Sikap Terhadap RUU

Pembahasan/Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) mengenai Ekstradisi (Treaty between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jakcy mengatakan perjanjian ekstradisi sebagai sahabat di tandatangani pada 22 Februari 2014. pada Januari 2015, disepakati meratifikasi perjanjian ekstradisi tersebut dalam ruang lingkut 3 hal. Jacky menyampaikan bahwa F-Nasdem setuju untuk membahas RUU Perjanjian Ekstradisi antara RI dan Persatuan Emirat Arab.

RUU Kerja Sama Pertahanan RI-Kerajaan Spanyol dan RI-Republik Serbia – Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan RI

Jacki mengatakan penyelenggaraan hubungan luar negeri adalah kewenangan presiden dengan persetujuan DPR RI dan berharap RUU ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif untuk Indonesia dalam asas kedaulatan. Jacki menuturkan bahwa kedua negara tersebut adalah negara yang layak untuk menjadi mitra Indonesia. Jacki mengatakan, fraksi Nasdem tidak melupakan bahwa RUU ini diharapkan dapat menegaskan kepada dunia bahwa Indonesia turut serta dalam menjaga perdamaian dunia.

Tanggapan

Pembahasan DIM RUU 7 Provinsi (Kalsel, Kalbar, Kaltim, Sulbar, Sulteng, Sulsel, dan Sultra) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan DPD RI dan Tim Pemerintah

Jacki Uly mengatakan pada kenyataannya bahwa perubahan itu berjalan. Kalau hal itu merupakan kebutuhan tentu ada persyaratannya. Itu kenapa dibahas ini berdasarkan dasar hukum yang jelas dan perubahan batang tubuh. Ia melihat ini dibahas dalam waktu yang lama, selama 1 tahun, namun yang disampaikan Pemerintah banyak menolak dibanding diterima. Pengusulan DIM ini sulit sekali. Memecahkan masalah satu per satu sulit sekali. DPR RI sudah mengajukan tapi ditolak. Hal yang ingin ia tanyakan adalah ini akan dipakai lagi untuk pembahasan di masa datang atau ditutup saja. Karena semua ingin mengubah tapi apakah perubahan ini masih bisa berlanjut atau tidak, itu yang ingin diketahui.

Program dan Anggaran 2019-2020 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Narkotika Nasional

Jacki mengatakan bahwa kebutuhan tambahan anggaran untuk BNN perlu diklarifikasi terlebih dahulu karena permasalahan narkoba juga tidak pernah berhenti saat ini. Menurut Jacki, KPK sudah berjalan cukup baik dan anggaran yang didapat juga sudah digunakan dengan baik. Contohnya adalah dibentuknya Penyidik KPK Mandiri.

Permohonan Amnesti - Komisi 3 DPR RI Audiensi dengan Baiq Nuril

Jacki Uly mengatakan bahwa kami ingin mengetahui kepentingan negara ini apa, jangan sampai karena ini semuanya akan ikut-ikutan saja. Ini akan menjatuhkan wibawa presiden. Baiq Nuril adalah korban pelecehan seksual atau UU keputusan hukum, yang saudara ingin meminta keadilan dari UU ITE apa. Korbannya bukan saudara, namun yang disebarkan konten itu. Kita mungkin besok kalau bertemu Menteri Hukum dan HAM ingin menanyakan apa pertimbangan hukum dan negara sehingga bisa diberikan amnesti. Ini yang perlu dipikirkan.

Uji Kelayakan dan Kepatutan - Komisi 3 DPR RI dengan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) an. Firli Bahuri

Jacki menuturkan program calon pimpinan KPK saat ini sangat bagus dan perlu diperkenalkan. Namun, lanjutnya, saat ini, korupsi tidak mengalami penurunan sehingga harus ada kerja sama dalam memberantas hal tersebut.

Uji Kepatutan dan Kelayakan – RDPU Komisi 3 dengan Calon Hakim Mahkamah Konstitusi

Jacki menanyakan cara untuk mengangkat performa hakim MK.

Permasalahan Layanan Kesehatan untuk Keluarga TNI dan Veteran - RDP Komisi 1 dengan Kementerian Pertahanan, TNI, Kementerian Kesehatan, dan BPJS

Nasdem/ Jacky Uly

Jacky mengatakan bahwa diskresi yang ada harus diselesaikan dahulu dan meminta agar tetap diperhatikan veteran dan mengatakan bahwa di dapilnya NTT tidak sedikit veteran disana dan tidak semuanya TNI, ada juga yang relawan.

Latar Belakang

Pada 20 Maret 2018, Irjen Polisi (Purnawirawan) Drs. Y Jacki Uly dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Viktor Bungtilu Laiskodat yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur di Pilkada NTT 2018.  Jacki adalah kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan mewakili Dapil Nusa Tenggara Timur 2.

Jacki adalah mantan Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur (2001-2002) dan politisi senior di NTT.  Jacki adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem di Provinsi NTT.  Pada Pilkada Gubernur 2018 Jacki malah sempat namanya dicalonkan menjadi Calon Gubernur.

Pada masa kerja 2014-2019, Jacki bertugas di Komisi 1 yang membidangi luar negeri, intelijen, pertahanan dan komunikasi. 

Pendidikan

SLTA, SMA Paspal, Kupang (1971)

S1, Akademi Angkatan Bersenjata (AKABRI) Kepolisian, Sukabumi (1975)

S1, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta (1984)

S2, Universitas Sam Ratulangi, Manado (2009)

Perjalanan Politik

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan