Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Hati Nurani Rakyat - Sumatera Utara II
Komisi II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pematang Siantar
Tanggal Lahir
04/06/1954
Alamat Rumah
Puri Sriwedari Blok Q/01, RT.001/RW.012, Kelurahan Harjamukti. Cimanggis. Depok. Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Hati Nurani Rakyat
Dapil
Sumatera Utara II
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

Latar Belakang

Rufinus Hotmaulana Hutauruk SH, MM, MH adalah seorang pengacara senior yang kerap menangani kasus-kasus besar di Indonesia. Rufinus terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) untuk Dapil Sumatera Utara II setelah memperoleh 52,666 suara.

Selain sebagai pemimpin dari praktek hukum sendiri dengan Law Offices of Rufinus Hotmaulana & Partners, Rufinus adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura sejak 2007. 

Menurut data dari Kontras, Rufinus dinilai sering "membela koruptor" dalam setiap kasus-kasusnya antara lain kasus korupsi pengadaan driving simulator uji klinik pengemudi roda dua dan roda empat tahun anggaran 2011 di Korlantas Polri dan kasus korupsi Hambalang dengan Nazaruddin. (http://thepoliticanews.com/2014/04/28/478/).

Pendidikan

S1, Hukum, Universitas Indonesia, Depok (1986)
S2, Magister Manajemen, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta (1996)
S2, Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung (2005)
S3, Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung (2007)

Perjalanan Politik

Rufinus Hotmaulana Hutauruk memulai karir politiknya dengan menjadi kader dari Partai Golkar sejak 1980. Rufinus memegang banyak jabatan selama di Partai Golkar sampai dengan 2007. Bahkan pada tahun 2003-2004, Rufinus sempat dipercaya untuk menjadi Tim Advokasi Partai PDIP Pusat.

Di 2007, Rufinus pindah menjadi petinggi di Partai Hanura dan menjabat sebagai Ketua DPP Hanura sampai dengan sekarang.

Pada Pileg 2014 kemarin, Rufinus diduga terlibat kasus dugaan penggelembungan suara di Dapil Sumatera Utara. (http://thepoliticanews.com/2014/04/28/478/)

Visi & Misi

Kalau hukum yang bersifat represif atau retributif itu lebih cenderung pada konsep pembidanan balas dendam. Kalau sudah demikian, itu mempunyai konotasi yang sangat tidak baik dengan konsep buruk, kecuali hal itu bisa dilakukan pada zaman-zaman dahulu.

Hukum yang baik itu adalah yang bersifat responsive. Artinya, orang kalau dihukum itu memang dia sadar bahwa tindak pelaku demikian itu harus disadari. Tetapi, hukum yang bersifat represif itu tidak juga salah, tetapi harus dilihat bagaimana pilihan-pilihan hukum lain yang diberikan kepada pelaku tindak pidana.

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Perppu Ormas - Pengambilan Keputusan Tingkat 1 

16 Oktober 2017 - Pada Raker Komisi 2 dengan MendagriMenkominfo, dan Kemenhumham, menurut Rufinus, demokrasi yang sehat ditandai dengan paritisipasi ormas yang banyak di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Fraski Hanura berpendapat presiden berhak mengeluarkan perppu dengan adanya situasi kegentingan yang memaksa. Terdapat perluasan definisi yang tidak dapat dibatasi oleh pemerintah, yang dimaksud tidak sesuai dengan ajaran Pancasila yaitu ajaran atheisme, komunisme atau yang betujuan menggantikan Pancasila dan UUD 1945. 

Rufinus menyatakan bahwa Fraksi Hanura sangat setuju untuk masuk dalam pembahasan di tingkat selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)-Pembahasan Tingkat 1

10 Juli 2018 - Pada Rapat Kerja (raker) Badan Legislasi DPR-RI dengan Asman Abnur, MenPAN-RB, Rufinus mempertanyakan cakupan termasuk pada tenaga honorer di luar negeri. Ia juga mengabarkan adanya keluhan pegawai KBRI bahwa mereka merasa diabaikan haknya. Gaji mereka sama padahal biaya hidup beda di San Francisco, New York, dll. [sumber]

RUU Masyarakat Adat

15 Januari 2018 - Rufinus menanyakan jika yang dimaksud masyarakat adat adalah masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional dan yang membedakan adalah masyarakat tradisional menjunjung tinggi nilai-nilai leluhurnya apakah itu berarti masyarakat hukum adat tidak menjunjung tinggi nilai-nilai leluhurnya. [sumber]

6 Desember 2017- Pada rapat Baleg dengan Prof Maria Sumardjono. Rufinus bertanya apakah rapat sudah kuorum kepada pemimpin rapat. Komunal Masyarat Hukum Adat (MHA) sudah ada dan eksisting. Menurut Rufinus, memberikan identifikasi kepada lembaga negara yang sudah ada justru terlihat aneh.  Rufinus bertanya, apakah dengan memasukannya ke dalam korporasi akan menghilangkan MHA. Rufinus memberi tantangan kepada Prof. Maria Sumardjono dengan melihat Pasal 4 ayat (2). Rufinus berpendapat, yang namanya masyarakat hukum adat itu sudah ada, maka beberapa pasal di dalam RUU ini tidak berlaku lagi. Rufinus juga mengatakan ada hukum adat yang yurisprudensinya diakui MA. Menurut Rufinus, jika berbicara mengenai restitusi, maka akan berbeda dengan kompensasi. Jika kebijakan MHA tidak sinkron dengan Pemda, maka menurutnya itulah yang perlu diharmonisasi. Rufinus mengatakan isi Pasal 4-19 dalam RUU tersebut aneh. [sumber]

23 Agustus 2017Rufinus mengatakan jika judul RUU ini sangat melenceng dari judul RUU sebelumnya yang ada di Prolegnas. Ia menambahkan jika substansi di Prolegnas sudah gagal, lalu untuk apa memaksa pembentukan RUU ini. Rufinus mengatakan aspek filosofis RUU Masyarakat Adat tidak terlihat. Ia pun bertanya apa subyek hukum dari masyarakat adat. Ia mengatakan tidak perlu membuat panitia untuk melakukan identifikasi masyarakat adat, biar masyarakat adat sendiri yang datang untuk diidentifikasi. Rufinus bertanya apakah sanksi pidana masyarakat hukum adat bisa diterima di KUHP. Ia mengatakan jika masyarakat adat memiliki struktur dan budaya. Ia pun mengaku tidak paham terkait RUU Masyarakat Adat ini, karena menurutnya tidak memiliki arah yang jelas. Ia menyatakan jika aspek filosofis RUU Masyarakat Adat ini berantakan.

Rufinus pun mengajak peserta rapat menjelaskan masyarakat adat mana yang dimarjinalkan. Rufinus mengaku heran mengapa di dalam RUU Masyarakat Adat harus membahas tata ruang dan SDA yang dapat mereka kelola sendiri. Ia menambahkan, secara fakta sosiologis, tenaga ahli (TA) tidak memberi penjelasan masyarakat mana yang akan diberikan perlindungan. Ia juga mengatakan jika frasa yang digunakan di dalam RUU keliru.

Rufinus mengusulkan diadakan kunjungan kerja ke Leiden, Belanda untuk melihat naskah hukum adat sebagai rujukan perumusan RUU Masyarakat Adat tersebut. Hal itu guna mencari rujukan terkait bagaimana cara negara dalam memberi perlindungan dan proteksi, dan pemberian hak kepada masyakarat adat. Ia mengatakan DPR-RI tidak perlu sampai masuk ke dalam sistem peradilan, karena banyak putusan pengadilan berkekuatan hukum adat yang tetap menggunakan hukum adat, contohnya Minang.

Rufinus pun meminta agar TA yang mengusulkan pembentukan RUU ini dapat menjelaskan tujuan pembentukan RUU. Ia mengatakan, seharusnya jika ingin masuk ke dalam substansi perlindungan, maka berilah perlindungan. Rufinus juga menerangkanjika masalah substansi baru sekadar pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI-RI. Untuk itu Ia mengusulkan agar TA yang bersangkutan dapat membuat kajian yang lebih komprehensif. Sebagai tambahan, Rufinus mengusulkan jika dalam kajian masih ada yang kurang lagi, maka Baleg akan memanggil pihak pengusul, Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem).

Rufinus menebak jika RUU Masyarakat Adat ini memiliki tujuan lain dari apa yang disampaikan di Baleg. Ia kemudian menduga meski ini menyangkut masalah masyarakat adat, namun tujuannya berbeda dan tidak sama dengan tujuan sesungguhnya. [sumber]

RUU Kebidanan

16 November 2018 - Rufinus belum melihat bahwa RUU ini memproteksi bidan dengan baik, mengenai hubungan bidan dengan rumah sakit, dokter, suster dll dalam hal payung hukumnya (hubungan hukum). Rufinus mempertanyakan definisi seorang bidan, mengapa bidan cenderung seorang perempuan  dan ia menanyakan bagaimana bila bidan laki-laki. Rufinus berpendapat masih perlu mengulas banyak hak, kewajiban yang harus dibacarakan, terkait gaji, jam kerja dan masalah lemburnya dan lain-lain. [sumber] 

Perppu Ormas

19 Oktober 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 DPR-RI dengan Perwakilan Panglima TNI, Perwakilan Kapolri, Kejaksaan RI dan Kemendagri, Menurut Rufinus, secara prinsip, Fraksi Hanura sangat setuju dengan Perppu Ormas, tetapi ada proses hukum yang menjadi masalah tersendiri. Bagi Rufinus, tidak mungkin menunggu negara darurat baru menerbitkan Perppu. Rufinus juga menegaskan dalam Pasal 59 Perppu Ormas tidak masuk akal jika Ormas dihukum pidana seumur hidup.  [sumber]

RUU Perkelapasawitan

14 September 2017 - Dalam Rapat Koordinasi Baleg dengan Anggota Komite 2 DPD-RI (Pengelolaan SDA dan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Lainnya) Djasarmen Purba, Anggota DPD-RI dapil Provinsi Kepulauan Riau dan Sudirman Umar Anggota DPD-RI dapil Provinsi Aceh selaku Tim Kerja RUU Perkelapasawitan, Rufinus menyatakan sangat senang dengan masukan tentang RUU Perkelapasawitan dari DPD tapi ada struktur yang masih bermasalah. Rufinus menanyakan bagaimana DPD bisa berperan dalam perdagangan kalau tidak ada wewenang, jadi kita pikirkan bagaimana peran DPD kita perkuat supaya bisa terlibat. Rufinus menambahkan banyak terjadi kasus biasanya yang mana perkelapasawitan yang mana trading waktu di Perancis bersama Wilmar, Rufinus melihat bagaimana kita ini diobok-obok oleh negara lain. DPD ini tidak melihat dengan jernih karena cangkang kita jual ke China, nah yang perintilannya ini baru buat kita, ini bagaimana pendapat DPD karena memang di lapangan itulah yang terjadi kalau kita ingin mengatur masalah ini secara jelas maka strukturnya harus jelas. Rufinus sebagai wakil rakyat melihat ini bagaimana kita membagi tugas supaya yang berwenang menang menangani apa yang perlu ditanganinya. Maaf kalau keluar konteks, di negara kita ini Montesque-nya sudah tidak jelas, jadi di dalam konstitusi itu ada yang kosong. Rufinus menyetujui kewenangan DPD untuk menjadi partner dalam pembuatan Undang-Undang ini. [sumber]

RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Pandangan Mini Fraksi sebagai RUU Usul Inisiatif DPR

19 Juni 2017 - Dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg), Rufinus menginginkan agar sumber daya alam di Indonesia yang melimpah dapat dikelolah dengan baik sehingga perubahan pada UU KSDAHE perlu dilakukan dan dimanfaatkan. RUU KSDAHE ini menurutnya perlu melindungi seluruh kepentingan masyarakat. Rufinus setuju agar RUU KSDAHE dibahas ke tingkat selanjutnya. [sumber

RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)-Penyerahan DIM dan Pengesahan Panja

19 Januari 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Keuangan, Rufinus mengatakan bahwa Hanura menanggapi jika tidak boleh mengarang antara yang satu dengan yang lain. Hanura ingin membuka peluang proses pemilu ini tertutup. Rufinus menyampaikan bahwa dirinya tidak paham demokrasi dengan sistem tertutup. Rufinus juga menambahkan bahwa menerjemahkan keputusan konstitusi bukan kewenangan DPR karena konsep pembuatan UU adalah sinkronisasi dan harmonisasi agar ada efisiensi. Proporsional terbuka terbatas teriminologinya ambigu. Jangan menyiasati terbuka padahal tertutup. Rufinus mempertanyakan maksud terbuka terbatas. Rufinus telah menganalisa DIM selama 1,5 bulan. Jangan tabrak masalah yuridis dan filosofis karena khawatir rawan digugat di MK. Jangan mendelusi partai-partai menengah ke bawah. Rufinus setuju dengan Rambe dari Sumut 2 bahwa KPU jangan jadi lembaga yang super powerful karena ada 17 daerah di mana KPU dan Bawaslu bermain-main dan melakukan penafsiran lain dengan standar ganda. Intinya, DIM Hanura bersifat fleksibel, namun substansi jangan ditabrak karena yang berhak menafsirkan UU adalah hakim. [sumber]

RUU Kekarantinaan Kesehatan

25 Agustus 2016 - Rufinus menginginkan agar tenaga ahli baleg harus memahami tentang drafting sehingga dapat dilihat apakah sebuah RUU linier dengan UU yang lain atau tidak. Rufinus mempertanyakan fungsi budgeting DPR ada atau tidak karena menurutnya banyak UU yang hendak diaudit oleh DPR. Rufinus juga menyarankan agar dalam pembahasan RUU harus melihat ketentuan dan UU pokok agar pembahasannya linier. [sumber]

2 Maret 2016 – Rapat Baleg dengan Tenaga Ahli membahas jadwal. Rufnus mengatakan sedang  browsing apakah RUU Kekarantinaan Kesehatan materinya dari luar negeri atau tidak. Rufinus menanyakan adakah penyidik atau penyidikan dari TNI. Ada penyidik TNI, saya tidak tahu apa yang dimaksud. Rufinus mengatakan definisi Pemda harus didefinisikan dengan baik. Rufinus menyetujui saja dengan pimpinan bila RUU Kekarantinaan Kesehatan mau di-hold.[sumber]

RUU Pemilu - Jumlah Kursi DPR dan 14 Poin Pembahasan

29 Mei 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RUU Pemilu dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Rufinus mengatakan bahwa sebaiknya Fraksi PDI-P harus menjelaskan apa arti yang tersembunyi dibalik kata sederhana ini. Rufinus menanyakan bahwa menciptakan sistem kepartaian yang sederhana ini seperti apa. Rufinus mengaku tidak paham maksudnya apa. Rufinus  berpendapat bahwa sebaiknya dihapus saja. Rufinus menyarankan bertarung untuk hal yang bersifat substansi sedangkan mengenai metodologi dikesampingkan dahulu. Rufinus menanyakan sebarannya mau kemana. Rufinus berharap cobalah berdamai dengan elegan, jangan mengarang-ngarang. Rufinus mengatakan bahwa metodologi yang sudah tidak bisa digunakan harusnya tidak boleh digunakan lagi. Ia juga mengatakan bahwa hal tersebut merupakan putusan politik sehingga tidak bisa ditambahkan. Rufinus mengatakan bahwa harus dijelaskan dulu metodologi yang ingin diterapkan yang mana. [sumber]

RUU Pemilu (Pemilihan Umum)

24 Mei 2017 - Rufinus berpandangan jika dilihat dari Ayat 6, maka dimungkinkan adanya calon tunggal. Rufinus mengatakan bahwa Fraksi Hanura berpendapat jika memang ada calon tunggal, maka memang hal tersebut harus diatur. Menurutnya juga perlu ditegaskan mengenai perbuatan apa saja yang akan dikenakan sanksi kepada parpol. Lalu lanjut Rufinus, terkait DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) Fraksi Hanura memilih usulan dari pemerintah. Rufinus juga turut berpendapat mengenai saksi parpol dalam pemilu, yang di mana menurutnya saksi parpol dan pendanaannya tidak ada kaitannya dengan parpol, sehingga saksi parpol dilatih oleh bawaslu, dan hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh semua elemen yang terlibat, pemerintah siap mendanai saksi karena mengutamakan perbaikan demokrasi.   [sumber]

RUU Pilkada

8 April 2016 - Rufinus menanyakan kepada Mitra adakah sudut pandang partai politik yang sejajar dengan transparansi. Menurut Rufinus, tidak ada hubungan antara ketidaktransparanan partai politik saat seleksi dengan rendahnya tingkat pemilih. Rufinus mewajibkan seseorang yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus mencantumkan catatan kriminal sebagai syarat pencalonan. Rufinus menyampaikan bahwa Pasal 47 UU Pilkada secara jelas mengatur tentang politik uang. Selain itu, Rifinus juga menyampaikan bahwa sampai saat ini masih banyak pegawai negeri di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).  [sumber]

