Sikap Terhadap RUU

Penjelasan DPD, Pandangan Fraksi, Pandangan Pemerintah dan Pengesahan Mekanisme Rapat - Panitia Khusus Rancangan Undang Undang (RUU) Kepulauan DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Hukum dan HAM, Pimpinan DPD, Komite 1 DPD dan Panitia Perancang UU DPD

Melda Addriani mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi besar namun belum ada RUU yang khusus untuk memberi kewenangan ke pemerintah daerah kepulauan. Kehadiran RUU ini diharapkan dapat mengisi kekosongan UU sektoral. Fraksi Golkar mengapresiasi langkah DPD RI yang menginisiasi RUU ini. Fraksi Golkar berharap saat pembahasan RUU ini memperhatikan standar pelayanan minimal dapat terpenuhi dan dapat menjadi terobosan percepatan pelayanan. Fraksi Golkar menyetujui RUU Daerah Kepulauan untuk dibahas lebih lanjut dan menyerahkan dokumen pandangan fraksi ke pemimpin Pansus, pemerintah dan DPD RI.

Tanggapan

Evaluasi Kerja Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Melda mengatakan ekspor timah dari Babel banyak dilakukan tapi keuntungannya tidak banyak untuk masyarakat Babel sendiri. Melda menyampaikan bahwa prov Babel ingin membentuk tim yang melakukan pengawasan timah agar keuntungannya bisa mensejahterahkan rakyat Babel.

Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2019 serta Penyelesaian KTP Elektronik — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri RI, Ketua KPU RI, dan Ketua Bawaslu RI

Melda mengatakan bahwa dirinya ragu bagi yang disabilitas mental untuk bisa datang ke TPS untuk memilih dengan benar dan ia merasa khawatir jika banyaknya orang di TPS dapat membuat penyandang disabilitas mental tersebut kambuh. Lalu, Melda menanyakan terkait syarat pendampingan bagi tunanetra yang ingin memilih. Melda menyarankan perlunya TPS di dalam Lapas/Rutan. Melda juga mengatakan banyak Panwas yang mengeluh terkait kecilnya honor yang diberikan. Mengenai kotak suara, di Bangka Belitung pendistribusiannya melalui jalur laut, ia menanyakan antisipasi yang dilakukan jika terjadi hujan atau terkena air mengingat kotak suara hanya terbuat dari kardus. 

Kebijakan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Melda mengatakan agar PTT bisa jadi CPNS. Di Bangka Belitung yang merupakan dapilnya, mereka khususnya bidan kerja dari desa ke desa dan mereka cemas akan jadi PPPK.

Persiapan dan Kesiapan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 — Komisi 2 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Komisi Pemilihan Umum RI, dan Badan Pengawas Pemilu RI

Melda menanyakan upaya dari Kemendagri agar para buruh dapat menggunakan hak suaranya, sebab di daerah pemilihannya masih banyak yang belum tersentuh perekaman KTP elektronik.

Rapat Lanjutan Terkait Pembahasan Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu,Dirjen Dukcapil Kemendagri RI dan Plt Dirjen Otda Kemendagri RI.

Melda menanyakan terkait cari para buruh yang berada di dapil untuk bisa mengikuti Pemilu, karena disana banyak sekali buruh yang belum kesentuh untuk hal perekaman karena daerahnya sangat jauh sekali karena disana wilayah perkebunan.

Latar Belakang

Pada 17 Januari 2018, Melda Addriani dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) menggantikan Azhar Romli yang meninggal dunia pada September 2017 lalu.  

Melda adalah kader dari Partai Golongan Karya (Golkar) mewakili Dapil Bangka Belitung.  

Melda adalah seorang wiraswastawati di industri distribusi kimia dan spare parts gas.  Melda menjabat sebagai Presiden Direktur dari PT. Saary Indoraya.  

Pada masa kerja 2014-2019 ini Melda bertugas di Komisi 7 yang membidangi energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup.

Pendidikan

SLTA, SMK Widuri, Jakarta (1979)

D3, Akademi Sekretari Manajemen Indonesia (ASMI), Jakarta (1983) 

Perjalanan Politik

Pada 2 Juli 2018, Melda diumumkan berpindah tugas dari Komisi 7 yang membidangi energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup ke Komisi 2 yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur reformasi dan birokrasi, kepemiluan, pertanahan dan reforma agraria.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan