Nasional Demokrat - Sumatera Selatan I

Komisi XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, dan Sektor Jasa Keuangan

Sikap Terhadap RUU

Rancangan Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan — Badan Legislasi DPR RI Audiensi dengan Mahasiswa Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor

Fauzi mengatakan dunia kampus adalah dunia ideal, sementara di DPR adalah perjuangan politik, jadi konteks akademis memang berat di DPR. Tugas DPR adalah menerima masukan dan menyampaikan kepada pemerintah. Fauzi menyampaikan bahwa ada 21 UU yang mengatur investasi kelapa sawit, jika pelaksanaannya baik maka dapat memberikan keadilan.

Tanggapan

Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni

Fauzi mengatakan terkait dana cadangan penjamin di slide 4 disebutkan pada tahun 2023 anggaran kewajiban penjamin Pemerintah itu Rp330 Miliar, tapi akumulasi kurang lebih ada di angka Rp12 Triliun. Artinya, ini dipotong pemberian PMN tunai untuk yang sekarang atau beda lagi. Perlunya Pelni membuat roadmap tentang skema pembiayaan dan usaha keuntungan. Jangan sampai Pelni tidak untung. Ia menanyakan terkait temuan BPK ada beberapa catatan kami tentang temuan BPK sudah diselesaikan apa belum. Tentang dugaan korupsi asuransi perkapalan. Apakah ini akan berimplikasi terhadap pada PMN ke depan. Terkait temuan BPK di Hutama Karya harus diselesaikan. Jangan sampai temuan ini berimplikasi terhadap PMN. Khususnya temuan tentang Proyek Tol Medan Binjai yang melanggar kontrak.

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Fauzi mengatakan bagaimana model insentif perpajakan yang dijalankan sehingga tidak menjadi temuan rutin oleh BPK RI, meskipun kita mengapresiasi pendapatan perpajakan dari tahun ke tahun naik. Fauzi mengatakan F-Nadem meminta adanya kajian terkait apakah pemberian cashback atas pembelian mobil listrik yang hampir Rp42 triliun efektif atau tidak atau apakah sebaiknya insentif pajak yang diberikan. Fauzi berpendapat uang Rp42 triliun lebih efektif jika dialihkan untuk ketahanan pangan khususnya beras. Fauzi mengatakan dengan kondisi dan tantangan 2020-2022, apakah Kementerian Keuangan bisa bertahan dengan situasi yang mengalami gempuran ekonomi secara makro, sehingga ketahanan Kementerian Keuangan dengan penerapan WFH apakah masih akan terjadi di tahun yang akan datang.

Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi Program dan Prioritas Anggaran K/L TA 2024 Masing-Masing Unit Eselon I - RDP Komisi 5 dengan Dirjen Hubdat, DJKA, Kepala BPTJ, dan Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan RI

Fauzi menyampaikan bahwa di Dapil Sulsel 3 itu dampak dari kerusakan jalan salah satunya adalah tidak berfungsinya jembatan timbang itu. Banyak sekali mobil berjajar cukup panjang menghindari itu ada waktunya. Ini harus kita cari jalan keluarnya. Mengenai terminal, di dapil kami ini hampir kendaraan umum agak jarang masuk ke terminal, karena memang fasilitas terminal sangat tidak memadai, sehingga calon penumpang agak riskan. Mereka ingin menggunakan alat transportasi dia naiknya dari terminal. Menurut Bupati beliau mengatakan permasalahannya tidak ada kemampuan daerah. Dan ternyata statusnya masih kepemilikannya punya daerah belum menjadi pemilik pusat. Ini harus dicari jalan keluarnya juga sehingga tidak terjadi hal-hal yang ataupun penumpukanlah penumpang maupun mobil di mobil angkutan umum di pinggir jalan. Itu apakah secara langsung saja diambil oleh Pusat atau ada prosedurnya. Kemudian terkhusus di Kabupaten Luwu Utara. Itu daerah baru saja 2 tahun yang lalu kurang lebih ada banjir bandang sekarang infrastrukturnya juga sudah cukup lumayan penerangan jalan. Lampu sudah terpasang ada 92 tapi ada masalah tiga lampu tidak nyala dari awal dipasang. Kemudian mengenai marka jalan. Sekarang jalan di sana sudah besar-besar sementara ada aspirasi kami yang berhubungan dengan itu keluar dari Dapil. Tolonglah kita saling menghargai ini. Kemudian untuk kereta api, mudah-mudahan 2024 ini di ujungnya bisa selesai.

Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan

Fauzi mengatakan bahwa kita membela saudara mitra, dengan banyaknya kasus ini orang benci dengan kemewahan, yang tidak masuk akal yaitu ketika seorang pegawai Kemenkeu di eselon 1,2 dan 3 yang kapasitas omzetnya melebihi dengan sangat tidak wajar. Sistem yang sudah ada yang paling penting adalah di Kemenkeu ada semacam pencegahan dini. Kemenkeu harus melakukan pencegahan internal dengan evaluasi lembaga secara private atas pelanggaran pegawai. Warning terkait LHKPN ada batasnya, terus bagaimana eselon 1,2 dan 3 tidak ada LHKPN. Kalau sistem sudah bagus, bagaimana pencegahan dan tindakannya karena banyak orang islam yang melanggar kitab suci, harusnya setiap pelanggar harus diberikan sanksi baik di internal dan eksternal Kemenkeu. Kita harus pura-pura miskin mengurangi gaya hidup mewah, kasus di PPATK ini menganalisa transaksi masuk dan keluar. Ini tidak mungkin pertahunnya tidak ada update dari tahun 2009 - 2023 masa setiap tahun tidak ada laporan ini tidak masuk akal tiba-tiba ada kasus dengan Mahfud MD ini seperti kucing-kucingan ada apa Kemenkeu dan PPATK karena Mahfud MD tidak bisa memberikan informasi yang valid padahal itu dokumen negara yang sangat rahasia. Kita mungkin ada kawan yang transaksi mencurigakan langsung dapat surat dari PPATK berdasarkan laporan temuannya dengan klasifikasi-klasifikasi yang terlampir. Artinya dari surat ini kita bisa klasifikasi dan dijelaskan dari 65 surat 245 triliun ini ada di alat transaksi di Bea Cukai dan Perpajakan. Kalau saudara sudah kerjasama ledakan 349 triliun ini seolah-olah ada transaksi yang mencurigakan, apa benar ada kasus yang terjadi ternyata ini yang terjadi. Kita mitra yang perlu diperkuat. Maju terus pantang mundur karena ini bagian dari usaha untuk memperbaiki kinerja Kemenkeu.

Pembahasan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) - Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI

Fauzi menyampaikan melihat bahwa pilah pilih ini jelas, dahulu ini sengit masalah DBH karena tidak hanya sawit ada juga sumber kekayaan alam dan minyak. Khusus untuk sawit di daerah provinsi dan daerah penghasil dan daerah perbatasan. Tidak semua kabupaten kota ada sawitnya, ada spesialis daerah penghasil dan daerah perbatasan langsung. Baik itu limbah atau jalan, kalau ini bisa kita turunkan ke anggaran berupa jalan yang selama ini DAK reguler dan fisik. DAK Fisik ini biasanya mereka meminta jalan, khusus penghasil sawit ini lokusnya jalan. Akses jalannya selama ini pemda dan tidak ada kemampuan pemda untuk ngurus jalan ini. DBH ini harusnya fokus ke jalan agar tidak mengganggu anggaran APBD. UU HKPD ini turunannya UU no 1 ini kami berharap PP ini segera direalisasikan untuk dieksekusi, tentang sumbernya minimal 4 persen ini jadi beban saya adalah selama ini otomatis dipungut oleh DPD PKS tentang replanting jangan ke biodiesel. Mudah-mudahan PP ini segera dieksekusi dan direalisasikan.

Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah

Fauzi mengatakan bahwa kluster dua saja yang menyangkut industri jasa keuangan termasuk OJK. Secara prinsip, kalau kita bicara Koperasi maka harus bicara dari hulu sampai hilir. Kami sepakat kluster dua ini harus diperdalam. Kalau koperasi memang setengah hati, antara mau dan tidak, maka lebih baik didrop saja semuanya. Fraksi NasDem menerima KSP, pengurusnya saja yang gaduh, kalau anggotanya tidak terlalu. Masalahnya memang banyak koperasi mengatasnamakan legalitasnya koperasi tapi core bisnisnya di tempat lain.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Outlook Perekonomian Tahun 2020 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia

Fauzi mengatakan di tahun 2020 pentingnya program BI terus mendorong inovasi digital dan dapat memandu perekonomian indonesia, BI harus mendukung pertumbuhan ekonomi start up ini. BI sebaiknya tidak terburu-buru menurunkan suku bunga dari internal, mengingat adanya bank yang enggan mengikuti aturan BI.

Masukan dan Pandangan terhadap Perbaikan Penerbangan Nasional — Panja Penerbangan Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Indonesia National Air Carriers Association (INACA) dan Maskapai Penerbangan Nasional

Fauzi mengatakan bahwa nafas Panja ini berangkat dari kecelakaan Air Asia. Dari insiden tersebut, dapat diketahui bobroknya manajemen penerbangan dan bandara yang ada di Indonesia.

Panja Jasa Konstruksi - RDPU Komisi 5 dengan Dirjen Bina Konstruksi

Fauzi berpendapat bahwa kepastian hukum ini akan memberikan rasa aman bagi penyelenggara dan pelaksana jasa konstruksi. Jika kepastian hukum tidak ada, maka RUU Jasa Konstruksi tidak sempurna. Fauzi juga berpendapat bahwa standar sertifikasi perlu diumumkan ke publik. Standar sertifikasi harus dipublikasi dan SK dikeluarkan oleh Pemerintah agar LPJK tidak menjadi superbody.

RAPBN 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan BMKG, Basarnas, BPWS, dan BPLS

Fauzi bertanya mulai dari Aceh hingga Papua peralatan sar yang tersedia sudah berapa banyak.

Evaluasi terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengawasan dalam Bidang Perhubungan serta Evaluasi terhadap Keamanan Transportasi Darat, Laut, dan Udara (Rapat Lanjutan) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan RI

Fauzi mengatakan bahwa sebagian besar kegiatan perhubungan di Jambi 70% belum berjalan. Salah satu penyebabnya adalah krisis ekonomi akibat tidak adanya stabilitas dalam berbelanja.

Penjelasan Pokok-Pokok Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PUPR dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Fauzi teringat bahwa ada beberapa bendungan yang belum optimal atau dapat dikatakan mati. Ia berharap hal tersebut mendapatkan perhatian agar dapat membantu program 1 juta hektar sawah. Untuk fiskal kabupaten provinsi sulit dijangkau, Fauzi memohon agar adanya tinjauan ulangnya. Ia mengatakan di Sumatera Selatan banyak rawa-rawa. Oleh karena itu, rawa tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan. Menurut Fauzi, lebih baik manfaatkan yang sudah ada daripada membangun yang besar-besar agar tidak sia-sia. Mengenai Ditjen Bina Marga, Fauzi tidak mengetahui tupoksinya. Menurutnya, berbanding lurus antara panjang jalan dengan anggarannya. Namun, yang ditemukan di lapangan tidak seperti itu. Fauzi mengharapkan Dirjen Bina Marga tidak membangun rumah di kawasan elit atau yang tidak membutuhkan.

Penyampaian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR-RI dan Evaluasi Kinerja sampai dengan Semester I Tahun 2015 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Fauzi meminta penjelasan terkait proses bendungan seukuran 1 juta hektar di seluruh Indonesia dan jumlah kapasitas waduk yang dilaporkan. Ia menanyakan kepada Dirjen Bina Marga bahwa penting untuk membuat peta jalan nasional. Selain itu, ia juga mempertanyakan tujuan dari rumah subsidi, jumlah anggarannya, lokasi persebarannya, dan waktu realisasinya. Ia berharap jangan sampai hal tersebut digunakan oleh masyarakat kelas atas untuk investasi.

RKA 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan semua Kementerian & Lembaga

Fauzih memohon agar dapat dipertimbangkan untuk pengadaan bus dan kapal.

Penjelasan Pokok-Pokok Rencana Kerja dan Anggaran dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Basarnas, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisiska (BMKG), Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS)

Fauzi mengatakan Basarnas harus memiliki RPJM dan peta renstra bencana untuk melihat kemungkinan bencana dari Aceh sampai Papua. Fauzi meminta BPMK membuat peta klimatologi dari Aceh sampai Papua untuk membantu program ketahanan pangan. Fauzi berpendapat kepala BPWS tidak boleh sebatas Plt, harus ditunjuk lembaga definitifnya agar pembangunan 4 kabupaten di Madura bisa maksimal.

Realisasi Anggaran Tahun 2015 — Komisi5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Fauzi mengatakan penyerapan anggaran Kemendes PDTT masih dibawah 20% per September 2015, Fauzi
meminta skema masing-masing Ditjen terkait bagaimana penyerapan anggaran sampai 90% di Desember 2015. Fauzi mengatakan dibutuhkan sekitar 25 ribu pendamping desa, yang artinya 1 pendamping untuk 3 desa.

Anggaran 14 September 2015 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan

Terkait zero map accident, Fauzi mengatakan jika bisa 2016 dimasukkan ke seluruh Dirjen.

Keselamatan Nasional — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan

Fauzi mengatakan manajemen krisis perlu dibuat kejelasan regulasi dari kementerian terkait dan terdapat hukuman yang jelas, dan melalui manajemen krisis dapat memberikan hukuman dan arahan yang jelas.

Anggaran — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Basarnas dan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Tertinggal dan Transmigrasi

Fauzi menjelaskan Kita meminta ada tambahan dana untuk Kementerian Desa sebesar Rp1,5 triliun dan Basarnas sebesar Rp520 miliar fokus saja di sini, apa yang diperhatikan untuk Kementerian Desa di PDT dan transmigrasi agar bisa terasa di masyarakat.

Evaluasi Penanganan Sarana dan Prasarana Transportasi Natal Tahun 2015 dan Tahun Baru 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kepala Korps Lalu Lintas, Kepala Badan SAR Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, dan Lion Air

Fauzi mengatakan bahwa Jakarta adalah kota termacet di dunia. Ia meminta agar Kementerian Pekerjaan Umum dapat menyeimbangi antara laju pertumbuhan penduduk dengan kendaraan bermotor. Fauzi juga meminta agar maskapai yang nakal dapat diberikan teguran dan perlu dirancang safety zero accident di laut, sehingga tidak ada lagi kapal bergerak diluar jalur.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon I Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Fauzih mengatakan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi harus membuat fokus program di setiap kecamatan atau desa. Fauzih mengatakan jangan sampai ada program desa yang bertabrakan satu dengan yang lainnya.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas), Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)

Fauzih mengharapkan agar pemotongan anggaran tidak pada belanja peralatan pada BMKG dan Basarnas. Jika harus ada pemotongan, ia menyarankan dilakukan pada belanja modal dan perjalanan dinas. Fauzih juga mengharapkan agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari kehadiran BPLS dan BPWS.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan RI

Fauzi mengingatkan bahwa untuk hal keselamatan, tidak boleh ada penghematan karena berkaitan dengan nyawa manusia. Ia menanyakan tentang pembangunan kantor. Ia meminta evaluasi program pengadaan bus. Fauzi mengimbau jika ada masalah, tidak dilanjutkan dengan anggaran baru, melainkan direlokasi. Ia mempertanyakan rincian pemotongan anggaran sebesar Rp70,5 Miliar untuk bagian keselamatan.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Menteri Pertanian RI dan Kepala Perum Bulog

Fauzi mengatakan bahwa anggaran yang seharusnya didapatkan Kementerian Pertanian RI sebesar Rp50 Triliun. Jika anggaran yang didapat terbatas, ia menanyakan terkait kondisi swasembada pangan kedepannya. Ia meminta agar ada pemerataan subsidi pupuk di Sulawesi Selatan, karena pupuk sangat penting untuk membangun kedaulatan pangan. 

Pembangunan Peternakan Rakyat — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Asosiasi Peternak

Fauzi mengatakan ia sedikit paham mengenai peternakan dan sejak masuk Komisi 4 ia belum lihat masterplan dari Kementerian Peternakan. Menurutnya persoalannya sederhana yaitu bahwa peternakan rakyat ini termarjinalkan. UU No. 18 Tahun 2009 kemungkinan dulu dibuat ketika koordinasi dengan asosiasi kurang aktif. Ia mengatakan Komisi 4 terbuka untuk menerima. Ia mengatakan hal yang pendapat asosiasi peternak tadi mengenai UU bisa dituliskan. Ia sepakat asosiasi peternak harus diperhatikan. Menurutnya kalau tidak membangun peternakan rakyat maka tidak akan berkembang. Ia berharap asosiasi peternak rakyat bisa membuat poin-poin yang nantinya akan diserahkan kepada Pemerintah. Ia mengatakan kalau tidak ada kejadian, tidak akan didengar. Ia menyampaikan bangsa ini kalau tidak ramai-ramai tidak bergerak. Ia berharap komunikasi tidak putus di sini. Ia mengatakan yang terpenting harus maju dan punya konsep walaupun sederhana.

Kebijakan Voucher Pangan — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kantor Staf Presiden dan Kementerian Sosial

Fauzih mengatakan dasar pengalihan Raskin menjadi bantuan sosial non-tunai harus jelas meskipun merupakan instruksi Presiden serta dasar penetapan penerima sebanyak 51 juta.

Kasus Kehutanan di Indonesia — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Fauzih mengatakan reklamasi Teluk Benoa perlu ketegasan, jangan mengambang. Fauzih menyampaikan bahwa banyak perusahaan di Sumatera Selatan yang menyerobot tanah kehutanan atau tanah
masyarakat, ada juga perusahaan yang tidak memiliki izin, diduga ada oknum kehutanan yang bermain. Fauzih mengatakan ketegasan diperlukan dalam kasus PT APLS karena tidak masuk akal jika ada Polisi Hutan yang disandera di sana, kehadiran perusahaan harusnya memberikan kenyamanan dengan CSR-nya. Fauzih meminta departemen kehutanan mengantisipasi bencana seperti di Garut, diperlukan roadmap.

Rencana Kunjungan Kerja - RDP Komisi 4 dengan Sekjen Kementerian LHK, Sekjen Kementerian Pertanian, Sekjen Kementerian KKP dan Perum Bulog

Fauzi menegaskan agar hasil kunjungan kerja nanti harus ditindaklanjuti.

Perizinan Hutan Tanaman Industri — Komisi 4 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada

Harapan Fauzi adalah audiensi dengan Presiden agar HTI dan perhutanan sosial terjaga. Menurut Fauzi juga mahasiswa harus melakukan audiensi dengan Menteri LHK dan Presiden karena Presiden yang memiliki kekuasaan yang paling besar dalam mengambil keputusan.

Wilayah Usaha Dalam Hutan Lindung — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perusahaan-Perusahaan

Fauzi H A meminta yang tadi datanya tidak ada untuk dilengkapi terlebih dahulu biar tidak menghayal terlalu jauh. Ia mengatakan PT Asian Agri belum ada datanya dan menurutnya tidak mungkin 160.000 Ha tidak ada kawasan hutannya. Ia mengatakan waktu kunjungan kerja, Komisi 4 meminta PT DGS presentasi. Menurutnya, yang disampaikan DGS sama seperti PT BES, banyak sekali pelanggarannya. Ia menyampaikan bahwa izin pelepasan hak itu untuk tebu, tapi yang digarap DGS adalah sawit. Hal itu adalah masalah. Ia juga menyebutkan PT DGS izinnya distop Kementerian Kehutanan karena izin dan garap yang lain. Ia mengatakan pelepasan hak guna tidak bisa dilakukan oleh Pemda dan harus minta izin ke Kementerian. Pelepasan pertama itu untuk tebu dan sisanya sawit. Menurutnya itu adalah pelanggaran. Ia mengusulkan adanya pansus dengan Komisi 3 dari sisi hukumnya bersama Komisi 4.

Perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) – Audiensi Komisi 4 dengan Mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta

Menurut Fauzi, mahasiswa UGM perlu melakukan audiensi dengan Presiden dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar Hutan Tanaman Industri (HTI) tetap terjaga, sebab pemerintah yang memiliki kekuasaan dalam mengambil keputusan. Fauzih juga mengatakan bila mahasiswa akan lebih realistis setelah lulus kuliah.

Tugas Koordinasi Kerusakan Gambut di Beberapa Wilayah — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Restorasi Gambut (BRG)

Fauzi menanyakan lokasi mengenai prioritas dua juta, khususnya untuk penanganan berat. Ia melihat Pemerintah tidak serius dalam menangani gambut. Ia ingin adanya roadmap total semua gambut untuk mencegah kebakaran seperti 2 tahun yang lalu. Ia menanyakan kecukupan anggaran Rp800 Miliar untuk restorasi 100. Ia mengatakan target tahun 2020 harus terlaksana dan menurutnya BRG bukan basa-basi. Ia mengatakan kalau programnya hanya membuat sumur dan kanal, tidak usah BRG yang mengurus karena APBN juga bisa mengurusnya.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Pertanian Tahun 2018 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian

Fauzi menanyakan mengenai swasembada sampai 2025 atau tidak. Ia mengatakan swasembada hanya retorika pelaut. Ia juga mengatakan subsidi pupuk yang besar perlu dipertanyakan dan menghimbau agar swasembada daging tidak diganti lagi supaya kedepannya bisa disetarakan dengan swasembada pangan. Ia mendukung swasembada daging tersebut. Ia mengatakan Dirjen Hortikultura harus fokus karena buah-buahan dominan impor.

Kawasan Hutan Adat Suku Anak Dalam di Musi Rawas Utara — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK), Bupati Musi Rawas Utara, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Dirut PT. London Sumatera (Lonsum), dan Tokoh Masyarakat Suku Anak Dalam Musi Rawas Utara

Fauzi H mengatakan masalah ini tidak akan sepanjang ini jika PT. Lonsum ini proaktif. Ia mengatakan suku anak dalam adalah pemilik sah lahan tersebut sebelum ada perusahaan. Ia menyampaikan bahwa ia dan Pak Edhy sudah datang ke lokasi, tetapi PT. Lonsumnya tidak ada. Ia meminta kepada PT. Lonsum untuk berkomunikasi. Kalau komunikasinya lancar, maka masalah akan selesai.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun Anggaran (TA) 2018 sesuai Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) — Komisi 4 DPR RI DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian (Mentan), dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK)

Fauzi A mengatakan cetak sawah makin hari makin berkurang. Ia harap di 2018 ini produksi negara minimal sama atau malah makin meningkat. Untuk LHK menurutnya tidak ada masalah dan ia mengapresiasi anggaran LHK serta naiknya anggaran sebesar Rp1 Triliun. Ia mengharapkan bahwa peningkatan atau penurunan jumlah hutan produksi atau hutan lindung bisa teratasi. Ia berharap kinerja Menteri meningkat dna anggaran bisa naik lagi.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Fauzi mengatakan salah satu persoalan disclaimer BPK adalah persoalan kapal yang selalu bermasalah dari tahun ke tahun. Jika masih bermasalah, Fauzi mengusulkan dimoratorium pengadaan kapal tahun 2016 dan 2017.

Tindak Lanjut Rencana Perubahan Peruntukan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Provinsi (RTRWP) — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan KLHK, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, serta Tim Terpadu

Fauzi mengatakan Komisi 4 butuh waktu untuk mempelajari dan menghimpun data yang diberikan oleh KLHK karena pengetahuan DPR juga terbatas, tapi prinsipnya bukan tidak percaya dengan data yang diberikan.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017, Rencana Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018, Temuan Hasil Kunker Reses, dan Isu-isu Penting — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama dari Perum Perikanan Nusantara, PT Perikanan Indonesia dan PT Garam

Fauzih mengatakan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Sekjen KKP bahwa relokasi dilakukan tidak disemua daerah. Fauzih meminta KKP untuk membenahi data produksi garam dan menyelesaikan bantuan kapal pada tahun 2018.

Evaluasi Program dan Revitalisasi Perum Bulog dalam mencapai Kedaulatan Pangan — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog

Fauzi mengatakan tupoksi Bulog sudah jelas dengan UU dan Perpres, apakah Dirut tidak menyadari jika Bulog akan rugi dikemudian hari dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang sudah disepakati pemerintah, kemungkinan hal tersebut juga menyebabkan stok Bulog minus.

Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun 2019 - Rapat Paripurna DPR-RI

Fauzi Amro mewakili Fraksi Partai Nasdem menyampaikan pandangan dari Fraksi Partai Nasdem, yakni dalam rangka penyampaian pandangan fraksi-fraksi atas RUU P2APBN, berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya yang menghantam perekonomian dari satu sisi, krisis saat ini menghantam dari dua sisi baik supply maupun demand. Jalan lain yang ditempuh pemerintah adalah mempercepat reformasi belanja negara dan pendapatan negara. Kita saat ini membutuhkan belanja negara yang tepat dan pendapatan yang dimaksimalkan. Pertumbuhan ekonomi 2019 mampu tumbuh sebesar 5%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2019 cukup baik. Tantangan APBN saat ini menjadi tantangan yang cukup berat karena kondisi global yang belum stabil. Setelah mencermati secara mendalam RUU PP2APBN maka Fraksi Nasdem berpendapat pemerintah telah berupaya secara cermat dan hat-hati, namun ada catatan penting, yaitu (1) Realisasi pendapatan negara tahun 2019 senilai Rp1,966T atau 96% dari target 2019 realisasi terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 86,55% dari target 2019, (2) Fraksi Nasdem berpandangan bahwa penerimaan pajak merupakan sumber utama sehingga penggunaannya harus efektif, (3) Saldo anggaran tahun 2019 mencapai sebesar Rp2,17T, tambahan yang telah digunakan oleh pemerintah diperoleh dari saldo anggaran lebih. Fraksi Nasdem meminta pemerintah memikirkan kembali pemulihan dana-dana, (4) Fraksi Nasdem meminta pemerintah, Kementerian Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memonitoring kebijakan perekonomian, (5) Fraksi Nasdem meminta pemerintah menekan jumlah pengangguran agar sektor riil bisa berfungsi kembali dan (6) Fraksi Nasdem meminta seluruh stakeholder bekerja secara cepat dan tepat. Fraksi Nasdem dapat menerima dan melanjutkan RUU P2APBN 2019 menjadi UU.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017, Rencana Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018, Rencana Usulan APBNP Tahun 2018, Temuan Hasil Kunker Reses Masa Persidangan II dan III Tahun Sidang 2017-2018, dan Pembahasan Isu-Isu Penting — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian

Fauzi mengatakan di satu sisi, impor menyakiti hati petani, jika tidak ditinjau ulang maka kerja keras Menteri Pertanian akan sia-sia. Fauzi mengusulkan kepada pimpinan Komisi 4 untuk mengadakan rapat gabungan dengan Komisi 6 mengenai penghapusan Permendag nomor 1 tahun 2018. Fauzi mengatakan saat rapat Komisi 4 dengan Bulog, disampaikan bahwa harga serapan gabah kering hanya Rp3.800 dan Bulog tidak mampu menyerap, sementara harga pasar Rp4.500 dan petani pasti menjual ke pasar. Fauzi berpendapat berat jika UU tentang Badan Kekarantinaan tidak diterapkan.

Kebijakan Tata Kelola Air Nasional — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian, Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Fauzi mengatakan gagalnya cetak sawah adalah karena tidak ada koordinasi dengan Kementerian PUPR. Tujuan dari Kementerian LHK, Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR adalah menjaga keutuhan dan ketahanan pangan, jadi apa yang sudah dilakukan oleh ketiga Kementerian.

Kedaulatan Pangan — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Tanaman Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Dirjen Hortikultura dan Dirjen PSP Kementerian Pertanian

Fauzi menyampaikan kejujurannya karena kecewa dengan Kementan, selalu pasrah kalau pemerintah melakukan impor. Fauzi menyarankan Komisi 4 adakan rapat gabungan saja dengan Komisi 6. Kalau tidak ada rapat gabungan maka sampai kiamat pun Indonesia akan masih impor.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, Penggunaan Cantrang, dan Hasil Tindak Lanjut Kunjungan Kerja ke Bali, Sulawesi Tengah serta Papua — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Fauzi menyarankan untuk diadakan rapat gabungan dengan komisi 6 agar UU no. 7 tidak dilanggar untuk masa depan nelayan dan petani. Fauzih mengatakan, percuma saja berteriak membela petani dan nelayan bila keberadaan PP no. 9 tahun 2018 tetap berjalan dan melanggar UU no. 7 tahun 2016.

Realisasi APBN 2019 dan Outlook Tahun 2020 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu)

Fauzi meminta pilihan-pilihan sektor yang bisa diberi cukai selain rokok dan kalau bisa dipajakkan saja semuanya seperti negara maju supaya penerimaan negara meningkat. Ia juga mengatakan subsidi LPG 3 kg tidak mungkin dicabut dan jika ingin dicabut maka harus dibicarakan dulu di Banggar. Ia membenarkan subsidi adalah beban APBN dan mengatakan subsidi pupuk sangat besar bahkan sampai menjual aset untuk membayar utang subsidi.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank BRI

Fauzi mengatakan ia melihat BRI adalah bank yang raksasa dengan aset yang besar dan jaringan terluas, sehingga labanya sangat luar biasa. Ia mengingatkan tentang ancaman ekonomi global dan domestik. Ia mengatakan minimal harus ada antisipasi BRI dalam ekonomi global dan berkata jangan sampai kasus 1998 terulang lagi. Ia menanyakan kesiapan dalam resesi ekonomi global. Ia juga mengingatkan kalau BRI terkenal dengan KUR dimana terlihat rasa keadilan dan sejahtera. Ia menanyakan model KUR BRI selama ini dan perihal KUR yang ia dengar diperumit dengan harus ada jaminannya. Ia juga menanyakan kredit bunga seperti apa yang BRI terapkan untuk UMKM dan KUR ini. Kemudian, ia menanyakan mengenai kasus pembobolan BRI oleh Hermansyah, kasus kredit fiktif di Surabaya dan hilangnya nasabah BRI di Jawa Tengah. Ia berharap tidak terulang lagi. Ia juga meminta diperjelas kembali tentang KUR dan UMKM bagi masyarakat kebawah.

Tugas, Fungsi, dan Program Kerja – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR), dan Dirjen Perbendaharaan

Fauzi menanyakan kepada Dirjen Pajak mengenai pendapatnya terhadap target pajak yang baru mencapai Rp 1.577 Triliun dari Rp 1.167 Triliun dimana waktu hanya tinggal 20 hari. Ia mengkhawatirkan kalau semakin defisit. Kemudian kepada Dirjen Bea Cukai, ia sepakat dengan target Dirjen Bea Cukai dan meyakini pada akhir 2019 bisa tercapai karena di beberapa daerah yang dikunjungi juga sudah mencapai target.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) dan Direktur Utama Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO)

Fauzi mengatakan bahwa untuk bisnis harus diperhitungkan dan diperhatikan karena ada asuransi yang ternyata main saham. Ia optimis untuk BUMN harus efektif dan efsien.

Rencana Kerja dan Perubahan Komposisi Pagu Anggaran 2020 – Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian RI

Fauzi merasa target dari Kementerian Pertanian RI selalu mengalami penurunan setiap tahun, sehingga ia ragu untuk mencapai swasembada pangan. Oleh karenanya, ia meminta peta jalan dari Kementerian Pertanian RI soal swasembada pangan.

Kinerja Keuangan Perusahaan – RDP Komisi 11 dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

Dari kondisi asuransi di Indonesia tahun 2019 mulai mengalami penurunan dan puncak pada tahun 2017-2019, dan Fauzi berpendapat bahwa krisis kepercayaan masyarakat sedang terjadi. Saham terbesar Jiwasraya ada di Reksa Dana dan saham Jiwasraya, Bumiputera hampir mirip permasalahnnya dan pemainnya hanya 2-3 orang. Fauzi meminta asosiasi untuk sering berbagi bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bisa memulihkan kepercayaan publik lagi, yang dimana ini menjadi peran asosiasi.

Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran - Raker (Virtual) Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Fauzi mengatakan bahwa semua melakukan kegiatan untuk dialihkan penanganan Covid-19 ini, jadi usul Menteri LHK Bansos yang diberikan ini harus dilibatkan kawan-kawan Komisi 4 dan kalau bisa disesuaikan dengan dapil-dapil anggota di Komisi 4 ini. Ada kegiatan pengadaan masker dan APD usul konkrit ia, untuk bansos wajib melibatkan Komisi 4 terutama pemberiannya untuk petani.

Privatisasi dan Penyertaan Modal Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Fauzi mengusulkan untuk penyertaan modal negara yang rugi tidak perlu diberi suntikan modal dan mendapatkan punishment. Ia juga mengusulkan untuk membuat Panja terkait penyertaan modal negara.

Refocusing dan Realokasi Anggaran - Raker (Virtual) Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Fauzi berharap Menteri Kelautan dan Perikanan bisa fokus pada tugasnya untuk bansos ini. Jangan sampai keluar dari aturan yang ada.

Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjend, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian RI

Fauzi H, Amro menyatakan bahwa efektivitas dalam penyaluran Alat Mesin Pertanian (Alsintan) jangan kepada kelompok tani karena rata-rata sudah hampir dapat semua, ia mengusulkan lebih baik ini lewat Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA ) saja agar lebih efektif.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 11 dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan Sarana Multigriya Finansial (SMF)

Fauzi mengatakan bahwa terkait masalah perumahan itu enak diucapkan namun sulit dilaksanakan. Seperti teman Fauzi yang berkecimpung di perumahan, sudah 6 bulan terakhir tidak bisa akad, ada yang tutup dan take over. Fauzi mengatakan dalam konteks penyediaan rumah pemerintah harus konsisten. Jika target 1 juta berarti sudah mau selesai yang di mana sudah mencapai 800 lebih sampai akhir tahun ini pembangunan rumah, di tahun berikutnya target Bapak Jokowi meningkat jadi 3,5 juta. Investor senang dengan dengan pembangunan rumah ini. Harus diberikan komitmen yang kuat kepada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Tujuh bulan terakhir BTN melakukan keterlambatan akad di seluruh Indonesia, maka dari itu Fauzi memohon untuk menjadi prioritas dalam penyelesaiannya.

Program Kerja Tahun Anggaran 2020 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian RI

Fauzi mempersoalkan mengenai ia mendengar ada di Komisi 3 juga per fraksi, sebetulnya tidak masalah jika pertanyaan tersebut disampaikan per fraksi saja.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Dirut Bank Mandiri

Fauzi mengingatkan bahwa resesi dunia berpengaruh kepada domestik ekonomi global sehingga perlu adanya antisipasi agar peristiwa pada Tahun 1998 tidak terulang kembali. Fauzi mendorong fokus Mandiri terhadap KUR yang konsentrasinya terhadap pertahanan pangan. Dengan fokus Mandiri akan hal itu membuatnya tidak tertinggal dari BUMN lainnya.

Evaluasi Kinerja TA 2019 dan Rencana Kerja TA 2020-Komisi 11 Raker dengan Gubernur Bank Indonesia

Fauzi bertanya bagaimana strategi BI dalam resesi dunia? BI harus punya roadmap, jangan sampai kejadian 1998 terulang lagi.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Program Kerja Tahun 2020 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 DPR RI dengan Citibank, Rabobank, Standard Chartered Bank dan ANZ Bank

ada beberapa regulasi yang butuh pengawasan langsung dari OJK. Fauzi juga bertanya
bagaimana peran OJK dalam melakukan pembinaan terhadap perbankan dan berapa kontribusi perbankan internasional terhadap OJK. Untuk standard chartered, Fauzi bertanya mengenai agen asuransi jiwasraya benar ya? Berapa jumlah nasabah yang ditangani terkait agen asuransi Jiwasraya karena menurutnya ini akan berdampak dengan cashflow. Untuk Rabobank, Fauzi menyatakan bahwa ia menyayangi seluruh aktifitas dihentikan. Fauzi juga bertanya apa problem utama Rabobank sehingga tutup karena ini sangat mengkhawatirkan. Fauzi juga bertanya terkait bagaimana pekerja yang di PHK dan bagaimana sirkulasi keuangan yang tinggal dua nasabah.

Latar Belakang

Pada periode 2014-2019 yang lalu, Fauzi terpilih menjadi Anggota DPR-RI melalui Partai Hanura. Namun, pada periode 2019-2024, Fauzi memilih Partai Nasional Demokrat dan berhasil terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 setelah memperoleh 84.956 suara dari dapil Sumatera Selatan 1.

Fauzih adalah tokoh pemuda Sumatera Selatan dan pernah maju menjadi calon legislatif di Pileg 2009 mewakili Partai Bintang Reformasi (PBR). Fauzih adalah salah satu deklarator dari Persatuan Indonesia (Perindo), organisasi yang didirikan oleh Hary Tanoesoedibjo dan menjabat sebagai Sekretaris Dewan Sosial DPP Perindo.

Fauzih adalah seorang wiraswastawan dan memiliki usaha binatu (Faris Laundry & Dry Cleaning) dan dagang (CV. Muratara Jaya) di Palembang.

Fauzih bertugas di Komisi V yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal. Fauzih juga dipercaya menjadi Wakil Ketua Fraksi Hanura di DPR-RI.

Pada bulan Agustus 2016, Fauzih dimutasi dan berpindah ke Komisi IX yang membidangi Kesehatan, Kependudukan, Tenaga Kerja & Transmigrasi.

Pendidikan

S1, Peternakan, Institut Pertanian Bogor, Bogor

S2, Universitas Padjajaran, Bandung

S2, Universitas Indonesia, Depok

Perjalanan Politik

Fauzih Amro sudah aktif berorganisasi sejak di bangku kuliah. Fauzih sempat menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiwa Fakultas Peternakan IPB (1997) dan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor (1997-1998)

Di 2006 Fauzih bergabung dengan Partai Bintang Reformasi dan dipercaya untuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBR Provinsi Sumatera Selatan (2006-2013). Fauzih maju mencalonkan diri menjadi calon legislatif dari PBR pada Pileg 2009.

Di 2013, Fauzih bergabung dengan Hanura dan juga aktif mendirikan Perindo.

Pada Pileg 2014, Fauzih berhasil terpilih menjadi Anggota DPR-RI 2014. Setelah sebelumnya bertugas di Komisi XI DPR-RI Fauzih kemudian bertugas di Komisi IV DPR-RI yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Jasa Konstruksi

27 April 2016 - Fauzih mengatakan bahwa yang menjadi concern dari dulu adalah tentang kriminalisasi dan tenaga kerja. Fauzi melanjutkan, Komisi 5 harus memasukkan pasal sendiri mengenai kriminalisasi. Fauzi juga menjelaskan bahwa memang tidak ada aparat hukum yang boleh masuk pada prapekerjaan. Masalah lainnya, ia menjelaskan, adalah terkait tenaga kerja asing, di mana tidak hanya lembaga yang mempunyai sertifikasi, namun orangnya juga. [sumber]

19 Mei 2015 - Fauzih menilai kalau kepastian hukum tidak ada maka RUU Jasa Konstruksi tidak sempurna. Menurut Fauzih banyak yang tidak mau masuk ke industri jasa konstruksi karena tidak ada kepastian hukum. Kepastian hukum ini akan memberikan rasa aman bagi penyelenggara dan pelaksana. Fauzih dorong untuk bahasa mengenai kepastian hukum dimasukkan di RUU Jasa Konstruksi.

Fauzih tidak setuju Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menjadi sebuah institusi yang bersifat Superbody. Fauzih menilai LPJK harusnya tunduk kepada Pemerintah dan Pemerintah perlu mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk mengatur status LPJK. Fauzih saran agar standar sertifikasi dan Surat Keputusan (SK) dikeluarkan oleh Pemerintah, bukan LPJK untuk memperjelas kedudukan LPJK. [sumber]

20 April 2015 - Menurut Fauzih pekerja konstruksi harus mendapat kepastian hukum agar tidak terjadi intervensi dari aparat penegak hukum. Sehubungan dengan LPJK, Fauzih menilai lembaga ini banyak mendapat pengaduan dari masyarakat karena terlalu superbody seperti KPK. Menurut Fauzih LPJK harusnya tidak terlalu kuat dan lebih menghargai asosiasi. Sehubungan dengan kegagalan dalam proses konstruksi, Fauzih menyarankan untuk dibentuk badan yang menyelesaikan masalah jasa konstruksi. [sumber]

RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

17 November 2015 - Fauzih menanyakan tentang bagaimana model masing-masing perbankan untuk mengajak masyarakat turut berperan aktif dan mengajak masyarakat untuk menabung. Menurut Fauzih, hal yang paling penting adalah dalam UU Tapera adalah regulasinya. Bila pemerintah menjalankan regulasi, developer juga pasti akan tertib. Fauzih menambahkan bahwa tanah juga perlu dipikirkan. Menurutnya, akan percuma jika uang banyak, tetapi tak ada tanah. [sumber]

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015, Fauzih Amro mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015. [sumber]

RUU Sumber Daya Air

31 Maret 2015 - Fauzih menilai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) tidak antisipasi keputusan Mahkamah Konstitusi tentang UU SDA. Fauzih mendesak Kemenpupera untuk segera membuat peraturan agar kita tidak tergantung dengan UU No.11 Tahun 1974 karena Fauzih tidak yakin 5 Peraturan Menteri yang sekarang memastikan program sumber daya air berjalan. Menurut Fauzih ada beberapa bendungan yang potensi penggunaannya belum maksimal di Sumatera Selatan. Fauzih minta klarifikasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) terobosan yang disiapkan untuk mengakomodir program waduk dan bendungan. Fauzih menilai terobosan dari KemenLHK penting untuk memastikan program Presiden Joko Widodo menciptakan 1 juta Hektar sawah bisa jadi kenyataan. [sumber]

Tanggapan terhadap RUU

RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

11 September 2017 - Dalam Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan HAM, Fauzih mengatakan bahwa dalam UU MD3, porsi UU yakni 50 persen DPR dan 50% Pemerintah. Fauzih mengatakan, terkait perizinan Badan Karantina Nasional (BKN) tersebut, Komisi 4 akan menerima kebijakan pemerintah jika BKN tidak diizinkan berdiri. Fauzih mengatakan bahwa masalah bangsa Indonesia pada umumnya hampir sama, yakni baru mengambil tindakan jika telah terjadi masalah. Sama halnya dengan masalah karantina, saat ini belum ada masalah yang darurat, sehingga tindakan yang diambil tidak maksimal. [sumber]

Tanggapan

Evaluasi Anggaran Triwulan 1

6 Juni 2018 - Pada Raker Komisi 4 dengan MenLHK dan BRG, Fauzi mengatakan bahwa anggaran untuk daerah aliran sungai hutan lindung 10x lipat. Fauzi menyarankan agar KBR perhutanan sosial bisa ditingkatkan. [sumber]

Tata Ruang Wilayah dan Hutan

12 Februari 2018 – Pada rapat dengan Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Fauzih menyatakan bahwa hal yang tepenting menurutnya adalah persoalan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan, karena dalam hal ini terdapat 2 SK Menteri Kehutanan yang isinya berbeda, oleh sebab itu, jika kita membaca SK yang terbaru hal tersebut harus dijadikan rujukan supaya tidak terjadi tumpang tindih dengan yang lama. Fauzih menanyakan apakah yang dapat dikatakan sebagai hutan itu jumlahnya ada 71.000 atau hanya 31.000. Fauzih memaparkan, untuk Palembang sendiri, hutan yang ada sangat banyak tetapi hutan tersebut telah berubah menjadi hutan sawit . Fauzih juga memaparkan, adapun pada saat kunjungan kerja di Sumatera Selatan, terdapat 9200 hektar hutan dan terdapat 3 perusahaan disekitarnya, Fauzih menanyakan mengenai status ketiga perusahaan tersebut apakah menerobos hutan atau tidak. Fauzih menjelaskan apabila data-data yang dibutuhkan sudah lengkap maka InsyaAllah masalah ini bisa segera diselesaikan. [sumber]

Perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI)

23 Oktober 2017 - Pada Rapat Audiensi Komisi 4 DPR-RI dengan Mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta tentang perizinan, menurut Fauzih, mahasiswa UGM perlu melakukan audiensi dengan Presiden dan KemenLHK agar Hutan Tanaman Industri (HTI) tetap terjaga, sebabpemerintah yang memiliki kekuasaan dalam mengambil keputusan. Fauzih juga mengatakan bila mahasiswa akan lebih realistis setelah lulus kuliah. [sumber]

Kelangkaan Garam dan Riset Pegelolaannya

5 September 2017 - Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi 4 dengan Kemendag (Kementerian Perdagangan ), KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan PT. Garam Fauzih menganggap yang paling penting adalah regulasi dari 3 leading sector dalam impor garam. Teknologi juga merupakan hal yang menentukan. Fauzih mengatakan agar road map harus diperjelas, tata kelola dan Peraturan Menteri yang mengatur teknis juga penting dalam hal ini. [sumber]

Stabilitas Harga Pangan menjelang Idul Fitri

7 Juni 2017 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 4 DPR-RI dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kepolisian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) , Fauzih mengkritisi adanya tradisi tahunan kenaikan harga pangan saat ramadan, harusnya dapat di antisipasi dulu dan Indonesia harus lebih maju. [sumber]

Kekayaan Alam di Indonesia

17 April 2017 - Pada RDPU Komisi 4 dengan BRG dll, Fauzih mengatakan, ia sepakat RUU ini lintas sektoral. [sumber]

Teluk Benoa

28 November 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 4 menggelar dengan PT Tirta Wahana Abadi, Heru Budi Wasesa, menurut Fauzih, persoalan reklamasi pasti akan menjadi sorotan media. Untuk itu, kita perlu memberikan fasilitas, sedangkan surat dari Kementrian Kelautan dan Perikanan itu abu-abu. Fauzih mneyarankan agar PT TWBI perlu melakukan koordinasi dengan kementrian yang terkait dengan masyarakat karena masyarakat harus dilibatkan secara intensif. [sumber]

Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan

14 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Jabar, Jawa Timur, Lampung, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, Fauzih mengatakan evaluasi dari gubernur akan menjadi perhitungan DPR dan evaluasi yang dihadirkan harus menyeluruh. [sumber]

RAPBN 2017 - Eselon 1 Kementerian PU-PR

27 Juli 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR), Fauzih menyutujui pemaparan yang disampaikan Kementerian PU-PR, tetapi perlu adanya konektivitas antar dirjen untuk menjalankan program-program kerja. [sumber]

Anggaran Badan SAR Nasional (BASARNAS)

27 Juni 2016 - Fauzih mendukung tambahan anggaran Rp100 Miliar untuk Basarnas karena dinilai masih masuk akal. [sumber]

Sanksi Pembekuan Ground Handling Maskapai Penerbangan Air Asia dan Lion Air

26 Mei 2016 - Fauzih menegaskan kembali kepada forum bahwa rapat ini bertujuan untuk mencari solusi, bukan untuk mencari kesalahan. Insiden ini merupakan yang pertama kali di dunia. Oleh karena itu, Fauzih mempertanyakan pihak mana yang harus bertanggung jawab bila insiden ini terjadi lagi di mana sudah ada rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Komisi 5 dan peraturan parlemen.

Fauzih menuturkan bahwa bangsa ini harus belajar dari kesalahan. Menurutnya, hal yang paling mendasar dari penerbangan adalah kedisiplinan, dan kecelakaan penerbangan yang terjadi di Indonesa bagian timur merupakan kesalahan petugas yang buruk dan tidak taat hukum. Sanksi pembekuan yang diberikan kepada Air Asia dan Lion Air, dinilai Fauzih paling keras yang pernah diberikan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta ada pihak yang mendukung dan tidak.

Bila memang terbukti bersalah, Fauzih meminta Kemenhub memberi hukuman yang pantas dan begitu juga sebaliknya. Fauzih juga menyampaikan kepada Dirjen Perhubungan Udara, bahwa pada rapat sebelumnya dengan manajemen Lion Air, karyawan dan pramugari merasa terzalimi dengan sanksi pembekuan oleh Kemenhub karena mereka merasa tidak melakukan kesalahan. Fauzi berharap sanksi dari Kemenhub dapat memberikan efek jera sehingga maskapai yang ada tidak melakukan kesalahan. Untuk perlawanan yang dilakukan Lion Air, Fauzih menganggapnya sebuah kewajaran.

Fauzih menganggap Lion Air adalah satu maskapai yang luar biasa, yang dimiliki oleh anak negeri. Fauzih menyarankan kepada Lion Air untuk memperbaiki pelayanannya sebelum go international. BIla Lion Air dan maskapai lainnya salah, dinilai Fauzih pantas dihukum. Namun, maskapai penerbangan juga pantas mendapatkan pembinaan.

Fauzih menanyakan kepada Kemenhub, apakah ada pengawasan berkala atau perusahaan maskapai yang bandel karena menurutnya SOP penerbangan sudah jelas. Fauzih juga menduga, apakah maskapai ingin mencari keuntungan dari pelanggaran yang dilakukan. Menurut menilai bahwa manajemen Lion Air sangat tidak bagus, dan delay selalu terulang. Fauzih juga menanyakan kepada Lion Air, kenapa pelayanannya berbeda dengan Batik Air. Fauzih meminta kondisi ini dievaluasi oleh Kemenhub. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Perhubungan

26 Januari 2016 - Fauzih berharap Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Sekjen Kemenhub) yang baru dapat memanfaatkan lahan dan aset jalur kereta api Lampung-Aceh. Selain itu, Fauzih juga berharap Kemenhub dapat menginventarisir semua asetnya dengan baik.

Selanjutnya, Hanna menanyakan apakah hambatan Kemenhub dalam penyerapan anggaran. Selain itu, Hanna menyinggung soal pencurian yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Hanna menilai pencurian tersebut sangat sistematis. Hal tersebut harus menjadi pelajaran bagi bandara lain. Hanna berpesan bahwa semua pihak harus waspada dan perlu koordinasi yang simultan. Terungkapnya pencurian yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta baru-baru ini, dinilai Hanna sangat membuat malu Indonesia di dunia internasional. [sumber]

RKA K/L Mitra-Mitra Komisi 5 pada 2016

19 Oktober 2015 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan mitra-mitra Kementerian/Lembaga Komisi 5, Fauzi mengungkapkan keresahannya bahwa hasil rapat jauh dari harapan saat Raker terakhir. Seharusnya perwakilan Komisi 5 yang juga berada di Banggar memperjuangkan kepada mitra mereka saat ini. Fauzi juga memohon agar bisa dipertimbangkan terlebih dahulu untuk pengadaan bus dan kapal. [sumber]

Evaluasi Mudik 2015

20 Agustus 2015 - Fauzih menilai penurunan lalu lintas laut disebabkan adanya penurunan pemudik di jalur laut. Selain itu, Fauzih menambahkan supaya semua pihak baik dari pihak regulator dan operator memikirkan langkah serta opsi ke depannya agar lebih baik dari tahun ini. Fauzih juga mendukung adanya evaluasi Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang (Panja RUU) terkait keselamatan kualitas penerbangan. [sumber]

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016

10 Juni 2015 - Fauzih berharap kehadiran Badan Usaha Penjamin Infrastruktur (BUPI) mudah-mudahan bisa mengatasi pembangunan infrastruktur wilayah. Fauzih minta penjelasan ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) apa saja kategori dari Infrastruktur Wilayah tersebut dan apa tupoksinya. [sumber]

Anggaran Badan SAR Nasional, Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura 2016

10 Juni 2015 - Fauzih dorong Kepala Badan SAR Nasional (BASARNAS) untuk buatkan skema pengelolaan peralatan kemanusiaan ketika terjadi bencana. Fauzih tidak ingin BASARNAS menjadi seperti gudang, pinjam sana-pinjam sini peralatannya.

Mengenai Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Fauzih minta klarifikasi ke Kepala BMKG mengenai skema kesediaan peralatan pendukungnya dari Aceh sampai dengan Papua.

Sehubungan dengan Badan Pengelola Lumpur Sidoarjo (BPLS), Fauzih minta konfirmasi dari Kepala BPLS apakah badan ini bersifat permanen atau ad Hoc. [sumber]

Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2016

9 Juni 2015 - Fauzih minta klarifikasi ke Pimpinan Rapat apakah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenPDT) bermitra dengan Komisi 2 atau Komisi 5.

Fauzih mengingatkan ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) bahwa mereka bermitra bukan bermusuh. Fauzih tidak ingin Komisi 5 saat ke desa tidak didampingi oleh pejabata Eselon-1 dari KemenPDT. Menurut Fauzih di perkotaan-pun ada daerah tertinggal dan kumuh. Agar satu persepsi, Fauzih minta klarifikasi ke MenPDT apa kriteria dari desa tertinggal. [sumber]

Tol Laut

20 Mei 2015 - Fauzih menyoroti bahwa di Dapilnya kepala pelabuhan dan bandara menghindari anggota Komisi 5. Menurut Fauzih pola komunikasi Komisi 5 dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sangat penting. Fauzih menilai kemitraan Komisi 5 dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (KemenPU-PERA) amat beda. Menurut Fauzih bila komunikasi dari Kemenhub tidak baik, jangan harap komunikasi dari Komisi 5 akan baik. Fauzih menekankan bahwa Program Tol Laut bukan hanya kerjaan Kemenhub, tapi ada konektivitas dengan kementerian dan stakeholderlain.

Fauzih minta ke Menteri Perhubungan (Menhub) dibuatkan skema penyelesaian Program Tol Laut ini seperti apa. Fauzih dukung untuk dibentuk Panitia Kerja (Panja) untuk Tol Laut agar kemitraan ini tidak hanya jadi wacana saja. [sumber]

Penyelesaian Klaim untuk Korban Pasca Kecelakaan Pesawat Air Asia QZ-8501

6 April 2015 - Menurut Fauzih proses ganti rugi harus cepat dan segera selesai. [sumber]