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pilkada Serentak

16 Maret 2016 - Rufinus menilai bahwa tidak ada calon perseorangan yang benar-benar independen. Terkait anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Rufinus berharap agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan sumbernya untuk menjelaskan anggaran tersebut dari APBN atau APBD. Rufinus juga berharap agar Pilkada tidak tertunda di kemudian hari. Rufinus masih banyak menemukan orang yang telah mengundurkan diri karena mencalonkan sebagai kepala daerah, masih duduk di DPRD, terutama di Sumatera.  [sumber]

Pada 31 Maret - 2 April 2015 - Rufinus meragukan proses penjabaran UU Pilkada tertuang rapi di PKPU.  Rufinus ingin memanggil 65 kepala daerah yang belum menganggarkan di APBD mereka anggaran untuk penyelenggaraan pilkada serentak. Rufinus menanyakan KPU apakah diperbolehkan untuk mencalonkan diri apabila ada calon kepala daerah yang terpidana dan sudah menjalankan ⅔ masa hukumannya (hampir selesai).  [sumber]

RUU Komisi Pemberantas Korupsi (RUU KPK)

9 Februari 2016 - Rufinus menanyakan kepada Pakar di manakah posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem lembaga hukum. Rufinus juga menanyakan apakah penyidik juga berperan dalam menangkap atau membebaskan orang. Menurut Rufinus, yang dimaksud dengan penyidikan harus dijelaskan ketentuannya. Rufinus menduga bahwa pasti ada lembaga negara yang korupsi, tidak bunyi korupsinya, tetapi baunya tercium. Rufinus setuju dengan Prof. Ramli dan Prof. Andi bahwa sesuatu yang diragukan mesti diubah. Rufinus berpendapat bahwa terminologi menguatkan dan melemahkan dalam revisi UU KPK harus dihilangkan.  [sumber]

1 Februari 2016 - Rufinus merasa ada yang perlu disimak kembali atas revisi UU KPK. Rufinus tidak melihat ada masalah penyidikan. Rufinus meminta forum untuk menghilangkan terminologi penguatan atau pelemahan dalam revisi UU KPK, kuat atau tidak, based of rule saja.

Rufinus mengaku sudah hampir 20 tahun bergulat dengan KPK. Sebagai lawyer Joko Susilo, Rufinus mempertanyakan penyidik yang membawa tentara. Rufinus menantang, “Kenapa tidak sekalian bawa setan, biar pada takut.” Rufinus menegaskan bahwa Standard Operating Procedure (SOP) tidak boleh menabrak undang-undang. Rufinus sebenarnya juga ingin menyampaikan hal yang terjadi di KPK saat dirinya menjadi lawyer Nazaruddin. Namun karena ini rapat terbuka, Rufinus batal menuturkannya.

Rufinus meminta Pengusul untuk membuktikan bilamana penyadapan menabrak undang-undang. Selain itu, Rufinus juga meminta alasan kuat kenapa Pengusul merasa telah disadap. Rufinus menyampaikan bahwa semata-mata penyidikan harus ditangkap. Rufinus menuturkan bila di Afrika dan Perancis, ada yang disebut hakim komisaris.

Rufinus menegaskan bahwa perubahan UU KPK tidak boleh parsial. Menurut Rufinus, menguatkan KPK bukan dengan “obat kuat”, harus sistemnya yang dibangun, serta struktur dan posisi KPK secara hukum harus jelas dulu. Jika struktur sudah jelas baru bisa dibahas substansi. Rufinus juga menilai bahwa revisi ini tidak sekadar diperuntukkan untuk KPK, tetapi juga harus berkaitan dengan hukum acara. Begitu juga dengan pencucian uang. Rufinus tidak mempermasalahkan pengawas KPK dari dalam atau luar, dirinya lebih mementingkan struktur KPK yang perlu dirapikan lebih dahulu. Dengan begitu, akan diketahui apakah KPK masuk dalam system criminalism atau bukan. Rufinus juga menyampaikan bahwa di negara mana pun tidak disebutkan bahwa korupsi merupakan extraordinary crime. Rufinus mengusulkan kepada Pimpinan agar membahas struktur KPK terlebih dulu, apa ad hoc atau bukan.  [sumber]

Usulan Perubahan UU MD3

31 Agustus 2015 - Memantau Pasal 117, Rufinus memaparkan bahwa komisi diberikan hak, tetapi Badan Legislasi (Baleg) tidak diikutsertakan padahal keduanya digabungkan. Menurut Rufinus, Baleg merupakan center of law sehingga kata ‘atau’ diganti dengan ‘dan’ supaya mencakup semuanya. Harus ada batasan dan kriteria juga untuk Baleg.  [sumber]    

Perppu Pilkada

Pada 15 Januari 2015 - Rufinus menyatakan Fraksi Hanura setuju PerppuPilkada dibahas lebih lanjut di DPR dan dijadikan UU secepatnya. Rufinus bahkan menambahkan usulan untuk membuat Panita Kerja (panja) mengingat pentingnya PerppuPilkada ini. (sumber)

Tanggapan

PKPU dan Perbawaslu - Alat Kampanye dan Peraga

9 April 2018 – Pada rapat dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri. Rufinus mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempertegas mengenai mobil branding untuk dilarang atau tidak. Rufinus berpendapat mengenai pelayanan umum dapat dikecualikan.[sumber]

PKPU dan Perbawaslu - Verifiksi Parpol, PKPU 7 & 11/2017

9 Januari 2018  - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) .Rufinus menyatakan walkout dari persidangan. Rufinus meminta pada kesempatan kali ini KPU dapat menjawab terlebih dahulu mengenai ruang partai yang sedang berkonflik dalam verifikasinya, apakah verifikasi faktualnya sesuai Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) atau bisa diubah sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), namun dalam hal ini KPU tidak menggubris konflik partai yang sedang dialami Hanura dalam penyusunan PKPU verifikasi faktual partai politik peserta pemilu. Dengan demikian KPU tetap mendasarkan verifikasi faktual berdasarkan kepengurusan SK Menkumham. Atas pernyataan KPU tersebut Rufinus pun akhirnya menyatakan walkout dari persidangan hari ini dan mengajak fraksi lainnya untuk segera walkout apabila setuju dengannya. [sumber]

PKPU dan Perbawaslu - Peraturan Persyaratan Partai Peserta Pemilu 2019

28 Agustus 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan dengan KPU, Bawaslu dan Dirjen Otda Rufinus mengatakan bahwa mengenai dokumen-dokumen yang perlu ‘diangkat-angkat’ agar dipikirkan dengan cara  tinggal ‘klik’ saja. Menurut Rufinus permasalahan kepemilikan kantor sekretariat tidak jelas aturannya. Rufinus mempertanyakan bagaimana bentuk boarding-nya. Untuk persoalan kantor yang terpenting adalah ada alamat, tanah, bangunan dan suratnya. [sumber]

PKPU dan Perbawaslu - Pemutakhiran Data, Tahapan, Transparasi, dan Dana Kampanye, Dualisme Paslon, Penetapan Pengurus Parpol, Implementasi, dan Verifikasi Faktual

23 Agustus 2017 - Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) lanjutan dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu), Dirjen Politik, dan Pemerintahan Umum Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) Rufinus menyarankan pemimpin rapat untuk menggarisbawahi bahwa tidak adanya hal siginfikan yang kita lihat seperti konten material. Rufinus menyatakan dirinya tidak mau masuk ke area ini karena belum ada pembahasan. Selain itu Ia menyatakan jika sekadar hanya mengamini sebuah proses lebih baik dirinya pulang, istirahat, lalu kita bicarakan. Rufinus pun memohon maaf baru hadir karena dirinya usai menghadiri rapat Badan Legislatif (Baleg) kemudian menanyakan mengenai ketentuan rekruitmen kapan kita akan bahas. Pertanyaan selanjutnya darinya adalah apakah sudah diatur masa peralihan sebelum diberlakukan. Mengenai rekrutmen dirinya berpandangan sudah benar namun bagaimana prosesnya Ia ingin tahu. Kemudian Rufinus menyatakan dirinya lebih cenderung membuka pemikiran sistem peradilan di Bawaslu. Selanjutnya menurut Rufinus kita ditantang oleh Pak Menteri zaman dahulu perihal hak dan kewenangan dan menanyakan bagaimana pembentukan panel mandiri. Ia berharap Fandi dapat mengerti berita acaranya karena ada majelis dan hukum acaranya. KIni bisa didapat negara tentang program yang justrifikasinya tidak jelas namun ada dan batas-batas yuridisnya harus jelas, tambahnya. Selain itu Ia berpendapat bahwa hukum materiil dan formil di Bawaslu ini cikal bakal peradilan pemilu. Beberapa pertanyaan yang selanjutnya diajukan Rufinus adalah seperti apa kemandirian yang diinginkan dan apa saja unsur-unsur Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Rufinus mengatakan semua yang Ia ajukan dalam rapat karena dirinya berharap diskusinya dapat dipahami oleh semua pihak. Untuk itu Ia menyarankan untuk membuat klasifikasi unsur-unsur tindak pidana TSM terlbih dahulu. Kemudian Ia mencontohkan seperti ada 10 desa dan dimasuki di satu desa, maka Rufinus menanyakan aoaah hal tersebut masuk dalam unsur. Contoh lainnya adalah ketika terdapat seorang yang ingin menjadi gubernur namun berpura-pura menjadi calon gubernur padahal ingn merampokl aset daerahnya. Rufinus menyatakan kesetujuannya atas apa yang Bawaslu sampaikan namun Ia menanyakan bagaimana redaksionalnya dan jika perkara menghitung bisa tinggal diaudit saja. [sumber]

Konflik Pertanahan Teluk Jambe, Karawang

10 April 2017 - Rufinus mengatakan bahwa ada berbagai masukan termasuk untuk melihat kondisi di lapangan, ada juga permintaan bertemu dengan pihak yang terkait, Rufinus manyatakan harus melakukan kunjungan, untuk melihat langsung.Hal tersebut akan dilakukan setelah bertemu dangan MenATR, MenLHK bahkan dengan Mendagri. [sumber]

Pengesahan Jadwal Baleg Masa Sidang ke-2 2017/2018

15 November 2017 - Rufinus menjelaskan sering terjadinya overlapping dengan UU sektor lain. Rufinus pernah diminta ke Amerika untuk membahas RUU Teroris, lalu Ia menjelaskan bahwa di sana UU bersifat kodifikasi bukan sektoral. Untuk itu Rufinus menyarankan untuk mencoba kodifikasi. Rufinus memantau UU seakan-akan ada benturan dengan komisi padahal seharusnya tidak. Rufinus mengatakan di Komisi 2 masalah pertanahan tidak selesai karena terdapat 181 kasus pertanahan namun sampai hari ini tidak ada satupun yang selesai. Rufinus menjelaskan sejak kepemimpinan Rambe Kamarul Zaman sampai hari ini tidak ada satu pun masalah tanah yang selesai sampai anggaran sudah habis. Rufinus meminta bantuan KPK, respon KPK sangat positif, kemudian 1 minggu yang lalu dirjen BPN diganti karena bermasalah. Masyarakat banyak teraniaya akibat kebijakan tidak benar, misalnya ada BPN tiba-tiba mengambil tanah masyarakat dan banyak kasus di Bali, Serang, Karawang. Rufinus berharap pemantauan UU sektoral terbungkus dengan rapi agar dapat dikodifikasi ke depan. Rufinus menceritakan bahwa di Nganjuk bupatinya ditangkap karena menerima uang, maka Rufinus mengusulkan mengubah UU ASN, diharapkan 13 Januari dapat dimasukkan pada paripurna. [sumber]

Kewenangan KPPU dalam RUU Larangan Praktik Monopoli

17 Januari 2017 - Rufinus menanyakan seperti apa filosofi bahwa penyidikan diberikan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena tugas dari KPPU harusnya adalah memastikan pasar berjalan dengan baik. Rufinus mengingatkan agar Baleg jangan gegabah dan tidak menyimpang dalam membuat UU. Rufinus mengungkap bahwa di KPPU ada indirect evidence karena menurutnya seharusnya indirect evidence tidak ada di lembaga.   

Rufinus menilai bahwa Baleg berlebihan apabila proses penyidikan diberikan kepada KPPU karena penyidikan ini juga tidak main-main sehingga koordinasi dengan kepolisian harus tetap ada. Rufinus juga mengimbau agar lembaga-lembaga yang ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tetap harus berkordinasi dengan pihak kepolisian. Rufinus bersikeras agar kewenangan penyidikan kepada KPPU tidak diberikan demi menghindari pelanggaran di kemudian hari karena kewenangan penyidikan sesuai KUHP dan KUHAP berada di kepolisian. Rufinus meminta agar kewenangan KPPU untuk melakukan penyidikan dicabut dari RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  

Rufinus mengungkap bahwa KPPU tidak mempunyai hukum acara, tapi KPPU bertindak seenak-enaknya. Apabila ingin diberikan penguatan kepada KPPU menurutnya, proses penyidikannya harus diberikan disertai dengan pembuatan hukum acara. [sumber]

10 Oktober 2016 - Rufinus menilai banyak sekali aturan yang ada, dikembalikan ke UU. Rufinus mengatakan bahwa KPPU adalah objek, tetapi ketika di pengadilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi subjek. UU ini diambil oleh Habibie dari Jerman sehingga prosesnya tidak berjalan dengan baik. Terkait penyidikan, Rufinus menanyakan bagaimana jika Baleg memberikan diskresi kepada KPPU karena adanya PPNS. Banyak pasal yang bertabrakan dengan UU lain, Rufinus berpendapat bahwa DPR harus bersama-sama mengharmonisasikan hal itu. Rufinus menanyakan apakah KPPU hanya mengadili kasus terkait niaga atau bisa mengadili untuk kasus-kasus lain. Dalam konteks pasar untuk persaingan usaha, Rufinus menghimbau agar tidak hanya melihat apa yang ada di depan mata. Rufinus menanyakan apakah definisi praktek monopoli akan mengadopsi UU yang lain. Praktik monopoli ini harus melibatkan institusi lain agar tidak menimbulkan border dengan yang lain. Menurut Rufinus, masalah terminologi banyak menjiplak dari Amerika dan Jerman. Terkait penggeledahan, Rufinus mengatakan harus dilakukan oleh penyidik. Jika tidak, maka akan melanggar KUHP. Rufinus menyatakan hak diskresi harus dibatasi. Pada proses peradilan KPPU tidak memakai jubah, bahkan ada yang memakai jeans. Rufinus mengakui pernah ikut sidang KPPU dan mereka kalah semua. Rufinus mengatakan hukum acaranya harus jelas. Rufinus menilai mereka menganut hukum acara yang berbeda. Jika menggunakan hukum negara Indonesia, maka akan berbeda. Rufinus mengatakan banyak sekali yang harus diperbaiki soal terminologi. Rufinus menghimbau agar tidak mengada-ngada, tidak mengambil terminologi dari negara lain dan diterjemahkan begitu saja. Terkait sanksi, Rufinus mengatakan bahwa monopoli ini termasuk pidana. Rufinus mengatakan dirinya belum banyak koreksi karena baru menerima materinya. Menurut Rufinus, perubahan terminologi, mekanisme, dan hak kelembagaan perlu diperbaiki. Rufinus berkata mekanisme ini tidak bisa tiba-tiba terkait seleksi pengangkatan majelis. Rufinus mempertanyakan surat keputusan (SK) siapa yang mengangkat majelis. Rufinus mengatakan bahwa majelis di peradilan itu berbeda-beda. Rufinus berpendapat filosofi KPPU ini lebih condong kepada kode etik dan bukan kepada aspek penggerak. [sumber]

Kesiapan Pemilu Elektronik

11 Januari 2017 - Rufinus mengatakan beberepa hal yang perlu ditanggapi oleh mitra yaitu terkait adanya desa fiktif, e-KTP yang tidak selesai, data pemilih yang belum terdeteksi, dan ketiadaan satu pun orang berlatar belakang IT yang terpilih pada pimpinan KPU. [sumber]

Sengketa Tanah - Provinsi Sulawesi Selatan 

17 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 2 dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Kapolda Sulawesi Selatan, Walikota Makasar, Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Sulawesi Selatan, Camat Manggala, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Yayasan Beringin, dan Ahli Waris (Fachrudin Daeng Romo) , menurut Rufinus, tidak ada hak Polda untuk menghakimi bahwa masalah ini adalah masalah pidana, jika sudah ada Putusan Pengadilan seharusnya BPN tidak boleh masukkan dalam sengketa kembali dan seharusnya sudah tidak ada Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Menurut Rufinus, dalam kondisi sengketa seharusnya BPN tidak boleh menerbitkan apa-apa dan jika terjadi pidana maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus ikut diundang untuk menyelesaikan masalah ini. Rufinus akan menggiring masalah ini ke arah pidana karena ini adalah government crime yang menggunakan alat hukum. Ia berharap Kapolda melakukan penyidikan terhadap orang-orang  khususnya yayasan dan pengusaha yang terkait dengan masalah ini. Rufinus berbicara seperti itu karena merasa Putusan Pengadilan tidak dihargai dan ia mendukung pembuatan tim khusus untuk mencari fakta-fakta tentang permasalahn tanah tersebut. [sumber]

