Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Hati Nurani Rakyat - Sulawesi Tengah
Komisi III - Hukum, HAM, Keamanan
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Palopo
Tanggal Lahir
06/08/1966
Alamat Rumah
Jl. Sunan Gunung Jati no.30, RT.003/RW.008, Kel Paninggilan. Ciledug. Kota Tangerang. Banten
No Telp
021-5755605 / 021-5755606

Informasi Jabatan

Partai
Hati Nurani Rakyat
Dapil
Sulawesi Tengah
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan

Latar Belakang

H. Sarifuddin Sudding, SH, MH lahir di Batusitanduk, 6 Agustus 1966 (umur 48) adalah seorang pengacara terkenal di Indonesia. Beliau mengawali studinya di SDN Salahutu di Sulawesi Selatan di tahun 1979. dan melanjutkan nya di SMPN Walenrang di tahun 1982. Setelah beliau lulus, beliau melanjutkan studinya di SMAN 4 Ujung Pandang di tahun 1985, hingga beliau pun melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi. Pada saat beliau muda, beliau telah menunjukan bakat dan ketertarikanya terhadap dunia politik dan oleh karena itu beliau pun mengabil jurusan hukum di Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandang.

Pengacara dari Kabupaten Luwu itu terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2014 - 2019 fraksi Partai Hanura dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah dengan meraup suara sekitar 42.660 suara. Pada sebelumnya pun beliau adalah anggota DPR RI periode 2009-2014.

Sarifuddin pernah diperiksa oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan ketidakwajaran renovasi ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI yang memakan biaya Rp.20,3 milyar. (sumber)

Sarifuddin juga diduga terlibat kasus korupsi penerimaan Brigadir Polisi dan Calon Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) TA 2013 di Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan. (sumber2)

Pendidikan

  • S1, Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Ujung Padang Sulsel (1985)
  • S2, Magister Hukum Tata Negara, Universitas Muslim Indonesia, Makassar (2005)

Perjalanan Politik

Sarifuddin Sudding merupakan Pengacara dari Kabupaten Luwu, beliau terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2009-2014 fraksi Partai Hanura dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah setelah meraup 28.571 suara atau sekitar 19,7% BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009. Lalu beliau pun mencalonkan kembali dan beliau kembali terpilih dengan total suara 42.660 suara di dapil beliau.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Calon Hakim Agung Kamar Perdata dan Kamar Agama

11 Juli 2018 - Dalam Rapat Pleno Komisi 3 DPR-RI, Sudding mengatakan bahwa setelah mengikuti Fit and Proper Test yang dilakukan terhadap kedua calon hakim agung, melihat paparan baik dari makalah maupun penyampiaan jawaban, Fraksi Hanura menganggap kedua calon memenuhi syarat kapabilitas dan intergitas. Fraksi Hanura setuju menetapkan dua calon hakim agung untuk menjadi hakim agung, yaitu Abdul Manaf dan Pri Pambudi Teguh. [sumber]

RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)

12 Januari 2017 - (KABAR PARLEMEN) - Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) ingin agar dilakukan penghapusan sistem Parliamentary Threshold (PT) di Parlemen. Hal ini untuk memberikan hak yang sama pada semua fraksi di Parlemen, dalam memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya.

Merespon hal itu anggota Fraksi Hanura DPR RI Syarifudin Sudding memastikan, pihaknya akan memperjuangkan hal tersebut, dalam proses pembahasan RUU Pemilu, yang kini tengah berlangsung dalam rapat Pansus RUU Pemilu.

” Sesuai dengan arahan Ketum Hanura tadi, menyangkut pembahasan Pansus pemilu, ada bebera poin krusial yang saya kira perlu mendapatkan perhatian secara serius. Tadi Ketum menjelaskan Parlementari treshold (PT) tidak lagi relevan‎ dengan kondisi pemilu serentak. Karena semangatnya kemarin tentang parlementari treshold untuk mengusung capres dan cawapres oleh parpol atau gabungan parpol yang mencapai angka 20 persen. Sehingga angka parlementari treshold dibutuhkan. Nah sekarang pemilu serentak tidak perlu lagi ambang batas itu. Dengan demikian semua parpol berhak mengusung capres dan cawapres , saya kira parlementari treshold tidak dibutuhkan dalam UU Pilkada,” tegas Syarifuddin Sudding di kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (12/01/2017).

Soal rezim PT yang kemudian mendikotomi partai besar dan partai kecil seperti yang terjadi selama ini, kata Anggota Komisi III DPR ini, semua pihak mesti menghargai pilihan rakyat berapa banyak suara rakyat yang terbuang ketika misalnya ada seoarg anggota dewan yang terpilih kemudian partai itu tidak lolos parlementri treshold. Sehingga dalam pembahasan RUU Pemilu kali ini, soal PT ini akan menjadi perhatian banyak pihak, dalam uupaya mewujudkan keadilan dalam berdemokrasi.

” Nah ini juga, menurut saya ini kemunduran demokrasi bagaiaman memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak rakyat dalam memilih calonnya di parlemen. Saya kira ini jadi perhatian,” tegasnya.

Sementara terhadap pilihan sistem pemilu yang terbuka atau tertutup, kata Sudding, hendaknya semua pihak juga memberikan ruang yang luas untuk memilih ‎calon-calonnya, untuk duduk di Senayan nantinya. Sehingga sitem terbuka masih sangat tepat untuk hal itu. Tinggal bagaimana partai politik melakukan rekrutmen yang sangat ketat, agar calon yang diusung memiliki integritas dan kapabilitas. Sehingga ketika dia terpilih tidak seperti anggota dewan saat ini. Saat ada rapat di parpur maupun AKD, tingkat kehadirannya minim. Begitu pula dari sisi pembahasan UU mengalami ketidakmatangan.

” Saya kira ini akan jadi tantangan Parpol untuk melakukan pola rekrutmen yang sangat selektif terhadap calon legislatif untuk diusung. Dan Hanura akan melakukan standar yang sangat ketat,” tegasnya.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) menegaskan perlunya penghapusan Parliamentary Threshold (PT).

Untuk hal tersebut, maka Hanura akan mengkomunikasikan gagasan itu kepada para ketua-ketua umum partai politik lainnya.

“Saya rasa kedepan ini, sudah tidak perlu lagi Parlementari treshold (PT) itu di DPR. Untuk itu ita akan coba bicarakan hal ini dengan ketua-ketua umum partai lain nantinya. “Saya rasa enggak perlu lagi ada (PT),” ujar OSO di ruang kerjanya, Kamis, (12/1).

OSO juga berharap tidak ada satu partai politikpun yang merasa diri paling hebat dan berfikir untuk menghalang-halangi pihak lain untuk ikut serta membangun republik ini. Sehingga tidak ada lagi partai besar yang merasa dirinya sudah besar, dan mengcilkan partai lainnya.

” kita sama-sama berjuang untuk negara. Jangan ada dusta diantara kita. Kita harus berani katakan tidak dan berani memberi kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita milih pakai hati nurani. Partai manapun engga ada masalah. Tapi jangan mengunci partai kecil. Parlemen treshold engga perlu lagi,” kata OSO.

Parliamentary Threshold adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  [sumber]

Perppu KPK

Pada 23 April 2015 - Sarifuddin menyatakan Fraksi Hanura setuju atas penetapan Perppu KPK.  [sumber]

Pada 21 April 2015 - Sarifuddin Sudding melihat terobosan ini (Perppu KPK) ada yang definitif juga ada yang sementara.  [sumber]

Pada 20 April 2015 - Sarifuddin meminta pendapat kepada Pemerintah, dalam hal ini Presiden, apa dasarnya mengeluarkan Perppu KPK. Lalu Sarifuddin juga menanyakan apa alasan Perppu KPK mengesampingkan syarat usia yang tercantum dalam UU No.30 Tahun 2002.  [sumber]

RUU Pilkada (2014)

Tinggal Hanura, PDIP dan PKB, yang tetap berjuang Pilkada ini tetap langsung. Hal ini sudah kita komunikasikan dengan lintas fraksi tapi tetap perbedaan pandangan masih terjadi.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU 

RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

31 Agustus 2016 - Dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan Kapolri dan Kejaksaan Agung Sudding beranggapan persoalan teroris bukan semata-mata sebatas aspek hukum, menurutnya dalam revisi UU Terorisme ini, ada 3 pendekatannya, jadi jika dari ketiganya hanya melihat satu strategi saja tidak cukup. Menurut Sudding, pola penanganan seperti harus ada kombinasi. Juga terkait persoalan di Poso menurutnya harus ditangani secara serius. [sumber]

Tanggapan

RKA K/L 2019

6 September 2018 - Pada RDP Komisi 3 dengan Wakapolri, Sariffuddin mencermati pagu Polri, ketika melihat agenda politik 2019 yang cukup berat maka Sudding mendukung penambahan anggaran Polri, karena ini sangat realistis untuk menunjang pengamanan di tahun 2019. [sumber

Evaluasi Pengamanan Bulan Ramadan, Persiapan Asian Games 2018, Kebijakan Polri atas Aksi Teror dan Anggota Polri yang Menjadi Korban 

19 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 3 dengan Kapolri, Sarifuddin mengatakan bahwa kasus aksi teror di Kaliurang menjadi perhatian kita semua, Sarifuddin mengkhawatirkan agar kejadian ini tidak berulang saat penyelenggaraan Asian Games 2018, sehingga Sarifuddin menanyakan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Polri. Sarifuddin menanyakan terkait pihak kepolisian bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya, di Teluk Banggai kita turun kemarin, juga di Teluk Jambe, keduanya malahan eksekusi melibatkan tanah masyarakat, apakah itu ada instruksi atau permintaan pengaman sesuai dengan keputusan, konon kedua kasus tersebut ada laporannya, sehingga Sarifuddin menanyakan sejauh mana penanganan di Mabes Polri. [sumber

Rencana Anggaran Tahun 2019

5 Juni 2018 – Pada Raker Komisi 3 dengan Jaksa Agung. Sebagai criminal justice system, lembaga kejaksaan memiliki anggaran yang lebih kecil dibandingkan institusi lain, Sudding meminta agar Komisi 3 memerhatikan hal tersebut.[sumber]

Apartemen SIPOA Group, PT KS Plus, dan Sengketa Tanah Banggai, Sulteng

27 Maret 2018 - Dalam rapat audiensi dengan Endang Kurnia Sari (korban penggusuran tanah), Dian Purnama (Konsultan Bantuan Hukum UNAIR) dan Korban PT KS Plus Sarifuddin berpendapat bahwa yang terjadi di Banggai merupakan masalah yang menyangkut kemanusiaan, sudah menjadi masalah nasional, Mabes Polri sudah menurunkan tim, dan sedang dalam proses pemeriksaan. Sarifuddin berpendapat bahwa ada dugaan kuat terjadi eksekusi error in object, sehingga mengorbankan masyarakat banyak. Hal ini yang menyangkut masalah kemanusiaan, Sarifuddin mengusulkan agar dilakukan kunjungan spesifik ke Banggai untuk melihat secara utuh permasalahan yang ada, karena Sarifuddin mempunyai dugaan kuat terjadi kesalahan aparat termasuk pengadilan dan terjadi kesalahan pada eksekusi. [sumber]

Evaluasi BIdang Tipikor Kejaksaan Agung

11 September 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 3 dengan Jaksa Agung, Sudding menanyakan apakah memang dengan lahirnya UU KPK dari UU Kejaksaan menjadi polemik saat ini dan apakah pandangan yang Jaksa Agung sampaikan tadi untuk mengkritisi UU 3 lembaga penegakan hukum ini. Sudding menanyakan apakah Kejaksaan ikut terlibat tentang pembentukan densus tadi dan bolak baliknya perkara penyidikan dan penuntutan. Kemudian pandangan yang Jaksa Agung sampaikan tadi masing-masing untuk mendapatkan sinergi antar penggabungan lembaga ini. Sudding satu pandangan ketika ada upaya untuk saling bersinergi seperti tadi membahas Singapura dan Malaysia. Tentang pembentukan densus tadi selama ini memang banyak persoalan yang dikeluhkan masyarakat tentang penyelidikan perkara. Ini menjadi suatu kepastian apakah metode atau pola OTT ini. Dan apakah Kejaksaan harus mempunyai kewenangan ini, untuk menindak orang di dalam KPK yang seperti itu. Kemudian Sudding bertanya, sejauh mana laporan masyarakat tentang kasus ini menyangkut hal integritas. Itulah yang bisa dibayar oleh Negara. Tidak hanya darimana langsung jadi penyidik, pejabat dan pegawai [sumber]

Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA)

11 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 dengan Kapolda Kalimantan Barat, Kapolda Kalimantan Tengah, Kapolda Kalimantan Selatan dan Kapolda Papua, menurut Sarif saksi ahli dibutuhkan, di surat juga tercantum saksi itu. Sarifudin menghargai proses yang berlangsung terkait Karhutla, langkah penanganan polisi dibutuhkan kerja keras, menyangkut area yang luas juga. [sumber]

Fit and Proper Test – Calon Hakim Agung a.n. Dr. Ibrahim

29 Agustus 2016 -  Dalam Fit and Proper Test/uji kelayakan dan kepatutan Calon Hakim Agung (CHA) a.n. Dr. Ibrahim yang diselenggarakan Komisi 3, Sarifuddin memaparkan bahwa cara mengukur hakim agung adalah dengan menilai putusannya dan hakim agung tidak hanya soal UU saja. Sarifuddin juga menanyakan tentang pendapat mitra mengenai hukum dengan hati nurani. [sumber]

Fit & Proper Test Calon Kepala Polisi Republik Indonesia (KAPOLRI)

23 Juni 2016 - Sarifuddin menanyakan pembenahan apa yang akan dilakukan Calon Kepala Polisi (Cakapolri) terkait profesionalisme penegakan hukum di Polri mengingat banyaknya isu kriminalisasi di masyarakat. Kemudian, Sarifuddin juga menanyakan strategi apa yang akan diambil Cakapolri agar kelompok teroris Santoso bisa ditindak dengan tuntas. Selain itu, Sarifuddin meminta tanggapan Cakapolri terkait pemberantasan narkoba yang menurut beliau belum ada. Selanjutnya, Sarifuddin meminta Cakapolri untuk memperhatikan kembali program Satu Desa Satu Polisi yang dicanangkan mantan Jenderal Kapolri Sutarman.

Sarifuddin menyampaikan bahwa Fraksi Hanura menyetujui Komjen Tito Karnavian menjadi Kapolri berikutnya.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kejaksaan Agung

21 April 2016 - Sudding mengatakan bahwa kejaksaan menjalankan kekuasaan negara dalam menjalankan penuntutan yang bebas dari intervensi apapun. Sudding bertanya ke Jaksa Agung mengenai waktu hukuman mati akan dilaksanakan serta kendala yang terjadi dan membuat proses eksekusi tersebut cukup lama.

Sudding ingin mengetahui sejauh mana pemeriksaan dan masalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) ditangkap kemarin dengan Eks-Kajari DKI Jakarta. Menyikapi persoalan Labora Sitorus, Sudding menyayangkan Jaksa kalah Eks Kejari Pontianak yang menggugat Jaksa Agung sebelumnya. Sudding ingin mengetahui lebih lanjut kekurangan korelasi anggaran dengan jaksa-jaksa yang menyimpang.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kepolisian Republik Indonesia

25 Januari 2016 - Dalam rapat dengan Kapolri, Sudding berpendapat bahwa sel-sel teroris semakin berkembang. Apa yang terjadi pada kasus 9/11 ataupun Turki dapat terjadi di Indonesia. Kejadian di Sarinah dilakukan di ruang publik, di posisi ring 1, dan dekat objek vital, pelakupun berani melawan polisi. Menurutnya, serangan udara harus dikuatkan. 

Sudding menanyakan apakah Polri memiliki data akurat mengenai WNI yang bergabung dengan ISIS, dan apakah ada data yang sudah pulang ke tanah air, dan seperti apa tindak lanjutnya.

Terkait jaringan Santoso, Sudding menanyakan mengapa kasus tersebut belum selesai. Terkait kasus narkoba, ia menanyakan seberapa banyak oknum polisi yang terlibat. Menurut Suddin, peredaran narkotika memperlemah ketahanan SDM Indonesia.  [sumber]

Taktik Ulur-Ulur Waktu Kasus Setya Novanto

13 Desember 2015 - (Suara.com) - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dari Fraksi Hanura Syarifuddin Sudding mempertanyakan urgensi pemanggilan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan dalam kasus dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua DPR dari Fraksi Golkar Setya Novanto.

"Saya hanya baca lewat media katanya mau dipanggil untuk Senin (besuk). Saya tidak melihat apa urgensinya (Luhut) dimintai keterangan di MKD karena Pak Luhut kan tidak terlibat dalam dalam pertemuan antara Setnov, Maroef Sjamsoeddin (Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia), dan Riza Chalid (pengusaha minyak) dalam hal menyangkut perpanjangan kontrak Freeport," kata Sudding kepada Suara.com, Minggu (13/12/2015).

Berdasarkan rekaman pembicaraan yang dilakukan Maroef, dalam pertemuan tersebut, nama Luhut disebut sampai berkali-kali.

"Dia cuma disebut namanya. Jadi, apa urgensinya (dipanggil). Kalau cuma disebut nama, akan berapa banyak orang yang dipanggil (MKD)," kata Sudding.

Menurut Sudding memanggil orang yang namanya disebut dalam rekaman pembicaraan antara Novanto, Maroef, dan Riza hanya mengulur-ulur waktu penyelesaian kasus dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Novanto.

"Itu kan hanya ulur waktu," kata dia.

Bagi Sudding keterangan yang diberikan oleh Menteri ESDM Sudirman Said, Novanto, dan Maroef serta barang bukti rekaman pembicaraan yang sekarang berada ke mahkamah telah cukup untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan kasus Novanto.

Kasus Novanto terungkap setelah Sudirman Said melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan pada Senin (16/11/2015) karena diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika meminta saham kepada PT. Freeport Indonesia sebagai imbalan atas andil memperpanjang kontrak karya.

Pembicaraan tersebut terjadi ketika Novanto, Riza Chalid, dan Maroef bertemu pada 8 Juni 2015.

Selain mencatut nama Kepala Negara, nama sejumlah tokoh, Luhut di antaranya, juga dicatut.

Dalam konferensi pers Jumat (11/12/2015), Luhut mengatakan siap dipanggil oleh Mahkamah Kehormatan Dewan.

"Siap, saya yang minta dipanggil kok," kata Luhut saat konferensi pers. (sumber)

Pengambilan Suara Mahkamah Kehormatan Dewan Untuk Kelanjutan Kasus Pencatutan Nama Presiden RI oleh Ketua DPR

1 Desember 2015 - Sarifuddin Sudding mengambil suara untuk melanjutkan  sidang dan mengesahkan jadwal persidangan MKD terkait dengan kasus pencatutan nama Presiden RI oleh Ketua DPR. (sumber)

Kasus Suap di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Sumatera Utara yang Menyangkut Pengacara O.C Kaligis

15 Juli 2015 - (Rimanews) - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding meminta KPK untuk mengungkap siapapun yang terlibat dalam kasus dugaan suap di PT TUN Sumatera Utara.

"Kita tunggu proses KPK dengan harapan, siapapun yang terlibat, termasuk gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho bila memang terlibat, ya harus diproses secara hukum," kata Sudding di Jakarta, Rabu (15/07/2015).

Dia berharap, penetapan pengacara senior OC Kaligis sebagai tersangka bisa membuka tabir suap di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), Sumatera Utara.

"Ini akan membuka tabir tentang suap menyuap di PT TUN Sumut," sebut politisi Hanura itu.

Ditambahkannya, OC Kaligis yang merupakan pengacara senior dan penegak hukum diminta menghormati proses hukum yang ada.

"Saya kira OC Kaligis sebagai pilar penegak hukum harus hormati proses hukum. Kita hargai proses hukum yang dilakukan KPK. KPK menetapkan OC Kaligis sebagai tersangka didasari bukti hukum," katanya.

KPK menetapkan pengacara Otto Cornelis Kaligis alias OC Kaligis sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi suap majelis hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Evaluasi Kinerja Kejaksaan Agung

30 Juni 2015 - Sudding menanyakan mengapa jaksa-jaksa terbaik didorong ke KPK dan tidak dimanfaatkan oleh Kejaksaan Agung sendiri. Selain itu, Sudding juga menanyakan mengenai kecukupan anggaran untuk kejaksaan terkait pilkada. Mengenai eksekusi terpidana mati, Sudding menilai bahwa eksekusi pidana mati di negeri ini seperti berita infotainment, berbeda dengan negara lain.  [sumber]

Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2016

27 Mei 2015 - Sarifuddin mengapresiasi setiap langkah yang dilakukan BNPT dalam pemberantasan terorisme, ia menyarankan agar dilakukan kajian untuk mendalami kasus teror di Poso dan Jawa Tengah agar cepat terselesaikan dan tidak menimbulkan persepsi negatif publik.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2015-2019

6 April 2015 - Sarifuddin dorong Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk mempunyai instrumen yang objektif dalam proses memberikan remisi dan indikator yang jelas untuk penerima remisi.  [sumber]

Anggaran Kejaksaan Agung

10 Februari 2015 - Sarifuddin menilai anggaran yang diajukan oleh Kejagung tidak jelas peruntukannya. Sarifuddin saran untuk Kejagung memberikan rincian program dan rencana kerja Kejagung kedepannya. Sehubungan dengan anggaran yang diajukan oleh KPK, Sarifuddin menerima usulannya dan menyetujui.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Palopo
Tanggal Lahir
06/08/1966
Alamat Rumah
Jl. Sunan Gunung Jati no.30, RT.003/RW.008, Kel Paninggilan. Ciledug. Kota Tangerang. Banten
No Telp
021-5755605 / 021-5755606

Informasi Jabatan

Partai
Hati Nurani Rakyat
Dapil
Sulawesi Tengah
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan