Sikap Terhadap RUU

Masukan Terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan IOM Indonesia dan APJATI

Djoni menjelaskan bahwa ia ingin masukan gimana Filipina melindungi tenaga kerjanya dan ia melihat pekerja diasuransikan oleh pemberi kerja di luar negeri.

Laporan Badan Anggaran DPR RI atas Hasil Pembahasan tentang Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2018 dan RKP TA 2018, Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2016, dan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Arsitek — Rapat Paripurna DPR RI

Djoni menyampaikan laporan F-Hanura terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2016. Pertanggung jawaban keuangan negara merupakan hal yang konkret dalam pelaksanaan good governance. F-Hanura mengapresiasi pemerintah yang telah mendapat opini WTP namun F-Hanura tetap mengingatkan kembali pada K/L yang lain untuk meningkatkan kembali kinerjanya demi terciptanya tata kelola yang baik. F-Hanura berpandangan pemerintah perlu memperhatikan sistem pengendalian yang lemah dan menetapkan sanksi yang tegas terhadap K/L yang tidak memenuhi tanggung jawab perundang-undangan. F-Hanura menyetujui RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2016 disahkan menjadi UU.

Pandangan Fraksi-Fraksi atas Keterangan Pemerintah mengenai Pokok-Pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2017, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan dan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan, Pengesahan Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dan Pertembakauan — Rapat Paripurna DPR-RI

Djoni Rolindrawan menyampikan Pandangan F-Hanura atas Keterangan Pemerintah mengenai Pokok-Pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2017. F-Hanura berpandangan pertumbuhan ekonomi 5,07% merupakan tertinggi selama 3 tahun terakhir walaupun masih dibawah target 5,2%. Tingkat inflasi relatif terjaga pada tahun 2017 sebesar 3,61% dibawah target 4,3%. F-Hanura berpandangan pemerintah berhasil mengkoordinasikan inflasi untuk tetap rendah dan menjaga pada sisi pertukaran. Nilai tukar rupiah tahun 2017 sebesar Rp13.384 dibawah target Rp13.400. F-Hanura berpandangan pemerintah berhasil menjaga nilai tukar rupiah. Realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.343,5. F-Hanura berpandangan ini merupakan capaian pajak tertinggi sejak 3 tahun terakhir. Realisasi lifting minyak 804 ribu sibawah target 815 ribu, capaian lifting migas masih dibawah target. F-Hanura menilai pelaksanaan anggaran tahun 2017 di LKPP sudah berjalan dan memenuhi apa yang ditargetkan. Pemerintah belum berhasil dalam antisipasi pengaruh eksternal dalam pembahasan anggaran. Djoni mengatakan F-Hanura setuju RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2017 untuk dijadikan UU.

Tanggapan

Peningkatan Kerjasama BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit Swasta Guna Meningkatkan Pelayanan Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut BPJS Kesehatan

Djoni Rolindrawan mengatakan bahwa ada ketimpangan yang besar antara yang dilaporkan dengan kenyataan di lapangan.

Rancangan Undang-Undang Arsitek — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah

Djoni meminta DIM yang sudah jelas kalimatnya jangan diubah. Ia mengatakan arsitek berkewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan Indonesia.

Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Fungsional Keahlian Sekjen DPR-RI

Djoni menanyakan bagaimana jika vonis UU PPHI berbenturan dengan UU yang lain.

Penjelasan Penyerapan Anggaran Tahun 2015, Progres Perbaikan Prosedur dan Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri, dan Masalah Penggunaan Bahasa Indonesia pada Tenaga Kerja Asing (TKA) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan RI

Djoni mempertanyakan kebenaran data yang ada, karena terdapat perbedaan antara temuan media dan hasil laporan Menaker RI. Selain itu, ia ingin mengetahui cara yang akan ditempuh Menaker RI untuk meningkatkan penyerapan anggaran menjadi 75% dalam kurun waktu 1 bulan tanpa mengurangi kualitas kerja. Terakhir, Djoni ingin mengetahui Peraturan Menaker Nomor 16 Tahun 2015 berlaku juga bagi negara-negara di ASEAN atau tidak.

Pendistribusian Obat dan Kekurangan Dokter — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Kesehatan

Djoni bercerita bahwa ada keluhan pasien ginjal yang ditolak rumah sakit daerah dengan alasan tidak ada tempat, dan banyak keluhan tentang mengapa menjadi dokter spesialis itu sangat mahal, dan ia mengatakan mengapa ada 19 puskesmas di Jawa Timur yang tidak memiliki dokter.

Evaluasi Kinerja — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Djoni mengatakan banyak keluhan terkait BPJS Kesehatan, seperti verifikator sering mengubah diagnosa sehingga pembayaran menjadi menurun dan kartu BPJS bisa digunakan Siapa saja karena tidak ada foto dalam kartu.

Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Penduduk, Program BKKBN dalam Melindungi Penduduk Rentan pada Situasi Bencana, Penyerapan Anggaran pada Semester I Tahun 2015, dan Laporan Perkembangan Penyusunan Roadmap Kebutuhan Petugas Lapangan Keluarga Berencana — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Djoni mempertanyakan untuk kedepannya BKKBN akan diberikan tugas untuk mengelola kependudukan juga atau tidak.

Laporan dan Penjelasan Kementerian Kesehatan terhadap Beberapa Isu Spesifik, Realiasasi Anggaran Tahun 2015, Evaluasi Pelaksanaan JKN-KIS oleh BPJS Kesehatan Tahun 2015, dan Rencana Mewujudkan Kemandirian Obat Nasional — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan

Djoni meminta penjelasan terkait dampak sistem JKN terhadap kesehatan nasional. Djoni menyampaikan bahwa masih banyak yang belum memiliki KIS di Bogor, padahal informasinya bahwa kartu sudah terdistribusi 80%.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Audiensi dengan Parlemen Jerman

Djoni menambahkan bahwa Indonesia juga punya Undang-Undang Anak, yang termasuk berumur 18 tahun dan undang-undang ini menjaga anak dari kekerasan dari orangtua, dan kekerasan anak lainnya.

Djoni menjelaskan bahwa di Indonesia untuk sistem upah tidak diatur undang-undang tetapi diatur oleh third party.

Kinerja, Anggaran dan Program — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan BPJS Ketenagakerjaan

Djoni menyoroti saham dan reksandana. Saham aad 10.19, tetapi sekarang turun. Reksadana 88%nya ada bagian saham juga, maka jika salah 1 turun yang lain juga akan turun.

Masukan Mengenai Pengelolaan Dana Investasi Jaminan Sosial BPJS Jangka Panjang dan Jangka Pendek — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Anggaran, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewas BPJS Kesehatan

Djoni mengatakan PBI minim yang memiliki kartu BPJS padahal terjadi defisit. Ia ingin mendapatkan penjelasan dari OJK saja. Mungkin OJK bisa memberikan laporan bulanan ke BPJS. Ia mengatakan laporan BPJS terdiri dari pengelolaan program dan keuangan. Ia menanyakan kebisaan sistem pelaporan BPJS yang seperti itu disahkan oleh OJK.

Masukan Panja RUU PPILN — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)

Djoni mengatakan masukan ini untuk penyempurnaan UU. Banyak ide yang baik dan ia berharap pelaksanaannya juga baik. Ia menyampaikan 2,8 juta WNI di luar negeri sudah terdata. Ia berbicara dengan kepala BNP2TKI ada warganya yang hilang di luar negeri, nama majikannya ada. Lalu katanya sudah ditelepon dan janji habis lebaran pulang, tapi sampai sekarang tidak pulang. Ia mengatakan banyak lembaga yang melindungi tapi data tidak mutakhir dna juga banyak yang mempersulit. Ia menanyakan cara Imigrasi menangani hal tersebut dan sejauh mana wewenang Imigrasi untuk menolak keberangkatan TKI. Ia juga menanyakan cara menangani masalah yang ada dalam UU No. 13 Tahun 2014 dan cara mitigasi imigrasi sistem pendataan diri. Ia menanyakan perlu atau tidaknya Badan Perlindungan di tiap negara yang ada TKInya. Ia mengatakan pengalamannya banyak petugas Indonesia di luar negeri sok menjadi bos dan tidak memikirkan perlindungan di sana.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan atas nama Inda Deryanne Hasman

Djoni mengatakan seperti ada sebuah pemaksaan dalam daftar pengalaman kerja Inda. Ia menanyakan PT. Duta Karya Sarana sudah mengikuti pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan atau belum. Lalu, ia menanyakan terkait pandangan Inda jika Dewas BPJS Ketenagakerjaan merupakan perpanjang tangan dari Komisi 9 DPR-RI.

Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Djoni mengatakan bahwa G2G memungkinkan dengan adanya chamber of Commerce. Djoni menanyakan bagaimana langkah ke depan.

Evaluasi Kinerja — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan

Djoni mengatakan BPJS harus mensejahterakan karyawan. Ia menyampaikan ia mengelola dana pensiun lebih dari 15 tahun, maka ia paham masalah ini. Ia setuju bila aset besar itu untuk pembangunan, dll. Ia menanyakan mengenai perubahan kesejahteraan di BPJS. Ia menanyakan pengaruh SBN ke anggaran karena last free. Ia setuju untuk penghentian dana DPKP. Ia menanyakan mengenai kemungkinan kerjasama BPJS dengan manajer investasi. Ia menanyakan mengenai tindakan nyata tentang PHK yang asal-asalan. Ia mengatakan kemungkinan itu terjadi juga karena kurangnya daya beli.

Masyarakat Ekonomi ASEAN, Program Pembangunan dan Isu Aktual Lainnya — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan

Djoni menanyakan untuk jabatan apa saja terkait tenaga asing yang datang ke Indonesia untuk jabatan apa saja dan apakah ada jabatan yang tidak membutuhkan keterlatihan. Djoni menjelaskan bahwa ada di media jika PRT dari Myanmar siap menyerbu Indonesia.

Pertimbangan Kenaikan Iuran BPJS — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Kesehatan (Menkes) dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

Djoni mengatakan temuan Komisi 9 di lapangan adalah sedikit sekali yang mempunyai BPJS. Kenyataannya orang miskin tidak berani berobat karena tidak memiliki kartu. Menurut pakar Budi Hidayat, negara berani sekali mengcover 40% peserta BPJS. Ia mengatakan di dapilnya di Bogor masih langka yang mempunyai kartu. Ia terlalu banyak berharap kepada BPJS.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Aditya Warman

Djoni bertanya apakah Astra sudah mengatur dana pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan, dan apakah iuran yang disetor Astra ke BPJS Ketenagakerjaan berasal dari dana pensiun astra atau bukan.

Indikator Penurunan Pengedaran Obat dan Makanan, Penjualan Obat Online dan Persiapan Masyarakat Ekonomi ASEAN — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Djoni menanyakan mengapa untuk pewarna makanan berbahaya sengat susah untuk dihilangkan seperti dapil Djoni di Cianjur pada saat BPOM melakukan sampling semua hasil sampling menunjukkan terdapat pewarna makanan.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Dipa

Djoni bertanya berapa lama target Dipa untuk menyampaikan laporan investasi ke DPR-RI, dan apakah Dipa setuju dewan pengawas merupakan perpanjangan tangan pengawasan dari DPR-RI atau tidak.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama Karun

Djoni meminta alasan mengapa Komisi 9 DPR-RI harus memilih Karun sebagai Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama Misbahul Munir

Djoni menanyakan kepada Misbahul mengapa Komisi 9 DPR-RI harus memilih Misbahul.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama Ketut Sendra

Djoni meminta untuk diurutkan tiga masalag BPJS Kesehatan yang terbesar terkait dengan kesinambungan BPJS Kesehatan.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Ribawati

Djoni meminta sebutkan 3 atau 4 alasan kuat mengapa Ribawati pantas menjadi Dewas BPJS ketenagakerjaan.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Rekson Silaban

Djoni meminta untuk disebutkan alasan kuat mengapa Komisi 9 DPR-RI memilih Rekson sebagai Dewas BPJS ketenagakerjaan.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Mohammad Joesoef

Djoni menanyakan terkait manajemen risiko BPJS Ketenagakerjaan. Djoni juga mengatakan bahwa komitmen Joesoef sebagai Dewas BPJS ketenagakerjaan sebagai fungsi pengawasan.

Permasalahan Ketenagakerjaan di PT. Dirgantara Indonesia — Komisi 9 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT. Dirgantara Indonesia

Djoni mengatakan ini dilaporkan dua serikat, serikat pekerja dan karyawan. Mungkin bisa dipanggil direksinya saja biar langsung diberikan penjelasan.

Mendapatkan Masukan Tentang Panja Pengupahan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Indra Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Djoni menjelaskan bahwa variabel apa yang dibutuhkan dari kedaerahan, apakah rekomendasi pro-sentralisasi atau tidak demikian.

Penanganan Peredaran Vaksin Palsu — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan RI, Plt. Kepala Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan Biofarma

Djoni berpandangan kemungkinan ada banyak pihak yang terlibat dan terdapat pembiaran dari rumah sakit. Menurut Djoni, vaksin palsu sangat mengerikan. Oleh karena itu, Badan POM harus tegas. Djoni juga sangat berharap kepada Polri untuk membantu Kemenkes RI dan lembaga terkait lainnya dalam menangani kasus vaksin palsu.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Eko Darwanto

Djoni menanyakan apakah Eko setuju bahwa Dewas BPJS Ketenagakerjaan merupakan kepanjangan tangan dari Komisi 9 DPR-RI.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Hasan

Djoni menanyakan apakah Hasan setuju bahwa dewan pengawas adalah perpanjangan Komisi 9 DPR-RI. Djoni juga meminta Hasan untuk menyebutkan resiko dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Evaluasi BPJS Kesehatan — Panja BPJS Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar

Djoni mengatakan ia ngeri melihat masyarakat jadi sadar kalau mereka mendapatkan dana iuran.

Pembahasan Kasus Vaksin Palsu — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan RI

Djoni mengatakan bahwa kita jangan hanya fokus ke vaksin palsu tapi obat palsu secara keseluruhan, vaksin penting tapi obat palsu ini secara general harus ditangani. Apa benar rumah sakit pemerintah tidak ada yang memakai vaksin palsu, langkah-langkahnya ia apresiasi, tapi ini harus diusut tuntas aliran dana juga perlu diusut. Vaksin palsu ini mengganggu kredibilitas seluruh stakeholder harus ada tindakan tegas pada pihak pelanggar baik secara pidana ataupun administrasi, banyaknya peredaran obat palsu juga harus diantisipasi serta harus ada langkah yang progresif dan kualitatif terhadap pihak pelanggar vaksin palsu.

Skema Jaminan Hari Tua — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Djoni mengatakan Fraksi Hanura meminta kehadiran Menaker sebelum rapat dilanjutkan.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama Atim Riyanto

Djoni menanyakan terkait bentuk sanksi yg efektif dan alasan mengapa Komisi 9 DPR-RI harus memilih Atim sebagai Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama Michael Johannis

Djoni menanyakan tanggapan Michael terkait aturan yang kontervensi atau premature dibuatnya. Djoni juga menanyakan mengapa Komisi 9 DPR-RI harus memilih Michael. Selanjutnya Djoni menjelaskan bahwa aturan dadakan bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Terkait hal tersebut, Djoni menanyakan tanggapan dari Michael.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama Eko Suwardi

Djoni menanyakan apakah Dewas BPJS Kesehatan merupakan kepanjangan dari Komisi 9 DPR-RI.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama Roni Febrianto

Djoni menanyakan apakah Roni setuju validitas data kepesertaan menjadi prioritas dan bagaimana kebijakan Roni untuk merapikan validitas data.

Rangkap Jabatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Djoni mengatakan banyak sekali disuarakan disini tapi seolah-olah BPJS Kesehatan sudah melakukan yang terbaik. BPJS berkewajiban memberikan identitas tunggal kepada peserta dan ia menanyakan arahnya. Ia membahas padahal dananya berdasarkan pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Ia menyebut data itu sampah. Tujuannya membuka data adalah awalnya bersyukur mau ia tempel. Ia mengatakan Komisi 9 sudah membentuk Panja dan merekomendasikan Pemerintah untuk audit investigasi. Ia datang ke satu puskesmas Cianjur yang kapitasinya 49.000. Di sana, tidak ada satupun yang punya kartu BPJS. Triliunan uang negara, tetapi tidak ada yang menerima. Itu di Cianjur yang hanya 3 jam dari Jakarta. Ia mempertanyakan keadaan di daerah terpencil. Ia mengatakan pelayanan kesehatan itu askes, bukan Komisi 9 dan ia mempertanyakan peruntukan BPJS. Ia menyampaikan ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap BPJS. Ia mengatakan belum bisa berkomentar mengenai BPJS Ketenagakerjaan, tetapi menurutnya dengan kepesertaan 20.000.000 sudah lumayan.

Kebijakan Penyesuaian Pengelolaan Anggaran dan Penyesuaian Rincian Alokasi Anggaran sesuai dengan Hasil Pembahasan Belanja K/L dalam RAPBN Tahun 2017 di Banggar DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Plh. Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perkeretaapian, dan BPSDM Perhubungan Kementerian Perhubungan RI

Djoni mengingatkan untuk memperhatikan tembok Bandara Lombok yang tumbang. Djoni mengungkapkan bahwa pengalamannya sebagai pelaut, jika disodorkan anggaran seperti ini tidak akan disetujui. Begitupun apabila ia di korporasi biasa disodori anggaran seperti itu juga tidak akan ia setuju karena memang tidak jelas. Ia menanyakan pihak yang menanggung biaya sampai penyusutan terkait aset yang dibukukan di neraca Perhubungan Laut. Ia meminta untuk menjelaskan skema pengoperasiannya, karena sulit dipahami walaupun sudah 40 tahun pengalaman di dunia pelayaran. 

Panitia Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Panja BPJS Kes) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kadin dan Pakar

Djoni mengatakan ia melihat program JKN tidak tepat sasaran di Bogor dan Cianjur. Ia mengusulkan agar BPJS Kesehatan dibubarkan dan digratiskan kelas 3 karena datanya amburadul. Ia menyampaikan faskes kelas 3 bukan produk inferior tapi itu yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat. Ia mendatangi Pemda yang mengeluh bahwa BPJS Kesehatan banyak mudharatnya. Ia mengatakan program BPJS Kesehatan merupakan hal yang baik bila dilengkapi dengan data. Di UU BPJS disebutkan bahwa seluruh peserta harus mendapatkan kartu BPJS. Ia mengatakan sudah meminta Pimpinan DPR untuk mengaudit investasi ke BPJS Kesehatan.

Konflik Ketenagakerjaan di PT Dirgantara Indonesia (DI) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Dirgantara Indonesia (DI), Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat dan Bandung, Serikat Pekerja PT DI, Tim Mediator PT Dinas Tenaga Kerja Bandung

Djoni mengharapkan semua dapat dipekerjakan kembali. Ia mengatakan ada kemungkinan gagal paham dan tidak saling mengerti. Menurutnya ditutupnya rapat ini akan indah apabila tidak ada PHK dan dipekerjakan kembali.

Evaluasi Kinerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)

Djoni R menanyakan alasan begitu panjangnya proses untuk mendapatkan vaksin DBD. Ia juga menanyakan ketahanan vaksin TBC untuk dewasa. Ia membahas mengenai anggaran per tahun untuk TBC yang berjumlah Rp160 Miliar yang menurutnya jauh lebih kecil dari donor dari luar. Ia menanyakan mengenai prioritas pemusnahan penyakit TBC.

Tindak Lanjut Pembukaan Jalur Puncak 2 — Komisi 5 DPR RI Audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur

Djoni mengatakan jalur puncak berkontribusi dalam pariwisatanya tapi memakan waktu dan uang. Djoni menyampaikan bahwa jalur puncak sedang dikaji oleh pemerintah pusat, apakah akan dijadikan tol atau tidak. Studi kelayakan dan AMDAL sudah dilaksanakan, masalahnya adalah anggaran. Jika jalur 11 km dibangun tol maka dampak positifnya akan banyak. Djoni meminta Bupati Cianjur sepakat jika Komisi 5 DPR RI mengadakan kunspek dengan membawa Pejabat Eselon.

Evaluasi Natal dan Tahun Baru, dan Kecelakaan Transportasi Serta Isu Terkini Lainnya — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan, Sekretariat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Badan SAR Nasional, Korps Lalu Lintas Polisi RI dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)

Djoni mengapresiasi pemerintah atas pengurangan angka kecelakaan, tetapi ada masalah juga seperti pilot tersebut yang ternyata yang pertama mengetahui ialah masyarakat bukan pemerintah.

Evaluasi Rencana Kerja dan APBN 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Perhubungan RI

Djoni menyampaikan bahwa dirinya masih sering melihat truk dengan kelebihan muatan masih ada di jalan raya.

Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN Tahun 2017 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Gubernur Bank Indonesia

Djoni menyatakan setuju (RUU Pertanggungjawaban APBN 2016) dibahas ke tingkat selanjutnya.

Lanjutan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan RI

Djoni mengusulkan agar Menhub dapat menyusun kembali materi paparannya agar dapat dilakukan sinkronisasi.

Penyesuaian Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Kementerian/Lembaga — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Badan Standardisasi Nasional dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Djoni mengatakan kemungkinan tidak ada perubahan APBN di 2018. Menurut Djoni hal tersebut baik agar tidak ada yang dikurangi lagi. Djoni juga mengatakan kalaupun nanti ada APBNP yang sifatnya mengurangi, tetapi kinerjanya baik, Djoni berpikir tidak akan terkena pengurangan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 6 Kementerian dan Lembaga — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah, Asisten Perencanaan Polisi RI, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan

Djoni bertanya bagaimana pengaruh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) apakah terdapat dampak terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk RS Polri.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dividen Tahun Anggaran 2018 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian

Djoni mengatakan F-Hanura menyetujui RKA dan dividen Kementerian BUMN, tetapi menunda pembahasan PMN untuk PT KAI (Persero).

Kinerja Keuangan dan Kinerja Operasional, serta Progres Program 35.000 MW — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (BUMN RI) dan Direktur Utama (Dirut) PT. PLN (Persero)

Djoni menanyakan alasan berita bisa bocor dan ia khawatir rating PLN turun. Ia mengira perencanaan PLN kurang matang dan ambisius.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perkumpulan Pensiunan Pegawai Perhutani (4P)

Djoni mengatakan jika memang harus lari ke energi terbarukan, maka hutan lindung tidak perlu diotak-atik.

Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Direktur Utama dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Sucofindo (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero)

Djoni mengatakan PT BPUI menyajikan urutan dari AUM, apakah hal itu untuk aset manajemen dan underwriting. Djoni mengatakan KBI dikeluhkan banyak yang illegal, apakah pengembangan usaha masih bisa lanjut. Djoni mengatakan PT Sucofindo meminta keberpihakan pemerintah untuk survey yang bersifat rahasia, untuk menjaga harusnya Sucofindo tidak menyerahkan tugas tersebut ke perusahaan asing. Djoni berpendapat perlu ada kebijakan agar national interest terlindungi.

Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN dan Direktur Utama dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Iglas (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dan PT Survai Udara Penas (Persero)

Djoni mengatakan apa exist strategy dari PT PPA dan KemenBUMN melihat BUMN yang merugi belasan tahun dalam kaitannya restrukturisasi.

Kinerja Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN RI, PT. Industri Kereta Api (Persero), PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., PT. Dirgantara Indonesia (Persero), PT. PAL Indonesia (Persero), PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT. Bukit Asam Tbk., PT. Timah Tbk., dan PT. Aneka Tambang Tbk.

Djoni menanyakan penugasan pemerintah dari BBM ke BBG untuk diubah langsung ke listrik. Djoni mengatakan, untuk rumah tangga, mubazir bila diperlukan kendaraan.

Holding BUMN Migas dan Kinerja Perusahaan — Komisi 6 Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero) dan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Djoni menanyakan kelanjutan dari delapan blok minyak yang akan habis masa kontraknya.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota KPPU Atas Nama Yudi Hidayat, Abdul Hamid, dan Afif Hasbullah

Djoni mengatakan bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada pada situasi persaingan yang sehat dan wajar.

Persiapan Menghadapi Mudik Hari Raya IdulFitri 1439 H — Komisi 6 DPR RI RDP dengan Deputi Kementerian BUMN dan Perusahaan BUMN Bidang Transportasi

Djoni ingin mendalami, ia dulu nahkoda pelayaran besar. Djoni menanyakan bagaimana angka 60% ini bisa muncul. Jadi jangan asal berhasil dapat dispensasi karena ilmu ia tidak mengenal dispensasi saat berlayar dulu. Indikator sukses, aman nyaman lalu murah, tadi disampaikan bahwa ada tambahan penumpang laut didapat dari dispensasi. Jadi jangan asal berhasil diapresiasi, ilmu ia tidak kenal dispensasi waktu ia berlayar faktor keamanan jangan sampai dikorbankan. Terakhir, Djoni tidak melihat sosialisasi operasi Bandara Kertajati kepada masyarakat luas. Dipilihnya lusa, diharapkan bisa membantu mudik masyrakat. Tanpa sosialisasi, kurang optimal hasilnya.

Pertumbuhan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Panitia Kerja (Panja) Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), Direktur Utama PT. PANN Multi Finance dan Direktur PT. Hutama Karya

Djoni menanyakan apakah dengan permintaan memberikan 12.5 Triliun sebagai permintaan dari "konsensi".

Postur RAPBN Tahun 2019 - Raker Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia

Djoni menanyakan mengapa begitu yakin normalisasi kebijakan moneter di negara maju akan berjalan baik walaupun secara gradual, dan Djoni berharap untuk dikaji ulang. Djoni berharap di APBN 2019 masih di bawah 15.000

RKA dan RKP K/L Tahun 2019 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan UKM

Djoni mengatakan bahwa rencana ini semuanya bagus, tinggal pelaksanaan pengawasan dan jangan sampai masyarakat yang mendapatkan fasilitas ini dikelola asal-asalan sehingga tidak tercapai yang dikehendaki.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Evaluasi APBN 2018, dan Rekonstruksi Pasca Bencana — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Joni menginginkan adanya pendalaman dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub RI.

RKA K/L dan RKP Tahun 2018 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN (diwakili Menteri Keuangan)

Djoni mengatakan bahwa di dalam anggaran tidak ada penonjolan bahwa Indonesia negara maritim, memiliki kapal namun tidak dapat dioperasikan itu tidak efisien.

Latar Belakang

H. Djoni Rolindrawan, SE, MMA, MBA berhasil menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) untuk Dapil Jawa Barat III (Cianjur dan Kota Bogor) setelah memperoleh 19,754 suara. Pria Kelahiran Bogor 60 tahun lalu ini aktif berorganisasi dari semasa mudanya hingga saat ini adalah seorang nahkoda kapten kapal laut.

Namun menurut berita di salah satu sumber di internet, Djoni Rolindrawan diduga merupakan salah satu korban modus manipulasi suara tersebut, namun beliau tetap bisa masuk ke senayan karena  diduga terdapat kecurangan yang merugikan. Saat menjadi calon anggota legislatif DPR RI nomor urut dua dari Partai Hanura ini ia bertarung di daerah pemilihan Jawa Barat III yang meliputi Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur (sumber)

Djoni adalah mantan ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia periode 2009-2013 dan calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada masa kerja 2014-2019 Djoni duduk di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, kependudukan dan kesehatan.

Pada bulan Agustus 2016, Djoni dimutasi bertugas di Komisi V yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal menggantikan Fauzih Amro.

Terhitung sejak 10 Juli 2017 Djoni resmi menjadi anggota di Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, serta standarisasi nasional.

Pendidikan

Akademi Ilmu Pelayaran RI, Jakarta (1977)
Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka, Jakarta (tidak selesai)
Master of Business Administration, Newport University, California, Amerika Serikat (1992)
Fakultas Ekonomi, Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta (1997)
Master Mariner, Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (Jakarta Merchant Marine Institute), Jakarta (2007)

Perjalanan Politik

A. Anggota Kompartemen Himpunan Pengusaha MKGR Jakarta, Tahun 1992-1997
B. Ketua umum Corps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran Jakarta Tahun 1996-2000
C. Ketua Umum Asosiasi Dana Pensiunan Indonesia Jakarta Tahun 2009-2013.
D. Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Kab. Bogor 2007-sekarang.
E. Anggota Dewan Pakar Kerukunan Warga Bogor (KWB_ Tahun 2012-sekarang. 

Visi & Misi

Wujudkan Indonesia Mandiri dan Besar dengan SDM Unggul.

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU APBN 2018 beserta Nota Keuangannya

24 Agustus 2017 - Dalam rapat Paripurna, Djoni dari perwakilan Fraksi Hanura membacakan tanggapan Fraksi Hanura yakni Prioritas pembangunan nasional difokuskan pada pembangunan infrasturktur. Perlunya dilakukan penguatan peran negara agar tercipta strategi fiskal yang berkualitas. Kebijakan RAPBN 2018 diantaranya optimalisasi pengelolaan SDA dan asset negara. Kebijakan RAPBN 2018 merupakan optimalisasi pendapatan yang didukung rasio pajak dan untk mendorong percepatan infrasturktur. Fraksi Hanura berpandangan pertumbuhan ekonpmi 5,4% sejalan dengan perbaikan ekonomi dunia. Terkait asumsi makro sebagai patokan rancangan angaran maka harus diselaraskan, maka dari itu fraksi Hanura berpandangan target pertumbuhan ekonomi cukup realistis. Menurut fraksi Nasdem pertumbuhan ekonomi mengalamai kenaikan dari era sebelumnya, tapi tetap harus berbasis pada pemerataan. Pemerintah perlu melibatkan penegak hokum dalam mencegah kartel atau permainan harga. Inflasi 3,5% cukup realistis. Pemerintah harus terus melakukan upaya untuk menjaga penerapan kebijakan fiskal yang sehat. Nilai tukar rupiah sebesar Rp13.500 menjadi usulan untuk penguatan nilai tukar, karena nilai tukar rupiah terhadap AS Rp13.500/USD menajdi usulan RAPBN 2018 dan itu cukup stabil. Suku bunga spn 5,3% cukup realistis. Pemerintah harus memperhatikan dinamika ekonomi untuk meningkatkan daya saing produk nasional. ICP 48 menurut fraksi Hanura realistis. Akselerasi proyek infrastruktur, positifnya neraca pembayaran, dan kuatnya cadangan devisa mencerminkan adanya peningkatan pada perekonomian. Harga minyak mentah di tetapkan 48 USD/Barel dan itu masih realistis. Terkait kebijakan fiskal RAPBN 2018, pendapatan negara direncanakan mencapai Rp1,83 Miliar. Fraksi Hanura berpandangan meningkatnya pendapatan negara merupakan komitmen pemerintah. Fraksi Hanura berpandangan target pendapatan dari cukai Rp149,8 Triliun masih bias ditingkatkan, jika pemerintah mampu mengatasi penyelundupan rokok illegal. Menurunnya deficit anggaran terhadap PDB merupakan perkembangan ekonomi yang baik. Fraksi hanura meminta pemerintah meningkatkan program kerja agar lebih efektif dan efisien. Meningkatnya dana transfer daerah dan dana desa perlu ditingkatkan monitoring dan evaluasi melalui badan pemasyarakatn desa. Satgas dana desa dan peran serta masyarakat harus dilibatkan dalam penggunaan dana desa, penggunaan dana desa perlu transparan dan dapat diawasi public, agar tepat sasaran dan merata.

Fraksi Hanura menyatakan setuju RAPBN 2018 untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan dan mekanisme yang berlaku. Diakhir, Djoni dengan tegas mengatakan Hanura tidak akan khianat, hiudp mati bersama rakyat. [sumber]

RUU Konvensi Ketenagakerjaan Maritim

5 September 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 9 dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri  dan Kementrian Hukum dan HAM, Djoni mewakili partai Hanura menyetujui konvensi ketenagakerjaan untuk disahkan dalam pembicaraan tingkat 2. [sumber]

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015, Djoni Rolindrawan mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

RUU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Pada 23 April 2015 Djoni minta klarifikasi kepada Deputi Perundang-Undangan apakah nanti BNP2ILN ini nanti sama seperti BNP2TKI yang hanya operator. Djoni berharap BNP2ILN nantinya tidak hanya memberikan perlindungan saja tapi juga memperbaharui pendataan tenaga kerja. Menurut Djoni di Dapilnya data tidak ada dan tidak valid.  [sumber]

RUU Tembakau

Pada 2 Februari 2015 - Djoni menanyakan hasil kajian mengenai dampak setelah diberlakukannya peraturan untuk produsen rokok mencetak gambar seram di bungkus rokok. (sumber)

Tanggapan

Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam RUU APBN 2019

18 Oktober 2018 - Pada Rapat Panja Banggar dengan Koor Panja Pemerintah, Djoni berpendapat Rp220T anggaran subsidi dan sosial dengan mendorong efektivitas padahal dilapangan banyak data tidak valid. Djoni meminta Bansos untuk PBI mohon validasi data. Djoni berpendapat, penyimpangan data masih besar, banyak yang mampu, meninggal diberikan. [sumber] 

Evaluasi Kinerja Bank Pemerintah

31 Januari 2018 – Pada rapat Komisi 6 dengan Deputi Kemenbumn, Direksi BNI,BRI,BTN dan Bank Mandiri. Djoni memberi tanggapan untuk Kartu Tani sudah multifungsi, tetapi mungkin bisa ditambahkan lagi fungsinya. Djoni menanyakan untuk BTN, bagaimana optimistis dan pesimistis terhadap pembahasan di likuiditas tadi.Djoni menyampaikan bahwa Non Peforming Loan (NPL) juga turun. Djoni ingin tahu bagaimana dampak penurunan suku bunga terhadap NPL. Djoni juga mengapresiasi kinerja bank-bank pemerintah. [sumber]

Kebijakan Impor Beras dan Gejolak Peningkatan Harga Beras

18 Januari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Perdagangan, Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Deputi KSPP, Dirut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Dirut Perum Bulog Djoni menanyakan jumlah pelabuhan bongkar muatan 500.000 ton dan apakah sudah ada penentuan terkait pelabuhan tersebut. [sumber]

Isu Penjualan BUMN

10 Oktober 2017 - Pada  Rapat Kerja  Komisi 6 DPR-RI dengan Menteri Perindustrian (mewakili Menteri BUMN), Djoni menyampaikan jangan sampai holding-isasi siasat untuk privatisasi agar bisa jual BUMN tanpa persetujuan DPR. Permen LHK No. 39 membuat pembubaran Perhutani. Menurut Djoni, manajemen BUMN banyak kinerja dan kalibernya tidak pas. [sumber]

Deviden tahun 2017 di BUMN-BUMN

30 Agustus 2017 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Djoni ingin mendapatkan penjelasan mengenai sistem pengadaan lelang. Djoni menambahkan bahwa Djoni ingin adanya sinergisitas antar BUMN. Djoni menginginkan agar PMN penggunaannya tidak sia-sia. [sumber]

Dana PMN Tahun  2017 untuk LRT Jabodetabek

19 Juli 2017 – Rapat Komisi 6 dengan Sesmen Bumn, KAI dan Adhi Karya. Djoni meminta penjelasan rinci tentang kebutuhan dana LRT dan penjelasan tentang kekurangan dana itu.[sumber]

Pengawasan Tenaga Kerja Asing

22 Juni 2016 - Djoni menyatakan bahwa masuknya investasi asing yang masuk tidak selalu dibarengi dengan tenaga kerja asing yang masuk. Menurut Djoni, seberapapun baiknya undang-undang apabila eksekusinya kurang baik maka tidak akan berjalan dengan maksimal. Filter administrasinya lebih diperbaiki agar berjalan sesuai yang diinginkan.  [sumber]

Isu Status Kepegawaian Bidan Pegawai Tidak Tetap (Bidan PTT)

16 Maret 2016 - Djoni mengatakan, APBNP akan menjadi alat untuk mencapai harapan Bidan PTT. Komisi 9 akan menyetujui APBNP jika Bidan PTT diangkat menjadi CPNS.  [sumber]

Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan 2016 

8 Juni 2015 - Djoni minta penjelasan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait dengan pengawasan pengelolaan hulu karena hal ini dianggap penting.  [sumber]

Rencana Strategis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 2016

3 Juni 2015 - Djoni menyarankan agar BNP2TKI tidak hanya jadi regulator, tetapi juga menjadi operator agar Indonesia menjadi zero TKI informal.  [sumber]

Tuntutan Penghapusan Sistem Outsourcing di BUMN

20 Mei 2015 - Djoni menyatakan sekiranya kita akan panggil terlebih dahulu pihak BUMN, apalagi sudah ada rencana untuk Rapat Kerja Gabungan dengan mereka. Menurut Djoni outsourcing menabrak serta menyelewengkan Undang-Undang yang telah dibuat.  [sumber]

Status dan Hak Tenaga Honorer

20 April 2015 - Menurut Djoni hanya 200 perusahaan yang sukarela memiliki dana pensiun. Dana pensiun dapat meningkatkan produktivitas karyawan tapi sering dianggap beban oleh pengusaha. Djoni berharap semoga dana pensiun ini dapat diwajibkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.  [sumber]

Kasus Malpraktek RS Siloam Karawaci dan Obat Buvanest (Panja Anastesi)

6 April 2015 - Menurut Djoni pengujian obat bukan dilakukan oleh pihak Kalbe tapi oleh pihak RS.Siloam Karawaci. Menurut Djoni banyak pasien meninggal bukan karena sakit tetapi karena kesalahan rumah sakit. Perhatian kita adalah pasien BPJS yang membludak ini dapat ditangani segera. Untuk kepentingan masyarakat, diusulkan untuk BPJS rasio 1 dokter untuk 1 pasien. Menurut Djoni di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapore, 70% dari pasiennya adalah orang Indonesia. Djoni menilai lebih baik kita biarkan dokter-dokter dari luar masuk praktek di Indonesia daripada warga kita berbondong-bondong ke luar negeri.  [sumber]

Evaluasi Kesiapan BPJS Ketenagakerjaan untuk Launching per 1 Juli 2015

2 April 2015 - Djoni minta klarifikasi ke Direktur Utama BPJSTK apakah investasi disatukan atau dipisah dan berapa imbang hasilnya.  [sumber]

Evaluasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

1 April 2015 - Djoni menilai infrastruktur di BPJS belum siap oleh karena itu Djoni saran Pemerintah perlu melakukan perbaikan.  [sumber]

Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Nasional Kesehatan

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional tanggal 27 Maret 2015 - menurut Djoni banyak masyarakat yang tidak merasa punya BPJS padahal termasuk dalam daftar peserta. Oleh karena itu Djoni saran agar DJSN tidak memaksakan batas waktu untuk mendaftar menjadi peserta BPJS.  [sumber]

Anggaran Badan Pengawas Obat & Makanan

Pada 29 Januari 2015 - Djoni menilai peran BPOM sangat penting dalam mengawasi obat-obatan untuk 250 juta penduduk Indonesia. Namun demikian Djoni menilai kinerja pengawasan BPOM masih belum maksimal.  Djoni ingin ada penguatan lembaga dan anggaran yang sesuai untuk BPOM. Djoni mengusulkan BPOM dimasukkan daftar Prolegnas untuk dijadikan UU paling telat akhir 2016.  [sumber]