Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Pembahasan Program Pembagunan Rumah Susun untuk Pekerja — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan

Daniel Lumban menegaskan harus ada parameter yang harus disepakati, tentang daya saing ketenagakerjaan. Selanjutnya, ia menanyakan sampai dimana Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengontrol dana BPJS Ketenagakerjaan.

Pandangan Fraksi-Fraksi Atas Pelaksanaan APBN 2014 dan Dana Aspirasi — DPR-RI Rapat Paripurna ke-35

Damiel membacakan pandangan fraksi PDIP terhadap RUU Pertanggungjawaban APBN 2014. Daniel mengatakan DPR RI ikut mengawasi akuntabilitas keuangan negara.

Defisit, Anggaran Tahun 2016, dan Hutang Negara - RDP Badan Anggaran dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan

Daniel menanyakan bagaimana mengontrol suku bunga, apa pemerintah mempunyai kebutuhan kontrol utang BUMN.

Penjelasan Pemerintah terkait Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015, Laporan Perkembangan Mengenai Persiapan Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2015, dan Laporan mengenai pelaksanaan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 pada Semester I — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan RI

Menurut Daniel, adanya BPJS Kesehatan masyarakat justru merasa dirugikan, tagihan dipotong dengan mengubah diagnosa. Di Kabupaten Cianjur, masyarakat mengeluhkan banyaknya klinik milik pejabat. Ia mengimbau untuk adanya akreditasi asesmen ulang terkait implementasi BPJS Kesehatan. Daniel menyampaikan bahwa buruh mengeluhkan pelayanan yang menggunakan BPJS Kesehatan seperti ingin mematikan pasien secara perlahan-lahan. Pelayanan yang diberikan berbeda dengan Jamsostek. Ketika Jamsostek, pelayanannya baik dan pasien diuntungkan, tapi ketika adanya BPJS Kesehatan, pelayanan menurun drastis. Daniel meminta kepada Direksi BPJS Kesehatan untuk memperhatikan hal tersebut khususnya terkait tingkat kelayakan dan kepatutannya, karena BPJS menyangkut nyawa banyak orang.

Industri Manufaktur sebagai Penyangga Perekonomian Nasional — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Suryo Bambang Sulisto (Ketua Umum KADIN) dan Mohamad Suleman Hidayat (Mantan Menteri Perindustrian RI)

Daniel mengatakan bahwa ia sebelum menjadi Anggota DPR-RI telah 15 tahun di bidang industri. Ia menyampaikan bahwa Vietnam di tahun 2016 dapat mengekspor US$21 Miliar. Daniel juga mengatakan bahwa industri di Indonesia sangat kritis, bahkan cukup miris. Jika lingkungannya nyaman, maka investor akan datang dengan sendirinya. Jika energi murah dan ada pasarnya, maka investor juga akan berduyun-duyun datang.

Kinerja, Anggaran dan Program — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan BPJS Ketenagakerjaan

Daniel meminta penjelasan mengenai investasi berupa tanah dan bangunan semaksimal-maksimalnya 10% dari dana investasi.

Evaluasi Kinerja — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan

Daniel mengatakan paham kalau BUMN itu menganggap BPJS seperti jamsostek. Ia mengucapkan selamat kepada dewas dan direksi BPJS. Ia mengingatkan bahwa BPJS bukan BUMN. Ia berharap seiring sejalan antara BOD dengan Dewas. Ia menanyakan proses anggaran BPJS setiap tahunnya dan pengalokasiannya. Ia menanyakan mengenai kemungkinan adanya reorganisasi di BPJS dengan adanya direksi dan dewas baru. Ia menanyakan mengenai program 5 tahun ke depan. Ia mengatakan berdasarkan BOD ini tidak tersandera jika ada dosa dari BOD lama. Ia mengingatkan jangan sampai dosan BOD lama berbaur dengan BOD baru.

Perkembangan Ekonomi Nasional — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Bappenas

Daniel menjelaskan penerimaan pajak kita akui perlu extra effort kunci untuk pemasukan tertinggi menurutnya yaitu industri tapi pertumbuhannya hanya 4% dapilnya banyak industri nasional di sana ada beberapa industri yang lift-off. Kebijakan presiden untuk membangun infrastruktur itu benar tapi sayangnya proyek itu hanya ground breaking. Pabrik 14 hektare bisa menyerap tenaga kerja 10.000.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan terhadap Kinerja Direksi BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewas BPJS Ketenagakerjaan

Menurut Daniel, pemaparan dari pihak Dewas BPJS Ketenagakerjaan bertolak belakang jika dibandingkan dengan Boards of Directors (BOD) BPJS. Daniel menggaris bawahi pemaparan terkait sistem pengawasan internal dan pola anggaran pada BPJS Ketenagakerjaan. Ia sepakat mengenai pembahasan aset yang tak pernah selesai permasalahannya. Daniel berharap pihak Dewas BPJS Ketenagakerjaan dapat terus melakukan kerja sama dengan pihak yang berkepentingan dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Penerimaan Pajak Non Migas dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Koordinator Panja Pemerintah

Daniel L. menanyakan soal berapa jumlah bea masuk pangan.

Asumsi Dasar Penerimaan Migas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016— Badan Anggaran DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah

Daniel mengatakan bahwa ia lebih senang cost recovery dikurangi lebih dari 9 Miliar.

Asumsi Dasar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja dengan Tim Pemerintah

Daniel mengatakan bahwa defisit anggaran 1-2% dari PDB dengan asumsi tax amnesty berhasil. Daniel menanyakan berapa persen tingkat keberhasilan tax amnesty karena sekarang ada judicial review undang-undang. Daniel juga menyampaikan bahwa tax amnesty sampai Maret 2017 dan selama ini belum pernah defisit di bawah 2%. Pembangunan infrastruktur bagus, tetapi Daniel memohon jangan sampai anggaran kebobolan.

Rapat Lanjutan Panja Belanja Pemerintah Pusat — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah

Daniel Lumban Tobing mengatakan bahwa ini ada susbidi bunga KUR tapi kita juga sudah memberi uang untuk Jamkrindo.

Penanganan Permasalahan Ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPRD Provinsi Papua dan Pengurus Serikat Pekerja PT. Redpath Indonesia

Daniel mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan sudah melakukan investigasi ke Papua. Daniel pun menyarankan perlu adanya perhatian atas yang telah dilakukan oleh Serikat Pekerja.

Penjelasan tentang Rencana BPJS Kesehatan untuk Mewujudkan Tiga Fokus Utama Tahun 2017 dan lain-lain — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan

Daniel L. Tobing menegaskan selama ia rapat dengan BPJS tidak ada penjelasan tentang IT. Ia meminta Direksi BJPS untuk menjelaskan flowchart pembayaran iuran BPJS.

PNBP dari SDA Non Migas - Rapat Panja Banggar dengan Kementerian ATR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Koor Panja Pemerintah

Daniel mengharapkan di tol laut ekonomi bertumbuh, tetapi target penurunan Kementerian Perhubungan justru turun drastis. Ditjen Perhubungan Laut turun dari Rp5,2T menjadi Rp4T, padahal kebijakan Presiden Joko Widodo ada di tol laut.

Pagu Indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Daniel meminta kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk memperhatikan take of pay listrik negara yang tidak efisien. Daniel juga menekankan bahwa dwelling time sudah ada kemajuan. Selanjutnya, Daniel mengaku ia merasakan biaya logistik di zaman Jokowi lebih baik.

Lanjutan Pembahasan Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2018 tentang Penerimaan Pajak Non Minyak Bumi dan Gas — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Koordinator Panja Pemerintah, Dirjen Listrik, Pertamina, Dirjen Migas, dan Dirjen Bea Cukai

Daniel L mengatakan lucu bahwa membangun pembangkit tapi transmisi belum dibangun. Menurutnya ini inefisiensi. Ia mengatakan jangan sampai pembangkit ada tapi gardu transmisi tidak ada. Bisa diketawain.

Lanjutan Pembahasan Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2018 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Pemerintah

Daniel L mengatakan Kemenkumham dan Polri ia rasa bisa dinaikkan PNBPnya. Untuk Kemenkumham, ia menanyakan mengenai kemungkinan pengontrolan pekerja asing dan penambahan pendapatan.

Kinerja Keuangan dan Kinerja Operasional, serta Progres Program 35.000 MW — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (BUMN RI) dan Direktur Utama (Dirut) PT. PLN (Persero)

Daniel mengatakan terjadi hutang jangka pendek tahun 2011 lebih besar daripada aset jangka panjangnya. Ia menanyakan mengapa bisa sampai begitu dan ia meminta penjelasan mengenai DPP yang meningkat drastis dari 2010-2014. Ia mengatakan di antara 10.000 MW yang dikelola PLN itu membutuhkan dana yang besar dan ia menanyakan cara PLN mendapatkan uang sebanyak itu. Ia juga meminta RUPTL terbaru yang sudah disahkan ke Komisi 6 dan menginginkan penjelasan mengenai proses PLTU Cirebon dengan mitra dan tarif serta pemenangnya.

Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Direktur Utama dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Sucofindo (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero)

Daniel mengatakan bagaimana PT Sucofindo mengontrol human error dalam proses mengeluarkan sertifikat. Daniel meminta PT BPUI memberi penjelasan alasan memilih TCW USA dan fungsinya. Daniel juga meminta penjelasan lebih detail terkait modal ventura, apakah UKM bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM dan seperti apa bentuknya.

Kinerja Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN RI, PT. Industri Kereta Api (Persero), PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., PT. Dirgantara Indonesia (Persero), PT. PAL Indonesia (Persero), PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT. Bukit Asam Tbk., PT. Timah Tbk., dan PT. Aneka Tambang Tbk.

Daniel menanyakan pada kemurnian pada 2016 dan pemberitahuan kepada BPK dan status pemerintah sudah membayar atau belum. Bila perlu, masalah ini dapat dibawa pada pihak Kejaksaan Agung. Daniel meminta schedule supaya mengetahui program yang sudah dilakukan hilirisasi oleh PT. INALUM. Daniel mengatakan, pertumbuhan ekonomi itu paling harus dikonsentrasikan bukan dikonsumsi. Sejauh ini, pertumbuhan ekonomi sudah cukup berkesinambungan. Daniel berharap dapat mendengar satu pabrik hilirisasi yang didirikan. Daniel meminta, harap memanggil Dirut PGN secepatnya agar pro aktif tentang penyebab yang menjerat Dirut lama ini. Daniel juga menanyakan hal yang dilakukan Deputi PGN sehingga pemasukan jauh dari sewa. Daniel mengatakan agar komisi VI mengunjungi investasi-investasi buruk karena inilah fungsi pengawasan. Untuk Pertamina, Daniel berharap rencana-rencana untuk RDNP cepat terealisasi. Mengenai kinerja keuangan Pertamina, Daniel mengapresiasi perihal jumlah utang yang menurun dan inilah kebaikan dari PGN. Menurut Daniel, jangan mengharapkan investasi cepet-cepet tp cash flow-nya ditahan-tahan. Untuk Pertamina, Daniel berharap realisasi program-program segera direalisasikan namun kemana uangnya. Daniel meminta percepatan schedule pada PT. BUKIT ASAM. Daniel menanyakan utang meratus dan kedudukan utang anak perusahaan pada KRAKATAU STEEL. Daniel menanyakan transaksi dan sinergi antara KRAKATAU STEEL dengan BUMN serta neraca rincian anak perusahaan krakatau posko dan meratus.

Kinerja Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN RI, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding, PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Perum Perhutani dan Perum BULOG

Daniel menanyakan perihal aset yang dipertukar belikan dalam 10 tahun terakhir. Menurut Daniel, Perhutani merugi karena direktur utamanya tidak benar dan seharusnya dimasukkan dalam penjara. Mengenai OPEX, Daniel menanyakan mengenai pembelian terbesar dalam 10 tahun terakhir karena menurutnya lelang-lelang seperti itu sudah disusupkan dalam suatu kepentingan dan busuk. Selain itu, Daniel menanyakan keberadaan kebocoran PTPN dan meminta untuk diberikan data mengenai kelapa sawit di PTPN III. Khusus untuk PT RNI, Daniel menanyakan jumlah romatrial obat dan membuat rencana laba bersih untuk tahun-tahun mendatang bagi BUMN. Terakhir untuk Perhutani, Daniel bingung mengenai kerugian efisiensi di hutan-hutan luar Jawa dan menurutnya ini adalah salah satu indikasi korupsi terjadi.

Holding BUMN Migas dan Kinerja Perusahaan — Komisi 6 Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero) dan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Daniel menanyakan status PT. PGN serta alasan Kementerian BUMN tidak hadir. Selanjutnya, ia menanyakan terkait ketidaksediaan premium di SPBU seperti yang diberitakan oleh media.

Persiapan Menghadapi Mudik Hari Raya IdulFitri 1439 H — Komisi 6 DPR RI RDP dengan Deputi Kementerian BUMN dan Perusahaan BUMN Bidang Transportasi

Daniel menegaskan terkait positif pembangunan luar biasa tapi ia waswas apalagi ia lihat akat beratnya seperti itu nanti ada kendaraan mogok antisipasi bagaimana, di dapil ia kawasan industri maka sosialisasi ini. Harus dimaksimalkan. Daniel menegaskan sejak tahun 2009 di Komisi 6, ia menanyakan masalah Lebaran ini apakah tahun ini lebih baik dari pada tahun lalu. Ini standarnya apa. Karena hal kecil bagi kita sangat besar bagi mereka, dan ini ia pernah menjalani ini ia 15 tahun di sektor industri.

Selanjutnya, Daniel mengatakan masih mungkin tidak Deputi adakah standarisasi Angkasa Pura 1 lebih baik dari tahun lalu, buktinya apa. Mungkin ada kotak saran, jangan dibuat-dibuat saja, ini masyarakat. Daniel mengatakan kita tahu namanya kualitas dan safety, ini human error mohon diperhatikan, hal-hal yang membuat tergelincir ini hal-hal kecil. Terakhir, Daniel mengatakan diperhatikan juga human error nya atau sistem nya jangan sampai persiapan yang sudah disiapkan melesat.

Postur RAPBN Tahun 2019 - Raker Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia

Daniel menyampaikan bahwa awalnya ia tidak risau, tetapi ia mengaku tiba-tiba risau itu karena baru 3 minggu diputuskan tetapi sekarang sudah berubah dan Daniel tidak berharap 15 ribu diresmikan sebagai kurs resmi, sehingga Daniel berharap kurs masih di bawah 15 ribu.

Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dalam APBN ta. 2019 — Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI

Daniel menanyakan keberadaan OSS dan mengatakan LRT dan Pelabuhan Patimban sangat diperlukan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga (PNBP K/L), Badan Layanan Umum (BLU), Penyertaan Modal Negara (PMN), Defisit dan Pembiayaan RAPBN 2019 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panja A dengan Koordinator Panja Pemerintah

Daniel mengatakan minimal dari 2 kementerian, traffic di Kominfo ataupun Kemenhub seharusnya pertumbuhan yang diharapkan (5,5%) dapat dicapai. Ia menanyakan pihak yang menentukan harga fame tentang B20. Ia mengatakan mendengar LPDP dananya besar dan ia berharap utk pendidikan akmil dan akpol ditingkatkan karena mereka merupakan showcase negara ini yang sudah terlihat saat closing Asian Games. Ia meminta perhatian untuk akpol karena pendidikan akpol masih sangat rendah.

Crude Palm Oil (CPO) dan Kebijakan Biodiesel 20% (B20) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI dan PT. Pertamina (Persero)

Daniel menanyakan alasan ketidakhadiran BPDPKS dan GAPKI padahal pembicaraan B20 ini sangat penting. Sebab, Daniel mengatakan Komisi 6 DPR RI ingin mengetahui keamanan biodiesel untuk mesin kendaraan. Selanjutnya, Daniel menanyakan harga PT. Pertamina (Persero) membeli FAME per liter. Ia juga menanyakan pihak yang menentukan harga FAME. Daniel menanyakan harga jual PT. Perkebunan Nusantara III soal CPO.

Target Setoran BUMN kepada Pemerintah Tahun Buku 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Deviden dengan Sekretaris Menteri BUMN

Daniel menyampaikan bahwa deviden ini dengan terbentuknya BUMN holding, dan ia juga bertanya apakah harus berhenti dulu di holding atau tidak.

Panja Deviden dan PMN RAPBN 2019 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN)

Daniel menyampaikan bahwa deviden ini dengan terbentuknya BUMN holding, dan ia juga bertanya apakah harus berhenti dulu di holding atau tidak.

Panja Deviden dan PMN RAPBN 2019 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN)

Daniel mengatakan bahwa PMN KAI 2018 ini masih belum disetujui Komisi 6 tetapi di banggar disetujui, dan ia juga meminta untuk klarifikasi soal ini.

Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Kesehatan RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Daniel menanyakan penjelasan soal tidak adanya informasi terkait nilai FOB yang jadi acuan bea masuk ketika melakukan impor. Selanjutnya, Daniel menyampaikan Australia dan New Zealand yang surplus 3,5 USD, lebih butuh perdagangan ke Indonesia sehingga ia meminta ratifikasi ini membawa kerugian bagi negara.

Utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN)

Daniel menanyakan kebijakan Kemen BUMN dalam mengontrol utang-utang BUMN dan rencana panjang Kemen BUMN terhadap utang. Ia mengatakan agar tidak menjelaskan hutang hingga kuartal 3 tahun ini tapi mengenai proyeksi utang ke depan agar tidak tiba-tiba meminta PMN. Ia meminta diperlihatkan RKP selama 5 tahun ke depan. Ia juga menanyakan mengenai penanggung jawab kontrol suku bunga dan negosiasi utang-utang BUMN. Ia mengatakan bingung ketika membicarakan proyek investasi dan menanyakan BUMN yang bicara mengenai rasio keuangan IMR (iMetal Resource Ink) dan mereviewnya. Ia juga mengatakan kecewa dengan tol elevated 2 dan ternyata hanya masuk Cikunir dan keluar di Karawang dengan uang Rp16 Triliun dan IRR (Internal Rate of Return) 12%. Ia meminta penjelasan mengenai tol tersebut karena sampai sekarang tidak bisa dipakai dan investasi Rp16 Triliun tersebut tidak terlalu berguna. Proyek tanpa pembebasan tanah dengan harga per km Rp400 Miliar ini tidak masuk akal. Ia menanyakan alasan Kemen BUMN hanya diam saja dengan penugasan yang tidak jelas tersebut.

Pembahasan RAPBN 2019 - Komisi 6 DPR RI Raker dengan Kepala BKPM, Kepala BP Batam dan Kepala BPKS

Daniel menegaskan membutuhkan investasi jangka panjang dan ia berulang kali mengatakan investasi di kawasan industri hampir kurang menonjol dibanding negara lain. Sayang sekali padahal ini bisa mengendors negara kita. Kemudian, Daniel berharap agar ada investor besar di kawasan industri untuk meningkatkan dollar kita dan mungkin bisa kita bicarakan bersama-sama.

Program Kerja dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian Republik Indonesia dan Kepala Badan Standarisasi Nasional

Daniel menanyakan apakah dalam mengendors ekpsor mendapatkan bantuan yang bisa DPR-RI berikan kepada Menteri Perindustrian karena di Komisi 6 DPR-RI ada Anggota Badan Anggaran DPR-RI, sehingga Komisi 6 DPR-RI bisa mendukung saat di Badan Anggaran DPR-RI.

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2018 - Raker Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan

Daniel mengatakan Pemerintah harus paham bahwa setiap upaya membutuhkan biaya yang memadai, sehingga kami berharap agar kedepannya Pemerintah dapat menyusun anggaran yang diperuntukan untuk pembangunan SDM yang unggul. Perjuangan ini semua dalam menjaga dan mempertahankan kemerdekaan akan senantiasa diberi kesadaran dalam berpikir dan bertindak sehingga mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik pengantar menuju cita-cita kemerdekaan bangsa kita yang kita cintai. Kami Fraksi PDIP mengingatkan kepada Pemerintah, semua usaha itu memerlukan biaya. Tidak ada usaha yang tidak memakai biaya. Sebagai motor untuk menjadi bangsa yang maju maka harus bisa membangkitkan semangat anak muda kita.

Daniel mengatakan kedepan Fraksi PDI-P berharap adanya pembagian yang rata berdasarkan acuan waktu sehingga dapat lebih mudah dalam pengawasan. Kemudian, Daniel menegaskan Fraksi PDI-P sepakat dan setuju untuk membawa RUU tentang P2APBN TA 2018 dalam Rapat Paripurna dan dapat disahkan menjadi UU. Pemerintah hendaknya muncul sebagai penyemangat dan memberi peluang kepada anak bangsa yang hendak menyumbangkan pikiranya untuk kemajuan negara. Pemerintah harus mampu mewadahi hal tersebut agar Indonesia dapat bersaing dengan bangsa bangsa lainnya. Penyerapan anggaran yang besar menimbulkan pertanyaan yang besar bagi kami, bagaimana mungkin anggaran yang besar hanya diserap dalam kurun waktu yang singkat. Untuk itu, F-PDIP menghimbau agar Pemerintah dapat lebih teliti dalam hal pengelolaan anggaran. Terakhir, Daniel tetap menegaskan namun, pada intinya F-PDIP sepakat dan setuju untuk membawa RUU APBN dalam pembicaraan Tingkat II pada sidang Parirpurna.

Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan

Daniel mewakili Fraksi PDI-Perjuangan mengingatkan kepada pemerintah, semua usaha itu memerlukan biaya. Tidak ada usaha yang tidak memakai biaya. Daniel berharap agar kedepannya pemerintah dapat menyusun anggaran yang diperuntukan untuk pembangunan SDM yang unggul. Generasi muda sebagai motor untuk membawa bangsa yang maju, maka kita harus bisa membangkitkan semangat anak muda. Fraksi PDI-P berharap adanya pembagian yang merata berdasarkan acuan waktu sehingga dapat lebih mudah dalam pengawasan. Fraksi PDI-P sepakat dan setuju untuk membawa RUU tentang P2APBN TA 2018 dalam Rapat Paripurna dan dapat disahkan menjadi undang-undang. Daniel mengingatkan bahwa Pemerintah hendaknya muncul sebagai penyemangat dan memberi peluang kepada anak bangsa yang hendak menyumbangkan pikirannya untuk kemajuan negara dan Pemerintah harus mampu mewadahi hal tersebut agar Indonesia dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya. Lebih lanjut, Daniel menjelaskan bahwa penyerapan anggaran yang besar menimbulkan pertanyaan yang besar bagi kami. Oleh karena itu, Fraksi PDI-P mengimbau agar Pemerintah dapat lebih teliti dalam hal pengelolaan anggaran.  Namun, pada intinya Fraksi PDI-P sepakat dan setuju untuk membawa RUU tentang P2APBN TA 2018 dalam pembicaraan tingkat II pada Sidang Paripurna.

Pembahasan Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RUU APBN TA 2020 - Badan Anggaran DPR-RI Rapat dengan Panja Pemerintah

Daniel mengusulkan kepada Dirjen Pajak agar pertumbuhan tidak single digit tetapi sekitar 11-12%.

Perkembangan dan Pelepasan Aset sejak 2008 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 dengan Deputi Jasa Keuangan BUMN dan PT. Telekomunikasi Indonesia

Daniel mengatakan, bahwa sebaiknya dana bina lingkungan dapat disampaikan kepada masyarakat.

Optimalisasi Aset BUMN - RDP Komisi 6 dengan Deputi BUMN

Daniel menanyakan bagaimana cara pembagian pekerja dalam pembangunan kereta api cepat. Dalam
rapat, Daniel juga menyampaikan kekecewaanya terkait proyek investasi Jasa Marga di Bekasi. Oleh sebab itu, Daniel mengharapkan agar BUMN dapat memberi penjelasan yang rinci terkait masalah investasi. Karena investasi Jasa Marga merupakan investasi yang mahal.

Latar Belakang

Daniel Lumban Tobing menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mewakili Dapil Jawa Barat 7 menggantikan Tono Bahtiar, yang meninggal dunia dengan tiba-tiba. (berita).

Daniel adalah Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dan duduk di Komisi IV (pertanian, perkebunan dan pangan) dan di Komisi VI (koperasi, perdagangan, perindustrian, BUMN).  Daniel adalah Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jawa Barat.

Daniel mengawali kariernya sebagai seorang profesional di bidang elektronika dan sempat menjabat sebagai General Manager dari PT. Indonesia Epson Industry (produsen printer dan elektronika merek 'Epson') (1997-2009)

Pada masa kerja 2014-2019, Daniel bertugas di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, kesehatan dan kependudukan. 

Di September 2017, terjadi mutasi internal dan Daniel sekarang bertugas di Komisi 6 yang membidangi BUMN, industri dan perdagangan.

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 68, Jakarta (1986)

S1, University of Kyoto, Jepang (1993) 

Perjalanan Politik

Ketika di bangku kuliah di Jepang, Daniel mengembangkan bakat berorganisasinya dan dipercaya untuk menjadi Ketua Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang (1991).

Setelah selesai kuliah, Daniel kemudian fokus kepada karirnya di bidang elektronika. Karirnya menerapkan standar manufaktur dari Jepang menanjak dan Daniel sempat menjabat sebagai Manager dari pabrik elektronik, PT. Hirose Elektrik di Bekasi (1995-1997) dan kemudian dipercaya untuk memimpin oleh Epson untuk menjadi General Manager di PT. Indonesia Epson Industri (1997-2009), produsen barang-barang elektronik dengan merek 'Epson'.

Kesehari-harian Daniel mengelola pabrik di kawasan Bekasi membuat Daniel merasa yakin untuk mencalonkan dirinya menjadi Calon Legislatif pada Pileg 2009.  Daniel bergabung menjadi kader PDIP dan menjadi Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Barat. Pada Pileg 2009 Daniel terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dan duduk di Komisi IV dan juga di Komisi VI.

Ketika menjadi Anggota DPR-RI pada periode 2009-2014, Daniel dikenal sebagai anggota yang 'vokal' dan kritis terhadap mitra-mitra kerja DPR (sumber dan sumber2). 

Pada Pileg 2014, Daniel kembali maju mencalonkan diri menjadi Calon Legislatif dan melalui pertarungan sengit di Dapilnya dengan rekan sesama partainya, PDIP dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Tono Bahtiar. Pendukung dari Tono Bahtiar mengadukan Daniel ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai dugaan penggelembungan suara. (sumber). Pada akhirnya KPU menentukan bahwa Tono Bahtiar dan Rieke Dyah Pitaloka yang terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari PDIP untuk Dapil Jawa Barat VII.

Namun selang beberapa minggu setelah pengumuman tersebut, pada 27 Juli 2014 Tono Bahtiar meninggal dunia. Penyebab meninggalnya Tono Bahtiar dinilai banyak kejanggalannya sehingga Kepolisian Resor Karawang melakukan pembongkaran makam untuk melakukan otopsi. (baca di sini)

Daniel Lumban Tobing ditunjuk oleh PDIP untuk menggantikan Tono Bahtiar dan mewakili PDIP di DPR-RI. Pada masa kerja 2014-2019 Daniel duduk di Komisi IX yang membidangi kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi. 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU RAPBN 2017

25 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dan Ketua Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Daniel menyampaikan pandangan mini Fraksi PDIP tentang RUU RAPBN 2017. Menurutnya pengelolaan keuangan pada masa Pemerintahan Pak Jokowi memang melalui pasang surut, tetapi ini menjadi tantangan agar anggaran dapat terdistribusikan dengan baik. Penetapan asumsi makro telah ditetapkan sebesar 5,1% untuk pertumbuhan ekonomi dan lainnya dengan memperhatikan ekonomi global. Daniel menyatakan bahwa menurut pandangan Fraksi PDIP, Pemerintah harus berusaha keras untuk mencapai target penerimaan pajak dan meningkatkan penerimaan dari tax amnesty. Defisit anggaran sebesar 2,4% harus dikendalikan dengan hati-hati dan harus dioptimalisasi terkait utang Pemerintah. Penghematan anggaran juga diharapkan tidak terjadi lagi pada tahun 2017. Daniel menyampaikan bahwa PDIP akan terus mengawal RAPBN 2017 agar kebijakan yang diambil sesuai dengan konstitusi dan nawacita serta Fraksi PDIP juga menyetujui untuk membawa RUU RAPBN 2017 ini pada tingkat 2. [sumber]

Tanggapan

Valuasi Pertagas

7 Juni 2018– Raker Banggar dengan Menko Polhukam, Menko PMK, Menko Maritim, Menko Perekonomian.Terkait penggabungan pertagas dengan pertamina, Daniel meminta valuasi dari pertagas diperhatikan agar negara tidak rugi puluhan triliun. [sumber]

Daya Saing dan Strategi Pemasaran Perusahaan Semen

23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Semen Indonesia, PT Semen Baturaja dan Kementerian BUMN (KemenBUMN) Daniel menanyakan bahwa pada rapat yang terakhir dijelaskan penggunaan batu bara sebesar 30%, untuk saat ini berapa besar penggunaannya dan siapa yang memasok batu bara tersebut. Selain itu Ia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan hal penting yang ingin diketahui datanya. [sumber]

Pertumbuhan Ekonomi BUMN tahun 2017

22 Januari 2018 - Dalam rapat dengar pendapat dengan Deputi Kementerian BUMN, Dirut Waskita, Dirut Hutama Karya, Dirut PP Perseor, Dirut Adhi Karya, Dirut WIjaya Karya, dan Jasa Marga, Daniel menanyakan bagaimana pengontrolan pinjaman baik dalam proses penggunaan dan pencairannya. Kemudian mengenai investasi Ia menanyakan adakah kebijakan KemenBUMN untuk menentukan batas minimal investasi misalnya 10%. Selanjutnya Ia meminta penjelasan berapa persen pendapatan satu tahun masing-masing dari proyek BUMN dan dari proyek swasta.  Kemudian mengenai proyek jalan tol Daniel ingin mengetahui apa saja bahan material yang digunakan dan menurutnya pembelian material-material sudah pernah dikonsolidasi bersama-sama sehingga jika ingin membeli banyak maka akan mendapat harga lebih murah. [sumber]

Kebijakan Impor Beras dan Gejolak Peningkatan Harga Beras

18 Januari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Perdagangan, Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Deputi KSPP, Dirut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Dirut Perum Bulog Daniel berpendapat fungsi Bulog sebagai pemerataan ketahanan pangan mesti jalan. Daniel melihat tidak terlalu rumit seperti halnya impor ada juga kebutuhan yang mesti kita jaga dan yang mesti kita hadapi bersama. Daniel memberi masukan kepada Menteri Perdagangan bahwa data harus dipersiapkan zaman sekarang serta harus dirundingkan kembali. Daniel berharap mudah-mudahan tidak terlalu rumit kedepannya. [sumber]

Perluasan Kepersertaan Sektor Informal

25 Januari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat-Repulik Indonesia (DPR-RI) dengan Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Daniel meminta agar BPJS memuat kepuasaan peserta terhadap BPJS ketenagakerjaan. Daniel menanyakan berapa persen BPJS menggunakan anggaran 2016 dan apakah cocok ketika menyusun target rencana. Daniel berpesan jangan sampai investasi masih di atas buku saja, tetapi harus dinikmati oleh kepesertaan. [sumber]

Asumsi Anggaran Belanja Pusat - RAPBN 2016

29-30 Juni 2015 - Menurut Daniel kalau harga energi kita murah, semua orang akan datang untuk investasi. Masalahnya, menurut Daniel, adalah Program 10,000 MW yang pertama saja tidak selesai-selesai karena banyak oknum yang bermain dalam tender. Daniel minta ke PLN untuk diberikan data-data subsidi di setiap provinsi karena ingin melihat provinsi mana yang setiap tahun mendapatkan subsidi.  [sumber]

Utang Pemerintah Indonesia

24 Juni 2015 - Daniel menanyakan apakah Pemerintah memiliki kemampuan mengontrol suku bunga dan hutang BUMN.  [sumber]

Target Lifting Minyak Mentah

22 Juni 2015 - Daniel minta penjelasan ke Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) apakah persiapanProgram 35,000 MW masih on-track atau tidak. Daniel juga minta klarifikasi ke Dirjen Migas status perkembangan dari open-access gas karena menurut Daniel harga gas industri sering tidak karuan.  [sumber]

Kasus Malpraktek RS Siloam Karawaci dan Obat Buvanest (Panja Anestesi)

7 April 2015 - Daniel minta klarifikasi ke Kalbe mengenai surat pengakuan bersalah yang dikeluarkan Kalbe. Juga Daniel minta klarifikasi apakah benar pihak Kalbe mendatangi pihak keluarga korban.  [sumber]

6 April 2015 - Karena Daniel lama kerja di pabrik, Daniel mengerti sekali banyak catatan yang seharusnya dilakukan sangat detil. Menurut Daniel seharusnya kemungkinan pabrik missed suatu produk itu kecil sekali. Daniel saran untuk coba buktikan saja bahwa sudah dicek kelayakan obat Buvanest dan proses pembuatannya.  [sumber]

Evaluasi Kesiapan BPJS Ketenagakerjaan untuk Launching per 1 Juli 2015

2 April 2015 - Daniel minta klarifikasi ke Direktur Utama BPJSTK pengertian dari World Smart BPJSTK. Daniel juga minta penjelasan prosedur pengelolaan penempatan bank deposito di BPJSTK.  [sumber]

Manfaat Holding Migas

17 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 6 dengan Deputi Bidang Kementerian BUMN, PT Pertamina Persero dan PT PGN, Daniel membahas mengenai manfaat dari bisnis gas yang mendorong ketahanan energi nasional dan meminta laporan berupa angka yang terdiri dari laporan jangka pendek dan panjang. Daniel menanyakan mengenai Perusahaan Gas Negara (PGN) yang sudah pernah diaudit dan menanyakan tahunnya. Daniel meminta untuk dilakukan investifatif khusus untuk PGN yang harus diaudit kembali oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena memerlukan holding. Daniel juga membahas mengenai PGN yang dicekal oleh kejaksaan hukum karena terdapat masalah dengan PGN. Daniel juga membahas mengenai investasi PGN, uang yang dikeluarkan untuk saka energi dan hasilnya. Daniel meminta untuk tetap dilakukan audit investigator karena mencium adanya penyalahgunaan oleh direktur utama sebelumnya. Daniel menanyakan mengenai harga jual pupuk yang berbeda beda. Daniel juga membahas mengenai efisiensi yang tidak seharunya 51%, jika sudah menjadi satu induk bisa dibicarakan,jika masih terdiri dari 2 entitas, 51% diambil maka tidak terjadi perubahan. [sumber]