Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Hati Nurani Rakyat - Jawa Barat III
Komisi VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bogor
Tanggal Lahir
05/06/1954
Alamat Rumah
Jl. Taman Aries Blok F8 No.15, RT.007/RW.006, Kelurahan Meruya Utara. Kembangan. Jakarta Barat. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Hati Nurani Rakyat
Dapil
Jawa Barat III
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional

Latar Belakang

H. Djoni Rolindrawan, SE, MMA, MBA berhasil menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) untuk Dapil Jawa Barat III (Cianjur dan Kota Bogor) setelah memperoleh 19,754 suara. Pria Kelahiran Bogor 60 tahun lalu ini aktif berorganisasi dari semasa mudanya hingga saat ini adalah seorang nahkoda kapten kapal laut.

Namun menurut berita di salah satu sumber di internet, Djoni Rolindrawan diduga merupakan salah satu korban modus manipulasi suara tersebut, namun beliau tetap bisa masuk ke senayan karena  diduga terdapat kecurangan yang merugikan. Saat menjadi calon anggota legislatif DPR RI nomor urut dua dari Partai Hanura ini ia bertarung di daerah pemilihan Jawa Barat III yang meliputi Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur (sumber)

Djoni adalah mantan ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia periode 2009-2013 dan calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada masa kerja 2014-2019 Djoni duduk di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, kependudukan dan kesehatan.

Pada bulan Agustus 2016, Djoni dimutasi bertugas di Komisi V yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal menggantikan Fauzih Amro.

Terhitung sejak 10 Juli 2017 Djoni resmi menjadi anggota di Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, serta standarisasi nasional.

Pendidikan

Akademi Ilmu Pelayaran RI, Jakarta (1977)
Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka, Jakarta (tidak selesai)
Master of Business Administration, Newport University, California, Amerika Serikat (1992)
Fakultas Ekonomi, Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta (1997)
Master Mariner, Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (Jakarta Merchant Marine Institute), Jakarta (2007)

Perjalanan Politik

A. Anggota Kompartemen Himpunan Pengusaha MKGR Jakarta, Tahun 1992-1997
B. Ketua umum Corps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran Jakarta Tahun 1996-2000
C. Ketua Umum Asosiasi Dana Pensiunan Indonesia Jakarta Tahun 2009-2013.
D. Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Kab. Bogor 2007-sekarang.
E. Anggota Dewan Pakar Kerukunan Warga Bogor (KWB_ Tahun 2012-sekarang. 

Visi & Misi

Wujudkan Indonesia Mandiri dan Besar dengan SDM Unggul.

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU APBN 2018 beserta Nota Keuangannya

24 Agustus 2017 - Dalam rapat Paripurna, Djoni dari perwakilan Fraksi Hanura membacakan tanggapan Fraksi Hanura yakni Prioritas pembangunan nasional difokuskan pada pembangunan infrasturktur. Perlunya dilakukan penguatan peran negara agar tercipta strategi fiskal yang berkualitas. Kebijakan RAPBN 2018 diantaranya optimalisasi pengelolaan SDA dan asset negara. Kebijakan RAPBN 2018 merupakan optimalisasi pendapatan yang didukung rasio pajak dan untk mendorong percepatan infrasturktur. Fraksi Hanura berpandangan pertumbuhan ekonpmi 5,4% sejalan dengan perbaikan ekonomi dunia. Terkait asumsi makro sebagai patokan rancangan angaran maka harus diselaraskan, maka dari itu fraksi Hanura berpandangan target pertumbuhan ekonomi cukup realistis. Menurut fraksi Nasdem pertumbuhan ekonomi mengalamai kenaikan dari era sebelumnya, tapi tetap harus berbasis pada pemerataan. Pemerintah perlu melibatkan penegak hokum dalam mencegah kartel atau permainan harga. Inflasi 3,5% cukup realistis. Pemerintah harus terus melakukan upaya untuk menjaga penerapan kebijakan fiskal yang sehat. Nilai tukar rupiah sebesar Rp13.500 menjadi usulan untuk penguatan nilai tukar, karena nilai tukar rupiah terhadap AS Rp13.500/USD menajdi usulan RAPBN 2018 dan itu cukup stabil. Suku bunga spn 5,3% cukup realistis. Pemerintah harus memperhatikan dinamika ekonomi untuk meningkatkan daya saing produk nasional. ICP 48 menurut fraksi Hanura realistis. Akselerasi proyek infrastruktur, positifnya neraca pembayaran, dan kuatnya cadangan devisa mencerminkan adanya peningkatan pada perekonomian. Harga minyak mentah di tetapkan 48 USD/Barel dan itu masih realistis. Terkait kebijakan fiskal RAPBN 2018, pendapatan negara direncanakan mencapai Rp1,83 Miliar. Fraksi Hanura berpandangan meningkatnya pendapatan negara merupakan komitmen pemerintah. Fraksi Hanura berpandangan target pendapatan dari cukai Rp149,8 Triliun masih bias ditingkatkan, jika pemerintah mampu mengatasi penyelundupan rokok illegal. Menurunnya deficit anggaran terhadap PDB merupakan perkembangan ekonomi yang baik. Fraksi hanura meminta pemerintah meningkatkan program kerja agar lebih efektif dan efisien. Meningkatnya dana transfer daerah dan dana desa perlu ditingkatkan monitoring dan evaluasi melalui badan pemasyarakatn desa. Satgas dana desa dan peran serta masyarakat harus dilibatkan dalam penggunaan dana desa, penggunaan dana desa perlu transparan dan dapat diawasi public, agar tepat sasaran dan merata.

Fraksi Hanura menyatakan setuju RAPBN 2018 untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan dan mekanisme yang berlaku. Diakhir, Djoni dengan tegas mengatakan Hanura tidak akan khianat, hiudp mati bersama rakyat. [sumber]

RUU Konvensi Ketenagakerjaan Maritim

5 September 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 9 dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri  dan Kementrian Hukum dan HAM, Djoni mewakili partai Hanura menyetujui konvensi ketenagakerjaan untuk disahkan dalam pembicaraan tingkat 2. [sumber]

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015, Djoni Rolindrawan mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

RUU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Pada 23 April 2015 Djoni minta klarifikasi kepada Deputi Perundang-Undangan apakah nanti BNP2ILN ini nanti sama seperti BNP2TKI yang hanya operator. Djoni berharap BNP2ILN nantinya tidak hanya memberikan perlindungan saja tapi juga memperbaharui pendataan tenaga kerja. Menurut Djoni di Dapilnya data tidak ada dan tidak valid.  [sumber]

RUU Tembakau

Pada 2 Februari 2015 - Djoni menanyakan hasil kajian mengenai dampak setelah diberlakukannya peraturan untuk produsen rokok mencetak gambar seram di bungkus rokok. (sumber)

Tanggapan

Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam RUU APBN 2019

18 Oktober 2018 - Pada Rapat Panja Banggar dengan Koor Panja Pemerintah, Djoni berpendapat Rp220T anggaran subsidi dan sosial dengan mendorong efektivitas padahal dilapangan banyak data tidak valid. Djoni meminta Bansos untuk PBI mohon validasi data. Djoni berpendapat, penyimpangan data masih besar, banyak yang mampu, meninggal diberikan. [sumber] 

Evaluasi Kinerja Bank Pemerintah

31 Januari 2018 – Pada rapat Komisi 6 dengan Deputi Kemenbumn, Direksi BNI,BRI,BTN dan Bank Mandiri. Djoni memberi tanggapan untuk Kartu Tani sudah multifungsi, tetapi mungkin bisa ditambahkan lagi fungsinya. Djoni menanyakan untuk BTN, bagaimana optimistis dan pesimistis terhadap pembahasan di likuiditas tadi.Djoni menyampaikan bahwa Non Peforming Loan (NPL) juga turun. Djoni ingin tahu bagaimana dampak penurunan suku bunga terhadap NPL. Djoni juga mengapresiasi kinerja bank-bank pemerintah. [sumber]

Kebijakan Impor Beras dan Gejolak Peningkatan Harga Beras

18 Januari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Perdagangan, Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Deputi KSPP, Dirut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Dirut Perum Bulog Djoni menanyakan jumlah pelabuhan bongkar muatan 500.000 ton dan apakah sudah ada penentuan terkait pelabuhan tersebut. [sumber]

Isu Penjualan BUMN

10 Oktober 2017 - Pada  Rapat Kerja  Komisi 6 DPR-RI dengan Menteri Perindustrian (mewakili Menteri BUMN), Djoni menyampaikan jangan sampai holding-isasi siasat untuk privatisasi agar bisa jual BUMN tanpa persetujuan DPR. Permen LHK No. 39 membuat pembubaran Perhutani. Menurut Djoni, manajemen BUMN banyak kinerja dan kalibernya tidak pas. [sumber]

Deviden tahun 2017 di BUMN-BUMN

30 Agustus 2017 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Djoni ingin mendapatkan penjelasan mengenai sistem pengadaan lelang. Djoni menambahkan bahwa Djoni ingin adanya sinergisitas antar BUMN. Djoni menginginkan agar PMN penggunaannya tidak sia-sia. [sumber]

Dana PMN Tahun  2017 untuk LRT Jabodetabek

19 Juli 2017 – Rapat Komisi 6 dengan Sesmen Bumn, KAI dan Adhi Karya. Djoni meminta penjelasan rinci tentang kebutuhan dana LRT dan penjelasan tentang kekurangan dana itu.[sumber]

Pengawasan Tenaga Kerja Asing

22 Juni 2016 - Djoni menyatakan bahwa masuknya investasi asing yang masuk tidak selalu dibarengi dengan tenaga kerja asing yang masuk. Menurut Djoni, seberapapun baiknya undang-undang apabila eksekusinya kurang baik maka tidak akan berjalan dengan maksimal. Filter administrasinya lebih diperbaiki agar berjalan sesuai yang diinginkan.  [sumber]

Isu Status Kepegawaian Bidan Pegawai Tidak Tetap (Bidan PTT)

16 Maret 2016 - Djoni mengatakan, APBNP akan menjadi alat untuk mencapai harapan Bidan PTT. Komisi 9 akan menyetujui APBNP jika Bidan PTT diangkat menjadi CPNS.  [sumber]

Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan 2016 

8 Juni 2015 - Djoni minta penjelasan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait dengan pengawasan pengelolaan hulu karena hal ini dianggap penting.  [sumber]

Rencana Strategis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 2016

3 Juni 2015 - Djoni menyarankan agar BNP2TKI tidak hanya jadi regulator, tetapi juga menjadi operator agar Indonesia menjadi zero TKI informal.  [sumber]

Tuntutan Penghapusan Sistem Outsourcing di BUMN

20 Mei 2015 - Djoni menyatakan sekiranya kita akan panggil terlebih dahulu pihak BUMN, apalagi sudah ada rencana untuk Rapat Kerja Gabungan dengan mereka. Menurut Djoni outsourcing menabrak serta menyelewengkan Undang-Undang yang telah dibuat.  [sumber]

Status dan Hak Tenaga Honorer

20 April 2015 - Menurut Djoni hanya 200 perusahaan yang sukarela memiliki dana pensiun. Dana pensiun dapat meningkatkan produktivitas karyawan tapi sering dianggap beban oleh pengusaha. Djoni berharap semoga dana pensiun ini dapat diwajibkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.  [sumber]

Kasus Malpraktek RS Siloam Karawaci dan Obat Buvanest (Panja Anastesi)

6 April 2015 - Menurut Djoni pengujian obat bukan dilakukan oleh pihak Kalbe tapi oleh pihak RS.Siloam Karawaci. Menurut Djoni banyak pasien meninggal bukan karena sakit tetapi karena kesalahan rumah sakit. Perhatian kita adalah pasien BPJS yang membludak ini dapat ditangani segera. Untuk kepentingan masyarakat, diusulkan untuk BPJS rasio 1 dokter untuk 1 pasien. Menurut Djoni di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapore, 70% dari pasiennya adalah orang Indonesia. Djoni menilai lebih baik kita biarkan dokter-dokter dari luar masuk praktek di Indonesia daripada warga kita berbondong-bondong ke luar negeri.  [sumber]

Evaluasi Kesiapan BPJS Ketenagakerjaan untuk Launching per 1 Juli 2015

2 April 2015 - Djoni minta klarifikasi ke Direktur Utama BPJSTK apakah investasi disatukan atau dipisah dan berapa imbang hasilnya.  [sumber]

Evaluasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

1 April 2015 - Djoni menilai infrastruktur di BPJS belum siap oleh karena itu Djoni saran Pemerintah perlu melakukan perbaikan.  [sumber]

Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Nasional Kesehatan

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional tanggal 27 Maret 2015 - menurut Djoni banyak masyarakat yang tidak merasa punya BPJS padahal termasuk dalam daftar peserta. Oleh karena itu Djoni saran agar DJSN tidak memaksakan batas waktu untuk mendaftar menjadi peserta BPJS.  [sumber]

Anggaran Badan Pengawas Obat & Makanan

Pada 29 Januari 2015 - Djoni menilai peran BPOM sangat penting dalam mengawasi obat-obatan untuk 250 juta penduduk Indonesia. Namun demikian Djoni menilai kinerja pengawasan BPOM masih belum maksimal.  Djoni ingin ada penguatan lembaga dan anggaran yang sesuai untuk BPOM. Djoni mengusulkan BPOM dimasukkan daftar Prolegnas untuk dijadikan UU paling telat akhir 2016.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bogor
Tanggal Lahir
05/06/1954
Alamat Rumah
Jl. Taman Aries Blok F8 No.15, RT.007/RW.006, Kelurahan Meruya Utara. Kembangan. Jakarta Barat. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Hati Nurani Rakyat
Dapil
Jawa Barat III
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional