Sikap Terhadap RUU

Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan HAM

Moh. Arief S Suditomo mengatakan bahwa ia membacakan pandangan mini fraksi tentang perubahan UU No. 11/2008 kemajuan TIK memaksa kita menyesuaikan perilaku individu dan kelompok, alam digital tidak boleh kita jadikan alam tanpa regulasi. Dunia digital harus tetap menjadi dunia yang aman dan bermanfaat dengan regulasi untuk mengatur individu. Fraksi Hanura berpendapat pasal 23, 27, 45 perlu direvisi dan Fraksi Hanura mendukung adanya regulasi tentang cyber bullying atau hate speech. Fraksi Hanura setuju RUU atas perubahan UU no. 11 tahun 2008 untuk disahkan menjadi UU.

Pembahasan Pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertahanan

Arief mengatakan kerjasama bidang pertahanan antara pemerintah Indonesia dan Thailand masuk alinea 4 UUD 1945. Kerjasama pertahanan harus bermanfaat dalam tindak pidana terorisme, pertahanan nasional, mengeratkan kerjasama bilateral dan mempertahankan batasan laut antara 2 negara. Sehingga, F-Hanura menyatakan persetujuan dan dapat ditindaklanjuti sesuai tatib DPR. Arief mengatakan ada 2 Daftar Inventaris Masalah (DIM), yaitu DIM RUU dan DIM penjelasan yang keseluruhannya sudah dibahas dan disetujui anggota Komisi 1 DPR RI.

Tanggapan

Fit and Proper Test Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia

Arief mengatakan pola konsumsi media terutama televisi dikuasai oleh swasta, jadi hal-hal penting seperti hal-hal yang membuat bangga menjadi bangsa Indonesia tidak ada dalam wajah penyiaran. Arief bertanya
seberapa jauh konsep yang dimiliki calon komisioner KPI terkait revitalisasi LPP dan keseimbangan antara LPP dan swasta. Arief mengatakan problem penyiaran banyak, seperti TV berlangganan, eksistensi radio yang hampir mati, penggunaan frekuensi illegal, dll. Arief nertanya hal koordinatif apa yang bisa menjadi terobosan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Program Kementerian Luar Negeri Tahun 2015— Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri

Arief mengatakan ada laporan bahwa banyak orang Indonesia yang bergabung dengan ISIS, Arief bertanya terkait pendataan dan program jemput bola yang akan dilancarkan oleh Kemenlu. Arief mengatakan
organisasi media harus dilibatkan dalam diplomacy dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Australia. Arief mengusulkan untuk mendekatkan hubungan KBRI dengan media luar negeri sehingga tidak digunakan derogatory expression untuk membicarakan Indonesia.

Penanggulangan Terorisme, Pemberian Amnesti, dan Kebijakan Bebas Visa — Komisi 1 DPR-RI dan Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Gabungan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jaksa Agung, dan Kapolri

Arief menanyakan amnesti dapat memberikan kredit poin untuk negara atau tidak. Ia menambahkan, sudah ada sense of target untuk orang seperti Santoso atau belum. Arief mencurigai tidak adanya sense of target yang jelas.

Pembahasan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM, serta Kementerian Luar Negeri

Arief Suditomo mengatakan meningkatkan transnational organized crime telah memberikan dampak yang sangat besar. Perjanjian bilateral perlu dibentuk untuk memberikan parameter yang jelas. Indonesia memiliki hak yang sama menggunakan sarana pidana di luar negeri. Selanjutnya, ia menegaskan Fraksi Hanura setuju akan RUU bantuan timbal balik masalah pidana Indonesia dan Vietnam.

Kebijakan pengelolaaan dana USO dan Pembahasan Anggaran Tahun 2015 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika

Arief mengatakan kami mengapresiasi tentang Badan Cyber Nasional, mohon rapat berikutnya sudah ada perkembangan soal ini dan mohon agar dilihat lebih serius tentang cyber terrorism karena sekarang mereka memakai metode pal sharing. Badan Cyber Nasional akan diset seperti cyber police bernama 'Great Firewall' dari pemerintah China bahwa di sana ada cyber police untuk menjaga berjalannya aktivitas cyber. Apa komitmen Menteri Kominfo untuk membenahi jaringan internet di Indonesia.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Lembaga Sensor Film — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Calon Anggota Lembaga Sensor Film

Arief bertanya kepada Romi yaitu apa yang Lembaga Sensor Film akan lakukan untuk menghadapi produk jurnalistik yang tidak bermanfaat dan berkualitas rendah yang memiliki daya rusak yang sama.

Program Kerja 2015 dan Rencana Kerja 2016 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI)

Arief Suditomo menanyakan mengenai sudah ada PNBP atau belum. Kalau sudah ada, ia meminta untuk di share. Ia juga menanyakan posisi LSF menanggapi tv berbayar. Ia menanyakan kemungkinan mendidik industri untuk punya production schedule yang lebih baik.

Rancangan Undang Undang (RUU) Bantuan Timbal Balik dalam Pidana antara RI dan Vietnam — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM

Arief menjelaskan perjanjian antar negara untuk mencegah kejahatan sifatnya mutlak. Fraksi Hanura setuju mengenai UU timbal balik untuk pidana antara Vietnam-Indonesia.

Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) 10 (sepuluh) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Arief mengatakan bagaimana kesiapan KPI dalam melakukan evaluasi tahunan terhadap lembaga penyiaran.

Penjelasan KPI Mengenai Potret Penyiaran Indonesia, dll — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Lembaga Penyiaran Televisi (LPP TVRI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), dan Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATV JI)

Arief mengatakan ia percaya tidak sulit untuk duduk dan berdiri di atas 1 perahu. Ia mengatakan kebersamaan merupakan salah satu hal yang dapat diberikan kepada masyarakat. Ia menyampaikan dalam situasi berbagai macam ketahanan pangan, budaya sudah banyak mendapatkan ancaman dari berbagai pihak. Ia menanyakan mengenai rencana jangka pendek dan panjang dari ATVSI dan ATVJI.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Dewas LPP RRI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Dewas LPP RRI) atas nama Harliantara, Gun Gun Siswadi, Frederick, Dwi Hernuningsih, dan Aba Subagja

Arief bertanya apa yang akan atau ingin capai dari hari pertama dan kedua, dan apabila tidak mencapai target apakah siap untuk mengundurkan diri.

Fit and Proper Test Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia

Arief menyampaikan bahwa banyak yang lupa ketika ditanya kapan terakhir kali nonton TVRI. Arief juga mengatakan bahwa situasi keseimbangan peran lembaga publik ompong dan TV swasta jauh lebih menarik.

RAPBNP 2016 - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI

Arief bertanya sesiap apa TVRI baik infrastruktur dan Sumber Daya Manusia.

Bocornya 1 Juta Lebih Data Pengguna Facebook di Indonesia — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Vice President of Public Policy Facebook Asia Pasifik

Arief meminta informasi terkait hal signifikan yang dilakukan Dr Kogan, karena pengembang platform aplikasi apapun sangat jamak untuk mendapatkan pengunduh. Situasi dunia maya sudah sangat keruh, wajib dibersihkan kembali, masyarakat harus diedukasi, dan parlemen senang jika bisa ikut serta untuk
kampanye medsos yang sehat bersama FB. Arief meminta FB jangan lambat dalam melakukan penanganan hoax dan hate speech. Arief bertanya apakah proses sharing platform ada komersiliasi langsung atau tidak langsung, apa keuntungan dari share platform.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Periode 2016-2019 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota KPI Pusat atas nama Cecep Suryadi, Dewi Setyarini, Obsatar Sinaga, Hardly Stefano Fenelon Pariela, dan Ignatius Haryanto

Arief menjelaskan bahwa rating televisi menjadi salah satu indikator terhadap kesuksesan produksi. Dengan menjadi Anggota KPI, ia menanyakan konsep dalam otoritas untuk mengawal pemeringkatan kualitas televisi dan mengaitkan visi yang dibuat oleh masing-masing calon dalam menggunakan otoritasnya terhadap sistem pemeringkatan. Menurutnya, televisi nasional terlalu didominasi swasta. Ia juga menanyakan mengenai  cara untuk mempertahankan eksistensi TVRI dan RRI. Arief menegaskan bahwa penyiaran tidak hanya televisi, tetapi juga radio. Eksistensi radio lama-kelamaan menurun, begitu juga iklannya dan frekuensi ilegal yang digunakan komunitas. Arief menginginkan visi dalam menuntaskan permasalahan ini, karena radio saat ini bisa menjadi kanibal satu sama lain. Ia menanyakan bagaimana mempertahankan eksistensi radio.

Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Moh. Arief S Suditomo mengatakan bahwa nanti publik akan bertanya bagaimana TV ini akan bersiaran kembali berkaitan perizinannya, apapun kelebihan dan kekurangan kenapa 10 siaran televisi mendapat izin dari KPI.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan LPP RRI dan LPP TVRI

Moh. Arief S Suditomo mengatakan bahwa kita berharap TVRI mengambil alih slot lebih banyak untuk pertandingan PON ini.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Arief mengatakan problem kerukunan umat beragama bukan lagi substansi melainkan simbolis. Arief
bertanya apakah Kemenag sudah mempersiapkan infrastruktur untuk tim kreatif kekinian brand kerukunan umat beragama.

Ruang Lingkup Kinerja dan Isu Aktual Terkait Komisi 1 DPR-RI — Komisi 1 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Arief mengatakan bahwa ada absen dari lembaga penyiaran publik yang membuat publik menjadi konsumen karena media melihat publik sebagai konsumen, maka menyediakan tayangan yabg diinginkan, bukan dibutuhkan. Dengan RUU Penyiaran yang digarap, Arief berharap nanti kedepannya media obyektif, jadi tidak ada lagi telivisi melihat publik sebagai konsumen. Mengenai iklan perindo, Arief mengatakan bahwa sikap mahasiswa sebagai penonton dibutuhkan untuk membuat keputusan, sehingga regulator dan TV mengetahui jika tayangannya tidak disukai.

Evaluasi Kinerja — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama TVRI

Arief menanyakan apakah tukar-menukar program bisa dilakukan dengan tv-tv negara lain dan bagaimana kesiapan dan materinya. Arief juga menanyakan bagaimana melakukan digitalisasi tanpa melakukan banyak investasi pada teknologi. Arief juga mengapresiasi TVRI atas pencapaian rating.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPKH atas nama Suhaji Lestiadi

Arief menanyakan visi misi dari Suhaji untuk berkontribusi terkait dengan dampak langsung yang bisa dinikmati jamaah haji.

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji Atas Nama Marsudi Syuhud — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Marsudi Syuhud

Moh. Arief S Suditomo mengatakan bahwa bagaimana visi saudara tentang mengawasi proses investasi ini karena kalau kita tidak mempersiapkan hal tersebut maka akan selalu didikte oleh orang asing di sana.

Pengunduran Jadwal Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji

Arief menyetujui proses FPT yang disepakati.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji Atas Nama Dino I

Arief selaku perwakilan dari partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menyampaikan bahwa dengan menjaga elemen syariah, Fraksi Hanura ingin mendapat visi yang inovatif. Selain itu, Arief juga bertanya kepada Dino terkait konsep apa yang ditawarkan.

Evaluasi Kinerja dan Digitalisasi Berita — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara

Arief mengatakan perlu ada model bisnis kedepannya sebab tidak bisa lagi bergantung dengan pelanggan.

