Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Anggaran — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan BPKS Sabang

Farid menyampaikan terima kasih kepada BPKS Sabang.

Laporan Badan Anggaran terkait RUU RAPBN 2016 sekaligus Pengambilan Keputusan dan Persetujuan Pembentukan Panitia Khusus terkait Kebakaran Hutan dan Lahan — Rapat Paripurna DPR RI

Farid mengatakan aneh jika para fraksi menolak PMN karena pada rapat Komisi 6 DPR RI, pendapat mini fraksi terkait PMN tersebut adalah menerima karena ingin memperkuat BUMN.

Pengantar RAPBN Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Farid menjelaskan apabila KPPU menginginkan anggaran dua kali lipat kami mendukung sebesar Rp2 triliun sekalipun di Madura sepanjang pasar pasti ada Indomart atau Alfamart ia melihat jumlahnya tidak proporsional, memang baik sebagai lapangan pekerjaan, tapi keuntungan hanya dirasakan satu perusahaan konglomerat.

Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian BUMN

Farid menjelaskan seharusnya perlu didampingi juga surat dari Menteri Keuangan, usulan tambahan PMN ini baru kita dapat pukul 15.30 WIB.

Penetapan Anggaran — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

M. Farid Alfauzi menetapkan anggaran Komisi 6 DPR-RI dengan KPPU.

Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Token — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Dirut PLN

Farid mengatakan untuk besok agak berat karena jam 9 besok tidak boleh ada rapat. Ia menyampaikan Komisi 6 rapat malam sampai pagi karena semua cinta Menteri. Ia tidak setuju dan mendorong persetujuan ini. Ia mengatakan PLN menghargai usaha Komisi 6 dengan tidak ada penyimpangan. Ia menyampaikan Hanura setuju dengan perubahan.

Pembahasan Kasus PT. Pelindo II — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung, Jampidsus, dan Japidum

Farid menjelaskan ada surat legal opinion tanggal 17 Maret 2014 dan apakah surat ini yang dimaksud Jamdatun itu.

Pengawasan Berjangka Komoditi — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Farid menanyakan berapa perjanjian bilateral dan multilateral dan berapa persen meningkat.

Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN dan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Farid mengatakan bahwa kita memang mempunyai concern khusus ke PT. PLN ini presiden menyampaikan ke publik temuan 30-34 lokasi pembangkit listrik yang mangkrak, kalau sudah temuan presiden ini menjadi prioritas, apakah PMN akan dialokasikan ke sana. Kalau tidak ada PMN tetap harus diselesaikan meskipun terlambat.

Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)

M Farid Alfauzi mengatakan bahwa kalau tidak dijalankan maka kami semua lepas dari tanggung jawab Menteri BUMN juga.

Permasalahan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan DPRD Madiun

Farid mengatakan bahwa nanti akan disusun langkah-langkah dan dibahas di rapat intern. Farid juga menjelaskan bahwa ia akan adakan rapat dengan Menteri BUMN. Setelah itu, Farid menegaskan bahwa masukan dari DPRD Madiun akan diproses.

Permasalahan Pembayaran Gaji dan Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan — Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Karyawan PT. Kertas Leces

Farid menegaskan bahwa Komisi 6 DPR-RI akan berjuang untuk PT. Kertas Leces masuk PMN pertama dan berharap masalah PT. Kertas Leces cepat selesai. Farid juga menjelaskan bahwa ia akan memprogramkan penyelesaian PT. Kertas Leces di APBNP.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam

Farid mengatakan bahwa hal ini masih usulan dan nanti masih dipotong anggarannya.

Pinjaman China Development Bank (CDB) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi BUMN, BRI, BNI, dan Bank Mandiri

Farid bertanya tujuan pinjaman itu apa, dan hari ini kondisi Indonesia lebih jelek atau lebih baik.

Penyertaan Modal Negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perum Bulog

Farid menjelaskan bahwa di APBNP ada perubahan asumsi makro apakah ada pengaruh pada pengajuan PMN. Farid berharap rapat ini bisa lebih singkat dan bisa memaparkan perubahannya.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam

Farid mengatakan bahwa sejak dulu Komisi 6 DPR-RI rapat dengan BP Batam selalu singkat. Ia membayangakan BP Batam bisa sebesar Singapura, tetapi belum bisa-bisa juga. Farid berharap semoga manajemen baru BP Batam bisa membawa percepatan kemajuan.

Latar Belakang

Drs. Mohammad Farid Alfauzi berhasil menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dari Dapil Jawa Timur XI setelah memperoleh 115.963 suara. Beliau diisukan sebagai salah satu calon legislatif yang didukung oleh mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin. Mohammad Farid Alfauzi juga diisukan mencalonkan dirinya di 2 partai politik berbeda (partai HANURA dan partai Nasional Demokrasi) ketika pendaftaran calon legislatif.  Beliau adalah salah satu petinggi Pondok Pesantren Al Kholidiyaj Al Ishaqiyah di Bangkalan.

Pada masa kerja 2014-2019 Farid duduk di Komisi 6 yang membidangi investasi, badan usaha milik negara, perdagangan dan perindustrian.

Di Januari 2017, terjadi mutasi di internal Partai Hanura. Farid pindah ke Komisi 7 yang membidangi energi dan lingkungan hidup.

Pendidikan

S1, Teknik Kimia, Institut Teknologi Surabaya, Surabaya (1988)
S2, Bisnis Internasional, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (2002)
S3, Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya (2012) 

Perjalanan Politik

- Wakil Ketua DPW PPP 2002-2004
- Ketua DPW PPP 2004-2009
- Wakil Ketua Fraksi Gabungan DPRD Jatim 1999-2004
- Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim 2004-2009 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Penyertaan Modal Negara di Jamkrindo

21 Juni 2016 - Farid menyatakan bahwa perubahan asumsi makro untuk Jamkrindo tidak berpengaruh terhadap ajuan anggaran dana PMN sebesar Rp500 Miliar. Farid menanyakan jaminan Jamkrindo ditujukan ke bank apa.  [sumber]

Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah

13 Juni 2016 - Semua pemaparan KemenKop-UKM sudah disampaikan secara tertulis sehingga menurut Farid tidak perlu dibacakan semuanya.  [sumber]

Aset BUMN - Pelepasan Aset PT Hotel Indonesia Natour

21 April 2016 - Farid merasa banyak keanehan dalam perjanjian, membuat Farid menanyakan hal tersebut terhadap mitra.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

11 April 2016 - Farid menanyakan mengapa pialang luar negeri dapat bekerja bebas dan hal itu dibiarkan? Farid melanjutkan dengan meminta penjelasan dari Bappebti bagaimana cara untuk menutup broker asing. Farid menohok Bappebti jika di lapangan masih terdapat broker-broker asing, Bappebti akan dipanggil lagi. Terakhir, Farid mengatakan bahwa surat Nomor 155 dapat dipertanggungjawabkan.  [sumber]

Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Perdagangan - Tahun 2014

19 Agustus 2015 - Menurut Farid sudah banyak cerita pesimis terhadap Menteri Perdagangan (Mendag) yang baru karena latar belakangnya dari financial market dan pasar modal, bukan dari perdagangan. Farid optimis dengan latar belakang dan kecerdasan yang luar biasa, Mendag bisa ‘menyembuhkan’ negara kita. Farid bangga memiliki Pak Thomas Lembong sebagai Mendag. Farid berharap ada perbaikan luar biasa agar ada penyelesaian dari masalah yang tidak tuntas-tuntas.  [sumber]