Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Hati Nurani Rakyat - Banten III
Komisi VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
23/09/1959
Alamat Rumah
Jl. Lili 2 Blok H3/39-40. P.Loka. Bumi Serpong Damai, RT.03/RW.05, Kelurahan Lengkong Gudang. Serpong. Tangerang Selatan. Banten
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Hati Nurani Rakyat
Dapil
Banten III
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional

Latar Belakang

Inas Nasrullah Zubir terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mewakili Dapil Banten III setelah memperoleh 27,097 suara. Inas adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura Provinsi Banten. Di periode 2014-2019 ini, Inas bertugas di Komisi VII yang membidangi energi sumber daya mineral, lingkungan hidup dan riset dan teknologi.

Inas bergelut di bidang perkapalan kargo dan menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Spectra Samudra Lines (kapal tanker minyak), Komisaris Utama di PT. Triyasa Pirsa Utama (surveyor dan kargo) dan Direktur Marketing dari Centrix Shipping Services Pte Ltd (agensi perkapalan di pelabuhan Singapura).

Di Januari 2017, Partai Hanura mengadakan mutasi internal partainya dan Inas pindah dari Komisi 7 menjadi Wakil Ketua Komisi 6 yang membidangi badan usaha milik negara, investasi, perindustrian dan perdagangan.

Pendidikan

S1, Akademi Teknologi Nasional (ITENAS), Bandung (1985)

Perjalanan Politik

Inas Nasrullah Zubir memulai karir politiknya dengan aktif di organisasi masyarakat peduli keamanan, Kelompok Sadar Keamanan Ketertiban Masyarakat (KOPDARKAMTIBMAS) dan menjabat sebagai Ketua di Kepolisian Sektor Serpong. Inas juga aktif di Gerakan Nasional Anti Narkoba (GRANAT) sebagai Ketua GRANAT Tangerang Selatan.

Inas dipercaya untuk memimpin Hanura di provinsi Banten sebagai Ketua DPD Hanura. 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Asumsi Dasar Makro, RKA-K/L, dan Program yang Didanai DAK - Kementerian ESDM

6 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 7 dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Inas menyetujui pernyataan yang disampaikan oleh Kurtubi yang mewakili partai Nasdem. Inas meyakini ICP yang akan diraih dapat mencapai angka 55$. Menurut Inas, lifting gas bisa mencapai angka 1.200. [sumber]

Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2016 (PP Tata Cara Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara)

15 Januari 2016 - (AKTUAL.COM) - Anggota Komisi VI DPR-RI, Inas Nasrullah Zubir mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, sangat membahayakan aset negara.

Kendati dari tafsir Pasal 2 ayat (2) huruf d tidak memungkinkan untuk penjualan aset negara walau PMN tanpa melalui melalui proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibahas bersama DPR

Tetapi dia melihat regulasi baru dari perubahan PP Nomor 44 Tahun 2005 itu membuka ruang pemindahan aset negara kepada perseroan terbatas, baik kepada perusahaan BUMN maupun swasta lain-nya.

“Ini sangat berbahaya, aset negara bisa berpindah tangan ke swasta bahkan ke asing dengan cara dijadikan Penyertaan Modal Negara dalam suatu perusahaan. Contohnya, bisa saja suatu saat aset Negara di Pertamina dijadikan penyertaan modal Negara di PT. Chevron Indonesia,” katanya secara tertulis, Minggu (15/1).

Sebelumnya Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qasasih mempertanyakan materi perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2005 tersebut.

Dia melihat aturan ini akan bertentangan dengan aturan tentang kekayaan negara. Menurutnya, segala saham yang masuk dalam kekayaan negara, pengambilalihan ataupun perubahan status kepemilikan harus persetujuan DPR.

Namun dengan perubahan ini, membuka peluang penyalahgunaan wewenang akibat lepasnya kontrol dari DPR.

“Kok jadi seperti itu ya? BUMN itu adalah keuangan negara dan tunduk terhadap UU Keuangan Negara dan UU Kekayaan Negara, sehingga, semua pengurangan kekayaan negara harus mendapat persetujuan DPR,” ungkap Achsanul Qasasih.  [sumber]

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015 - Inas Zubir mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

Tanggapan

Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam RUU APBN 2019

18 Oktober 2018 - Pada Rapat Panja Banggar dengan Koor Panja Pemerintah, Inas mengatakan anggaran subsidi LPG 3Kg hanya 7 juta ton. 6,46 juta tahun lalu saja jebol. Menurut Inas pemerintah tidak mau mengalah untuk kembali subsidi premium. Menurut Inas, yang paling mengerikan pemerintah tidak mau mengalah subsidi premium dan pertalite dan diserahkan kepada Pertamina terus. Inas menyatakan Pertamina sedang merugi. Kebutuhan Pertamina untuk membeli premium dan pertalite tidak dibantu pemerintah. [sumber] 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017

19 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 6 dengan Mendag, Inas meminta agar hal ini disikapi dan harus ada kemauan dari Kemendag untuk kerja sama, kalau perlu dibuatkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengatur agar koperasinya jalan, jangan sampai seperti beberapa bulan yang lalu ketika harga jatuh peternak menjerit, tetapi ketika harganya naik bukan peternak yang menikmatinya dan pembelinya yang menjerit. [sumber]

Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBN T.A 2017 

18 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 6 dengan Kepala BP Batam dan Kepala BPKS, Inas mempertanyakan apakah pemanfaatan anggarannya tepat sasaran, efisien dan efektif tidak, karena yang mengajukan anggaran juga orang yang sama saat menghadiri rapat ini. [sumber]

Manfaat Holding Migas

17 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 6 dengan Deputi Bidang Kementerian BUMN, PT Pertamina Persero dan PT PGN,  Inas membahas mengenai kekayaan negara yang bersumber dari negara yang sudah dipisahkan dari APBN,ketika APBN diajukan itu merupakan Permodalan Nasonal Madani (PNM) noncash. Inas menjelaskan bahwa PNM memiliki mekanisme bukan dari APBN. Jika digugat dan dikabulkan, Inas menanyakan sikap pemerintah mengenai permasalahan ini. Inas berharap Pertagas diberikan 100% ke PGN dan pemerintah mengambil alih PGN. Inas yakin jika Pertagas memberikan saham ke PGN maka akan jatuh. Inas juga membahas mengenai pipa yang menurut Inas pipa PGN mencapai 7500 km dan hanya 2200 km yang dimiliki Pertagas namun banyak pipa yang dicuri. Inas menyampaikan jika pihak swasta ingin berbisnis tidak sebaiknya mengambil dari Pertagas. Inas meminta penjelasakan mengenai agar pipa tidak dicuri kembali dan menegaskan untuk tidak memberikan kesempatan ke swasta. [sumber]

Deviden dan PMN APBN TA 2018

6 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan Deputi KemenBUMN dan Pegadaian,   Inas menanyakan mengapa masih ada surat penugasan yang disuruh tekor. Selain itu Inas menyebut tentang harga fotokopi yang dinaikkan tapi tidak boleh sampai ke masyarakat, Inas memprotes bahwa peisahaan BUMN tidak bisa seperti itu dan tidak apa-apa jika asuransi untuk membuat perusahaan selalu mendapat untung. [sumber]

Dividen BUMN tahun 2018

6 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan Kementerian BUMN, PT. Pelabuhan Indonesia, PT. ASDP, dan PT Adhi Karya, Inas mengatakan bahwa pimpinan DPR RI telah mengirimkan surat pembahasan RUU APBN 2018 untuk mencatat pembiayaan Dividen BUMN. Menurut Inas, dividen BUMN meningkat dari APBN 2016, yaitu sekitar 6,6 persen, yakni dari perbankan sebesar Rp10,49 Triliun dan non-perbankan sebesar Rp32,75 Triliun. Sebelumnya, menurut Inas, komisi 6 telah melakukan Raker dengan Kementerian BUMN dengan menyimpulkan rapat secara mendalam terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) dan dividen. Inas juga menyayangkan adanya pemberian dana dividen yang sedikit oleh BUMN yang tergolong sukses, seperti PP dan Hutama Karya. Kedua, menurut Inas, BUMN tersebut dinilai mendapatkan tugas dan proyek yang besar, sementara dividennya hanya 20 persen.[sumber]

Deviden tahun 2017 di BUMN-BUMN

30 Agustus 2017 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Inas bertanya mengenai jumlah deviden Pertamina. Inas menyarankan agar BUMN yang lain tidak ditugaskan untuk untung semua, sehingga tidak begitu adil bagi Pertamina. [sumber]

Permendag tentang Pengaturan Perdagangan Gula Rafinasi

19 Juli 2017 - Dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Perdagangan RI, Inas mengatakan ketika dirinya melakukan kunjungan kerja ke Serang, masyarakat di sana mengatakan bahwa dirinya membayar kredit dengan aturan baru yaitu melalui uang tunai. Inas menuturkan, agar kepentingan masyarakat jangan sampai dikelola oleh swasta dan seharusnya perusahaan yang mengelola kesejahteraan rakyat perlu dikaji ulang dan memiliki pengalaman. Inas menanyakan alasan lelang terlalu terburu-buru sebab seharusnya harus menunggu Perpres dahulu. Inas juga mengatakan, harus ada kajian mengenai harga yang naik dan memengaruhi konsumen. Inas juga menanyakan kebenaran tentang Permendag yang diminta oleh Presiden RI untuk dibatalkan dan bila benar, maka Inas dengan tegas mengatakan bahwa harus dibatalkan sesuai instruksi Presiden RI. Inas juga mengatakan, saat Kemendag RI melakukan operasi pasar, banyak terjadi rembesan gula rafinasi. [sumber]

Badan Cyber Nasional

17 Januari 2017 - Inas mempertanyakan jika pelanggan Telkomsel begitu besar kenapa tidak membuat aplikasi seperti whats app. Menurutnya hal itu sangat luar biasa jika Telkom membuat aplikasi sejenis pesan whats app. [sumber]

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 2015

Pada Rapat Paripurna ke-61 tanggal wikidpr.org/rangkuman/masalah-dividen-tahun-2018-di-bumn-bumn-raker-komisi-6-dengan-menbumn-ri-diwakili-oleh-menkeu-riwikidpr.org/rangkuman/masalah-dividen-tahun-2018-di-bumn-bumn-raker-komisi-6-dengan-menbumn-ri-diwakili-oleh-menkeu-ri - Inas meminta BPK memeriksa kembali Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 2 Tahun 2015, terutama tentang kilang minyak Pertamina di Dubai, Hongkong, dan Al Jazair. Sepengetahuan Inas, Pertamina tidak punya kilang minyak di tiga negara tersebut. Oleh karena itu, Inas menilai bahwa IHPS 2 Tahun 2015 adalah abal-abal. Inas meminta BPK untuk memperjelas kembali IHPS 2 Tahun 2015.  [sumber]

Cost Recovery

7 Oktober 2015 - Inas meminta SKK Migas untuk mengecek lagi data cost recoverykarena masih ada beberapa kejanggalan. Inas meyakini bahwa pemotongan cost recovery berbahaya karena akan dirapel di periode berikutnya.

Inas juga meminta SKK Migas untuk menjelaskan jumlah lifting yang didapat dengan cost recovery $11 miliar dan menjelaskan penurunan lifting yang terjadi bila cost recovery dipotong Banggar agar mereka tidak seenaknya melangkahi Komisi 7.

Inas menegaskan bahwa strategic petroleum research (SPRdari Dewan Energi Nasional salah konsep karena SPR merupakan minyak mentah yang dikelola Pemerintah.  [sumber]

Asumsi Pokok Lifting, Harga dan Subsidi BBM 2016

9 Juni 2015 - Menurut Inas target lifting gas bumi kita ini bisa ditingkatkan bahkan ke tingkat 1.700-an.  [sumber]

Evaluasi Distribusi BBM Menjelang Lebaran 2015

27 Mei 2015 - Inas tanya ke Direktur Utama PERTAMINA (Dirut PERTAMINA) apakah mempunyai tangki timbun yang cukup untuk persiapan lebaran 2015. Inas menyayangkan bahwa harga BBM Indonesia diatur oleh Singapura, padahal 65% produksi minyak Singapore yang membeli adalah Indonesia.  [sumber]

Rencana Peluncuran BBM Pertalite

Pada tanggal 22 April 2015 - Inas mengusulkan agar standar mutu untuk RON 90 harus ditentukan. Karena kini hanya ada untuk RON 88, 91, 92. Ia menanyakan apakah Pertamina memberikan kajian kepada Dirjen Migas untuk RON 90? Menurut pendapatnya, kita mungkin justru butuh banyak nafta untuk Pertalite. Inas menanyakan namun kenapa bulan Mei masih diekspor? Apakah sudah ada kajian dari lingkungan hidup mengenai Pertalite? Maka, menurut Inas jika belum ada kajian lingkungan hidup, maka cancel saja Pertalite ini yang akan launching Mei 2015.  [sumber]

Kinerja Perusahaan Listrik Negara

Pada tanggal 13 April 2015 - Inas fokus kepada pasokan LNG untuk PLN. Inas menanyakan dari mana sumber pasokan LNG untuk PLN sekarang. Menurut Inas LNG itu produsernya sekarang hanya Pertamina dan Santos. Inas khawatir kalau diadakan tender orang-orang (trader-trader) yang tidak punya lapangan dan kilang gas LNG akan ikutan tender. Oleh karena itu Inas minta klarifikasi kepada Dirut PLN kenapa tender masih dilakukan.  [sumber]

Kenaikan Harga BBM

30 Maret 2015 - Inas menggarisbawahi bahwa penentuan harga BBM masih tidak sesuai dengan formula yang sudah diberikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang lalu. Menurut Inas ‘Mafia Migas’ masih bermain dalam tender migas karena masih banyak tender-tender yang dihubungkan dengan ‘preman-preman migas’. Inas minta klarifikasi ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) kenapa ‘Mafia Migas’ masih ada dan aktif di industri migas.

Inas juga minta klarifikasi ke MenESDM kualitas minyak dari Sonangol dan Azeri-SOCAR karena menurut Inas kualitas Brent Oil yang diimpor amat tinggi.  [sumber]

Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada 10 Februari 2015 - Inas minta klarifikasi kepada MenESDM kenapa fasilitas storage untuk BBM tidak masuk dalam program ESDM. Inas juga minta klarifikasi kepada MenESDM kenapa banyak program-program yang diberikan kepada pihak swasta dan menggunakan APBN.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
23/09/1959
Alamat Rumah
Jl. Lili 2 Blok H3/39-40. P.Loka. Bumi Serpong Damai, RT.03/RW.05, Kelurahan Lengkong Gudang. Serpong. Tangerang Selatan. Banten
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Hati Nurani Rakyat
Dapil
Banten III
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional