Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Hati Nurani Rakyat - Sumatera Selatan I
Komisi IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Remban
Tanggal Lahir
07/06/1976
Alamat Rumah
Komplek Alam Raya Residence Blok F1 No.4, RT.024/RW.008. Sukarami. Sukarami. Kota Palembang. Sumatera Selatan
No Telp
0812 7137 8889 atau 021 575 5573

Informasi Jabatan

Partai
Hati Nurani Rakyat
Dapil
Sumatera Selatan I
Komisi
IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan

Latar Belakang

Fauzih H. Amro terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mewakili Dapil Sumatera Selatan I setelah memperoleh 26,438 suara. 

Fauzih adalah tokoh pemuda Sumatera Selatan dan pernah maju menjadi calon legislatif di Pileg 2009 mewakili Partai Bintang Reformasi (PBR). Fauzih adalah salah satu deklarator dari Persatuan Indonesia (Perindo), organisasi yang didirikan oleh Hary Tanoesoedibjo dan menjabat sebagai Sekretaris Dewan Sosial DPP Perindo. 

Fauzih adalah seorang wiraswastawan dan memiliki usaha binatu (Faris Laundry & Dry Cleaning) dan dagang (CV. Muratara Jaya) di Palembang.

Fauzih bertugas di Komisi V yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal. Fauzih juga dipercaya menjadi Wakil Ketua Fraksi Hanura di DPR-RI.

Pada bulan Agustus 2016, Fauzih dimutasi dan berpindah ke Komisi IX yang membidangi Kesehatan, Kependudukan, Tenaga Kerja & Transmigrasi. 

Pendidikan

S1, Peternakan, Institut Pertanian Bogor, Bogor

S2, Universitas Padjajaran, Bandung

S2, Universitas Indonesia, Depok

Perjalanan Politik

Fauzih Amro sudah aktif berorganisasi sejak di bangku kuliah. Fauzih sempat menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiwa Fakultas Peternakan IPB (1997) dan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor (1997-1998)

Di 2006 Fauzih bergabung dengan Partai Bintang Reformasi dan dipercaya untuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBR Provinsi Sumatera Selatan (2006-2013).  Fauzih maju mencalonkan diri menjadi calon legislatif dari PBR pada Pileg 2009.

Di 2013, Fauzih bergabung dengan Hanura dan juga aktif mendirikan Perindo.

Pada Pileg 2014, Fauzih berhasil terpilih menjadi Anggota DPR-RI 2014. Setelah sebelumnya bertugas di Komisi XI DPR-RI Fauzih kemudian bertugas di Komisi IV DPR-RI yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Jasa Konstruksi

27 April 2016 - Fauzih mengatakan bahwa yang menjadi concern dari dulu adalah tentang kriminalisasi dan tenaga kerja. Fauzi melanjutkan, Komisi 5 harus memasukkan pasal sendiri mengenai kriminalisasi. Fauzi juga menjelaskan bahwa memang tidak ada aparat hukum yang boleh masuk pada prapekerjaan. Masalah lainnya, ia menjelaskan, adalah terkait tenaga kerja asing, di mana tidak hanya lembaga yang mempunyai sertifikasi, namun orangnya juga.  [sumber]

19 Mei 2015 - Fauzih menilai kalau kepastian hukum tidak ada maka RUU Jasa Konstruksi tidak sempurna. Menurut Fauzih banyak yang tidak mau masuk ke industri jasa konstruksi karena tidak ada kepastian hukum. Kepastian hukum ini akan memberikan rasa aman bagi penyelenggara dan pelaksana. Fauzih dorong untuk bahasa mengenai kepastian hukum dimasukkan di RUU Jasa Konstruksi.

Fauzih tidak setuju Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menjadi sebuah institusi yang bersifat Superbody. Fauzih menilai LPJK harusnya tunduk kepada Pemerintah dan Pemerintah perlu mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk mengatur status LPJK. Fauzih saran agar standar sertifikasi dan Surat Keputusan (SK) dikeluarkan oleh Pemerintah, bukan LPJK untuk memperjelas kedudukan LPJK.  [sumber]

20 April 2015 - Menurut Fauzih pekerja konstruksi harus mendapat kepastian hukum agar tidak terjadi intervensi dari aparat penegak hukum. Sehubungan dengan LPJK, Fauzih menilai lembaga ini banyak mendapat pengaduan dari masyarakat karena terlalu superbody seperti KPK. Menurut Fauzih LPJK harusnya tidak terlalu kuat dan lebih menghargai asosiasi. Sehubungan dengan kegagalan dalam proses konstruksi, Fauzih menyarankan untuk dibentuk badan yang menyelesaikan masalah jasa konstruksi.  [sumber]

RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

17 November 2015 - Fauzih menanyakan tentang bagaimana model masing-masing perbankan untuk mengajak masyarakat turut berperan aktif dan mengajak masyarakat untuk menabung. Menurut Fauzih, hal yang paling penting adalah dalam UU Tapera adalah regulasinya. Bila pemerintah menjalankan regulasi, developer juga pasti akan tertib. Fauzih menambahkan bahwa tanah juga perlu dipikirkan. Menurutnya, akan percuma jika uang banyak, tetapi tak ada tanah.  [sumber]

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015, Fauzih Amro mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

RUU Sumber Daya Air

31 Maret 2015 - Fauzih menilai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) tidak antisipasi keputusan Mahkamah Konstitusi tentang UU SDA. Fauzih mendesak Kemenpupera untuk segera membuat peraturan agar kita tidak tergantung dengan UU No.11 Tahun 1974 karena Fauzih tidak yakin 5 Peraturan Menteri yang sekarang memastikan program sumber daya air berjalan. Menurut Fauzih ada beberapa bendungan yang potensi penggunaannya belum maksimal di Sumatera Selatan. Fauzih minta klarifikasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) terobosan yang disiapkan untuk mengakomodir program waduk dan bendungan. Fauzih menilai terobosan dari KemenLHK penting untuk memastikan program Presiden Joko Widodo menciptakan 1 juta Hektar sawah bisa jadi kenyataan.  [sumber]

Tanggapan terhadap RUU

RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

11 September 2017 - Dalam Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan HAM, Fauzih mengatakan bahwa dalam UU MD3, porsi UU yakni 50 persen DPR dan 50% Pemerintah. Fauzih mengatakan, terkait perizinan Badan Karantina Nasional (BKN) tersebut, Komisi 4 akan menerima kebijakan pemerintah jika BKN tidak diizinkan berdiri. Fauzih mengatakan bahwa masalah bangsa Indonesia pada umumnya hampir sama, yakni baru mengambil tindakan jika telah terjadi masalah. Sama halnya dengan masalah karantina, saat ini belum ada masalah yang darurat, sehingga tindakan yang diambil tidak maksimal. [sumber]

Tanggapan

Evaluasi Anggaran Triwulan 1

6 Juni 2018 - Pada Raker Komisi 4 dengan MenLHK dan BRG, Fauzi mengatakan bahwa anggaran untuk daerah aliran sungai hutan lindung 10x lipat. Fauzi menyarankan agar KBR perhutanan sosial bisa ditingkatkan. [sumber

Tata Ruang Wilayah dan Hutan

12 Februari 2018 – Pada rapat dengan Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Fauzih menyatakan bahwa hal yang tepenting menurutnya adalah persoalan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan, karena dalam hal ini terdapat 2 SK Menteri Kehutanan yang isinya berbeda, oleh sebab itu, jika kita membaca SK yang terbaru hal tersebut harus dijadikan rujukan supaya tidak terjadi tumpang tindih dengan yang lama. Fauzih menanyakan apakah yang dapat dikatakan sebagai hutan itu jumlahnya ada 71.000 atau hanya 31.000. Fauzih memaparkan, untuk Palembang sendiri, hutan yang ada sangat banyak tetapi hutan tersebut telah berubah menjadi hutan sawit . Fauzih juga memaparkan, adapun pada saat kunjungan kerja di Sumatera Selatan, terdapat 9200 hektar hutan dan terdapat 3 perusahaan disekitarnya, Fauzih menanyakan mengenai status ketiga perusahaan tersebut apakah menerobos hutan atau tidak. Fauzih menjelaskan apabila data-data yang dibutuhkan sudah lengkap maka InsyaAllah masalah ini bisa segera diselesaikan.  [sumber]

Perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI)

23 Oktober 2017 - Pada Rapat Audiensi Komisi 4 DPR-RI dengan Mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta tentang perizinan, menurut Fauzih, mahasiswa UGM perlu melakukan audiensi dengan Presiden dan KemenLHK agar Hutan Tanaman Industri (HTI) tetap terjaga, sebabpemerintah yang memiliki kekuasaan dalam mengambil keputusan. Fauzih juga mengatakan bila mahasiswa akan lebih realistis setelah lulus kuliah. [sumber]

Kelangkaan Garam dan Riset Pegelolaannya

5 September 2017 - Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi 4 dengan Kemendag (Kementerian Perdagangan ), KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan PT. Garam Fauzih menganggap yang paling penting adalah regulasi dari 3 leading sector dalam impor garam. Teknologi juga merupakan hal yang menentukan. Fauzih mengatakan agar road map harus diperjelas, tata kelola dan Peraturan Menteri yang mengatur teknis juga penting dalam hal ini. [sumber]

Stabilitas Harga Pangan menjelang Idul Fitri

7 Juni 2017 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 4 DPR-RI dengan Kementerian PertanianKementerian Kelautan dan PerikananKementerian PerdaganganKepolisianKomisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) , Fauzih mengkritisi adanya tradisi tahunan kenaikan harga pangan saat ramadan, harusnya dapat di antisipasi dulu dan Indonesia harus lebih maju. [sumber]

Kekayaan Alam di Indonesia

17 April 2017 - Pada RDPU Komisi 4 dengan BRG dll, Fauzih mengatakan, ia sepakat RUU ini lintas sektoral. [sumber

Teluk Benoa

28 November 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 4 menggelar dengan PT Tirta Wahana Abadi, Heru Budi Wasesa,  menurut Fauzih, persoalan reklamasi pasti akan menjadi sorotan media. Untuk itu, kita perlu memberikan fasilitas, sedangkan surat dari Kementrian Kelautan dan Perikanan itu abu-abu. Fauzih mneyarankan agar PT TWBI perlu melakukan koordinasi dengan kementrian yang terkait dengan masyarakat karena masyarakat harus dilibatkan secara intensif. [sumber]

Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan 

14 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Jabar, Jawa Timur, Lampung, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, Fauzih mengatakan evaluasi dari gubernur akan menjadi perhitungan DPR dan evaluasi yang dihadirkan harus menyeluruh.  [sumber]

RAPBN 2017 - Eselon 1 Kementerian PU-PR

27 Juli 2016  - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR), Fauzih menyutujui pemaparan yang disampaikan Kementerian PU-PR, tetapi perlu adanya konektivitas antar dirjen untuk menjalankan program-program kerja. [sumber]

Anggaran Badan SAR Nasional (BASARNAS)

27 Juni 2016 - Fauzih mendukung tambahan anggaran Rp100 Miliar untuk Basarnas karena dinilai masih masuk akal.  [sumber]

Sanksi Pembekuan Ground Handling Maskapai Penerbangan Air Asia dan Lion Air

26 Mei 2016 - Fauzih menegaskan kembali kepada forum bahwa rapat ini bertujuan untuk mencari solusi, bukan untuk mencari kesalahan. Insiden ini merupakan yang pertama kali di dunia. Oleh karena itu, Fauzih mempertanyakan pihak mana yang harus bertanggung jawab bila insiden ini terjadi lagi di mana sudah ada rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Komisi 5 dan peraturan parlemen.

Fauzih menuturkan bahwa bangsa ini harus belajar dari kesalahan. Menurutnya, hal yang paling mendasar dari penerbangan adalah kedisiplinan, dan kecelakaan penerbangan yang terjadi di Indonesa bagian timur merupakan kesalahan petugas yang buruk dan tidak taat hukum. Sanksi pembekuan yang diberikan kepada Air Asia dan Lion Air, dinilai Fauzih paling keras yang pernah diberikan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta ada pihak yang mendukung dan tidak.

Bila memang terbukti bersalah, Fauzih meminta Kemenhub memberi hukuman yang pantas dan begitu juga sebaliknya. Fauzih juga menyampaikan kepada Dirjen Perhubungan Udara, bahwa pada rapat sebelumnya dengan manajemen Lion Air, karyawan dan pramugari merasa terzalimi dengan sanksi pembekuan oleh Kemenhub karena mereka merasa tidak melakukan kesalahan. Fauzi berharap sanksi dari Kemenhub dapat memberikan efek jera sehingga maskapai yang ada tidak melakukan kesalahan. Untuk perlawanan yang dilakukan Lion Air, Fauzih menganggapnya sebuah kewajaran.

Fauzih menganggap Lion Air adalah satu maskapai yang luar biasa, yang dimiliki oleh anak negeri. Fauzih menyarankan kepada Lion Air untuk memperbaiki pelayanannya sebelum go international. BIla Lion Air dan maskapai lainnya salah, dinilai Fauzih pantas dihukum. Namun, maskapai penerbangan juga pantas mendapatkan pembinaan.

Fauzih menanyakan kepada Kemenhub, apakah ada pengawasan berkala atau perusahaan maskapai yang bandel karena menurutnya SOP penerbangan sudah jelas. Fauzih juga menduga, apakah maskapai ingin mencari keuntungan dari pelanggaran yang dilakukan. Menurut menilai bahwa manajemen Lion Air sangat tidak bagus, dan delay selalu terulang. Fauzih juga menanyakan kepada Lion Air, kenapa pelayanannya berbeda dengan Batik Air. Fauzih meminta kondisi ini dievaluasi oleh Kemenhub.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Perhubungan

26 Januari 2016 - Fauzih berharap Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Sekjen Kemenhub) yang baru dapat memanfaatkan lahan dan aset jalur kereta api Lampung-Aceh. Selain itu, Fauzih juga berharap Kemenhub dapat menginventarisir semua asetnya dengan baik.

Selanjutnya, Hanna menanyakan apakah hambatan Kemenhub dalam penyerapan anggaran. Selain itu, Hanna menyinggung soal pencurian yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Hanna menilai pencurian tersebut sangat sistematis. Hal tersebut harus menjadi pelajaran bagi bandara lain. Hanna berpesan bahwa semua pihak harus waspada dan perlu koordinasi yang simultan. Terungkapnya pencurian yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta baru-baru ini, dinilai Hanna sangat membuat malu Indonesia di dunia internasional.  [sumber]

RKA K/L Mitra-Mitra Komisi 5 pada 2016

19 Oktober 2015 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)  dengan mitra-mitra Kementerian/Lembaga Komisi 5, Fauzi mengungkapkan keresahannya bahwa hasil rapat jauh dari harapan saat Raker terakhir. Seharusnya perwakilan Komisi 5 yang juga berada di Banggar memperjuangkan kepada mitra mereka saat ini. Fauzi juga memohon agar bisa dipertimbangkan terlebih dahulu untuk pengadaan bus dan kapal. [sumber]

Evaluasi Mudik 2015 

20 Agustus 2015 - Fauzih menilai penurunan lalu lintas laut disebabkan adanya penurunan pemudik di jalur laut. Selain itu, Fauzih menambahkan supaya semua pihak baik dari pihak regulator dan operator memikirkan langkah serta opsi ke depannya agar lebih baik dari tahun ini. Fauzih juga mendukung adanya evaluasi Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang (Panja RUU) terkait keselamatan kualitas penerbangan.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016

10 Juni 2015 - Fauzih berharap kehadiran Badan Usaha Penjamin Infrastruktur (BUPI) mudah-mudahan bisa mengatasi pembangunan infrastruktur wilayah. Fauzih minta penjelasan ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) apa saja kategori dari Infrastruktur Wilayah tersebut dan apa tupoksinya.  [sumber]

Anggaran Badan SAR Nasional, Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura 2016

10 Juni 2015 - Fauzih dorong Kepala Badan SAR Nasional (BASARNAS) untuk buatkan skema pengelolaan peralatan kemanusiaan ketika terjadi bencana. Fauzih tidak ingin BASARNAS menjadi seperti gudang, pinjam sana-pinjam sini peralatannya.

Mengenai Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Fauzih minta klarifikasi ke Kepala BMKG mengenai skema kesediaan peralatan pendukungnya dari Aceh sampai dengan Papua.

Sehubungan dengan Badan Pengelola Lumpur Sidoarjo (BPLS), Fauzih minta konfirmasi dari Kepala BPLS apakah badan ini bersifat permanen atau ad Hoc.  [sumber]

Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2016

9 Juni 2015 - Fauzih minta klarifikasi ke Pimpinan Rapat apakah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenPDT) bermitra dengan Komisi 2 atau Komisi 5.

Fauzih mengingatkan ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) bahwa mereka bermitra bukan bermusuh. Fauzih tidak ingin Komisi 5 saat ke desa tidak didampingi oleh pejabata Eselon-1 dari KemenPDT. Menurut Fauzih di perkotaan-pun ada daerah tertinggal dan kumuh. Agar satu persepsi, Fauzih minta klarifikasi ke MenPDT apa kriteria dari desa tertinggal.  [sumber]

Tol Laut

20 Mei 2015 - Fauzih menyoroti bahwa di Dapilnya kepala pelabuhan dan bandara menghindari anggota Komisi 5. Menurut Fauzih pola komunikasi Komisi 5 dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sangat penting. Fauzih menilai kemitraan Komisi 5 dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (KemenPU-PERA) amat beda. Menurut Fauzih bila komunikasi dari Kemenhub tidak baik, jangan harap komunikasi dari Komisi 5 akan baik. Fauzih menekankan bahwa Program Tol Laut bukan hanya kerjaan Kemenhub, tapi ada konektivitas dengan kementerian dan stakeholderlain.

Fauzih minta ke Menteri Perhubungan (Menhub) dibuatkan skema penyelesaian Program Tol Laut ini seperti apa. Fauzih dukung untuk dibentuk Panitia Kerja (Panja) untuk Tol Laut agar kemitraan ini tidak hanya jadi wacana saja.  [sumber]

Penyelesaian Klaim untuk Korban Pasca Kecelakaan Pesawat Air Asia QZ-8501

6 April 2015 - Menurut Fauzih proses ganti rugi harus cepat dan segera selesai.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Remban
Tanggal Lahir
07/06/1976
Alamat Rumah
Komplek Alam Raya Residence Blok F1 No.4, RT.024/RW.008. Sukarami. Sukarami. Kota Palembang. Sumatera Selatan
No Telp
0812 7137 8889 atau 021 575 5573

Informasi Jabatan

Partai
Hati Nurani Rakyat
Dapil
Sumatera Selatan I
Komisi
IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan