempunyai keluarga dan tanggung jawab. Menurut Amirul tidak menuntaskan status mereka dampaknya besar sekali. Ini beban besar buat negara dan bisa berdampak negatif untuk kinerja Pemerintah Daerah (Pemda). Amirul saran ke Menpan-RB untuk duduk bareng dengan Komisi 2, Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangungan Nasional untuk hitung anggaran yang dibutuhkan. Amirul meminta Pemerintah prioritaskan bidan PTT untuk segera diberi kepastian.

Amirul menilai kekhawatiran Pemerintah bahwa soal test seleksi CPNS akan bocor terlalu mengada-ada karena soal-soal tersebut dititipkan ke Polsek-Polsek.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional

21 Januari 2016 - Amirul menyebutkan bahwa pengalaman yang dilakukan KemenATR/BPN di lapangan bukanlah sebuah tantangan yang kecil. Selain itu, Amirul menilai bahwa kasus-kasus pertanahan yang terus bermunculan diakibatkan karena kurangnya kesadaran terhadap dokumen yang sudah ada di KemenATR/BPN. Menurut Amirul, para koruptor dapat bermain dan mendapatkan keuntungan dari kasus pertanahan karena keterbatasan di KemenATR/BPN.

Amirul menilai bahwa yang sebenarnya perlu mendapat perhatian itu bukan hanya rakyat, tetapi juga tenaga-tenaga ukur. Amirul menyebut bahwa Kendari mendapat Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) sekitar 200 meter dan 200 meter ini baru halamannya saja. Menurut Amirul, hal itu perlu ada peninjauan oleh KemenATR/BPN agar tidak ada manipulasi dan targetnya juga tercapai.

Terkait perkebunan rakyat,  Arteria menyampaikan bahwa ada investor dari PT Merbau Jaya Indah Raya yang ingin kebun-kebun rakyat itu diusir dari tempatnya. Amirul berharap jangan sampai aparat mencoreng negara ini. Agar kasus itu tidak terulang, Amirul merasa perlu adanya perhatian dari MenATR/BPN. Amirul mempertanyakan masalah tata ruang dan perda yang sudah ada kepada MenATR/BPN. Menurut Amirul, perda tata ruang itu tidak sesederhana yang dilihat orang-orang daerah karena prosedurnya sangat panjang. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak lagi melakukan tata ruang, tetapi seharusnya melakukan evaluasi. Amirul menilai bahwa apapun yang akan dilakukan jika tata ruangnya salah, maka akan menjadi beban Pemerintah dan masyarakat di masa depan.  [sumber]

Status Tenaga Honorer Menjelang Pilkada Serentak 2015

23 November 2015 - Menurut Amirul, kalau sanksi diturunkan dalam waktu dekat, maka akan menimbulkan kegaduhan di daerah. Oleh sebab itu, perlu adanya bahan pertimbangan. Amirul menilai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) harus bisa menjamin tidak ada lagi pejabat yang melanggar.

Berdasarkan informasi yang diterima, ada kasus tentang ujian kompetensi bidan bocor di Konawe, tetapi belum ada terdakwa dan hasilnya dibatalkan. Amirul meminta informasi pembatalan proses pengangkatan di Konawe Kepulauan dan meminta Kemendagri untuk mengkaji ulang postur-postur SPBD di daerah.  [sumber]

Pemindahan Kepolisian Resor Tangerang kedalam Kepolisian Daerah Banten dan Keluhan Status CPNS 

18 November 2015 - Amirul berpendapat bahwa Polres Tangerang tidak bisa begitu saja diberikan kepada Polda Banten karena corak penanganan Polres Tangerang sudah bernuansa Polda Metro Jaya. Selain itu, pertanggungjawaban Polres Tangerang harus di bawah polisi berstatus Bintang 2, sementara Kepala Polda Banten masih berstatus Bintang 1.

Untuk nasib para CPNS, Amirul setuju untuk mendesak Menteri agar mempertimbangkan kembali keputusan pembatalan kelulusan para peserta perekrutan CPNS supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Amirul juga sependapat dengan Anggota Komisi 2 lainnya supaya keluhan ini dibicarakan juga dengan Komisi 3 dan Komisi 10.  [sumber]

Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet - Tahun 2014

24 Agustus 2015 - Amirul menyoroti situasi di lapangan bahwa di beberapa daerah terdapat banyak Surat Edaran yang menghambat. Terkait realisasi PNBP, Amirul minta penjelasan ke Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) terkait peningkatan persentase pencapaian penyerapan anggaran yang mencapai 140% dari target.  [sumber]

Dana Desa

Pada 2 April 2015 - Amirul saran kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (MenPDT) supaya tidak ada kecemburuan antar desa agar Camat dituangkan dan diikutsertakan dalam pengawasan dana desa.  [sumber]

Audiensi dengan Majelis Rakyat Papua terkait UU Pilkada 2015

Pada 26 Maret 2015 - menurut Amirul syarat pertama untuk kepala daerah itu dikenal dan mengenal daerahnya. Menurut Amirul 65% otonomi daerah gagal karena kesalahan memilih pemimpin.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Baubau
Tanggal Lahir
18/09/1954
Alamat Rumah
Jl. Flamboyan No.23. Kelurahan Kadia. Kadia. Kota Kendari. Sulawesi Tenggara
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Persatuan Pembangunan
Dapil
Sulawesi Tenggara
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria