Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Hati Nurani Rakyat - Jawa Timur VIII
Komisi III - Hukum, HAM, Keamanan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Surabaya
Tanggal Lahir
11/10/1962
Alamat Rumah
Jl. Taman Gayung Sari Timur No.3, RT.03/RW.06, Kelurahan Menanggal. Gayungan. Kota Surabaya. Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Hati Nurani Rakyat
Dapil
Jawa Timur VIII
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan

Latar Belakang

Dr. Dossy Iskandar Prasetyo terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mewakili Dapil Jawa Timur VIII setelah memperoleh 43,090 suara. Dossy adalah politisi senior di Hanura dan menjabat sebagai Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura.

Dossy adalah pengacara dan mantan dosen hukum di Universitas Bhayangkara di Surabaya.  Di periode 2014-2019 Dossy bertugas di Komisi III yang membidangi hukum, HAM dan keamanan.

Pendidikan

S1, Hukum, Universitas Bhayangkara, Surabaya

S2, Magister Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya

S3, Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang

Perjalanan Politik

Dossy Iskandar Prasetyo memulai karir politiknya dengan aktif berorganisasi di beberapa sayap kepemudaan dari Partai Golkar yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat; dan juga di Pemuda Panca Marga (PPM) dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pusat.

Aktif sebagai pengacara, Dossy juga aktif di asosiasi para pengacara dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia (AAI).

Dossy kemudian bergabung dengan Partai Hanura dan dipercayai menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura provinsi Jawa Timur.  Di 2010, Dossy diberikan tanggung jawab lebih tinggi lagi sebagai Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura (2010-2015). 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Anti Terorisme - Laporan Ketua Panja dan Pembahasan Tingkat 1

24 Mei 2018 - Dalam rapat kerja Pansus RUU Terorisme  dengan Menkumham, Dossy mewakili Fraksi Hanura berpandangan beberapa pokok pikiran telah dikemukakan. Selanjutnya Ia mengatakan bahwa Fraksi Hanura menyatakan setuju dengan RUU Terorisme untuk dilanjutkan di rapat Paripurna, dengan catatan: definisi memilih alternatif 2. Hanura mendukung memaksimalkan peran TNI, dan semakin memperkuat peran Polri menyusul serangkaian aksi yang terjadi. Konsep pengaturanpenyadapan menurut Dossy harus jelas atas apa yang merupakan penegak hukum. Selebihnya, Fraksi Hanura menyampaikan secara tertulis. [sumber]

RUU Anti Terorisme - Definisi Terorisme

23 Mei 2018 - Dalam rapat Panja RUU Terorisme dengan Tim Pemerintah; Prof. Enny Nurbaningsih, Prof. Muladi, Anita Dewayani (JPU), Dossy menyatakan sepakat untuk tidak mengoreksi yang sudah terjadi, termasuk menyalahkan kenapa ini terlambat, tapi ia megajak untuk menyelesaikan ini. Menurut Dossy teror dapat diatasi dan tidak menimbulkan rasa takut karena ada jaminan negara dengan diantisipasi, norma memberikan kemungkinan agar semua bisa mengambil peran. Seingat Dossy sudah ada kesepakatan bagaimana menempatkan Polri di depan, tapi tetap ada peran TNI yang seimbang, sehingga ada sinergitas. Dossy mengajak untuk kembali ke definisi, I mengatakan bahwa terakhir sudah sepakat menyerahkan ke tim pemerintah, sehingga tinggal menilai dari alternatif yang diberikan. Hanura sepakat dengan yang dijelaskan pemerintah. Terkait usulan definisi yang disampaikan para pemimpin lembaga, Dossy menanyakan apakah boleh TNI atau Polri memberikan surat, menurutnya harusnya satu pintu dengan pemerintah, agar jadi pembelajaran bersama.Hanura setuju dengan menambahkan frasa terakhir, dengan berhenti di 'gangguan keamanan', sehingga pengertian negara menjadi jamak. Hanura memilih rumusan kedua dengan ada tambahan motif ideologi, motif politik, dan motif gangguan keamanan negara. [sumber]