Pagu Anggaran Kemendagri Tahun 2017

3 Oktober 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Sekjen Kemdagri, Rufinus menanyakan alasan Sekjen Kemendagri menurunkan dana bantuan parpol menjadi Rp108 karena pilar demokrasi berasal dari Parpol. Rufinus merasa anggaran itu tidak akan membuat Parpol menjadi lebih baik. Rufinus meminta alasan yang signifikan dan komprehensif. Rufinus merasa Pemerintah dan DPR perlu bertemu lagi untuk membahas dana bantuan Parpol agar Parpol tidak mengambil dana lain. Menurut Rufinus, dana untuk pelatihan lebih baik dialihkan ke e-KTP karena kebutuhannya sangat mendesak. Selain itu, ada kabar bahwa orang dari Kemendagri ada yang masuk penjara karena terkait kasus dana e-KTP. Menurutnya, sepanjang PP tidak berubah tidak akan mungkin ada penambahan dan untuk itu PP harus diubah. Rufinus menanyakan bagaimana niat Pemerintah untuk mengubah PP ini. [sumber]

Sengketa Tanah - Karawang

27 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 2 dengan Dirjen KemenATR:, Kemenkopolhukam, BPN Jawa Barat & Karawang, Bupati Karawang, Dandim,  Kapolres KarawangDPRD KarawangLVRI Jawa Barat, PT. Pertiwi Lestari dan Kades Margakaya, menurut Rufinus, tidak perlu sampai ke Presiden, menurutnya lebih baik didiskusikan dengan baik. Ia menegaskan dirinya berdiri di belakang Pak Dadang, dan mengharuskan kembali melihat darimana titik nol berlari. Sarannya membentuk Panja, turun langsung ke lapangan dan memastikan kebenaran dokumen ini. Ia mengkhawatirkan bapak- bapak ini tidak tinggal di sana, dengan modal baju seragam, tetap harus melihat fakta. Ia mengharapkan kasus ini dapat selsai dengan baik karena kasus ini menurutnya sudah cukup lama. [sumber]

PKPU 2016 - Pencalonan

26 Agustus 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, dan Dirjen Otda, Rufinus mengatakan bahwa banyak hukum yang linier mengatur mengenai disabilitas, Gender, dan HAM, tetapi tetap mengutamakan tentang disabilitas. Menurutnya, perkembangan teknologi bisa membantu. Atas kasus yang terjadi, Rufinus mengatakan bahwa biarkan KPU memberikan penjelasan. Rufinus menyarankan untuk konsinyering beberapa hari karena merasa fisiknya sudah kedinginan. Atas kasus yang ada menurutnya pembahasaannya lama seperti kasus Jesica. Seharusnya bisa lebih efisien. Menurutnya, masing-masing fraksi diberikan saja DIM-nya. Untuk rapat hari senin diharapkan lebih jelas sistematikanya. [sumber]

PKPU 2016 -  PKPU No 6, Pelantikan dan Pengujian Gubernur di Daerah Istimewa Provinsi

25 Agustus 2016  - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dirjen Otonomi Daerah (Dirjen Otda),  menurut Rufinus, seseorang yang mengalami masa percobaan jika dia terpidana maka masa percobaan ini tidak mengikat. Rufinus mengatakan bahwa ada Undang-Undang (UU) lain yang harus mengatur. Jadi, harus bisa membedakan mana Undang-Undang (UU) pokok mana kebutuhan pokok. [sumber]

Perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016

6 Juni 2016 - Rufinus menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus segera direvisi.  [sumber]

Hasil Laporan Badan Pemeriksa Keuangan 2015

Pada Rapat Paripurna ke-61 tanggal 12 April 2016 - Rufinus menemukan banyak hasil laporan BPK yang tidak benar sehingga membuat pihak atau perseorangan jadi tersangka korupsi. Rufinus merasa kecewa kepada Pimpinan Rapat karena tidak mengizinkan Anggota untuk membahas lebih lanjut IHPS 2 Tahun 2015 saat BPK masih berada di ruangan. Rufinus berharap agar ke depannya Pimpinan Rapat tidak men-dismissed perubahan MD3.  [sumber]

Pengamanan Komplek Parlemen

27 Januari 2016 – Rapat  Baleg dengan Paspampres. Rufinus mengatakan bahwa dirinya menginginkan pasukan pengaman yang independen dan imparsial. Rufinus menceritakan bahwa pamdal melawan saat dirinya menegur pamdal tersebut.Rufinus meminta pandangan Paspampres RI mengenai pamdal agar imparsial dan independen. Rufinus mengatakan bahwa anggota DPR RI harus disamakan perlakuan sistem keamanannya dengan wakil presiden RI. [sumber]

Peraturan Bersama DPR dan BPK tentang Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

27 Agustus 2015 - Sama halnya dengan Wenny Warouw dan Tifatul Sembiring, Rufinus juga menambahkan 2 hal terkait konten yang perlu diperiksa di BPK dan output dari BPK itu sendiri. Menurut Rufinus, antara konten, aturan, dan cara main yang digunakan BPK belum diketahui dengan jelas. Selanjutnya, masalah penyerahan merupakan hal yang mudah, tetapi akan menjadi gamang jika tidak memiliki underline.  [sumber]

Permasalahan Pertanahan- Audiensi dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT)

27 Agustus 2015 - Dalam Rapat Audiensi Komisi 2 DPR-RI dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Rufinus menanyakan terkait seberapa besar kontribusi IPPAT dalam mengatasi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan notaris yang sering menimbulkan masalah sengketa tanah, karena dengan adanya data itu, kita bisa memperbaiki PPAT atau notaris yang bermasalah sesuai dengan kode etik yang berlaku. Rufinus mengungkapkan bahwa sampai saat ini banyak notaris yang ditangkap akibat memalsukan akta. Rufinu juga mengemukakan juga ditemukannya kasus akta tanah yang dijadikan agunan ke bank yang dibuat oleh notaris palsu. Dengan adanya beberapa kasus tersebut, Rufinus mempertanyakan fungsi IPPAT. Rufinus juga mengungkapkan di dalam RUU Pertanahan dari isi pasal per pasalnya, belum ada definisi yang jelas terkait sengketa tanah, karena diharapkan IPPAT dapat memberikan masukkan agar RUU Pertanahan dapat terlaksana dengan baik. Terakhir Rufinus mempertanyakan terkait apa yang menjadi objek saat terjadinya sengketa tanah. [sumber]

Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet - Tahun 2014

Pada 24 Agustus 2015 - Rufinus menilai bahwa produktifitas Sekretariat Kabinet (Setkb) di mata Komisi 2 masih minus. Menurut Rufinus gaya penyelenggaraan kebijakan Presiden yang berbasis kekeluargaan dikhawatirkan tidak berkaitan dengan variabel kerakyatan. Rufinus juga meminta ke Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) output terkait variabel hasil laporan yang keseluruhannya menurut Rufinus masih kurang penjelasan.  [sumber]

Sengketa Pertanahan

27 Agustus 2015 - Rufinus menanyakan terkait seberapa besar kontribusi IPPAT dalam mengatasi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan notaris yang sering menimbulkan masalah sengketa tanah, karena dengan adanya data itu, kita bisa memperbaiki PPAT atau notaris yang bermasalah sesuai dengan kode etik yang berlaku. Rufinus mengungkapkan bahwa sampai saat ini banyak notaris yang ditangkap akibat memalsukan akta. Rufinu juga mengemukakan juga ditemukannya kasus akta tanah yang dijadikan agunan ke bank yang dibuat oleh notaris palsu. Dengan adanya beberapa kasus tersebut, Rufinus mempertanyakan fungsi IPPAT. Rufinus juga mengungkapkan di dalam RUU Pertanahan dari isi pasal per pasalnya, belum ada definisi yang jelas terkait sengketa tanah, karena diharapkan IPPAT dapat memberikan masukkan agar RUU Pertanahan dapat terlaksana dengan baik. Terakhir Rufinus mempertanyakan terkait apa yang menjadi objek saat terjadinya sengketa tanah. [sumber]

Pada 16 April 2015 - Rufinus memberi saran ke Menteri Agraria dan Tata Ruang alangkah baiknya apabila perkara sengketa pertanahan di buat gelar perkara untuk penyelesaian masalah.  [sumber]

Peraturan Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR

8 April 2015 - Menurut Rufinus baru-baru ini ada penyerangan di parlemen Turki dan Ukraina. Dan beberapa tahun yang lalu terjadi juga penyerangan di parlemen di Australia. Rufinus tidak ingin itu kejadian di DPR. Menurut Rufinus setelah kejadian penyerangan tersebut, Parlemen Australia memperluas parameter keamanannya. Rufinus menilai DPR patut mempertimbangkan untuk meniru. Menurut Rufinus pengamanan di Kalibata dan Ulujami (Komplek Perumahan Anggota DPR) jauh lebih esensial untuk diperketat. Anggota DPR juga dituntut untuk datang tepat waktu, tapi sering kena macet. Rufinus saran sekalian saja untuk 560 anggota DPR mendapatkan fasilitas voorijder dan fasilitas anti-tilang.  [sumber]

6 April 2015 - Menurut Rufinus, ke depan DPR harus perbaiki proses pemberian tempat dan proses inspeksi kelayakan gedung dan lift. Rufinus jengkel karena ketika masa reses, gedung dan lift tidak diperbaiki. Tapi ketika pada masa sidang, DPR malah perbaiki lift-nya. Dari sisi pengaturan, Rufinus setuju butuh pendalaman. Namun demikian, menurut Rufinus yang sangat dibutuhkan adalah penegasan dari sisi lapangan, yaitu kemampuan manajerial dari para Pamdal (Petugas Pengamanan Dalam) DPR.  [sumber]

Dana Desa

Pada 6 April 2015 - menurut Rufinus sudah marwah dari NKRI untuk desa-desa di perbatasan lebih diperhatikan. Rufinus usul ke Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (MenPDT) untuk menetapkan desa-desa yang layak untuk mendapat dana ini.  [sumber]

Aspirasi Persatuan Guru Seluruh Indonesia

Pada 30 Maret 2015 - Rufinus saran agar dibentuk Panitia Kerja (Panja) tentang Tenaga Honorer K1, K2 dan K3.  [sumber]

Audiensi dengan Majelis Rakyat Papua terkait UU Pilkada 2015

Pada 26 Maret 2015 - Menurut Rufinus apa yang diminta Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat (MRP) adalah keharusan. Rufinus menilai perrmintaan MRP sudah diadopsi dalam UU Pilkada 2015. Menurut Rufinus UU Pilkada 2015 tidak mengabaikan otsus dan tidak bersifat generalis. Namun perlu diterjemahkan lebih meluas saja.  [sumber]

RKA K/L dan RAPBN 2019

6 Juni 2018 - Pada Raker Komisi 2 dengan MenPANRB, Kepala BKN, Kepala LAN, ANRI, Ketua KASN dan Ombudsman, Rufinus menjelaskan bahwa ada sebuah surat yang dikeluarkan tentang izin prinsip tunjangan kerja yang ditujukan ke Kemenkeu untuk 13 kementerian dan lembaga. [sumber

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pematang Siantar
Tanggal Lahir
04/06/1954
Alamat Rumah
Puri Sriwedari Blok Q/01, RT.001/RW.012, Kelurahan Harjamukti. Cimanggis. Depok. Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Hati Nurani Rakyat
Dapil
Sumatera Utara II
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria