Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bandung
Tanggal Lahir
13/02/1967
Alamat Rumah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Hati Nurani Rakyat
Dapil
Komisi

Sikap Terhadap RUU

Laporan Komisi 1 DPR RI terkait hasil Uji Kepatuhan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN TA 2015 — Rapat Paripurna DPR RI

Dadang menyampaikan pandangan F-Hanura atas RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN TA 2015. Mencermati laporan BPK yang memberikan opini WDP atas LKPP tahun 2015, F-Hanura memandang apa yang dicapai pemerintah belum baik. Adanya ketidakpastian PMN PT PLN (Persero), termasuk ketidakpatuhan. F-Hanura mengharapkan kinerja yang lebih baik lagi dari pemerintah. Penetapan harga solar eceran lebih tinggi, sehingga menimbulkan kerugian konsumen, hal ini tidak mencerminkan keadilan, terutama bagi rakyat kecil. F-Hanura meminta pemerintah untuk mengevaluasi dan memonitoring kegiatan APBN. F-Hanura memandang hilangnya dokumen piutang merupakan lemahnya pemerintah. F-Hanura meminta pemerintah meningkatkan sumber informasi sehingga tidak merugikan dana negara. F-Hanura meminta pemerintah untuk bertindak tegas apabila ada kelalaian dalam laporan keuangan. F-Hanura meminta pemerintah untuk memperbaiki manajemen informasi yang baik dari pemerintah. F-Hanura meminta pemerintah memperbaiki dan meningkatkan SDM. F-Hanura meminta pemerintah untuk memperbaiki sarana prasarana yang ada. F-Hanura menyetujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2015 disahkan menjadi UU.


Rancangan Undang Undang (RUU) Sistem Perbukuan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah

Dadang Rusdiana mengatakan bahwa ia menyepakati dan menyetujui rumusan awal dari pemerintah yang menghilangkan nilai-nilai universal pada RUU Sistem Perbukuan yang akan menjadi Undang Undang (UU) ini. Untuk buku teks pelajaran merupakan sub bagian jadi di-drop dan sama saja.


Tanggapan

Anggaran — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dadang mengatakan pembahasan Bawaslu sama saja dengan KPU, yaitu dengan pengurangan anggaran operasional.


Anggaran — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Dadang bertanya bagaimana cara melakukan tata hubungan dengan pengusaha swasta pariwisata, ia juga ingin mengetahui besaran wisatawan nusantara dari media online dan media ruang.


Rencana Kerja dan Anggaran Badan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Dadang mengatakan ekonomi kreatif berkaitan dengan ide dan gagasan yang bisa dikomersialisasikan.
Dadang bertanya seperti apa UU Ekonomi Kreatif yang diinginkan agar bisa merubah mindset masyarakat dan sektor apa saja yang bisa menjadi lokomotif ekonomi. Dadang mengatakan bagaimana gambaran penyebaran pendanaan 16 sektor industri kreatif yang ditetapkan. Dadang menyampaikan sudah banyak hasil riset yang membahas ekonomi kreatif pada periode sebelumnya, hasil tersebut bisa dijadikan acuan.


Usulan Perbaikan Penyusunan Anggaran dan Usulan RKA 2015 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Dadang menjelaskan bahwa program-program yang ada tidak sesuai dengan RPJMN. Dadang juga menegaskan perlu ada penjelasan, pendirian taman bugar di 13 kampus, atau renovasi sirkuit balap sentul, sehingga tidak ada tumpang tindih.


Wajib Belajar 12 Tahun dan Status Hukum Perguruan Tinggi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia dan Pengurus Universitas Islam Sumut Al Munawwarah

Dadang mengatakan bahwa pemerintah selalu tidak serius terkait masalah guru, Dadang mengajak anggota Komisi 10 DPR-RI untuk merevisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional setelah rampungkan undang-undang yang ada di Prolegnas.


Cabang Olahraga Prestasi untuk Multi Event Internasional Tahun 2016, 2017, dan 2018, serta Keberlangsungan Pembinaan Atlet — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Peningkatan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Satlak Prima, dan Klub Berkuda Equinara

Dadang mengatakan harus dilakukan perubahan yang signifikan, pemberian dana kepada persatuan olahraga juga harus maksimal, dan cabang olahraga yang bermasalah yang menjadi beban dikumpulkan serta dicarikan penyelesaiannya. Menurut Dadang, hambatan juga terdapat di bagian birokrasi.


Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Dadang mengatakan bagaimana konsep revolusi mental dan poros maritim dalam kurikulum pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan oleh orang yang paham. Dadang bertanya terkait bentuk
fasilitas yang diberikan kepada 20 film yang difasilitasi dalam renstra. Dadang mengatakan pemerintah dan swasta harus komitmen terkait magang, karena SMK harus magang dan beberapa Universitas juga
mengadakan magang. Dadang meminta Sekolah Unggul dikaji ulang oleh Kemendikbud karena mungkin hanya menghormati kelompok tertentu.


Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional

Dadang mengatakan bagaimana pembagian koordinasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM) antara Perpusnas dan Kemendikbud.


Program dan Kinerja — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia

Dadang berharap ke depannya KNPI ini hanya satu, dan jangan sampai terpecah belah.


Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Dadang menjelaskan jumlah Rp43.9 miliar penundaan kita perlu status rapat ini kita harus sepakat mana saja yang dikurangi berikut alasannya jangan asal mengurangi jika tidak ada kriterianya mengingat Kemendikbud dan Kemenristek Dikti tidak ada penundaan anggaran.


Realisasi Anggaran 2015 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI

Dadang bertanya apakah sudahkah keputusan perpustakaan dalam menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan No.33 Tahun 1999 ini, dan apakah data-data tersebut sudah tersedia atau belum.


Panja Perfilman — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Gabungan Pengusaha Bioskop Indonesia

Dadang bertanya apakah revisi undang-undang diantaranya dapat menghapus screen kuota 60%. Dadang juga mengatakan bioskop hanya terpusat di pulau Jawa.


Gagasan Perubahan Undang Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Gerakan Pramuka — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kwarnas Pramuka

Dadang menjelaskan jika di bawah tiga kementrian, tugas dan wewenang akan lebih kabur, jika memang pramuka adalah pendidikan non-formal maka akan menjadi di bawah Kemendikbud dan jika usulan ini kami kembalikan ke mekanisme perudangan, bagaimana mengembalikan pramuka menjadi suatu gerakan.


Pembahasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Badan Ekonomi Kreatif dan Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Keahlian DPR-RI

Harapan ke depan Dadang adalah ekonomi kreatif dapat berdampak pada PDB. Dadang juga menanyakan bagaimana caranya ekraf dapat mengakses dunia perbankan agar dapat berkontribusi lebih terhadap PDB.


Rencana Strategi dan Persiapan Event Olahraga — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Satlak Prima

Menurut kegagalan Sea Games 2015 adalah tumpang tindih Satlak Prima dan KONI, serta sumber daya manusia yang tidak kompeten.


RKA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata RI

Dadang mengapresiasi atas tidak berubahnya target padahal anggaran terus menurun. Dadang menjelaskan bahwa wisata di danau Toba selalu muncul masalah aksesibilitas, selain itu Dadang juga bertanya bagaimana dukungan lintas sektor Y aksesibilitas senilai Rp1,5 Triliun mendukung pariwisata.


Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perpusnas — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas)

Dadang mengatakan baru 8% orang yang dapat mengakses perpusnas, sedangkan rasio buku 1:12 orang. Ia menyampaikan bahwa minat baca harus didorong terus. Anggaran dalam belanja pendidikan bisa didorong dan Komisi 10 akan mendukung. Termasuk ketika bergeser pada perpustakaan digital, nanti akan ada sosialisasi. Ia juga mengingatkan untuk optimalisasi pengembangan perpustakaan digital karena banyak orang yang memegang gadget. Ia mengatakan 72 orang sudah menggunakan smartphone. Jika dipromosikan, akan berhasil. Ia juga membahas mengenai peningkatan minat baca dan penambahan mobil pusling. Ia mengatakan hal-hal kreatif harus didorong, namun terbatas pada anggaran. Anggaran Rp563 Miliar ini akan terus Komisi 10 dorong untuk menutupi kekurangan Rp1,3 Triliun.


Penyesuaian RKA Kementerian Pariwisata sesuai Hasil Pembahasan di Banggar — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata

Dadang mengatakan anggaran Kemenpar Rp3,8 Triliun kalau dibandingkan dengan APBNP 2016 mengalami penurunan sebanyak Rp400 Miliar, tetapi kalau dibandingkan dengan APBN 2015 maka anggaran untuk Kemenpar naik. Ia menanyakan konsep homestay yang relevan dengan standar wisman. Ia khawatir homestay tidak meninggalkan dampak yang besar untuk wisman. Ia mengatakan struktur anggaran sering dinilai tidak berpihak pada destinasi. Ia ingin mendapatkan gambaran profil 10 destinasi. Untuk sertifikasi SDM dan gerakan sadar wisata anggarannya Rp700 Miliar lebih ini akan terkuras pada STP sehingga ia khawatir pada gerakan sadar wisata tidak ada karena terserap oleh STP.


RAPBN 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Dadang mengatakan bahwa terdapat 74% anak kita bersekolah di tempat yang rusak, Dadang pun bertanya berapa target yang akan di capai dalam memperbaiki ruang belajar.


Pandangan Mini Fraksi-Fraksi DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan

Dadang menyampaikan pandangan mini F-Hanura atas RUU RAPBN-P TA 2016. F-Hanura berpandangan bahwa pemerintah terlalu optimis atas penerapan tax amnesty tanpa memperhitungkan ekonomi yang ada. F-Hanura berpendapat bahwa tingkat bunga 3 bulan masih bisa diperbaiki, seharusnya turun jadi 5%. Tingginya subsidi pupuk tidak memberikan pengaruh signifikan untuk petani. F-Hanura meminta pemerintah mengevaluasi subsidi pupuk agar tepat sasaran. Dana pemotongan anggaran K/L merupakan langkah pendek antisipasi defisit. Dalam program perencanaan kerja seharusnya berdasarkan prioritas. F-Hanura menyatakan setuju jika RUU RAPBN-P TA 2016 dilanjutkan sesuai peraturan yang berlaku.


Evaluasi Kinerja Komite Olimpiade Indonesia - RDPU Komisi 10 dengan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI)

Dadang mempertanyakan bagaimana bisa dana KOI hanya Rp5,9M, sementara Rp15M lagi mau cari di mana. Dadang menanyakan bagaimana sosialisasi terkait Asian Games, di mana saja dan berapa anggarannya.


Isu Pendidikan Tinggi — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Rektor Indonesia (FRI)

Dadang mengatakan perlu pengkajian terkait apakah Pendidikan Tinggi mengendalikan atau dikendalikan pasar. Dadang menyampaikan idealnya Pendidikan Tinggi yang mengendalikan pasar. Dadang mengatakan arah pembangunan perlu kajian agar tidak salah arah menentukan prodi.


Rencana Kerja dan Anggaran dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Dadang mengatakan berapa kekayaan intelektual yang sudah dilaporkan, untuk melihat capaian kinerja Bekraf. Dadang menyampaikan pengarsipan industri musik memiliki persoalan tumpang tindih, karena
pengarsipan merupakan salah satu fungsi perpustakaan nasional. Selain itu, pembiayaan film dokumenter juga dilakukan oleh pusat, sehingga banyak anggaran yang terbuang percuma.


Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Dadang mengatakan dari perubahan komposisi anggaran, apakah ada peningkatan kegiatan.


Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015 dan Rencana APBN Tahun 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Dadang menjelaskan sesuai UU Guru dan Dosen bahwa dosen harus minimal S2 namun sampai saat ini masih terdapat 69.912 dosen yang hanya berpendidikan S1, D4 dan lainnya di PTN dan PTS. Kalau target tahun 2018 sudah berkualifikasi S2 dan S3 dengan jumlah 3798 dosen.


Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI

Dadang mengusulkan untuk adanya desa-desa percontohan yang dibina untuk menjadi model percontohan minat baca. Selain itu, dari aspek prasarana, sumber daya manusia, buku, tata kelola, dan sebagainya harus dilakukan pengembangan secara intensif.


Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

Dadang mengatakan bahwa anggaran pendidikan harus diperlakukan secara khusus. Ia menyampaikan bahwa penyerapan anggaran Kemenristekdikti tahun lalu hanya berkisar 86%. Dadang menanyakan persentase proyeksi Menristekdikti RI sampai pada 31 Desember. Menurut dadang, rumah sakit pendidikan sudah harus tuntas di tahun 2018, dan ada 11 rumah sakit Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang sedang dalam pembangunan. Dengan adanya pengurangan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), maka rumah sakit PTN akan semakin tidak jelas.


Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Beasiswa, Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Isu Pendidikan Tinggi Lainnya — Komisi 10 DPR-RI Audiensi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia dan BEM Nusantara

Dadang menjelaskan bahwa harus ada peta jalan yang jelas sehingga nanti tahun 2019 pembiayaan seluruhnya dibiayai pemerintah dalam nawacita, kami mendengar sinyal elemen bahwa ada ketidakbebasan berpendapat di kampus-kampus Ini sangat berbahaya. Kami mohon informasi jika di kampus-kampus mendapat ancaman jika kalian ingin berpendapat dan kami mohon informasi tentang kebaikan UKT yang nantinya kami sampaikan ke Kemenristek Dikti.


Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Koordinator dalam Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)

Dadang mengatkan untuk Menko PMK, ada saran tambahan untuk pendirian boarding school di daerah perbatasan. Selanjutnya, Dadang masih mengharapkan dari Menko PMK untuk ada sebuah penguatan infrastruktur desa. Mohon Menko PMK agar mendorong Revisi UU Desa.

Kemudian, Dadang menegaskan Menko Kemaritiman, berkenaan dengan pengembangan tol laut dan konektivitas perlu dilakukan reformasi birokrasi. Perlu ada penataan destinasi agar wisman tidak menyesal datang ke Indonesia. Terakhir, Dadang mengatakan Menko Perekonomian, berkenaan dengan ekonomi kreatif. Ia kira perlu disiapkan SDM ekonomi kreatif dengan dibentuk SMK-SMK untuk film di daerah.


Realisasi APBN 2015, Persiapan APBN 2016 dan Evaluasi Kinerja — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Perpustakaan Nasional

Dadang meminta gambaran mengenai berapa pustakawan di Indonesia dan bagaimana existnya pustakawan.


Persiapan Asian Para Games 2018 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Satlak Prima, dan Panitia Penyelenggara Asian Para Games 2018 (INAPGOC)

Dadang mengatakan regulasi dan anggaran untuk Asian Paragames harus selesai, jangan sampai ketidaksiapan fasilitas membuat Indonesia memiliki citra tidak ramah terhadap komunitas difabel. Dadang
mengatakan Komisi 10 DPR RI sepakat untuk menaikkan anggaran Asian Paragames.


Pendalaman Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pariwisata Tahun 2017 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pariwisata

Dadang menegaskan meminta penjelasan struktur anggaran yang kurang dari tahun 2014 ke 2016 terkait destinasi di Indonesia. Ia mengatakan diskusi panjang dari berbagai pihak membuat Komisi 10 DPR RI danKemenpar berpikir untuk mengembangkan pariwisata. Pariwisata berbicara daya saing negara, ini sudah bagus. Harus segera diterbitkan standardisasi nasional, agar kedepannya lebih baik lagi.

Selanjutnya, Dadang di data yang disajikan memang anggaran pariwisatanya naik, tapi apa ke sertifikasi SDMnya jug naik terkait wisnus dan wisman.


Alokasi Anggaran Renovasi Gelora Bung Karno dan Penyesuaian RKA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI

Dadang bertanya penguatan lembaga yang sebesar Rp2 Miliar, penguatan seperti apa, apakah termasuk yang anti doping atau tidak.


Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun Anggaran 2017 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI

Dadang menanyakan mengenai progress implementasi dari Kartu Indonesia Pintar (KIP), baik distribusi, pencairan, dan yang lainnya. Dadang meminta penjelasan dari Mendikbud RI mengenai penerapan full day school.


Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2017 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima)

Dadang mengatakan bahwa Dadang sudah menyampaikan kepada Menpora untuk hati-hati dalam pelaksanaan Asian Games karena jangan sampai meninggalkan peristiwa besar yang menyedihkan, seperti kasus dana sebesar Rp60 miliar untuk broadcast yang sudah menarik 3 tersangka. Dadang berpendapat kepanitiaan harus sesuai dan proporsional kuantitas dan kualitasnya. Dadang mengatakan beberapa anggaran yang disampaikan oleh KOI belum disetujui karena tingkat urgensinya belum jelas, terutama tentang iuran daerah. Dadang meminta gambaran terkait sejauh mana anggaran sponsor bisa memenuhi kebutuhan.


Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 — Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Dadang mengatakan desa bisa lebih hidup sebagai garda pembangunan nasional dengan regulasi. Dalam rangka pemberian kewenangan kepada desa, maka desa harus didorong menggunakan teknologi. Di daerah banyak Sekolah Dasar yang tidak memiliki akses listrik. Penguatan TVRI perlu didorong kembali untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dadang meminta bidan desa diperbanyak untuk mengurangi angka kematian dalam melahirkan.


Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Ekonomi Kreatif

Dadang sudah mengikuti beberapa tugas sidang di Banggar dan memperjuangkan anggaran mitra Komisi 10 DPR-RI. Sebanyak 1,023 Triliun total jumlah anggaran untuk Bekraf sesuai dengan penetapan di Banggar.


Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2017 dan Pembahasan Usulan Program yang akan Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Dadang mengatakan bahwa kuliner, fashion, dan kriya merupakan suatu hal yang perkembangannya pesat. Oleh karena itu semua produk dalam negeri perlu didongkrak agar dapat go international. Untuk karya film, menurutnya terlalu dominan. Dulu pernah dibuat Panja Film, dalam Panja tersebut (walaupun sudah bubar), kita harus tetap menjadikan film Indonesia menjadi film yang baik. Dadang menanyakan program dari Bekraf yang dapat memajukan perfilman Indonesia, dan ia ingin mengetahui yang sebenarnya difokuskan oleh Bekraf. Menurut Dadang, lebih baik dunia perfilman yang go international daripada kuliner.


Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2017 dan Pembahasan Usulan Program yang akan Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI

Dadang menanyakan upaya yang dapat dilakukan agar indikator ketercapain program dapat tercapai. Menurut Dadang, 2 (dua) dari 9 (sembilan) kewajiban Pemerintah sudah luar biasa. Tugas negara adalah mencerdaskan bangsa. Salah satu upayanya adalah dengan mendirikan perpustakaan. Dadang berpandangan di sisa waktu yang ada dengan anggaran Rp16 Miliar tidak dapat bergerak cepat.


Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Sarana dan Prasarana Mutu — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Dadang R mengatakan melihat betapa kontrasnya Tangerang dan Bogor, masih membutuhkan kerja keras semua pihak. Ia menanyakan kepada Dispen Tangerang mengenai jumlah anggaran yang dialokasikan ke sarpras jika anggarannya Rp141 Miliar. Ia menanyakan kepada Dispen Tangerang dan Bogor mengenai rencana belanja anggaran APBD total untuk pendidikan. Ia ingin melihat struktur alokasi anggaran APBD di sarana prasarana. Untuk Dispen Tangerang dan Bogor ia ingin mengetahui jumlah total sekolah yang sudah memenuhi standar Permendiknas untuk sarpras serta jumlah anggaran yang dibutuhkan Dispen Tangerang dan Bogor untuk memenuhi kebutuhan sarpras tiap sekolah. Ia mengatakan Dispen Tangerang dan Bogor harus mempunyai proyeksi 10 tahun ke depan. Selain itu ia menanyakan kesiapan Dispen Tangerang dan Bogor untuk program full day school.


Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Ekonomi Kreatif

Dadang mengkritisi target kontribusi Bekraf terhadap PDB. Menurut Dadang, Bekraf harus menggali lebih lanjut target persub sektor. Dadang menanyakan sektor mana yang akan didotong karena rencana pertumbuhan per-subsektor. Dadang juga menanyakan terkait target-target subsektor lainnya. Menurut Dadang, Bekraf bisa melihat dari modal dan SDM. Selanjutnya, Dadang menanyakan berapa perguruan tinggi negeri yang ada perfilman yang harus didorong dan berapa SMK perfilman dan PTN dengan prodi film yang harus didorong.


Pola Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Data Pokok Pendidikan dalam Memvalidasi Sarana Prasarana (Sarpras) Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Kebijakan Penyediaan dan Pemenuhan Standar Sarpras Dikdasmen, dan Hasil-Hasil Penelitian terkait dengan Sarpras Dikdasmen — Komisi 10 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Dirjen Dikdasmen dan Kepala Litbang Kemendikbud RI

Dadang mengatakan bahwa semua pihak harus berangkat dari satu pemahaman yang sama, revisi terkait Permendiknas jika ingin berjalan ke arah sana, harus mengkaji terlebih dahulu, sudah sesuai dengan SOP atau belum. Dadang mengimbau SOP yang ada pun jangan sampai salah terkait basis data. Contohnya, pengisian Dapodik oleh operator sekolah yang pendidikannya SMA, datanya yang terdapat belum tentu benar, karena tidak dapat arahan untuk mengisi Dapodik. Menurut Dadang, dana BOS dan DAK perlu penelusuran ulang terkait penggunaan dan efektifitasnya.


Kesehatan Dokter Layanan Primer dengan Spesialis — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Dokter Layanan Primer

Dadang menanyakan bagaimana pematangan di tingkat internal mengenai Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Mengenai peraturan yang ditetapkan tahun 2013, Dadang menanyakan bagaimana pematangan internal terkait peraturan-peraturan dan implementasinya. Dadang juga meminta penjelasan terkait kurikulum DLP.


Kesehatan Dokter Layanan Primer dengan Spesialis — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Dokter Layanan Primer

Dadang menanyakan bagaimana pematangan di tingkat internal mengenai Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Mengenai peraturan yang ditetapkan tahun 2013, Dadang menanyakan bagaimana pematangan internal terkait peraturan-peraturan dan implementasinya. Dadang juga meminta penjelasan terkait kurikulum DLP.


Kenaikan Uang Kuliah Tunggal Perguruan Tinggi Negeri dan Penambahan Perguruan Tinggi Swasta — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Dadang ingin mengetahui pada prodi apa saja yang menggunakan profesor dari luar negeri. Dadang juga menanyakan masalah yang dialami profesor dalam negeri, sehingga harus menggunakan profesor luar negeri.


RUU Kebudayaan — Komisi 10 DPR RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah dan Ahli Bahasa

Dadang mengatakan kata 'membentuk' sudah tepat karena ada lembaga perwalian dan uangnya. Dadang mengatakan perkumpulan merupakan bagian dari ormas.


Rancangan Undang-Undang kebudayaan — Komisi 10 DPR RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah

Dadang mengusulkan industri besar swasta dan pihak asing yang akan melakukan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan wajib mendapatkan rekomendasi pemerintah daerah dan memiliki izin dari Menteri. Dadang bertanya pengertian pranata kebudayaan.


Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2016, Persiapan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 2 Tahun 2016, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

Dadang R mengatakan rekomendasi BPK untuk pembelanjaan bansos BSM adalah memperbaiki tata kelola. Ia menanyakan rencana tata kelola untuk tahun selanjutnya.


Masukan Undang-Undang Desa — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Dadang mngapresiasi bahwa kini kita peduli dengan desa karena desa ini ujung tombak, selain itu Dadang juga meminta dana desa ini arahnya jelas.

Untuk BUMD yang memakan ekonomi lainnya di desa dan harus ada petunjuk yang jelas mengenai ini.


Standar Program Studi Dokter Layanan Primer — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI)

Dadang mengatakan Komisi 10 pada RDPU sebelumnya mendapat opini yang cukup ekstrim dari mitra yaitu menolak DLP karena melenceng dari tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan aspek kompetensi dokter umum di Indonesia sudah cukup. Dadang berpendapat yang harus dibenahi dalam pelayanan kesehatan masyarakat adalah sarpras bukan kompetensi dokternya. Universitas Indonesia dan Universitas Padjajaran setuju untuk membuat Prodi DLP karena ingin menunjukkan perbandingan di negara lain. Dadang mengatakan mahasiswa kedokteran tidak menolak Prodi DLP tapi dengan catatan-catatan dan sesuai prosedur. Sampai tahun 2018, mahasiswa tidak menyarankan DLP karena memang Peraturan Pemerintahnya belum ada. Dadang bertanya apakah prodi DLP memberatkan dari sisi ekonomi, waktu dan kurikulum, apakah mahasiswa sudah diberikan sosialisasi terkait materi yang akan dikuliahkan dalam Prodi DLP. Dadang mengatakan jika kompetensi yang diberikan fakultas kedokteran belum memberikan kepercayaan diri kepada calon dokter, maka Komisi 10 mendukung adanya Prodi DLP.


Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional

Terkait buku siap layan, Dadang ingin mmbandingkan buku yang dibagikan oleh Kemendikbud ke sekolah-sekolah.


Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengenai

Menurut Dadang efisiensi bukan suatu hal yang menggembirakan karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah lembaga penting untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Dadang juga menanyakan terkait bentuk diklat pendidik karena akan disebar untuk guru di daerah.


Sengketa Pertanahan — Komisi 2 DPR RI Audiensi dengan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Warga Sedap Malam Tangerang Selatan, Panitia Khusus SGC Tulang Bawang Lampung, Tokoh Masyarakat Tulang Bawang Lampung, DPRD Lampung, Masyarakat Bali, Kuasa Hukum Ahli Waris Widya Chandra, Masyarakat Papua, dan DPRD Riau

Dadang meminta keberanian dari BPN seperti sertifikat dan aturan untuk menyelesaikan sengketa tanah di Karawang.


Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 serta Persiapan Penyelenggaraan Asian Games 2017, Evaluasi APBN 2017, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Ketua Umum KONI, Ketua Eksekutif KOI, Ketua Satlak Prima, Ketua INASGOC, Ketua INAPGOC

Dadang R mengatakan ia belum melihat adanya kegiatan-kegiatan pengembangan bakat dan KONI belum melakukan pemberdayaan di tingkat Kecamatan. Ia mengatakan harus mencakup sampai tingkat bawah agar optimal dalam penyerapan atlet-atlet potensial. Ia turut prihatin atas ASEAN Para Games dengan anggaran yang masih kosong. Ia mengkritisi penyusunan anggaran dewan pelaksana Prima untuk membuat atlet handal nasional.


Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 6 Kementerian dan Lembaga — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah, Asisten Perencanaan Polisi RI, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan

Dadang menjelaskan tentang pendidikan bahwa jumlah guru secara nasional itu cukup, namun bila ditelaah pada masing-masing wilayah, memang banyak kekurangan guru. Bicara pendidikan vokasi, terdapat 2 kegiatan prioritas, diantaranya peningkatan kualitas guru, output pendidikan harus sejalan dengan target yang ingin dicapai oleh pemerintah. Terkait kesejahteraan guru, sekolah milik pemerintah itu 60% PNS dan sisanya guru honor, mesti ada pengaturan terkait dana regulasi seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), namun tidak bermanfaat bagi guru. D

adang juga membahas bahwa kini masyarakat mengantri di rumah sakit bisa sejak subuh, karena adanya BPJS. Padahal seharusnya masyarakat dapat pergi ke Puskesmas terlebih dahulu, ini artinya kredibilitas Puskesmas diragukan.


Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia

Dadang mengaku bertanya-tanya dengan anggaran 1,3 Miliar, bagaimana cara agar orang-orang timur tengah tertarik dengan pariwisata halal. Dadang juga mengatakan pertumbuhan wisata Indonesia lebih tinggi dibanding Malaysia, Filipina dan Singapura, namun Dadang bertanya mengapa mahasiswa pariwisata di Indonesia banyak yang pergi ke luar negeri. Dadang juga menanyakan perbedaan destinasi wisata halal dengan event internasional.


RKA 2018 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI

Dadang bertanya terkait adanya beasiswa S2 bagi pemuda berprestasi, bagaimana kerjasama yang dilakukan, bagaimana kriteria dan jumlah penerimanya serta alokasinya. Dadang menekankan bahwa semuanya harus perhatikan unsur 3T.


RKA 2018 dan Program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI

Dadang mengatakan bahwa capaian kinerja sudah sedikit ada gambaran, melihat hal tersebut Dadang bertanya bagaimana capaian kinerja untuk melihat apa-apa yang dilakukan bekraf.


Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Dadang mengatakan bagaimana penguatan vokasi perfilman di SMK, biasanya kendalanya adalah perizinan dan itu merupakan wewenang Kemendikbud. Dadang bertanya kriteria penerima tunjangan, karena program Kemendikbud sering kali tidak memiliki tunjangan. Dadang mengatakan PAUD biasanya dianggap sekolah-sekolahan, padahal seharusnya itu yang difokuskan.


Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2018 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Dadang mengatakan beasiswa SM3T meningkat menjadi 25.000 mahasiswa di tahun 2018, Dadang bertanya penyebaran dan kriteria penerimanya. Dadang menyampaikan bahwa UPI Bandung diperlakukan tidak adil terkait perhitungan BOPTN. Hibah PTS turun dari 100 menjadi 25, Dadang berpendapat PTS juga perlu mendapatkan pelayanan yang adil dari pemerintah. Dadang mengatakan walaupun terjadi kenaikan jumlah prodi dari 26 menjadi 29, tapi anggarannya turun. Dadang bertanya porsi untuk PTN dan PTS serta bentuk bantuan kelembagaan yang akan diberikan. Dadang juga bertanya progree program kontrak profesor internasional.


Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun 2018 dan Usulan Peogram yang Akan Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Dadang mengatakan format Gerakan Sadar Pariwisata perlu diubah. Dadang mengatakan Kementerian Pariwisata memiliki skenario Rp9 triliun dan Rp3,3 triliun, apa perbedaan capaiannya. Dadang bertanya apakah Kementerian Pariwisata pernah membuat survei terkait keinginan wisatawan untuk datang kembali ke Indonesia dan survei kepuasan wisman dengan pelayanan kepariwisataan Indonesia. Dadang juga bertanya karakteristik usulan dari daerah-daerah.


Naturalisasi, RKA 2018 dan Usulan Program yang Didanai DAK — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI

Dadang mengatakan bahwa anggaran adalah sebuah dokumen publik, dan prinsip anggaran salah satunya adalah transparansi.

Di dalam prestasi olahraga, apa yang diraih di SEA Games bukan hanya kinerja dari Menpora saja sehingga sangat tidak adil jika hanya menyalahi Menpora.

Dalam mengembangkan olahraga dan pendidikan, maka membutuhkan strategi dan bagaimana kita berprestasi kalau pemerintah daerah saja tidak menciptakan ruang publik untuk masyarakat berolahraga. Artinya, dalam menciptakan prestasi olahraga di bidang rekreasi, tidak akan mungkin atlet kita berprestasi kalau pemerintah daerahnya tidak menciptakan ruang publik untuk hal itu.


RKA 2018 dan DAK — Komisi 10 Rapat Kerja dengan Kepala Perpusnas RI

Dadang memberikan apresiasi kepada kepala perpusnas, tentunya dengan anggaran yang terus menurun sulit bagi kita untuk menolak penurunan anggaran maka dengan anggaran seperti ini tingkat literasi kita masih berada pada level rendah. Dapat dilihat pula bahwa terdapat anggaran desa, tetapi kita harus tegas, ada desa yang menyediakan buku dan ada pula yang tidak menyediakan buku. Dadang berharap semoga sudah ada MoU dan harus dipertegas isi MoU-nya.


Kebijakan, Peta, Permasalahan dan Usulan Standar Nasional Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah — Panja SN Dikdasmen Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI), dan Ikatan Guru Indonesia (IGI)

Dadang mengatakan solusi yang ditawarkan PGRI dan IGI berbeda terkait kompetensi guru, IGI mendorong adanya literasi guru, sednagkan PGRI mengusulkan syarat penulisan ilmiah untuk guru dihilangkan.


Persiapan dan Kesiapan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 — Komisi 2 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Komisi Pemilihan Umum RI, dan Badan Pengawas Pemilu RI

Dadang meminta persoalan perekaman KTP elektronik dapat segera diselesaikan termasuk di daerah pemilihannya dimana sebanyak 53.000 belum memiliki hal tersebut hingga 2019.


Rapat Lanjutan Terkait Pembahasan Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu,Dirjen Dukcapil Kemendagri RI dan Plt Dirjen Otda Kemendagri RI.

Dadang mengatakan pada saat ini di lapangan masih adanya kendala yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, jadi mohon untuk menjadi sebuah catatan bersama bahwa apa yang disampaikan itu tidak selancar seperti apa yang sudah disampaikan. Dadang menyampaikan di daerah dapil sebanyak 53.000 dari tahun 2017 dan pada tahun 2018 belum mendapatkan KTP-el.


Latar Belakang

Dadang Rusdiana adalah politisi senior dan tokoh di Kabupaten Bandung.  Dadang yang lebih dikenal dengan panggilannya, Darus, terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mewakili Dapil Jawa Barat II setelah memperoleh 29,778 suara.

Darus adalah seorang pendidik. Darus pernah menjadi guru honorer di SMP dan sekarang adalah dosen Administrasi Negara di Universitas Nurtanio, Bandung. Di periode 2014-2019 ini Darus bertugas di Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga.

Pada Pilkada 2010, Darus pernah mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati Bandung (berpasangan dengan Ridho Budiman Utama, didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bulan Bintang). 

Pendidikan

S1, Manajemen, Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN), Jatinangor

S2, Administrasi Negara, Universitas Nurtanio, Bandung (2007)

Perjalanan Politik

Dadang Rusdiana sudah aktif berorganisasi sejak setelah selesai kuliah dan bergabung di beberapa organisasi kemasyarakatan berbasis pemuda yaitu Angkatan Muda Siliwangi, Wirakarya dan juga beberapa organisasi sayap muda Partai Golkar yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Darus menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Kabupatan Bandung (2001-2004) dan juga Wakil Ketua KNPI Jawa Barat.

Darus menjadi kader Partai Golkar sejak 1999 dan berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bandung (1999-2004 dan 2004) Tetapi karena konflik internal di Partai Golkar, Darus diberhentikan dari DPRD Kabupaten Bandung Fraksi Golkar di 2006.

Darus mencalonkan diri menjadi calon Wakil Bupati Bandung pada Pilkada 2010 dengan didukung oleh partai lain yaitu PKS & PBB (berpasangan dengan Ridho Budiman Utama) tetapi kalah. 

Pada awal Juli 2018 Dadang yang semula bertugas di Komisi 10 yang membidangi Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan berpindah tugas ke Komisi 5 yang membidangi Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro RAPBN 2018

30 Mei 2017 - Dalam rapat paripurna, Dadang mengungkapkan pandangannya mewakili Fraksi Hanura  bahwa Tingkat Kemiskinan di Indonesia kebanyakan di wilayah Indonesia Timur yakni Maluku dan Papua, F-Hanura menilai program kesejahteraan rakyat blm efektif & perlu evaluasi dan pemerintah harus menekan impor selain itu adanya penurunan produktifitas dan kapasitas terhadap gas bumi harus diperhatikan. [sumber]

Tanggapan terhadap RUU

RUU Sistem Perbukuan - Penyusunan DIM

21 November 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 10 dengan TIm Pemerintah, Dadang berpendapat dengan adanya UU untuk meningkatkan kecerdasan bangsa ini. Menurutnya belum cerdasnya bangsa ini karena budaya literasi masyarakat yang rendah, makanya DPR membuat UU ini untuk mendorong hal tersebut.

Dadang beranggapan bahwa perdebatan mengenai lembaga yang akan menjalani UU ini wajar, karena memang ada perampingan lembaga yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam perdebatan ini juga muncul ide untuk tidak perlu membuat lembaga baru. Tetapi mengapa tidak membuat lembaga perbukuan setingkat badan sehingga mampu untuk memiliki kekuatan untuk mengkoordinasi, jika memang mau penguatan kepada suatu lembaga maka harus ada perubahan simbol baru sehingga ada kekuatan baru, jika Perpusnan saja ini kan nama lama sehingga tidak ada kekuatan.

Dadang mengusulkan untuk mengubah nama Perpustakaan Nasional menjadi Badan Perpustakaan dan Perbukuan Nasional, sehingga tidak perlu membuat badan baru lagi tapi hanya berubah nama saja agar lebih efektif. Ia beranggapan bahwa ini jalan tengah yang bisa dipahami untuk membuat badan yang menangani masalah perbukuan ini.

Dadang menyampaikan bahwa DPR dan pemerintah harus membuat badan yang kuat, jangan seperti Badan Ekonomi Kreatif (BeKraf) tercecer di semua kementerian. Ia menginginkan bahwa perlu nama baru sebagai simbol untuk mengubah fungsi, Dadang juga menyampaikan bahwa DPR menginginkan badan ini menarik semua fungsi tentang buku sehingga DPR dan Pemerintah menginginkan lembaga yang kuat dan ini adalah jalan tengahnya [sumber]

Evaluasi UU Perfilman

3 Maret 2016 - Dadang menjelaskan tentang Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 yang berbunyi bahwa film Indonesia wajib diputar di bioskop-bioskop. Kemudian, Dadang menanyakan faktor-faktor apa yang menyebabkan film Indonesia dipandang kurang berkualitas, apakah karena kurangnya investasi (<3M) menyebabkan itu semua. Ia melanjutkan dengan menanyakan apakah Daftar Negatif Investasi (DNI) harus dibuka untuk membuat film berkualitas.

Dadang ingin mendapatkan gambaran dari Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) mengenai pandangan mereka terhadap peran pusat/badan-badan film. Terakhir, Dadang meminta kepastian, apakah dengan dibukanya bioskop-bioskop di daerah akan menyelesaikan permasalahan yang sudah ada.  [sumber]

15 Februari 2016 - Dadang ingin tahu definisi film yang berkualitas itu seperti apa dan berkenaan dengan jam tayang itu menjadi perdebatan masalahnya di sisi apa. Dadang menanyakan sejauh mana pendidikan perfilman itu berdampak pada perfilman.  [sumber]

27 Januari 2016 - Dadang menilai di UU No.33 Tahun 2009 (UU Perfilman) peran dari masyarakat diatur sendiri. Dan menurut Dadang dalam Pasal 70 UU Perfilman tegas dijelaskan bagaimana Badan Perfilman Indonesia (BPI) itu dibiayai dan didanai. Dadang minta penjelasan ke Ketua BPI dimana putusnya atau sulitnya koordinasi dengan Pemerintah. Dadang juga minta klarifikasi ke Ketua BPI apakah ada tumpang tindih antara BPI dan Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N).  [sumber]

RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2014

Pada 19 Agustus 2015 - Menurut Dadang isu dan permasalahan aset selalu ada di tingkat pusat hingga daerah. Ini menunjukkan standar akuntansi pemerintah masih lemah. Oleh karena itu, Dadang mengharapkan Pemerintah untuk konsisten dalam menggunakan standar akuntansi.  [sumber]

Tanggapan

Capaian Pemenenuhan Standar Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah

6 Februari 2018 – Pada rapat dengan Dirjen Kemenkeu, Kemendikbud, Kemenpan-RB. Dadang berpendapat, sangat disayangkan apabila guru pengajar diisi oleh guru dengan kualitas yang kurang dan diberi gaji dengan sewenang-wenang. Dadang menanyakan perihal dana desa untuk alokasi pendidikan, apakah kepala desa diberi kewenangan sehingga terdapat PAUD desa. Mengenai kejelasan untuk alokasi PAUD, Dadang menyatakan bahwa ada kepala desa yang berani untuk membuat PAUD dan ada juga yang tidak berani maka dari itu Dadang menginginkan kejelasan terkait hal tersebut. Dadang menanyakan apa saja langkah-langkah yang dilakukan Kemendagri supaya anggaran pendidikan di daerah itu bisa mencapai 20%. Dadang menyampaikan bahwa tema utama Presiden adalah infrastruktur kemudian SDM (Sumber Daya Manusia), dari tema utama tersebut Dadang menanyakan bagaimana cara untuk menyiapkan SDM Indonesia melalui alokasi dana-dana tersebut kepada mitra.[sumber]

Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah

24 Agustus 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 Panja DIkdasmen dengan Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Dadang menanyakan aspek-aspek mana saja yang dapat menjelaskan tentang ketidaksiapan Pemerintah Provinsi dalam peningkatan pendidikan terutama dalam masalah pendidikan menengah. Terkait masukan untuk menerapkan pendidikan karakter, Dadang mengatakan bahwa hal tersebut sebelumnya telah diatur dalam Permendikbud Tahun 2013. [sumber]

Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Indonesia

16 Maret 2017 - Dadang menyetujui dengan rencana naturalisasi Ezra dan Glenn Walian dan berharap dengan naturalisasi tersebut bisa meningkatkan prestasi olahraga Indonesia. Diharapkan naturalisasi untuk Ezra Walian bukan hanya menambah kuantitas atlet Indonesia tetapi juga menambah kualitas atlet Indonesia.  [sumber]

Panja Sarpras Dikdasmen - Keterangan Ahli

7 Desember 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 dengan Prof. Dr. HAR Tilaar dan Prof. Dr.  Arief Rachman, Dadang menanyakan korelasi sarana prasarana dengan character building dan apakah Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) bisa menguatkan karakter pendidik bersama-sama? Menurut Dadang, kita memiliki sarana prasarana namun belum diuji, Dadang mencontohkan, mana yang lebih aman apakah sekolah berpagar atau yang tidak berpagar? Dadang mengusulkan seiring dengan pengadaan sarana prasarana untuk memenuhi kriteria ideal, begitu pula dengan kemajemukan bangsa. Dadang berpandangan bahwa saat ini guru dijadikan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan dan murid menjadi objeknya dan kondisinya kini kita belum dapat memberikan suasana dan hubungan guru-murid yang baik. Dadang juga menganggap pola tempat duduk menjadi doktrin. Dadang juga menyatakan bahwa UU Sisdiknas memberikan ruang pada masyarakat namun selalu saja ditemukan permaslahan, sama seperti ketika komite mengundang orang tua murid, pada saat itu tercipta liberalisme karena yang miskin tersingkir karena ketika mereka tdak bisa berpartisipasi, mereka dijadikan warga kelas dua di sekolah. [sumber]

Menyikapi Aksi Demo Penistaan Agama (4 November 2016)

5 November 2016 - (SINDO NEWS) - Ketua DPP Partai Hanura‎ Dadang Rusdiana‎ berpendapat, seorang pemimpin DPR yang mendorong impeachment terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu aktor yang menunggangi demonstrasi aksi 'Bela Islam II'. Kendati demikian, dia enggan membeberkan siapa salah satu pemimpin DPR yang dimaksudnya itu.

Menurut Dadang, kerusuhan yang terjadi di depan Istana Merdeka kemarin sore sudah di luar konteks demonstrasi umat Islam yang berlangsung tertib dan damai dari pagi hingga magrib.‎ "Jadi kita dapat pilah bahwa umat Islam yang menuntut penegakan hukum atas dugaan penistaan agama yang dipimpin para ulama itu lurus dan sejuk," ujar Dadang saat dihubungi, Sabtu (5/11/2016).

Akan tetapi, kata dia, kerusuhan sampai pada perlakuan kekerasan terhadap aparat itu sudah mulai tidak murni lagi. Maka, menurut dia, wajar jika Presiden Jokowi menuding ada aktor-aktor politik yang ikut terlibat.

‎Apalagi, lanjut dia, di media sosial berkembang pula penghinaan dan tuntutan untuk melengserkan Presiden Jokowi. "Ataupun ucapan salah seorang pimpinan DPR yang mendorong impeachment terhadap presiden, ini membuktikan bahwa ada aktor politik yang ikut bermain juga," papar sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR ini.

Dadang menambahkan, bahwa ‎pihaknya salut kepada umat Islam yang melakukan demonstrasi aksi 'Bela Islam II' kemarin. "Tapi kita pun sayangkan aktor politik dan pihak-pihak lain yang mencoreng aksi demo menjadi rusuh," ungkapnya.‎‎ 

Diketahui, sejumlah legislator kemarin ikut melakukan demonstrasi aksi 'Bela Islam II', yakni Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon serta Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid.  [sumber]

Pariwisata Indonesia di Malang, Belitung, Pandeglang

14 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 10 dengan Bupati Malang Provinsi Jawa Timur, Bupati Belitung Provinsi Bangka Belitung, dan Bupati Pandeglang Provinsi Banten, Dadang menanyakan terkait koordinasi Kemenpar dengan Kepala Daerah tentang promosi pariwisata, ada beberapa variabel yang terkait wisman dan wisnus tetapi siapakah yang paling berkontribusi besar terhadap datangnya wisatawan. Dadang mengatakan bahwa faktor keberhasilan Malang dalam meningkatkan wisatawan dari 2013 ke 2014 yang sebelumnya 33.000 menjadi 80.000. Dadang bertanya kepada Bupati Pandeglang tentang peningkatan wisman dari tahun ke tahun setelah terjadi penetapan nasional di wilayah destinasi Tanjung Lesung. Dadang mengutarakan bahwa di Pandeglang rata-rata SDMnya lulusan Sekolah Mengengah Pertama (SMP) sehingga menjadi pertanyaan apakah mereka siap mengolah destinasi. Dadang juga ingin mengetahui koordinasi ketiga Kepala Daerah dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dadang mengkhawatirkan jika destinasi yang menjadi prioritas oleh Kemenpar ternyata bukanlah destinasi prioritas di wilayah tersebut. Dadang juga memaparkan jika ingin mendorong wisman dan wisnus maka harus memiliki SDM yang bersertifikasi. [sumber]

Beasiswa Perguruan Tinggi

5 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi 10 DPR-RI dengan Panja Pendidikan,Dadang menanyakan mengenai penempatan beasiswa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan penyebaran beasiswa secara geografis serta penyebaran alumni. [sumber]

RKA-K/L 2017 - Kementerian Pariwisata

1 September 2016 - Komisi 10 Rapat kerja (Raker) dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar),  Dadang menanyakan target kinerja yang tercapai pada 2016, pengaruh target kinerja 2017 pada investasi anggaran sebelumnya, dan ada atau tidaknya sertifikasi secara Internasional mengenai wisata halal di Indonesia. Dadang menyampaikan beberapa deputi tidak optimis terkait pengurangan anggaran yang ditetapkan. Dadang mengatakan, wisata halal di Indonesia adalah dilematis karena halal sudah menjadi bagian dari warga Indonesia. Dadang meminta kepada Kemenpar mengenai perbandingan sumber daya manusia pariwisata negara-negara pesaing kita seperti Singapura, Malaysia, dan lain-lain. [sumber]

RKA K/L 2017 dan Dana Alokasi Khusus - Kementerian Pemuda dan Olahraga

1 September 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga membahas RKA K/L 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK),  Dadang memberikan ucapkan selamat atas prestasi yg diraih indonesia dalam Olimpiade beberapa waktu lalu. Ia kemudian memberikan saran terkait pagu sebesar Rp2,75 Triliun tersebut agar diberikan pemaparan anggarannya. Ia meminta Menpora untuk memetakan anggaran dalam masing-masing bidang, misalnya anggaran wirausaha berapa bobotnya. Kemudian dana kepemimpinan, kepemudaan, dan kewirausahan masing-masing berapa bobotnya. Terkait prestasi olahraga, Dadang menanyakan bagaimana membuat hal tersebut menjadi berkelanjutan dan menjadi berkembang. Selanjutnya, ia mohon penjelasan mengenai penguatan koi dan koni. Dadang berharap program anti doping segera direalisasikan. Dadang juga memberi masukan mengenai sekolah unggulan terkait dengan pendidikan olahraga. Dadang mengatakan bahwa olahraga masyarakat mesti ada regulasi yang jelas. Terkait gerakan pramuka, ia meminta menjelaskan lebih rinci. [sumber]

Wacana Regulasi terkait Pariwisata Selam Indonesia

26 Juli 2016 - Dadang menanyakan data kuantitatif pariwisata selam di Indonesia seperti apa pertumbuhannya. Dadang menambahkan bahwa destinasi wisata selam Indonesia yang telah layak untuk dipromosikan dan berapa instruktur selam yang dimiliki mengacu pada standar internasional. Kemudian, Dadang ingin mengkonfirmasi bagaimana usaha dan peran Kementerian Pariwisata selama ini terkait wisata selam.  [sumber]

Anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

21 Juli 2016Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 dengan Kemenristekdikti RI,Dadang memberikan pendapat mengenai calon perusahaan pemula berbasis teknologi dan Perguruan Tinggi bahwa yang termasuk termasuk program inovasi di industri dapat dilihat ada penurunan pada beasiswa dosen S2 dan S3 dalam maupun luar negeri. Dadang juga menjelaskan bahwa pagu anggaran 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada pengembangan berbasis teknologi. Dadang juga menanyakan target di Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang ingin mendorong kontribusi sekitar ekonomi kreatif pada tahun 2017 terutama industri film dan musik. Kemudian, Dadang menanyakan apakah film dan musik masuk ke dalam prioritas. Jika katakanlah rapat kordinasi di kabinet bekraf ingin naikan angaran tersebut. Untuk itu ia meminta penjelasan. Selanjutnya, mengenai pembukaan prodi khusus blok Masela yang sampai Rp.20 miliar.Dadang  mengatakan bahwa usulan tambahan anggaran Rp.24 triliun. Ia kira dapat menjawab tentang BOPTN, Beasiswa dosen, dan Bidik Misi. Selanjutnya, ia berharap semakin bertambahnya Perguruan Tinggi yang masuk 500 peringkat dunia. Ia mengatakan bahwa tentu hal tersebut dapat membuatnya sedikit terkejut, jika semisal ada yang ingin mendorong tiga PT masuk menyusul UI dan ITB. Dadang menanyakan apakah dengan anggaran yang ada, Menristekdikti dapat mendorong Universitas Indonesia dan ITB memasuki jajaran dunia. Ia merasa hal tersebut bisa didorong oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan Peraturan Presiden (Perpres) yang telah dibuat presiden, misalnya saja, Universitas Islam International. Ia mempunyai harapan dapat konsen untuk menjadi Perguruan Tinggi terbaik.  [sumber]

29 September 2015 - Dadang mengusulkan agar Pagu Anggaran yang diusulkan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) disahkan untuk dibahas di Badan Anggaran (Banggar) nanti.  [sumber]

15 September 2015 - Menurut Dadang bahwa tema besar yang dilakukan hari ini adalah percepatan infrastruktur, tetapi anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KemristekDikti) sebagian besar menurun. Menurutnya, hal ini tidak sejalan. Dadang menanyakan apakah di Kementerian lain masih ada penelitian dan bagaimana dengan konsistensi pemerintah dengan sentralisasi lembaga yang mengadakan penelitian. Banyak duplikasi dari perguruan tinggi karena Kementerian belum mengeluarkan daftar penelitian. Dadang juga mempertanyakan penyebaran Beasiswa Bidik Misi dan bantuan siswa miskin, serta masalah penyebaran program SM-3T.  [sumber]

Terkait Isu Pengelolaan Perguruan Tinggi di Aceh

22 Juni 2016 - Menurut Dadang dulu di 2010 ada Keputusan Bersama 3 Menteri terkait isu ini. Dadang menanyakan ke anggota DPRD Aceh apakah pendidikan tinggi tersebut di Aceh akan dijadikan kedinasan.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

16 Juni 2016 - Dadang minta untuk Menteri Pendidikan & Kebudayaan (Mendikbud) untuk dapat meyakinkan Pemerintah agar tidak terjadi tren penurunan anggaran. Dengan adanya penurunan ini maka akan mempengaruhi postur sekolah swasta dengan negeri, kesenjangan guru-guru, serta intervensi anggaran di daerah-daerah.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga

8 Juni 2016 - Menurut Dadang, Komisi 10 dan Kementerian Pemuda & Olahraga (Kemenpora) dihadapkan pada dua skenario, yakni yang semula total pagu indikatif Rp.3,3 Triliun menjadi Rp.2,7 Triliun, atau Menteri Pemuda & Olahraga (Menpora) mengikuti instruksi Presiden menjadi Rp.3,03 Triliun. Dadang menanyakan posisi dana Rp.500 Miliar yang semula diperuntukkan renovasi Gelora Bung Karno (GBK) karena Dadang mendapat kabar bahwa renovasinya terhenti. Dadang juga meminta penjelasan Menpora tentang yang dimaksud “terganggu” sebagai akibat dari pemotongan anggaran, apakah perolehan medali akan berkurang, atau atletnya yang terganggu.  [sumber]

Pada 5 Februari 2015 - Dadang menilai indikator kesuksesan sebuah program di Kemenpora tidak jelas. Namun demikian Dadang siap membantu Kemenpora mengusulkan penambahan anggaran.  (sumber)

Anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas)

7 Juni 2016 - Dadang mengatakan bahwa pembangunan yang terjadi adalah pembangunan manusia dan ada banyak hal yang dapat diperjuangkan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Dadang memaparkan bahwa jumlah perpustakan masih sangat kurang jika dibandingkan dengan negara maju dan hal ini merupakan perjuangan yang harus dilaksanakan sebaik mungkin. Dalam hal ini, Dadang mengatakan bahwa Perpusnas memiliki anggaran yang tidak terlalu besar, tetapi masih saja ada pengurangan. Dadang mengutarakan bahwa hal ini akan dibahas lebih lanjut pada saat sidang anggaran dengan pertimbangan-pertimbangan yang masih belum selesai dibahas. Dadang menuturkan bahwa sebaiknya dalam peningkatan SDM anggaran tidak harus dipotong.  [sumber]

Pada 5 Februari 2015 - Dadang menilai program pemerataan perpustakaan yang diusulkan PNRI senilai Rp.7.3 milyar kurang konsisten. Dadang meragukan apakah penyebaran buku ke pondok pesantren dan penambahan bantuan mobil akan meratakan peneyebarannya.  Sehubungan dengan anggaran senilai Rp.4.2 milyar untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang diajukan oleh PNRI, Dadang menilai anggaran tersebut tidak cukup untuk menjabarkan visi Revolusi Mental Presiden Joko Widodo.  [sumber]

Program Indonesia Pintar & Ujian Nasional Tingkat SMP

2 Juni 2016 - Dadang menilai bahwa Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan (Permendikbud) tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk melegitimasi suatu peraturan, dikarenakan adanya kekhawatiran terjadinya kesalahpahaman, baik dalam internal maupun eksternal sekolah. Dadang juga mengusulkan tentang perincian Permendikbud No.82 tahun 2001. Hal ini dikarenakan untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda oleh pihak-pihak terkait.  [sumber]

26 Mei 2016 - Dadang berpendapat jika pendidikan karakter harus kuat. Dadang menyetujui mengenai kisi-kisi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), meskipun kenyataan di lapangan lain. Menurut Dadang, kehadiran kursus-kursus bimbingan belajar (bimbel) mencerminkan bahwa sekolah tidak tuntas dalam pembelajaran. Dadang menanyakan soal relevansi dari perubahan kisi-kisi dengan menjamurnya bimbel. Dadang mengatakan Indeks integrasi harusnya juga pada buku-buku raport sehingga ada yang mendongkrak nilai untuk seleksi jalur undangan sebab dikhawatirkan nilai yang diterima bukan merupakan hasil sesungguhnya.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

23 Mei 2016 - Dadang berpendapat bahwa penghematan adalah sesuatu yang harus diterima dan memang semestinya selalu ada penghematan.Dadang menanyakan tentang Rencana Strategis (Renstra) DPR mengenai PNRI. Sebab, Komisi 10 tidak dapat melakukan pengembangan tanpa adanya revisi-revisi yang dilakukan.  [sumber]

14 April 2016 - Dadang mengatakan bahwa Pustakawan harus menyebar di daerah dan kota. Dadang menilai, Pustakawan harus disertifikasi. Dadang menanyakan, saat ini, ada berapakah sarjana kepustakawan di Indonesia.  [sumber]

Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Pelaporan Kunjungan Kerja Anggota DPR

12 Mei 2016 - (JawaPos) - Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPR, Dadang Rusdiana mengakui masih lemahnya pelaporan keuangan maupun dokumentasi kunjungan kerja perorangan anggota dewan. Ini disampaikannya  menyusul hasil audit Badan Pemeriksan Keuangan (BPK-RI) terhadap adanya pelaporan keuangan kunker yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 945 miliar.

Adanya potensi kerugian negara ini terungkap dalam surat edaran Fraksi PDIP kepada anggotanya pada 10 Mei 2016. Dalam surat itu diminta agar anggota fraksi melengkapi laporan kunker mulai masa sidang III 2014-2015, hingga masa sidang II 2015-2016.

"Itu terjadi karena beberapa kemungkinan. Bisa jadi kunjungan itu dilakukan tetapi pelaporan dan dokumentasi kegiatan tidak dilakukan dengan baik, atau bisa jadi tidak dilakukan sama sekali," kata Dadang melalui pesan singkat pada Kamis (12/5).

Dengan adanya audit BPK itu ia memastikan perlu ada penguatan fungsi asistensi oleh kesekjenan DPR dengan staf administrasi fraksi maupun anggota DPR.

"Tentu kami akan cek, mana anggota yang perlu melengkapi laporan kegiatan. Saya yakin kegiatan itu ada kalau melihat intensitas kegiatan para anggota DPR, tetapi rata-rata dalam pelaporan banyak sekali yang lemah," tambahnya.  [sumber]

DOT, BAS, dan POS dalam Evaluasi Kinerja

13 April 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya,  Dadang mengkhawatirkan Wisman yang datang ke Indonesia mengkritik infrastruktur yang berada di provinsi dan kabupaten untuk itu Ia mohon mitra agar terus memperhatikan infrastruktur tersebut. Dadang menyayangkan pariwisata harusnya menjadi prioritas pembangunan tetapi selama ini pemerintah pusat tidak dapat melakukannya seraya menjelaskan bahwa anggaran desa tergolong tinggi jika hubungannya dengan semangat primordial infrastuktur adalah tugas dari Pemda. [sumber]

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga - RAPBN 2016

15 Desember 2015 - Menurut Dadang, serapan anggaran di seluruh Kementerian/Lembaga hampir sama, serapannya rendah. Dadang minta ke Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) laporan kuantitatif penyebaran Program-1-Desa-1-Lapangan per provinsi, serta ekspektasi perkembangan lapangan lima tahun ke depan.

Dadang mengkritisi relevansi tentang UU tentang Gerakan Pramuka hingga saat ini. Terkait permasalahan dualisme Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Dadang meminta penjelasan sikap resmi Pemerintah.

Dadang mengkhawatirkan bahwa Asian Games tidak akan sukses dan meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk melaporkan update persiapan sarana dan prasarana yang telah dilakukan.

Mengenai kasus sanksi FIFA, Dadang meminta penjelasan update kemajuan Kemenpora agar Indonesia lolos dari sanksi tersebut.  [sumber]

Pengocokan Ulang Pimpinan DPR

16 November 2015 - (TEROPONGSENAYAN) - Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana sangat setuju jika diadakan pengocokan ulang pimpinan DPR, jika memang ternyata pencatut nama presiden dan wakil presiden terkait perpanjang kontrak PT Freeport adalah salah satu pimpinan dewan

"Ya kalau terbukti kita (Hanura) sangat setuju (kocok ulang pimpinan DPR)," kata Dadang kepada TeropongSenayan, Selasa (17/11/2015).

Menurut Dadang, yang dilakukan oknum anggota DPR tersebut sudah mencoreng lembaga perwakilan rakyat itu. Masyarakat, kata dia, kepercayaan masyarakat semakin tergerus dengan kejadian ini.

"Kan gak boleh anggota DPR bertindak tidak etis dengan mencatut nama presiden. Itu tindakan yang tidak terpuji dan memalukan dan MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) harus segera menindaknya," tandasnya. (sumber)

Evaluasi Kinerja Perpustakaan Nasional RI

7 September 2015 - Dadang info ke Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) bahwa ia menemukan banyak kekurangan tenaga kepustakaan di lapangan.  [sumber]

Kasus Penahanan Ijazah Dokter Umum dan Dokter Muda

26 Agustus 2015 - Menurut Dadang setelah seseorang lulus dari pendidikan kedokteran dia sudah punya kompetensi tertentu. Dadang juga menambahkan bahwa agenda besar Komisi 10 adalah meminimalisir komersialisasi di institusi pendidikan dan juga meminimalisir hambatan birokrasi di pendidikan.  [sumber]

Kwartir Nasional Pramuka

8 Juni 2015 - Dadang setuju sekali dengan usulan perubahan UU No.12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Menurut Dadang Pramuka harusnya masuk dalam rumpun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), bukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Dadang menambahkan ada hal-hal yang kontradiktif antara UU tentang Pramuka dan UU tentang Kepemudaan. Dadang menilai perubahan Pramuka menjadi dibawah Kemdikbud mungkin ada baiknya karena bisa menghindari Pramuka dari pembekuan.  [sumber]

Konflik PSSI vs. Kementerian Pemuda dan Olahraga

26 Mei 2015 - Dadang menyatakan BOPI harus menjadi bidakan untuk dibenahi karena sudah bermasalah. Dadang curiga kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bahwa Kemenpora tidak akan melaksanakan putusan PTUN. Dadang menyatakan bahwa lehernya akan menjadi jaminan jika Kemenpora hadir membahas PSSI. Ketika Menteri tidak menaati hasil keputusan sidang, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang. Sama halnya ketika Menteri tidak mengikuti rekomendasi dari DPR-RI. Pertama, penyakitnya adalah BOPI dan harus jadi target bidikan untuk ditinjau kembali keberadaannya. Dadang meragukan bahwa Menpora tidak akan menaati keputusan hasil sidang PTUN.  [sumber]

Persiapan SEA GAMES ke-28 di Singapura

25 Mei 2015 - Dadang meminta KONI dan KOI merujuk kepada UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional karena ini catatan penting. Dadang mengingatkan bahwa di UU tersebut ditegaskan olahraga itu wilayah dan wewenangnya negara atau masyarakat. Menurut Dadang Pemerintah bisa intervensi jauh padahal dilapangan sudah ada KONI dan KOI. Yang tidak jelas, menurut Dadang adalah ketika kinerja institusi di SEA GAMES ke-28 tahun 2015 tidak mencapai target, nanti siapa yang akan tanggung-jawab? Akuntabilitasnya belum jelas. Oleh karena itu, Dadang dorong perubahan dan revisi UU No.3 Tahun 2005 menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di tahun 2016.  (sumber)

Potensi Indonesia Menjadi Tuan Rumah World Cup 2022

22 April 2015 - Dadang mendukung perjuangan MSBI. Dadang ingin kalau Indonesia menjadi tuan rumah, Indonesia juga jadi pemenang World Cup. Namun Dadang prihatin karena masalah menjadi tuan rumah Piala Dunia berarti kita dihadapkan dengan masalah PSSI dengan BOPI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.  [sumber]

Aspirasi Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi)

Pada 22 April 2015 - Dadang menyampaikan bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap para guru. Guru PAUD Formal, Non-Formal, dan Informal semua harus dibela. Dadang juga mengatakan bahwa dana APBD untuk PAUD yang relatif kecil, harus dibela.  [sumber]

Persiapan TAFISA World Sport For All Games di Oktober 2016

Pada 22 April 2015 - Dadang mengatakan bahwa saat Komisi 10 mengadakan rapat dengan Kemenpora, PON sudah mulai disinggung, namun TAFISA belum pernah disinggung sama sekali. Padahal acara keduanya hanya berbeda satu bulan.  [sumber] 

Evaluasi Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Pada 21-22 April 2015 - Menurut Dadang transparansi dan adanya paramater lulus dan tidak lulus sangat dibutuhkan dalam penentuan penerima beasiswa LPDP. Dadang minta penjelasan ke Direktur Utama LPDP mekanisme dan sistem apa yang sudah dibangun agar output yang dihasilkan LPDP berguna untuk kepentingan negeri. Dadang juga minta klarifikasi ke Dirut LPDP bagaimana koordinasi antar kementerian karena Dadang tidak ingin ada tumpang tindih.  [sumber]

Pembekuan PSSI oleh Menteri Pemuda dan Olahraga

Pada 20 April 2015 - Dadang menyatakan bahwa secara hukum Pemerintah tak ada wewenang untuk melakukan pembekuan.  [sumber]

Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2015-2019

Pada 20 April 2015 - Menurut Dadang hasil riset yang dilakukan di 30 negara menempatkan kemauan baca anak Indonesia di peringkat ke-29. Dadang berharap agar setiap perpustakaan di daerah gedungnya baik dan bukunya lengkap.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pada 7 April 2015 - Dadang minta klarifikasi ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) sanksi yang disiapkan terhadap pelanggaran Dana BOS. Dadang juga minta klarifikasi ke Mendikbud mekanisme penanganan sekolah yang terusik akibat tidak memiliki sertifikat.

Menurut Dadang kalau dipikirkan lebih masak, guru lebih baik dikelola oleh pemerintah pusat. Memang dikhawatirkan akan bertabrakan dengan UU, tapi menurut Dadang sebenarnya tidak. Menurut Dadang Komisi 10 juga bisa merubah UU bila itu memang lebih baik untuk Indonesia.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2015-2019

Pada 6 April 2015 - sehubungan dengan BOPI, Dadang Rusdiana menanyakan proses perekrutan anggota BOPI dan berharap BOPI dikelola secara profesional dengan anggaran yang cukup. Sehubungan pelaksanaan Asian Games, Dadang Rusdiana khawatir pelaksanaan Asian Games mengalami kegagalan karena anggaran yang disediakan minim.  [sumber]

Kualitas Pengajar di Perguruan Tinggi

Pada 1 April 2015 - Dadang sepakat dengan perubahan mendasar mutu pendidikan nasional. Menurut Dadang kebijakan guru jadi kewenangan pusat karena sentralisasi kewenangan menghilangkan politisasi.  [sumber]

Status Pendidik di Perguruan Tinggi Negeri Baru

31 Maret 2015 - Dadang minta klarifikasi atas pernyataan ILP PTNB bahwa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tidak akan menuntut apapun. Dadang minta klarifikasi ke ILP PTNB apakah ada perjanjian antara negara dengan para PTS yang akan dinegerikan  mengenai hak dan kewajiban, gaji, tunjungan dll.  [sumber]

Kondisi Industri Musik Indonesia

Pada 30 Maret 2015 - Menurut Dadang sulit sekali untuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKM) untuk melakukan fungsi-fungsinya karena banyak problem-problem hukum yang tak terakomodir. Dadang prihatin ternyata kerugian negara dari pembajakan sebesar Rp.1.4 triliun. Dadang minta klarifikasi perbedaan antara VCD Ekonomis dan VCD Bajakan itu apa. Dadang menduga VCD Ekonomis ini adalah bajakan juga. Menurut Dadang dukungan sektor informal menjadi channel terjadinya penyaluran CD Bajakan. Dadang minta klarifikasi kepada organisasi musik apakah penyebab masyarakat membeli VCD bajakan karena daya beli masyarakat yang rendah. Dadang menilai jangan-jangan musuh kita adalah penegak hukum karena menurut Dadang Pemerintah belum melakukan efek jera terhadap pembajakan.  [sumber]

Indonesian Super League 2015

Pada 26 Maret 2015 - menurut Dadang publik hari ini ingin segera menyaksikan ISL digelar. Menurut Dadang kick-off harus dilaksanakan tanggal 4 April 2015. Dadang saran 6 klub di Kategori D boleh ikut putaran pertama namun bila belum memenuhi persyaratan baru dikeluarkan dari ISL 2015.  [sumber]

Persetujuan Prolegnas 2015-2019 

Saat Paripurna ke-18, 9 Februari 2015 - DPR memiliki agenda untuk persetujuan Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas 2015. Sebelum disetujui pada hari yang sama, Dadang Rusdiana selaku jubir Fraksi menganggap RUU Papua harus masuk dalam Prolegnas 2015.  (sumber)

Rapat Kerja Komisi 10 dengan Mendikbud

27 Januari 2015 - menanggapi paparan pemerintah mengenai revisi kurikulum, Dadang menyoroti fakta 'ganti pemerintah, ganti kurikulum'; apa penyebabnya dan bagaimana menghindari hal serupa di masa depan.  [sumber]

Kinerja PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia)

Pada 15 Januari 2015Dadang Rusdiana mempertanyakan kinerja PSSI terutama dalam pembinaan bibit-bibit muda yang minim prestasi. Dadang membandingkan Indonesia dengan Brasil dimana secara luas teritori dan ekonomi kedudukannya mirip. Tetapi mengapa Indonesia tidak bisa meniru Brasil dalam prestasi sepak bolanya. (sumber)

%MCEPASTEBIN%

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bandung
Tanggal Lahir
13/02/1967
Alamat Rumah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Hati Nurani Rakyat
Dapil
Komisi