Fit and Proper Test Komisi Informasi Pusat (KIP) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Komisi Informasi Pusat (KIP) Atas Nama Aris P, Asep, Athoillah, Bambang. Cecep S, Dan Satriana, Gede Narayana, Hendra J

Arief bertanya kepada calon Komisi Informasi Pusat (KIP) yaitu bagaimana strategi dengan bantuan media mainstream dan baru untuk menopang tugas yang ada.

Persiapan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 — Badan Legislasi DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Panitia Perancang Undang-Undang

Arif mengatakan DPR sebagai pemegang kekuasaan pembentukan UU. RUU inisiatif pemerintah hampir pasti DPR sangat cepat merespon, sementara jika RUU usulan DPR tidak cepat direspon pemerintah, seperti RUU MD3 dan RUU ASN. Arif mengatakan RUU usul DPR yang sudah ada surat Presiden segera ditindaklanjuti. Arif mengatakan sekali hubungan buruk antara pemerintah dan DPR terjadi, maka dipastikan pemerintah tidak akan berjalan efektif. Arif mengatakan ASN adalah makhluk hidup dan perlakuannya harus manusiawi karena semua konsepsi kepegawaian adalah kapitalis.

Kebocoran Data 1 Juta Pengguna Facebook di Indonesia — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Vice President of Public Policy Facebook Asia Pacific

Arief menanyakan jumlah pengembang aplikasi yang menggunakan platform. Arief mengatakan, ingin mendapat informasi mengenai hal signifikan yang dilakukan pada Dr. Kogan sebab menurutnya aplikasi apapun itu sudah sangat jamak untuk mendapatkan pengunduh. Arief menuturkan, harus memiliki pertanggungjawaban agar lebih sehat di media sosial. Arief mengatakan, situasi dari dunia maya sudah sangat keruh dan wajib membersihkannya kembali sebab level edukasinya masih kurang bagus. Arief mengatakan, sangat senang untuk turut serta kampanye media sosial yang sehat dan Facebook juga harus bisa turun langsung kepada masyarakat. Terkait hoax dan hate speech, menurut Arief hal ini terkesan lambat ditangani oleh pihak Facebook dan mohon untuk penanganannya. Arief menanyakan komersialisasi langsung dan tidak langsung terkait proses sharing platform dan keuntungan dari hal tersebut. Arief menanyakan jumlah pengembang aplikasi pihak ketiga Facebook di seluruh dunia.

Peranan Indonesia dalam Kasus Rohingya — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri

Arief mengatakan jangan jadikan isu Rohingya sebagai isu agama, Arief berpendapat sangat penting untuk mengaddress isu tersebut dengan tepat. Arief mengatakan apakah kekerasan HAM yang terjadi di Rakhine State adalah cara yang dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan. Arief bertanya seberapa jauh komitmen ASEAN dalam menangani isu Rohingya.  

Registrasi Kartu Prabayar dan Keamanan Data Konsumen — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Dirut Telkomsel, Dirut Indosat Ooredoo, dan Dirut XL Axiata

Arief menanyakan hal yang akan dilakukan oleh Pemerintah jika ada pemilik NIK sah tapi NIKnya sudah didaftarkan lebih dulu oleh orang lain. Ia menyampaikan bahwa ia masih menerima unethical melalui teks dan panggilan. Ia juga menanyakan yang sudah dilakukan Pemerintah terhadap pihak yang menelepon untuk menawarkan produk atau jasa tertentu. Ia mengatakan bahwa ada ketidaknyamanan saat sedang rapat tapi ditawarkan produk tertentu. Ia menyampaikan alangkah baiknya kalau ada pelanggar privasi di Indonesia masuk penjara biar jera.

Peningkatan Sistem Pengamanan Data Pribadi — Komisi 1 Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian Dalam Negeri RI, serta Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)

Arief menanyakan implementasi peraturan BRTI dalam surat tertanggal 26 Maret 2018 mengenai pemblokiran kartu pelanggaran dari 317 juta SIM Card yang telah direkonsiliasi. Arief menduga ada pihak yang menyalahgunakan NIK untuk registrasi banyak kartu. Ia meminta data kasus penyalahgunaan SIM Card.

RKA K/L 2019 - RDP Komisi 1 dengan Gubernur Lemhannas dan Sesjen Wantannas

Arief menyatakan bahwa disaat anggaran yang tersedia tidak besar, tetapi semangat untuk bekerja harus besar. Arief juga meminta penjelasan terkait program ketahanan nasional.

Latar Belakang

Arief Suditomo selama ini lebih terkenal sebagai pembawa berita di salah satu televisi swasta. Selain pembawa berita, ia juga menjadi pemimpin redaksi di beberapa stasiun televisi.

Pada masa kerja 2014-2019 Arief bertugas di Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, telekomunikasi dan informatika. Sejak Juli 2017 Arief kembali menempati kursi anggota Komisi I DPR-RI setelah sebelumnya sempat bertugas di Komisi VIII DPR-RI yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan.

Pendidikan

1. Master di bidang komunikasi Universitas Westminster London (1999-2000)

2. Sarjana Hukum Universitas Padjajaran Bandung (1987-1992)

Perjalanan Politik

Arief lebih banyak berkecimpung di dunia pertelevisian terutama berita. Di bulan Maret 2014 ia mundur dari jabatannya di SindoTV untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif lewat Partai Hanura. Pertengahan April 2017, Arief resmi menjadi anggota di Komisi VIII yang membidangi Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan setelah sebelumnya ia menjalankan tugas sebagai anggota di Komisi I DPR-RI yang membidangi Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, dan Komunikasi dan Informatika.

Visi & Misi

Belum ada

Pengalaman Reses

Masa Reses Pertama (Desember 2014 - Januari 2015)

Masa reses pertama yang dimulai pada awal Desember 2014 adalah masa reses pertama untuk Arief Suditomo sebagai wakil rakyat. Pada reses ini, Arief berkonsentrasi untuk memberikan bantuan untuk sektor pendidikan, khususnya PAUD dan SLB. Dengan dana yang ia terima dari APBN sejumlah Rp 150 juta untuk masa reses pertama ini, Arief memberikan dana sebesar Rp 1 juta untuk masing-masing PAUD yang ia kunjungi, dan akan melanjutkan bantuan ini sampai April 2015. Ia berjanji akan memonitor penggunaan uang tersebut demi mengsejahterakan dan meningkatkan kualitas pengajar di PAUD.

Beberapa relawan WikiDPR mengikuti kegiatan beliau, rangkuman peliputan bisa dibaca di:

1. Anggota DPR Yang Membuat Kita Ingin Jadi Seorang Anggota Juga
2. LiveTweet #FollowArief sesi 18 Desember 2014

Sikap Politik

Revisi UU ITE

13 April 2016 - Arief menyarankan untuk pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) dilakukan pada forum Panitia Kerja (panja). [sumber]

Revisi UU ITE – Pleno Fraksi Pembahasan Awal

14 Maret 2016 – Pada Rapat Kerja (Raker) Menkominfo dengan Komisi 1, Arief berpandangan beberapa butir pasal masih ada yang perlu diubah. Ia mewakili Fraksi Hanura menyatakan setuju pembahasan Revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 untuk dibahas lebih lanjut ke tahap
selanjutnya. [https://chirpstory.com/li/307864]

RUU Kerja Sama dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Jerman

10 Februari 2016 - Arief menyampaikan bahwa Fraksi Hanura setuju terkait RUU nota kesepahaman Indonesia-Jerman dan RUU kerjasama di bidang pertahanan dengan China untuk dilanjutkan. Mewakili Fraksi Hanura, Arief menyetuju kedua RUU untuk dibahas dan ditindaklanjuti. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

Perjanjian Kerja Sama Pertahanan RI-Arab Saudi

6 Februari 2018 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri dengan Komisi 1, Arief menanyakan dampak apa yang didapat oleh WNI yang tinggal di Arab Saudi dari perjanjian kerja sama ini. Sedangkan mengenai terorisme, Arief menyatakan bahwa Arab Saudi pun tidak menjelaskan pengertian terorisme. [https://chirpstory.com/li/381620]

RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Papua Nugini

3 Oktober 2017 - Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham), dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arief mengatakan bahwa pengesahan kerja sama Pemerintah Papua Nugini di bidang pertahanan dapat dibahas lebih lanjut. [sumber]

Tanggapan

RKA K/L 2019 Lemhanas dan Sesjen Wantannas

13 September 2018 – Pada RDP dengan Gubernur Lemhanas dan Sesjen Wantannas, Arief meminta mitra untuk menjaga semangatnya agar tetap besar ketika anggaran tidak besar. Dalam kesempatan tersebut Arief meminta penjelasan dan informasi mengenai program ketahanan nasional. [sumber]

RKA K/L 2019, Opini WDP 2017, dan Situs Bersejarah LPP RI

4 Juni 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 1 dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Arif menanyakan apakah RRI akan melakukan perubahan target untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2019 mendatang. Arif juga menanyakan mengenai sistem perhitungan target dan hasil penyiaran RRI. [https://chirpstory.com/li/394117]

Isu Rohingya

11 September 2017 - Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri RI, Arief menuturkan untuk tidak menjadikan kejadian Rohingya sebagai isu agama karena perlu kehati-hatian dalam mengkategorikan kejadian di Rohingya ini. Kemudian, Arief menanyakan komitmen ASEAN dalam membantu untuk menangani isu Rohingya. [https://chirpstory.com/li/368893]

Pemberlakuan Sistem Online Kesehatan untuk TNI/Polri beserta Keluarganya

4 Mei 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Arief menanyakan apakah RRI akan melakukan perubahan target untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2019 mendatang. Selain itu, Arif juga menanyakan mengenai sistem perhitungan target dan hasil penyiaran RRI. [sumber]

Kebocoran Data 1 Juta Akun Facebook di Indonesia

17 April 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ruben Hattari, Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Simon Miller, Vice President of Public Policy Facebook Asia Pacific Arief menanyakan jumlah pengembang aplikasi yang menggunakan platform. Arief ingin mendapat informasi mengenai hal signifikan yang dilakukan pada Dr. Kogan sebab menurutnya aplikasi apapun itu sudah sangat jamak untuk mendapatkan pengunduh. Arief menyarankan harus memiliki pertanggungjawaban agar lebih sehat di media sosial. Arief berpendapat situasi dari dunia maya sudah sangat keruh dan wajib membersihkannya kembali sebab level edukasinya masih kurang bagus. Arief menganggap sangat senang untuk turut serta kampanye media sosial yang sehat dan Facebook juga harus bisa turun langsung kepada masyarakat. Terkait hoax dan hate speech, menurut Arief hal ini terkesan lambat ditangani oleh pihak Facebook dan mohon untuk penanganannya. Arief menanyakan komersialisasi langsung dan tidak langsung terkait proses sharing platform dan keuntungan dari hal tersebut. Arief menanyakan jumlah pengembang aplikasi pihak ketiga Facebook di seluruh dunia. [sumber]

Evaluasi Kinerja TVRI

24 Januari 2018 – Pada rapat dengan Direksi LPP TVRI. Arief memberi tanggapan perihal Asian Games, untuk Fraksi Hanura, TVRI ini menjadi taruhan kita semua. Arief berpendapat akan ada cara-cara lain yang bisa digunakan karena seharusnya DPR dan pemerintah memihak pada TVRI. Arief mengaku jika Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti ini, agak sangsi, Arief pikir sosok Mas Helmi Yahya ini terlalu kecil angka segitu. Kalo dikalikan 5 pun juga masih kecil mungkin bagi Mas Helmi. Soal penyelesaian hutang, Arief tidak akan yakin bila TVRI terbebas dari disclaimer jika hutangnya tidak beres. Arief meminta tolong prioritaskan mana saja hutang-hutangnya, dan meminta tolong jika bisa untuk memberikan pada kami prioritas-prioritas hutang tersebut.[sumber]

Evaluasi Kinerja 2017, Rencana Program 2018, dan Realisasi Anggaran 2017

23 Januari 2018 – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 1 dengan Dewan dan Direktur utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Arief menyatakan kekhawatirannya apabila Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) tidak dapat menjadi lembaga nirlaba. Arief berpendapat bahwa apabila hal tersebut terjadi, maka kreativitas RTRI sebagai lembaga penyiaran akan mati. [sumber]

Evaluasi Kerja ANTARA dan Digitalisasi Berita

27 November 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama LKBN ANTARA, Arief menuturkan bahwa ANTARA tidak bisa hanya mengandalkan pemasukan PSO dan pelanggan saja. Terkait hal tersebut, Arief menyarankan agar ANTARA mencari model bisnis yang baru dan bila ANTARA sudah memilikinya, Arief meminta untuk disampaikan kepada Komisi 1. Arief mengatakan, revenue ANTARA 50% berasal dari PSO dan dirinya menanyakan penurunan PSO yang dimungkinkan untuk tahun depan. Selanjutnya, Arief menanyakan perkembangan terkait ANTARA yang akan menjadi bagian dari RTRI sebab semuanya harus dibicarakan dari awal agar BUMN rela melepaskan ANTARA menjadi bagian dari RTRI. [sumber]

Fit and Proper Test Calon Anggota Komisi Informasi Pusat

14 September 2017 – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Fit and Proper Test (FPT) Komisi 1 dengan calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP), Arief menanyakan bagaimana konsep dan langkah yang di tempuh dalam melakukan advokasi hak untuk mendapatkan informasi publik. Arief juga menanyakan bagaimana konsep mengembangkan eksistensi KIP yang akan dilakukan ketika para calon anggota sudah terpilih menjadi anggota KIP nanti. Arief mengharapkan agar para anggota yang terpilih dapat memberikan ide dan terobosan baru terkait usaha mengembangkan dan memajukan KIP. [sumber]

Fit and Proper Test Calon Anggota Komisi Informasi Pusat

13 September 2017 – Pada Fit and Proper Test (FTP) Komisi Informasi Pusat (KIP), Arief menanyakan bantuan media dalam membantu bapak dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Komisi Informasi Pusat (KIP). [sumber]

RKA K/L 2018 dan RKP 2018

15 Juni 2017 – Dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Agama RI, Arief menuturkan bahwa masalah kerukunan umat beragama bukan lagi substansi melainkan simbolis. Selanjutnya, Arief menanyakan alasan anggaran Kemenag RI yang mengalami penurunan. Arief mengapresiasi tim kreatif yang menciptakan sebuah brand kerukunan umat beragama sebab menurut dirinya, brand tersebut adalah sesuatu yang diperlukan. Terakhir, Arief menanyakan infrastruktur untuk program yang akan dijalankan oleh Kemenag RI. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan - Calon Dewas BPKH a.n. Suhaji

25 April 2017 – Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) (https://bpkh.go.id/) yang diadakan Komisi 8, Arief
mempertanyakan visi apa yang akan dikontribusikan untuk membuat dampak langsung yang dapat dinikmati oleh jemaah haji. [https://chirpstory.com/li/354901]

Uji Kelayakan dan Kepatutan - Calon Dewas BPKH a.n. Marsudi Syuhud

25 April 2017 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi 8 dengan Calon Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji, Arief mempertanyakan visi terkait pengawasan proses investasi sebab ia khawatir apabila tidak dipersiapkan nantinya akan selalu di dikte oleh orang lain diluar.[sumber]

Pembentukkan BPKH

18 April 2017 – Pada Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama (https://id.wikipedia.org/wiki/Lukman_Hakim_Saifuddin), Arief meminta penjelasan mengenai pengurangan tenaga mahasiswa yang terlibat dalam pelaksanaan haji.[https://chirpstory.com/li/354102]

Uji Kelayakan dan Kepatutan - Calon Dewas BPKH

17 April 2017 – Pada rapat di komisi 8 terkait FPT Calon Dewas BPKH, Arief mengatakan menyetujui proses Uji Kelayakan dan Kepatutan yang disepakati. [https://chirpstory.com/li/353921]

Menyikapi Kelompok yang Meninginkan Perpecahan Bangsa

21 Januari 2017 - (TEMPO.CO) - Anggota DPR Arief Suditomo mengatakan eksistensi Pancasila dan NKRI tidak boleh dinegosiasikan apalagi dipertaruhkan di dalam menghadapi kelompok yang menginginkan pecahnya bangsa ini. Menurut dia, pihak-pihak yang melakukan upaya perpecahan harus ditindak tegas.

"Karena mereka melakukan aksinya dengan melukai prinsip kebangsaan dan kebinekaan dengan membuat kerusuhan, kekerasan, dan pelanggaran Kamtibmas," kata Arief, Jumat 20 Januari 2017.

Termasuk di dalam kelompok ini, kata Arief, adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam gerakan radikal dan terorisme yang selama ini giat menyebarkan propaganda di dunia nyata maupun maya. Menurutnya, harus dikombinasikan upaya 'soft power' (pencegahan) dan 'hard power' (penindakan). "Tapi satu hal, upaya-upaya itu jangan hanya hangat-hangat tahi ayam karena ini merupakan tantangan terhadap eksistensi Pancasila," Arief berujar.

Politisi Partai Hanura ini juga menyoroti laman-laman internet dan media sosial yang banyak dimanfaatkan untuk menyebarkan berita bohong yang dimaksudkan untuk menebar kebencian. Ia mengatakan masyarakat harus terus dicerahkan untuk meningkatkan kesadaran bagaimana mencerna informasi yang didapat dari berbagai macam media sosial. Apalagi dengan meledaknya media sosial orang seringkali membaca situs-situs bukan pada saat berkunjung ke situs tersebut, tapi saat membaca link yang dikirim melalui grup media sosial.

"Ironisnya, banyak orang yang menyebarkan 'link' tersebut tanpa pemfilteran yang cukup," kata mantan presenter berita televisi ini.

Arief mengajak masyarakat untuk melaporkan laman penyebar berita bohong dan radikalisme ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan lembaga-lembaga lainnya. [sumber]

Perpanjangan Izin Lembaga Penyiaran Swasta

3 Oktober 2016 – Dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 1 dengan Rudiantara selaku Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Arief menilai bahwa ada ketidakakuratan data antara yang disampaikan Menkominfo pada rapat sebelumnya dengan rapat hari ini. Arief menanyakan kepada Menkominfo apakah ada pemotongan harga yang dilakukan untuk penilaian tv swasta saat ini. [sumber]

Izin Lembaga Penyiaran Swasta

26 September 2016 – Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 1 dengan Rudiantara selaku Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Arief menanyakan kesiapan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait pengadaan evaluasi komitmen lembaga penyiaran setiap tahun. Arief meminta agar KPI menjelaskan proses evaluasi tahunan yang dilaksanakan. [sumber]

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

15 September 2016 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Arief menginginkan seandainya dilakukan pengalokasian dana dapat diperuntukan untuk multiefek bukan hanya pada swasta, ia pun menilai bahwa tunjangan pribadi sebesar 500 juta dan meminta penjelasannya. Arief mempertanyakan perihal kurangnya kordinasi terhadap pemuda dan ia pun berpendapat bahwa untuk literasi media budget yang disedikan begitu minimal. [sumber]

Biaya Interkoneksi

25 Agustus 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan operator telkomsel; Telkom, Telkomsel, XL Axiata, Indosat, Tri, dan Smartfren, Arief menginginkan publik menikmati tarif yang murah. Telkom dan Telkomsel mengapa harus menerima asimetris. Arief menanyakan berapa Base Transceiver Station (BTS) yang dimiliki operator non Telkomsel dan Telkom jika interkoneksi berlaku. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan - Calon Komisioner KPI a.n. Rademptus, Mega, dan Salahudin

19 Juli 2016 – Pada rapat uji kelayakan dan kepatutan calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) (http://www.kpi.go.id/index.php/id/) dengan Komisi 1, Arief menanyakan konsep seperti apa yang para kandidat miliki setelah duduk menjadi komisioner dengan otoritas. Sebagai warga negara yang membuat rakyatnya bangga kepada Indonesia dibutuhkan lembaga penyiaran publik yang jelas. Lalu Arief ingin tahu apa yang kandidat akan lakukan karena harus berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain. [https://chirpstory.com/li/322811]

Uji Kelayakan dan Kepatutan - Calon Komisioner KPI a.n Cecep, Dewi, Obsatar, Hardly, dan Ignatius

18 Juli 2016 – Pada rapat uji kelayakan dan kepatutan calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) (http://www.kpi.go.id/index.php/id/), Arief menyatakan bahwa rating televisi menjadi salah satu indikator kesuksesan produksi. Oleh sebab itu, Arief menanyakan apa konsep yang ditawarkan para calon anggota KPI dalam mengawal peningkatan kualitas produksi program televisi, dan juga bagaimana visi dan misi para calon dalam menggunakan otoritasnya terkait peningkatan rating. Selain itu, Arief juga menanyakan upaya-upaya apa yang akan dilakukan para calon komisioner
untuk mempertahankan eksistensi TVRI (http://tvri.go.id/) dan Radio Republik Indonesia (RRI) (http://rri.co.id/home.html) [http://chirpstory.com/li/322765]

Uji Kelayakan dan Kepatutan – Calon Komisioner KPI a.n. Arif Adi K, Agus Sudibyo, Agung Suprio, Afrianto Korga, dan Ade Bujaerimi

18 Juli 2016 – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon-Calon Komisioner KPI, Arief menanyakan apa yang akan dilakukan untuk menyeimbangkan market share dan audit share dengan TV Publik karena dominasi TV Swasta sangat besar. Arief memandang expand radio makin lama makin kecil sehingga LPP radio berjuang untuk bisa tetap relevan, untuk itu Ia menanyakan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki situasi tersebut dan memberikan iklim yang baik untuk radio karena terdapat pula siaran-siaran radio yang ilegal yang memperburuk iklim politik. Kemudian Arief berpendapat jika kita gunakan elemen normatif KPU, maka pesan politik terlalu marak pada masa non kampanye, Ia selanjutnya menanyakan terobosan regulasi apa untuk pesan poltik di masa non kampanye. [https://chirpstory.com/li/322769]

Potret Media di Indonesia

14 Juli 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 1 dengan Dewan Pers, Arief menegaskan dewan pers untuk memperhatikan tugas pokok dewan pers. Arief menyarankan dewan pers harus lebih memperhatikan media yang menjadi referensi nasional. [sumber]

APBNP 2016

06 Juni 2016 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama dan Dewan Pengawas LPP TVRI, Arief mempertanyakan kesiapan atas infrastuktur dan sumber daya manusia dan meminta penjelasan perihal anggaran. Selain itu, Arief pun mempertanyakan status hutang TVRI terhadap tiga penyedia konten. [sumber]

Ruang Lingkup Kinerja dan Isu Aktual Terkait Komisi 1 DPR RI

31 Mei 2016 – Pada Audiensi Komisi 1 dengan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Arief mengatakan lembaga penyiaran ataupun media melihat publik sebagai konsumen maka mereka menyediakan tayangan yang diinginkan bukan dibutuhkan. Ia juga menjelaskan bahwa dengan RUU Penyiaran yang digarap oleh Komisi 1, diharapkan nanti kedepannya media menjadi obyektif. Jadi, tidak ada lagi telivisi melihat publik sebagai konsumen. Mengenai iklan Perindo,
Arief berpandangan bahwa sikap para mahasiswa sebagai penonton dibutuhkan untuk membuat keputusan sehingga regulator dan televisi mengerti bahwa tayangannya tidak disukai.
[https://chirpstory.com/li/317838]

Klarifikasi Klaim Pulau Manis oleh Singapura

31 Mei 2016 - (AKTUAL.COM) - Anggota Komisi I DPR RI, Arief S Suditomo mengatakan perlu adanya konfirmasi dan klarifikasi terlebih dahulu melalui pihak kementerian luar negeri terkait dengan dugaan klaim Pulau Manis yang merupakan wilayah utara Batam, oleh Singapura.

“Itu harus di cek dulu, karena itu brosur (yang memuat peta wilayah Singapura dengan memasukan Pulau Manis), kita jangan sampai menciptakan krisis yang tidak perlu. Kalau pada dasarnya proses pengecekan dan komisi dengan pihak luar negeri sudah terjadi, dan sudah terkonfirmasi dari mereka baru kita bisa bereaksi,” kata Arief di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (31/5).

Sementara itu, ketika ditanyakan ikhwal rencan pihak Singapura yang akan menyiapkan Imigrasi dan Bea Cukai khusus melayani pengunjung yang datang ke Pulau Manis tersebut?. Arief mengaku belum mendapat kabar lanjutan tentang itu.

“Saya belum up date dengan hal tersebut, kami (Komisi I ) sedang menunggu konfirmasi dari kementerian luar negeri. Tapi bagi saya tiap jengkal dari wilayah teriori kita integritasnya harus dipertahankan, tidak boleh sejengkalpun dilepas begitu saja tanpa perlawanan, karena itu hak kita,” tandas politikus Hanura dari Dapil Jawa Barat I itu. [sumber]

Evaluasi KinerjaTVRI

26 Mei 2016 – Pada rapat kerja dengan Dirut TVRI (https://id.wikipedia.org/wiki/Helmy_Yahya), Arief mempertanyakan apakah tukar menukar program dapat dilakukan dengan televisi dari negara lain dan terkait kesiapan serta materinya. Ia pun menanyakan bagaimana melakukan digitalisasi tanpa
banyak investasi pada teknologi. Arif pun mengapresiasi pencapaian rating TVRI.
[https://chirpstory.com/li/316867]

Potret dan Isu Aktual Penyiaran Indonesia

7 Maret 2016 – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 1 dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) (http://www.kpi.go.id/index.php/id/), TVRI (tvri.go.id/), dan Asosiasi Televesi Swasta Indonesia (ATVSI) (https://id.wikipedia.org/wiki/Asosiasi_Televisi_Swasta_Indonesia), Arief menyatakan bahwa saat ini terdapat banyak ancaman eksternal dan internal yang dapat merusak ketahanan budaya Indonesia. Oleh sebab itu, Arief mengimbau kepada seluruh lembaga penyiaran untuk
menyiarkan program-program yang mengedepankan nilai kebersamaan kepada masyarakat. Untuk ATVSI, Arief menanyakan apa program jangka pendek dan jangka panjang yang akan segera direncanakan. [https://chirpstory.com/li/306910]

Kualitas Konten Siaran Stasiun Televisi

7 Maret 2016 - ((ANTARA News) - Para anggota Komisi I DPR mengkritisi konten siaran yang disajikan stasiun televisi, karena dinilai sudah jauh dari tujuan siaran dan hanya mengejar tingkat rating.

"Apa yang dipertontonkan dan disiarkan ke masyarakat sudah jauh dari tujuan siaran," kata anggota Komisi I DPR, Evita Nursanty di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Senin.

Penilaian itu dikatakannya pada Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR dengan Komisi Penyiaran Indonesia, Asosisai Televisi Swasta Indonesia (ATVSI, Asosiasi Televisi Jaringan (ATVJI), Direksi LPP TVRI, dan perwakilan redaksi beberapa televisi nasional.

Dia mengkritisi popularitas siaran menjadi tolok ukur utama dalam sebuah siaran namun bukan menghadirkan siaran yang mendidik.

Menurut dia, bagaimana isi siaran memperkuat perlindungan terhadap anak-anak, misalnya iklan mie instan yang sebenarnya tidak baik untuk anak namun ditayangkan di program anak-anak.

"Setiap lembaga-lembaga penyiaran harus punya audit sendiri, kenapa bergantung pada KPI dan LSF. Seharusnya ada filter terakhir sebagai tanggung jawab terhadap bangsa," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR, Gamari Soetrisno mempertanyakan bagaimana sikap stasiun televisi terkait hasil evaluasi KPI, apakah diacuhkan saja atau melakukan upaya perbaikan.

Dia menilai, seharusnya setiap lembaga penyiaran seharusnya mengacu pada aturan regulasi terkait isi siaran.

"Ada kesulitan apa di sana sehingga terjadi disorientasi, apakah benar lebih mementingkan kepentingan keuntungan ketimbang kepentingan nasional," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Hanura, Arief Suditomo mengatakan anak-anak dan remaja di Indonesia lebih mencintai dan mengenal budaya asing daripada budaya nasional.

Menurut dia, di era perang proxy, televisi merupakan benteng agar wajah pertelevisian Indonesia tetap terjaga dengan berpedoman pada pedoman isi siaran. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan - Calon Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI

24 Februari 2016 – Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas LPP RRI a.n. Renaldi, Mistam, Tantri, Niken, dan Sutrisno, Arief mempertanyakan konsep apakah yang dimiliki agar mengalami peningkatan PNBP serta apakah RRI memberikan layanan kepada
radio swasta ataukah hanya kepada radio milik Negara. [https://chirpstory.com/li/305218]

Uji Kelayakan dan Kepatutan - Calon Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI

22 Februari 2016 – Pada RDPU Komisi 1 dengan Harliantara, Gun Gun Siswadi, Frederick, Dwi Hernuningsih dan Aba Subagja, Arief berharap kepada deretan 5 orang yang hadir pada hari ini merupakan orang-orang yang berkomitmen bukan job-seekers. Arief menanyakan apa yang kandidat ingin capai di hari pertama dan kedua. Lalu, kalau tidak tercapai apakah siap untuk mengundurkan diri. Konsep pengembangan SDM apa yang kandidat miliki. Menurut Arief,
sinergi adalah fungsi. Terkait sinergi dengan TVRI, Ia menanyakan siapa yang harus memimpin, apakah orang televisi atau orang radio. [https://chirpstory.com/li/305034]

Pembahasan Dewan Pengawas LPP TVRI

27 Januari 2016 – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 1 dengan Pakar dan Akademisi , Arief meminta pendapat Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terkait 15 calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik yang akan direkrut. [sumber]

Panja USO

27 Oktober 2015 - Pada RDP Komisi 1 dengan Mastel dan Perusahaan Penyelenggara Telekomunikasi, Arief mendukung aspirasi dari Mastel agar memperhitungkan dana yang sudah diinvest di desa-desa kecil, sebagai contoh yakni kontribusi USO. Arief berpendapat jika Mastel dan Perusahaan Penyelenggara Telekomunikasi ikut membangun daerah-daerah terluar, maka itu merupakan kontribusi yang sangat
besar. Arief menyampaikan bahwa banyak turis yang mengunjungi wilayah bagian timur yang masih mengandalkan satelit. Arief mendukung adanya setoran USO, apabila dengan strategi bisnis untuk bisa mengadress masalah pertahanan dan pariwisata. Arief menanyakan sudah berapa yang diinvest berkaitan dengan perluasan jaringan. [sumber ]

Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota LSF

29 Juni 2015 – Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota LSF a.n. Ni Luh Putu, Nursaadah, Puji Rahayu, Romi, Suyud Winarno, Syamsul Husa, Sukri
Batubara, Zulkifli Akbar, Bambang Pamungkas, Wahyu Tri Hartanti, Zaitunah Subhan, Suzen Hr Tobing, dengan Komisi 1, Arief menanyakan visi dari ibu dan bapak sebagai kandidat anggota Lembaga Sensor Film seperti apa yang menjadi fungsi sensor bukan hanya sebagai sensor,
tapi sebagai stimulan. Kemudian Arief juga menanyakan apa yang Lembaga Sensor Film akan lakukan untuk menghadapi produk jurnalistik yang tidak bermanfaat dan berkualitas rendah yang memiliki daya rusak yang sama. Selanjutnya Arief bertanya apa pendapat para kandidat tentang film Senyap, apakah film itu memang sebuah film yang memiliki material yang layak dan apakah Indonesia siap untuk terksepos dengan film Senyap sehingga apabila para kandidat yang harus menyeleksi film tersebut apakah akan meloloskan film ini. [https://chirpstory.com/li/274076]

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika

10 Juni 2015 - Arief minta perhatian khusus Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mengenai penyalahgunaan frekuensi radio komunitas menjadi komersial. Menurut Arief selain menyalah gunakan frekuensi, radio-radio ini juga menyebabkan konflik horizontal. Sehubungan dengan digitalisasi, Arief minta klarifikasi ke Menkominfo model digitalisasi apa yang cocok untuk Indonesia dan menawarkan apa yang Komisi 1 bisa bantu.

Arief menilai relevansi Kantor Berita ANTARA (KBA) semakin jauh dengan bangsa. Arief minta klarifikasi ke Direktur Utama KBA (Dirut KBA) apakah produk-produk berita KBA salah satu penghasil PNBP, karena Arief mempertanyakan kelayakan KBA memproduksi program feature untuk stasiun televisi swasta. [sumber]

Digitalisasi Penyiaran Televisi

6 April 2015 - Arief mendukung kehadiran Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI). Arief berharap agar ATSDI membawa perubahan dalam aspek konten dan isi sehingga industri penyiaran kita sehat. Arief mendukung digitalisasi agar tidak membunuh kreatifitas dan aspirasi budaya lokal. Arief menilai bermunculnya pemain-pemain lokal memberikan dampak yang baik untuk memajukan daerah lokal setempat. Arief mencontohkan tv lokal yang sukses yaitu Bali TV. Menurut Arief Bali TV unik dengan konten dan isinya memperkenalkan konten budaya dan kreatifitas warga setempat. [sumber]

TVRI-RRI

Pada 3 Februari 2015 Arief menyorot kejanggalan alokasi anggaran TVRI yang proporsi untuk kebutuhan kepegawaian jauh lebih besar dibandingkan proporsi untuk program televisinya (content), khususnya pada saat prime time. Arief menanyakan kesiapan sistem pengukur tingkat kepuasan pemirsa (rating) dan juga strategi konkret TVRI dalam memperbaiki SDM-nya. (sumber)

Liputan Media Seputar AirAsia QZ-8501

Saat ditemukannya jenazah kecelakaan pesawat AirAsia QZ-8501, beberapa media merilis foto dan gambar yang dianggap tidak menghormati pengalaman traumatik keluarga dan kerabat korban.

Berikut ini tanggapan Arief Suditomo di twitternya:

We must find ways to cure ourself from severe fetish for blood and other obscenities on TV. 1st step, is to ensure we have respectable KPI.
— Arief Suditomo (@AriefSuditomo) December 30, 2014

@WikiDPR @ridzki_n @KPI_Pusat : Saya pastikan KPI melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai UU & P3SPS. Kita cek sama2 ya.
— Arief Suditomo (@AriefSuditomo) December 30, 2014