RUU Kebidanan

16 November 2017- Dossy berpendapat profesi bidan seorang laki-laki tidak dilarang namun  kemungkinan tidak ada peminatnya. Dossy setuju bahwa definisi ini mengenai bidan perempuan perlu diperdalam lagi. Dossy berpendapat tentang hubungan kelembagaan profesi kebidanan hukum.  [sumber]

RUU Penyiaran dan Isu Terkini

21 Maret 2017 - Dossy mengatakan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) justru dikuatkan dalam Undang-Undang (UU) ini. Dossy meminta agar di bagian ketentuan umum, untuk frasa “Presiden dan Wakil Presiden” harusnya satu dan pengertian penyiaran analog ke digital perlu dirumuskan kembali agar dapat diketahui oleh masyarakat umum. Untuk aspek yang lain, seperti masalah teknis dalam penyiaran menurutnya akan dilakukan pendalaman dalam Panitia Kerja (Panja).   [sumber]

Peninjauan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

26 Januari 2017 - Dalam Rapat Internal Badan Legislasi (Baleg) dengan Tim Ahli Baleg, Dossy ingin memaksimalkan dua wewenang Baleg (pemantauan dan peninjauan) untuk permasalahan tenaga kerja asing (TKA) ini. Selain itu, ia merasa perlu dilakukan koordinasi menyangkut perundang-undangan yang diatur di Komisi 3 DPR-RI. Dossy ingin meminta penjelasan dari MenkumHAM mengenai masalah TKA ini. [sumber]

RUU Kekarantinaan Kesehatan

1 September 2016 - Dossy menginginkan penjelasan lebih dari BNPT terkait sistem pengelolaan karantina kesehatan, sedangkan untuk wewenang BNPT akan dibahas di kemudian hari. Dossy menghendaki agar jalur di pos lintas batas yang tidak terlalu ramai ditutup saja agar lebih fokus penanganannya.   [sumber]

25 Agustus 2016 - Sebagai pimpinan rapat, Dossy mengumumkan bahwa fraksi yang belum menyerahkan DIM adalah PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Untuk DIM dari fraksi-fraksi belum dibandingkan dengan RUU usulan pemerintah serta hasil dari paparan tenaga ahli baleg akan diberikan ke setiap fraksi. Dossy menyayangkan sikap dari fraksi-fraksi yang tidak menyerahkan DIM selama masa reses. Dossy mengharapkan agar tenaga ahli dapat mengategorisasikan DIM lebih cermat agar tidak sulit dalam pembahasan di panja. Untuk selanjutnya, akan diadakan raker dengan pemerintah untuk koordinasi mengenai pembahasan RUU Karantina Kesehatan. [sumber]

14 Juni 2016 - Dossy mengatakan bahwa tujuan diundangnya pihak terkait mengenai RUU Karantina Kesehatan, yaitu tidak ingin ada penyebaran penyakit di Indonesia. Mengenai ketersediaan fasilitas bagi otoritas karantina di pelabuhan atau bandara ia juga ingin menormalkan.  [sumber]

8 Juni 2016 - Dossy menyayangkan presentasi yang dibawakan oleh PT Pelindo II bukan tentang pengayaan terhadap penyakit menular demi keselamatan nasional. Padahal, baik PT Angkasa Pura II dan PT Pelindo II sangat terkait dengan RUU Karantina Kesehatan. Dossy mengharapkan kinerja yang responsif dari Pelindo khususnya tentang deteksi dan frekuensi. Dossy menghimbau bahwa di pelabuhan maupun bandar udara, PT Angkasa Pura dan PT Pelindo dapat merespon keinginan Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) seperti memberikan fasilitas sesuai keinginan KKP.  [sumber]

2 Maret 2016 – Rapat Baleg dengan Tenaga Ahli membahas jadwal. Dossy mengatakan, saat ini ada RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (RUU KHIT) yang sedang diharmonisasi dan RUU Kekarantinaan Kesehatan yang sudah masuk pembahasan tingkat satu. Dossy mengusulkan tenaga ahli menyandingkan hal substantif kedua RUU ini. Dossy mengusulkan coba kita dengar dari pemerintah dan kita sampaikan DPR juga RUU seperti ini.[sumber]

RUU Jabatan Hakim

10 Februari 2016 - Dossy meminta penjelasan kepada Badan Keahlian DPR-RI terkait status mutasi hakim militer dan berlakunya kekuasaan panglima agar tidak terjadi kewenangan ganda antara negara dan militer.  [sumber]

RUU Komisi Pemberantas Korupsi (RUU KPK)

1 Februari 2016 - Dossy menyatakan bahwa sistem negara Indonesia berdasar pada check and balance, harus ada keselarasan. Dan menurutnya, semangat revisi ini juga dalam rangka check and balance. Dossy menilai bahwa KPK adalah institusi yang harus banyak didengar dan digali untuk memperkuat posisi KPK. Menurut Dossy, pembatasan penyadapan tidak boleh mengekang penyidikan. KPK yang dinilai Dossy sekarang kondisinya sudah memprihatinkan. Dossy khawatir bila KPK dibatasi, korupsi akan menjadi-jadi.

Dossy menyebutkan bahwa ada perbedaan posisi penyidik di Polri dan KPK. Pimpinan Polri tidak bisa mengintervensi penyidik dalam institusi mereka, sedangkan Pimpinan KPK berhak memantau dan membantu penyidikan. Selanjutnya, Dossy mempertanyakan kedudukan pihak yang nantinya akan mengawasi KPK. Menurutnya, posisi Dewan Pengawas (Dewas) perlu dibetulkan terlebih dulu. Dossy menekankan kepada Pengusul bahwa nantinya Dewas tidak boleh jadi wadah intervensi. Tentang waktu 1x24 jam untuk penyadapan, Dossy meminta pengusul untuk memperjelas kisi-kisi istilah “mendesak”. Dossy menilai bahwa pada prinsipnya pengawasan terhadap KPK perlu dilakukan dalam fungsi penyadapan. Namun, Dossy khawatir proses izin penyadapan akan mengacaukan sistem penyadapan.  [sumber]

RUU Pengampunan Pajak

26 November 2015 - Dossy meragukan keefektifan RUU Pengampunan Pajak. Dossy mempertanyakan bagaimana kita menyikapi ketika seseorang mendapat pengampunan pajak, tetapi di kemudian hari diketahui ternyata barang tersebut berasal dari hasil kejahatan.  [sumber]

RUU KUHP

19 November 2015 - Menurut Dossy, saat ini ada potensi adanya koordinasi antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian. Dossy menyoroti bahwa ada seorang jaksa di Kejagung disebut-sebut dalam persidangan, tetapi KPK sama sekali tidak bertindak. Menurut Dossy seharusnya KPK segera bertindak atas penyebutan nama jaksa tersebut. Dossy juga menanyakan ke Ketua KPK jumlah kasus yang di pra-peradilankan dan bagaimana tindak lanjutnya ketika KPK kalah dalam persidangan praperadilan.  [sumber]

8 September 2015 - Dosy merasa perlu ada ancaman yang memadai misalnya pencurian dipidana lima tahun. Ia kemudian mempertanyakan siapa yang akan menghitunganya. [sumber]

Kelayakan Proses Seleksi Calon Pimpinan KPK

17 November 2015 - (DetikNews) - Dalam rapat dengan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK, Komisi III DPR banyak mempertanyakan prosedur dan proses seleksi para Capim KPK yang menghasilkan delapan nama. Namun rapat itu akhirnya ditunda dan berakhir hanya sampai tanggapan anggota DPR.

"Untuk lebih objektif (menjawab), kita ingin tunda rapat untuk dibahas dan dipelajari dulu. Pertanyaan-pertanyaan itu silakan dikumpulkan dulu. Saya juga banyak pertanyaan, tapi besok dilanjutkan," ucap pimpinan rapat Benny K Harman di Ruang Komisi III Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2015) malam.

"Kita tunda sampai besok malam. Pukul 19.30 WIB tepat kita mulai. Setuju ya?" imbuhnya sambil mengetok palu tanda rapat berakhir.

Penyebab dari ditundanya rapat adalah bahan paparan Pansel yang belum dibagikan kepada para anggota Komisi III, sehingga menyulitkan para anggota dewan untuk memberi tanggapan. Hanya Pimpinan Komisi III yang diberikan bahan laporan berisi proses dan profil delapan Capim KPK itu.

Sementara dalam sesi tanggapan, anggota Komisi III banyak mempertanyakan masalah prosedur dan kepatuhan Pansel pada UU KPK dalam menggelar proses seleksi.

Anggota F-PPP Arsul Sani mempertanyakan syarat Capim dalam UU KPK soal latar pendidikan calon harus sarjana hukum atau punya pengalaman di bidang hukum, ekonomi, keuangan atau perbankan minimal 15 tahun. Menurutnya, hanya empat orang yang memenuhi syarat.

Begitu juga dengan politisi Partai Hanura Dossy Iskandar yang menilai ada indikasi ketidakpatuhan pada UU dalam prosedur seleksi yang bisa saja membuat proses seleksi itu dihentikan. Dia juga mempertanyakan tata tertib dan kode etik Pansel. (sumber)

RUU Larangan Minuman Beralkohol

22 Juni 2015 - Fraksi Hanura menyatakan setuju RUU Larangan Minuman Beralkohol dibahas lebih lanjut.  [sumber]

Perppu KPK

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar-pakar hukum tata negara tanggal 1 April 2015 - Dossy menilai Perppu dikeluarkan dalam keadaan genting saja dan mempertanyakan dimana letak kegentingan sampai harus dikeluarkan Perppu KPK. Menurut Dossy ketika Pemimpin KPK kosong maka dapat diisi oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Dossy minta klarifikasi apabila Perppu KPK dibatasi mekanisme dan substansinya apakah tidak mengganggu fungsi Perppu sebagai ‘pembebas’.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Perkelapasawitan - Pandangan atas Pengharmonisasian

28 Maret 2018 - Sebagai pemimpin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg dengan Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB),Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang membahas tentang RUU Perkelapasawitan, Dossy menyampaikan bahwa RDPU pada hari itu diadakan dalam rangka mendapatkan pandangan terkait pengharmonisan RUU Perkelapasawitan dan RUU Perkelapasawitan ini masuk dalam Prolegnas Prioritas, namun dari pihak Baleg merasa masih perlu mengundang kembali ketiga narasumber dalam menyampaikan pandangannya. Untuk kelancaran berjalannya RDPU pada hari ini disampaikan susunan acara rapat sebagai berikut:

  • Pengantar ketua rapat

  • Masukan pandangan dari narasumber

  • Tanggapan anggota

  • penutup

Dossy menyampaikan bahwa rapat hari ini akan berlangsung sampai pukul 15:00 WIB, namun apabila ada hal-hal yang masih perlu didiskusikan tentu rapat ini akan ditambahkan waktu sesuai kesepakatan kita. Baleg sebelumnya telah menerima masukan dari 3 narasumber ini bulan April tahun 2017, namun demikian setelah baleg melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan pemerintah, diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian terkait dengan proses Harmonisasi RUU tentang Perkelapasawitan, Baleg merasa masih perlu untuk mengundang kembali ketiga narasumber yang hadir pada siang hari ini untuk mendapatkan masukan dan pandangan-pandangannya

Ada pun beberapa poin penting yang disampaikan oleh pemerintah dalam Raker pada waktu itu diantaranya;

  1. Pertimbangan secara substansi bahwa RUU tentang Perkelapasawitan ini belum dibutuhkan karena telah ditetapkan beberapa UU terkait pengaturan kelapa sawit diantaranya UU no. 39 tahun 2014 tentang perkebunan UU nomer 3 tahun 2014 tentang perindustrian dll.

  2. Dari 17 bab dan 116 pasal RUU hanya 1 bab yang berbeda secara signifikan dengan UU yang sudah ada, terdapat 2 bab yang sedikit berbeda sementara 14 bab tidak ada perbedaan yang signifikan sehingga tidak ada substansi baru yang perlu dituangkan dalam bentuk ketentuan UU.

  3. Telah dibentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai pelaksanaan perkebunan UU sehingga usulan badan perkebunan perkelapasawitan yang diusulkan akan mengambil fungsi dari BPDPKS bahkan skema pembiayaan maupun penggunaan dana yang diusulkan badan perkelapasawitan identik dengan skema pembiayaan dana BPDPKS.

  4. Badan perkelapasawitan yang diusulkan dirancangan UU Perkelawasawitan berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan di berbagai instansi seperti: pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perindustrian, perdagangan dan lain-lain.

  5. Mayoritas pemangku kepentingan kelapa sawit menyampaikan masukan beberapa hal yang mendesak yang perlu diberikan payung hukum dapat difasilitasi dan diakomodasi dengan produk-produk lainnya dibawah UU.

Dossy menegaskan kembali bahwa hal tersebut yang ia bacakan lima poin penting tadi adalah yang disampaikan pemerintah dalam rapat kerja dengan baleg. Kiranya kita harapkan pada siang hari ini ketiga narasumber dapat memberikan tanggapan atas masukan dan pandangan dari pemerintah tersebut.  [sumber]

RUU Anti Terorisme - Pembahasan Pasal 32, 33, 34 

26 Juli 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-undang (RUU) Terorisme DPR-RI dengan Tim Pemerintah, Dossy bertanya apakah tindakan pencegahan mau disatukan tata caranya dengan pertanggungjawaban penyadapan. Lebih lanjut, ia bertanya apakah hal tersebut perlu diatur terpisah dalam UU ini atau sudah diatur dalam KUHP. Ia juga bertanya apakah penyadapan ini mau dikonstruksi sebagai izin atau sebagai persetujuan. Dossy mengusulkan untuk dilakukan penyadapan dulu, baru diminta persetujuan. Ia juga mengatakan ingin agar aparat dimintai pertanggungjawaban. Menurut Dossy, yang berkaitan dengan alat bukti sadap itu harus izin terlebih dahulu, tidak boleh dilakukan pelacakan seperti yang terjadi pada persoalan Hak Angket. Ia mengatakan kalau izin, berarti ada mekanisme peradilan, sehingga perlu dipikirkan secara cermat terkait Pasal 43 mengenai pencegahan. Tujuannya, supaya bisa diubah terlebih dahulu. [sumber]

RUU Pertanahan

14 September 2016 - Dossy menyampaikan bahwa tidak semua yang dipersepsikan sebagai perubahan substansi dan substansi baru menjadi krusial. Dari 519 DIM ditambah dengan hasil kunjungan ada 27 masukan, maka perkembangannya jadi 546 isu. Namun, dalam rekapannya akan dibahas perubahan substansi 120-an dan substansi baru 23 serta masukan-masukan dari hasil kunjungan ke-3 provinsi. Ia menyebutkan bahwa Rapat Kerja (Raker) dengan pemerintah akan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016. Kemudian, pembahasan di Panitia Kerja (Panja). Dossy menyampaikan bahwa keputusan bersama akan menjadi arah untuk pembahasan dalam Panja. Ia menyebutkan bahwa isu krusial yang disampaikan tenaga ahli merupakan isu krusial yang dasar. Isu krusial tersebut hanya menunjukan mana yang krusial. Akan tetapi, dalam pembahasan di Panja yang dibahas adalah DIM yang diajukan oleh fraksi-fraksi. Ia meminta agar tenaga ahli mengurutkan DIM-nya. Ia menyebutkan bahwa tim ahli akan memperbaiki dan akan di bawa ke Panja jika ada substansi baru. Dossy berharap pembahasan DIM sudah selesai dan dibagikan kepada Baleg sebelum pertemuan dengan pemerintah. [sumber]

Tanggapan

Evaluasi KPK - Barang Sitaan, Perlindungan Korban

12 September 2017 - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi 3 dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Dossy menanyakan OTT itu sandarannya kemana dan bagaimana konsepsi OTT yang dirumuskan oleh KPK. Ia juga menanyakan antara laporan, register laporan, register penyadapan, apakah ada aturannya. [sumber]

Evaluasi BIdang Tipikor Kejaksaan Agung

11 September 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 3 dengan Jaksa Agung, Dossy menjelaskan pertama berkaitan degan jaksa itu bersifat fungsional. Kemudian, Dossy bertanya apakah Jaksa sebagai penuntut umum sudah pasti sebagai eksekutor. Dossy mengatakan bahwa penempatan jaksa di KPK hanya sebagai penuntut umum atau sebagai eksekutor juga. Dossy menanyakan apakah jaksa agung ckup mengatur jaksa sebagai penuntut umum dan jaksa atau eksekutor Negara.[sumber]

Surpres dalam Jadwal Rapat Masa Persidangan 5 Tahun 2016/2017

22 Mei 2017 - Pada Rapat Pimpinan yang dilaksanakan Badan Legislasi (Baleg),  Dossy menanyakan bagaimana supres kalau melampaui 60 hari? mekanisme terkait surpres mungkin perlu dirumuskan dalam UU No 12 Tahun 2011. Dossy menjelaskan kekuasaan pembentukan UU ada di DPR, sehingga penitikberatannya ada di DPR dan pemerintah hanya dilibatkan dalam hal teknis. Dalam melakukan harmonisasi juga ada pembatasan dan 20 hari harus mendapatkan jawaban. [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

18 April 2017 - Dossy menyampaikan jika tawaran untuk membuka rekaman tersebut tidak bisa, maka lebih baik rapat dilanjutkan dalam panja terlebih dahulu atau langsung ke pansus jika perlu melalui sidang paripurna. Dossy menyatakan sudah memanggil saudari Miryam dan Miryam bilang tidak menyebut nama-nama itu. Menurut Dossy, kasus ini bisa memakai hak menyatakan pendapat atau hak angket. Ia juga meminta penjelasan kepada Agus Raharjo selaku pimpinan KPK tentang pesan Whatsapp pimpinan KPK kepada komisioner KPK yang dimaksud adalah pemimpin yang lama ataukah yang baru karena dokumennya masih disimpan oleh si penerima. Terkait dualisme penafsiran, Dossy berpendapat tidak boleh terjadi dualisme putusan MK karena tidak ada hukum yang mendua. Dossy menambahkan bahwa terhapusnya suatu hukuman itu secara tegas atau diam-diam. Dossy menegasan jika KPK tidak memilih 2 rezim atas putusan MK, maka hal tersebut adalah sebuah pelanggaran. Ia menyampaikan tindakan penyidikan ini harusnya ada izin presiden, posisi DPR-RI adalah setara dengan kekuasaan negara yang wewenangnya diatur UU. Dossy menanyakan apakah KPK pernah menjadikan ucapan atau keterangan anggota DPR-RI sebagai alata bukti karena hal itu dianggap penting dalam rangka menegakkan kembali konstitusi sehingga perlu diperhatikan juga mengenai prinsip kehati-hatian. DPR-RI memiliki Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang kini menjadi bagian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) atas izin Presiden dan pencekalan dikaitkan dengan posisi kesaksian untuk saat ini. Jika KPK tidak menerima rumusan kesimpulan rapat ini, Dossy menyatakan akan menggunakan hak konstitusional setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. [sumber]

Pembahasan Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan Agung

12 April 2017 - Dossy mempertanyakan sudah sejauh mana perkara jaringan pita frekuensi Indosat ditangani. Dossy memberi tahu di Kejaksaan Negeri Kendari, ada laporan polisi tindak pidana pemilu, Dossy mohon Jaksa Tindak Pidana Umum (Jampidum) mengecek ke sana, ini perlu perhatian. Menurut Dossy hakim jelas independen, tetapi kalau Kejaksaan tidak ada yang menyatakan independen, karena melakukan tuntutan dan dakwaan, apakah ada perbedaan jaksa dalam menjalankan profesinya, apakah atasan Jaksa Penuntut Umum (JPU) diperbolehkan ikut dalam penuntutan dan dakwaan. Dossy juga mempertanyakan hak terduga korupsi tindak pidana tidak terbukti dalam proses penegakkan hukum progresif yang ditangani oleh KPK, bagaimana norma yang mengatur kesalahan oleh negara, Jangan hanya dengan retribusi karena ini tidak seimbang.   [sumber]

Perseteruan FPI dan GMBI di Jawa Barat

17 Januari 2017 - Dossy mengatakan akan melakukan konfirmasi kepada Kapolri dan akan menindaklanjutinya ketika rapat dengan Kapolri. [sumber]

RAPBN 2017 - BNPT, PPATK, BNN, dan LPSK

16 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 dengan Badan Nasional Penaggulangan Terorisme (BNPT), Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dossy melihat adanya penurunan yang signifikan dari tahun 2016 ke 2017 serta penghargaan yang turun untuk BNN, dirinya menyarankan apabila memungkinkan jangan ada potongan untuk BNN dan BNPT jika perlu ditingkatkan. Menurutnya anggaran BNPT yang turun harus dipenuhi, tugas BNPT yang tunggal jangan dibiarkan terjadi atau terjadi penurunan terhadap pencegahan dan penanggulangan. Dossy juga memberikan apresiasi kepada PPATK, mengenai mekanisme menagih belum mengemuka. Dirinya sependapat mengenai penguatan LPSK agar tidak menjadi satuan kerja, tetapi ada independensi. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kejaksaan Agung

21 April 2016 - Dossy menanyakan dalam perspektif internal, harus dilihat adanya pembinaan mental aparat. Dossy menyatakan bahwa biaya perkara harus serius dan diselaraskan menjadi normal. Dossy mengatakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur sudah menerima Kasus Pasar Turi dan diharapakan nantinya terus diberi pengawalan dan penajaman. Komisi 3 meminta Jaksa Agung agar perhatian pada Pasar Turi. Dossy mengharapkan agar kejaksaan memulangkan buronan yang lari keluar negeri dan melarikan uang Indonesia.  [sumber]

Fit & Proper Test Calon Pimpinan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

16 Desember 2015Dossy mempertanyakan hal yang perlu dilakukan Agus Raharjo terkait pencalonan dirinya sebagai Pimpinan KPK, berpikir lateral ataukah blue ocean strategyDossy juga menanyakan kepada Agus Raharjo tentang hal-hal yang perlu dirancang bangun dan dilakukan pembedahan penindakan.

Selain itu Dossy menanyakan apa ada hal baru yang dilakukan Agus Raharjo dalam memberantas korupsi. Dossy meminta agar pimpinan KPK selanjutnya berani out of the box dalam memberantas korupsi.

Dossy meminta Agus Raharjo menjelaskan mengenai sinkronisasi KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan yang harus solid, serta kelembagaan seperti apa yang dimaksud.  [sumber]

Pemilihan Hakim Agung

Saat Fit & Proper Test Suhardjono pada 1 Juli 2015 - Dossy menanyakan pandangan Suhardjono mengenai independensi hukum, menurutnya ini penting untuk dinampakkan sebagai seorang hakim. Selain itu, Dossy juga menanyatakan pendapatnya tentang orientasi keadilan, orientasi penemuan hukum baru, dan orientasi pengetahuan hukum yang harus dimiliki seorang Hakim Agung sebagai contoh kepada hakim lain.  [sumber]

Pemilihan Kapolri

Saat Fit & Proper Badrodin Haiti pada tanggal 16 April 2015 - Meski hanya 15 bulan masa kerjanya, Dossy berharap Calon Kapolri Komjen Badrodin Haiti lakukan tindakan monumental. Dossy juga minta kepada Calon Kapolri rincian Road Map Polri di 2015-2016.  [sumber]

Saat Fit & Proper Budi Gunawan pada tanggal 15 Januari 2015 - Dossy menanyakan kepada Budi Gunawan (BG) bagaimana ia akan menyiapkan anggaran polisi jika penyelidik Polri akan ditingkatkan sebanding dengan kapasitas penyelidik KPK.  [sumber]

Evaluasi Penanggulangan dan Pemberantasan Terorisme

8 April 2015 -  Menurut Dossy Islam itu Rahmatan Lil ‘Alamin. Para radikal-radikal itu semata mengatas namakan Islam tapi tidak mewakili Islam. Sama seperti PKS dan PKB, Dossy lebih khawatir bahwa BNPT dipersepsikan anti Islam (Islamphobia) karena amat aktif kerjanya.  [sumber]

Rencana Strategis Polri

2 April 2015 - Dossy harap Plt.Kapolri lebih optimal berantas narkoba bersama BNN jika memang benar-benar situasinya ‘darurat narkoba’.  [sumber]

Bupati Mesuji vs. DPRD Mesuji

31 Maret 2015 - Dossy mengharapkan update data-data dan bukti-bukti dari DPRD Mesuji dan juga adanya Tim Pemantau agar kasus ini dapat dikomunikasikan ke mitra dari Komisi 3.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Surabaya
Tanggal Lahir
11/10/1962
Alamat Rumah
Jl. Taman Gayung Sari Timur No.3, RT.03/RW.06, Kelurahan Menanggal. Gayungan. Kota Surabaya. Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Hati Nurani Rakyat
Dapil
Jawa Timur VIII
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan